BAB III PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
A. Diversi dan Restoratif Justice 1. Pengertian Diversi dan Restoratif Justice Dalam Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan
bahwa
restorative
justice
(keadilan
restorasi)
adalah
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bentuk restorative justice yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan diversi. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.41 Menurut Polk42, “Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diversted from the traditional juvenile justice processes before children’s court adjudication”. Dapat dipahami
41
Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, hlm. 1. 42 Kenneth Polk, 2003, Juvenile Diversion in Australia: A National Review, Sydney Australia, Departement of Juvenile Justice and Held, hlm. 2.
38
penulis bahwa diversi merupakan suatu program dan implementasi yang diterapkan bagi orang dengan usia muda yang berhadapan secara hukum dengan polisi, tetapi dialihkan dari proses peradilan anak secara konvensional/formal sebelum penyelesaian keputusan pengadilan diberikan kepada anak yang bermasalah tersebut. Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain
“Diversi”,
yaitu
kemungkinan
hakim
menghentikan
atau
mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.43 Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”.44 Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diuraikan mengenai tujuan diversi yaitu: a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 43 44
Romli Asasmita, 2003, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, hlm. 201 Marlina, op.cit., hlm. 2
39
b. c. d. e.
Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan; Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Syarat dan Ketentuan Diversi serta Restorative Justice Dalam pemberian diversi, diperlukan suatu syarat dan ketentuan sebagai dasar pengambilan keputusan bisa atau tidaknya diversi diterapkan kepada anak. Adanya syarat dan ketentuan juga mengacu pada peraturan hukum internasional dan nasional sehingga diversi dapat dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti dikutip dalam Zebua45, hukum internasional dan nasional dijelaskan sebagai berikut: a. Hukum Internasional 1) Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 40 menegaskan bahwa
negara-negara
peserta
harus
berupaya
meningkatkan
pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya: a) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya
dianggap
tidak
mempunyai
kemampuan
untuk
melanggar hukum pidana
45 Rahmaeni Zebua, 2014, Analisis Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Skripsi, Universitas Sumatera Utara
40
b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati. 2) The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing) The
United
Nations
Standard
Minimum
Rules
for
Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985). Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya
dituntut
agar
dilaksanakan
dengan
pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar
berkualifikasi
dan
terlatih
secara
khusus
untuk
melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Di dalam Rule 6 poin (1), (2) dan (3) dijelaskan bahwa Pihak berwenang dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan paling sesuai pada setiap perkara dengan individu, serta kebutuhan untuk
41
memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang
penyalahgunaan
kekuasaan,
kebebasan
membuat
keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda,
pertanggungjawaban
dan
profesionalisme
merupakan
instrumen-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian dalam hal ini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dalam kebebasan membuat keputusan mengenai persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia di bawah umur. Dalam Rule 11 poin (1), (2), (3) dan (4) beserta penjelasan disebutkan bahwa dalam hal pengalihan juga diatur bahwa: a) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan. b) Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain. c) Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan
42
kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya. d) Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upayaupaya yang dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban. Ide diversi dicanangkan dalam The Beijing Rules dimana diversi (Diversion) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syaratsyarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak yaitu: a) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana b) Umur anak relatif masih muda. c) Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan. d) Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu). e) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
43
f) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini. g) Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal. Prinsip-prinsip diversi dalam Beijing Rules ini adalah: a) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan. b) Program diversi hanya digunakan untuk anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tapi tidak boleh ada pemaksaan. c) Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengijikan pencabutan kebebasan dalam segala hal karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum. d) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
44
e) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan dan peninjauan kembali. 3) The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya) Peraturan ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 November 1990. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Perenggutan Kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan
dasar,
dan
bermaksud
meniadakan
pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegerasi dalam masyarakat. Mengenai
hal
anak
ditangkap
atau
yang
menunggu
persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah: a) Tindakan penahanan harus dihindari b) Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu c) Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
45
d) Semua anak harus dianggap tidak bersalah e) Proses pengadilan yang cepat f) Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana g) Bantuan hukum untuk anak 4) The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh) Peraturan ini disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 tanggal 14 Desember 1990. Dalam butir 10 dijelaskan bahwa peraturan ini berisikan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompokkelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia
kerja,
serta
melalui
organisasi-organisasi
sukarela.
Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang. Pasal 46 menyebutkan bahwa penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Kriteria-kriteria dalam intervensi resmi
46
mengenai hal ini secara tegas diatur dan terbatas pada situasi-situasi seperti: a) Dalam hal anak atau remaja mengalami bahaya yang diakibatkan oleh orang tua atau walinya. b) Dalam hal ini anak atau remaja telah mengalami kesewenangwenangan seksual, fisik dan emosi yang dilakukan oleh orang tua atau walinya c) Dalam hal anak atau remaja terabaikan, disia-siakan atau dieksploitasi oleh orang tua atau walinya d) Dalam hal anak atau remaja terancam bahaya fisik atau moral sehubungan dengan perilaku orang tua atau walinya e) Dalam hal bahaya serius atau psikologis terhadap anak atau remaja itu
sendiri
serta
pelayanan-pelayanan
masyarakat
di
luar
lingkungan tinggalnya, kecuali melalui institusionalisasi, tidak dapat mengatasi bahaya yang dimaksud. Lebih lanjut dalam Pasal 56 disebutkan bahwa dalam rangka mencegah
berlanjutnya
mempermalukan,
mengorbankan
dan
menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak atau remaja.
47
5) International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Kaitannya dengan hak anak dalam peradilan pidana ditentukan prinsip bahwa pelanggar hukum yang belum dewasa atau anak harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Hal ini berarti bahwa peradilan yang menempatkan anak sebagai tersangka atau pun terdakwa harus dipisahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak mendapat hukum yang bersifat menyakiti mereka tetapi hukuman yang bersifat restoratif. b. Peraturan Nasional 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak medapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya anak termasuk memiliki hak sebagai warga Negara dalam Negara hukum ini untuk mendapatkan perlakuan khusus terutama dalam berhadapan dengan hukum. Diversi dan restorative justice menjadi salah satu alat atau upaya untuk mengusahakan hal tersebut tercapai demi kepentingan terbaik bagi perkembangan anak.
48
2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Salah satu bagian dalam undang-undang ini menginginkan adanya diversi terhadap aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) huruf j penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 14 huruf h penuntut umum mempunyai wewenang menurup perkara demi kepentingan umum. 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal
6
dalam
undang-undang
ini
disebutkan
bahwa
penangkapan, penahanan dan pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapat perlakuan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum. Sistem peradilan pidana
formal
diupayakan
menjadi
upaya
terakhir
dalam
menyelesaikan perkara anak, sehingga setiap aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi yang mereka miliki untuk menyelesaikan perkara anak dengan tujuan memberikan pemulihan bagi si anak. 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Undang-Undang ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya
49
kebutuhan pokok anak. Untuk mencapai kesejahteraan anak seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 maka beberapa hal perlu dilakukan, seperti yang dituangkan dalam Pasal 11 berikut: a) Usaha
kesejahteraan
anak
terdiri
atas
usaha
pembinaan,
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. b) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. c) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. d) Pemerintah wajib mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dna pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia Selama ini belum ada ketentuan Undang-Undang secara khusus yang menetapkan standar tindakan diversi oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana, namun berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) hururf 1 yang berbunyi, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain
50
menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan ayat (2) yang berbunyi: “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat: a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan c) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa e) Menghormati hak asasi manusia”
Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan
kewenangan
diskresi
kepolisian
merupakan
kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichmatigheids beginsel), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.46 46
Momo Kelana, 2002, Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, Jakarta, PTIK Press, hlm. 111-112.
51
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial dengan wajar. Pasal 1 nomor 1 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada Pasal 4 disebutkan mengenai hak anak yang menjalani masa pidana, (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: a. mendapat pengurangan masa pidana; b. memperoleh asimilasi; c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas; f. memperoleh cuti bersyarat; g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
52
Pasal 5 menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (2) Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyidikan dan penututan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum; dan c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi
Mengenai
pemberian
diversi
diperlukan
syarat
dan
pertimbangan, seperti yang dituangkan dalam Pasal 9 bahwa “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangakan: a. kategori tindak pidana; b. umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.” 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun Peraturan ini merupakan dasar pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6).
53
Substansi yang diatur dalam Peraturan ini memuat secara rinci mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi; tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi yang meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan; penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang meliputi syarat dan tata cara pengambilan keputusan, program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan; pendanaan; dan ketentuan peralihan. Dalam penjelasan peraturan ini, proses diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi Anak. dalam proses diversi, penyelesaian perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap anak serta agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Proses dinersi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan
54
sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS. 8) Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Telegram Rahasia (TR) ini
bersifat arahan untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam Butir Dua TR ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hakhak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, sia anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepada
Kepolisian
diarahkan
agar
sedapat
mungkin
mengembangkan prinsip diversi guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang
55
dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan masa mendatang. Di dalam Butir Empat RT tersebut juga dijelaskan bahwa dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan diversi sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai ekses penegakan hukum. Selanjutnya dalam Buti Lima disebutkan bahwa penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (ultimatum remidium), dan pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.
56
9) Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pasal 2 ayat (1) disebutkan mengenai tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan
pendekatan
di
luar
pengadilan
serta
agar
penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Di dalam Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah dilakukannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak. 3. Prosedur Pelaksanaan Diversi Tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun denda, termasuk jika tindak pidana pencurian melibatkan anak. Dalam proses peradilan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan orang dewasa berbeda dengan yang dilakukan oleh anak. Proses peradilan orang dewasa melalui peradilan umum, sedangkan proses peradilan untuk pelaku tindak pidana seorang anak melalui sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari pemisahan tersebut adalah karena anak masih membutuhkan
57
perlindungan hukum dengan status sebagai anak yang masih harus dilindungi hak-haknya meskipun telah melakukan tindak pidana. Sistem
Peradilan
Pidana
Anak
adalah
keseluruhan
proses
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan diversi yang meliputi: a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Mengingat masa depan dan hak-hak anak maka sebelum dilakukan persidangan (tahap penyidikan), diupayakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Diversi dilakukan jika ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tindak kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan (tindak kejahatan baru dilakukan pertama kali). Dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas, dan dukungan
58
lingkungan keluarga dan masyarakat. Diversi bersifat wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Umur anak digunakan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dimana semakin muda umur anak maka semakin tinggi prioritas diversi. Hasil penelitian dari Bapas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Anak. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan biasanya disusun dengan memuat hal-hal sebagai berikut47: a. Identitas: klien, orang tua dan susunan keluarga dalam satu rumah b. Masalah c. Riwayat hidup klien d. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya e. Keadaan keluarga f. Keadaan lingkungan masyarakat g. Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat h. Kesimpulan dan saran.
47
Gatot Supramono, 2005, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, Djambatan, hlm. 68
59
Hasil laporan tersebut digunakan oleh pihak Kepolisian sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional sehingga dapat diambil kesepakatan diversi karena kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya Di dalam proses diversi, kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan diversi disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya paling lambat 3 hari sejak kesepakatan untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan, penyidik
60
menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan dengan persidangan. Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus yang dikutip Pengadilan Agama Mungkin48, dijelaskan mengenai proses pengadilan anak sebagai berikut: a. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. b. Dalam hal belum ada Hakim Anak, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk Hakim Anak. c. Hakim Anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya). d. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dan atau anggota TNI, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang Anak, sedangkan orang dewasa dan atau anggota TNI diajukan ke sidang yang bersangkutan. 48
http://pn-mungkid.go.id/2015-06-06-01-33-01/pengadilan-anak.html, diakses pada tanggal 19 Juni 2016
61
e. Dalam hal anak melakukan tindak pidana HAM Berat, diajukan ke sidang Anak. f. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut: 1) Persidangan dilakukan secara tertutup; 2) Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga; 3) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan
menyampaikan
laporan
hasil
Penelitian
Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan; 4) Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan; 5) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir; 6) Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim; 7) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. g. Penahanannya: 1) Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh
62
Ketua Pengadilan Negeri yang ersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari; 2) Penahanan
dilakukan
mempertimbangkan
setelah
kepentingan
dengan anak
dan
sungguh-sungguh atau
kepentingan
masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan; 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa; h. Putusan: 1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak. 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 3) Terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan: a) Pidana yang dijatuhkan terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok meliputi: penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana Tambahan berupa perampasan barangbarang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. b) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berupa: (1) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; (2) menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
63
(3) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 4) Terhadap Terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 5) Pidana penjara, Pidana kurungan atau Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak ½ (satu perdua) maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap). 6) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anal nakal tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 7) Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3b
64
di atas, dan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. 8) Dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. 9) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. 10) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun. 11) Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, diterapkan acara pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP, demi kepentingan anak yang bersangkutan (yurisprudensi tetap). B. Penerapan Diversi dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi kerena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.49
49
Prakoso Abintoro, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 20
65
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan perkara anak dengan diversi harus memenuhi ketentuan yaitu anak tidak terancam hukuman pidana lebih dari 7 tahun dan kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan. Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan diversi menggunakan proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Proses ini dapat dikatakan efektif dan efesien karena melalui proses mediasi dan negosiasi pihak-pihak yang tersangkut tindak pidana (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku) dipertemukan, melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah
66
umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya. Penyelesaian konflik atau persengketaan dengan diversi tindak pidana dengan mendudukkan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasiltasi oleh seorang mediator. Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak yang mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Pihak yang dapat menjadi mediator bisa Hakim, Polisi, atau Jaksa karena proses mediasi bisa di semua tahap. Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan. Di dalam implementasinya mekanisme proses penerapan diversi menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana. Hal ini sangat penting karena banyak tindak pidana yang dilakukan anak namun karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun.
67
C. Diversi dan Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam Seperti diketahui bahwa diversi dan restorative justice merupakan upaya perdamaian antar pihak yang berkonflik. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan kata al-islah yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.50 Setiap sengketa yang timbul dalam dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi yang disediakan oleh negara.51 Menurut Ahmad Ramzy dalam Faisal52, islah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang
50
Tim Penyusun, 1997, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT. Intermansa, hlm.740 Eman Suparman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Jakarta, Tata Nusa, hlm. 18 52 Annisa Rahmi Faisal, 2015, Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 51
68
berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak lain adalah mediator. Ketiga, islah merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Umar At-Tamimi dalam Faisal53, mengemukakan bahwa terdapat anggapan selama ini bahwa dalam suatu perkara atau kasus hukum, terutama pada kasus-kasus pidana,salah satunya contoh pelanggaran lalu lintas yg di lakukan oleh AQJ perbuatan yang di lakukan nya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka dalam perspektif islam perbuatan yang di lakuan oleh AQJ dikenakan Jarimah Qisash.Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian para korban AQJ yang kemudian para pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara Islah kepada para pihak dan memberikan santun kepada para korban. Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9: “Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tidaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
53
Ibid.
69
