LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2016

0

KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya semata Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 (LAKIP) Bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2016 dapat terselesaikan. Disususnya LAKIP ini merupakan Implementasi dari TAP MPR Nomor XI?MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN ( Korupsi, Koloso, dan Nepotesme ) dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Koloso, dan Nepotesme ) TAP MPR Nomor XI/MPR?1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini kemudian ditindaklajuti dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instasi Pemerintah sebagai usur penyelenggara pemerintahan negaraa mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepdanya berdasarkan tolak ukur perencanaan Strategis. Penyajian Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistem pola baru yang didalamnya memuat unsur – unsur rencana stategik dan unsur – unsur Akuntabilitas kinerja sepajang tahun 2016. Akhirnya penyusunan LAKIP ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo untuk selalu meningkatkan kinerjanya di masa masa mendatang.

Probolinggo,

Pebruari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO

Drs.ZAINULLAH,MM Pembina Utama Muda NIP. 19630811 1987 1 002


1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ...........................................................................

3

1.1.

Latar Belakang ...........................................................................

3

1.2.

Maksud dan Tujuan .....................................................................

5

1.3.

Dasar Hukum .............................................................................

6

1.4.

Tujuan ......................................................................................

6

PEPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................

7

2.1. Perencana Setrategis dan Rencana Kinerja Tahun 2016 ....................

7

2.1.1.Visi ......................................................................................

7

2.1.2.Misi .......................................................................................

9

2.1.3.Tujuan, Sasaran dan kebijakan Pembangunan ……………………….

9

2.1.4.Indikator Kinerja Utama………………………………………………………..

10

2.2.Penetapan Kinerja………………………………………………………………..........

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................

16

BAB II

BAB IV

3.1.

Pengukuran Kinerja ...............................................................

16

3.2.

Analisis Kinerja ....................................................................

29

3.3.

Analisis Keuangan ……..……………………………………………………..... 21

PENUTUP……………………………………………………………….

37

Lampiran - lampiran


2

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar belakang Dengan dilaksanakan Otonomi daerah berdasarakan undang – undang Nomor32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008, dimana KabupATEN DAN Kota memiliki Otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerahyang selama ini dilaksankan oleh Kantor/Depatemen/Instasi vertical di daerah. Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan aparatur negaraa dengan tuntutan mewujudkan administrasi negaraa yang

mampuh mendukung kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip GOOD GAVERMANCE, selain itu masyaraakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh – sungguh

dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotesme ( KKN ).

Sehinggatercipta pemerintahan yang bersih dan mampuh menyediakan Publik Good and Service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik ( good governance ) memiliki 3 landasan utama yaitu : trasparansi, Akuntabilitas dan partisipasi Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2016 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam rencana Kerja Tahun 2016, sehingga LAKIP merupakan sarana pengkuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tolak ukur dalam rangka


3

meningkatkan kinerja pelayaanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. Dalam Rangka mewujudkan hal tersebut maka pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Selanjutnya sebagai tindak lanjut Instruksi presiden tersebut, Kepala lembaga Administrasi Negara ( LAN ) menetapkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) sebagaimana bagian dan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada hakekatnya merupakan sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitasmanajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur pemerintahan berkemampuan

untuk mencapai hasil sesuai

dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar partuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan komplek memerlukan dukungan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber – sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang – uundangan dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan, kerugian dan penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya ( akurat ) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga.

Selain

itu,

perlu

pula

diungkapkan

proses

pelaksanaan

berbagaikebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan. Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertamnggung jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan kompentensi professional dan daya saing memalui berbagai pengebangan kebijakan dan program secara efesien dan efektif LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2016

4

atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah diperlukan suatu perubahan focus/orientasi manajemen instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang terkait dengan keluaran ( output) menjadi kegiatan – kegiatan yang lebih dihubungkan denganm hasil ( resuit/outcome ) yang diperoleh. Akuntabilitas

kinerja

dimaksud

harus

dapat

menunjukkan

tingkat

pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategic dan berakhir pada pengkuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaranorganisasi yang telah ditetapkan. Penyajian laporan Akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Didalamnya memuat unsur – unsur PerencanaanStrategis dan Evaluasi serta analisis pencapaiaN KINERJA YANG TELAH DICAPAI OLEH Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo tahun 2016. 1.2.MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Public Good and Service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2016 serta memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.


5

1.3.DASAR HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabiliras Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Keputusan kepala lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor 239/ix/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ); 8. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.PAN/05?2007 tentang pedomen penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi pemerintah ; 9. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/m.pan/11/2008 tentang penyusunan Indikator Kinerja utama ; 1.4.TUJUAN Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas trasparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja

Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo selama tahun 2016 Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya dengan demikian program di tahun mendatang dapat disususn lebih focus, efektif, efesien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2016 2.1.1. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI 2014-2015 Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun social budaya, social politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable. Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawabdiperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar – benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Government ) dan bersih, bebas KKN ( Clean Govemment ) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara terus menerus tanpa ada batas akhir, kerena pada dasarnya proses belajar itu merupakan Long Life Leaming bagi setiap manusia proses belajar

bagi

aparat

pemerintah

daerah

guna

mencapai

kualitas

dan

profesionalisme yang diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Dalam kedudukannya

sebagai

unsur

pelaksana

pemerintah

Kota

probolinggo dibidang politik sub bidang pembangunan politik dalam negeri dan administrasi public serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo perlu memutuskan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo diharpakn mampuh memainkan peran yang menetukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik 2.1.1.1.

Visi Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan sehingga pada gilirannya dengan visi


7

yang tepat, Dinas Komunikasi kota probolinggo akan menjadi akselerasi bagi pelaksanaan tugas dibidang politik sub bidang pembangunan politik dalam negeri dan administrasi publik. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo dirumuskan sebagi berikut : ‘ TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MELALUI

PENINGKATAN

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI ‘ 2.1.1.2. Misi Salah satu aspek penting dalam menopang suksesnya pelksanaan otonomi daerah adalah satu stunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasaran kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian misi dapat terwujud apabilah setiap instansi pemerintah mempunhyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Guna mewujudkan misi yang lebih ditetapkan maka Dinas Komunikasi dan Informatika kota Probolinggo perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicvapai suatu pernyataan yang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Prnyataan misi juga diharapkan maupun

membawa

DinasKomunikasi

dan

Informatika

Kota

probolinggo pada suatu focus yang mampu memberikan penjelasan tentang

keberadaan

Dinas

Komunikasi

dan

informatika

Kota

Probolinggo. Adanya penjelasan pernyataan misi pasda akhirnya diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dengan benar keberadaan Dinas Komunikasi dan informatika kota LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2016

8

Probolinggo, mengetahui secara jelas peran dan programnya beserta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dengan memperhatikan masukan dari pihak – pihak yang berkepntingan dan menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka Dinas Komunikasi dan Informatika kota probolinggo merumuskan pernyataan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kapasitas layanan informasi; 2. Meningkatkan profesionalisme bidang komunikasi dan informasi; 3. Mengebangkan infrastruktur teknologi informasi komunikasi; 4. Meningkatkan penyenggaraan jasa pos dan telekomunikasi; 2.1.2.Tujuan Sasaran Dasn Kebijakan pembangunan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstrai; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsinya organisasi; 3) Meletakkan kerangka prioritas prioritas untuk mefokuskan arah sasaran, kebijaksanan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi; Berdasarkan arahan dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan misinya menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut : 1. Peningkatan pelayanan public di Bidang Komunikasi dan Informasi; 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah, baik aspek kelembagaan, tata laksana maupun sumber daya manusia aparatur. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran yang ditetapkan dapat memberikan focus pada penyusuan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2016

9

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya focus merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisassi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut ; a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur. b. Mingkatkan kualitas dan jangkauan informasi komunikasi komunikasi c. Meningkatkan kualitas dan Akuntabilitas manajemen Pemerintah daerah. d. Menikatnya peran serta kelompok – kelompok masyarakat dalam pembangunan. 2.1.3.INDIKATOR KINERJA UTAMA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah menetapkan Indikator Kinerja ( IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2015-2016 Adapun Indikator Kinerja Utama Dinaa Komunikasi yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2015-2016 sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

KINERJA

1

2

3

4

1

Tingkat partisipasi masyarakat

Keg

4 ( Radio, website, Sosialisasi

dalam pembangunan jasa

dan kebijakan melalui media

informasi, komunikasi dan

luar ruang kerja sama, radio

media masa

dan televise ) Keg

4 ( Cangkrukan, pembinaan KIM pertunjukan rakyat ( PERTURA ) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat ( BAKOHUMAS )

2

Tingkat ketersediaan data dan informasi penyenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan


Keg Kelompok Titik

3 ( Radio, Website, PPID ) 12 KIM 70 jumlah warnet

10

pembangunan Daerah yang dapat diakses oleh publik

42 jumlah menara Unit

telekomunikasi Jumlah jasa titipan di Kota

kantor 3

Tingkat kapasitas dan kinerja

Keg

probolinggo 2 ( Radio, Website )

SDM aparatur bidang Informasi dan Komunikasi 4

2.2.

Tingkat kemudahan public

4 ( Radio, website, Sosialisasi

untuk mengakses data dan

dan kebijakan melalui media

informasi penelitian dan

luar ruang kerja sama, radio

pembangunan daerah

dan televisi )

PENETAPAN KINERJA Sasaran yang dilaksankan oleh Dinas Komunikasi dan Iformatika Kota Probolinggo terdiri dari indicator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2016. Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan men jadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

anggranan 2016. Penetapan Kinerja disajikan

sebagaimana tabel berikut :


11

PENETAPAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya tertib pelayanan administrasi kantor yang prima

INDIKATOR KINERJA 2

TARGE T 3

PROGRAM KEGIATAN 4 Program pelayanan perkantoran

ANGGARAN 5 1.213.084.700,00

Penyediaan Jasa Srat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bln 12 bln

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pelaksanaan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

12 bln

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

99.900.000,00

12 bln

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

37.500.000,00

12 bln 12 bln

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Penyediaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)

624.795.200,00

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

111.782.200,00

3 kali

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

210.000.000,00

1 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

33.540.000,00

8 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) Program Peningkatan disiplin Aparatur

12 bln 12 bln

110 stel 12 bln

10 PNS 12 bln

Terwujudnya kelancaran penyelanggaraa n program dan keuangan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

281.929.400,00

Pengadaan Mebeleur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan PerundangUndangan Pelaksanaan studi banding/kunjungan Kerja

445.800.000,00

19 buah 28 buah

Terwujudnya disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Harihari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

67.515.300,00 280.440.000,00

12 bln


Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

57.000.000,00

87.823..000,00 49.450.000,00 74.500.000,00

624.795.200,00 70.000.000,00 58.077..000,00 130.000.000,00

30.000.000,00

Pelaksanaan studi banding/kunjungan Kerja

100.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.588.000,00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

12.138.000,00

12

Tersusunnya Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

5 kali 3 kali

Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Tewujudnya Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4 kali

Pemerataan saranan dan prasarana pos Komunikasi yang efisien, efektif dan tranparan

Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

14.340.000,00

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

16.592.000,00

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

16.592.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Penerbitan Tabloid Suara Kota Partisipasi masyarakat dlm pengunaan jasa informasi dan komunikasi melalui Radio pemerintah ( LPP ) Tersedianya website pemerintah kota Probolinggo dan website SKPD Terpelihara jaringan/networking antar SKPD via VPN Tersedianya data dan Informasi penyelengaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan daerah melalui kerja sama radio dan televisi Terkoneksinya server Diskominfo dengan SKPD melalui VPN Terjaminnya Sistem Keamanan Data dan Informasi yang memadai Terselenggaranya koneksi internet pd Diskominfo dan pembinaan pd SKPD Tersedianya Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) yg memadai

Penerbitan Tabloid Daerah Pengolahan Komunikasi Radio

141.952.500,00 680.943.205,00

3 KALI

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Masyarakat Operasional Jaringan LAN dan WAN

109.522.500,00

40 JARIN GAN 4 KALI

68 SKPD 5 PROD UK 40 SKPD & 29 KEL 1 DOK

Operasional Website

1.941.441.050,00 29.995.000,00

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika Penyediaan Sistem Keamanan Data dan Informasi

123.750.000,00

Pembinaan dan Pengembangan e-Government

508.409.400,00

Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik )

553.388.750,00

Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi

421.950.000,00

1.798.938.300,00

1 KALI

Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi

5 KALI

Pengolahan Data Elektronik

848.411.000,00

70 KALI

Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

219.346.300,00

2 KALI

Terciptanya Pengolahan & Penyajian yg Informasi update Terciptanya Pengolahan & Penyajian yg Informasi update

4.521.352.486,00

12 bln 12 BLN

Terciptanya Pengolahan & Penyajian Data Informasi yg update Tersedianya update data informasi penyenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diakses masyarakat Penyediaan informasi berbasis elektronok/digital dan pengolahan data pembangunan secara elektronik Penyediaan layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) pada masyarakat luas, rekanan, PPK dan Pokja ULP Tercapainya penyebarluasan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Publik

10.110.000,00

12 BLN

Tercapainya Pelayanan Penyebaran Informasi kbjk pemerintah Daerah


Pembinaan dan Pengembangan Layanan Publik

99.000.000,00

622.181.000,00

Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa

54.000.000,00

Kerja Sama Penyiaran Radio dan Televisi

54.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

1.073.823.500,00

13

Tingkat kemudahan public untuk mengakses data dan informasi penyenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah melalui luar ruang Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik Pelaksanaan GADIS PENTERMAS Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terciptanya harmonisasi dg Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)

120 UNIT

Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll)

181.000.000,00

18 KALI 28 KALI 3 KALI

Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik Pelayanan Informasi pada masyarakat

242.532.000,00

Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)

33.706.500,00

1 KALI 5 KALI

Terciptanya pelayanan Persandian untuk mempermudah hubungan komunikasi dlm pelaksanaan pembangunan daerah Menumbuhkembangkan melalui materi untuk menambah wawasan dlm Pengelolaan Persandian

12 bln

Tercapainya Pengembangan Aplikasi Informatika Pemanfaatan pada aplikasi perkantoran ( office ) SKPD

8 KALI

Terwujudnya Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

12 KALI

Tercapainya Peningkatan & Pelayanan Bidang Pos & Telekomunikasi

Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM))

388.325.000,00

25.525.000,00 202.735.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Persandian

50.300.000,00

Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Materi Persandian

50.300.000,00

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

187.961.814,00

Implementasi Open Source

187.961.814,00

Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

83.950.000,00

Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi

83.950.000,00 87.250.000,00

Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi

10 KALI


68.250.000,00

Terlaksananya Pengembangan Ducting Bersama

1 DOK

Pengembangan Ducting Bersama

19.040.000,00


14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan Indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target ( rencana tingkat capaian ) dari masing – masing indicator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana ditunangkan dalam dokumen penetapan kinerja Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 SASARAN

INDIKATOR KINEJA

STRATEGIS 1

2

TARGE

REALI

T

SASI

3

4

Terwujudnya tertib pelayanan administrasi kantor yang prima

%

PROGRSM KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

5

6

7

8

9

100%

Program pelayanan perkantoran

1.213.084.700,0 0

1.108.072,00

91,39

67.515.300,00

60.848.780,00

90,13

280.440.000,00

225.663.250,00

80,47

Penyediaan Jasa Srat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pelaksanaan Operasional

12 bln

12 bln

100%

Administrasi Keuangan

99.900.000,00

94.475.000,00

94,57

12 bln

12 bln

100%

37.500.000,00

37.266.500,00

99,38

12 bln

12 bln

100%

445.800.000,00

445,639.508,00

99,97

12 bln

12 bln

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

281.929.400,00

244.721.034,00

85.80

624.795.200,00

571.822.882,00

91,52

57.000.000,00

49.431.200,00

85,67

111.782.200,00

99.857.000,00

89,33

210.000.000,00

202.809.500,00

96,58

Rutin Kantor/Kedinasan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

19 buah

Penyediaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

28 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor dan lainnya

3 kali

19 buah 28 buah

100%

3 kali

100%

Gedung bangunan


100%

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 buah

1 buah

100%

8 buah

8 buah

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

12 bln

12 bln

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)

12 bln

12 bln

100%

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll

110 stel

110 stel

100%

Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo

12 bln

12 bln

100%

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Teknis/Workshop/Sosialisa si/Seminar Implementasi Peraturan PerundangUndangan

10 PNS

33 PNS

100%


12 bln

12 bln

100%

Terwujudnya kelancaran penyelanggara an program dan keuangan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersusunnya Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD

12 bln

12 bln

100%

5 kali

5 kali

100%

Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

3 kali

3 kali

100%

Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Tewujudnya Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4 kali

4 kali


100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Harihari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis/Workshop/Sosi alisasi/Seminar Implementasi Peraturan PerundangUndangan Pelaksanaan studi banding/kunjungan Kerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

33.540.000,00

28.433.006,00

84,77

87.823..000,00

80.220.026,00

92,47

49.450.000,00

37.625.000,00

76,09

74.500.000,00

72.457.050,00

97,26

128.077.000,00

108.853.900,00

84,99

70.000.000,00

67.253.900,00

95,93

58.077..000,00

41.700.000,00

71,80

130.000.000,00

129.406.371,00

98,77

30.000.000,00

29.632.000,00

99,77

100.000.000,00

99.774.371

98,77

36.588.000,00

29.762.000,00

81.34

12.138.000,00

8.083.000,00

66,59

14.340.000,00

12.014.000,00

83,78

10.110.000,00

9.665.000,00

95,60

16.592.000,00

15.688.000,00

94,55

16.592.000,00

15.688.000,00

94,55

16

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pemerataan saranan dan prasarana pos Komunikasi yang efisien, efektif dan tranparan

4.521.352.486,00

4.246.209.160,0 0

93,91

Penerbitan Tabloid Daerah Pengolahan Komunikasi Radio

141.952.500,00

125.757.500,00

88,58

680.943.205,00

638.763.865,00

93,81


109.522.500,00

96.370.342,00

87,99

1.941.441.050,00

1.827.450.256,0 0

94,13

Penerbitan Tabloid Suara Kota Partisipasi masyarakat dlm pengunaan jasa informasi dan komunikasi melalui Radio pemerintah ( LPP ) Tersedianya website pemerintah kota Probolinggo dan website SKPD Terpelihara jaringan/networking antar SKPD via VPN Tersedianya data dan Informasi penyelengaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan daerah melalui kerja sama radio dan televisi Terkoneksinya server Diskominfo dengan SKPD melalui VPN Terjaminnya Sistem Keamanan Data dan Informasi yang memadai Terselenggaranya koneksi internet pd Diskominfo dan pembinaan pd SKPD

12 bln

12 bln

100%

12 BLN

12 BLN

100%

3 KALI

3 KALI

100%

40 JARINGA N 4 KALI

40 JARIN GAN 4 KALI

100% 100%

Operasional Website

29.995.000,00

22.585.150,00

75,30

68 SKPD

68 SKPD

100%

123.750.000,00

107.800.000,00

87,11

5 PRODUK

100%

421.950.000,00

407.538.576,00

96,38

508.409.400,00

497.125.101,00

95,89

Tersedianya Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) yg memadai

1 DOK

5 PROD UK 40 SKPD & 29 KEL 1 DOK

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika Penyediaan Sistem Keamanan Data dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan eGovernment

522.837.370,00

94,48

1.798.938.300,00

1.707.093.208,0 0

94,89

99.000.000,00

89.024.280,00

89,92

40 SKPD & 29 KEL

100%

100%

Terciptanya Pengolahan & Penyajian Data Informasi yg update Tersedianya update data informasi penyenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diakses masyarakat Penyediaan informasi berbasis elektronok/digital dan pengolahan data pembangunan secara elektronik Penyediaan layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) pada masyarakat luas, rekanan, PPK dan Pokja ULP Tercapainya penyebarluasan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Publik

553.388.750,00

1 KALI

1 KALI

100%


5 KALI

5 KALI

100%


848.411.000,00

791.620.628,00

93,31

70 KALI

70 KALI

100%

Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

219.346.300,00

210.342.600,00

91,71

2 KALI

2 KALI

100%

Terciptanya Pengolahan & Penyajian yg Informasi update Terciptanya Pengolahan & Penyajian yg Informasi update

Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi

12 BLN

12 BLN


100%

Pembinaan dan Pengembangan Layanan Publik Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa Kerja Sama Penyiaran Radio dan Televisi

616.105.700,00

99,02

622.181.000,00 54.000.000,00

53.904.000,00

99,82

54.000.000,00

53.904.000,00

99,82

17

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

Tercapainya Pelayanan Penyebaran Informasi kbjk pemerintah Daerah

1.073.823.500,00

1.021.070.350,0 0

95,09

Tingkat kemudahan public untuk mengakses data dan informasi penyenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah melalui luar ruang Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik Pelaksanaan GADIS PENTERMAS Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

120 UNIT

120 UNIT

100%

Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll)

181.000.000,00

197.238.950,00

99,03

18 KALI

18 KALI

100%

242.532.000,00

227.259.000,00

93,70

28 KALI

100%

388.325.000,00

373.542.000,00

96,19

3 KALI

28 KALI 3 KALI

33.706.500,00

29.745.000,00

88,25

Terciptanya harmonisasi dg Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)

1 KALI

1 KALI

100%

Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik Pelayanan Informasi pada masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)

25.525.000,00

24.527.500,00

96,09

5 KALI

5 KALI

100%

Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)) Program Peningkatan Pelayanan Persandian

202.735.000,00

186.757.400.00

92,12

50.300.000,00

42.381.000,00

84,25

Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Materi Persandian Program Pengembangan Aplikasi Informatika Implementasi Open Source Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

50.300.000,00

42.381.000,00

84,25

187.961.814,00

185.293.214,00

98,58

187.961.814,00

185.293.214,00

98,58

83.950.000,00

79.878.984,00

95,15

Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi

83.950.000,00

79.878.984,00

95,15

87.250.000,00

69.225.000,00

79,30

68.250.000,00

68.21300,00

99,95

Pengembangan Ducting Bersama

19.040.000,00

1.012.000,00

5,32

4.036.666.449 ,00

93,63

100%

Terciptanya pelayanan Persandian untuk mempermudah hubungan komunikasi dlm pelaksanaan pembangunan daerah Menumbuhkembangkan melalui materi untuk menambah wawasan dlm Pengelolaan Persandian

12 bln

12 bln

100%

Pengembangan Aplikasi Informatika Pemanfaatan pada aplikasi perkantoran ( office ) SKPD

8 KALI

8 KALI

100%

Terwujudnya Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Penataan Pengendalian Pembangunan Telekomunikasi

dan

12 KALI

Menara

12 KALI

Tercapainya Peningkatan & Pelayanan Bidang Pos & Telekomunikasi

100%

100%


10 KALI

10 KALI

100%


1 DOK

1 DOK

100%

JUMLAH


4.493.640.000,0 0

18

3.2. ANALISIS KINERJA Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasara. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara neraca tingkat capaian ( target ) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dapat dilihat pada lampiran Tabel pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh

berdasarkan

pengukuran

atas

indikator

kinerjanya

masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Ditinjau dari capaian kinerja masing masing sasaran untuk tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi, berikut ini uraian pengukuran kinerja, sebagai berikut: Dinas Komunikasi dan Informatika, dilihat dari masing – masing sasaran stategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ( performance resulis ) untuk masing masing sasaran dan indicator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 “ terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang prima “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Penyediaan Jasa Surat menyurat

12 bln

12 bln

100 %

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bln

12 bln

100 %

3

Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan

12 bln

12 bln

100 %

4

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pelaksanaan Operasional Rutin

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

5 6

Kantor/Kedinasan Rata rata pencapaian sasaran


100 %

19

Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan 4. Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan 5. Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 6. Pelaksanaan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Penyediaan Jasa Surat menyurat

• •

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan

•

Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan

•

Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

•

Pelaksanaan Operasional Rutin Kantor/Kedinas

2. Sasaran 2 “terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur “ Berrikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut :

NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Pengadaan Mebeleur

19 buah

19 buah

100 %

2

28 buah

28 buah

100 %

3

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 kali

3 kali

100 %

4


1 buah

1 buah

100 %

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) Rata rata pencapaian sasaran

8 buah

8 buah

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

6 7


100 %

20

Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Mebeleur 2. Penyediaan Alat Kantor, Alat Rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Pengadaan Mebeleur

•

Penyediaan Alat Kantor, Alat Rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

•


•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)

3. Sasaran ke 3 “ terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut :

NO

INDIKATOR

1

2

1

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Rata rata pencapaian sasaran

2


TARGET

3

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

4

5

110 stel

19 buah

100 %

12 bln

28 buah

100 % 100 %

21

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Harihari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll 2. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Harihari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll

•

Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo

4. Sasaran 4 “ Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

1

2

1

Pelaksanaan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan PerundangUndangan Pelaksanaan studi banding/kunjungan Kerja

2

TARGET

REALISASI

3

PROSENTASE CAPAIAN

4

5

10 PNS

33 PNS

1000 %

12 bln

28 buah

100 %

Rata rata pencapaian sasaran

100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Pelaksanaan studi banding/kunjungan Kerja Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Pelaksanaan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

•



22

5. Sasaran 5 “ terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersusunnya Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya Rata rata pencapaian sasaran

2 3

12 bln

12 bln

100 %

5 kali

5 kali

100 %

3 kali

3 kali

100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. Tersusunnya Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD 3. Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

•

Tersusunnya Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD

•

Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

6. Sasaran 6 “ terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Terwujudnya Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata rata pencapaian sasaran


4 kali

4 kali

100 %

100 %

23

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Terwujudnya Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

7. Sasaran 7 “ Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa“ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Penerbitan Tabloid Daerah

12 bln

12 bln

100 %

2

Pengolahan Komunikasi Radio

12 BLN

12 BLN

100 %

3

3 KALI

3 KALI

100 %

4


40 JARINGAN

40 JARINGAN

100 %

5

Operasional Website

4 KALI

4 KALI

100 %

6

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika Penyediaan Sistem Keamanan Data dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan eGovernment Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) Rata rata pencapaian sasaran

68 SKPD

68 SKPD

100 %

5 PRODUK

5 PRODUK

100 %

40 SKPD & 29 KEL

40 SKPD & 29 KEL 1 DOK

100 %

7 8 9

1 DOK

100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Penerbitan Tabloid Suara Kota 2. Partisipasi masyarakat dlm pengunaan jasa informasi dan komunikasi melalui Radio pemerintah ( LPP ) 3. Tersedianya website pemerintah kota Probolinggo dan website SKPD 4. Terpelihara jaringan/networking antar SKPD via VPN 5. Tersedianya data dan Informasi penyelengaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan daerah melalui kerja sama radio dan televise 6. Terkoneksinya server Diskominfo dengan SKPD melalui VPN


24

7. Terjaminnya Sistem Keamanan Data dan Informasi yang memadai 8. Terselenggaranya koneksi internet pd Diskominfo dan pembinaan pd SKPD 9. Tersedianya Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) yg memadai Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Penerbitan Tabloid Suara Kota

•

Partisipasi masyarakat dlm pengunaan jasa informasi dan komunikasi melalui Radio pemerintah ( LPP )

•

Tersedianya website pemerintah kota Probolinggo dan website SKPD

•

Terpelihara jaringan/networking antar SKPD via VPN

•

Tersedianya data dan Informasi penyelengaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan daerah melalui kerja sama radio dan televise

•

Terkoneksinya server Diskominfo dengan SKPD melalui VPN

•

Terjaminnya Sistem Keamanan Data dan Informasi yang memadai

•

Terselenggaranya koneksi internet pd Diskominfo dan pembinaan pd SKPD

•

Tersedianya Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) yg memadai

8. Sasaran 8 “ terwujudnya Pengolahan dan Penyajian Data Informasi “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

5

1

2

1


1 KALI

1 KALI

100 %

2


5 KALI

5 KALI

100 %

3

Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pembinaan dan Pengembangan Layanan Publik Rata rata pencapaian sasaran

70 KALI

70 KALI

100 %

2 KALI

2 KALI

100 %

4

3

PROSENTASE CAPAIAN

4

100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Tersedianya update data informasi penyenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diakses masyarakat


25

2. Penyediaan informasi berbasis elektronik/digital dan pengolahan data pembangunan secara elektronik 3. Penyediaan layanan pengadaan secara elektronik

( LPSE ) pada masyarakat

luas, rekanan, PPK dan Pokja ULP 4. Tercapainya penyebarluasan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Tersedianya update data informasi penyenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diakses masyarakat

•

Penyediaan informasi berbasis elektronik/digital dan pengolahan data pembangunan secara elektronik

•

Penyediaan layanan pengadaan secara elektronik

( LPSE ) pada masyarakat

luas, rekanan, PPK dan Pokja ULP •

Tercapainya penyebarluasan Pembinaan dan Pengembangan Layanan

9. Sasaran 9 “ Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa “ Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

1 1

TARGET

2 Kerja Sama Penyiaran Radio dan Televisi

REALISASI

3 12 bln

PROSENTASE CAPAIAN 5

4 12 bln


100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Terciptanya Pengolahan & Penyajian yg Informasi update; Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Terciptanya Pengolahan & Penyajian yg Informasi update;


26

10. Sasaran 10 “ Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

“ Berikut

keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

1 1 2 3 4 5 6

TARGET

2

REALISASI

3

PROSENTASE CAPAIAN 5

4

Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll) Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik Pelayanan Informasi pada masyarakat

120 UNIT

120 UNIT

100 %

18 KALI

18 KALI

100 %

28 KALI

28 KALI

100 %

Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)) Rata rata pencapaian sasaran

3 KALI

3 KALI

100 %

1 UNIT

1 UNIT

100 %

5 KALI

5 KALI

100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Tingkat

kemudahan

public

untuk

mengakses

data

dan

informasi

penyenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah melalui luar ruang 2. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik 3. Pelaksanaan GADIS PENTERMAS 4. Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 5. Terciptanya harmonisasi dg Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) 6. Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM) Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Tingkat

kemudahan

public

untuk

mengakses

data

dan

informasi

penyenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah melalui luar ruang •

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik

•

Pelaksanaan GADIS PENTERMAS

•

Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

•

Terciptanya harmonisasi dg Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS)


27

•

Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM)

11. Sasaran 11 “ Terwujudnya Peningkatan

Pelayanan Persandian ”Berikut

keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Materi Persandian Rata rata pencapaian sasaran

1

12 bln

12 bln

100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Menumbuhkembangkan melalui materi untuk menambah wawasan dlm Pengelolaan Persandian Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Menumbuhkembangkan melalui materi untuk menambah wawasan dlm Pengelolaan Persandian

12. Sasaran 12 “ Terwujudnya Pengembangan Aplikasi Informatika ” Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Implementasi Open Source Rata rata pencapaian sasaran

8 kali

8 kali

100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :


28

1. Pemanfaatan pada aplikasi perkantoran ( office ) SKPD Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Pemanfaatan pada aplikasi perkantoran ( office ) SKPD

13. Sasaran 13 “ Terwujudnya Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi ” Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Rata rata pencapaian sasaran

12 KALI

12 bln

100 % 100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%. Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : •

Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

14. Sasaran 1 “ Terwujudnya Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi ” Berikut keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya sebagai berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

5

1

2

1


10 KALI

10 KALI

100 %

2


1 DOK

1 DOK

100 %


3

PROSENTASE CAPAIAN

4

100 %

Dari penyajian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing – masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian 100%.


29

Capaian tersebut mampuh direalisasikan dengan melaksankan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi 2. Terlaksananya Pengembangan Ducting Bersama Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil ( outcame ) sebagai berikut : • •

Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi Terlaksananya Pengembangan Ducting Bersama

REALISASI SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Realisasi SPM bidang komunikasi dan Informasi meliputi 2 ( dua ) jenis pelayanan dasar, yaitu : a. Pelaksanaan Diseminasi Nasional ( terdapat 6 indikator ) ; b. Cakupan pengembangan dan prmberdayaan kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan ( terdapat 1 Indikator ) Jumlah semua indicator bidang Komunikasi dan Informatika adalah 6 Indikator. Rincian capaian indicator bidang Komunikasi dan Informasi ddisajikan pada tabel : CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO NO

JENIS

INDIKATOR SPM

PELAYANAN

TARGET

TARGET

REALISASI/CA

NASIONAL

SPM

PAIAN 2016

DASAR

1

Pelaksanaan Demensi Informasi Nasional

2016 %

TAHUN

%

%

Pelaksanaan dan pendistribusian Informasi Nasional melalui a. Media masa

100

2016

100

100

b.Media Website

100

2016

100

100

100

2016

100

100

(Media online) c.Media tradisional seperti pertunjukan Rakyat, GPM


30

d.Media Interpersonal

100

2016

100

100

100

2016

100

100

50

2016

100

100

seperti, lokakarya, sarasehan,ceramah/diskusi e.Media Luar Ruang 2

Pengembang an dan pemberdayaa n Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan

Target standar pelayanan SPM ini terdiri dari dua pelayanan dasar yaitu pelaksanaan diseminasi Informasi nasional dan pengembangan dan permberdayaan kelompok informasi masyarakat. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dilakukan melalui beberapa jenis media, yaitu media seperti majalah, radio dan televise Media baru seperti website 9 media online ) media tradisional seperti

pertunjukan

rakyat.

Media

interpersonal

seperti

sarasehan,

ceramah/diskusi, lokakarya. Media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk dan baliho. Realisasi pelayanan minimal bidang Komunikasi dan Informasi diwujudkan melalui 2 ( dua ) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan pada kegiatan, antara lain : 1. Operasional dan administrasi rutin Radio Suara Kota probolinggo, Konten acara laporo Rek ini tebtang pengaduan pelayanan kepada masyarakat, dilanjutkan konfirmasi kepada pihak yang terkait atas pengaduan masdyarakat, yang masuk. Dikemas dalam bentuk rebug udara melalui fasilitas telepon dan SMS pengaduan. Mengundang nara sumber dari satuan kerja, baik satuan kerja di lingkungan pemkot probolinggo, dinas vertical atau dari organisasi serta kelompok masyarakat untuk membahas pengaduan masyarakat yang ada. Hasil laporan masyarakat selama 2 minggu dihimpun dan dianalisa guna menentukan topic terhangat tentang permasalahan di tengahj masyarakat yang perlu mendapatkan respon dari walikota Probolinggo yang telah dilaksanakan dengan nama program “ WALIKOTA MENJAWAB ‘. Akan tetapi program ini hanya dalam kemasan dialok bersama walikora atas pengaduan masyarakat melalui radio dan di respon langsung oleh Walikota. 2. Cangkrukan rembug warga. Kegiatan cangkrukan merupakan media untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan informasi


31

public. Cangkrukan dikemas dalam suasanasantai diselingi hiburan kesenian tradisional ludruk. Melalui inisiatif – inisiatif itulah pemkot probolinggo terus bekerja mendorongperbaikan kualitas pembangunan manusianya. Pemkot berupaya menghilangkan sekat – sekat antara pemerintah dan yang diperintah. Sekumpulan inisiatif yang patut diteladani daerah lain. Adapun kegiatan Cangkruakan dilaksanakan 16 kali perturan 5 kali sepanjang tahun 2016. 3. Gelar

Desiminasi

Informasi

Pelayanan

Terpadu

(Gadispentermas)

Penyebaran informasi melalui Pelayanan, Pelaksanaan Gelar Diseminasi Informasi Pelayanan Terpadu pada Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan akronim Gadis Penter Mas adalah suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

oleh

beberapa

SKPD

atau

Institusi

terkait

dengan

menggunakan sarana mobil unit layanan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada saat/waktu yang bersamaan dan pada lokasi/tempat tertentu yang strategis khususnya di alon-alon Kota Probolinggo bersamaan dengan kegiatan pasar minggu, secara periodik dilaksanakan dua minggu sekali dalam rangka memenuhi kepuasan dan kebutuhan layanan masyarakat di luar kantor pelayanan dan atau di luar jam kerja. Kegiatan Gadis Penter Mas ini secara teknis pelaksanaan dilapangan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat di lapangan. Semula dalam pelaksanaannya dengan lokasi/tempat layanan yang berpindah-pindah, pada saat ini lokasi pelayanan menetap di alonalon Kota Probolinggo bersamaan waktunya dengan pasar minggu dengan pertimbangan lokasi ini merupakan pusat keramaian masyarakat dan dipandang

lebih

efektif

dan

efisien.

Kegiatan

penunjang

juga

dikembangkan dengan kemeriahan hiburan lagu-lagu oleh para penyanyi serta kegiatan Talk Show On The Street dengan narasumber sesuai tema sebagai bagian layanan informasi publik yang disiarkan secara langsung melalui Radio Suara Kota Probolinggo (101,7 Fm) yang terkemas dalam

kegiatan

Gadis Penter Mas.

Namun

demikian

masih

memungkinkan untuk dilaksanakan dilain tempat pada even-even tertentu, seperti pada Semarak Pagi Kota (SPK), Semipro, Bulan Bakti Gotong Royong atau even peringatan lainnya dalam kerangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat.


32

Dasar Hukum •

Perda Kota Proboinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo.

•

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo.

•

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kota Probolinggo.

•

Nota Dinas Walikota tentang Kegiatan Diseminasi Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Probolinggo. Layanan yang diberikan pada kegiatan Gadispentermas antara lain : 1. Layanan rekam KTP elektronik dan akte kelahiran oleh Dispenduk capil 2. Layanan konseling KB oleh BPPKB 3. Layanan ijin perpanjangan SIUP, TDP, IMB oleh BPMPP 4. Layanan pasang baru dan pembayaran rekening oleh PDAM 5. Layanan cek kesehatan dan donor darah oleh PMI 6. Layanan Perpustakaan keliling oleh kantor perpus dan arsip daerah 7. Layanan sedot tinja oleh BLH 8. Layanan pendaftaran pelatihan oleh DIsnaker 9. Layanan pembayaran PBB dan PBHTB oleh DPPKA 10. Konsultasi kesehatan, cek darah dan cek kesehatan oleh Dinas Kesehatan 11. Pembayaran Pajak kendaraan bermotor oleh SAMSAT 12. Pelayanan seputar pendaftaran murid baru oleh dinas pendidikan 13. Pelayanan

informasi

dan

pengaduan

masyarakat oleh

DIskominfo 14. Pegadaian Kota Probolinggo


33

3.3.

ANALISIS KEUANGAN Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun Anggara 2016 Terdiri dari 14 program dan 46 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 4.493.640.000 ( Emapt Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) adapun perbandingan realisasi Penyerapan Anggran Tahun 2015 dengan realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN KEGIATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo

TAHUN 2015

TAHUN 2016

Anggran

Realisasi

%

Anggran

Realisasi

%

2

3

4

5

6

7

916.797.000,00

880.290.503,00

96,02

1.213.084.700,00

1.108.072,00

91,39

75.950.500,00

65.529.240,00

86,28

67.515.300,00

60.848.780,00

90,13

200.040.000,00

183.871.973,00

91,92

280.440.000,00

225.663.250,00

80,47

99.900.000,00

94.475.000,00

94,57

36.500.000,00

36.500.000,00

100,00

37.500.000,00

37.266.500,00

99,38

335.800.000,00

335.693.950,00

99,97

445.800.000,00

445,639.508,00

99,97

268.506.500,00

258.695.340,00

96,35

281.929.400,00

244.721.034,00

85.80

623.615.000,00

514.900.020,00

82,57

624.795.200,00

571.822.882,00

91,52

75.500.000,00

57.911.700,00

76,70

57.000.000,00

49.431.200,00

85,67

195.100.000,00

165.047.000,00

84,60

111.782.200,00

99.857.000,00

89,33

115.800.000,00

99.167.000,00

85,64

210.000.000,00

202.809.500,00

96,58

40.362.000,00

33.859.142,00

83,89

33.540.000,00

28.433.006,00

84,77

132.053.000,00

94.851.678,00

71,83

87.823..000,00

80.220.026,00

92,47

38.100.000,00

37.663.000,00

98,85

49.450.000,00

37.625.000,00

76,09

26.700.000,00

26.400.500,00

98,88

74.500.000,00

72.457.050,00

97,26

147.150.000,00

81.595.250,00

55,45

128.077.000,00

108.853.900,00

84,99

71.400.000,00

51.343.250,00

71,91

70.000.000,00

67.253.900,00

95,93

40.000.000,00

27.250.000,00

68,13

58.077..000,00

41.700.000,00

71,80

35.750.000,00

3.002.000,00

8,40


34

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Seminar Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pengembangan Budaya Kerja Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penerbitan Tabloid Daerah Pengolahan Komunikasi Radio Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Masyarakat Operasional Jaringan LAN dan WAN Operasional Website Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika Penyediaan Sistem Keamanan Data dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan eGovernment Peningkatan Infrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi ( Tik ) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi Pengolahan Data Elektronik Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pembinaan dan Pengembangan Layanan Publik

40.000.000,00

39.900.000,00

99,75

130.000.000,00

129.406.371,00

98,77

40.000.000,00

39.900.000,00

99,75

30.000.000,00

29.632.000,00

99,77

100.000.000,00

99.774.371

98,77

36.588.000,00

29.762.000,00

81.34

12.138.000,00

8.083.000,00

66,59

77.150.000,00

66.793.000,00

86,58

12.090.000,00

6.408.500,00

54.590.000,00

52.054.500,00

95,36

14.340.000,00

12.014.000,00

83,78

10.470.000,00

8.330.000,00

79,56

10.110.000,00

9.665.000,00

95,60

17.455.500,00

15.932.500,00

91,27

16.592.000,00

15.688.000,00

94,55

17.455.500,00

15.932.500,00

91,27

16.592.000,00

15.688.000,00

94,55

13.250.000,00

12.720.000,00

96,00

4.521.352.486,00

4.246.209.160,00

93,91

141.952.500,00

125.757.500,00

88,58

13.250.000,00

12.720.000,00

96,00

851.781.500,00

759.710.676,00

89,19

99.300.000,00

97.580.500,00

186.480.000,00

143.325.601,00

76,86

680.943.205,00

638.763.865,00

93,81

82.850.000,00

73.372.475,00

88,56

109.522.500,00

96.370.342,00

87,99

202.100.000,00

190.967.200,00

94,49

1.941.441.050,00

1.827.450.256,00

94,13

34.250.000,00

25.830.400,00

75,42

29.995.000,00

22.585.150,00

75,30

84.850.000,00

75.750.000,00

89,28

123.750.000,00

107.800.000,00

87,11

39.300.000,00

35.376.000,00

90,02

421.950.000,00

407.538.576,00

96,38

122.651.500,00

117.508.500,00

95,81

508.409.400,00

497.125.101,00

95,89

553.388.750,00

522.837.370,00

94,48

103.111.000,00

102.060.000,00

98,98

103.111.000,00

102.060.000,00

98,98

481.598.000,00

462.089.600,00

95,95

1.798.938.300,00

1.707.093.208,00

94,89

85.479.000,00

80.139.000,00

93,75

99.000.000,00

89.024.280,00

89,92

176.611.400,00

164.077.800,00

92,90

848.411.000,00

791.620.628,00

93,31

219.507.600,00

217.872.800,00

99,26

219.346.300,00

210.342.600,00

91,71

622.181.000,00

616.105.700,00

99,02


35

54.000.000,00

53.904.000,00

99,82

54.000.000,00

53.904.000,00

99,82

181.000.000,00

197.238.950,00

99,03

181.000.000,00

197.238.950,00

99,03

242.532.000,00

227.259.000,00

93,70

97,28

388.325.000,00

373.542.000,00

96,19

6.650.000,00

99,97

33.706.500,00

29.745.000,00

88,25

22.625.000,00

13.735.000,00

60,71

25.525.000,00

24.527.500,00

96,09

185.800.000,00

154.987.100,00

83,42

202.735.000,00

186.757.400.00

92,12

48.300.000,00

45.684.000,00

94,58

50.300.000,00

42.381.000,00

84,25

48.300.000,00

45.684.000,00

94,58

28.250.000,00

27.332.000,00

96,75

187.961.814,00

185.293.214,00

98,58

28.250.000,00

27.332.000,00

96,75

Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

87.514.000,00

31.639.000,00

36,15

83.950.000,00

79.878.984,00

95,15

Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi

87.514.000,00

31.639.000,00

36,15

71.550.000,00

65.368.500,00

91,36

87.250.000,00

69.225.000,00

79,30


71.550.000,00

65.368.500,00

91,36

68.250.000,00

68.21300,00

99,95

19.040.000,00

1.012.000,00

5,32

4.493.640.000,00

4.036.666.449,00

93,63

Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa

66.500.000,00

64.662.500,00

Kerja Sama Penyiaran Radio dan Televisi Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll) Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Pekan KIM Jawa Timur Pelayanan Informasi Pada Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM) Program Peningkatan Pelayanan Persandian Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Materi Persandian Program Pengembangan Aplikasi Informatika Implementasi Open Source

66.500.000,00

64.662.500,00

919.618.000,00

865.988.900,00

201.279.000,00

197.084.500,00

201.968.000,00

200.145.800,00

99,10

38.037.000,00

37.280.000,00

98,01

263.257.000,00

256.106.500,00

6.652.000,00

Pengembangan Ducting Bersama JUMLAH

4.493.640.000,00


4.036.666.449 ,00

97,24

94,17

89,83

36

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolingho disususn untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas poko dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan system akuntabilitas yang memadai. LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujutnya good govermance dalam perspektif yang lebih luas, maka lakip ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada public. Oleh karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo ini diharapkan akan menumbuhkan saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksisistensi ekternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo. Sebagai satu – satunya instansi yang menangani kepegawaian bagi aparatur pemerintah di Pemerintahan Kota probolinggo, baik pendidikan dan latihan structuralteknis, maupun fungsional serta bidang kepegawaian lainnya maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, kerana hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di pemerintahan kota probolinggo. Dengan diterbitkannya LAKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kominikadsi dan Informatika Kota probolinggo untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan professional serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolingo Tahun 2016 ini dibuat dan diharapkan askan menumbuhkan saran -

saran dan kritik – kritik yang

konstruktif terhadap ekksistensi internaldan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota probolinggo. Akhirnya LAKIP ini disertai dengan harapan semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam tahun – tahun mendatang.


37

LAMPIRAN


38

LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents