LA PO RAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MAN USIA DAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

LA PO RAN TRIWULAN I

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

TAHUN 2015

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

LA PO RAN TRIWULAN I

KEMEN TERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN ·K

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TAHUN 2015

•

•

•

•

•

ii

I

LAPORAN TRIWULAN

Tahun 201 5

LAPORANTRIWULANTahun

KATA PENGANTAR

PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Triwulan I ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Laporan Triwulan I ini merupakan himpunan ber­ bagai kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2015 oleh seluruh unit kerja dilingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pada tahun 2015, Kemenko PMK mendapat alo­ kasi anggaran APBN sebesar Rp.295.836.298.ooo, dan setelah adanya APBN-P menjadi Rp.444.836.298.ooo, untuk pelaksanaan 2 (dua) program yaitu : a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana­ an Tugas Teknis Lainnya;

b) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Semoga Laporan Kegiatan Triwulan I Tahun 2015 ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah pada umumnya dan isu-isu strategis terkait pem­ bangunan manusia dan kebudayaan pada khusus­ nya. Atas selesainya laporan Triwulan I ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan laporan kegiatan Triwu­ lan I ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum optimal, baik dari sisi substansi maupun teknis penulisan. Untuk itu, kami harapkan sumbangan pemikiran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan laporan dimasa mendatang.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

c� SUGIHARTATMO

20151

iii

iv

I

LAPORAN TRIWULAN Tilhun 20 IS

LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 5

DAFTAR lSI

iii

KATA . . PENGANTAR . DAFTAR JSI 1. PENDAHULUAN . .. • Latar Belakang • Dasar Hukum

... .. . ........... . .. ... . . .

. ... .. . ......... . ..

v

...... . . .... ... . .

·· ··

·

··

·

·

.................................. .............

.........

Maksud dan Tujuan

•

2 2 2

...........

·· ·---

··

· · · · · · · · ····· ·· ···· ······· ·

·

·

·

·

·

·· ··

·

· ··

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ············ ··

·

. . . . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . .. ··

·

�� --��������F.t:J.J.'. !.J.'':tlJ.� 20.1? -�····· !.���� 9.��-����S. i.. .

.... . .. .J.

. . ..

4

.

Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana . . . .. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial � �_()O rdi�a.� i . Pen.9. idikan da�. Agama . � �?.?r.� i�-�S. i. � i-�-�".�.��'?���X�.�.". ...... ............................................................................................ � .�?.<>r.� i-�-�.S. i ��r. li�9.�n.�a.ll.��r.�"r.lP.�.�-"--9..�.� ��a.����� -� .......... • Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan • Kegiatan Prioritas Lainnya • •

......... ................................. ...... . . . .. .. .............. . ........ . . . . . ............ . . . . . . . . . . ..........

·

·

. . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

.

....

. . .

....

...

....

..

...........

..................... .

•

•

.......... .

· · ················· ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

-

···

. .

..

H

•

H

•

• •

•

H

·

•

•••••• •

••••••

•

•

•

•

•

•

•

.

.... ...

-

•

•

•

1?. . 26 30

.

· · ···

•

··

biiklinganRe.sekretadatan

. . . . . . . . . . . . . . ..................

. . . .......................

H ·

•

•

••••

•

.....................

• ...............................

. ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ..

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

45

so s3

1

V

vi

I

LAPORAN TRIWULAN

Tahun 201 5

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

cc

<(

cc

PENDAHULUAN

I

1

2

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

I

LATAR BELAKANG

Kesejahteraan rakyat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas hidup manusia ditentukan antara lain oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam, pelestari­ an lingkungan hidup, rasa aman serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, ber­ bagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pe­ ningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukan kemajuan-kemajuan yang cukup ber­ arti. Hal ini tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, masih banyak lagi kondisi yang perlu perbaikan serta peningkatan kualitas dan kapasitas sosial ekonomi penduduk seperti per­ masalahan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan agama. Selain itu berbagai aspek yang tidak secara lang­ sung melekat dengan persoalan harkat dan mar­ tabat individu tetapi justru lebih mendasar lagi adalah dukungan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Lingkungan hidup yang semakin banyak mengalami kerusakan se­ perti buruknya kualitas air, sanitasi tidak dapat digunakan, berbagai bencana yang melanda, pe­ rumahan dan permukiman yang tidak sehat. Lebih jauh lagi permasalahan ketersediaan jaringan dan sarana kesehatan, transportasi dan pendidikan yang sulit dijangkau oleh masyarakat yang ada di daerah pedesaan, merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya sinkronisasi pembangunan di setiap bidang. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai hasil yang baik. Untuk itu,

langkah-langkah yang akan diambil adalah de­ ngan melakukan komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait di pusat dan di daerah. Fokus utama adalah keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut, disusunlah laporan Triwu­ lan yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja serta realisasi ang­ garan tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pe­ ningkatan pencapaian kinerja.

I

DASAR HUKUM

I

MAKSUD DAN T UJUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 2. Perpres No. 165 Tahun 2014 pasal 14 ayat 3 di­ sebutkan dalam melaksanakan tugsanya, Men­ teri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan , menggunakan sumberdaya eks Kemenko Kesra sampai terbentuknya organisasi dan tata kerja Kemnko PMK. 3· Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 4· Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2015 tetang Kementerian Koordinator Bidang Pembangun­ an Manusia dan Kebudayaan. 1.

Laporan ini disajikan secara deskriptif untuk memaparkan capaian program serta kendala yang dihadapi terkait dengan bidang kesra selama Triwulan I. Adapun tujuan penyusunan adalah sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

LAPORAN TRIWULAN Tahun 20

CXl

<(

CXl

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2015

lSI

3

4

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

PERGANTIAN KEPEMIMPINAN NASIONAL men­ dorong perubahan pada struktur kabinet, yang saat ini disebut kabinet kerja. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordina­ tor Bidang Kesejahteraan Rakyat bertransformasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pem­ bangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemen­ ko PMK) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas me­ nyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pe­ ngendalian urusan Kementerian dalam penyeleng­ garaan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak­ sud, Kementerian Koordinator Bidang Pembangun­ an Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, pene­ tapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementeri­ an/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen­ terian/Lembaga yang terkait dengan isu di bi­ dang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada se­ luruh unsur organisasi di lingkungan Kementeri­ an Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di ling­ kungan Kementerian Koordinator Bidang Pem­ bangunan Manusia dan Kebudayaan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan: 1. Kementerian Agama; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3· Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4· Kementerian Kesehatan; 5· Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7· Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9· lnstansi lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam bidang: 1. Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen­ terian/Lembaga yang terkait dengan isu di bi­ dang kerawanan sosial dan dampak bencana. 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelak­ sanaan serta pengendalian pelaksanaan kebi­ jakan Kementerian/Lembaga yang terkait de­ ngan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. 3· Peningkatan Kesehatan, yaitu menyeleng­ .garakan koordinasi dan sinkronisasi perumu­ san, penetapan, dan pelaksanaan serta pe­ ngendalian pelaksanaan kebijakan Kementeri­ an/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang . pe-ningkatan kesehatan. 4· Pendidikan dan Agama, yaitu menyeleng­ garakan koordinasi dan sinkronisasi perumus­ an, penetapan, dan pelaksanaan serta pengen­ dalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pen­ didikan dan agama. 5· Kebudayaan, yaitu menyelenggarakan koordi-

LAPORAN TRIWULAN Tahun

nasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksana­ an kebijakan Kementerian/Lembaga yang ter­ kait dengan isu di bidang kebudayaan. 6. Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu me­ nyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen­ terian/Lembaga yang terkait dengan isu di bi­ dang perlindungan perempuan dan anak. 7. Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Ka­ wasan, yaitu menyelenggarakan koordinasi

·

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyara­ kat, desa, dan kawasan.

Sejalan dengan proses penyusunan Renstra Ke­ menko PMK Tahun 2015-2019, maka penjelasan mengenai kegiatan Kemenko PMK Triwulan I di­ selaraskan dengan bidang koordinasi yang dilak­ sanakan oleh Kemenko PMK, sampai terbentuknya organisasi dan tata kerja Kemenko PMK.

201 5 1

5

61

LAPORANTRIWULAN Tahun 201 5

LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 S

PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIWULAN I TAHUN 2015

I

7

8

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

I 1.

Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

b.

Koordinasi Penyelesaian WNI Eks Tim -tim di Luar Provinsi NIT

Koordinasi Urusan Konflik Sosial

Hasil/capaian

a.

1.

Evaluasi dan Tindak Lanjut SNPK

BPKP telah melakukan verifikasi pendahuluan

Proyek SNPK memiliki tiga tujuan. Pertama,

data WNI Eks Tim-Tim secara sampling dima­

menyediakan data konflik yang akurat dan

na dari data yang telah tersanding oleh SIAK

cepat bagi pemerintah dan masyarakat sipil di

Ditjen Dukcapil diperkirakan data riil tidak sam­

Indonesia. Kedua, mendukung penyusunan ke­

pai

bijakan dan program di bidang konflik yang her­

verifikasi data secara resmi mengingat belum

25.251 KK. Namun BPKP belum melakukan

basis data. Ketiga, memperkuat kemampuan

ada payung hukum yang jelas sebagai dasar

pemerintah dalam melakukan koordinasi antar­

dilakukannya verifikasi data.

kementerian/lembaga di bidang penanganan

2.

konflik.

Hasil validasi Ditjen Dukcapil - Kementerian Dalam Negeri terhadap data kedua yang di­ serahkan oleh pihak KOKPIT terdapat per­ bedaan. Dari sejumlah

Hasil/capaian

1.

Penyusunan database insiden

kan

kekerasan.

11. 343 yang diserah­

terny;3ta

setelah

15-401 KK.

dilakukan

Hasil yang diharapkan: SN PK Membangun

validasi berjumlah

database insiden kekerasan dengan meng­

belum disandingkan dengan hasil validasi

gunakan surat kabar lokal sebagai sumber

awal yang berjumlah

data utama dan sumber lain seperti lapor­

asumsi awal jumlah Data WNI Eks Tim-Tim

Variabel data yang dkumpulkan merujuk

25.251

Data tersebut

KK. Sehingga

yang telah tersanding berjumlah

an LSM, studi/thesis, dan publikasi lainnya. 3·

40.651 KK

Dasar hukum yang disepakati untuk pem�

pada metodologi ViCIS dan diperbaharui

berian kompensasi kepada WNI Eks Tim-Tim

sesuai kebutuhan dengan tetap memper­

sebesar Rp

10

Juta /KK adalah berupa Per­

timbangkan konsistensi data. Data untuk

pres. Hal ini karena Perpres dapat memuat

periode sebelum dimulainya proyek, ta­

klausul-klausul kriteria penerima kompen­

hun

1998-2011,

sasi dan juga memuat peran dan tanggung

diambil dari database ViCIS

jawab K/L

dan dilengkapi melalui pengumpulan data

4·

baseline.

2.

KOKPIT

Kebijakan pemberian kompensasi ini ter­

Pembuatan portal database online. Hasil

kendala oleh tidak adanya "hitam diatas

yang diharapkan: SN PK membangun portal

putih" arahan presiden KIB Jilid

online agar database SNPK dapat diakses

dasar pemberian kompensasi. Selain itu,

oleh publik. Portal dirancang sedemikian

terjadi perubahan

2

sebagai

kepemimpinan negara

rupa agar dapat digunakan dengan mudah

dan pergantian Presiden pun menjadi ken­

oleh pengguna ahli maupun awam. Proses

dala dalam tindak lanjut arahan Presiden

pengembangan portal dilakukan berdasar­

KIB Jilid

2 tersebut.

kan konsultasi dengan Kemenko PMK, serta focus group discussion diadakan sebelum

c.

Rakor lmplementasi RAN P3AKS (Pember­

masyarakat

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sipil untuk memastikan fitur-fiturnya mudah

dalam Konflik Sosial) yang diselenggara­

digunakan dan sesuai dengan kebutuhan

kan di Kemenko PMK

launching

diikuti

perwakilan

pengguna. Hasil/capaian

1)

Perlu dilakukan revisi terhadap RAN P3AKS

LAPORAN TRIWULAN Tahun

dan SK Pokja mengingat nomenklatur ke­ menterian dan lembaga terkait banyak yang berubah 2) Merevisi tim dengan memasukkan K/L yang belum tercantum 3) Dalam keanggotaan Kelompok Kerja RAN P3AKS perlu dipertimbangkan pencantum­ an nama-nama pejabat bukan nama jabatan­ nya. Hal ini dimaksudkan agar anggota Pok­ ja lebih memiliki tanggung jawab dan untuk keefektifan pelaksanaan Pokja. 4) Melakukan rakor berikutnya untuk memfor­ mulasikan rumusan akhir draft SK tentang RAN P3AKS dan Pokja. d. Rapat Koordinasi Program Pembangunan terpadu Kawasan Perbatasan RI-PNG d i Boven Digoel Hasil/capaian 1. Pemda Kab. Boven Digoel segera memberikan jawaban perihal lahan di 3 kecamatan guna pembangunan PLTS kepada KemenESDM maupun BNPP. Disamping itu, Pemda Kab. Boven Digoel juga diharapkan dapat memberi­ kan persetujuan pemanfaatan lahan bagi pem­ bangunan BTS kepada Kemenkominfo. 2. Pembangunan Kab Boven Digoel akan fokus di Distrik Jair dan Distrik Waropko sesuai dengan lokpri yang ditetapkan dalam rencana induk. 3· Pemerintah Daerah Boven Digoel diharap­ kan membuat master plan pembangunan Kab. Boven Digoel untuk lima tahun kede­ pan guna dapat dipergunakan oleh K/L ter­ kait dalam menyusun dan mengalokasikan dana bagi pembangunan Kab. Boven Digoel. 4· Peserta rapat menyepakati perlu adanya terobosan ataupun kebijakan afirmatif bagi pembangunan di daerah perbatasan terma­ suk pembangunan Kab. Boven Digoel. 5· Misalnya: lnpres jalan kabupaten dihidup­ kan kembali, pengadaan Guru dan lnsentif khususnya terutama dari TNI yang sudah dididik.

6. Kemenko PMK melalui Desk Papua akan bek�rjasama dengan Kementerian dan Lem­ baga terkait serta Kabupaten Boven Digoel akan mempersiapkan Rencana Aksi pem­ bangunan Kabupaten Boven Digoel.

I 1.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Koordinasi Urusan Jaminan Sosial Hasil/capaian 1. Rakor Persiapan Penandatanganan MoU antara Kemenko PMK-Friedrich Ebert Stif­ tung (29 Januari 2015) dengan kesimpulan: a. Penandatanganan MoU antara Kemenko PMK-FES dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2015 dilanjutkan dengan pemba­ hasan program dan kegiatan kerjasama an­ tara Kemenko PMK-FES b. MoU antara Kemenko PMK-FES dilak­ sanakan selama 3 tahun (2015-2017), dimana besar anggaran untuk tahun pertama sebe­ sar 700.000 Euro, dan sisanya akan diang­ garkan pada tahun selanjutnya. c. FES berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dibidang pembangunan yang berkelanjutan, dimana fokus tersebut di­ tekankan pada isu-isu di bidang sistem jami­ nan sosial nasional, pemberdayaan disabili­ tas, dan mempromosikan Indonesia di level internasional. 2. Rakor Penyusunan Program dan Kegiatan

Tindak Lanjut Analisis Kebijakan Peman­ tauan dan Evaluasi Penyusunan /nstrumen Monev program JKN (24 Februari 2015), dengan kesimpulan: a. Kegiatan sosialisasi jaminan kesehatan nasional harus dilaksanakan secara masif yang menjangkau seluruh lapisan masyara­ kat. Dengan demikian, perlu sinkronisasi perencanaan dan rencana aksi yang terinte­ grasi antara stakeholder terkait. b. lnstrumen Monev program JKN pada ling­ kup Kemenko PMK, berfokus pada analisa

2015 1

9

10

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 20 I 5

studi roadmap universal health coverage di Indonesia, dimana Kemenko PMK sebagai leading sektor transformasi penyeleng­ garaan JKN di Indonesia. c. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial sebagai lembaga teknis yang sangat terkait dengan implementasi JKN (Program Indonesia Sehat) perlu dimonitor untuk mengetahui sejauh mana implementasi program transformasi JKN tersebut menuju pelayanan yang prima dan pencapaian tar­ get universal health coverage pada tahun 2019. d. Perlu studi lebih lanjut terkait instrumen monev bagi Kemenko PMK, agar Kemenko PMK mempunyai sistem untuk mendeteksi sejauh mana implementasi program dan ke­ bijakan jaminan kesehatan nasional. 3· Rakor inisiasi posting workers agreement (24 Maret 2015), dengan kesimpulan seb­ agai berikut: a. Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja Feder­ al Jerman (BMAS) menyambut baik peluang kerjasama inisiasi posting workers agree­ ment antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman; b. Posting workers agreement menjadi hal yang sangat penting ke depan, dimana ban­ yak pekerja lintas negara bekerja di negara lainnya. Jaminan sosial sebagai instrumen yang wajib dalam sistem jaminan sosial dis­ uatu negara perlu difasilitasi untuk dirund-

ingkan agar terhindarnya double costing an­ tara negara pengirim dan negara penerima pekerja migran tersebut; c. Posting workers agreement dibidang jaminan pensiun adalah hal yang menggembirakan bagi pekerja lintas negara, dimana masa iur jaminan pensiun tetap berlaku meskipun dia tidak bekerja di negara asalnya; d. Akan dilaksanakan rakor lanjutan terkait posting workers agreement antara Peme­ rintah Indonesia dan Pemerintah Jerman di kantor BMAS Berlin pada bulan Mei 2015. 2. Koordinasi Urusan Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Hasil/capaian 1. Rakornis Penanganan Pecandu Narkotika dan Karban Penyalahgunaan Narkotika a. Walaupun tidak terkait secara langsung dengan isu disabilitas dan lanjut usia, na­ mun tetap dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan tindaklanjut atas surat Men­ teri Sosial Nomor 64/MS/B/12/2014 tanggaJ 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada lbu Menko PMK dan didisposisi ke Deputi Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat. b. Tujuan Rakornis: 1. Memperjelas peran Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional dan lintas sektor dalam Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; 2. Membangun sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional dan lintas sektor dalam Penanganan Pecandu Narkoti­ ka dan Karban Penyalahgunaan Narkotika. c. Kesimpulan: 1. Pelaksanaan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika se­ lama ini sudah berjalan dengan melibatkan instansi lintas sektor. 2. Keterlibatan berbagai instansi lintas sektor dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika meru­ pakan potensi sekaligus t�mtangan yang

LAPORANTRIWULANTahun2015

3·

4·

s.

6.

7·

memerlukan upaya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya; Dukungan aspek legislasi yang cukup leng­ ·kap sangat membantu memperjelas tugas­ tugas yang sa ling beririsan diantara masing­ masing instansi lintas sektor. Pengalaman BNN dalam P4GN (pencegah­ an, pemberantasan penggunaan dan pere­ daran gelap narkoba) dan keberadaan lem­ baga rehabilitasi yang dimiliki BN N dengan kapasitas tampung yang rata-rata jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas lem­ baga rehabilitasi yang dimiliki K/L diharap­ kan dapat memperkuat kelembagaan reha­ bilitasi yang ada di K/L. Lembaga rehabilitasi yang dimiliki K/L dapat disinergikan sekaligus distandardisasi sesuai standard BNN. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisi­ san Rl dan Kepala Badan Narkotika Nasional, perlu diadakan pertemuan secara rutin se­ cara bergiliran dibawah koordinasi Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamananan; Kementerian Dalam Negeri perlu dilibatkan dalam upaya memperkuat lembaga-lemba­ ga penanganan pecandu narkotika dan kor­ ban penyalahgunaan narkotika yang ada di daerah.

2. Audiensi perihal dukungan persiapan ke SOWSG tahun 2015 dilos Angeles - USA a. SOina akan ikut berpartisipasi dan bertan­ ding pada Agenda empat tahunan Special Olympics lnternasional, pada tanggal 25 Juli sd 2 Agustus 2015 di Los Angeles-USA. Special Olympics Indonesia akan mengirim­ kan kontingen ke Special Olympics World Summer Games di Los Angeles - USA se­ banyak 61 orang yang terdiri dari 42 atlet, 13 Pelatih, 4 Asisten Pelatih, 1 Asisten HOD dan 1 HOD. Kontingen Indonesia direncanakan akan berangkat pada tanggal 20 Juli s/d 3

Agustus 2015 dan akan mengikuti cabang olahraga Atletics, Aquatics, Badminto�, Basketball, Table Tennis, Football 5 A Side dan Bocce. b. Kemenko PMK akan berkoordinasi den­ gan seluruh kementerian/stake holders terkait untuk mendukung SOina berpartisi­ pasi dalam Agenda empat tahunan Special Olympics lnternasional di Los Angeles­ USA, tanggal 25 Juli sd 2 Agustus 2015 dan menugaskan kepada Sesmenko PMK untuk berkordinasi ke K/L (Kemenpora, Kemen­ sos dan Kemendikbud) terkait dengan Spe­ cial Olympics World Summer Games di Los Angeles - USA. 3· Rapat usulan perubahan Keppres Nomor 52

a.

b.

1.

2.

3·

Tahun 2004 tentang Komnas Lanjut Usia Rapat dilaksanakan tanggal 10 Februari 2015 di Ruang Rapat Kedeputian Bidang Kesra Ge­ dung Ill Lt.4 Setkab dipimpin oleh Asdep Pe­ rancangan PUU Bidang Kesra dengan diha­ diri perwakilan dari Direktorat Yansos Lansia Kemsos, Pusat Hukum Kemsos, Kedeputian Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko PMK, Kemdagri, Ditjen PUU Kemhukham, Ditjen Anggaran Kemen­ keu, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB dan Komnas Lansia; lnisiatif usulan perubahan Keppres No.52 Tahun 2004 tentang Komnas Lansia didasari oleh: Arahan Mensos pada saat menerima audien­ si para pimpinan Komnas Lansia periode 2012-2014 : " .... mengingat Komnas Lansia merupakan organisasi non struktural dan bersifat independen, maka posisi Mensos sebagai Ketua I sebagaimana termuat pada Keppres No.52 Tahun 2014 sebaiknya di­ rubah"; Surat Mensos No.01/MS/A/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada pre­ siden perihal permohonan perubahan Kep­ pres No.52 Tahun 2014; Spirit dan motivasi para pimpinan Komnas

1

11

121LAPORANTRIWULANTahun2015 Lansia didukung Direktorat Yansos Lansia untuk mempertajam fungsi dan peran Kom­ nas Lansia yang secara faktual sering diha­ dapkan pada persoalan 'real time' seperti kasus kekerasan, penipuan dan penelanta­ ran lanjut usia yang memerlukan penangan­ an cepat dan tepat. 4· Audiensi Koalisasi Nasional Organisasi Disabilitas untuk memperoleh arahan me­ ngenai upaya yang memungkinkan dapat dilakukan dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas a. Pelaksanaan audiensi dengan Koalisasi Nasi­ anal Organisasi merupakan bentuk dukung­ an pemerintah (Kemenko PMK) untuk tetap mendorong percepatan proses pembahasan RUU Disabilitas, memperoleh umpan balik mengenai tindak lanjut hasil kesepakatan Rakor Tingkat Menteri dan upaya lobby yang telah dilakukan oleh pihak Koalisi. b. Beberapa poin kesepakatan yang dicapai pada Rakor Tingkat Menteri yang dilak­ sanakan tanggal 15 September 2014 , antara lain: 1. RUU Penyandang Disabilitas didorong un­ tuk dapat dibahas dan menjadi prioritas pembahasan pada masa awal tugas DPR periode 2014-2019; 2. RUU Penyandang Disabilitas merupakan suatu kebutuhan, namun sebagai 'early har­ vest' dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Menge­ nai Hak-Hak Disabilitas sudah ada kebijakan Kementerian/Lembaga yang pro disabilitas yang dapat diimplementasikan. 3· Potret gambaran situasi pada RUU Penyan­ dang Disabilitas yang diinisiasi organisasi disabilitas secara paralel harus mulai disan­ dingkan dengan RUU Disabilitas usulan pemerintah. 4· Kementerian Sosial sebagai focal point pen­ ting dalam persiapan lebih lanjut pemba-

hasan RUU Disabilitas. c. Perkembangan hasil lobby yang dilakukan

pihak Koalisi Nasional Organisasi Disabili­ tas, nampaknya masih 'on the track' , yang mana pada penutupan masa sidang I DPR Rl periode 2014-2019 tanggal s Desember 2014, Ketua DPR Rl menyatakan bahwa RUU Pe­ nyandang Disabilitas telah menjadi salah satu prioritas pembahasan di Prolegnas 2015 dan tetap menjadi inisiatif DPR Rl. d. Namun demikian dalam proses pengesah- . an draft RUU menjadi Undang-Undang Pe­ nyandang Disabilitas, rekomendasi dan du­ kungan dari pemerintah tetap diperlukan. e. Bentuk dukungan pemerintah mengacu pada mekanisme proses sebagaimana di­ atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Ta­ hun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 47, 49 dan 51. 4· Sosialisasi dan Pemantauan Kebijakan Pember­ dayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Hasil/capaian 1. Monitoring Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di Labuhan Batu Provinsi Su­ matera Utara a. Tujuan: Menghimpun bahan masukan ber­ dasarkan pengalaman pelaksanaan terbaik dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi keberdayaan penyandang cacat dan lanjut usia yang dilaksanakan di Kabu­ paten Labuhan Batu dan mendorong ber-

LAPORANTRIWULANTahun2015 1 13 bagai upaya pemberdayaan penyandang cacat dan lanjut usia agar menjadi satu ge­ rakan yang terpadu; b. Menyampaikan informasi mengenai pri­ oritas kebijakan pemberdayaan dan perlin­ dungan sosial bagi Penca dan Lansia pada RPJMN 2010-2014, dan sasaran RPJMN 20152019 yaitu: 1. Tujuh puluh lima ribu enam ratus em­ pat puluh (75.640 jiwa) dari 2,3 juta pe­ nyandang cacat (termasuk di dalamnya 163.232 penca berat) 2. Lima puluh s.atu ribu empat ratus dua puluh (51-420 jiwa) dari 1,6 juta lansia terlantar 3· Untuk 2015-2019 target kuantitatif yang ditetapkan K/L teknis dalam hal ini Kem­ sos, 49.633 penyandang disabilitas dan 48.460 lanjut usia terlantar 4· Tantangan terkait masih terbatasnya cakupan pelayanan bagi penyandang ca­ cat dan lanjut usia c. Konvensi ratifikasi PBB mengenai pemenuh­ an hak-hak penyandang cacat telah diun­ dangkan dengan disyahkannya menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2011. Sebagai konsekuensinya tuntutan akan pemenuh­ an hak-hak penyandang cacat akan sema­ kin mengemuka. Demikian juga tuntutan akan perlunya pengarusutamaan kebijakan pemerintah bagi upaya perlindangan sosial terhadap penyandang cacat terus disuara­ kan. Sejalan dengan hal ini diharapkan: 1. Kebijakan yang kita desain sudah ber­ muatan keadilan untuk semua; 2. Terjadinya perubahan persepsi dan pen­ ingkatan partisipasi dari semua jajaran, termasuk dari pembuat kebijakan pe­ nyandang cacat; 3· Adanya anggaran yang menunjang dan meningkatnya partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan kebijakan penyan­ dang cacat; d. Adanya layanan publik baik formal maupun non formal untuk penyandang cacat yang

non diskriminasi, mudah, murah, cepat dan memberikan keadilan Kendalafhambatan 1 . Belum memiliki data PMKS termasuk di­ sabilitas dan lanjut usia; 2. Dari aspek regulasi, Pemkab Labuhan Batu belum memiliki Perda atau Perbup terkait disabilitas dan lanjut usia; 3· Dari sisi anggaran, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang sosial sangat terbatas; 4· Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pada bidang sosial. 2.

Monitoring Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di Cirebon Provinsi Jawa Barat a. Kebijakan Pemberdayaan Bagi Penyandang Cacat 1 . Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Sosial saat ini sedang memikirkan bagaimana agar penyandang disabilitas ini mendapat bantuan. Bantuan tersebut tidak hanya berupa alat bantu, akan tetapi pi­ haknya tengah berusaha agar para penyan­ dang disabilitas mendapat bantuan berupa keterampilan. Penyandang disabilitas sama seperti orang yang normal, mereka perlu juga keterampilan untuk memenuhi kebu­ tuhan hidupnya, agar tidak tergantung de­ ngan orang lain. Saat ini, untuk membantu penyandang disabilitas khususnya penyan­ dang tuna netra agar mempunyai keter­ ampilan, pihaknya akan bekerjasama de-

14 1 LAPORANTRIWULANTahun2015

ngan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon. 2. Sebagai bentuk kepedulian terhadap Pe­ nyandang Disabillitas dan Lansia, sebanyak 40 orang penyandang disabilitas mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ci­ rebon, berupa kursi roda sesuai dengan ukuran bentuk tubuh dan kecacatannya. Bantuan itu diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. 3· Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memberi­ kan bantuan stimulan satu pasang domba kepada Disabiltas Eks Kronis masyarakat desa di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, pada tanggal 25!11/2014. Bantuan ini diserahkan oleh Kepala Bidang Pemulihan Sosial Diding Zaenal Abidin, SE dan didam­ pingi Sekmat Gunung Jati dalam acara Bim­ bingan Sosial bagi Penyandang Disabiltas Eks Kronis. Kepala Seksi Pemulihan Penyan­ dang Cacat Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Drs. Edi menyampaikan kegiatan ini bertu­ juan untuk meningkatkan pembinaan ke­ sadaran dan tanggung jawab sosial di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. b. Kebijakan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia 1. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon telah me­ ngusulkan penerima ASLUT Tahun 2015 se­ banyak 87 orang dan 7 orang pendamping. Selain itu, diadakan Lomba Senam Vitalitas Otak untuk Lansia se Kabupaten Cirebon

tahun 2014 diikuti 40 kecamatan dimana tiap kecamatan mengirimkan 5 orang lan­ sia. Lomba Senam Vitalitas Otak dimenang­ kan lansia dari Astapada, Kedawung serta Gunung jati. Melihat respon yang sangat positif terhadap kegiatan tersebut, akan diagendakan setiap tahun dan diharap­ kan para lansia bisa mengikuti kegiatan yang mengarah kepada kesehatan pribadi masing masing yang dilakukan di 57 puskes­ mas se Kabupaten Cirebon. 2. Guna mengurangi penurunan daya ingat pada lanjut usia (lansia), Pemkab Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupa­ ten Cirebon mengadakan Iomba senam vi­ talitas otak bagi lansia. Senam vitalitas otak merupakan salah satu peran dalam mem­ bangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, seperti orang lanjut usia sebagai ke­ lompok masyarakat yang rentan terhadap penyakit atau mudah sa kit. 3· Selain itu, diberikan juga penghargaan kepa­ da 34 lansia sehat dan berprestasi dan tujuh organisasi/LSM yang peduli kepada Lansia dan bantuan lain yang berupa jaminan so­ sial bagi sao lansia, 100 paket sembako, baju olahraga dan peralatan sholat. 4· Dari 2 juta lebih penduduk Kabupaten eire­ bon, 62 persen di antaranya lanjut usia lan­ sia yang rentan penyakit. Oleh karena itu, Di­ nas Kesehatan Kabupaten Cirebon konsen memperhatikan warga masyarakat dalam bidang kesehatan yang tidak ada batasan

LAPORANTRIWULANTahun2015 115 -usia, termasuk keberadaan Lansia tersebut, mengingat kesehatan menjadi faktor utama dalam melaksanakan kegiatan berikutnya. 5· Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewa­ jiban memperhatikan kebutuhan para lan­ sia. Hal itu merupakan wujud apresiasi dan perhatian pemerintah kepada para lansia. Jaminan sosial bagi lansia adalah bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp.1,8 miliar. Rencananya bantuan tersebut disebar ke 7 kabupaten/kota yakni Kota Bandung, Ka­ bupaten . Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmala­ ya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Maja­ lengka. Program tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para lansia yang meliputi biaya peningkatan gizi, peme­ liharaan kesehatan, transportasi, dana ke­ matian dan biaya pemakaman. 4· Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumah­ an dan Kawasan Permukiman Hasil/capaian 1. Rapat Pembahasan Proyek Perubahan Rapat pembahasan proyek perubahan ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhirpada Diklat PIM Ill dan IV, serta dengan adanya proyek perubahan ini akan mem­ berikan perubahan dan perbaikan di lingkup Asdep urusan perumahan dan permukiman dan selanjutnya bisa diterapkan di tingkat Deputi dan Kementerian. Proyek perubahan yang akan dibuat adalah Pedoman Pengen­ dalian bidang Perumahan dan Permukiman dan Optimalisasi Penyiapan Bahan dan Pe­ laporan melalui Aplikasi Sistem lnformasi Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan. Dengan adanya rapat ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk pe­ nyempurnaan hasil proyek perubahan yang lebih baik, selanjutnya tindak lanjut dari rapat ini akan membuat sebuah rancangan proyek perubahan untuk selanjutnya di ikuti dengan sosialisasi antar stakeholder.

•

Tanggal 21 Januari di Bappenas tentang rapat pokja nasional finalisasi .kebijakan perumahan dan permukiman, dengan hasil sebagai berikut: . 1. Mekanisme implementasi kebijakan stra­ tegis yang perlu ditindaklanjuti segera. 2. Langkah-langkah yang perlu diambil un­ tuk implementasi kebijakan strategis dan roadmap yang belum diakomodasi dalam RPJMN 2015-2019. 3· Keberlanjutan Percepatan Revisi PP no. 1 5 tahun 2004 yang menjadi dasar penunjukan Perum Perumnas sebagai Badan Pelaksana Perumahan.

•

Tanggalu Februari di Bappenas tentang rapat koordinasi Kelompok kerja tematik, dengan hasil sebagai berikut: 1. Akan dilakukan sinergi antara pemerintah Pusat, Daerah dan Mitra sehingga isu yang berkembang dapat ditanggulangi bersama antara Pusat, Daerah dan Mitra. 2. Perumusan kebijakan bersama terkait isu gender dan peningkatan dan perlindungan Perempuan. 3· Dilakukan 'best practice' untuk pelaksa­ naan kebijakan agar bisa diaplikasikan oleh Pemerintah. 4· Dilakukan upaya-upaya agar program bisa lebih diperluas jangkauannya dan diduplika­ sikan ke daerah-daerah lain. 5· Dilakukan upaya-upaya agar kebijakan ter­ kait Perempuan dapat tertuang di RKPD/ Renja/lainnya yang menjadi pedoman K/L. 6. Perlu dilakukannya forum komunikasi pub­ lik untuk Monev oleh K/L untuk menam­ pung seluruh aspirasi terkait pemberdayaan dan perlindungan Perempuan. 7· Dilakukan upaya agar 'Disconnecting' antara Pusat dan Daerah terminimalkan. 8. Diperlukan pertemuan lebih lanjut antara Mitra MAMPU dengan tema yang sama untuk penyelarasan program dan kegiatan agar berjalan bersama. 9· Rapat berikutnya untuk Pokja 1 akan diada­ kan pada hari Jumat, 20 Februari 2015 di-

16

I LAPORAN TRIWULAN

Tahun 2015

mana akan membahas mengenai mapping isu-isu perlindungan sosial, khususnya men­ genai PKH dan Raskin. Undangan akan ditu­ jukan langsung kepada Asdep Kompensasi Sosial dan Asdep Kesempatan Kerja Perem­ puan dan Ekonomi Keluarga. •

Tanggal 24 Februari di Perumnas tentang pem­ bahasan naskah akademik RPP Revitalisasi Pe­ rumnas, dengan hasil sebagai berikut: 1. Masih diperlukan revisi mengenai penga­ juan RPP Perumnas terkait tugas dan fungsi dari Perumnas 2. Untuk Rumah Landed, para pengembang yang akan menjual rumahnya ke konsumen harus bersertifikat HGB oleh pengembang. 3· HPL (Hak Pemilikan Lahan) adalah ke­ wenangan Negara yang diberikan kepada Badan Pertanahan 4· Untuk H PL, apabila dikemudian hari ada hak konsumen yang belum terselesaikan maka pemilik H PL harus menyelesaikan.

•

Tanggal 31 Maret di H U D tentang rapat brain­ storming penyediaan perumahan swadaya bagi M BR, dengan hasil sebagai berikut: 1. Perlunya persamaan persepsi dan para­ digma perumahan dimana pentingnya nilai rumah tersebut yaitu fungsi dari rumah itu sendiri. 2. Perlunya keterlibatan masyarakat untuk membangun rumahnya sendiri. 3· Usulan program mengenai stimulus untuk mengatasi masalah kumuh dan kemiskinan. 4· Usulan untuk bekerjasama dengan koperasi untuk pendanaan dalam penyediaan rumah.

I 1.

Koordinasi Pendidikan dan Agama

Koordinasi Urusan Pemberdayaan dan Ke­ rukunan Umat Beragama a. Koordinasi program sertifikat tanah wakaf Rumah lbadah, Pondok Pesantren, Panti Sosial, dan bangunan Cagar Budaya Hasil/capaian 1. Salah satu permasalahan sertifikasi tanah adalah tanah wakaf, di mana masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi agar pemanfatan tanah wakaf lebih maksimal. Data tanah wakaf seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 435·395 titik lokasi dan yang telah bersertifikat sebanyak 66,25% dan yang belum bersertifikat 33,75% (146.966 persil). 2. Tanah/aset pemerintah seperti museum, si­ tus dan kawasan eagar budaya juga masih banyak yang belum jelas status kepemi­ likannya (belum tersertifikat). Tanah/aset pemerintah tersebut dimiliki oleh Kemen­ terian Agama, Kementerian Sosial, dan Ke­ menterian Pendidikan dan Kebudayaan dan K/L lainnya. Sehingga, dipandang perlu un­ tuk dilakukan pemetaan tanah/aset peme­ rintah yang belum jelas status kepemilikan­ nya oleh seluruh kementerian dan lembaga. Hasil pemetaan yang dilakukan dapat men­ jadi dasar memperkirakan kebutuhan ang­ garan untuk proses sertifikasi tanah serta perkiraan waktu penyelesaian sertifikasi tanah baik untuk tanah wakaf, panti sosial maupun tanah/aset pemerintah yang di­ miliki oleh kementerian/lembaga. 3· Menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementeri­ an Pendidikan dan Kebudayaan untuk aktif melakukan pemetaan tanah/aset pemerin­ tah yang belum jelas kepemilikannya serta kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelesaian sertifikasi. 4· Sertifikasi tanah wakaf dan panti-panti sosial terkendala dengan biaya pembuatan sertifikat. Mengingat masih banyaknya ta-

LAPORANTRIWULA N Tahun2015

nah wakaf dan panti-panti sosial yang belum tersertifikasi dipanqang perlu untuk melaku­ kan peninjauan kembali PP No. 10/2013 ten­ tang "Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional", agar dalam proses pengurusan sertifkasi tanah wakaf dan panti-panti sosial mendapatkan kerin­ ganan. Selama ini proses pelayanan pendaf­ taran sertifikasi tidak dikenakan biaya tetapi biaya pengukuran dan bea BPHTB masih di­ tanggung oleh wajib bayar. 5· Perlu segera disusun lnstruksi Presiden se­ bagai payung hukum dalam percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah, pondok pesantren, panti sosial, museum, situs dan kawasan eagar budaya serta tanah wakaf. 6. Pada rapat koordinasi telah diputuskan beberapa komitmen tindak lanjut dari ber­ bagai permasalahan yang akan dilaksanakan dalam program sertifikasi tanah rumah iba­ dah, pondok pesantren, panti sosial, muse­ um, situs dan kawasan eagar budaya serta tanah wakaf (tabel terlampir). Kendala/hambatan 1. Belum ada pemetaan dan proyeksi aset tanah, guna pengembangan sarana ke­ agamaan, pendidikan, kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 2. Biaya sertifikasi tanah wakaf/panti sosial di­ pandang memberatkan. b. Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pondok Pesantren Hasil/capaian 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman 6 Menteri tentang PEP ditambah dengan Kemen-terian Desa, PDT dan Transmigrasi, BAZNAS, dan Yayasan Baitul Maal BRI (YBM BRI) menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan kegiatan PEP dalam rangka Sail Tomini 2015. 2. Kesepakatan bahwa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka persiap­ an pelaksanaan PEP di Sail Tomini sebagai

berikut: pertama, kebutuhan data pondok pesantren serta potensinya yang berada di Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Parigi Moutoung sebagai lokus dari pro­ gram kegiatan dari K/L; kedua, inventarisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L terkait.Mengingat pentingnya data pondok pesantren dan potensinya yang akurat perlu segera dilakukan pendataan, untuk itu akan dilaksanakan kunjungan ker­ ja ke Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parigi Moutoung oleh Kementerian Agama mau­ pun Kemenko PMK dan BAZNAS. Kendala/hambatan Dalam pelaksanaan rakor Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Umat Pondok Pesantren, tidak ditemukan kendala, berjalan sesuai dengan harapan. c. Koordinasi Teknis Tim Pokja Pemberdaya­ an Ekonomi Pondok Pesantren Dalam Sail Tomini 2015 Hasil/capaian 1. Susunan Pokja/Tim Program Pemberday­ aan Ekonomi Umat Melalui Pesantren (PEP) yang akan diajukan SK Menko PMK telah disepakati. 2. Kementerian penandatangan Nota Kes­ epahaman 6 Menteri tentang PEPditambah dengan Kementerian Desa, PDT dan Trans­ migrasi, BAZNAS, dan Yayasan Baitul Maal BRI (YBM BRI) menyatakan kesiapan men­ dukung pelaksanaan kegiatan PEP dalam rangka Sail Tomini 2015. 3· Dari hasil kunjungan lapangan, didapatkan in­ formasi Pontren di Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari: data pontren berdasarkan alamat; jumlah santri; potensi pengemban­ gan pontren dalam bidang bahari, pertanian, perkebunan, peternakan, kewirausahaan dan perkoperasian telah disampaikan dan di­ tawarkan kepada K/L untuk dapat berperan dalam program pemberdayaan. 4· Untuk memperluas cakupan sasaran ban­ tuan, koordinasi dan sinkronisasi pembe-

1

17

181 LAPORANTRIWULAN

Tahun 2015

5·

6.

7·

8.

rian bantuan telah disepakati oleh peserta pokja. Sasaran target bantuan pontren dari masing·masing K/L akan disampaikan ming­ gu pertama April ke Asdep PKUB Kemenko PMK untuk dilakukan sinkronisasi distribusi bantuan. Baznas menyampaikan untuk pembangun­ an Rumah Sehat Baznas {RSB) perlu di­ siapkan perencanaan lebih detil termasuk persiapan pekerja yang akan membangun, estimasi harga sehingga memerlukan wak­ tu. Untuk peletakan batu pertama RSB akan dilakukan pada saat acara Puncak Sail di bulan September, ditunda dari jadwal awal bulan April 2015. RSB adalah rumah sehat untuk kaum dhuafa tanpa kasir yang akan memberi pelayanan kesehatan gratis. Baz­ nas sudah menerima surat dari Bupati Pari­ mo untuk tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Baznas selain membangun RSB juga akan membantu pontren disekitar Kabupaten Parigi Moutong serta akan membantu ma­ syarakat pesisir. Bantuan Baznas terhadap pontren meliputi: pemberdayaan santri; bantuan pendidikan berupa beasiswa santri; bantuan ekonomi guru; bantuan re­ novasi fasilitas pendidikan. Minimal 2 pon­ tren di kab Parimo akan diberikan bantuan. Bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir akan berkoordinasi dengan dinas kelautan. Bantuan diberikan berdasarkan proposal yang masuk dan setelah divalidasi. Kementerian Agama akan memberikan bantuan dalam hal perbaikan atau renovasi fasilitas pontren atau asrama. Kementerian Koperasi dan UKM siap mem­ berikan bantuan di 3 Kabupaten yaitu: Ka­ bupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Bantuan setara dengan . nilai 100 juta/pontren berupa pera­ latan praktek seperti menjahit, perbeng­ kelan dan pelatihan dapat diberikan kepada 1 penerima dari 1 kabupaten. Proposal har­ us disiapkan setidaknya dari 2 pontren calon

penerima dari setiap kabupaten. Proposal yang diterima adalah yang sesuai dengan Juknis yang ada dan setelah dilakukan vali­ dasi lapangan. 9· Kementerian Kelautan dan Perikanan me­ lalui Pusat Pelatihan Mandiri KP siap mem­ berikan bantuan dalam hal pelatihan budi daya perikanan di Kabupaten Parigi Mou­ tong, sasaran target masih akan berkoor­ dinasi di intern KKP. Pelatihan budidaya udang Vaname tidak dianjurkan, lebih baik memberikan pelatihan dengan teknologi sederhana dan tepat guna seperti budida­ ya ikan lele, nila salin. Jenis pelatihan budi daya perikanan yang akan diberikan masih akan dikoordinasikan dengan dinas perikan­ an setempat. Pemberian bantuan berdasar­ kan permohonan proposal yang masuk. 10. Kementerian Tenaga Kerja siap memberikan bantuan kepada pontren di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Sasaran khusus lokasi pontren tidak ditetapkan, dalam hal ini Ke­ menaker akan menerima proposal-proposal yang masuk dan akan dievaluasi serta vali­ dasi untuk penetapan penerima bantuan. Bantuan program tergantung proposal yang masuk. Jenis bantuan ada 3 paket yaitu Paket Pelatihan Kewirausahaan; Paket Pelatihan dan Paket Bantuan Peralatan. Pa­ ket pelatihan pesertanya minimal 20 orang. Paket Bantuan Peralatan 1 paket 40 juta na­ mun biasanya pemberian paket peralatan diberikan pada akhir tahun. Semua pem­ berian bantuan harus sesuai juknis yang ada. Juknis dan tata cara pembuatan pro­ posal telah tersedia dalam bentuk format pdf file. 11. Kementerian Dalam Negeri telah meninda­ klanjuti Nota Kesepahaman 6 Kemeterian tahun 2013 terkait dengan Program PEP. Se­ jak ditetapkannya MoU ini, Kemdagri sudah memberikan edaran ke para bupati agar proaktif. Di Kemdagri, tidak ada bantuan langsung, namun ada program kemitraan ' dengan masyarakat, atau juga berbentuk

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015 1 19 LSM. Konkritnya dengan LSM dengan fung­ si ketahanan ekonomi. Program ini bernilai 40 juta. Kemdagri akan koordinasi dengan Kesbangpol Sulawesi Tengah. 12. Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan 3 kali ke pontren Asy - Syuhada Nu­ santara 165 Tugu Khatulistiwa Kab Parimo, Rencana berikutnya dalam pemberian ban­ tuan akan dikoordinasikan terlebih dahulu secara intern Kementan. Kendala/hambatan Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Tim Pokja Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Dalam Sail Tomini 2015, tidak ditemu­ kan kendala dan berjalan sesuai dengan hara­ pan.

d. Koordinasi program monitoring dan eva­ luasi Kerukunan Umat Beragama di Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung Dari diskusi yang telah dilakukan dengan sifitas akademik U I N sunan Gunung Djati Bandung menghasilkan pemikiran sebagai berikut: • Persoalan keberagaman agama; konflik an­ tar agama, intoleran, • Kerukunan antar umat beragama; persa­ maan persepsi, komunikasi keagamaan, • Nilai-nilai luhur yang dimiliki setiap agama; spiritual, moral, dan etika • Keterlibatan tokoh keagamaan; insti­ tusi pendidikan keagamaan; lembaga ke­ agamaan; lembaga negara • Strategi perencanaan; penyusunan pan­ duan keagamaan; sosialisasi; penerapan/ pelaksanaan; monitoring ( evaluasi). Dengan melalui tahapan tersebut maka target capaian akhirnya ialah "Membentuk keyakinan sebagai ciri karakter bangsa; Sopan santun, toleransi, saling menghargai, menghormati, akhlak mulia, pribadi jujur, derma". Kendala/hambatan Tidak ada hambatan dan kendala dalam pelak-

sanaan monitoring dan evaluasi terkait keruku­ nan umat beragama di kabupaten Sumedang. e . . Koordinasi ldentifikasi dan Permasalahan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2014 Hasil/capaian 1. Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama di Kemen­ terian Agama sudah mencapai 70% RUU ini masih di bahas pada intern Kementerian Agama, yang nantinya akan di bahas pada tingkat Kementerian/Lembaga. RUU Per­ lindungan Umat Beragama didalamnya membahas tentang Pelayanan terhadap agama diluar enam agama. 2. Hasil paparan kehidupan umat beragama tahun 2014 yang dilakukan oleh CRCS UGM, dikatakan bahwa konflik bernuansa agama/ etnis paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat dan kemudian disusul Dl. Yogyakarta (data Wl-2014). Konflik yang terjadi didomi­ nasi oleh permasalahan rumah ibadah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 3· Hasil paparan terkait kehidupan umat be­ ragama tahun 2012 dari lnstitut Titian Perda­ mian (ITP), jumlah konflik bernuansa agama atau etnis relatif kecil hanya sebesar 3%. Menurut ITP dari konflik agama/etnis se­ besar 3% tersebut, tetapi hanya 1,6% konflik yang disebabkan oleh agama. 4· Laporan Kehidupan Umat Beragama sepan­ jang tahun 2014 dari hasil kajian ITP dan CRCS tidak jauh berbeda. Keduanya me­ nyampaikan tingkat konflik bernuansa agama/etnik masih kecil berkisar 3% kejadian. Jauh dibandingkan dengan tingkat konflik ru­ tin seperti tawuran yang terjadi sebesar 53%. 5· Restrukturisasi kepengurusan FKUB dae­ rah, salah satunya dengan memasukkan para profesional/akademisi disamping tokoh agama yang sudah ada saat ini. Dalam rangka penguatan FKUB di daerah pada tahun 2015 akan melibatkan tokoh perem­ puan dan pemuda yang merupakan tokoh

20

I LAPORANTRIWULANTahun2015 agama setempat dalam struktur FKUB. 6. Masukan dalam rakor, pendekatan penan­ ganan kerukunan umat beragama diharap­ kan melalui pendekatan mediasi dan kearif­ an lokal bukan melalui kekerasan atau jalur hukum. 7· Khusus penanganan masalah-masalah ke­ agamaan dan aliran/penghayat disatuatap­ kan agar penanganan masalah di atas terse­ but dapat dilakukan secara komprehensif. Saat ini penanganan tersebut dilakukan di beberapa kementerian. 8. Terkait dengan kegiatan Pelayaran Lin­ tas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari dalam Sail Tomini yang diusulkan, mendapat dukungan dari Kemenag, Kedeputian 1 Ke­ menko PMK, CRCS UGM dan ITP. 9 · CRCS maupun ITP siap membantu menyiap­ kan modul atau materi pelatihan multikul­ turalis medan toleransi umat beragama dalam program Sail. Yang perlu diperhati­ kan dalam pendidikan multikulturalisme bu­ kan sekedar hanya pemahaman saja tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kendala/hambatan 1. Undang-Undang yang mengatur tentang kerukunan umat beragama di Indonesia ma­ sih belum ada. U U tersebut masih dibahas di Kementerian Agama. 2. Struktur kepengurusan FKUB daerah, be­ lum banyak melibatkan stakeholder yang ada di daerah, 3· Penyelesaian masalah masih dilakukan dalam koridor hukum dan kekerasan se­ hingga akan menimbukan konflik baru di masa mendatang. 4· Penyelesaian permasalahan belum kompre­ hensif, termasuk belum maksimalnya fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di daerah .. ·

f.

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Keruku­ nan Umat Beragama di kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Hasil/capaian 1. Secara umum kondisi umat beragama sam­ pai saat ini tetap aman, terkendali, sekali­ pun sukabumi ini memiliki banyak daerah/ kantong penganut paham agama yang kontra dan rawan dengan konflik agama baik antar maupun intern agama, sebut saja kasus Ahmadiyah, tepatnya di Kecamatan Parung Kuda. 2. Demikian halnya di kalangan pemuda lintas agama di Sukabumi cukup meningkat kesa­ daran persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama, khususnya di kalangan remaja dan pemuda lintas agama, kami sela­ lu mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rang­ ka menjalin kerukunan, seperti pada bulan april 2009 dan 2010 FKUB mengikuti Kemah Pemuda Lintas Agama Nasional yang yang diikuti oleh pemuda/remaja Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katholik dan Kong Hu Chu, di Cububur pada akhir tahun 2010 yang di hadiri oleh Presiden Rl, dan di ikuti beber­ apa menteri terkait. Hal ini berpengaruh besar besar terhadap Kerukunan Umat Ber­ agama di kalangan pemuda dan remaja. Ke­ giatan ini di harapkan dapat di laksanakan di daerah lain di Indonesia. 3· Kementerian Agama Kabupaten secara ru­ tin melakukan sosialisasi Peraturan Persama M enteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, Tentang tata cara pelaksanaan dan Pendirian Rumah lba­ dah dengan melibatkan Pemda, FKUB, sa­ sarannya meliputi: a) Pengurus ormas keagamaan, tokoh agama & tokoh masyarakat. b) Organisasi pemuda, remaja lintas agama, para guru ngaji, pengawas guru agama dan penyuluh agama dll, dengan maksud agar berbagai pihak, baik aparat pemerintah, tokoh agama/masyarakat, pemuda/remaja, guru dan pengawas

LAPORANTRIWULAN 2015 1 Tahun

memahami tentang tugas dan fungsi Ke­ pala Daerah/Wakil dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dapat ber­ peran maksimal dalam mewujudkan Kerukunan beragama dan memahami tatacara/syarat-syarat yang harus di­ penuhi dalam pendidirian rumah ibadat. Kendala/hambatan 1. Belum mampu melaksanakan beberapa program strategis kerukunan beragama di Sukabumi karena anggaran sangat minim. Jadi anggaran secara umum yang berkait­ an dengan fungsi agama, jauh lebih kecil di bandingkan dengan anggaran fungsi pendi­ dikan. 2. Pengurus FKUB Kabupaten Sukabumi, khu­ susnya di tingkat kecamatan ke bawah be­ lum dapat mencanangkan beberapa pro­ gram secara maksimal di lapangan karena tidak memiliki fasilitas, kendaraan dan sara­ na prasarana lainya, sehingga menghambat kegiatan FKUB. 3- Belum adanya struktur Bimas-bimas agama di kantor Kementerian Agama kabupaten, yang ada hanya pada tingkat Provinsi.

3-

a)

b) g. ldentifikasi Masalah Kerukunan Umat Ber­ agama di Nusa Tenggara Barat Dari hasil identifikasi masalah kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat dapat disam­ paikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dari hasil identifikasi tersebut dapat dik­ etahui data terakhir (2014) jumlah warga Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat seban­ yak 156 orang. Mereka tinggal di dua lokasi yaitu di Asrama Transito sebanyak 118 orang dan di Eks RSUD sebanyak 38 orang. War­ ga Ahmadiyah tersebut merupakan warga yang berasal dari Lombok Barat yang di evakuasi setelah terjadinya kerusuhan ter­ hadap warga Ahmadiyah di dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Lombok Barat pada tahun 2006. 2. Berdasarkan informasi dari Kesbangpoldag-

c)

d)

ri NTB, ada dua hal yang mendasari Ahmadi­ yah di NTB tidak mau dipindahkan yaitu (1) kepentingan organisasi dan (2) kepentingan mubaligh. Kepentingan organisasi artinya dengan dipertahankannya eksistensi jemaat Ahmadiyah di NTB maka eksistensi organi­ sasi JAI tetap ada. Sedangkan yang dimak­ sud dengan kepentingan mubaligh adalah dengan dipertahankannya eksistensi warga Ahmadiyah di NTB maka para mubaligh tetap memperoleh lahan untuk mendapat­ kan "pekerjaan". Sebagai informasi, para mubaligh "dipekerjakan" oleh Pimpinan JAI Pusat sehingga para mubaligh tersebut dapat dipindahtugaskan secara periodik sesuai kepentingan organisasi JAI. Sampai saat ini, hal yang terus diupayakan pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar warga Ahmadiyah, yaitu: Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pembinaan akidah, pembi­ naan ekonomi dan pembinaan kemasyara­ katan melalui Keputusan Gubernur NTB No­ mor 357 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Warga Jamaah Ahmadiyah Provinsi NTB Tahun 2011. Proses pembauran warga Ahmadiyah de­ ngan warga sekitar asrama transito dan sekitar Eks RSUD. Pembauran tersebut di­ maksudkan agar warga Ahmadiyah tidak hanya berkumpul dengan kelompok me­ reka sendiri tapi juga menjadi bagian dari warga masyarakat pada umumnya. Upaya untuk meluruskan akidah anak-anak warga Ahmadiyah dengan mengajak me­ reka untuk sekolah di Pondok Pesantren. Penekanan pelurusan akidah anak-anak dimaksudkan untuk memutuskan mata rantai "penyelewengan akidah" dari orang tua mereka kepada anak-anaknya sehingga diharapkan tunas baru ini akan menjadi ge­ nerasi Islam yang baik. Pemerintah daerah menawarkan beasiswa bagi anak-anak warga Ahmadiyah sehingga dapat bersekolah.

21

22

1 LAPORANTRIWULANTahun2015 e) Pembinaan umat dilakukan dengan cara menunjuk Tuan Guru-Tuan Guru untuk men­ jadi pembimbing akidah. Kendala/hambatan 1. Terkait masalah E-KTP, hingga saat ini war­ ga Ahmadiyah belum tercatat dalam E-KTP karena mereka adalah warga Lombok Barat yang dititipkan di kota Mataram sehingga belum tercatat sebagai penduduk di kota Mataram. Tetapi, terkait dengan e-KTP tidak hanya warga Ahmadiyah saja yang belum tercatat tapi juga warga di sekitar Asrama Transito. Hal ini dikembalikan kepada tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, NTB. 2. Kendala yang dihadapi oleh Pemda NTB dalam menangani warga Ahmadiyah: a) JAI sangat Eksklusif dan sangat tertutup se­ hingga Pemda NTB kesulitan untuk menga­ jak dialog secara terbuka. b) JAI NTB tidak konsisten dalam melak­ sanakan berbagai komitmen yang sudah disepakati bersama dalam beberapa kali pertemuan dan dialog yang dilakukan ber­ sama Kementerian Agama, Bakesbangpol­ dagri NTB, dan beberapa tokoh Agama. c) Pembinaan akidah yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditolak oleh warga Ahmadiyah. d) Pemberian beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah ditolak oleh warga Ahmadiyah. 2. Koordinasi Urusan Pendidikan Dasar, Pendidik­ an Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Hasil/capaian • Usulan penyatuan pencetakan Kartu Ke­ luarga Sosial ( KKS), Kartu Indonesia Pintar {KIP) dan Kartu Indonesia Sehat {KIS) dilak­ sanakan melalui satu pintu yaitu di Kemen­ terian Sosial dilatar belakangi untuk mem­ permudah proses dan mempermurah biaya;

•

•

•

•

Untukmelaksanakan penyatuan pencetakan kartu harus dilakukan terlebih dahulu pe­ rubahan In pres Nom or 7 tahun 2014, namun untuk memastikan langkah tersebut perlu dibahas kembali pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 19 Januari 2015 di Kemendikbud (mengundang LKPP); Jumlah anak yang berusia sekolah (7-18 TA­ HUN) sebanyak + 21.600.000 orang, terma­ suk + 5·400.ooo orang yang berada diluar sekolah. Semua anak berusia sekolah ini ha­ rus mendapat Kl P; Untuk mendapatkan anak yang berusia sekolah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, agar dapat mempersiapkan langkah-lang­ kah persiapannya dan akan dibahas pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2015 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2015 di Kementeri­ an Pendidikan dan Kebudayaan, agar juga mengundang Dirjen, Pemda, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.

b. Monev, Dikdas, Paud, dan Dikmas Hasil/capaian • l bu Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat pada hari rabu, tanggal 28 Januari 2015 di SD Kar­ tika X-3 Parompong dan SMPN 1 Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat sekaligus me­ ninjau Puskesmas Cisarua dan diakhiri de­ ngan pemberian beras raskin di Desa Pasir Halang serta meresmikan Ekspedisi N KRI di Pusdik Kopasus Batu Jajar. • Kunjungan ini sebagai bagian dari imple­ mentasi program revolusi mental yang di­ mulai sejak anak usia dini melalui pem­ biasaan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat (PH BS), kantin sehat dan penerap­ an budaya disiplin melalui budaya antri serta kebiasaan untuk berolahraga. Diharapkan

·

LAPORAN TRIWULAN Tahun

•

sejak dini akan dapat mewujudkan anak In­ donesia yang sehat, cerdas, ceria qan ber­ akhlak mulia. Pada kunjungan di SMPN 1 Cisarua, lbu Menko menekankan pentingnya siswa melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini sejalan dengan program pemerintah wajib bela­ jar 12 tahun. lbu Menko menekankan tidak ada alasan bagi anak-anak keluarga miskin untuk tidak melanjutkan pendidikan. Peme­ rintah menyediakan Program Indonesia Pintar sebagai jaminan untuk anak-anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas. Dengan me­ nyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas, secara tidak langsung akan menunda usia pernikahan dini (Pendewasaan Usia Pernikahan/PUP), dengan GenRe (Generasi Berencana) di­ harapkan pernikahan dini akan berkurang. Dengan memahami pentingnya sadar gizi dan imunisasi sejak dini, maka diharapkan siswa akan me ngimplementasikan pada saat dewasa nanti. Hal ini akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan mempersiapkan generasi muda untuk lebih siap dan berkualitas untuk menghadapi tantangan global.

c. Advance ldentifikasi Dikdas, Paud Dan Dikmas Hasil/capaian • Rapat Koordinasi akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2015 di Kab. Malang • Rakor tersebut akan melibatkan DPRD Kab. Malang, Bappeda Kab. Malang, Biro Kesra Kab. Malang, Dinas Kesehatan Kab. Malang, Kantor Kemenag Kab. Malang, BPS Kab. Malang, BKKBN Kab. Malang, PKK Kab. Malang, Badan Pemberdayaan Perem­ puan Kab. Malang, H I M PAUDI, IGTKI, IGRA, IGTKM, Forum PKBM, lkatan Penilik Indone­ sia, Forum LKP, Paguyuban Kepala UPTD,

. •

Dewan Pendidikan Kab. Malang, Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kab. Malang serta pihak terkait lainnya. Rakor di Kab. Malang akan dilaksanakan dengan agenda ldentifikasi Permasalahan Kebijakan Dikdas, PAU D dan Dikmas.

d. Penyusunan Program Pendidikan Dasar; Revisi Anggaran Pembangunan Karakter Bangsa Hasilfcapaian • Penggantian nama Pembangunan Karakter Bangsa menjadi Revolusi mental akan dikon­ sultasikan kembali dengan Bapak Deputi un­ tuk mendapatkan arahan lebih lanjut. • Pelaksanaan pelatihan pelopor Revolusi Mental akan dilakukan dengan metode pelelangan umum, mengingat mata angga­ ran 524 (Perjalanan Dinas) terbatas. • Penggunaan dana Rp 250 juta untuk Pro­ gram Nasional Revolusi Mental masih menunggu konsepsi dari Tim Pokja. e. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dan Penerbitan/ Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar {KIP) Hasil/capaian 1. Deputi IV akan melaporkan kepada Menko PM Kmengenaibelumselesainyapembahasan Struktur Organisasi Eselon 2 antara Kem­ dikbud dengan Kemenpan RB. Belum ada­ nya Permendikbud mengenai hal tersebut akan memperlambat pembahasan APBN-P TA 2015 di Kemenkeu yang akan berdampak pada jadwal pelelangan KIP karena anggaran lelang ada di dalam APBN-P tersebut. 2. Kemdikbud dan Kemenag segera menyu­ sun juknis tentang anak putus sekolah/ma­ drasah yang akan melanjutkan pendidikan atau masuk ke lembaga kursus. Walaupun pendidikan merupakan kewenangan da­ erah (provinsi dan kab/kota) namun harus ada petunjuk dari pusat bahwa anak-anak tersebut harus mendapatkan KIP, sedang­ kan daerah harus menyusun mekanisme-

2015 1

23

24

I LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 5 nya. Juknis tersebut juga harus mengatur tentang siapa dan bagaimana penanganan terhadap anak yang mengalami masa tran­ sisi dari putus sekolah untuk masuk ke seko­ lah. Juknis tersebut harus selesai pada awal bulan April 2015. 3· Data tentang jumlah penerima manfaat PIP dari panti asuhan/sosial ditargetkan Kemen­ sos selesai bulan April 2015. 4· Kemdikbud dan Kemenag harus memasti­ kan penyaluran manfaat PIP tepat waktu walaupun belum ada KIP. Jangan sampai penyaluran dana terkendala oleh proses pencetakan kartu. 5· Sesuai dengan keputusan rapat-rapat se. belumnya, kelebihan anggaran yang ada di Kemdikbud, Kemenag dan Kemensos dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-mas­ ing untuk mendukung pelaksanaan P I P. 6. Sekber sudah dibentuk pada awal tahun, tapi belum mengakomodasi Kementerian lain, struktur organisasi sudah ada dan ang­ garannya masih menunggu APBN-P 2015. Sekber tetap ada di Kemdikbud dengan memanfaatkan lokasi dan resource yang ada disana dan Kemenko PM K masuk dalam struktur organisasinya (Ketua). 7. Kemdikbud dan Kemenag akan mengusulkan anggaran penyaluran manfaat PIP ke Bappe­ nas untuk tahun 2016. Selama ini tidak ada anggaran di Kemdikbud maupun Kemenag untuk biaya penyaluran manfaat KIP, pada­ hal di Kemensos sudah ada anggaran untuk penyaluran manfaat KKS. Sampai saat ini , penyaluran manfaat KIP yang berhasil tanpa fee adalah untuk siswa SMK (melalui BRI) dan siswa SMA (melalui BNI), sedangkari untuk biaya materai pada penyaluran terse­ but harus ditanggung oleh siswa. Sudah be­ berapa kali dimintakan anggaran penyaluran manfaat Kl P ke Bappenas agar sama dengan Kemensos, namun tidak diberi karena tidak ada anggaran. Sementara itu, Kantor POS meminta biaya penyaluran Rp 9.000,- dan ti­ dak ada peluang untuk gratis.

f. Advance ldentifikasi Dikdas, Paud Dan Dikmas Hasil/capaian 1. Rapat Koordinasi akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2015 di Kota Tanjung Pi nang 2. Rakor tersebut akan melibatkan DPRD Kota Tanjung Pinang, Bappeda Kota Tanjung Pinang, Biro Kesra Kota Tanjung Pinang, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Kan­ tor Kemenag Kota Tanjung Pinang, BPS Kota Tanjung Pinang, BKKBN Kota Tanjung Pinang, PKK Kota Tanjung Pinang, Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Tanjung Pinang, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, IGTKM, Fo­ rum PKBM, lkatan Penilik Indonesia, Forum LKP, Paguyuban Kepala U PTD, Dewan Pen­ didikan Kota Tanjung Pinang, Kepala Seko­ lah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Tanjung Pinang serta pihak terkait lainnya. 3· Rakor di Kota Tanjung Pinang akan dilak­ sanakan dengan agenda ldentifikasi Per­ masalahan Kebijakan Dikdas, PAU D dan. Dikmas. g. Rapat Koordinasi ldentifikasi Permasala­ han Kebijakan Dikdas, Paud Dan Dikmas Hasil/capaian 1 . BOS untuk tingkat TK/RA/PAU D diajukan ke Kemendikbud sehingga dapat dikonsultasi­ kan kepada Kemenkeu untuk ketersediaan anggarannya. 2. BOS untuk SD, SMP, SMA/K masih dibawah SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga sekolah untuk memberikan peningkatan mutu pelayanan pendidikan masih terken­ dala dalam pelayanan pendidikan sesuai dengan Permendiknas tentang M BS belum tercapai. 3· Pemberdayaan masyarakat untuk pening­ katan mutu pendidikan dapat dimasukkan dalam program pemerintah. 4· PKBM dan SKB kedepan mohon mendapat perhatian yang lebih karena pendidikan non formal juga sangat pentillg u ntuk mening-

LAPORAN TRIWULAN 201 5 1 Tahun

5·

6.

7·

8.

9·

10. 11.

12.

13.

katkan mutu pendidikan di Indonesia. Terkait dengan UU No 23/2014 dimana ke depan Dikdas, PAUD dan Dikmas menjadi tanggungjawab dan wewenang Pemkab/ Pemkot, harusnya pemerintah pusat bisa memberikan anggaran yang proporsional pada Pemkab/Pemkot (melihat jumlah lem­ baga dan siswa pendidikan) supaya penye­ lenggaraan pendidikan di daerah dapat ber­ jalan dengan baik. Dirjen PAUDNI (yang akan diganti menjadi Dirjen PAUD dan Dikmas) untuk dapat mem­ berikan perhatian yang berimbang pada lembaga pendidikan formal (TK/RA) dan non formal (PAUD). Kebijakan yang mengatur tentang kualifika­ si pendidik harus linier dengan bidang yang diampunya sesuai dengan Permendikbud Nomor 62 tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru mohon untuk dapat dievaluasi kembali. Bantuan sosial dari pemerintah pusat ke­ pada PKBM agar dapat diluncurkan lagi demi kelancaran penyelenggaraan ke­ giatan PKBM, karena bantuan ini sangat ber­ pengaruh terhadap kemampuan PKBM un­ tuk membuka kelas awal. Sarana dan prasarana SKB saat ini sudah banyak mengalami kerusakan, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih be­ sar terkait hal ini sehingga kegiatan di SKB dapat berjalan dengan lebih optimal. Kejelasan status SKB akan ditanyakan ke Ke­ mendikbud. Setiap Permendikbud harus dapat disinkron­ kan dengan Dapodik, karena ada beberapa kebijakan yang diatur dalam permendikbud tidak bisa diakses di dapodik. Pengaturan jumlah wakil sekolah di tingkat SMP perlu disamakan karena saat ini jumlah wakil kepala sekolah disetiap sekolah ber­ beda-beda. Dualisme pemberlakuan kurikulum (Kuriku­ lum 2013 dan Kurikulum 2006) pemerintah

pusat harus lebih tegas dan harus segera disatukan, karena hal ini akan berpengaruh pada penyusunan soal ujian nasional. Tidak mungkin memberikan tipe soal yang sama pada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum berbeda. h. Monev Koordinasi Dikmas

Dikdas,

Paud

Dan

Hasil/capaian

1. Anak Usia Pendidikan (6-21 Tahun), khusus­ nya anak miskin dan anak kurang beruntung mendapatkan layanan Pendidikan Dasar yang memenuhi standar minimal mutu pen­ didikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal; 2. Jumlah penduduk usia pendidikan Kota Banjarmasin: • Usia 6 tahun 23.089 orang • Usia 7-12 tahun 68.234 orang • Usia 13-15 tahun 31.012 orang • Usia 16-18 tahun 32.811 orang 3· Angka rata-rata lama sekolah tahun 2014: 10,09 tahun 4· Angka partisipasi:

SMP/MTs

5· Saat ini telah dilakukan pendataan ter­ hadap siswa-siswa yang diharapkan mendapat manfaat PIP baik ditingkat SD, SMP dan SMA/K 6. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat ke­ camatan terdapat 962 orang siswa tingkat SMP yang orang tuanya menurut pandang­ an setempat termasuk keluarga yang tidak mampu (miskin) tetapi tidak mempunyai KPS/KKS 7· Untuk anak usia pendidikan, yang tidak bersekolah disekolah formal, di Kota Ban­ jarmasin terdapat beberapa PKBM yang menyelenggarakan Paket A, B dan C yang

25

26

I LAPORANTRIWULAN Tahun2015 menampung. 8. Selain PKBM ada satu tempat khusus yang disediakan masyarakat (2 ruangan ruko di Pasar V Kota Banjarmasin) dan difasilitasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang menampung anak-anak jalanan khususnya anak-anak yang berkeliaran dilingkungan Pasar V Kota Banjarmasin yang diberi nama Sekolah Anak Bawang. Saat ini murid seko­ lah ini berjumlah 65 orang. Disekolah ini materi ajar selain Calistung juga diajari ke­ terampilan kerja.

dalam dokumen perencanaan dan pelaporan bidang kepemudaan tahun 2015. Hasil/capaian 1 . Perlu melakukan konsolidasi internal Kedeputian V untuk pelaksanaan kegiatan

2.

Kendala/hambatan

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksa­ naan kegiatan koordinasi Urusan Dikdas, PAUD dan Dikmas antara lain: 1. Belum adanya PERM ENKO tentang Struk­ · tur Organisasi Baru terkait Nomenklatur baru Kementerian Koordinator Bidang Pem­ bangunan Manusia; 2. Terkait belum adanya Permenko PMK ten­ tang SOTK maka realisasi anggaran meng­ gunakan RKAKL lama, ini akan mengganggu proses kegiatan; 3· Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan Kemenko Pembangunan Manusia dan Ke­ budayaan belum ada.

I 1.

Koordinasi Bidang Kebudayaan

Koordinasi Urusan Kepemudaan a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Koordinasi Pembinaan Generasi Muda Mengingat dinamisnya persoalan pembinaan generasi muda yang dilakukan diberbagai tingkatan Pemerintah, maka untuk mening­ katkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, program, dan kegiatan yang dikembangkan Pemerintah, perlu dilakukan updating in­ tervensi yang dilakukan Pemerintah. Oleh karena itu melalui rapat ini, akan diakomo­ dasi isu-isu terkini tentang kepemudaan ke-

3·

4.

5· 6.

7·

8.

9·

dan anggaran Kedeputian agar mencapai hasil yang optimal. Terlebih Kedeputian V mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 132 M untuk revolusi mental, yang tentu­ nya ini harus dilaksanakan sebaik mungkin. Perlu membahas perihal pengelolaan ang­ garan dan kegiatan tahun 2015, khususnya di bidang pembinaan generasi muda. Terma­ suk didalamnya pembahasan terkait penyu­ sunan dokumen pelaporan yang menjadi kewajiban kita dan dokumen perencanaan yang tidak lama lagi akan diminta. Nama Kementerian di POK adalah Kemenko Kesra, sementara Kementerian kita sudah berganti Kemenko PMK. lni berpengaruh terhadap sulitnya pengelolaan anggaran. Penyusunan SPJ setiap kegiatan selesai di­ laksanakan agar segera diselesaikan tidak ditunda-tunda. Laporan, Daftar Hadir, Kui­ tansi, dan kelengkapan SPJ lainnya harus segera dilengkapi. Akan ada Permenko Wishtle Blowing Sys­ tem, agar menyiapkan diri. Revisi akan dilakukan lagi setelah nomen­ klatur siap. Oleh karena itu harus disiapkan sebelumnya. POK terbaru sudah ditetapkan, dan agar dicermati kembali bila ada hal-hal yang ha­ rus menjadi perhatian, dan agar dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan. Masa transisi kelembagaan berpengaruh pada proses pengelolaan anggaran dan kegiatan, sehingga harap dimaklum bila ke­ tersediaan anggaran untuk kegiatan agak tersendat. Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan di setiap Asdep agar tetap ber­ peran, dan akan didukung oleh pendukung administrasi keuangan yang telah ditunjuk

LAPORAN TRIWULAN Tahun

masing-masing satu orang setiap Asdep. 10. Untuk pelaksa,naan kegiatan agar diinfor­ masikan kepada PPK sebelumnya dengan waktu yang cukup untuk persiapan, tidak mendadak sehingga sulit menyediakan ke­ butuhan yang diperlukan. 11. Pembangunan olahraga dapat menentukan karakter bangsa, terdapat 11 nilai-nilai yang dikembangkan diolahraga untuk mendu­ kung revolusi mental. 12. Berdasarkan hasil rapat Tim Pokja Rev­ olusi Mental: Tim Revolusi mental dengan IN PRES, tim Pokja dengan Kepmenko PMK. 13. Terkait SK Tim yang ada, perlu segera dibuatkan SKnya namun ini terkait dengan nomenklatur. 14. Mohon revisi perjalanan dinas Wolrd Culture Forum di Bali, karena akan dilaksanakan di tahun 2016. Kendala/hambatan

Belum adanya kepastian nomenklatur yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan. b. Pelaksanaan Pembinaan Generasi Muda di Provinsi Sumatera Selatan Pelaksanaan koordinasi pembinaan genera­ si muda selama ini telah dilaksanakan oleh berbagai lnstansi terkait baik di pusat mau­ pun di daerah. Dalam rangka upaya pening­ katan pembinaan generasi muda dilakukan upaya - upaya koordinasi termasuk moni­ toring dan evaluasi untuk selalu menangkap isu dan persoalan yang berkembang sangat dinamis. Secara substantif, pembinaan kepemudaan adalah kerja lintas sektor, sehingga membu­ tuhkan koordinasi yang baik agar berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pening­ katan pemberdayaan pemuda dapat terlak­ sana dengan optimal. Hasll/capaian

Kegiatan ini berhasil menghimpun isu dan per­ masalahan yang berkembang di Sumatera Se-

latan terkait pembinaan generasi muda, yaitu sebagai berikut: 1 . Berhasil diidentifikasi dari beberapa per­ nyataan yang menyatakan bahwa pem­ binaan kepemudaan secara keseluruhan berhadapan dengan masalah besarnya orientasi gerakan kepemudaan pada bidang politik, sehingga minat-minat terhadap usa­ ha-usaha ekonomi sangat kurang. Padahal bangsa ini justru sedang menghadapi gejo­ lak ekonomi berkelanjutan yang dibutuhkan langkah pendobrak untuk mencari solusi atas masalah tersebut. 2. Sudah dilakukan kegiatan pelatihan kewi­ rausahaan namun belum dilakukan pem­ bentukan LPKP sesuai PP NO. 61 Tahun 2013. 3· LPKP belum disosialisasikan. Terdapat pela­ tihan Kewirausahaan baik dari APBN mau­ pun dari APBD. 4· Anggaran untuk KNPI yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dialirkan melalui dana hibah, yang secara teknis dilakukan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel. s. Di Sumsel OKP masih memiliki kepengurus­ an yang berusia diatas 30 tahun. Perlu ada trobosan dari Pusat. 6. Ketua KNPI adalah anggota DPRD sehingga terkait pembinaan KNPI akan bersifat politis. 7· Khusus untuk bidang kepemudaan khusus­ nya yang terkait dengan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2009, dan pelaksanaan dari Per­ pres Nomor 60 Tahun 2013 tentang LPKP. 8. Kalau prosedur bantuan tidak melalui Dinas Pora maka akan menyulitkan pelaksanaan UU, karena badan tidak mengidentifikasi OKP dengan batasan usia sesuai UU No. 40 Tahun 2009. 9· Berbagai langkah peningkatan wirausaha di kalangan pemuda akan banyak mendapat­ kan pro dan kontra, namun dengan mem­ berikan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan serta meluas didasari dengan keikhlasan keinginan membangun bangsa, maka upaya itu akan berhasil. 10. Perlunya langkah koordinasi dan sosialisasi

2015 1

27

28

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

seluas mungkin yang dapat menyentuh ma­ syarakat secara nyata. 11. Selain mendorong berbagai pihak terkait untuk lebih fokus terhadap peningkatan pemberdayaan pemuda, kegiatan ini juga mampu membangun koneksi ataupun ja­ ringan yang kuat antara berbagai pihak terkait pemberdayaan pemuda. Dari situ, di­ harapkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan tentang pemberdayaan pemuda dapat lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kendala/hambatan 1 . Komitmen berbagai pihak terkait pember­ dayaan pemuda, salah satunya Pemerintah yang lebih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana. 2. Banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pembinaan pemuda. 3· Banyaknya pemuda yang terjebak dalam politik praktis. 4· Para pemuda sendiri yang memiliki ideal­ isme yang tinggi, yang kadangkala justru berbenturan dengan upaya-upaya Pemerin­ tah melakukan pemberdayaan pemuda. c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembi­ naan Generasi Muda di Banten Mengingat dinamisnya persoalan pembi­ naan generasi muda yang dilakukan diber­ bagai tingkatan Pemerintah, maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ke­ bijakan, program, dan kegiatan yang dikem­ bangkan Pemerintah, perlu dilakukan moni­ toring dan evaluasi. Hasil/capaian 1. Diketahuinya bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 0 tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan, ini merupakan Peraturan Daerah pertama di Indonesia yang diberlakukan oleh Provinsi untuk mengatur kebijakan pembangunan kepemudaan. Oleh karena itu ini merupa-

kan contoh yang baik yang bisa disampai­ kan kepada Provinsi lainnya untuk diikuti; 2. Salah satu hal penting yang diatur dalam Perda tersebut adalah jumlah presentasi anggaran pembangunan kepemudaan ter­ hadap APBD secara keseluruhan, yaitu bah­ wa pembangunan kepemudaan mendapat­ kan kuota sebesar 2% APBD Provinsi Banten. Meskipun dilihat dari jumlahnya relatif kecil dibandingkan dari keseluruhan APBD, na­ mun ini merupakan komitmen yang berani dari Pemerintah Provinsi Banten untuk me­ nentukan jumlah kuota anggaran dalam Perda. Artinya akan ada dukungan anggaran yang konsisten dalam pembangunan kepe­ mudaan di Provinsi banten setiap tahunnya; 3· Sistem pengelolaan anggaran kepemudaan di Pemprov Banten, diberikan dalam bentuk hibah kepada pemuda melalui KNPI. Hibah dapat diturunkan setelah mengajukan pro­ posal untuk diverifikasi oleh Dispora. 4· Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki kedung atau kantor sendiri. Kantor yang ditempati saat ini merupakan gedung Badan Ling­ kungan Hidup Daerah (BLHD) yang berada di kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten. 5· Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Gedung Pemuda sendiri yang dibangun se­ jak tahun 2008, dan pengelolaan peman­ faatannya diserahkan kepada KNPI, namun Pemerintah Provinsi Banten tetap menga­ lokasikan anggaran perawatan dan menu­ gaskan dua orang pegawai Dispora untuk melaksanakan Perawatan Gedung. 6. Tentang pembinaan Gerakan Pramuka, saat ini Pemrov Banten telah memiliki Bumi Perkemahan Pramuka yang berlokasi di Tan­ jung Lesung, dan sedang dalam proses pem­ bangunan pondok-pondoknya. Di samping itu Pemprov Banten juga konsisten menga­ lokasikan anggaran untuk Kwarda Gerakan Pramuka setiap tahunnya. Kendalajhambatan

LAPORAN TRIWULAN Tahun

1. Keterbatasan jangkauan program dan keg­ iatan pembangunan kepemudaan. 2. Rentannya OKP untuk terlibat dalam ke­ pentingan politik praktis. d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Ge-nerasi muda di Jawa Barat Mengingat dinamisnya persoalan pembi­ naan generasi muda YC!ng dilakukan diber­ bagai tingkatan Pemerintah, maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ke­ bijakan, program, dan kegiatan yang dikem­ bangkan Pemerintah, perlu dilakukan moni­ toring dan evaluasi. Hasil/capaian 1. Berdasarkan data Jawa Barat Dalam Angka 2012, bahwa 35% atau sekitar 15,4 juta jiwa masyarakatnya berada pada rentang usia pemuda (16 s.d. 30 tahun). Hal ini merupak­ an angka yang spektakuler untuk membawa Jawa Barat menjadi Provinsi termaju jika masyarakatnya produktif terutama pemu­ danya betul-betul dikelola dengan baik. Namun apabila jumlah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik justru akan menjadi faktor penghambat pembangunan. 2. Berbagai permasalahan di Jawa barat, di­ antaranya: pendidikan rendah (hanya 11% pemuda Jawa Barat menikmati pendidikan tinggi); lndeks pengangguran terbuka 9,22% per Agustus 2013 jauh diatas Pengangguran Terbuka Nasional 6,14% hal ini menjadi pemi­ cu munculnya permasalahan lain, misalnya: meningkatnya angka kriminalitas, masalah kesehatan, sosial budaya, dan lainnya. 3· Provinsi Jawa Barat menunjukkan kesung­ guhannya dalam pembinaan kepemudaan dengan membentuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) bernama Dinas Olahraga dan Pemuda melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah, yang diusulkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nom or 39 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat. Khusus di Bidang Kepemudaan terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Kewirausahaan Pemuda, Seksi Penguatan Lembaga Kepe­ mudaan dan Kemitraan Pemuda, dan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejua­ ngan Pemuda (K3P). 4· Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat untuk saat ini belum memiliki ge­ dung dan saat ini masih menumpang di Kan­ tor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Direncanakan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda akan berada di satu areal Sport Cen­ tre yang berlokasi di Arcamanik, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. 5· Pemerintah Jawa Barat terkait dengan Un­ dang Undang Nomor 40 Tahun 2009 ten­ tang Kepemudaan, membuka paradigma baru dalam pembinaan kepemudaan, yang dahulu paradigma lama pemuda sebagai objek pembangunan telah tergantikan oleh pemahaman bahwa pemuda kini menjadi subjek pembangunan. Pengimplementasian terkait dengan Pasal 17 ayat 2 huruf (d) "me­ ningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik", Pemerintah Jawa Barat senantiasa melibatkan pemuda dalam peru­ musan kebijakan publik dalam hal apapun. KNPI sebagai leading sektor kepemudaan yang menghimpun organisasi-organisasi kepemudaan sangat merespon positif atas kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep Good Governance dimana KN PI se­ bagai yang mewakili kelompok-kelompok muda dapat bersinergi baik dengan peme­ rintah dalam pelaksanaan pembangunan. 6. Melihat berbagai peluang, harapan dan po­ tensi pengembangan sumber daya pemuda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu menyusun berbagai kebijakan yang dapat menunjang dan mendorong keberhasil­ an pembangunan kepemudaan, diantaranya dengan membentuk tim kerja lintas sektor kepemudaan yang tugasnya memformula-

201 5 1

29

30

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

sikan program kepemudaan, juga berupaya mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program-program kepemudaan yang terse­ bar di berbagai kedinasan dan kelembagaan dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. 7· Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengurangi angka pengangguran pemuda dan menumbuhkan jiwa kreatif bagi pemu­ da, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mencanangkan mencetak 200.000 Wi­ rausahawan bari di kalangan pemuda. Hal ini dilakukan secara bertahap disetiap Kabu­ paten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 8. Dalam rangka memperkuat pembinaan karakter generasi muda, Pemerintah provinsi Jawa Barat juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi diantaranya antara lain kepada KNPI sebesar 3 Milyar dan Ge­ rakan Pramuka (Kwarda) sebesar 5 Milyar. Kendala/hambatan 1. Keterbatasan jangkauan program dan ke­ giatan pembangunan kepemudaan. 2. Rentannya OKP untuk terlibat dalam ke­ pentingan politik praktis.

I

Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak

1. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kebi­ jakan Peningkatan Kualitas Hidup Perem­ puan Penyusunan program dan kegiatan Kebi­ jakan Peningkatan Kualitas Hidup Perem­ puan dilaksanakan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun men­ datang sudah terencana lebih awal dengan mengevaluasi program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya dan merupakan pengembangan program yang yang sudah ada.

Hasll/capaian RakorPenyusunan LAKI� Deputi Bidang Koor­ dinasi Pemberdayaan Perempuan dan Ke­ sejahteraan Anak 2014, tanggal 3 Februari 2015. Lakip Deputi VI menghasilkan 4 dokumen reko­ mendasi yang strategis yaitu: 1) Rekomendasi Rancangan P P yang telah disahkan menjadi PP No.5 Tahun 2014 ten­ tang syarat dan tata cara perizinan, pem­ buatan dan penyebarluasan dan peng­ gunaan produk porografi. 2) Draft Permenko Kesra tentang Pedoman Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif 3) Rekomendasi Kebijakan Pemulangan TKI dari Luar Negeri (Pembenahan tumpang tindih kewenangan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI dalam rencana aksi Perbaikan tata kelola TKI) melalui perubahan Per­ menakertrans No. 14 tahun 2010 menjadi Permenaker No.n tahun 2014 4) Draft lnpres GN-AKSA yang disahkan men­ jadi lnpres No.5 tahun 2014 tentang Gera­ kan Nasionai-Anti Kekerasan Seksual terha­ da Anak b. Rapat Membahas Langkah-langkah Peng­ hematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dan Meeting, 5 Februari 2015 Rapat tindak lanjut lnpres No 2 tahun 2015 tentang langkah-langkah penghematan dan pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/konsinyering K/L yang ditetapkan Presiden pada tanggal 29 Janua­ ri 2015. Untuk kemenkon PMK disepakai 2 skenario, yaitu dengan alokasi anggaran 20% dari DIPA dan 51,2% DIPA. Disepakati untuk alokasi anggara 51, 2% dari DIPA. Kendala/hambatan Dengan adanya perubahan nomenklatur di Ke­ menko PMK maka kegiatan menjadi terhambat karena menunggu struktur baru dan pelaksa­ naan pengambilan dana hanya melalui 1 (satu)

LAPORANTRIWULANTahun2015 1 31 pintu di bagian anggaran dengan jumlah yang terbatas tergantung dengan kedeputian lain melalui re emburse. Sedangkan pejabat yang menggantikan Deputi secara definitif juga be­ lum ditetapkan, sehingga kegiatan yang stra­ tegis sesuai tupoksi belum dapat dilaksanakan. c. ldentifikasi/lnventarisasi Data/Permasalah­ an/Analisis terkait Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengiden­ tifikasi atau menginventarisasi data dan per­ masalahan terkait pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang meliputi bidang kesehatan dan hak­ hak perempuan dan peningkatan kompe­ tensi dan kecakapan hidup perempuan baik di K/L maupun di lapangan, yang dilakukan dengan pertemuan/rapat koordinasi atau­ pun rapat diluar jam kantor ataupun kun jungan ke lapangan. Hasil/capaian a. Rapat membahas dan menyusun LAKIP Asdep Kualitas Hidup Perempuan dan Lakip Asdep Kualitas Hidup Perempuan, tanggal 29 Januari 2015. Rapat ini rapat membahas dan menyusun LAKIP Asdep Kualitas Hidup Perempuan yang menghasilkan 2 ( dua) dokumen usulan rekomendasi yaitu 1 (satu) dokumen ter­ kait dengan pencegahan dan penanganan pornografi, dan 1 (satu) dokumen usulan rekomendasi terkait Kerjasama Pemri -WFP tahun 2014. b. Rakor penyusunan dan pembahasan Draft LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pember­ dayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak 2014, tanggal 30 Januari 2015 Hasil/capaian 1) Rekomendasi Rancangan PP yang telah disahkan menjadi PP No.5 tahun 2014 ten­ tang syarat dan tatacara perizinan, pem­ buatan dan penyebarluasan dan penggu-

naan produk porografi. 2) Draft Permenko Kesra tentang Pedoman Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif 3) Rekomendasi Kebijakan Pemulangan TKI dari Luar Negeri (Pembenahan tumpang tindih kewenangan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI dalam rencana aksi Perbaikan tata kelola TKI) melalui perubahan Per­ menakertrans No. 14 tahun 2010 menjadi Permenaker No.22 tahun 2014 4) Draft lnpres GN-AKSA yang disahkan men­ jadi lnpres No.5 tahun 2014 tentang Ge­ rakan Nasionai-Anti Kekerasan Seksual ter­ hada Anak. c. Menyiapkan bahan sambutan dan bahan rekaman video tapping ibu Menko PMK pada acara pembekalan Puteri Indonesia ke-19 tahun 2015. Tanggal 10 Februari 2015. Hasil/capaian Sambutan tertulis yang dicantumkan dalam buku acara Puteri Indonesia disampaikan pada tanggal 12 Februari 2015, Rekaman Video Tapping dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK, disampaikan tanggal 11 Februari 2015 untuk disiarkan pada tanggal 15 Februari 2015, Materi Tapping sebagai berikut: • Selamat kepada 38 puteri terbaik Indone­ sia yang telah berhasil mewakili daerahnya masing-masing sebagai finalis Puteri Indo­ nesia 2015. • Saatnya puteri-puteri Indonesia gotong royong membangun Indonesia dengan ke­ pribadian secara budaya. • Ajang Puteri Indonesia merupakan bekal untuk Meningkatkan kualitas diri dan Rasa Nasionalisme untuk Menang di era Globali-sasi. Pembekalan pengetahuan kepada peser­ ta Puteri Indonesia ke 19 dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015 bertem­ pat di Hotel Grand Sahid Jakarta, dengan tema "Tingkatkan Kualitas Diri dan Rasa Nasionalisme untuk menang di Era Globali­ sasi".

32

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 5

d. Rapat persiapan Rakor Evaluasi Program Kerjasama Pemri-WFP 2012 -2015, tanggal 20 Maret 2015 Hasil/capaian Dalam program kerjasama Pemerintah Rl dan UN WFP terdapat tiga komponen kegiatan yaitu: (1) Pemantauan, Analisis, Pemetaan Ke­ tahanan dan Kerawanan Pangan, (2) Kesiap­ siagaan dan Tanggap Darurat Bencana; dan (3) Pengurangan Gizi Buruk.Program dan ke­ giatan kerjasama sifatnya mendukung pro­ gram/kegiatan Pemerintah Republik Indonesia yang telah dan sedang dilaksanakan oleh ber­ bagai kementerian (pertanian, kesehatan, pen­ didikan) dan lembaga (BNPB). Pihak WFP diharapkan dapat memaparkan secara rind program/kegiatan yang telah di­ laksanakan untuk kemudian divalidasi oleh Pemerintah Daerah dan berbagai kementerian/ lembaga yang terkait. Hasil dari kegiatan eva­ luasi pada hari ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Model­ model yang telah berhasil diterapkan kiranya dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di lokasi lainnya. Satu hal yang perlu djadikan ukur­ an keberhasilan dari model adalah kesadaran dan keberdayaan masyarakat sehingga ke­ giatan dapat berkesinambungan dan berkelan­ jutan. Rencana rakor Evaluasi Program Kerjasama Pemri-WFP 2012 -2015, akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015, adapun peserta yang di­ undang meliputi K/L terkait khususnya Kemkes, BKP Kementan, Kemendikbud dan BNPB se­ bagai mitra UN-WFP di Pusat. Selain itu juga Bupati/Walikota dimana kegiatan WFP masih di­ laksanakan Rakor akan dilaksanakan di Kemen­ ko PMK atau salah satu Hotel di Jakarta, dibuka oleh Sesmenko PMK, biaya dibebankan kepada U N WFP.

e. Rapat koordinasi (Workshop) Kajian me­ ngenai PKH di dua kabupaten dalam rang­ ka kerjasama Kemenko PMK dengan FES, tanggal 27 Maret 2015 Tujuan rakor adalah menyampaikan hasil kajian mengenai PKH di dua kabupaten dalam rangka kerjasama Kemenko PMK dengan FES kerjasama dengan AKSARA- UGM, dengan menekan-kan isu gender, dan untuk mendapatkan validasi dan ma­ sukan dari berbagai kementerian/lembaga terkait terhadap hasil kajian serta mendapatkan infro­ masi mengenai program/kegiatan dari kemente­ rian/lembaga lain yang dapat disinergikan sebagai upaya exit strategi bagi penerima PKH yang sudah harus bertransformasi ke program pemberdayaan klaster berikutnya. Hasil/capalan • PKH adalah program yang meletakkan per­ an strategis perempuan dalam upaya pem­ bangunan manusia karena penerima man­ faat mayoritas adalah perempuan (lbu). Diharapkan dengan menjadikan perempuan (lbu) sebagai penerima manfaat (bantuan tunai bersyarat), maka tujuan dari PKH akan tercapai dengan efisien dan efektif. • Kajian sangat bermanfaat karena banyak informasi dan masukan terutama yang ter� kait dengan issue kesetaraan gender yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meni­ ngkatkan kemanfaatan dan makna PKH bagi keluarga. • Perempuan sebagai dalam konteks pening­ katan kualitas kaum perempuan sebagai manajer keuangan rumah tangga. Kendala/hambatan Belum diterbitkannya struktur baru Kemenko PMK sehingga koordinasi dan pelaksanaan ke­ giatan terhambat, mengingat nomenklatur ke­ giatan pada kedeputian VI dan eselon II juga berubah, sehingga masih ragu-ragu untuk meng­ gunakan anggaran yang ada (nomenklatur keg­ iatan lama), arahan secara tertulis belum ada.

LAPORAN TRIWULAN Tahun

f. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan bidang kesehatan dan hak-hak perempuan sesuai dengan Perpres no 25 tahun 2012 sebagai amanah pasal 42 UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi, telah menempatkan Menko Kesra/PM K sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Se­ bagai Ketua Gugus Tugas telah menerbitkan Permenko Kesra No.o1 tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Penegahan dan Penanganan Por­ nografi dan Permenko Kesra No o6 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Selain itu untuk meningkatkan kecakapan hidup perempuan dan peningkatan gizi anak di daerah binaan WFP sebagai amanah CPAP Pemri - WFP 20122015 keasdepan Kualitas Hidup Perempuan me­ nyiapkan bahan kebijakan terkait pelaksanaan program kerjasama Pemri-WFP 2012-2015. Un­ tuk sinergitas antar program dan kegiatan K/L juga perlu dilakukan koordinasi untuk keber­ hasilan secara nasio·n al. Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas perempuan terus dilakukan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara opti­ mal, sinergis serta terintegrasi. Peran koordina­ si dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan kualitas hidup perempuan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi guna menya­ makan persepsi dan membangun komitmen, meningkatkan kepedulian stake holder di pusat dan daerah dalam upaya mengefektifkan kebi­ jakan, program dan kegiatan peningkatan kuali­ tas hidup perempuan di bidang kesehatan dan hak-hak perempuan, kompetensi dan kecakap­ an hidup perempuan; meningkatkan pemaham­ an masyarakat tentang kebutuhan kesehatan reproduksi, meningkatkan wawasan dan penge­ tahuan serta menyatukan persepsi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan peran politiknya.

Hasil/capaian Rapat Persiapan Pembangunan dan Pember­ dayaan Perempuan untuk Pengisian Rumah . Pintar dalam mendukung program Sail Tomini 2015 di Kemenko PMK, 17 Februari 2015 Rapat dipimpin oleh Asdep Kualitas Hidup Perempuan, menyampaikan hasil rakor tingkat menteri mengenai Persiapan Sail Tomini Tahun 2015 dan sail Karimata 2016, yang intinya kepasti­ an tanggal, perlunya persiapan yang matang dan penekanan agar Sail mempunyai dampak positif bagi masyarakat dan keberlanjutannya. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menyediakan lahan yang sudah clean and clear untuk rumah pintar di 3 (tiga) lokasi, yaitu di : kecamatan Parigi Utara, Parigi {Toraranga) dan­ Tinombo dengan luasan masing-masing 2500 m2i. telah konsultasi dengan Kementerian PU-Pera menghasilkan beberapa butir penting: 1) Perlu diusulkan perubahan nama "Rumah Pin­ tar" agar lebih sesuai dengan era Pemerintahan Kabinet Kerja dengan spirit Nawacita. Anggaran di Kementerian PU-Pera meliputi tiga "rumah pintar" di tiga lokasi yang akan dibangun dalam rangka Sail Tomini 2015 dan diusulkan diberi no­ menklatur: Rumah Sentra lnformasi Nelayan; Rumah Sentra Pembinaan Sadar Berlalu Lintas dan Rumah Sentra lnformasi Budaya. 2) Peme­ rintah kabupaten berharap kiranya alokasi un­ tuk ketiga "rumah pintar" tersebut dapat dire­ visi untuk membangun satu saja rumah pintar yang lokasinya dekat dengan lokasi acara pun­ cak Sail Tomini 2015 yaitu di kecamatan Parigi Utara dan luas lahan nya dapat ditambah se­ suai dengan kebutuhan. Lokasi tersebut adalah lokasi wisata pantai sering menjadi ajang ber­ bagai kegiatan budaya, relatif mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya generasi muda. 3) Lahan disekitarnya yang (ruang terbuka hijau) dapat digunakan sebagai tempat percontohan berbagai kegiatan outdoor yang dapat diisi oleh berbagai kementerian/lembaga/institusi baik di tingkat pusat maupun daerah, misalnya untuk percontohan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kementerian Pertanian, Botanical Gar-

2015 1

33

34

,

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

den, Taman Lalu lintas,Tempat pemulihan bagi pencandu narkoba dan lain-lain. Pemerintah kabupaten telah memiliki rencana Site Plan (tata ruang) untuk pelaksanaan Sail Tomini, khususnya untuk acara puncak. meng­ harapkan Menko PMK dapat segera memutus­ kan nama yang lebih sesuai bagi "rumah pin­ tar" dan usulan nama adalah "Anjungan Desa Lestari" atau "Anjungan Mandiri Lestari".Agar seluruh kementerian/lembaga/institusi terkait dapat segera melakukan rapat koordinasi dan sekaligus melaksanakan tinjauan lapangan bersama-sama ke kabupaten Parigi Moutong bagi pelaksanaan Sail Tomini. Rapat koordinasi dan tinjauan lapangan diharapkan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2015, agar pembangu­ nan fisik dapat segera dilakukan mengingat proses adiminstrasiriya lama dan adanya event pilkada serentak 2015 yang juga akan memer­ lukan SDM, perhatian dan juga waktu untuk mempersiapkannya Penjelasan dari Kemenpera bahwa sudah ada slot anggaran untuk pembangunan "rumah pin­ tar" yang masuk dalam kategori Rumah Khusus. Jika sudah ada pembicaraan langsung antara Pemkab dengan pejabat Kementerian PU-Pera mengenai nama lain dari rumah pintar dan ren­ cana perubahan (agar dari tiga rumah pintar di tiga lokasi dapat dijadikan satu bangunan rumah pintar di satu lokasi), maka sebaiknya dari Ke­ menko PMK bisa segera menetapkan dan me­ layangkan surat ke Kementerian PU-Pera agar segera ditindak lanjuti, hal ini sangat penting agar proses tender dapat segera dimulai. Ke­ menterian PU-Pera akan melakukan tinjauan lapangan untuk mematangkan rencana pemba­ ngunan fisik dalam rangka Sail Tomini 2015 yang sudah ada anggarannya dalam DIPA tahun 2015. Rumah pintar sudah terakomodasikan dalam Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Non Formal. Pada masa pemerintahan yang lalu, pendirian dan pengisian rumah pintar selalu melibatkan S I KI B

(Solidaritas lsteri Kabinet Indonesia Bersatu). Dimasa pemerintahan sekarang (Kabinet Kerj�) maka SIKI B tidak lagi terlibat, dan dana untuk pengisian yang dahulunya tersedia dalam jum­ lah besar (sekitar 200 juta rupiah) sekarang sangat kecil (hanya untuk pengadaan barang­ barang tertentu saja). Terkait dengan usulan perubahan nama, Kemdikbud akan meng­ upayakan namun harus sesuai dengan nomen­ klatur yang disebutkan dalam Permendikbud dan nantinya harus memenuhi persyaratan ses­ uai nomenklatur tersebut. Misalnya jika rumah pintar akan dinamakan Balai Belajar Bersama, maka harus memenuhi persayaratan Balai Bela­ jar Bersama yang berbeda dengan persyaratan Rumah Pintar. Kemdikbud dapat berkontribusi dalam bentuk pemberian peralatan APE (Aiat Permainan Edukatif) untuk Pendidikan Anak Usia Dini bagi PAUD di kabupaten Parigi Mou­ tong yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan. Kendala/hambatan Penyerapan pada kegiatan ini sangat kecil, dikarenakan adanya revisi keuangan karena perubahan nomenklatur kegiatan dan belum adanya Deputi definitif dirasakan mengham­ bat pelaksanaan kegiatan, terutama kaitannya dengan jadwal yang berubah-ubah sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya, mengingat kegiatan koordinasi sebagian besar untuk membayar cost sharing pelaksanaan kerjasama Pemri U N WFP statusnya masih dibintang sebesar Rp.7.04g.ooo.ooo,-

g. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Kualitas Hidup Perempuan Kegiatan sosialisasi diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder atas kebijakan bidang kualitas hidup perempuan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memetakan berbagai permasalahan terkait kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang dilakukan K/L di

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

pusat maupun SKPD di daerah. Selain itu juga untuk mengetahui kendala yang ada dalam tataran implementasinya sehingga dapat segera diberikan solusi/jalan keluar atas permasalahan yang ada. Hasil/capaian Sidang ke-59 Commission on Status Of Woman (SOM-CSW) di New York, tanggal 8 - 15 Maret 2014

Sidang ini merupakan sidang tahunan yang ber­ anggotakan 45 negara anggota CSW yang terdiri dari 13 negara anggota dari Afrika, 11 negara dari Asia termasuk Indonesia, · 9 dari Am erika Latin dan Karibia, 8 dari Eropa Barat dan sekitarnya, serta 4 dari Eropa Timur. Tema sidang CSW ke 59 tahun 2015 ini adalah tinjauan Ulang Atas lmple­ mentasi Beijing Platform for Action (BpfA). Fokus pembahasan sidang kali ini adalah: 1) Reviu berbagai kemajuan, permasalahan, dan tantangan yang masih dihadapi dalam 2 (dua) dekade implementasi Beijing Declaration and Plattform for Action (BpfA); 2) Review ber­ bagai kerangka tindak lanjut dan inisisatif untuk percepatan implementasi BPfA dan outcome dari sesi khusus Majelis Umum PBB ke 23 ta­ hun 2ooo; 3) Upaya menempatkan tujuan ke­ sejahteraan gender dan pemberdayaan perem­ puan dalam agenda pembangunan pasca 2015. Pada sidang CSW ke 59 ini Menteri PP dan PA menyampaikan bahwa PUG telah menjadi salah satu kunci bagi upaya penciptaan pemba­ ngunan nasional di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJ M N 2015-2019. Berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia selama 20 tahun sebagai implementasi BPfA seperti peningkatan kuali­ tas hidup perempuan dan anak perempuan, pencapaian kesetaraan gender di bidang parti­ sipasi sekolah anak, peningkatan usia harapan hidup perempuan, serta terus berkembangnya partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan. Namun demikian

diakui pula adanya sejumlah tantangan antara lain bertambahnya angka kematian ibu, lajunya penyebaran HIV AIDS di kalangan perempuan, meningkatnya yang melapor tentang kekerasan terhadap perempuan, serta masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia berkomitmen untuk terus menguatkan mekanisme implementasi antara lain melalui penguatan lembaga nasional seperti Komnas Perempuan dan KPAI, harmoni­ sasi hukum, perencanaan penganggaran ber­ basis jender di semua institusi pemerintah, pe­ ningkatan kualitas pelayanan kesehatan terma­ suk kesehatan reproduksi, serta membangun ke­ sadaran dan komitmen semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bagi penca­ paian tujuan kesetaraan jender dan pemberdaya­ an perempuan. Di samping itu Menteri PPPA berkesempatan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Kesetaraan Jender dan Keluarga Korea Selatan, Menteri Perempuan dan Anak dan Pengentasan Kemiskinan Fiji, dan Direktur Eksekutif UN Women. Pada diskusi umum terdapat beberapa isu di­ seputar perkembangan yang dicapai negara anggota dalam kesetaraan gender dan pember­ dayaan perempuan yaitu: 1) Masih terdapat be­ berapa hambatan yang dihadapai bagi terwu­ judnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu kemiskinan dan permasalah­ an ekonomi yang menghambat pemenuhan hak dasar perempuan serta kesetaraan gender pada umumnya, 2) Minimnya investasi bagi ke­ setaraan gender dan pemberdayaan perem­ puan baik dari sisi penganggaran maupun sub­ stansi; 3) Representasi dan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan belum maksi­ mal; dan 4) lsu-isu emerging seperti perubahan iklim dan bencana alam yang memberi dampak negatif untuk pemberdayaan perempuan. Pada diskusi panel dibahas strategi yang dapat diterapkan guna mendukung percepatan pen­ capaian kesejahteraan gender dan pemberdaya­ an perempuan khususnya dalam menyongsong

1

35

36

I LAPORANTRIWULAN

Tahun 2015

agenda pembangunan pasca 2015. Pada diskusi panel ini delegasi Indonesia menyampaikan bahwa: 1) Indonesia telah melibatkan laki-laki diberbagai kegiatan atau program pencegah­ an kekerasan, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta sosialisasi pada masyarakat; isu gender telah diarusutamakan di seluruh un­ sur kepemerintahan dan dalam berbagai per­ aturan perundang-undangan yang bertujuan menghilangkan norma sosial dan stereotip yang buruk seperti undang-undang penghapu­ san kekerasan dalam rumah tangga; 2) Telah ada sistem penyusunan dan pengelolaan data de-ngan data terpilah gender yang cukup baik yang diperoleh secara rutin dan didukung ker­ jasama berbagai kementerian dan lembaga, LSM dan sektor swasta. Saat ini sedang dikem­ bangkan sistem untuk mengukur kemajuan SDGs dengan menggunakan 52 indikator ter­ kait gender serta finalisasi instrumen survey kekerasan terhadap perempuan yang dimulai pada tahun 2015. 1) Indonesia telah mengimplementasikan ber­ bagai kebijakan bagi perempuan kelompok marjinal yang mencakup perempuan miskin, perempuan pedesaan, dan perempuan kor­ ban kekerasan dan trafficking. 2) Pemerintah Indonesia menempatkan manu­ sia sebagai fokus perhatian dalam pemba­ ngunan berkelanjutan. Untuk itu pemba­ ngunan berbasis masyarakat yang inklusif menjadi kunci utama. Dalam hal ini indikator kesejahteraan gender dimasukkan ke dalam berbagai tujuan pembangunan. Sesi plena telah berhasil mengadopsi secara konsensus rencana resolusi "Future organiza­ tion and methode of work of the CSW". Rencana resolusi yang kedua "Situation of and Assistance to Palestinian Women" yang diajukan oleh Af­ rika Selatan atas nama G77 dan Tiongkok diad­ opsi melalui pemungutan suara dengan hasil 27 menyetujui (termasuk Indonesia), 2 menolak, dan 13 abstain. Setelah sesi penutupan CSW 59, Ketua Sidang

CSW 60 langsung membuka pertemuan per­ tama dari CSW 6o dengan agenda utama pene­ tapan anggota biro untuk periode 2016-2018. Keanggotaan Biro CSW 6o terdiri dari Mr. Amb. Antonio de Aguiar Patriota dengan para wakil ketua Ms. Fatma Az Zahraa (mewakili kelom­ pok Afrika) dan Ms. Sejia Durbuzavic (mewakili kelompok Eropa Timur). Sedangkan kelompok Asia Pasifik dan kelompok WEOG masih belum ditetapkan. Kendala/hambatan Adanya perubahan nomenklatur Kemenko Kes­ ra menjadi Kemenko PMK berakibat peruba­ han struktur organisasi dibawahnya, kegiatan yang bersifat strategis sesuai tupoksi belum dapat dilaksanakan karena menunggu struk­ tur baru disahkan. Selain itu juga karena belum ada deputi yang definitif maka kegiatan tidak ada yang memberikan arahan yang jelas. Ang­ garan baru (nomenklatur kegiatan lama) baru dapat digunakan bulan februari 2015 dan masih melalui 1 (satu) pintu di bagian keuangan, se­ hingga jumlah dana yang dapat digunakan ter­ batas. Pengurusan visa ke New York mengalami kendala karena petugas (SDM ) kurang mampu berkoordinasi dengan K/L teknis terkait. 2. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak a. Penyusunan Program dan Kegiatan Ke­ bijakan Peningkatan Keluarga dan Kese­ jahteraan Anak Program dan kegiatan sebelumnya mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER­ MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Ke­ sejahteraan Rakyat, menyatakan bahwa Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan anak harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyusunan serta pelaksa­ naan kebijakan di bidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan anak. Namun berdasarkan usulan nomenklatur yang baru terjadi peruba-

LAPORANTRIWULAN 2015 1 37 Tahun

han mendasar terkait organisasi dan tata kerja dalam Kemenko PMK. Struktur organisasi yang baru sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi maka perlu dilakukan penyusunan program dan kegiatan yang sejalan dengan nawa cita Presiden agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun mendatang tidak menyim­ pang dari prioritas dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2016, serta identifikasi isu dan kegiatan yang akan mendapatkan highlight dalam tahun 2016. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevalusi kegiatan yang telah berjalan, memantau peren­ canaan kegiatan pada tahun berjalan, dan me­ nyusun perencanaan program kegiatan pada tahun 2016 serta mengidentifikasi isu terkait dengan peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan anak. Namun berdasarkan usul­ an struktur organisasi yang baru nomenklatur asdep berubah menjadi Koordinasi Kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sehing­ ga perlu dilakukan perubahan terhadap sasaran dan program kegiatan di tahun 2016. Selain itu adanya kebijakan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas maka perlu dilakukan realokasi terhadap kegiatan lainnya. Hasil/capaian Pada tahap ini keluaran atau output yang di­ hasilkan adalah dokumen Revisi RAB dan RKA­ KL tentang Realokasi Anggaran perjalanan dinas. Dokumen dimaksud telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan KLN untuk di­ proses lebih lanjut. Kendala/hambatan Pemberitahuan agar dilakukan realokasi per­ jalanan dinas disampaikan pada tanggal 5 Fe­ bruari 2015 (pagi hari) dan sore harinya harus sudah diserahkan perubahannya kepada Biro

Perencanaan dan KLN karena akan diproses lebih lanjut dan segera diserahkan kepada Ke­ menterian Keuangan. Terbatasnya waktu men­ jadi kendala untuk menghimpun data dukung yang lebih representatif. b. Jdentifikasi/inventarisasi terkait Kebijakan Keluarga dan Kesejahteraan Anak Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengem­ bangkan diri dan keluarganya untuk hidup har­ monis dalam meningkatkan kesejahteraan ke­ bahagiaan lahir dan batin (UU Nomor 52/2009). Sedangkan Kesejahteraan Anak menu rut UU No­ mar 4 tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan nasional perlu ada upaya pening­ katan kualitas Sumber Daya Manusia (RPJMN 2009 - 2014) diantaranya dengan melakukan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan ke-luarga. Pada Pasal 47 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Kebijakan pembangunan keluarga me­ lalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan dengan cara peningkatan kuali­ tas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak. Pemerintah sangat menaruh perhatian pada

38 , LAPORANTRIWULANTahun2015 upaya pembangunan keluarga melalui dukung­ an berbagai kebijakan dan peraturan perundan­ gan yang telah ditetapkan. Terbukti dengan banyak program pemberdayaan yang menya­ sar pada keluarga seperti Program Keluarga Harapan, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, Generasi Berencana, Kelompok Usaha Bersama Ekonomin (KU BE), dan lain-lain yang telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Meski demikian, implementasi program-pro­ gram nya tersebut belumlah optimal karena be­ lum didukung oleh sumber daya manusia, ang­ garan, sarana dan prasarana serta sistem yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan masih banyak bermunculan permasalahan ter­ kait ketahanan dan kesejahteraan keluarga, di antaranya tingkat kemiskinan masih tinggi yaitu 10,96 persen atau sekitar 27,7 juta jiwa, ang­ ka perceraian tinggi (lebih dari 10 persen dari peristiwa pernikahan setiap tahun), masih ban­ yak keluarga yang belum memiliki rumah (13,6 juta atau sekitar 22 persen), sementara keluar­ ga atau rumah tangga yang sulit akses air bersih sebanyak 57,2 persen, dan keluarga atau rumah tangga yang sulit akses sanitasi dasar sebanyak 44,4 persen, serta masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan untuk mengakses pendi­ dikan dan mengakses layanan kesehatan, juga masih banyak keluarga yang tinggal di daerah rawan pangan dan bencana dan di daerah ter­ tinggal serta daerah perbatasan. Dengan semakin disadari pentingnya pemba­ ngunan keluarga, baik untuk ketahanan maupun kesejahteraannya, maka upaya pembangunan keluarga yang sudah ada perlu ditingkatkan dan diintegrasikan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi atau inventarisasi data dan permasalahan terkait kebijakan pembangun­ an keluarga agar mendapatkan gambaran nya­ ta kendalanya di lapangan sehingga dapat di­ upayakan tindak lanjut problem solving.

Hasil/capaian

Keluaran kegiatan ini adalah berupa rekomen­ dasi peta program/kegiatan pembangunan keluarga K/L yang dapat disinergikan agar pro­ gram/kegiatan tersebut berjalan lebih optimal. Kendala/hambatan

Masih rendahnya komitmen masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembangunan keluarga. Selain itu adanya ego sektor dari K/L terhadap program/ kegiatan masing-masing sehingga belum opti­ mal dalam pelaksanaan secara holistik-integratif. c. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi ke­

bijakan kebijakan keluarga dan kesejah­ teraan anak Hasil/capaian sosialisasi, monitoring dan Eva­ luasi Kebijakan Keluarga dan Kesejahteraan Anak pada tanggal 27-28 Januari 2015

Kegiatan yang dilaksanakan dengan turun lang­ sung ke daerah untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah pusat telah diimple­ mentasikan di daerah. Beberapa sekolah yang dijadikan sampling telah melaksanakan pro­ gram dan kebijakan pemerintah namun ada pula yang masih belum mengimplementasikan karena kurangnya pemahaman akan program dimaksud. Kendala/hambatan

Masih kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah terkait keluar­ ga dan kesejahteraan anak sehingga mengala­ mi hambatan dalam implementasi, yang antara lain disebabkan pengetahuan yang kurang me­ madai akan kebijakan pemerintah terkait ke­ luarga dan kesejahteraan anak akibat kurang­ nya sosialisasi.

LAPORANTRIWULANTahun2015 1 39 3· Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempa­ tan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga a. ldentifikasi /lnventarisasi Data/Permasala­ han/Analisis terkait Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekono­ mi Keluarga Hasil/capaian Dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai dari kegiatan identifikasi data, terkait kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebanyak 8 (delapan) kali dalam triwulan I adalah menghasilkan kesepakatan untuk jumlah target pemulangan WN 10/TKI B tahun 2015 sebanyak 50.000 orang dan penyusun­ an Road Map Pemulangan dan Pemberdayaan WN IO/TKIB/PMB sebagai acuan bagi Kemen­ terian/Lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pemulangan dan pemberdayaan WN IO/TKIB/ PMB dari luar negeri. Dan Road Map tersebut di­ harapkan selesai pada bulan April 2015. Hasil Rakor, 7 Januari 2015: 1) Perkiraan jumlah WNIO di luar negeri seba­ nyak 1.870.148 orang dan tersebar di seluruh dunia, sedangkan yang paling banyak be­ rada di Malaysia (1.250.000 orang/66,83%) dan Arab Saudi (588.075 orang/31,44%), se­ hingga dua negara ini menjadi fokus utama pemulangan WN IO/TKIB tahun 2015. 2) Pemulangan WNIO/TKIB dari Malaysia su­ dah secara rutin/reguler dilakukan melalui 2 (dua) wilayah yaitu Semenanjung yang dipusatkan di Pasir Gudang Johor Bahru melalui entry point Tanjung Pinang Propin­ si Kepri, dan wilayah Sabah dan Serawak yang melalui entry point Entikong, Propinsi Kalimantan Barat dan Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dengan biaya Pemerintah Malaysia. 3) Pemulangan dari Bandara Soetta menuju daerah a sal difasilitasi oleh BNP2TKI, sedang­ kan pemulangan dari Tanjung Pinang ke daerah asal difasilitasi oleh Kemsos.

4) Perlu dipikirkan upaya pemberdayaan pasca pemulangan WNIO/TKIB, namun demikian perlu mempertimbangkan penduduk se­ tempat yang masih menganggur, hal ini un­ tuk menghindari terjadinya kecemburuan. 5) Upaya pemberdayaan WNIO/TKIB perlu dikoordinasikan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, selama ini pemberdayaannya sudah dilakukan oleh instansi teknis terkait seperti BNP2TKI, Ke­ mentan, Kemensos, Kernen KKP, Kernen PPPA, dan instansi terkait lainnya. 6) Upaya pencegahan penempatan TKI non prosedural juga telah dilakukan oleh Ditjen lmigrasi, Kemkumham yang bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri terkait dengan data online KTP elektronik. 7) Perlu segera disusun "Grand Design" untuk penanganan WNIO/TKIB. Hasil rakor 13 Januari 2015: 1) Program pemanggilan WN IO/TKIB meru­ pakan bagian dari program Gotong Royong Membangun Bangsa. Target pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKBI harus se­ jalan dengan anggaran dari masing-masing K/L. Untuk itu K/L terkait segera membuat masterplan atau SOP program gotong ro­ yong membangun bangsa. 2) Fokus rakor adalah pada pemulangan WN IO/TKIB dengan target peningkatan pemulangan WNIO/TKI B sampai ke daerah asal dan pemberdayaan WN IO/TKI B agar tidak kembali menjadi WN 10/TKI B. 3) Terkait pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB, masing-masing K/L sudah me­ ngetahui tugas dan fungsinya. Hasil rakor 29 Januari 2015: 1) Disepakati bahwa alokasi jumlah pemu­ langan TKIB/WN IO tahun 2015 sebanyak 50.000 orang dengan perincian pemulang­ an dari Semenanjung Malaysia difasilitasi oleh Kementerian Sosial dengan jumlah 35.000 TKIB dan pemulangan dari Negara

40

I LAPORANTRIWULANTahun2015 Non Malaysia difasilitasi oleh BN P2TKI se­ jumlah 15.000 WNIO. 2) Tentang pemberdayaan WNIO(fKI B perlu dibahas tersendiri dengan mengikutser­ takan seluruh K/L terkait yang fokus pada identifikasi potensi masing-masing K/L, strategi, pola, mekanisme pemberdayaan. Hasil rakor 27 Februari 2015: 1) Perlu penegasan kembali mengenai pem­ bagian untuk jumlah pemulangan WNIO/ TKIB tahun 2015 yang dilakukan oleh ma­ sing-masing K/L dalam hal ini oleh Kemsos dan BN P2TKI, karena pada rapat di Kemen­ keu pada tanggal 2 Februari 2015, BN P2TKI mengusulkan anggaran pemulangan TKIB/ WNIO secara keseluruhan. 2) Draft permenko tentang pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan WNIO/ TKIB, atas kesepakatan Rapat tanggal 2 Feb­ ruari 201 5 sudah diajukan kepada Bagian PUU dan Ortala, Biro lnformasi dan Persi­ dangan, Kemenko PMK. 3) Sesuai Perpres 45 Tahun 2013, tidak menye­ butkan untuk dibuat pedoman pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan WNIO TKIB. Disarankan untuk pembuatan altematif matriks yang berisi hal-hal yang harus dilaku­ kan K/L dalam pemulangan dan pemberdaya­ an WNIO/TKIB menjadi Master Plan Oika jang­ ka waktu lebih dari 1 tahun)/Road Map Oika jangka waktu pelaksanaan 1 tahun) yang legal sebagai pedoman kerja dan diusulkan kepada Menko PMK. Bentuk hukum dari Road Map/ Master Plan dapat berupa Peraturan Presiden. Hasil rakor tanggal 5 dan 12 Maret 2015: 1) Disepakati target pemulangan dan pember­ dayaan WNIO(fKIB/PM B tahun 2015 seba­ nyak 50.000 orang dan tahun-tahun berikut­ nya sebanyak 1 00.000 orang. 2) Alokasi dana untuk pemulangan sudah tersedia di BNP2TKI dan Kemsos untuk 85.000 orang dengan perincian di BN P2TKI sebanyak 3.000 orang dari APBN dan 32.000

orang rencana APBNP 2015, di Kemsos se­ banyak 15.000 orang dari APBN dan 35.000 orang rencana APB N P 2015. 3) Perlu dibangun sistem pendataan yang ter­ padu dan terintegrasi antar K/L dan daerah sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pelaksanaan pemulangan dan pember­ dayaan WNIO/TKIB/PMB. 4) Disepakati masing-masing K/L mengisi ma­ triks program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun, untuk dikompilasi dan dijadi­ kan dasar penyusunan Road Map (terlampir). 5) Disepakati dibentuk tim kecil untuk menyu­ sun Road Map Pemulangan dan Pemberdaya­ an WNIO(fKIB/PMB. Tim kecil terdiri dari un­ sur Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan BNP2T­ KI. Tim kecil akan membahas dan menulis substansi Road Map. Hasil rakor 20 Maret 2015: 1) Disepakati outline Road Map pemulangan dan Pemberdayaan WNIO(fKIB/PMB, se­ bagai berikut: a. Pendahuluan berisi: Latar Be­ lakang, Tugas dan Sasaran, Ruang Lingkup, Landasan Hukum dan Batasan Pengertian 2) Pendataan WN I B meliputi: Pendataan di Embarkasi dan Pendataan di Debarkasi 3) Rencana Pemulangan dan Pemberdayaan TKI B, meliputi: Rencana Pemulangan WNIB selama 5 (Lima) tahun 2014-2019 Rencana Pemberdayaan WN I B selama 5 (Lima) tahun 2014-2019 4) Koordinasi Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB: Koordinasi Tingkat Pusat Koordinasi Tingkat Daerah Koordinasi Antar Pusat dan Daerah Pembagian Tugas K/L 5) Pelaksanaan Pemulangan dan Pemberdaya­ an WNIB; Pemulangan, Pemberdayaan, Sangsi dan Penindakan 6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, meli­ puti; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

LAPORAN TRIWULAN Tahun

7) Penutup 8) Lampiran 4· Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perem­ puan dan Anak a. Rapat Penyusunan RAN PTPPO Sub Gugus Tugas Rehalibitasi Kesehatan, 22 Januari 2015 Tujuan penyusunan RAN PTPPO ini adalah Memberikan pelayanan kesehatan bagi korban TPPO termasuk kekerasan terhadap perem­ puan dan anak sesuai pedoman penanganan korban KtP/A dan TPPO. Target/output yang diharapkan adalah 1') Tersedianya pelayanan ke-sehatan bagi korban TPPO termasuk ke­ kerasan terhadap perempuan dan anak; dan 2) Terlaksananya mekanisme rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit (PKT/PPT) serta kerjasama jejaring lintas sektor terkait penanganan TPPO termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendala/hambatan 1) Masih ada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO belum mendapat pelayanan kesehatan. 2) Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO. 3) Kurangnya pemahaman SDM Kesehatan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO. 4) Belum semua rumah sakit di provinsi dan ka­ bupaten/kota memiliki Pusat pelayanan ter­ padu/Pusat Kesehatan Terpadu (PPT/PKT). 5) Masih banyak korban kekerasan terhadap perempuan dana anak termasuk belum me­ miliki jaminan kesehatan. 6) Kurangnya sosialisasi tentang manfaat me­ miliki kartu Jaminan Kesehatan dalam peme­ liharaan kesehatan bagi masyarakat terma­ suk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.

b. Rapat Penyusunan RAN PTPPO Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak, 5 Februari 2015 Tujuannya adalah mencegah terjadinya segala . bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO. Target/output 1) Terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dalam upaya pencegahan TPPO. 2) Menurunnya jumlah kasus TPPO. 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah praktek TPPO. 4) Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam upaya pencegahan TPPO. 5) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO. Kendala/hambatan 1) Belum efektifnya sosialisasi pencegahan TPPO. 2) Kebijakan Nasional/peraturan perundang­ undangan belum tersosialisasikan secara luas ke Kabupaten atau kota, karena masih sampai level Provinsi. 3) Belumoptimalnya peran serta pemerintah daerah dalam pemberantasan TPPO. 4) Masih kurangnya evaluasi terhadap kelem­ bagaan Gugus Tugas di Daerah (perlu di­ lakukan monitoring dan evaluasi). 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang TPPO. c. Rapat Persiapan Evaluasi GN AKSA, 11 Ma-

ret 2015 Rapat dimaksudkan untuk menghimpun hasil pelaksanaan GN-AKSA dari kementerian dan lembaga sejak dikeluarkannya lnpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang GN AKSA sebagai bahan laporan kepada Presiden. Beberapa daerah yang diindikasikan sebagai daerah rawan kekerasan seksual terhadap anak sesuai Data Kepolisian Rl adalah Bali, NTB, Sa­ tam, Jawa Timur dan Jawa Barat.

2015 1

41

42 1 LAPORANTRIWULANTahun2015 Kendala/hambatan Anggaran baru dapat digunakan pada bulan Februari 2015 dan masih melalui satu pintu di bagian keuangan, sehingga jumlah yang dapat digunakan terbatas. Selain itu belum ada deputi definitif sehingga kegiatan strategis se­ suai tupoksi belum dapat dilaksanakan karena menunggu struktur organisasi yang baru.

gota AHG mendukung pembentukan Ke­ lompok Kerja untuk menanggulangi gang­ guan Penyelundupan Manusia dan Jaringan Perdagangan Manusia Networks di bawah kerangka kerjasama Bali Process. Pemerin­ tah New Zeland dan Srilanka akan menjadi co-chair Working Group (WG) untuk jangka dua tahun pertama (2015-2016).

d. ldentifikasi/lnventarisasi Kebijakan Perlind­ ungan Perempuan dan Anak 1. Lokakarya Penguatan Penegakan Hukum­ dalam Rangka Pencegahan Pekerja Anak, 3 Februari 2015 Lokakarya penguatan penegakan hukum dalam rangka pencegahan pekerja anak oleh I LO dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mempercepat penghapusan pekerja anak melalui identifi­ kasi dan mengatasi kesenjangan hukum dan peraturan di bidang pekerja anak dan kerja paksa, serta penguatan atas pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan me­ kanisme yang ada. 2. Rapat koordinasi dalam rangka membahas RAN Perlindungan Anak, 10 Februari 2015 Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyu­ sun konsep awal RAN Perlindungan Anak sebagai panduan dalam melaksanakan per­ lindungan anak bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik pada tatar­ an nasional, provinsi, maupun Kabupaten/ Kota. 3· Pembahasan Jointday of Action dengan Selandia Baru selaku Chairman Bali Proses Periode 2015-2016, di Jakarta, 23 Februari 2015 Dimaksudkan untuk membentuk Kelompok kerja pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia jaringan dan usulan Joint Day Action. Sebagai perte­ muan kedelapan Bali Process Ad Hoc Group (AHG) Senior Meeting (SOM) pada tanggal 6 Agustus di Canberra, negara-negara ang-

Kelompok kerja menyediakan sebuah forum untuk anggota Bali Process yang tertarik terlibat dalam aspek keamanan nasional, penegakan hukum, dan kontrol perbatasan untuk berbagi informasi dan praktik ter­ baik dalam rangka untuk mengatasi dan membongkar kejahatan transnasional pe­ nyelundupan orang dan jaringan perdaga­ ngan orang. Roundtable awal "migrasi dan Kejahatan transnasional" telah diadakan pada tang­ gal 24 September 2014 di Bangkok, Thai­ land untuk mengembangkan rencana kerja ke depan untuk kelompok kerja. Diskusi ini merekomendasikan bahwa kelompok kerja harus FOKUS pada: Pendekatan mulai dari sindikat, hirarki, modus operandi, network keuangan dan metodologi yang digunakan oleh jaringan penyelundupan dan perdagangan orang. Tanggapan operasional untuk tren masa de­ pan termasuk mengidentifikasi faktor pen­ dorong dan penarik yang dapat mempenga­ ruhi wilayah tersebut. Kesempatan untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dalam memerangi penyelun­ dupan manusia dan perdagangan orang namun tetap memperhatikan batas ke­ daulatan masing-masing negara dan un­ dang-undang setempat. Berbagi pengalaman praktis dan efektif, tips, alat, dan informasi dalam meningkat­ kan kapasitas (capacity building) dan pen­ ingkatan kesadaran. Mengetahui cara-cara penanganan dalam forum regional untuk memastikan adanya

1)

2)

3)

4)

5)

LAPORANTRIWULAN 2015 1 43 Tahun

hasil yang saling melengkapi atau ada inisi­ atif lain. 6) Mekanisme yang mendukung pertukaran informasi regional. Kegiatan ini harus didukung melalui lati­ han ditingkatllevel atas, diskusi panel, stu­ di kasus, dan berbagai skenario kegiatan difokuskan pada peningkatan tindakan untuk memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Fokus Joint . Day Actionakan ditentukan oleh prioritas dan kemampuan negara-negara ang­ gota AHG. Namun, sejumlah pendekatan yang berbeda bisa dilakukan: • Penyelidikan melalui pemeriksaan intensif di bandara untuk mencegah jaringan krimi­ nal dalam penyediaan dokumen palsu un­ tuk para imigrantslpendatang. Interpol bisa membantu dengan identifikasi cepat orang yang dicari (wanted person) dan dokumen perjalanan dicuri. • Penyelidikan melalui pemeriksaan intensif di pusat transit (misalnya tempat perlint­ asanllintas perbatasan, stasiun kereta api, pelabuhan, ets) yang diperkirakan dapat digunakan oleh pelaku perdagangan orang baik secara pribadi dan I atau jaringan peny­ elundupan manusia. • lnvestigasi melalui peningkatan pengaman­ anlpolici dan I atau cek dokumen imigrasi di tempat kerja (misalnya pabrik, restorant, tempat hiburan seperti pelacuran, dll) atau pengusaha yang diduga perdagangan orang. • Penyelidikan menargetkan jaringan keja­ hatan terorganisir spesifik yang beroperasi di wilayah anggota2 kerjasama Bali Process. Untuk mengimplementasikan inisiatif, co­ chairakan mencari minat dan partisipasi dari negara-negara anggota AHG (misalnya. melalui tatap muka pertemuan, email dan telepon). lni dilakukan untuk mengantisi­ pasi berbagai kendala dan agar usulan ini memiliki kesempatan lebih besar agar suk-

ses dimana dilakukan oleh kelompok kecil negara anggota AHG (misalnya 4-6 negara anggota AHG), setidaknya awal. Dengan keberhasilan ini diharapkan semua negara anggota AHG akan berpartisipasi. 4·

Hasil Presentasi Awal mengenai Kesiapan Pemerintah dalam lmplementasi SPPA dalam perspektif HAM, 24 Februari 2015 lmplementasi UU SPPA harus memperha­ tikan UU HAM dimana UU ini memberi­ kan perlindungan khususllebih kepada kelompok masyarakat rentan antara lain anak-anak. Oleh karena itu penyelesaian kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH) sedapat mungkin menggunakan me­ kanisme diversi dimana pidana terhadap anak tidak sampai pada pemenjaraan anak, tetapi ditempatkan di Lembaga Penyeleng­ gara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lem­ baga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

5· Seminar Nasional Penanggulangan Mari­

tim Transnasional Organized Crime menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritime Du­ nia, 2 Maret 2015 Seminar nasional penanggulangan mari­ tim transnasional organized crime menuju visi Indonesia sebagai poros maritim dunia (Kemlu). Pencegahan dan penanggulangan penggunaan laut sebagai : a) sarana penye­ lundupan manusia dan perdagangan orang; sarana penyelundupan narkoba dan; sarana perompakan di I aut. b) obyek illegal, unre­ ported, unregulated fishing; illegal waste dumping dan, illegal poaching. 6. Pembahasan Jndikator dan Juknis Jndikator KabupateniKota Layak Anak, 10 Maret 2015 lndikator Kota Layak Anak (KLA) merupak­ an variable untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah dalam mewujudkan KLA. Agar mem­ beri petunjuk secara rind tentang pelaksa-

441 LAPORANTRIWULANTahun2015 naan indikator KLA perlu disusun draft juk­ nis indicator KLA. Penyusunan RAN PTPPO Sub GT Pengem­ bangan Norma Hukum dan Penegakan Hu­ kum, 13 Maret 2015 Tujuan diterapkannya Undang-Undang No­ mor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penanganan kasus TPPO dan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Target/output 1) Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum tentang substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 2) Meningkatnya jumlah aparat penegak hu­ kum yang terlatih dalam penanganan kasus TPPO dan paham akan hak-hak saksi dan/ atau korban TPPO 3) Adanya spesialisasi bagi aparat penegak hu­ kum yang secara khusus menangani kasus TPPO 4) Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme rujukan nasi­ onal penanganan kasus TPPO 5) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam penangan­ an kasus TPPO 6) Teralokasikannya anggaran yang memadai dalam penanganan kasus-kasus TPPO 7) Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan antara aparat penegak hu­ kum dengan lembaga terkait lainnya 8) Terpenuhinya hak restitusi korban dalam ka­ sus TPPO 9) Meningkatnya peran Lembaga Perlindu­ ngan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam pena­ nganan kasus hukum TPPO 10) Adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan restitusi bagi aparat penegak hukum 11) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan korban dalam melaporkan kasus-kasus TPPO kepada aparat penegak hukum. ].

Kendala/hambatan 1) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 2) Terbatasnya jumlah aparat penegak hu­ kum yang terlatih dalam penanganan kasus TPPO. 3) Tingginya mutasi aparat penegak hukum yang sudah terlatih dalam penanganan ka­ sus TPPO. 4) Dalam penanganan kasus TPPO, belum semua aparat penegak hukum memahami hak-hak saksi dan/atau korban. 5) Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme rujukan penanganan korban TPPO antara aparat penegak hukum dengan lembaga layanan dan/atau K/L lainnya. 6) Belum memadainya sarana dan prasarana UPPA di polda dan polres. 7) Terbatasnya anggaran dan/atau tidak ad­ anya anggaran khusus dalam penanganan kasus-kasus TPPO. 8) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). 9) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lembaga terkait lainnya, seperti Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), BN P2TKI, Kemenlu, Kemensos dan lembaga layanan lainnya dalam perlindungan korban TPPO. 10) Belum optimalnya peran Lembaga Per­ lindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus TPPO, sejak penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait de­ ngan permohonan restitusi dan perlindung­ an saksi dan/atau korban TPPO. 11) Belum optimalnya penerapan restitusi dalam penanganan kasus TPPO, dimulai sejak pe­ nyidikan, penuntutan, dan persidangan. 12) Belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam mendorong partisipasi ma­ syarakat termasuk korban untuk melapor-

LAPORAN TRIWULAN 2015 1 Tahun

kan kasus-kasus TPPO kepada aparat pe­ negak hukum. 8. Laporan best practice dalam penanggula­ ngan TPPO di 5 wilayah program (KPPA) Fokus laporan ini pada penegakan hukum kepada para pelaku; memberdayakan kor­ ban untuk mengikuti proses penegakan hukum dan; meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memperkuat penegakan hukum pemberantasan tindak pidana per­ dagangan orang. Kendala/hambatan Anggaran baru dapat digunakan pada bulan februari 2015 dan masih melalui satu pintu di bagian keuangan, sehingga jumlah yang dapat digunakan terbatas. Selain itu belum ada deputi definitif sehingga kegiatan strategis sesuai tupoksi belum dapat dilaksanakan karena menunggu struktur organisasi yang baru

I

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan

a. Koordinasi Bidang Urusan Pengarasuta­ maan Kebija kan dan Anggaran Hasil/capaian Pada tahun 2015 bidang urusan pengarasuta­ maan kebijakan dan anggaran telah melakukan berbagai kegiatan. Adapun pelaksanaan ke­ giatannya adalah sebagai berikut: Rapat dengan K/L terkait dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengarasuta­ maan kebijakan penanggulangan kemiski­ nan di Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian keuangan; Rapat Persiapan dan Rapat Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengarasuta­ maan Kebijakan di Ruang Rapat kemenko PMK; Kunjungan dalam rangka sosialisasi, moni­ toring dan evaluasi koordinasi dan sinkro­ nisasi pengarasutamaan kebijakan penang-

gulangan kemiskinan di daerah Bogor dan Bandung; Sosialisasi, monitoring dan evaluasi koordi­ nasi dan sinkronisasi pengarusutamaan ang­ garan penanggulangan kemiskinan dengan kunjungan ke daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ke­ serasian kebijakan penanggulangan kemiski­ nan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan pendekatan sektoral dan regional bagi seluruh pihak terkait, baik di pusat maupun di daerah, mengetahui arah kebijakan masing-masing wilayah dalam penanggulangan kemiskinan ser­ ta mengetahui cara/mekanisme penyusunan ke­ bijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah, mengkoordinasikan dan mensinkronisa­ sikan pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan melalui intergrasi program, dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang terarah dan terawasi sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif dan terwujudnya komit­ men dalam pengarasutamaan anggaran yang pro poor yang tersebar di berbagai sektor baik melalui kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Hasil dari kegiatan telah ditetapkannya tanggal dan waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi. Kendala/hambatan Namun dalam menjalankan kegiatan tersebut, beberapa kendala ditemukan: Lemahnya koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan kare­ na ego sektoral; Perlu dipikirkan kebijakan ke depan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa; Perlu dipikirkan aset dan proses penga­ akhiran dan peraalihan PNPM Mandiri; masih banyak anggaran-anggaran, pro­ gram-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang belum terintegrasi ke dalam PNPM Mandiri.

45

46

I LAPORANTRIWULAN

Tahun 201 5

b. Koordinasi Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mere­ view, bussines plan, kesemua itu agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan koordinasi adalah sebagai berikut: • Koordinasi Kebijakan Program Penanggu­ langan Kemiskinan Berbasis Pemberdaya­ an (PKPM) di Wilayah Pedesaan Kegiatan yang dilakukan mencakup perte­ muan-pertemuan pembahasan dan diskusi kelompok (FGC) dengan melakukan review kegiatan yang telah dilakukan, menyusun model atau pedoman kebijakan, mengim­ plementasikannya dengan membangun komitmen bersama dengan daerah, asis­ tensi teknis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen dengan daerah, me­ nyusun rekomendasi terkait ujicoba model yang dilaksanakan di daerah untuk menjadi acuan bagi kebijakan yang dikembangkan pada tahun berikutnya. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, Ka­ limantan Timur, dan Papua Barat dengan meli­ batkan beberapa Kementerian teknis pengelola PN PM Mandiri, antara lain Kementerian Keuang­ an, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangun­ an Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTI) bersama dengan jajaran SKPD di lingkup provin­ si, dengan mengundang unsur Bappeda, BPM D, konsultan pendamping PNPM kabupaten/kota di provinsi-provinsi tersebut, Camat, Kepala Desa, serta masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat model yang telah ada dan menjadi contoh pelaksanaan pengimplementasian Undang­ Undang Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi ditingkat daerah. Serta un­ tuk mengintegrasikan program Kementerian/

Lembaga terkait pembangunan pedesaan dan kawasan perdesaan, sehingga dapat tersusun kebijakan atau pedoman sebagai rujukan bagi Kementerian/Lembaga. Kendala yang dihadapi, masih berprosesnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangun­ an Manusia dan Kebudayaan beserta Kemen­ terian/ Lembaga terkait sehingga proses pelak­ sanaan kegiatan masih terbatas menunggu perubahan SOTK oleh Kemenpan RB. Pada tahun ini akan dilakukan pengalihan P N PM dan pengawalan implementasi Undang­ Undang Desa hingga tingkat daerah agar memi­ liki pemahaman dan koordinasi yang baik. Koordinasi Kebijakan Program Penanggu­ langan Kemiskinan Berbasis Pemberdaya­ an (PKPM) diwilayah Perkotaan Dengan adanya UU Desa, maka akan terjadi pe­ rubahan pengelolaan desa di perkotaan, yakni akan mendapat perlakuan sebagai desa, sesuai UU Desa. Maka menjadi masalah adalah kelurah­ an, apakah akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan desa, seperti mendapatkan Dana Desa. Saat ini tengah disiapkan perubahan U U Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, dian­ taranya untuk mengakomodasi hal tersebut. Berbagai persoalan kemungkinan akan muncul, sehingga perlu dipersiapan kebijakan penang­ gulangan kemiskinan dan pemberdayaan ma­ syarakat perkotaan secara khusus. •

Masalah masalah terkait diantaranya adalah permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, bantaran sungai dan rei kereta api, kawasan industri, kawasan pasar, kawasan perdagang­ an. Yang tidak kalah penting untuk diperhati­ kan adalah kawasan kota tua sebagai destinasi pariwisata. Kawasan tersebut nampaknya perlu penanganan secara khusus. Hal ini diperlukan untuk keberlanjutan kawasan tersebut.

LAPORANTRIWULAN 2015 1 Tahun

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Ma­ lul
GIAHS di Indonesia. Kegiatan GIAHS ini adalah pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk bidang yang terkait dengan warisan di hi­ dang sistem pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam kerangka pengembangan ketahanan pangan.

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial Budaya pada Masyarakat dalam Pelestari­ an Pusaka Lingkup ASEAN+3 Suatu upaya pelestarian dan pengembangan pusaka alam, budaya dan saujana untuk pem­ berdayaan masyarakat mandiri, peningkatan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan so­ sial budaya yang dikemas dengan kegiatan pelestarian Pusaka. Upaya pelibatan berbagai pihak, termasuk berbagai komunitas dalam upaya menguatkan pelaksanaan PN PM Man­ diri, khususnya yang berkenaan dengan ke­ sejahteraan masyarakat dan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui PNPM Pusaka yang ter­ diri dari upaya pelestarian dan pengembangan pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan tak ragawi serta pusaka saujana.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan sharing pendanaan dari pihak GIAHS dan FAO untuk daerah percontohan, bekerjasama dengan per­ guruan tinggi dari 5 provinsi. Percontohan akan dilakukan untuk mengembangkan model pele­ starian pusaka di bidang pertanian yang sudah dirintis sebelumnya, yaitu di provinsi Lampung, Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan dan Kali­ mantan Timur. Untuk kegiatan koordinasi dalam bentuk rapat akan dilaksanakan di provinsi Su­ matera Barat. Dua lokasi yang akan dikembang­ kan secara nasional adalah provinsi Jawa Barat dengan beras singkong di desa Cirendeu dan provinsi Bali dengan Subak. Untuk itu telah di­ lakukan rapat persiapan tentang potensi Wari­ san Pertanian menjadi N IAHS, rapat pedoman umum N IAHS, dan perjalanan Dinas ke Bogor.

•

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan mengun­ dang delegasi dari Negara anggota ASEAN+3 untuk memperkenalkan kegiatan ini sekaligus untuk mengangkat kegiatan dalam lingkup re­ gional di ASEAN. Forum ini akan dihadiri oleh para pejabat setingkat dengan Senior Official Meeting (SOM) di Jogjakarta. Persiapan maupun pelaksanaan kegiatan akan dilakukan mulai bulan April 2015. Koordinasi Kebijakan Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemberdaya­ an Masyarakat Pengelolaan sumber daya alam melalui pem­ berdayaan masyarakat menyepakati kerjasama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) melalui kegiatan Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS), maka dari itu akan di­ laksanakan kerjasama untuk menggali potensi •

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembang­ kan warisan sistem pertanian tingkat nasional (Nationally Important Agricultural Heritage Sys­ tem atau NIAHS) untuk nantinya dapat dikem­

bangkan menjadi GIAHS, Terlaksananya N IAHS dalam mendukung pelestarian sumber daya alam dalam mendukung program nasional dan global; Meningkatnya kapasitas manusia dan masyarakat, sistem pertanian, kelembagaan daerah dan nasional; Meningkatnya pendapa­ tan masyarakat dan penambahan nilai ekonomi pada produk barang dan jasa; Terlaksananya kebijakan yang mendukung, mekanisme pe­ ngaturan dan insentif untuk mendukung kon­ servasi, evolusi, adaptasi dan kelangsungan N IAHS; Terlaksananya praktik baik (best prac­ tices), manajemen pengetahuan dan diseminasi yang interaktif; Terlaksananya pelestarian sum­ ber daya alam berbasis kearifan dan potensi lokal.

47

48 1 LAPORANTRIWULAN

Tahun 2015

Kendala dirasa, perlunya koordinasi lebih ian­ jut dengan berbagai Kementerian/Lembaga. Tindak lanjut dari kegiatan ini, akan disusunnya Pedoman Umum N IAHS dan Pedoman Penga­ juan Proposal N IAHS melalui Kemenko PMK. Penajaman Kebijakan didaerah Model Pro­ gram Penanggulangan Kemiskinan Berba­ sis Pemberdayaan Masyarakat Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah uji konsep model pelaksanaan program pen­ anggulangan kemiskinan berbasis pemberdaya­ an masyarakat menuju Desa Berdikari di Jawa Tengah, serta beberapa lokasi lainnya dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini telah menyepakati adanya pembagian peran dan rencana aksi yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupa­ ten. Pembagian peran dan rencana aksi terse­ but meliputi 10 komponen pemberdayaan ma­ syarakat untuk mewujudkan desa berdikari di Jawa Tengah serta desa-desa lainnya di lokasi uji konsep yaitu : 1) Perencanaan dan Pengang­ garan Desa; 2) Penyediaan Pendampingan; 3) Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa; 4) Sistem dan Mekanisme Tata Kelola yang baik; 5) Keberlanjutan Kelembagaan Masyarakat; 6) Pengelolaan Aset Masyarakat; 7) Pengarusuta­ maan Program K/L Berbasis Desa; 8) Pengelo­ laan Keuangan Desa; 9) Peningkatan Kapasitas Pelaku; dan 10) Sosialisasi dan Sistem l nformasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penaja­ man kebijakan di daerah terkait model Penang­ gulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Persiapan maupun pelaksanaan kegiatan akan dilakukan mulai bulan Juni 2015. •

Gerakan Pembangunan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk men­ garahkan program dan kegiatan berbasis desa pada keselarasan antara pemberdayaan rna•

syarakat, pembangunan kawasan, aksesibilitas infrastruktur ekonomi, dan kearifan budaya lo­ kal serta memberikan prioritas pembangunan desa pada kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terpencil). Tujuan Gerakan Desa secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyara­ kat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program-program ber­ basis desa. Sedangkan secara khusus bertu­ juan untuk membangun Desa Semesta untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia menuju manusia yang sehat, cerdas, berkharakter dan berbudaya. Persiapan mau­ pun pelaksanaan kegiatan akan dilakukan mulai bulan April 2015. c. Koordinasi Bidang Urusan Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: • Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Ke­ m itraan Telah dilaksanakan rapat koordinasi daerah di kota Yogyakarta, Kabupaten Boyolali­ Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat, Kota Pekan­ baru-Riau. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Ra­ kor yaitu berfungsinya Kelembagaan TKPK Kabupaten/Kota dalam mengembangkan model-model kelembagaan sesuai ama­ nah Peraturan Presi-den Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut diam­ anatkan pula pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP­ KD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja TNP2K. Adapun kendala yang dihadapi terkait TKPD provinsi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin hanya menerima laporan dari TKPKD Kabupaten/Kota.

LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 5

•

Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengem­ bangan Kemitraan Telah dilaksanakan rapat koordinasi daerah di kota Langsa-Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Kota Manado-Sulawesi Utara.Kegiatan ini bertujuan untuk; Penyampaian Pemetaaan sosial yaitu suatu kegiatan dilakukan analisa terlebih dahulu sebagai landasan untuk memutuskan suatu kebijakan kegiatan yang tepat dilapangan; Proses diagnosis untuk mengidentifikasi permasalahan dan kemungkinan solusi un­ tuk memudahkan semua pihak dalam me­ mutuskan kegiatan yang dilaksanakan; Tindakan, tahapan ini merupakan langkah nyata (action plan) dari semua pihak untuk bermitra dan bergerak bersama-sama. Gema Mitra difokuskan ikutmembangun kepercaya­ an (trust) antar multipihak, guna menum­ buhkan, rasa kepedulian bersama dengan motto " Kami Peduli Kami Bermitra".

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Rakor yaitu Program-program yang dikembangkan oleh beberapa pihak (dunia usaha, ormas, dll) telah bersinergi dan terintegrasi dengan program-program yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah, menumbuhkan kepedulian pada semua pihak, dan saling ada kepercaya­ an antar multipihak dengan dalam mengisi "gap", program-program yang dikembangkan oleh semua pihak dapat terkoordinasi dengan baik, memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara bermartabat, TKPKD sebagai ruang dialog pemangku kepentingan Gemami­ tra, berkembangnya community trust fund, tumbuhnya forum-forum dunia usaha yang se­ cara reguler mengadakan pertemuan dengan terkoordinasi dalam TKPKD. Adapun kendala yang di hadapi adalah belum bisa menggali potensi dukungan dari Kedeputian lain dalam membangun sinergi Gemamitra, SK Menko Kesra tentang Tim Gemamitra belum dapat dilak­ sanakan secara menyeluruh, Konsep dan pema­ tangan dari Gemamitra, Sekretariat Gemamitra

yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan Ekspedisi BHAKTI KESRA NUSANTARA (BHAKESRA) Pada tahun 2015 direncanakan akan ada ke­ giatan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara tahap V dalam mendukung Sail Tomini 2015 dengan rute Pulau Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Wowoni Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Banggai Ka­ bupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pulau di Parigi Moutong Kabupa­ ten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terpencil, terluar dan tertinggal, melalui kegiatan terpadu dari berbagai kemen­ terian/lembaga, BUMN, dunia usaha, dan organi­ sasi kemasyarakatan. Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Sail Tomini tahun 2015 dan mening­ katkan akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, mening­ katkan akses terhadap sarana dan prasarana, memberdayakan masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, memperbaharui uang yang sudah tidak layak edar dengan uang baru, mengidentifikasi potensi, permasalahan dan solusi pemecahannya. •

Kegiatan dilaksanakan sejak bulan Januari sam­ pai dengan pertengahan bulan Agustus 2015. Puncak kegiatan dari pelaksanaan BHAKESRA adalah Bulan Agustus-September 2015 seki­ tar 28 hari. Melibatkan Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah, TN I- AL, LSM, Lembaga Do­ nor, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha. Hasil yang dicapai, masih dalam tahap survey kedaerah-daerah tujuan dan pelaksanaannya akan dimulai tanggal Januari s.d. pertengahan Agustus 2015 dalam rangka meningkatkan ak­ ses masyarakat terhadap kebutuhan bahan po­ kok, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan ak­ ses terhadap sarana dan prasarana, memberi-

1

49

50

I

LAPORANTRIWULAN Tahun 20 1 5

kan hiburan kepada masyarakat, memperba­ harui uang yang sudah tidak layak edar dengan uang baru, mengetahui potensi sumber daya daerah masing-masing. Kegiatan Ekspedisi Bhakesra ini akan dilan­ jutkan dari tahun ke tahun berikutnya, untuk tahun ini kegiatan akan diselenggarakan di tiga pulau yaitu Pulau Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Wowoni Ka­ bupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pulau di Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. d. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, Koordinasi Bidang Urusan Pengembangan Keuangan Mi­ kro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna melaksanakan tugas penyiapan koordinasi penyusunan dan perencanaan kebijakan, sin­ kronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pada tahun anggaran 2015, kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dibagi dalam 3 sub kegiatan yang bermuara pada pengembangan kebijakan penanggulang­ an kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu sub-sub kegiatan: Koordinasi Kebijakan Pengembangan LKM Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pe­ manfaatan TTG Koordinasi Kebijakan Penguatan U M K Adapun kegiatan yang telah terlaksana adalah Penyusunan Program dan Kegiatan Koordi­ nasi Kebijakan Pengembangan LKM, Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan LKM di Bogor, Karanganyar, dan Sukoharjo, Sosialisasi Monitoring dan Eva-

luasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan TTG di Sukoharjo. Karena kendala belum terbitnya SOTK sebagai acuan kegiatan, maka tugas pokok dan fungsi Keasdepan Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum dapat terlaksana.

I 1.

Kegiatan Prioritas Lainnya

DJSN

Capaian atas 6 (enam) sasaran strategis dalam koordinasi penataan kelembagaan Jaminan So­ sial terdiri dari: 1. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal mau­ pun informal dengan prioritas utama asur­ ansi kesehatan; 2. Tersusunnya perangkat hukum pendukung implementasi SJSN; 3· Terlaksananya sosialisasi SJSN; 4· Tersusunnya studi dan kajian di bidang jami­ nan sasial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN; 5· Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program jaminan sosial secara terpadu; 6. Meningkatnya kualitas dukungan ad­ ministrasi dan operasianal Sekretariat De­ wan Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mendukung kinerja Anggota Dewan Jamin­ an Sasial Nasional. Untuk tahun anggaran 2015, sesuai realisasi keuangan dan fisik pada triwulan I periode Januari hingga Maret 2015 berada pada realisasi keuangan sebesar 6,54% ( enam koma lima pu­ luh empat persen) dari target keuangan sebe­ sar 6,57% ( enam kama lima puluh tujuh persen). Sedangkan realisasi fisik sebesar 14,33% (em pat belas kama tiga puluh tiga persen) dari target fisik 10% (sepuluh persen). Adapun capaian yang tersebar atas 6 sasaran strategis ini dapat dirinci sebagai berikut:

LAPORANTRIWULANTahun

a. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Hingga triwulan I monitoring dan evalu­ asi penyelenggaran program jaminan sosial telah mencapairealisasi keuangan sebesar 3,75% (tiga kama tujuh puluh lima persen). Selaras dengan realisasi tersebut yaitu re­ alisasi fisik sebesar 31,55% (tiga puluh satu kama lima puluh lima persen). Kemajuan pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan: • Penyusunan Panduan dan lnstrumen Moni­ toring & Evaluasi Program Jaminan Sosial. Penyusunan ini membahas penyusunan in­ strumen monitoring Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), instrumen monitoring ke­ siapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penyusunan panduan monitoring & evalu­ asi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta dashboard monitoring & evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembahasan yang telah dilakukan sebanyak 8 kali de­ ngan menghasilkan instrumen monito­ ring Jaminan Kesehatan Nasional (J KN), instrumen monitoring kesiapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan draft panduan monitoring serta evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 133,33% (seratus tiga puluh tiga kama tiga puluh tiga persen). •

•

Pembahasan dan Penyusunan Rekomen­ dasi untuk Rumusan Kebijakan. Pembahasan ini mengenai hasil kajian tentang tarif, premi, pelayanan, dan se­ bagainya. Pembahasan ini telah dilak­ sanakan sebanyak 1 kali. Dengan hasil yaitu mapping daftar kajian tentang penyeleng­ garaan jaminan sosial. Pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 12,50% ( dua belas kama lima puluh persen). Pertemuan Berkala Lembaga Pengawasan­ Pertemuan ini membahas penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga-ker­ jaan. Pembahasan ini telah dilakukan seban-

•

•

yak 2 kali. Dengan hasil yaitu tindak lanjut temuan DJSN, Laporan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan RKAT BPJS Ketenagakerjaan 2015. Pencapaian re­ alisasi fisik terhadap target yaitu 25% ( dua puluh lima persen). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Ruang lingkup pengelolaan ini yaitu pen­ anganan pengaduan masyarakat dengan hasil yaitu komitmen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penanganan keluhan, sharing informasi antar lembaga terkait. Pembahasan ini telah dilakukan se­ banyak 2 kali dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 16,67% ( enam belas kama enam puluh tujuh persen). Pengolahan, Analisis dan Kompilasi Data Monitoring & Evaluasi Program Jaminan Ke­ sehatan. Ruang Lingkup ini yaitu pembahasan lapo­ ran keuangan BPJS, Manajemen data BPJS Kesehatan dengan hasil yaitu analisis lapor­ an keuangan BPJS, penyusunan portal un­ tuk sharing antara BPJS Kesehatan dan DJSN Ketenagakerjaan (status dalam pro­ ses). Pembahasan yang telah dilakukan se­ banyak 4 kali dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 33.33% (tiga puluh tiga kama tiga puluh tiga persen).

b. Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Hingga triwulan I sosialisasi SJSN telah men­ capai realisasi keuangan sebesar 2,93% (dua kama sembilan puluh tiga persen). Dengan realisasi fisik sebesar 19,29% (sembilan belas kama dua puluh sembilan persen). Kemajuan pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan: • Pemuatan Media Massa Ruang lingkup ini yaitu melaksanakan pemua­ tan media massa sebagai bagian komunikasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga kini pembahasan yang telah dilakukan se­ banyak 3 (tiga) bulan dengan hasil yaitu ter-

2015 1 51

52

I

LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 5

•

•

muatnya progres SJSN di media massa den­ gan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 25% ( dua puluh lima persen). Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di Daerah Ruang lingkup pembahasan yaitu menyu­ sun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan dan draft paparan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dengan hasil yaitu tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan draft pa­ paran Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pem­ bahasan yang telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan pencapaian realisasi fisik terha­ dap target sebesar 33.33% (tiga puluh tiga kama tiga puluh tiga persen). Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Forum Komunikasi ini dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: Penyusunan bahan/materi forum komunikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ruang lingkup penyusunan ini yaitu menyusun Kerangka Acu­ an Kerja (KAK) dan membuat draft undangan kepada pembicara dan moderator dengan hasil yangtelah diperoleh yaitu tersusunnya Kerang­ ka Acuan Kerja (KAK) dan draft undangan ke­ pada pembicara dan moderator. Pembahasan yang telah dilakukan hingga saat ini seban­ yak 1 (satu) kali. Dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 25% (dua puluh lima persen). Penyelenggaraan Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ruang lingkup ini yaitu penyamaan persepsi terhadap identi­ tas tunggal dalam Sistem Jaminan Sosial Na­ sional. Dengan hasil yaitu rekomendasi untuk menyusun strategi implementasi identitas tunggal dalam Sistem Jaminan Sosial Nasion­ a!. Hingga akhir triwulan I pembahasan yang telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Penca­ paian realisasi fisik terhadap target sebesar 25% (dua puluh lima persen ). Pembahasan Rekomendasi Forum Komuni­ kasi SJSN. Ruang lingkup ini yaitu menyusun rekomendasi. Dimana telah dilakukan pem-

•

•

bahasan sebanyak 1 (satu) kali. Pencapaian realisasi terhadap target sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pengelolaan Website Dewan Jaminan Sosial Nasional Ruang lingkup ini yaitu pengelolaan website Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari Januari hingga Desember 2015 dengan hasil yaitu tampilan baru website DJSN yang telah dilaunching. Pembahasan mengenai hal ini yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan provider yaitu PT. Putra Jaya Laksa­ mana. Pencapaian realisasi fisik terhadap tar­ get sebesar so% (lima puluh persen). Sosialisasi Jurnalis (Pendampingan MoU dengan FES) Ruang lingkup ini yaitu pelaksanaan komu­ nikasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan jurnalis di 8 (delapan) kota. Hasil dari pelaksanaan ini yaitu tersosialisasinya SJSN kepada para jurnalis. Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kota de­ ngan pencapaian realisasi fisik terhadap target yaitu 20% (dua puluh persen).

c. Perangkat Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional (Kebijakan Umum SJSN)

Hingga triwulan I perangkat hukum SJSN (ke­ bijakan umum SJSN) telah mencapai realisasi keuangan sebesar 9,04% (Sembilan Koma Nol Empat Persen). Dengan realisasi fisik sebesar 11,11% (Sebelas Koma Sebelas Persen). Kemajuan pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan: • Draft RPP Jaminan Pensiun. Ruang lingkup draft ini yaitu mengatur pro­ gram pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerja swasta, besaran iuran dan manfaat, batas upah sebagai dasar perhitun­ gan besaran iuran dan manfaat dan masa iur. Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

LAPORAN TRIWULAN Tahun 201 5

•

•

•

•

Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah No­ mor 99 Tahun 2013 dan usulan untuk RPP JHT Pembahasan ini mengenai tindak lanjut dari pertemuan Ketua Dewan Jaminan Sosial Na­ sional dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang membahas instruksi Wakil Presiden terkait menyukseskan program 1 juta rumah. Pem­ bahasan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 40% (Empat Puluh Persen). Pembahasan Hasil Kajian KPK Hal ini membahas laporan hasil kajian KPK terkait sistem jaminan sosial ketenagaker­ jaan dengan 13 temuan dan sejumlah reko­ mendasi salah satunya yaitu mengajukan revisi Undang-Undang BPJS untuk meng­ hilangkan konflik kepentingan Dewan Pe­ ngawas BPJS dalam mengawasi Direksi BPJS. Penyiapan Materi lsu-isu Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional lsu-isu penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait pelaksanaan Jami­ nan Kesehatan Nasional yaitu waiting perio­ de 3 bulan, ketentuan fraud dimuat dalam perubahan kedua Peraturan PresidenNo­ mor 12 tahun 2013, pengenaan sanksi bagi penyelenggara Negara serta belum diru­ muskannya kebijakan tata cara pengalihan program PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan hasil yaitu me­ nyusun draft kebijakan tentang mekanisme pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, ketentuan fraud akan diatur adalah fraud yang berdam­ pak merugikan PJS kesehatan (up Coding). Fraud yang berdampak merugikan peserta (co-sharing) dari peserta untuk biaya yang sudah diklaim BPJS, perlu dirumuskan kebi­ jakan sanksi kepada penyelenggara Negara dan denda dibebankan ke APBD. Rakornis Sistem Jaminan Sosial Nasional Rakornis ini dilakukan untuk memperoleh komitmen dari pemangku kepentingan khususnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ke-

tenagakerjaan dan unit pelayanan publik di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan pengenaan sanksi administratif penghentian pelayanan publik bagi pemberi kerja dan setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran kepesertaan BP JS dan memberikan data se­ cara lengkap dan benar kepada BPJS. Hasil yang diperoleh yaitu adanya dukungan un­ tuk implementasi pengenaan sanksi admi­ nistratif dalam penyelenggaraan program jaminan sosial SJSN, adanya persamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan tentang kebijakan pengenaan sanksi admi­ nistratif dalam penyelenggaraan program. Kendala/hambatan Hingga berakhirnya triwulan I Tahun Ang­ garan 2015 pada pelaksanaan program/kegiatan khusus pada Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: • Kendala umum adalah sulitnya mengaloka­ sikan waktu terhadap beberapa narasum­ ber kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang juga mulai mengalami peningkatan aktifitas pada instansi tempat bertugas se­ hingga beberapa kegiatan sering mengala­ mi penundaan jadwal. • Adanya ketidaksinkronan antara jadwal pelaksanaan pada sejumlah kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (selain jadwal narasumber) dengan kesiapan beberapa instansi terkait penjadwalan waktu pembahasan beberapa masalah guna mencoba mencapai persa­ maan persepsi dan kesepakatan, sehingga hal ini menjadi penyebab tertundanya wak­ tu pelaksanaan beberapa kegiatan. Kendala ini sangat menghambat mengingat kegiatan yang ada pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial saat ini sudah sangat kompleks. • Multi tafsir terhadap peraturan perundang­ undangan masih dialami dalam pemba-

1

53

54 1

LAPORANTRIWULA N Tahun2015

•

I 1.

hasan rumusan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga beberapa diskusi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dalam berbagai kondisi komitmen masing­ masing bagian dalam kesekretariatan ma­ sih dirasakan kurang dan belum memenuhi azas ketepatan waktu, utamanya dalam hal kompilasi data dukung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu laporan, hal ini sedikit banyaknya memengaruhi kualitas pelaporan secara waktu.

Oukungan Kesekretariatan

Pelaksanaan Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Koordinator Bi­ dang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Reviu bertujuan untuk membantu terlaksana­ nya penyelenggaraan akuntansi, penyajian Laporan Keuangan, memberikan keyakinan ter­ batas mengenai akurasi, dan keabsahan infor­ masi Laporan Keuangan serta pengakuannya. Pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudaya­ an yang berkualitas. Ruang lingkup Reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas Catatan Akuntansi, dan dokumen sumber yang diperlukan pada Kementerian Koordinator Bi· dang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hasil/capaian Sasaran reviu adalah agar Menteri Koordina­ tor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu­ dayaan memperoleh keyakinan bahwa penye­ lenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAl, Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan SAP, serta Menteri Koordinator Bidang Pem­ bangunan Manusia dan Kebudayaan dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkuali-

tas. Keluaran kegiatan reviu adalah Pernyataan Telah Direviu dan Laporan Hasil Reviu. Kendala/hambatan Reviu diharapkan mampu mendeteksi sedini mungkin kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan serta adanya kesadaran (awareness) pimpinan sat­ ker terhadap pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja keuangan, sehingga selama proses pelaksaan reviu tidak ditemukan kendala yang berarti. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Jiwa Korps

Walaupun tugas Korpri tidak secara langsung bersentuhan dengan pembangunan nasional, tetapi mempunyai tugas untuk mendukung pembangunan nasional dengan memberikan pembinaan jiwa korsa kepada pegawai melalui berbagai kegiatan. Kegiatan Sekretariat Korpri Kemenko Kesra pada tahun 2015 berdasarkan anggaran yang melaksanakan lima kegiatan an­ tara lain: 1. Pembekalan Kewirausahaan bagi pegawai Kemenko P M K. Program ini diselengarakan dalam rangka memberikan pembekalan wawasan bagi para pegawai, agar memiliki gambaran tentang berbagai bidang usaha guna menumbuhkan semangat kewirausa­ haan sebagai salah satu alternatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hidup, di masa purna tugas kelak. 2. In House Training Pembinaan Jiwa Korsa. Program ini diselenggarakan dalam rangka mendorong semangat berkinerja, mening­ katkan produktifitas kerja, loyalitas, dedi­ kasi yang tinggi serta melakukan perubahan pola fikir dan pola prilaku yang lebih baik. 3· Pembinaan Rohani Pegawai dalam rangka peningkatan iman dan taqwa. Program ini diselenggarakan dalam rangka memupuk dan membimbing keimanan, ketaqwaan serta pe­ nyegaran rohani terhadap anggota Korpri. · Operasional Sekretariat Korpri dalam rangka 4

LAPORAN TRIWULAN Tahun 2015

memberikan dukungan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Dewan Pengurus maupun terhadap anggota yang membu­ tuhkan pelayanan melalui Sekretariat Kor­ pri, baik berupa sarana prasarana maupun administrasi umum serta pelaksanaan ke­ giatan Korpri lainnya yang diperlukan un­ tuk berkoordinasi/musyawarah/Rapim/Bim­ tek, baik dengan unit kerja di lingkungan Kemenko PMK maupun Dewan Pengurus Korpri, K/L lainnya.

Hasil/capaian Laporan Triwulan I, melalui hasil kegiatan Sekretariat Korpri Kemenko PMK, pada bulan Januari - April 2015. Tersedianya sarana dukung­ an pelaksanaan tugas dan terealisasinya capai­ an sementara penggunaan anggaran. Kendala/hambatan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sekre­ tariat Korpri 2015, belum dapat terlaksana dika­ renakan bel urn adanya kejelasan terkait peraturan tentang Korpri berdasarkan UU ASN.

1

55

56

I

I.I\I'ORAN TRI\\'liL A N .

ca

<(

ca

PENU TUP

' ."

:, \

LAPORAN TRIWULAN Tahun

I

Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui pelak­

PENUTUP

sanaan kegiatan kerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang berada dil ingkungan Ke­

LAPORAN TRIWULAN I PADA KEMENTERIAN Koor­

menterian Koordinator Bidang Pembangunan Ma­

dinator BidangPembangunan Manusia dan

Ke­

nusia dan Kebudayaan selama kurun waktu 3 (tiga)

budayaan Tah u n 2 0 1 5 ini adalah laporan kegiatan

bulan, yaitu dari bulan Januari sampai de-ngan

yang merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) bidang

bulan Maret 2015, serta kendala yang ditemukan

koordinasi pembangunan manusia dan kebudaya­

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

an, yaitu: 1.

2.

3·

Demikian Laporan Triwulan

pak Bencana

dinator Bidang Pembangunan M a nusia dan Kebu­

Bidang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

dayaan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan

dan Perlindungan Sosial

sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan pening­

Bidang koordinasi Peningkatan Kesehatan

katan pelaksanaan program dan kegiatan di waktu

4 · Bidang koordinasi Pendidikan dan Agama ·

5· Bidang koordinasi Kebudayaan

6.

I

Bidang koordinasi Kerawanan Sosial dan Dam­

Bidang koordinasi Perlindungan

Perempuan

dan Ana k

7· Bidang koordinasi Pemberdayaan M asyarakat, Desa, dan Kawasan

Kementerian Koor­

mendatang agar menjadi lebih efektif dan efisien.

2015 1

59

•

•

•

•

•

•

•

:::

•

•

•

:

. . . . .

:

.

:

.

:

•

•

r �n- l -

PERPUSTAKAAN KEMENKO PMK

6·01

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 3, JAKARTA PUSAT 1 0 1 1 0

•

•

•

•

i

•

iI