PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA … PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA… NOMOR : … TAHUN ... TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA... Menimbang: a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia; b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain; c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok; d. bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. e. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota … (Berita Negara Tahun … ); 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;. 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional; dan 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA … Dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA … MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota … 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota … 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. 7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok. 8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya. 10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus,TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya. 11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya. 12. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya. 13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. 14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. 15. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Pasal 3 Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok; b. membudayakan hidup sehat; dan c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; Pasal 4 Prinsip penerapan KTR adalah: a. 100% Kawasan Tanpa Rokok; b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 5 Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. fasilitas olahraga; f. angkutan umum; g. tempat kerja; dan h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pasal 6
(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar. (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR. (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok. Pasal 8 (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib untuk: a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 9 (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan. Pasal 10 (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya. (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 11 (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan; b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah; d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum; e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga; f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum. h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR. i. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 12
(1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Pasal 13 Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa: a. bimbingan dan/atau penyuluhan; b. pemberdayaan masyarakat; dan c. menyiapkan petunjuk teknis. Pasal 14 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh : a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan; c. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 15 Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR. Pasal 16 (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan; b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum; e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga; f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum. h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR. i. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali. (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Dearah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali. Pasal 18 (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya. (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 19 Pelaksanan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 20 Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali
dalam satu bulan. BAB VII SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 21 (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin; (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR: a. Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR. b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 22 Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah). Pasal 23 Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah). Pasal 24 Setiap
pengelola
KTR
yang
tidak
melakukan
pengawasan
internal,
membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Ditetapkan di: ... Pada tanggal : ....... GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............................
Diundangkan di: ... Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
............. LEMBARAN DAERAH NOMOR ... SERI ...
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
...
TAHUN
...
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
Formulir Pemantauan Wilayah KTR Logo Pemda Implementasi KTR 100%
Perda No.………………Tahun….…. dan Perwali/Perbup No……………Tahun………. Section A Nama Institusi: Tanggal Kunjungan
Nama Petugas Inspeksi: :
Waktu Kunjungan:
Section B
No.
Indikator
Ged. I
Ya 1
Ditemukan orang merokok di dalam gedung
2
Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung
3
Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk
4
Tercium bau asap rokok
5
Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung
6
Ditemukan puntung rokok di dalam gedung
7
8
Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll) Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)
Tidak
Ged. II
Ya
Tidak
Ged. III
Ya
Tidak
Ged. IV
Ya
Tidak
Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)
Ged. V
Ya
Tidak
Section C Pertanyaan untuk Pengelola Gedung: Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
1
Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Palembang yang melarang orang merokok di dalam gedung?
Ya
Tidak
2
Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Palembang?
Ya
Tidak
3
Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?
Ya
Tidak
4
Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?
Ya
Tidak
5
Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.
Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
1
1
2
2
3
3
Section D Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)
Petugas Inspeksi:
Tandatangan: Nama
Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
(
)
Tandatangan: Nama
(
)
