KRITIK TERHADAP EPISTEMOLOGI UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: PERSPEKTIF ISLAM

KRITIK TERHADAP EPISTEMOLOGI UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: PERSPEKTIF ISLAM Afdal Lembaga Pencitraan Orientasi Pendidikan (LPOP) Indonesia Jl. Surabaya, Pekanbaru, Riau. E-Mail: [email protected] Waston Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102 E-Mail: [email protected] Abstract: Since established, Universal Declaracion of Human Rights (UDHR) upheld as a global value by all the countries in the world. UDHR through the UN as a reference as a common standard for measuring the level of success of a country in upholding human rights. How this study focus on the implications of the secular epistemology against the substance of the Universal Declaration Of Human Rights? and How does Islam look at epistemology Universal Declaration Of Human Rights? To answer these questions used the data of literature with a philosophical approach as research methods and using several analytical tools such as interpretation, induction and deduction, internal coherence, holistika and description. Results from this study indicate that the secular epistemology epistemology UDHR as the foundation material implications for cargo. Substance of the UDHR can be translated very freely and without limit values mengabaiakan even religiosity. Humans are considered as central, source and destination at the same time the final orientation of each human behavior. Religion and God are not regarded as something sacred, but only considered as a complement to human life into the realm of free privatization adopted or not by each individual. Such a view is contrary to Islam. Islam holds that religion and God is something that is sacred and can not be separated from every facet of human life. God is central, as well as source and destination end orientation every human behavior. Keywords: epistemology; human rights; the Islamic human rights. Abstrak: Sejak ditetapkan, Universal Declaracion of Human Right (UDHR) dijunjung tinggi sebagai nilai global oleh semua Negara di dunia. UDHR melalui PBB dijadikan acuan sebagai standar umum untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah Negara dalam menegakkan HAM. Penelitian ini focus kepada Bagaimana implikasi dari Epistemologi sekuler terhadap materi muatan Universal Declaration Of Human Rights? dan Bagaimana Islam memandang epistemology Universal Declaration Of Human Rights? Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan data-data kepustakaan dengan pendekatan filosofis sebagai metode penelitian dan menggunakan beberapa alat analisis seperti interpretasi, induksi dan deduksi, koherensi intern, holistika dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa epistemology sekuler sebagai landasan epistemology UDHR berimplikasi kepada materi muatannya. Materi muatan UDHR dapat diterjemahkan dengan sangat bebas dan tanpa batas 117

PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2015: 117-126 bahkan mengabaiakan nilai-nilai religiusitas. Manusia dianggap sebagai sentral, sumber sekaligus tujuan dan orientasi akhir setiap prilaku manusia. Agama dan Tuhan tidak dianggap sebagai sesuatu yang sacral, melainkan hanya dianggap sebagai pelengkap hidup manusia yang menjadi ranah privatisasi yang bebas dianut atau tidak oleh setiap individu. Pandangan seperti ini bertentangan dengan Islam. Islam berpandangan bahwa Agama dan Tuhan merupakan sesuatu yang sacral dan tidak dapat dipisahkan dari setiap sendi kehidupan manusia. Tuhan adalah sentral, sebagai sumber sekaligus tujuan dan orientasi akhir setiap perilaku manusia. Kata kunci: epistemology; hak asasi manusia; hak asasi manusia Islam.

PENDAHULUAN Perang Dunia ke dua yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945 benar-benar membawa dampak kerusakan luarbiasa terhadap umat manusia. Perang yang terluas sepanjang sejarah ini memakan korban sebanyak lima puluh juta sampai tujuh puluh juta jiwa dari berbagai belahan Dunia. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia ke dua sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Sadar akan dampak dari perang Dunia ke dua yang sangat parah itu, berbagai Negara kemudian membuat kesepakatan untuk saling menjaga perdamaian dunia dengan membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam perkembangannya, NegaraNegara yang tergabung di dalam PBB kemudian melahirkan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)1 yang menjadi acuan umum atas hak-hak dasar manusia di permukaan bumi ini yang harus dilindungi. Banyak kalangan menilai Deklarasi ham universal (UDHR) merupakan salah satu prestasi terbesar PBB. Instrumen dan institusi PBB dianggap telah berhasil, dalam beberapa hal, dalam menyusun standar-standar hak asasi manusia yang diterima secara universal.2 Namun di sisi lain, deklarasi 1

2

118

http://www.un.org/en/documents/Universal Declaration of Human Rights/history.shtml, diakses 26 September 2015. Chandra muzaffar, Human Rights And New World Order, Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru

yang disusun oleh segelintir orang tersebut dianggap tidak representatif dan umumnya didominasi oleh orang Barat.3 Worldview Barat sekuler yang mendominasi deklarasi tersebut tidak dapat dihindarkan menjadi landasan bangunan epistemologi Universal Declaration Of Human Rights yang justru membuat HAM universal dapat diterjemahkan secara ‘liar’. Kebebasan mutlak yang berakar dari sekularisme juga membuat HAM menjadi bias makna dan memiliki standar ganda dalam aplikasinya. Hal ini menyebabkan HAM universal dapat ditunggangi oleh pihakpihak yang berkepentingan dan menjadi senjata untuk menginterfensi dan memaksakan kepentingannya kepada Negara lain. HAM kerap mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM berubah menjadi “dua buah mata pisau” yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang dan terlebih lagi bagi negara berkembang yang syarat dengan hegemoni dan kooptasi atas nama HAM.4 Sangat ironis bila Universal Declaration Of Human Rights sebagai acuan HAM dunia yang seharusnya melindungi manusia dari kerusakan

3 4

Menggugat Dominasi Global Barat, penerjemah Poerwanto, ( Bandung: Mizan, 1995), hlm. 200. Hamid Fahmi Zarkasyi, Islam Ham dan Keberagaman Agama, (Jakarta: INSISTS, 2011), hlm. 28. Aman Sembiring Meliala, dalam Yahya ahmad zein, Problematika..., hml.163.

KriƟk Terhadap Epistemologi...(Afdal dan Waston) dan kehancuran, justru dapat dijadikan senjata untuk menghancurkan nilai-nilai HAM itu sendiri. Berbeda dengan nilai dan ideology sekuler yang bebas dari nilai-nilai Agama dan ketuhanan, Islam justru menempatkan HAM pada posisi yang jauh lebih mulia daripada HAM yang diperjuangkan oleh sekuler. Sebab kebebasan hak-hak kodrati yang ada pada manusia tanpa pengendalian oleh Agama, menurut Islam justru hanya akan menempatkan manusia pada posisi yang tidak lebih mulia daripada binatang. HAM di dalam Islam bukanlah kebebasan yang tidak terkendali. Sebab kebebasan yang mutlak tanpa ada pengendalian hanya akan menimbulkan kekacauan. Seperti yang disampaikan oleh Isaiah Berlin, bahwa area kebebasan itu tidak boleh tidak dibatasi, karena jika tidak dibatasi manusia akan dapat mencampuri urusan orang lain tanpa batas sehingga akan menimbulkan kekacauan sosial dan hukum rimba.5 Prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam untuk menjaga kehormatan dan hak-hak asasi manusia bersifat unik dan boleh jadi tidak terjangkau oleh akal manusia.6Ham di dalam Islam bukanlah hak yang dimiliki oleh individu secara eksklusif dan tanpa batas. Hak dalam Islam tidak dapat lepas dari kewajiban. Manusia berhak menjalani kehidupan sesukanya, namun tidak diperbolehkan menganiaya dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri apalagi orang lain.7 Ada beberapa tulisan yang telah dibahas berkaitan dengan tesis ini, diantaranya adalah; Pertama tulisan Zul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris dalam International Journal of Islamic Thought yang dipublikasikan ke dalam jurnal online proquest. Tulisan yang berjudul Peranan Persekitaran terhadap Tuntutan Hak 5

6 7

Isaiah Berli, dalam Syekh Syaukat Hussan, Human Right in Islam, terj. Abdul Rochim C.N., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 97. Hamid Fahmi Zarkasyi, Islam Ham dan Keberagaman Agama, (Jakarta: INSISTS, 2011), hlm. 15. Ibid.

Asasi Manusia: Cabaran bagi Umat Islam itu, mengkritik tentang nilai-nilai HAM yang tengah berkembang dan diamalkan secara Internasional. Zulmi dan Zailan mengkritik pengaruh sekuler yang tidak terbendung dalam perkembangan HAM internasional. Menurutnya Hak Asasi Manusia ciptaan Barat modern begitu kentara nilai sekularnya sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat internasional yang beragama. Perbedaannya dengan tulisan ini adalah lebih focus kepada epistemology UDHR yang menjadi acuan HAM Internasional. Kedua, tulisan Chandra Muzaffar yang berjudul Human Rights And New World Order, Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat. Buku yang diterbitkan tahun 1995 itu merupakan kumpulan dari beberapa artikel dan ceramahnya tentang ham, termasuk yang dipersentasikan di PBB. Dalam tulisannya, Chandra Muzaffar mengkritisi pelaksanaan ham yang menurutnya tidak adil dan tidak seimbang. Menurut Candra, bahkan PBB menjadi tidak berarti dan hukumnya tidak bisa diterapkan karena dominasi Negaranegara tertentu itu. Standar-standar kebenaran serta slogan-slogan demokrasi yang diagung-agungkan menurutnya hanyalah pisau bermata dua yang dipakai untuk memuluskan kepentingan pihakpihak tertentu. Perbedaannya dengan tulisan ini adalah lebih menitik beratkan kepada pandangan Islam terhadap epistemology UDHR. Berdasarkan uraian diatas, sepengetahuan penulis penelitian yang terfokus kepada epistemology UDHR perspektif Islam belum pernah dilakukan, namun demikian tulisan-tulisan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk mempertajam hasil analisis penelitian ini. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah library research dengan menggunakan data-data 119

PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2015: 117-126 yang berupa naskah-naskah dan tulisantulisan yang bersumber dari kepustakaan. Data-data itu berupa buku, artikel, jurnal, majalah, video atau tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang tema yang berkaitan dengan tesis ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilainilai luhur. Dalam bidang sosial, Agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya. Untuk bidang ekonomi Agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, Agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik dan sebagainya agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalildalil yang terdapat dalam ajaran Agama yang bersangkutan.8 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah draft Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, sedangkan yang menjadi 8

120

Abuddin Nata, Metodologi Study (Jakarta: Raja Grafindo,2008) hlm. 34.

Islam

data sekundernya adalah instrumentinstrumen PBB tentang HAM dan berbagai sumber kepustakaan lainnya, seperti buku, artikel, tulisan, dan jurnal, yang membahas tentang tema penelitian ini, yaitu tentang epistemologi dan HAM. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Proses dokumentasi dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan menelaah karya-karya dari sumbersumber yang telah ditentukan. Sumber data itu terdiri dari artikel, jurnal, buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian yaitu epistemologi dan HAM. Validitas data diperlukan apabila data yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda atau sama dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 9 Dalam kepastian (confirmability). penelitian ini menggunakan ukuran kepercayaan (credibility), dan keteralihan (transferability). Peneliti menyampaikan secara rinci draft Universal Declaration of Human Rights, mencari data-data pendukung dari draft tersebut sehingga jelas terlihat landasan epistemologi dan maksud yang terkandung di dalam teks tersebut, implikasi dari epistemlogi Universal Declaration of Human Rights serta memastikan bagaimana pandangan Islam terhadap landasan epistemologi Universal Declaration of Human Rights. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah induksi dan deduksi. Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dipelajari dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan. Data-data 9

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), hlm. 324.

KriƟk Terhadap Epistemologi...(Afdal dan Waston) yang sudah dikelompokkan kemudian dipelajari dan diteliti lagi untuk diambil kesimpulan. Dari metode ini diharapkan dapat menyimpulkan konsep atau landasan epistemologi Universal Declaration of Human Rights. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

Sebagai sebuah istilah, hak asasi manusia baru dirumuskan secara eksplisit di abad ke delapan belas.10 Istilah ini pertamakali muncul dari bahasa prancis droits de I’homme terjemahan harfiahnya adalah hak-hak manusia. Istilah ini dipakai untuk menyebut hak-hak manusia dan warga Negara yang dikeluarkan di prancis ketika revolusi prancis pada tahun 1789. Pernyataan tentang hak asasi ini kemudian diterjemahkan oleh PBB kedalam bahasa Inggris yaitu fundamental human rights yang kemudian disingkat menjadi human rights.11 UDHR yang tidak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia yang berasal dari rumusan Barat, membuat Dokumendokumen tersebut mewakili pikiran yang ada di belakangnya yang mendorong pembuatan dokumen tersebut. Dengan demikian dokumen tersebut dibaca sebagai isyarat adanya atau kelahiran gagasan yang ada di belakangnya.12 Perhatian terhadap individu dan HAM di Barat timbul dari pandangan yang bersifat anthroposentris, dimana manusia merupakan ukuran terhadap segala sesuatu. HAM dalam perspektif ini menempatkan manusia dalam suatu setting dimana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak 10

11

12

Peter Baehr, dkk. Instrumen Internasional Pokok HakHak Asasi Manuisa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 11. Ahmad kosasih, Ham Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. xvii

Muladi, dkk., Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hokum Dan Masyarakat, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 217.

asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Tegasnya ham di Barat lebih bersifat sekuler sehingga orientasi dan pertanggungjawabannya hanya kepada manusia semata.13 Barat menilai bahwa humanism menekankan pada individu rasional sebagai nilai paling tinggi dan sumber nilai terakhir tanpa harus terikat kepada agama tertentu. Humanisme secara simplistis dimaknai dengan terma bahwa manusia dapat menggali ajaran budi pekerti dari renungan rasional tanpa harus merujuk atau mengikatkan dirinya pada agama tertentu.14 Perspektif ini mengakibatkan gagalnya penegakan humanisme di beberapa Negara di Barat. Mereka deadlock sa’at membangun proyek humanism yang mercusuar dalam alam modernisme, karena nilai humanisme ini dipisahkan dari Tuhan. Manusia sebagai subjek terlalu dilanggengkan dan seakan berjalan melampaui para pengikut sejarah lainnya.15 Sebagai produk yang sangat didominasi oleh barat, maka pengaruh worldview barat tidaklah dapat dipisahkan dari UDHR, dimana HAM dalam wacana politik barat secara historis tumbuh dari rangkaian panjang perlawanan terhadap kekuasaan mutlak para penguasa negeri di benua tersebut, yang umumnya berprilaku zalim.16 Melihat sedikit ke belakang, Perubahan yang drastis terhadap peradaban manusia dibarat ditandai dengan peristiwa Aufklarung sebagai titik balik dari sejarah-sejarah kelam masa lalu mereka. Cita-cita yang dibangun oleh aufklarung adalah optimisme dan keyakinan untuk membangun tata dunia dan tata masyarakat berdasarkan atas kemerdekaan, kodrat alam dan kepastian13 14 15 16

Ibid., hlm. 37. Abu hafsin, dalam kata pengantar, Hasan Hanafi, dkk., Islam Dan Humanisme…, hlm.vii. Ibid., hlm. Viii. Munawir Sjadzali, dkk., HAM dan Pluralisme Agama, ( Surabaya: PKSK, 1997), Hlm.40.

121

PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2015: 117-126 kepastian ilmu, sehingga melahirkan ideology-ideologi non-keagamaan.17 Ideologi-ideologi non keagamaan ini menempatkan akal dan pancaindra sebagai sumber utama keilmuan, dimana wahyu tidak mendapatkan peranan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jika dicermati semua aliran pemikiran yang bergulat di alam pikiran barat baik itu rasionalisme, empirisme, skeptisisme, relativisme, ateisme, humanisme, sekulerisme, dan isme-isme lainnya semuanya tidak terlepas dari landasan bahwa sumber ilmu kalau bukan akal pastilah panca indra, yang merupakan epistemology sekuler dimana wahyu tidak mendapatkan peranan sebagai sumber ilmu pengetahuan.18 Untuk melihat lebih jauh landasan epistemology UDHR di dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang sumber HAM menurut UDHR, sifat HAM menurut UDHR, Sifat hokum UDHR, prinsip-prinsip HAM menurut UDHR, serta Universalitas dan particularitas UDHR. 1. Sumber HAM Menurut UDHR Pasal satu UDHR menyebutkan “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”Pembukaan UDHR juga menyebutkan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang alami. Pernyataan ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari manusia itu terlahir sebagai manusia, dengan kata lain HAM menurut UDHR bersumber dari manusia itu sendiri, sebagai konsekuensi dia terlahir sebagai manusia. HAM dianggap bukanlah pemberian melainkan akibat dari manusia terlahir sebagai manusia. Pasal dua puluh Sembilan mempertegas pernyataan bahwa manusia hanya boleh tunduk kepada manusia lain dalam bentuk pembatasan-pembatasan yang ditetapkan 17

18

122

A.M.W. Pranarka, Epistemologi Dasar Suatu Pengantar, ( Jakarta: Centre For Strategic And International Studies, 1987 M.), hlm. 158. Mahbub, tesis, 182.

oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 2. Sifat HAM di Dalam UDHR Sebagai deklarasi yang menempatkan manusia sebagai sumber HAM, maka HAM menurut UDHR bersifat anthoposentris, dimana manusia merupakan ukuran segala sesuatu. Manusia adalah sumber sekaligus muara bagi HAM. Dengan demikian sifat HAM menjadi elastic dan selalu berubah sesuai dengan kehendak dan keinginan manusia itu sendiri. 3. Sifat Hukum UDHR UDHR secara singkat memberikan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Seperangkat hak dasar yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut sangat syarat dengan hak-hak yuridis. Meskipun dasar HAM dalam deklarasi ini bersumber dari teori hak kodrati namun deklarasi ini begitu dikuasai oleh hak-hak hokum lebih dari hak-hak bukan hokum. Kesan ini akan semakin tak terbantah jika dilihat kovenan yang dilahirkan kemudian “convention on the prevention and punishment of the crime of genocide”.19 UDHR, meskipun demikian -Seperti kebanyakan rekomendasi majlis umum PBB lainnyasifatnya tidak mengikat. Sebagian besar Negara tidak meratifikasi UDHR karena mereka menginginkan traktat formal yang secara hokum mengikat. Kendati demikian semua komentator sekarang sepakat bahwa pasal-pasal deklarasi itu telah menjadi mengikat ketika menjadi 19

T. Mulya lubis, Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987), hlm. 5.

KriƟk Terhadap Epistemologi...(Afdal dan Waston) bagian hokum nasional.20 Walaupun tidak mengikat, akan tetapi merupakan prinsip umum hokum internasional tentang ham bahwa UDHR adalah menjadi pedoman dan acuan standar bagi semua Negara, terutama yang tergabung dalam PBB dalam menyusun undang-undang Negara mereka hingga sa’at ini.21 Undang undang sebuah Negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang ada di dalam UDHR. 4. Prinsip-Prinsip HAM di Dalam UDHR Prinsip-prinsip HAM di dalam UDHR adalah prinsip-prisip kesetraan dimana manusia dipandang sama harkat dan martabatnya. Setiap manusia terlahir dengan hak yang sama serta setara dengan semua manusia lainnya. Persamaan hak tersebut membuat manusia memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya. Prinsip kebebasan adalah prinsip lain yang harus dijunjung tinggi. Disebabkan manusia setara dengan manusia lainnya, maka setiap manusia juga bebas dan merdeka dalam melakukan setiap aktivitasnya. Tidak ada yang boleh dan dapat mengintervensinya dalam bersikap dan memilih jalan hidupnya. Manusia dianggap merdeka dan bebas untuk memilih cara hidupnya masingmasing. 5. Universalitas dan Partikularisasi UDHR Sejak awal hak asasi manusia menimbulkan banyak pertanyaan seperti; apakah dapat dipaksakan berlaku universal atau particular, berlaku mutlak atau relative dan lain sebagainya. Bahkan perlu disadari bahwa ham tidaklah statis melainkan dinamis.22 Universalitas dan partikularitas ham bahkan menjadi perdebatan yang masih belum berujung 20 21 22

Yasir, dalam Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi…, hlm. 168. Ahmad kosasih, Ham Dalam Perspektif Islam…, 18. (scott Davidson, ibid 326)

hingga sa’at ini.23Konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan HAM pada skala nasional, yaitu universlalisme dan relativisme budaya selalu menjadi wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terahir ini. Perdebatan dua ideology ini selalu terjadi, sebab universalitas dan relativisme ham merupakan sumber perdebatan dan pertengkaran sejak awal.24 Universalitas HAM membuat ham kerap mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM berubah menjadi “dua buah mata pisau” yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang dan terlebih lagi bagi Negara berkembang yang syarat dengan hegemoni dan kooptasi atas nama ham.25 Hak asasi manusia di dalam UDHR yang bersandar kepada epistemology sekuler membuat UDHR semata-mata mengukur segala sesuatu hanya dari sisi kemajuan humanitas saja. Agama dan Tuhan sebagai salah satu objek yang disebutkan di dalam pasal UDHR hanya menjadi pelengkap untuk mengakomudir salah satu sisi humanitas manusia saja jika manusia itu membutuhkannya. Agama bukanlah dipandang hal pokok dan wajib yang harus dijunjung tinggi dan harus dihormati, sehingga setiap orang diberikan peluang yang sebebas-bebasnya untuk beragama atau tidak. Agama dan Tuhan bukanlah tujuan utama, sebab tujuan utamanya adalah manusia itu sendiri dengan sisi humanitasnya. Epistemologi sekuler yang menjadi pondasi UDHR tersebut, membuatnya sangat mudah diterjemahkan secara bebas. Ideology sekuler yang tidak memiliki pijakan kokoh menjadikan epistemology hukum UDHR selalu 23 24 25

Andrey Sujatmoko, Hukum Ham Dan…, hlm., 19. Ibid.

Aman Sembiring Meliala, dalam Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi…, hlm. 163.

123

PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2015: 117-126 berubah dan tidak pernah pasti. Setiap individu memiliki kemauan yang berbeda, dan setiap individu berhak mengklaim kepentingan pribadinya tersebut sebagai hak dasar yang harus dilindungi. Ketika dua kepentingan manusia saling beradu sangat sulit untuk mempertemukannya, karena setiap orang merasa sama-sama berhak dengan kepentingannya masing-masing. Norma budaya dan hokum local menjadi sangat sulit diharapkan sebagai juru damai, sebab dia tidak lagi dapat “mengintervensikan” kepentingannya. Universalitas UDHR membuatnya menjadi sangat elastis, dan setiap orang dapat berlindung dibalik universalitas UDHR demi memaksakan kepentingannya. Hukum yang benar-benar adil secara universal tidak mungkin terwujud selama Tuhan tidak mendapatkan tempat yang istimewa di dalam UDHR. Tidak ada manusia yang dapat membatasi dan memaksakan kepentingan manusia lainnya. Setiap manusia memiliki kepentingan yang beragam, hal yang dapat membatasi kepentingan itu hanyalah jika Tuhan diposisikan sebagai sesuatu yang sacral dan harus dihormati. Penghormatan manusia terhadap Tuhan akan membuat manusia lebih berhatihati serta tidak hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompoknya semata. Sejarah mencatat bahwa agama (khususnya agama samawi) lah yang selalu menjadi pembela dan penegak hak asasi manusia di dunia ini. Agamalah yang memperjuangkan rakyat kecil dari kezhaliman raja-raja dan penguasa tiran. Ajaran HAM dalam agama samawi bukanlah semata-mata persoaalan doktrin yang normative. Ia juga merupakan persoalan empiris dalam sejarah. Ini terlihat dari bagaimana nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sepanjang hidupnya berjuang untuk menegakkan HAM dan menentang kecendrungan tirani dari raja124

raja sa’at para nabi itu menjalankan fungsi kenabiannya. Semua yang dilakukan para nabi dalam menentang tirani tersebut, dalam perspektif HAM, jelas merupakan perjuangan penegakan HAM atas perlakuan sewenang-wenang suatu kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.26 Hanya agama dan Tuhan yang mampu membatasi kekuasaan yang zhalim. Tuhan tidak memiliki “kepentingan” lain selain memanusiakan manusia. Tuhan tidak butuh nilai-nilai keduniaan yang diperebutkan manusia. Tujuan Tuhan “hanyalah” terbentuknya manusia sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan. Hukum, nilai, dan hasil produk manusia lainnya haruslah menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang sacral agar tercipta perdamaian yang adil. Setinggi dan sedalam apapun prestasi filsafat dan produk manusia lainnya, ia tetap tidak berhak menempatkan agama sejajar dengan objek-objek kajian lain. Agama tidak bisa dipandang rendah oleh penyelidikan filsafat.27 PENUTUP Epistemologi sekuler yang menjadi pijakan epistemology UDHR sangat terpengaruh oleh epistemology dan nilai-nilai sekuler Barat. Nilai-nilai epistemology sekuler barat yang lahir dari berbagai benturan aliran filsafat yang saling bertentangan dan gejolak traumatis masa lalau menjadikan nilai-nilai sekuler yang dianut oleh barat benar-benar jauh dari Agama dan Tuhan. Manusia adalah ukuran segalanya. Manusia dianggap sebagai sumber sekaligus sebagai orientasi akhir dari kehidupan. Segala sesuatu hanya diukur dari rasionalitas duniawi saja dan mengesampingkan nilai-nilai 26

27

Yusril Ihza Mahendra dkk., Ham Dan Pluralism Agama, (Surabaya: Pusat Kajian Strategi Dan Kebijakan (PKSK), 1997), 143. Muhammad Iqbal, The Reconstruction Of Religious Thought In Islam, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 2.

KriƟk Terhadap Epistemologi...(Afdal dan Waston) metafisika. Sekularisme menjadikan nilainilai yang terkandung di dalam UDHR jauh dari sifat-sifat religious. Tuhan tidak lagi mendapat perhatian yang serius dan sacral. Humanitas menjadi nila-nilai utama yang dijunjung tinggi mengalahkan moral-moral religious. Nilai-nilai seperti ini yang tidak dibarengi dengan nilai religious dan sikap tanggung jawab membuat manusia kehilangan fitrahnya sebagai makhluk yang membutuhkan Tuhan. Manusia menjadi sangat individualis, mementingkan kepentingan pribadi, egois, dan tidak peka dengan situasi sosialnya. Sifat-sifat yang seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan manusia, dimana manusia hanya akan

menjadi makhluk yang berorientasi kepada nilai-nilai material semata. Manusia menjadi tidak peduli dengan nilai-nilai religious bahkan bersikap antipati terhadap Tuhan dan Agama. Sifat yang seperti ini akan membuat manusia kehilangan sifat ihsannya. Manusia tidak lagi merasa diawasi oleh kekuatan Tuhan yang Maha tau, karenanya manusia hanya akan bersikap baik di depan public dan bebas tanpa batas ketika jauh dari pantauan manusia lainnya. Ini akan berujung kepada kehancuran masa depan manusia, sebab manusia bisa saja saling merusak ketika dalam kesendirian mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA Baehr, Peter, dkk. 2001. Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hanafi, Hasan, dkk. 2007. Islam Dan Humanisme Aktualisasi Humanism Di Tengah Krisis Humanisme Universal. Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang. Hussain, Syekh Syaukat. 1996. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta:Gema Insani Press. Iqbal, Muhammad. 1981. The Reconstruction Of Religious Thought In Islam. New Delhi: Kitab Bhavan. Kosasih, Ahmad. 2003. Ham Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat. Jakarta: Salemba Diniyah. Lubis, T. Mulya. 1987. Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mahendra, Yusril Ihza, dkk. 1997. Ham Dan Pluralism Agama. Surabaya : Pusat Kajian Strategi Dan Kebijakan (PKSK). Muladi, dkk. 2005. Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hokum Dan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama. Muzaffar, Chandra. 1995. Human Rights And New World Order, Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat, penerjemah Poerwanto, Bandung: Mizan. Pranarka, A.M.W. 1987. Epistemologi Dasar Suatu Pengantar. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies. Sjadzali, Munawir, dkk. 1997. HAM dan Pluralisme Agama. Surabaya: PKSK. Zarkasyi, Hamid Fahmi. 2011. Islam Ham dan Keberagaman Agama. Jakarta: INSISTS. 125

PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2015: 117-126 Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Zein, Yahya Ahmad. 2012. Problematika Hak Asasi Manusia (HAM). Yogyakarta: Liberty. Setiawan, Mahbub. 2013. Kritik Terhadap Epistemologi Barat Modern (Perspektif Islamic Worldview), Tesis, Surakarta: UMS. Yaakob, Zul`azmi dan Zailan Moris. “Peranan Persekitaran terhadap Tuntutan Hak Asasi Manusia: Cabaran bagi Umat Islam”, dalam International Journal of Islamic Thought, Vol. 5: (June). 2014. http://www.un.org/en/documents/Universal/Declaration/of/Human/Rights/history. shtml.

126