KORIDOR EKONOMI INDONESIA DALAM PENATAAN RUANG SUATU PERSPEKTIF
“Apakah Rencana Tata Ruang Pulau sudah sesuai dengan koridor ekonomi?”, demikian pertanyaan ini diutarakan oleh Menko Perekonomian dalam rapat pleno BKPRN yang membahas 9 rancangan Peraturan Presiden tanggal 25 Januari 2011. Pertanyaan inilah yang menggelitik para pakar penataan ruang, khususnya tim pelaksana di BKPRN. Disini ada 2 (dua) topik yang saling berkaitan dengan pertanyaan tersebut : “Apakah koridor ekonomi harus menjadi acuan dari Rencana Tata Ruang?” atau sebaliknya “Apakah Rencana Tata Ruang yang menjadi acuan bagi pengembangan koridor ekonomi?”. Sampai tulisan ini naik cetak, pertanyaan ini belum bisa terjawab dengan tegas. Sebenarnya, esensi dari penataan ruang dalam pembangunan tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20, 23, dan 26 yang menjelaskan bahwa RTRWN, RTRW Provinsi, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota merupakan pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Dalam hal ini, RTRWN menetapkan kawasan andalan potensi ekonomi dengan fungsi ruang komoditas/sektor unggulan yang secara keseluruhan didukung dengan pengembangan infrastruktur. Sementara investasi dalam hal ini adalah investasi publik maupun investasi swasta. 112 kawasan andalan ekonomi yang berada di pulau dan 47 kawasan andalan ekonomi yang berbasis kelautan dan perikanan telah ditetapkan dalam RTRWN dan/ atau RTR Pulau. Masing-masing kawasan memiliki sektor/komoditas unggulan yang didorong pengembangannya secara sinergis dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhannya masing-masing yang secara hirarkis disebut Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Perspektif pengembangan koridor ekonomi Indonesia, sebagai wujud dari upaya percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia, merupakan upaya penegasan transformasi ekonomi menuju pembangunan ekonomi yang berbasis kewilayahan dengan komoditas unggulannya. Antara satu komoditas dengan komoditas lainnya kemudian bersinergi melalui hubungan/konektivitas antar kawasan. Dalam suatu studi yang dilakukan di lingkungan Menko Perekonomian diungkapkan adanya 6 (enam) koridor ekonomi yang telah teridentifikasi : Koridor Ekonomi Sumatera – Banten Utara sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada minyak kelapa sawit/CPO, Karet, dan Batubara ; Koridor Ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional dengan fokus sektor pada produk makanan, tekstil dan industri alat angkut ;
Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada migas, minyak kelapa sawit, dan batubara ; Koridor Ekonomi Sulawesi – Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional dengan fokus sektor pada tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel ; Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan fokus sektor pada pariwisata serta pertanian dan peternakan ; dan Koridor Ekonomi Papua – Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera dengan focus sektor pada pertambangan serta pertanian dan perkebunan. Setelah melakukan metoda superimpose antara Peta RTRWN/ Pulau dengan peta keenam koridor ekonomi di atas, terlihat bahwa kedua peta tersebut kompatibel satu sama lain. RTRWN/ Pulau mengindikasikan keenam koridor ekonomi merupakan wilayah yang memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan infrastruktur yang relatif baik bahkan sangat baik, dan keberadaan proses ekonomi produksi komoditas/sektor unggulan yang berdaya saing tinggi. Pada saat yang sama hal ini menegaskan bahwa RTRWN/Pulau telah berhasil menjadi acuan/pedoma ,penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi yang diwujudkan dengan penetapan koridor ekonomi nasional (lihat Peta I). Di sisi lain, penetapan koridor ekonomi ini merupakan upaya operasionalisasi perwujudan sasaran wilayah prioritas yang ditetapkan dalam RTRWN/Pulau , yaitu Wilayah Pantai Timur Sumatera, Wilayah Banten Utara, Wilayah Pantai Utara Jawa, Wilayah Bali Bagian Selatan, Wilayah Tengah Kepulauan Nusa Tenggara, Wilayah Pulau Kalimantan Bagian Selatan, Wilayah Pulau Sulawesi Bagian Barat, Tenggara dan Utara hingga Wilayah Maluku bagian Utara, serta Wilayah Pulau Maluku, Pulau Papua bagia utara sampai ke Jayapura, kemudian ke Selatan, Wilayah Merauke. Melalui peta-peta tersebut, perdebatan tentang RTRW dan keberadaan 6 (enam) koridor ekonomi menjadi lebih jelas dan memberikan perspektif bersama baik bagi perencana ruang maupun pembangunan wilayah dalam upaya percepatan dan perluasan ekonomi nasional. Hal ini juga mendorong pengembangan wilayah pulau/nasional sehingga dapat menghasilkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
