KUOTA 30 % KETERWAKILAN PEREMPUAN

SALATIGA

CH IR

H YA IR A ABH S TUSW ASTI PRAJ

Jiwaraga Edisi II Tahun 2008

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

KUOTA 30 % KETERWAKILAN PEREMPUAN

SOSOK

WAWALI IDEAL

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Drs. Kasmun Saparaus, M.Si, menyampaikan materi pada acara Sosialisasi Pengawasan Pilgub Jateng 2008 (foto atas) dan kegiatan anggota DPRD Kota Salatiga (foto bawah)

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : Sutrisno Supriantoro, SE; Drs. Kasmun Saparaus, M.Si; Sri Utami Djatmiko; PEMBINA Walikota Salatiga, John M. Manoppo, SH; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD : Drs. Harmanto; REDAKTUR PELAKSANA Kabag Rumah Tangga dan Perlengkapan: Dra. Gati Setiti, M.Hum; Kabag Persidangan dan Perundang-undangan : Agung Susetyo, SH; REDAKTUR Agus Prasetyo, SIP; Wahyudi Sumanto, S.Pd; KOORDINATOR LIPUTAN Spn. Joko Sutrisno AW., SH. PELIPUT/PENYUNTING Sumarno, S.Ag; Lukman Fahmi, S.HI; Mukhtar Lutfi; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; DISTRIBUSI Mujiharjo; Lilik Eko Purwanto. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

4 SEKAPUR SIRIH Salatiga Ukir Sejarah 26 MIMBAR Sektor Ekonomi Jadi Anak Tiri 5 LAPORAN UTAMA Mendesak SOTK Baru; SOTK Baru, SDM Profesional; Pertanyakan Jabatan Staf Ahli; Perbaiki Kinerja Birokrasi; SOTK Baru Cukup Moderat; Di Jembrana Cukup 8 Dinas. 12 WARTA Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga dalam menjaring aspirasi masyarakat 29 SOSOK M. Fathurrahman: CitaCitanya Jadi Guru Olah Raga. 27 VOKAL Golput dan Pemilu 2009; Membangun Meritokrasi Politik. 30 TEBAK WAJAH

Laporan Utama Untuk mendapatkan bahanbahan atau referensi pendukung, selain yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan perundangundangan, tim pengkaji telah melakukan upaya antara lain mempelajari praktek atau penerapan di daerah lain, melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Finalisasi paket Rancangan Peraturan Daerah ini juga telah dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi sebelum di sampaikan ke DPRD Kota. Format penataan organisasi (SOTK) akan mengalami

penyesuaian baik jumlah maupun nomenklaturnya. Akibatnya terjadi penggabungan beberapa SKPD, baik pada dinas daerah maupun lembaga teknis daerah. Terdapat pula penurunan dan kenaikan hierarkhi eselon beberapa SKPD. Dibentuk beberapa lembaga baru, seperti staf ahli walikota dan UPT di beberapa SKPD. Perubahan Bawasda menjadi Inspektorat, termasuk status BPRSUD yang akan segera di-BLU-kan (Badan Layanan Umum) di mana keduanya tidak lagi masuk kelompok lembaga teknis daerah. Selain itu juga terjadi pemecahan salah satu dinas menjadi dua dinas.

Jiwaraga Edisi II 2008

3

Wacana

Percaya Kepada Dewan S

Sutrisno Supriantoro

utrisno Supriantoro -- Sebagaimana jamak diketahui penetapan Wakil Walikota Salatiga akan segera dilakukan. Ketua DPRD Kota Salatiga Sutrisno Supriyanto menghimbau seluruh masyarakat Salatiga agar mempercayakan sepenuhnya keputusan Wawali kepada anggota dewan kota Salatiga. pasalnya penetapan wakil walikota Salatiga akan dilakukan melalui sistem pemilihan di sidang paripurna DPRD. Selanjutnya Sutrisno menjelaskan bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga hanya akan memilih wawali yang berpikir untuk kemajuan kota Salatiga. ”Saya rasa dewan juga akan berpikir untuk kemajuan kota Salatiga tidak ada yang lain, maka dari itu saya harapkan masyarakat dapat percaya kepada wakil-wakilnya,” Jelasnya ketika ditemui disela-sela kegiatan di Sekretariat dewan. Untuk itu saat sidang paripurna untuk menjetapkan Wakil Walikota Salatiga diharapkan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Salatiga dapat mengedepankan Hati Nurani. Kemajuan kota Salatiga lebih penting dari pada hal-hal yang tidak jelas. Masyarakat juga jangan menanggapi suara-suara sumbang yang tidak mengenakkan mengenai pemilihan wakil walikota. ”Jika muncul suara-suara sumbang sebaiknya segera diklarifikasi secara langsung kepada saya, selaku ketua, biar semuanya jelas,” ujar calon DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Kepada partai-partai pengusung dapat melakukan uji publik kepada para calon wakil Walikota. Sehingga akan memudahkan untuk melaksanakan penjaringan. Para calon harus didorong untuk menyampaikan visi yang dibawa untuk membangun kota Salatiga. Ujungnya dua orang yang akan diajukan ke DPRD kota Salatiga adalah mereka yang sudah mempunyai visi dan misi yang jelas. Sementara itu proses penjaringan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih dalam tahap penjaringan.(ltf) Sutrisno Supriantoro Ketua DPRD Kota Salatiga

4


Laporan Utama

Segera

Pilih Wawali

P

olemik tentang perlu tidaknya pengisian jabatan wakil walikota di Salatiga, akhirnya terjawab sudah setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 131, ayat 2 “Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ... yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan. Dalam konteks kekosongan jabatan wakil kepala

daerah di Kota Salatiga, bahwa partai politik yang berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil walikota kepada walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Salatiga. Pengisian jabatan wakil walikota Salatiga saat ini merupakan lanjutan estafet panjang dari kepemimpinan duet Tom-John (H. Totok Mintarto, alm.dan John M. Manoppo, SH). Karena itu, calon wakil walikota harus memahami cita-cita pasangan TomJohn yang tertuang dalam visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkada Langsung) Kota Salatiga tahun 2006. Waktu itu, visi yang diusung pasangan Tom-John pada Pilkada Langsung tahun 2006 lalu adalah,


5

Laporan Utama

“Terwujudnya pemerintahan yang amanah, menuju masyarakat madani yang berpihak pada rakyat”. Sedangkan misi pasangan Tom-John adalah, menjadikan aparatur pemerintahan Kota Salatiga sebagai abdi masyarakat yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan yang prima. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membangun fasilitas perkotaan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Serta menempatkan prioritas kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan fasilitas publik. Sementara itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas: (a) membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; (b) membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; (c) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kota; (d) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan; (e) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; (f) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan (g) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Walikota John M. Manoppo, SH, saat

6


dihubungi memberikan kriteria calon wakil walikota yang diharapkannya kepada dua partai pengusung yakni PDIP dan PAN. Dengan adanya kriteria tersebut, John berharap calon yang diajukan partai sudah memenuhi keinginannya. ”Saya tidak titip nama atau sebagainya kepada partai pengusung. Hanya ada kriteria yang sudah diberikan kepada partai pengusung untuk sebisa mungkin dipenuhi. Soal nama, terserah partai saja. Nanti kalau saya titip malah tidak lolos verifikasi bagaimana,” ujar John kepada Jiwaraga ketika di hubungi melalui telepon pribadinya belum lama ini. John menjelaskan soal proses saat ini, dirinya hanya memantau informasi tanpa mencampurinya. Pasalnya, nama-nama tersebut memerlukan rekomendasi dari pengurus partai di wilayah maupun pusat sebelum diajukan ke dirinya. ”Saat ini biarkan saja karena masih lingkup partai pengusung. Saya masih menunggu nama yang akan diajukan oleh partai sebelum saya ajukan ke dewan untuk dipilih,” imbuh John. Saat wartawan mencoba menyebutkan beberapa nama wawali yang sudah mendaftar di partai pengusung dan dikabarkan memiliki peluang kuat, John mengelak. ”Saya belum bisa membicarakannya sekarang. Tunggu proses partai saja dulu,” elak John. Terpisah, ketua DPC PDIP Teddy Sulistio menjelaskan, proses penjaringan wawali terus berlangsung sesuai mekanisme yang diatur partai. Ditanya mengenai calon kuat wawali dan yang diharapkan bisa sesuai dengan kriteria yang disampaikan wali kota John Manoppo, Teddy mengaku masih meraba. Kendati demikian, kalau didasarkan kriteria yang disampaikan walikota memang tidak seluruhnya, paling hanya satu dua nama saja. “Tapi nanti sajalah, kita lihat semua hasilnya dulu,” pungkas Teddy.(ltf)

Laporan Utama

FPG: Fraksi Partai Golongan Karya

Wawali, Putra Daerah M

enjelang penetapan wakil walikota partai golongan karya turut berpartisipasi. Setidaknya Fraksi partai golkar dapat ikut memberikan kriteria sosok wakil walikota Salatiga. fraksi terbanyak di Legsislatif kota Salatiga ini menginginkan sosok Wakil Walikota adalah seorang putra daerah. Dimana sosok putra daerah akan mempunyai jiwa kepemilikan kota Salatiga. dimaksudkan putra daerah dapat memberikan hal yang terbaik tanpa ada keinginan untuk menciptakan suasana kacau di Kota Salatiga ini. ”Putra daerah kami rasa akan lebih merasa memiliki kota ini,” ujar Ning indarti wakil ketua Fraksi Golongan karya belum lama ini. Diharapkan putra daerah dapat terus berada di Kota Salatiga karena memang lahir dan besar di kota ini. sehingga tidak seperti pengalaman yang lain dimana pemimpin daerah yang bukan berasal dari daerah asli akan pergi jika sudah selesai masa jabatannya. ”Pengabdian di kota Salatiga selesai berbarengan dengan selesainya masa jabatan,” Ujarnya. Pasca kepemimpinan seorang putra daerah masih dapat memberikan kontribusi secara terus menerus untuk kemajuan kota Salatiga, baik melalui dengan memberikan masukan maupun berpartisipasi langusng. Sementara itu menurut Rosa Darwanti seorang

wakil walikota mampu bekerjasama dengan seluruh lapisan pemerintahan di Slatiga. Baik itu di jajaran eksekutif maupun legislatif. Rosa tidak mengaharapkan wakil walikota yang mempunyai keinginan untuk menghancurkan kota Salatiga dan ambisi pribadi untuk berkuasa saja. ”Bagi saya terpenting seorang wakil walikota harus bisa bekerjasama dengan walikota dan juga anggota DPRD kota Salatiga, bukan yang ingin main sendiri, bisa ribut nanti” ujar wanita berkaca mata ini. Istri Walikota ini juga berharap bahwa sosok wakil walikota adalah seorang muslim yang moderat. Seorang muslim yang memahami betul konsep pluralisme, sehingga kemajemukan kota Salatiga dapat dijaga dan tercipta suasana yang rukun dan bersahabat. ”Kalau bisa seorang muslim tapi yang moderat, yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat salatiga,” ujarnya di ruang komisi. Kemajemukan kota Salatiga dengan beragam suku dan budaya serta agama menuntut adanya sosok pemimpin yang dapat diterima oleh semua golongan. Sosok ini merupakan perwakilan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan tanpa harus membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Masyarakat kota Salatiga menurut Rosa masih banyak membutuhkan perhatian yang serius, wakil walikota harus bisa mengakomodir kebutuhan mereka.


7

Laporan Utama

FPDI-P:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan

Wawali

Bisa Dijadikan Teladan F

raksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) punya harapan serius kepada Wakil Walikota yang terpilih nantinya. Fraksi yang berasal dari PDI-P ini mengungkapkan sosok wawali yang beragama muslim dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat adalah harga mati. Sebagaimana jamak diketahui partai Demokrasi Indonesia Perjuaangan ini sebagai partai pengusung wakil Walikota. ”Tidak ada tawar menawar lagi kalau soal agama Wakil Walikota, dia harus seorang yang muslim,” ujar Suniprat belum lama ini. muslim dalam hal ini menurut suniprat tidak hanya di tinjau dari Kartu Tanda Penduduk saja, namun lebih dari itu muslim yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi seluruh bawahannya. Dengan begitu maka akan ada jaminan jika dia adalah seorang muslim yang taat dan punya budi pekerti yang baik. Selain itu seorang muslim dapat dijadikan

8


sebagai penyeimbang jumlah umat muslim di Salatiga yang berjumlah 80 %. ”Umat muslim Salatiga kebanyakan adalah Muslim maka pemimpin seorang muslim dapat dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat Muslim itu sendiri,” ujar Suniprat. Di sisi lain seorang wakil walikota harus punya karakter yang profesional. Jangan sampai seorang wakil Walikota hanya menjadi benalu walikota saja. bisa mengambil keputusan yang sejalan dengan wakil walikota karena keduanya harus bekerjasama secara sinergis. Diharapkan pula seorang wakil Walikota paham dengan kondisi Kota Salatiga, baik itu menyangkut kondisi masyarakat maupun pemerintahan. Suniprat juga mengharapkan agar seluruh calon wakil walikota serius dalam berjuang menjadi wakil walikota harus siap memberikan kontribusi pikiran maupun tenaga untuk kemajuan Salatiga.

Laporan Utama

FKPID: FKPID: Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia Damai

Punya Integritas

dan Kecerdasan B

erbagai persoalan di Kota Salatiga sudah menunggu di depan mata bagi para calon Wakil Walikota. Seorang Wakil Walikota diharapkan punya modal yang cukup untuk membantu percepatan proses penyelesaian masalah yang ada. Maka dibutuhkan wakil walikota yang cerdas, bisa mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat, tanpa meninggalkan polemik yang berarti. Wawali harus punya integritas, kemampuan dan kemauan untuk membangun kota Salatiga. Dengan masa jabatan wawali yang hanya sebentar diharapkan dapat memberikan Kontribusi kongkret buat Salatiga Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia Damai yang ditemui melalui Tony F. Wakum mengungkapkan bahwa seorang Wakil Walikota Tahu persis apa yang harus ia lakukan. ”Saya mengharapkan wakil Walikota mengertSaya mengharapkan wakil Walikota mengerti betul apa yang harus ia lakukan saat ini, karena periode ini kan tinggal sebentar,” jelas anggota dewan asal Partai Damai Sejahtera ini. Seperti yang diungkapkan oleh Tony, Totok Suprapto mengungkapkan seorang wakil walikota harus memiliki komitmen yang didukung oleh masyarakat. Dimaksudkan adalah seorang wakil Walikota harus memiliki komitmen untuk lebih

mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadinya. ”Kami tidak mengharapkan seorang wakil walikota nantinya menerapkan politik dagang,” ujar Totok. Hal tersebut diungkapkan karena adanya ketakutan jabatan wakil walikota akan disalah gunakan untuk memenuhi hasrat pribadinya. Sementara itu menurut pendapat Elisabet kurniasih seorang wakil walikota ideal diharapkan sudah dapat terpenuhi melelui hasil seleksi di tingkatan partai politik pengusung. ”Dalam penjaringan wakil walikota oleh parpol pengusung tentunya sudah banyak syarat yang harus dipenuhi, hal itu akan sangat membantu,” ujarnya belum lama ini. Selain itu menurut Dewan berparas ayu ini seorang wakil walikota harus punya kejujuran. Dimaksudkan bahwa kejujuran ini memiliki arti yang sangat luas. Jika seorang pemimpin sudah mau berikap jujur maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik. Selebihnya seorang wakil walikota mempunyai kesamaan visi dan misi dengan walikota saat ini. ”Bukan hanya satu visi dengan walikota pak jhon saja, namun harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan para aparat pemerintah yang lain,” imbuhnya.


9

Laporan Utama

FAKD: Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat

Wawali

Harus Merakyat B

anyaknya masyarakat kota Salatiga yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kondisi ini yang membuat seorang calon wakil walikota nantinya adalah orang yang bisa merakyat dan mau turun ke bawah. Hal itu yang diungkapkan oleh Suparmo selaku anggota fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat belum lama ini. ”Idealnya pemimpin itu mau terjun secara langsung melihat kondisi masyarakat kota Salatiga, karena nampaknya masih banyak daerah yang belum tersentuh program pemerintah,” ujar suparmo ketika ditemui wartawan majalah ini. Wakil Walikota tidak harus secara terus menerus bekerja dan duduk di dalam kantor ada kalanya harus melihat fakta di lapangan bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya. Karena sejauh ini kondisi masyarakat diketahui oleh para pemimpin daerah melalui laporan yang disusun oleh perangkatnya. Selain itu menjadi pertimbangan yang penting jika seorang wakil walikota merupakan seorang tokoh yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Tentunya pengenalan masyarakat tersebut dalam bentuk yang positif. ”saya mengharap wakil walikota adalah orang yang populis di mata masyarakat Salatiga,” ujar Suparmo. Kapasitas intelektual juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi suparmo, calon wawali

10


harus mempunyai wawasan yang luas berkenaan dengan berbagai macam kondisi dan juga struktur masyarakat. Selanjutnya untuk menjadi seorang pemimpin di wilayah majemuk seperti salatiga menurut suparmo dibutuhkan seorang pemimpin yang nasionalis dan juga religius. Sementara itu menurut wakil ketua Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat Arief mengutarakan bahawa sejauh ini banyaknya persoalan mengenai molor dan batalnya beberapa proyek diindikasian karena Walikota terbatas kemampuannya. Misalkan saja berkaitan dengan pembatalan proyek taman wisata kota salatiga, menurutnya diakibatkan karena walikota tidak bisa memikul beban pembangunan ini sendiriran. ”Sejauh ini instansi pemerintahan kota belum bisa terkoordinir dengan baik, masih banyak ditemukan banyak saling tuding dan menyalahkan,” Jelas Arief belum lama ini. Paling penting sosok wakil walikota harus mempunyai kemampuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. ”Walaupun ada Sekda, tetap saja ada bebarapa kebijakan yang tidak bisa diputuskan olehnya, ya wakil walikota ini harus konsistensi yang tinggi,” tambah dewan asal partai Demokrat ini.(ltf)

Laporan Utama

FPKS: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Kemampuan Managerial Harus Bagus

S

osok ideal seorang wakil walikota salatiga memang diharapkan oleh berbagai kalangan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menginginkan sosok Wakil Walikota adalah seseorang yang dapat menjadi pelengkap kekurangan Walikota. Fraksi ini melihat kekurangan walikota saat ini ada pada sisi menejerial pengelolaan lembaga pemerintah yang sejauh ini belum bisa fokus. ”Jadi sisi lemah seorang walikota dapat ditutupi dengan adanya wakil walikota,” jelas Fathur rohman. Selanjutnya Fathur rohman anggota dewan dari partai keadilan sejahtera mengungkapkan bahwa wakil walikota menjadi figur pelengkap dari kekurangan walikota. Sehingga keduanya dapat berjalan secara sinergi tanpa ada perselisihan diantara keduanya. ”Saya melihat kemampuan walikota dalam menejemen pengelolaan lembaga masih sangat kurang, belum mampu menetapkan adanya kesepahaman tujuan yang jelas kemana arah pembangunan kota Salatiga,” tambahnya. Sebagai contoh SKPD belum mampu menyamakan persepsi seperti apa tujuan pembangunan kota Salatiga. Misalkan saja dalam visi misi walikota dulu untuk menjadikan Salatiga sebagai kota pendidikan maka seluruh SKPD harus digerakkan kearah sana. ”Sejauh ini untuk menjadikan Salatiga Kota Pendidikan hanya dilakukan oleh dinas pendidikan, dimana peran Dinas yang lain, misalkan Dinas perhubungan bisa membuat program bagaimana akses ke lembaga pendidikan agar bagus, dan lain

sebagainya,” tambah Fathur rohman. Hal tersebut yang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang wakil walikota Salatiga. ”Pada prinsipnya seorang wawali itu bisa mengoptimalkan kinerja walikota, karena keduanya adalah pasangan, jadi ya harus saling melengkapi,” jelas Fathur rohman ketika ditemui wartawan majalah ini belum lama ini. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fathur rohman, Asadullah Muntakob anggota Fraksi keadilan sejahtera juga mengungkapkan faktor kepemimpinan dan jiwa kepemimpinan harus dimiliki oleh seorang wakil walikota. Sosok tersebut harus memiliki kapasitas berpikir mengembangkan daerah dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan tepat. Selanjutnya pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berani mengambil sebuah keputusan dengan dibarengi dengan mempertanggung jawabkannya. Pada prinsipnya seorang wakil walikota adalah seseorang yang memiliki tingkat kematangan dalam keberagamaan. Tujuannya adalah seorang wakil walikota dapat dijadikan sebagai seorang pemimpin yang setiap gerak dan tingkah lakunya dapat dicontoh. ”Seorang wakil walikota harus mempunyai akhlak yang baik, tidak harus muslim tapi jika akhlaknya baik dan agamanya bagus, dapat dipastikan pemimpin itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.


11

Warta

Usulkan

Perda Rumah Kos

F

ATHURROHMAN-Maraknya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak kos membuat anggota dewan dari partai Keadilan Sejahtera gerah. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan antisipasi dan penyelesaian persoalan tesebut. Salah satunya Fathur rohman menginginkan diadakannya peraturan daerah mengenai pengelolaan kos-kosan. ”Salatiga sebagai kota pendidikan tentu banyak pelajar dari berbagai luar daerah yang tinggal di sini, kebanyakan mereka harus tinggal di kos-kosan atau rumah kontrakan,” ujar anggota dewan berkaca mata minus tersebut. Kondisi ini yang sering membuat minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Sehingga setiap perbuatan dan tindakan jarang terpnatau. Anggota dewan ini mengeluhkan adanya koskosan campur antara putra dan putri sementara itu tidak ada pengawasan yang ketat. Tidak adanya pengawasan yang ketat ini akan banyak menimbulkan kesempatan tindakan negatif pelajar. Sebut saja main hakim sendiri, perdaran narkoba, dan seks bebas saat ini marak terjadi.

Tampung Minat Baca masyarakat

B

UDI SANTOSOBuku adalah Jendela dunia. Ungkapan tersebut yang mengilhami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Budi Santoso untuk mendidrikan Taman Baca. Sejauh ini sudah tiga Budi Santoso

12


Jamak diketahui bahwa sejauh ini banyak aksi-aksi kriminalitas yang di lakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa akhir-akhir ini. sejauh ini menurut Fathur rohman belum ada kejelasan siap yang bertanggung jawab atas penyelesaian berbeagai persoalan yang menyangkut anak-anak kos. Dimaksudkan dengan adanya Peraturan daerah mengenai rumah kos t e r s e b u t a k a n s a n g a t Fathurrohman membantu terciptanya suasana yang positif dilingkungan masyarakat. Masyarakat yang ingin mendirikan kos atau kontrakan harus mempunyai ijin dari pemerintah, sehingga pemerintah mudah dalam melakukan pendataan terkait adanya berbagai temuan masalah. Selain itu seorang pemilik kos harus benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak kosnya. ”Selain itu juga pemerintah kan dapat mengambil retribusi dari rumah kos tersebut,” tambahnya. Fathur rohman menambahkan bahwa masamasa muda adalah waktu dimana mereka sedang mencari jati diri. Jika tidak ada yang mengarahkan dan memantau bisa-bisa terjerumus ke jalan yang tidak benar.(ltf) taman baca yang di rintis oleh anggota dewan ini. ketiganya tersebar di daerah Noborejo, kumpulrejo, dan Tegalrejo. Tujuan dari pembuatan taman baca adalah untuk menumbuhkan minat baca di lingkungan masyarakat, selain itu untuk menumbuhkan kecerdasan orang Salatiga. ”Budaya membaca sejauh ini masih sangat minim, maka kami mencoba memberikan sarana untuk masyarakat agar mau menumbuhkan minat baca, ada istilah buku adalah jendela dunia saya rasa tepat,” Jelas anggota dewan yang bertempat tinggal di Noborejo ini. Sejauh ini pelaksanaan program taman baca yang diberdayakannya terlihat efektif dengan makin banyaknya minat baca yang tumbuh di kalangan masyarakat. Sasarannya adalah anak-anak usia sekolah dari SD-SMA dan juga masyarakat umum. Fasilitas yang ditawarkan dalam taman baca tersbut beraneka ragam, mulai dari jenis buku, dan juga ada tempat membaca yang kondusif. ”Sudah ada sekitar 500 buku dengan berbagai macam judul sudah kami miliki di masing-masing taman baca yang kita kelola,” jelasnya. Buku-bukunya pun variatif mulai dari buku pelajaran sekolah anak-anak, buku mengenai agama, peternakan, pertanian dan ilmu pengetahuan tekhnologi disediakan di taman baca ini.(ltf)

Warta

Perlu Ciptakan

Kemadirian

A

SADULLAH MUNTAKOB- Minimnya lowongan di dunia kerja bagi masyarakat membuat Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera Asadullah Muntakob memutar otak. Setelah membuat pertimbangan akhirnya asadullah mencoba merintis bisnis jual beli komputer untuk anak-anak muda di kecamatan Tingkir. Dan untuk seterusnya akan diperluas ke kecamatankecamatan lain di Salatiga. ”Saya sudah mencoba membuka lapangan kerja baru buat para pemuda supaya tidak menganggur,” jelas anggota Komisi I DPRD Kota Salatiga ini. Selain

Fokuskan Alokasi Dana

Pemeliharaan

N

I N G INDARTIAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Ning I n d r a t i mengungkapkan pembangunan di Salatiga belum memperhatikan aspek pemeliharaan. Sejauh i n i p e m b a n g u n a n Ning Indarti

Tasadullah Muntakob

itu dimaksudkan pula usaha ini dilakukan untuk mewadahi para pemuda yang memiliki keahlian d i b i d a n g komputer, namun tidak memiliki a k s e s menyalurkan

keahliannya. Untuk mendukung usaha baru ini Asadullah mencari dana bantuan melalui APBD kota Salatiga, pasalnya usaha ini juga merupakan program pemberdayaan masyarakat. ”Saya mengusahakan modal bantuan untuk usaha ini dari APBD Kota Salatiga,” jelas kader PKS ini. Walaupun hasil dari usaha jual beli kompurter belum terlalu besar, namun setidaknya dapat menjadi batu loncatan bagi para pemuda yang tidak bekerja. Supaya usaha ini dapat berjalan dengan baik asadullah mencoba mengarahkannya.(ltf)

masih terfokus pada pembuatan bangunan-bangunan fisik yang baru. Selanjutnya ning mengharapkan perlu perhatian serius dari pemerintah untuk memberikan porsi pemeliharaan. Anggota Komisi III DPRD kota Salatiga ini juga mengeluhkan prinsip pembangunan di Salatiga hanya sekedar bongkar pasang. Menurutnya pemerintah juga harus fokus pada perawatan dan pemeliharaan bangunan, yang sejauh ini masih jarang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Seperti halnya berkaitan dengan saluran air di Salatiga yang menurutnya masih sangat semrawut. ”DPU sering sekali melakukan pembangunan ulang selokan-selokan yang ada, tapi saya melihat masih sangat jarang mereka melakukan perawatan,” ujarnya ketika ditemui di Lobi Gedung Dewan belum lama ini. Dampak dari hal tersebut mungkin belum bisa dirasakan untuk saat ini, namun pada saat musim penghujan nanti pasti saluran air ini akan bermasalah. Kesan bongkar pasang selokan menurut politisi partai Golongan karya ini selain boros dan hasilnya belum tentu akan maksimal. Ning Indarti meyebutkan hampir di semua titik saluran air perlu diadakan perawatan secara maksimal. Dimaksudkan supaya tidak terjadi penyumbatan di kala musim hujan datang. Hal ini mesti ditanggapi secepatnya oleh dinas terkait, agar pemerintah dapat melakukan tindakan antisipasi sebelum curah hujan semakin tinggi. ”Dinas dalam hal ini adalah DPU perlu meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan di beberapa saluran,” tegas dewan yang akrab dipanggil Bu Ning ini.(ltf)


13

Warta

E

lisabet Kurniasih-Memasuki musim tanam membuat para petani di Salatiga semakin resah. Pasalnya mereka masih mengeluhkan tingginya harga pupuk di Salatiga. jika kondisi seperti ini terus terjadi para petani akan terancam gagal tanam di tahun ini. Sementara itu program subsidi pupuk yang digalakkan pemerintah di rasa tidak dapat berjalan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota dewan asal PKPI Elisabeth Dwi Kurniasih pasca mendengar banyak laporan dari para petani di Salatiga. ”Di beberapa daerah di Salatiga banyak petani yang mengeluhkan tingginya harga pupuk, mereka tidak bisa menjangkau harga pupuk yang terlalu tinggi itu, apalagi subsidi pupuk kelihatannya ga jalan,” jelas Elisabeth. Untuk mengembalikan pada keadaan semula perlu dilakukan berbagai tindakan kongkret oleh pemerintah daerah kota Salatiga. Salah satunya menurut elisabeth adalah mengkoordinasikan persoalan ini bersama dengan dinas pertanian. Karena dinas ini yang mempunyai wewenang khusus berkaitan dengan permaslahan yang dihadapi petani. Setelah berkoordinasi diharapkan dinas pertanian segera mengambil sikap. Sementara itu politisi perempuan ini mengharapkan dinas pertanian dapat mengkoordinir para petani di Salatiga. setidaknya pemerintah dapat secara langsung melihat keadaan mereka. Bahkan lebih jauh pemerintah kota Salatiga melalui dinas pertanian dapat memberikan bantuan modal kepada petani. Dampak yang timbul dari kesulitan mendapatkan pupuk ini adalah para petani kemungkinan tidak dapat

Tampung Aspirasi

Lewat Proposal

H

. T o t o SupraptoMasyaraka t di Salatiga dinilai semakin mempunyai minat yang tinggi untuk berpartisipasi membangun kota Salatiga. Pasalnya masyarakat kota Salatiga banyak memberikan aspirasi seputar pembangunan H. Toto Suprapto untuk wilayah lingkungannya. Kemajuan ini dapat dilihat dengan banyaknya proposal yang masuk ke pemerintah seputar pembangunan daerah. ”Pemerintah daerah bisa melihat ribuan proposal yang masuk di bagian sosial, kebanyakan mereka meminta bantuan dana untuk pembangunan,” ujar anggota

14


Petani Keluh Mahalnya Pupuk memanfaatkan momentum masa tanam tahun ini. misalkan harus melakukan t a n a m kemungkinan besar akan gagal panen. Karena pupuk yang dibutuhkan s e b a g a i m a k a n a n tumbuhan tidak Elisabet Kurniasih didapatkan. Beberapa daerah yang diindikasikan mempunyai kesulitan mendapatkan pupuk adalah di daerah Kumpulrejo, Randurejo dan di Noborejo. Para petani disana banyak yang menanam palawija, rumput ternak dan ketela pohon. Selain masalah sulitnya mendapatkan pupuk Elisabeth juga mendapatkan berbagai keluhan mengenai sulitnya air.(ltf)

dewan kota Salatiga H. Toto Suprapto ketika dihubungi jiwaraga belum lama ini. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki respon yang positif terhadap peningkatan ini. caranya pemerintah harus meningkatkan totalitas dalam pelayanan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut dapat secara langsung ditangani pemerintah atau melalui bantuan swadaya masyarakat. Pemerintah juga dapat mengambil referensi melaksanakan pembangunan dari berbagai aspirasi yang masuk melalui proposal. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat diberikan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pembangunan yang mereka ajukan. ”Saya rasa perlu dianggarkan untuk aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan,” ujar anggota dewan dari Sidorejo ini. Namun perlu ada perhatian khusus jika dana tersebut diwenangkan secara penuh kepada masyarakat. Pemerintah harus menjalankan sistem pengawasan baik mulai proses pencairan dana sampai pelaksanaan. Maka selain menampung aspirasi dari masyarakat pemerintah harus bisa selektif terhadap proposal yang masuk.(ltf)

Warta

Instruktur Khusus Buat

Kader Partai Tony F. WakumKegiatan sosial partai politik sebaiknya tidak hanya dilakukan menjelang pemilihan umum saja. Pasalnya sejauh ini terkesan partai politik hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan partai t e r s e b u t . U n t u k Tony F. Wakum mengantisipasi hal tersebut partai damai sejahtera yang ditemui melalui Tony F. Wakum melakukan instruksi khusus kepada seluruh kadernya untuk secara terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. ”Saya sangat prihatin adanya sikap partai politik yang membantu

Y

. Hariyanto-Kebutuan dasar hidup masyarakat berupa kesehatan harus semakin ditingkatkan. Termasuk dalam pemerataan tersedianya fasilitas tempat berobat. Sejauh ini pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dinilai belum menyebar keseluruh wilayah di Salatiga. Pemerintah harus menambah jumlah puskesmas di Salatiga. Hal tersbut diungkapkan oleh anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Y. Hariyanto. ”Puskesmas pembantu belum merata di Salatiga, apalagi di daerah – daerah pelosok,” ujar hariyanto ketika ditemui di gedung Sabda Mulya belum lama ini. berdirinya puskesma pembantu ini diharapkan pemberian pertolongan pertama kepada masyarakat yang sakit dapat dimaksimalkan. Usaha ini dirasa sangat strategis sebagai upaya peningkatan fasilitas kepada masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan. Menurut Y. Hariyanto pemerataan puskesmas pembantu ini minimal bisa menyentuh seluruh kelurahan yang ada di Salatiga. Pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan dengan dinas kesehatan yang terkait. Selanjutnya dinas kesehatan dapat segera merealisasikan berdirinya puskesmas pembantu ini. ”Saya harapkan di tiap-tiap kelurahan dapat diberikan fasilitas kesehatan ini, karena pasti akan sangat membantu masyarakat dalam memberikan pertolongan

masyarakat hanya pada momen-momen mau pemilihan saja, untuk itu saya secara khusus menginstruksikan kader partai saya untuk terus peduli terhadap masyarakat,” Ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga ini. Dengan memberikan instruksi khusus kepada seluruh kader partai Damain Sejahtera diharapkan partai ini dapat menjaring aspirasi kepada masyarakat setiap saat. Diharapkan fungsi dan peran partai politik dapat dijalnkan dengan maksimal. Partai politik yang sebagaimana prinsipnya sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat harus dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan adanya jalinan komunikasi yang intensif antara partai politik dengan masyarakat. Minimal para kader Partai Damai Sejahtera selalu berpartisipasi di tiap kegiatan - kegiatan yang ada di masyarakat di sekitarnya. ”Jika kader parpol kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara terus menerus, kader juga dapat menjaring aspirasi dari sana,” ujarnya. Dengan begitu aspirasi yang masuk melalui kader – kader dapat disegera disampaikan kepada pimpinan partai. Kemudian pimpinan partai dapat memberikan masukan aspirasi masyarakat terebut kepada anggota dewan yang mewakilinya. Komunikasi yang dibangun tentunya tidak hanya melalui pertemuan secara formal saja. pertemuan yang dilakukan secara non formal ditanggapi tony dapat secara terbuka disampaikan masyarakat.(ltf)

Tambah

Puskesmas Bantu pertama,” jelas anggota dewan berkumis tebal ini. Sejauh ini berberapa puskesamas pembantu yang sudah berdiri dapat berjalan secara baik dan terbukti efektif. Karena tempat pengobatan ini dijadikan sebagai alternatif awal masyarakat untuk Y. Hariyanto berobat. Hal tersebut tidak lepas karena jarak puskesmas pembantu ini dekat dan masih dalam lingkup kelurahan mereka. Peningkatan pelayanan nampaknya harus juga diperhatikan. Supaya keberadaannya bukan hanya sekedar simbol bangunan saja, namun benar – benar dapat memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.(ltf)


15

Warta

A

RIEF-Menjelang pemilihan legislatif di tahun 2009 berbagai persiapan mulai dilakukan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Arief yang juga ketua Bapilu Partai Demokrat memberikan bekal kepada Caleg melalui beberapa pelatihan. Salah satunya melalu pelatihan pembinaan mental yang dilaksanakan pada pertengahan bulan September lalu. ”Tujuannya jelas kami ingin membangun image positif dikalangan masyarakat, maka seluruh kader yang menjadi caleg harus mempunyai bekal untuk maju menjadi calon,” ujarnya di sela-sela kegiatannya di kantor dewan. Bentuk pembekalan tersebut berupa pemberian training dan latihan kepada seluruh caleg dari partai demokrat. Pelatihan tersebut nampaknya terinspirasi oleh pelatihan Kepemimpinan yang baru saja ia ikuti di kawasan Puncak, Bandung, belum lama ini. di sana seluruh perwakilan kader partai demokrat diberikan bekal melalui materi-materi yang diberikan. Arief Harapannya materi tersebut dapat ia salurkan pada kader-kader mereka yang ada di Salatiga. Harapannya adalah kader partai yang maju menjadi Calon Anggota Legislatif dapat menunjukkan jati dirinya melalui perbuatan-perbuatan yang riil bermanfaat bagi masyarakat setempat. Lebih dari itu diharapkan kader partai democrat punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat, taat beragama, dan menhindari perbuatan tercela. ”Selain itu kader partai kami juga kami harapkan

S

uparmo Imam A f a n d i Keterampilan menjadi hal yang sangat penting di era sekarang. Sementara itu berbagai keterampilan masih sangat minim dikuasai oleh masyarakat Salatiga. Untuk itu perlu adanya u p a y a u n t u k m e n i n g k a t k a n k e t e r a m p i l a n w a r g a . Suparmo Imam Afandi Seperti halnya yang dilakukan oleh suparmo yang memberikan fasilitas ketrampilan agar kemadirian masyarakat tumbuh. ”Penting sekali di zaman seperti ini mempunyai keterampilan, jika tidak menguasai ketrampilan akan sulit mencari pekerjaan,” jelas Suaprmo Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Salatiga ini. menurutnya pemerintah tidak harus serta merta menciptakan kelompok – kelompok ketreampilan. Namun dapat memanfaatkan paguyuban dan perkumpulan warga yang sudah ada. Dimaksudkan dengan bekal keterampilan yang diberikan bisa membantu terciptanya masyarakat yang mempunyai jiwa kemandirian. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai uapaya pembinaan terhadap

16


Pembinaan Mental untuk Caleg mempunyai mental yang kuat untuk bertarung dalam 2009 nanti,” tambahnya. Selanjutnya ia menginformasikan menghadapi pemilihan legislatif 2009 ini partai politiknya mangacu asas menggunakan suara terbanyak. jadi menurutnya hal ini menjadi peluang bagi seluruh kader berlomba-lomba untuk menjadi anggota dewan dengan jalan yang positif.”partai demokrat adalah partainya orang-orang yang demokratis jadi dalam menentukan calon juga harus melalu jalan demokrasi,” terangnya pria berkumis tipis ini. Selain melalui pelatihan-pelatihan secara formal, kegiatan untuk meningkatkan kapasitas caleg partai demokrat juga dilakukan melalui pertemuan biasa, santai, dan non formal. (ltf)

Keterampilan

Untuk Mandiri masyarakat kota Salatiga agar terbiasa dengan aktifitas.”Dengan bekal keterampilan nantinya tiaptiap individu dapat mandiri dan masyarakat secara umum tentu akan menjadi mendiri juga,” jelas anggota dewan dari partai demokrat ini. Lebih dari itu pemberian pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaaan. Masyarakat tentu tidak akan terpatok pada lapangan pekerjaan yang sudah ada. Namun dengan bekal yang sudah dimiliki masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh suparmo yang akhir - akhir ini giat dalam berpartisipasi memberikan bantuan keterampilan pada masyarakat. Suparmo yang mulai merintis kelompok keterampilan dari beberapa komunitas warga. Sejauh ini ada dua perkumpulan warga yang sudah ia terjuni. Komunitas Wanita Mandiri di Sidorejo dan Ganesha Mandiri Salatiga dijadikan sebagai fasilitas untuk memberikan keterampilan.(ltf)

Warta

Program PKK

Harus Tersosialisasikan Rosa DarwantiSepuluh program pokok PKK harus belum bisa d i l a k s a n a k a n sepenuhnya oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya dorongan agar masyarakat dapat secara menyeluruh m e m a h a m i d a n menjalankannya. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi Rosa Darwanti yang intensif terhadap masyarakat mengenai pentingnya program masyarakat yang tertuang di dalamnya. ”Program yang termaktub di sepuluh pokok PKK saya lihat belum semuanya dapat dilaksanakan dan

S

utrisno Supriantoro-Tahun 2009 sudah di depan mata. Dengan begitu masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga juga tinggal menghitung bulan. Diharapkan anggota Legislatif kota Salatiga All out dalam bekerja di akhir masa jabatannya. Salah satunya adalah mendesak walikota untuk segera menyampaikan nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga. Pemerintah harus secepatnya mempersiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasalnya para anggota dewan perwakilan rakyat kota Salatiga berkesepahaman bahwa pembahasan APBD 2009 akan dilaksanakan pada akhir bulan november tahun ini. ”Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2008, saudara walikota saya harapkan segera menyampaikan nota keuangan kepada kami, sehingga dapat kami pelajari dan segera ditetapkan,” Jelasnya belum lama ini. Pemerintahan kota Salatiga baik itu pihak eksekutif maupun legislatif harus bisa menampilkan kerja keras mengingat tahun 2009 anggota Dewan sebagian besar disibukkan dengan suksesi sebagai calon legislatif. Adapun beberapa skala prioritas yang harus diselesaikan untuk tahun 2009 adalah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan Masjid Agung kota Salatiga. pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan Masjid pokoknya harus selesai di tahun 2009, tidak ada tawar menawar,” tegas Sutrisno

dipahami oleh masyarakat kita, khususnya di Salatiga,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Salatiga Rosa Darwanti. Dalam hal ini rosa yang juga menjabat sebagai ketua PKK kota Salatiga aktif melakukan usaha – usaha yang bertujuan terciptanya masyarakat yang ideal seperti yang sudah ada dalam program PKK. Dalam akhir - akhir ini Rosa banyak melakukan kunjungan ke PKK di desa dan dusun – dusun. Selanjutnya ia melakukan pembinaan wilayah secara intensif kepada para anggota PKK. Seperti yang sudah ia lakukan di daerah Sidomukti, Mangunsari, dukuh, dan kelurahan Ngemplak. ”Saya masuk melalui pertemuan – pertemuan para warga di RT atau RW untuk mensosialisasikan sepuluh program pokok PKK, minimal selama satu bulan saya lakukan sekali, masyarakat harus tahu pentingnya hal itu,” jelas Rosa yang ditemuidi kantornya. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para warga tanpa terkecuali. Sebagaimana diketahui bahwa PKK adalah ujung tombak masyarakat. Karena di wilayah paling bawah sampai pada RW dan RT ada kelompok PKK. Apalagi untuk saat ini sudah banyak dikenal adanya dasa wisma sebagai tingkatan paling bawah perkumpulan PKK.(ltf)

Percepat

APBD 2009 Pembangunan jalan lingkar selatan semaksimal mungkin harus selesai diharapkan dapat meciptakan dampak positif bagi ekonomi Salatiga. Peluang-peluang ekonomi dan usaha akan datang sendiri bersamaan dengan terselesaikannya proyek besar jalan lingkar selatan maupun Masjid Agung Salatiga. Sutrisno Supriantoro Sebagai mana ditahun 2008 lalu salatiga berhasil mengukir sejarah diamana untuk kali pertama di tahun 2008 Legislatif kota Salatiga menjadi daerah di Jawa Tengah yang paling cepat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahu 2008. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi khusus seluruh aparat pemerintah untuk segera menetapkan APBD 2009. (ltf)


17

Warta

Hidupkan Kembali

Cofee Morning

Kustadi Danuri

anggota komisi III DPRD kota salatiga ini. (ltf/*)

Tindak Tegas Penebang

Pohon Liar

Ning Indarti

18


Warta

Targetkan

Salatiga Sehat 2010 Rosa Darwanti, SH., M.Si

SKPD Harus Proaktif

Sarwono, SE


19

Warta

Petani Butuh Perhatian Khusus

Sugiyanto

Perdayakan

Pendidikan Suniprat

20


Warta

Sosialisasikan

Visi Kota Agmad Syuhada

Bahas Perubahan Anggaran

John M. Manoppo, SH.


21

Warta

Kontrak Politik

Cawawali H. Toto Suprapto

Pasar Mangkrak

PAD Rugi

Suniprat

22


Warta

Belajar Menahan Diri Teddy Sulistio

Workahop Anti Korupsi Kustadi Danuri


23

Mimbar

Multi Partai, Koalisi

dan Sistem Presidensial

S

istem politik multipartai itu tidak cocok untuk diterapkan dalam sistem presidensial seperti yang dianut di negeri ini. Ini tentu saja bukan pendapat baru, jauh-jauh sebelumnya Scott Mainwaring dalam, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination”, Comparative Political Studies, yang telah memperingatkan melalui tesisnya yang mengatakan bahwa sistem presidensial yang diterapkan dalam kontrsuksi multi partai, akan melahirkan ketidakstabilan pemerintahan dan menghasilkan presiden minoritas dan pemerintah yang terbelah. Tesis itu, tepat dan benar adanya. Pengalaman paling hangat dan aktual-nyata dan sedang berjalan sekarang ini. Partai-partai yang mendapat kursi di DPR terfragmentasi oleh kepentingannya masing-masing, sementara kabinet tidak cukup memiliki gigi dan selalu ragu untuk membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang tegas.

24


Minggu lalu, KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan ada 18 partai politik baru yang berhak mengikuti Pemilu 2009. Sebagai pendatang baru, akan bersaing dengan 16 partai peserta Pemilu 2004 yang secara otomatis lolos verikasi. Dengan demikian Pemilu 2009 nanti akan diikuti oleh 34 partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut dalam kontestan Pemilu 2009 nanti, memang bukan suatu yang ideal. Pengalaman selama ini menunjukkan, sejak tahun 1955 banyaknya partai politik memang berimplikasi terhadap ketidak stabilan politik. Pengajalan selama era reformasi dengan jelas menunjukkan bahwa banyak partai politik berbanding lurus dengan ketidakstabilan politik. Multipartai tidak akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Pengalaman selama ini menunjukkan multipartai justru memperlambat pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas birokrasi yang seharusnya bergerak cepat, tertahan karena adanya kepentingan-kepentingan politik partai yang berbeda-beda. Seringkali kebijakan yang seharusnya diambil cepat dan segera, harus berlarut-larut menunggu titik temu atau kompromi politik. Wajar kemudian apabila banyak kalangan yang kemudian mengatakan bahwa multipartai itu menghambat pembangunan ekonomi. Salah satu masalah yang dihadapi dan tampaknya tidak menjadi kesadaran kalangan politisi adalah adanya kesenjangan antara politik dengan kebutuhan ekonomi. Selama ini apa yang diputuskan secara politik dengan kebutuhan ekonomi semua tidak jalan dan tidak berjalan sendirisendiri. Hasil Pemilu 2004 misalnya, meski terbangun koalisi, akan tetapi warnanya abu-abu yang jelas hal itu sangan pemerintah. Anggota koalisi sekalipun, bisa memblok kebijakan manakala tidak menguntungkan kepentingannya. Pengalaman selama ini menunjukkan, dan tentu ini bukan hanya terjadi di negeri ini, adanya hubungan yang relatif konsisten antara sistem kepartaian dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan sistem presidensial. Multipartai, terutama yang bersifat terfragmentasi, menyebabkan implikasi deadlock dan immobilism bagi sistem presidensial murni. bahwa presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan akan mengalami kesulitan. Pada saat yang sama koalisi yang mengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan. Tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Selama ini salah satu mekanisme yang digunakan adalah kesepatakan dengan ketua partai.

Mimbar Akan tetapi, sejauh yang terjadi dan berjalan selama ini, pendekatan seperti itu jarang bisa dipertahankan. Partai politik bisa berubah sikap dan dukungan tergantung konstelasi dan konteks politik yang berkembang. Sesungguhnya format dan komposisi politik seperti apa yang akan terjadi pada pemerintahan mendatang, sudah bisa kita bayangkan. Meskipun ada mekanisme electoral threshold, maka tidak akan menghasilkan adanya partai politik yang dominan dan mayoritas dalam Pemilu. Banyak kalangan berpendapat, banyaknya partai politik secara alamiah akan tersaring dengan sendirinya melalui batas ambang perolehan suara di pemilu (electoral threshold) dan penerapan ambang batas perolehan kursi di parlemen (parliamentary threshold) melalui pembagian daerah pemilihan (Dapil) juga akan mendorong terciptanya sistem multipartai sederhana. Taruhlah mekanisme ini berhasil dan bisa secara alamiah pula menyaring partai politik yang duduk di legislative. Harus diakui memang, dengan mekanisme seperti itu akan banyak partai politik peserta Pemilu 2009 yang tidak akan berhasil alias rontok terkena electoral thhreshold dan parliamentary threshold. Pertanyaannya kemudian, apakah jika dikaitkan dengan sistem presidensial tidak akan mengulang apa yang terjadi selama ini? Apakah ketentuan itu akan secara evolutif menjadi katalisator menuju sistem multipartai sederhana yang akan menopang beroperasinya sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat? Kalaupun hal itu terjadi, apakah dengan sendirinya akan menjamin terciptanya pemerintahan yang kuat? Dari segi penyederhanaan partai politik, mekanisme itu harus diakui akan dengan sendirinya menyederhanakan jumlah partai politik yang duduk di legislatif. Partai-partai baru dan partai lama, harus bersaing dan bekerja keras untuk bisa lolos dalam electoral threshold dan parliamentary threshold. Jelas Pemilu 2009 akan kompetitif dan 'seru' untuk bersaing agar bisa lolos dan melenggang di legislatif. Apakah dengan demikian juga terjawab dengan untuk mengukuhkan sistem presidential yang kuat? Di sinilah dilema dan yang tidak akan terjawab. Salah satu usulan yang muncul untuk mengatasi problem ini adalah dengan dua hal. Yaitu mempermanenkan koalisi dan meninngkatkan angka opsi threshol 25%-30% untuk bisa mengusung capres dan cawapres. Sekilah formulasi ini, juga dengan melihat kenyataan politik selama ini, tidak ada partai politik satupun yang berhasil meraih dukungan 25% suara, akan memaksa partai-partai untuk koalisi. Akan tetapi jelas, persoalan itu juga tidak dengan sendirinya akan memecahkan masalah yang cukup problematis selama ini. Bagaimana membuat sistem presidential yang kuat dan kokoh. Dalam konstitusi, presiden dipilih secara populer. Menilik hasil Pilpres periode lalu, yang terjadi adalah ketidak kestabilan pemerintahan. Presiden yanng dalam sistem presidensial, memiliki wewenang penuh atas jalannya

pemerintahan termasuk menentukan jabatan menterimenteri. Ternyata tidak berjalan. Selalu saja harus melakukan kompromi dengan parpol-parpol untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan, untuk meredam serangan oposisi di parlemen. Melihat wacana yang berkembang selama ini, tampaknya kecenderungan seperti ini tidak akan terekalan. Lebih-lebih jika electoral threshold untuk bisa mengusung calon di perkecil lagi. Usulan angka 30% saja tidak menjamin akan terciptanya pemerintahan yang kuat. Terlebih lagi, koalisi partai itu hanya berdasarkan oportunisme kepentingan politik sesaat tanpa dilandasi oleh kesamaan ide atau platform. Jadi salah satu persoalan yang mendasar yang harus dipecahkan untuk membuat sistem presidensial yang kuat adalah, harus dibenahi sistem kepartaian dan sistem Pemilu Legislativenya. Ketiga UU itu, harusnya sinergis agar interaksi politik antara eksekutif dan legislatif mengarah pada efektivitas pemerintahan. Sayang mungkin kita belum (akan) menemuinya pada Pemilu legislatif dan Pilpres periode mendatang.(Ellyasa KH Darwis /opiniindonesia.com/ano)


25

Mimbar

Kuota 30% Keterwakilan Perempaun

S

ETIAP warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Meski demikian, konstitusi juga memberi peluang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Itulah diskriminasi konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 H ayat(2) UUD 1945. Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan. Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi. Adalah kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik. Dominasi lelaki itu harus

26


dipatahkan negara dengan cara memberi kuota kepada perempuan. Ketentuan kuota 30% dimulai sejak Pemilu 2004. Hasilnya, jumlah anggota DPR perempuan bertambah dari 44 orang pada 1999 menjadi 61 orang atau mengalami peningkatan dari 8,5% pada 1999 menjadi 11,6% pada 2004. Jumlah yang masih jauh dari ideal, yaitu 30% perempuan di DPR atau sebanyak 168 perempuan duduk di parlemen. Peluang perempuan menjadi anggota DPR bisa terbuka lebar jika semua partai peserta pemilu menyepakati penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Persoalannya, kini parpol berlomba-lomba menggunakan suara terbanyak. Maka, terjadilah dilema. Di satu pihak, memakai suara terbanyak adalah keputusan yang paling bagus karena menghormati pilihan rakyat dalam pemilu. Biarlah rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya menjadi wakilnya di DPR. Bukan ditentukan elite partai berdasarkan nomor urut. Sebaliknya, di lain pihak, penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pada hakikatnya menggusur tindakan afirmatif. Sekalipun ditempatkan pada nomor urut di setiap tiga lelaki terdapat satu perempuan, kuota itu hanya elok karena menambah probabilitas untuk dipilih. Akan tetapi, inilah dilema yang harus diterima dengan senang hati karena yang menggusur rakyat sendiri. Bukankah suara rakyat suara Tuhan? Yang menyedihkan ialah ternyata untuk memenuhi kuota saja banyak partai yang tidak sanggup. Itu bukti bahwa partai selama ini tidak pernah memikirkan pengembangan kader perempuan, apalagi dengan serius memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Bahkan, ada partai yang tetap saja menyepelekannya. Oleh karena itu, adanya kuota caleg perempuan jelas merupakan langkah yang sangat maju. Pertarungan merobohkan dominasi lelaki di kancah politik sangat jelas tidak bisa lain harus dimulai dari dalam tubuh partai sendiri. Misalnya, partai politik berani menerapkan kuota 30% kursi pengurus partai dari pusat hingga ranting harus diduduki perempuan. Otomatis mereka pulalah yang dijadikan caleg. Urusan pun selesai. Jikalau mengisi kuota perempuan untuk mengurus partai saja tidak sanggup, atau tidak mau, jangan harap partai mau dan mampu mengisi kuota perempuan untuk menjadi anggota DPR.(opini.wordpress.com/ano)

Mimbar

Ekonomi Kerakyatan Solusi Perbaikan Nasib Rakyat Miskin *Drs. Kasmun Saparaus, MSi

H

al ihwal, perbaikan taraf kehidupan dan perbaikan nasib rakyat miskin merupakan tugas utama pemerintah. Salah satu perwujudan pelaksanaan tugas tersebut, dilakukan dengan cara membangun sistem perekonomian nasional yang mantap. Terkait dengan tata perekonomian, dalam batang tubuh, UUD 1945, pasal 33 menyebutkan:(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kandungan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4).Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkedalian, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keatuan ekonomi nasional. Rumusan, tersebut mengisyaratkan bahwa, terdapat tiga pelaku utama dalam pelaksanaan kehidupan ekonomi kita, yaitu (a). pemerintah atau Negara (sektor formal); (2). swasta atau para pengusaha (sektor riil); dan (c). masyarakat atau keluarga (sektor informal). Secara proporsional, masing-masing mempunyai peranan yang penting, misalnya negara bertugas menjamin adanya demokratisasi ekonomi. Setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Hal ini berarti pula kemakmuran rakyat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu pemerintah juga melibatkan peran masyarakat untuk membangkitkan kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu perekonomian disusun oleh pemerintah sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pemerintah mempunyai peran besar terjadinya transformasi ekonomi dari praktek-praktek ekonomi kapitalistik, neo liberalistik dan konglomerasi, menuju ekenomi berbasis kerakyatan. Tidak dapat diingkari jika ekonomi kerakyatan yang diperdayakan, mutlak adanya sentuhan tangan pemerintah. Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Prof Dr.Sri Edi Swasana (2008), transformasi ekonomi adalah suatu upaya instrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas perorangan ( individualisme ) dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas

kekeluargaan (mutualism dan brotherhood) berdasarkan demokrasi ekonomi ” Demokrasi ekonomi yang dimaksudkan adalah merupakan ekonomi berbasis kerakyatan. Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak yang bersumber kepada kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Implikasi dari ekonomi kerakyatan, harus tergambar dalam perencanaan, pelaksana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumberdaya potensi alam dan sumber daya manusia miskin yang ada. Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak yang bersumber kepada kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.Implikasi dari ekonomi kerakyatan, harus terwujud dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada.Untuk itu, rakyat harus menjadi subjek matter pembangunan ekonomi, sekaligus perlu diperdayakan ekonomi kerakyatan atau pembangunan ekonomi kerakyatan. Keunggulan Sistem Ekonomi Kerakyatan Sistem ekonomi kerakyatan, mempunyai keunggulan bagi kehidupan perekonomian bangsa. Sejumlah keunggulan sistem ekonomi kerakyatan, adalah : Pertama, dengan rakyat yang secara partisipatifemansipatif berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. Sebagai contoh, saat kita diterpa badai krisis, jenis usaha yang membuat masyarakat survival, dan tidak membebani keterpurkan keuangan Negara adalah hanya sektor informal. Hal berarti pula bahwa, sektor informal dapat menjadi benteng pertahanan ekonomi kita. Kedua, memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya


27

Mimbar merupakan investasi ekonomi nasional, sekaligus , merupakan human investment ( bukan pemborosan atau inefficiency) dan mendorong tumbuhnya kelas menengah berbasis grassroots. Hal berarti pula bahwa, sektor informal dapat menjadi laboratorium kewirausahaan masyarakat miskin. Ketiga, pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (self- empowering), sehingga rakyat mampu meraih nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial. Hal berarti pula bahwa, sektor informal dapat menjadi sarana peningkatan taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat miskin. Keempat, dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin tejadi didalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Implikasinya, masyarakat miskin tidak sekedar menjagi bangsa konsumtif, tetapi sebaliknya mereka menjadi kreatif untuk mengolah potensi yang ada (produktif). Kelima, pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam negeri yang tersedia berdasarkan strategi resources-based dan peoplecentered. Masyarakat miskin akan dapat menemukan jalannya untuk manfaatkan lingkungannya untuk mecukupi kebutuhannya dan secara otomatis dan mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Keenam, pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam negeri pada ekonomi luar negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan bahan-bahan impor dan meningkatkan kandungan domestik industri dalam negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu menggerakkan pasaran dalam negeri. Masyarakat miskin, akan dapat semakin mandiri dan akan menjadi tuan di negri sendiri. Bertolak dari, sederet keunggulan ekonomi kerakyatan di atas, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk unsure DPRD, harus segera melakukan perombakan dalam praktek ekonomi, yaitu yang semula lebih beroritenasi kepada perana BUMN/BUMD / Swasta, berubah harus semakin focus pada sektor informan, yaitu Koperasi,Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), termasuk keluarga. sebagai mana kita ketahui bahwa, sektor tersebut mempunyai kendala dana, manajemen, dan konsistensi pada usaha yang harus ditekuni. Untuk, mengatasi kendala tersebut, pemerintah harus semakin intesif, dimana secara memadai mengalokasikan dana, membuat sistem yang tarnsparan, melakukan pandampingan pada para pelakuka KUMKM.

Kemiskinan adalah bukan takdir, melainkan keterbatasan dalam mengakses berbagai fasilitas yang tersedia. Terjadinya kemiskinan, dapat disebabkan karena sistem ekonomi yang kurang berpihak pada masyarakat. Disamping itu, kemiskinan terjadi juga karena pemerintah tutup mata terhadap nasib si miskin, masyarakat miskin hanya dijadikan obyek pembangunan. Orienstasi pembangunan hanya berpihak pada subsidi kepada klonglomerat, hal ini nampak adanya program-program subsidi pemerintah, yang kurang tepat sasaran dan konvensional, dan kurang berpihak pada rakyat miskin. Kendati demikian kesadaran pemerintah mulai tumbuh keperpihakannya, untuk menolong kelompok masyarakat miskin. Sebagaimana kita ketahui dalam rangka pemerintah mengurangi kemiskinan dan pengangguran, telah meluncurkan Program Pro Rakyat. Program tersebut, terdiri dari 3 (tiga) kluster, yaitu : Pertama, Bantuan dan Perlindungan Sosial. Melalui program ini pemerintah, memberikan bantuan pada 19,1 juta masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS). Fokus yang menjadi program unggulan adalah: (a). Bantuan langsung tunai; (b). Bantuan pendidikan bagi PNS golongan I dan II, tenaga honorer dan tamtama TNI/Polri dan mahasiswa , sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak; (c). Bantuan Operasional sekolah (BOS); Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin); (d). Program Keluarga Harapan (PKH); Jaminan Kesehatan Masysrakat (Jamkesmas);(e). Bantuan social untuk pengungsi/korban bencana; (f). Bantuan untuk penyandang cacat; (g). Bantuan untuk kelompok lanjut usia (lansia); Implikasi program-program tersebut secara kasat mata memang memupunyai manfaat bagi masyarakat, akan tetapi jika ketergantungan pada bantuan langsung ini tidak dibarengi percepatan bisnis bagi si miskin, akan membahayakan pola kehidupan malas. Untuk itu program tersebut harus dibarengi dengan program bantuan yang memberikan tantangan si miskin bisnis atau mengembangkan usaha rumah tangga. Misalnya, program gaduan sapi, ayam, atau kambing, atau bantuan peralatan usaha masyarakat, dll. Kedua,Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Melalui program ini pemerintah melaksanakan perkuatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Sosialisasi dan realisasi programprogram ini, terkesan lamban dan kurang transparan, bahkan sering diselipi muatan politis, sehingga masyarakat miskin kurang dapat mengakses program tersebut. Ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program ini pelaku usaha kecil dan menengah memperoleh kredit usaha rakyat, dari bank-bank milik Negara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan BTN.

Rakyat Miskin sebagai Subyek Titik berat pembangunan ekonomi menempatkan rakyat kecingkrangan harus menjadi subjek matter.

*Penulis adalah Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

28


Sosok

Toto Suprapto

Jiwa Nasionalisme Tumbuh Sejak Kecil

T

oto Suprapto—Sejak masih duduk dibangku Sekolah Menegah Umum ia sudah akrab berbicara tentang politik. Sejak kecil ia sering diajak orang tuanya mendengarkan pidato pidato kebangsaaan presiden RI pertama Soekarno. Kesenangannya terhadap organisasi membuat ia bergabung dengan GNPI dan Pemuda Marheinis sebuah organisasi yang menganut paham Nasionalisme. Mulai saat itu semangat nasionalis mulai mengakar kuat pada dirinya. Mungkin orang di Salatiga tidak asing dengan orang ini. Sosok bernama Toto Suprapto, lahir di Bandung pada tanggal 12 Nopember 1949 banyak dikenal orang. Saat ini pria beristrikan Hj. Wahyu Utami ini masih aktif di dunia politik. Sekarang toto sudah berhasil mencapai puncak kariernya sebagai anggota legislatif dari partai Keadilan dan persatuan Indonesia. Toto sendiri memutuskan untuk menjadi seorang nasionalis setelah ia banyak bergalut dengan dunia politik. Baginya nasionalisme seorang bung karno patut ditiru oleh semua warga negara Indonesia. Keberanian dan jiwa kepemimpinannya dalam menjaga kesatuan Indonesia menjadi inspirasi toto dalam berkarier di dunia politik sampai saat ini.”Sejak kecil saya sering mendengar pidato kenegaraan bung karno, dan pidatonya sangat menyentuh, Indonesia harus bangga punya presiden bung karno,” ujarnya kakek dengan sepuluh cucu ini. Berbeda dengan teman-temannya yang lain anak dari Panut Hadi Sumarto (TNI) dan Sundari ini berhasil mengenyam pendidikan sejak kecil. Mengawali sekolah di SDN 1, SMP N 1, dan SMA N 1 Salatiga toto termasuk golongan anak yang cerdas. Setelah lulus SMU ia mulai menapaki dunia perkuliahan dengan masuk ke Akademi Minyak dan Gas di Cepu Jawa Tengah. Sesaat setelah menyelesaikan kuliahnya toto mulai jauh dengan dunia politik. Ia akhirnya diterima bekerja di perusahaan minyak asing bernama Union Oil Company di Balikpapan. Setelah itu ia bekerja di Philips Petrorium Company Of Indonesia di Sorong Papua. Selain itu ia juga pernah bekerja di Co. Delta di lepas pantai Gresik Jawa Timur. Sejak saat itulah ia absen dipanggung politik yang sudah ia geluti sejak dari bangku SMA. Setelah kurang lebih tiga puluh tiga tahun akhirnya ia memutuskan untuk kembali berkarier di dunia Politik. Karena pada masa orde baru sudah tidak ada lagi Partai Nasional Indonesia (PNI) akhirnya toto memutuskan bergabung dengan partai demokrasi Indonesia untuk menandai kembalinya ke politik.”Saya memutuskan untuk bergabung dengan PDI karena sama-sama menganut paham nasionalis,” ujar toto yang juga ketua RW Dliko Indah ini.

Dalam dunia politik setiap orang harus siap dengan berbagai kemungkinan. Seperti halnya toto yang akhirnya memutuskan untuk hijrah dari PDI karena bersebrangan pemikiran dengan rekannya. Akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan PKPI. Dan di tahun 2008 ini ia diberikan amanah untuk menjadi dewan pimpinan kota dari partai berlambang burung ini. Duduk di kursi dewan membuat toto harus meningkatkan kapasitas dan prestasi sebagai wakil rakyat. Untuk mewujudkan usaha tersbut harus didasari dengan iktikad yang baik, ketulusan, keikhlasan, dan bekerja keras.” Kesemuanya adalah upaya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat,” jelas toto yang sudah dua kali beribadah ke tanah suci ini. (ltf)


29

Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 06 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga Edisi I 2008 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi paling lambat tanggal 25 Agustus 2008. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi II Tahun 2008 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 06 Jawaban Tebak Wajah Jiwaraga 05 : SUPARMO IMAM AFANDI PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 05

SUPARMO IMAM AFANDI

30


1. Husni Maila Wahida, TK Tarbiyatul Banin II, Turusan, Salatiga 2. Cahya Vegha Iriawan, SMK Negeri 3 Salatiga 3. Sukiswan, Perum Domas, RT.2/RW. 10 Salatiga

Ketua DPRD Kota Salatiga Sutrisno Supriantoro, SE bersama Ketua Panwas Pilgub Jateng 2008 Ir. Sriyanto Saputro MM, pada acara Pelantikan Panwas Kota Salatiga dan Panwas Kecamatan se-Kota Salatiga di Gedung Pertemuan DPRD Kota Salatiga (foto atas) dan kegiatan unsur pimpinan DPRD Kota Salatiga (foto bawah).

KENDURI RAKYAT ; Ketua DPRD Kota Salatiga Sutrisno Supriantoro, SE menerima potongan tumpeng dari Walikota John M. Manoppo, SH pada acara Kenduri Rakyat menyambut Hari Jadi salatiga ke- 1258..

KUOTA 30 % KETERWAKILAN PEREMPUAN

Recommend Documents