KONTESTASI DAN KONFLIK MEMPEREBUTKAN EMAS DI POBOYA

ISSN : 2302-7517, Vol. 06, No. 02

KONTESTASI DAN KONFLIK MEMPEREBUTKAN EMAS DI POBOYA Contestation and Conflict in the Seizure of Gold in Poboya Sulthan Zainuddin*), Endriatmo Soetarto, Soeryo Adiwibowo, Nurmala K. Pandjaitan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor *) Email : [email protected]

Diterima 30 Juli 2012 / Disetujui 11 September 2012

ABSTRACT The occurrence of conflict which involving between the customary community with the government and corporations as well, was caused by the different perspectives of the meaning of natural resource. As a consequence, it also would bring a different of natural resources management and its utilization; moreover, it would be ended by the clash of idea concerning the natural resource management between both of the government and the local community. In macro-level, this study is actually will address the differentiation of meanings that ended in natural resource conflicts at Poboya; involved actors and customary community representations and the NGO’s groups on natural resource conservation from the capitalist expansions. Using the political ecology perspective, this study shows that there are many parties engaged in Poboya, such as the central government, the political local elites, customary community, the regional police, CPM, and the local community. The study also identifies that the origin of Poboya’s conflict between the government and the corporation (CPM) and the customary community is a natural resource contestation. Meanwhile, the conflict between the government, corporation and the NGO’s is a conflict of discourse. The customary community representation realized in form of the control of mining activities, while the NGO’s given a strengthening and stands behind of the community actions at Poboya. Key words: power contestation, customary community, artisanal miner. ABSTRAK Terjadinya konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perspektif yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. Sebagai konsekuensinya, hal ini akan membawa pada perbedaan manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga hal itu akan berakhir dengan perbedaan pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam tingkat makro, studi ini sebenarnya akan membahas diferensiasi makna yang berakhir dengan konflik sumber daya alam di Poboya, aktor yang terlibat dan representasi masyarakat adat dan kelompok-kelompok LSM konservasi sumber daya alam dari ekspansi kapitalis. Dengan menggunakan perspektif ekologi politik, studi ini menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam Poboya, seperti pemerintah pusat, para elit politik lokal, masyarakat adat, kepolisian daerah, CPM, dan masyarakat setempat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa asal usul konflik Poboya ini terjadi antara pemerintah, perusahaan (CPM) dan masyarakat adat adalah dalam hal kontestasi sumber daya alam. Sementara itu, konflik antara perusahaan, pemerintah dan LSM menjadi suatu diskursus. Representasi masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk pengendalian kegiatan pertambangan, sedangkan LSM yang diberikan penguatan dan berdiri di belakang tindakan masyarakat di Poboya. Kata Kunci: kontestasi kekuasaan, masyarakat adat, penambangan. PENDAHULUAN Dorongan kuat keberpihakan kepada masyarakat lokal dan perjuangan penyelamatan lingkungan adalah dua kutub yang saling berbenturan (konflik). Terjadinya konflik yang melibatkan komunitas masyarakat “adat” Kambuno dengan Pemerintah Kota Palu disebabkan karena adanya perbedaan dalam melihat objek yang

sama. Bagi masyarakat Poboya beserta beberapa LSM lokal menganggap bahwa tambang emas yang ditemukan itu adalah anugerah bersama (common property) yang harus dimanfaatkan masyarakat lokal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah lingkungan tersebut harus dijaga sebagai kawasan konservasi, sementara penambangan emas yang dilakukan masyarakat telah menimbulkan kerusakan dan Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan| September 2012, hlm 145-159

dampak lingkungan yang dapat mengancam ekosistem, bukan hanya masyarakat Poboya sendiri tapi juga pemukiman masyarakat perkotaan secara keseluruhan. Melihat kerusakan lingkungan SDA dan dampak ekologis yang ditimbulkan serta kuatnya desakan sejumlah LSM hijau untuk melakukan moratorium penambangan emas di Poboya, maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 180/345/Biro HukumG.ST/2009 tentang penertiban terpadu Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Sulawesi Tengah. SK tersebut menimbulkan resistensi dan kecurigaan masyarakan dan sejumlah LSM lokal, apakah kebijakan penertiban itu karena murni alasan lingkungan atau justru karena ingin menyelamatkan aset SDA dan Lingkungan untuk kepentingan kapitalis yang lebih besar mengingat lokasi tersebut selama ini milik PT. Citra Palu Mineral (CPM) berdasarkan Surat persetujuan terakhir yang dikeluarkan DESDM nomor 46.K/30.00/DBJ/2008 tanggal 13 Maret 2008. Namun beberapa pernyataan dari elit politik lokal menunjukkan keberpihakan mereka kepada pihak sewasta (CPM) dibanding kepada masyarakat lokal sehingga konflik terus berlanjut. Menurut Satria (2009), setidaknya ada dua alasan penyebab konflik yang melibatkan komunitas lokal dengan pemerintah. Pertama, konflik pemerintah dan masyarakat terjadi ketika pemerintah sebagai pelindung sumber daya alam menggunakan instrumen kebijakan dengan menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi sehingga mengeliminasi hak-hak masyarakat dalam mengakses dan mengontrol sumber daya. Kedua, Konflik pemerintah dan masyarakat terjadi, ketika pemerintah sebagai agen pembangunan menggunakan otoritasnya untuk memberikan hak pemanfaatan sumber daya alam kepada pihak-pihak tertentu (korporasi) sehingga sumber daya alam yang tadinya berstatus sebagai common property menjadi privat property yang berkonsekuensi pada berkurangnya wilayah pemanfaatan bagi masyarakat dan secara langsung mempengaruhi ekonomi masyarakat tersebut. Munculnya permasalahan di atas tidak terlepas dari kondisi faktual saat ini bahwa dari perpektif politik hukum bayak kebijakan pengelolaan sumber daya alam sangat sentralistis yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah sementara posisi masyarakat secara sistematis diperlemah, terlebih setelah masuknya setralisme dan modernisme dalam pengelolaan sumber daya alam dimana dominasi memaksa masyarakat tercerabut dari akar tradisinya. Kondisi inilah yang disebut Forsyth (2003) sebagai bentuk “ortodoksi lingkungan” (lihat Satria, 2006, 2009). Untuk memahami Poboya dengan konflik yang melingkupinya, mengharuskan kita untuk menggunakan analisis ekologi politik yang melihat interelasi antara dampak ekologis dan relasi kekuasaan sosial ekonomi (Bryant dan Bailey 1997). Pada tataran ini yang perlu dikaji adalah aktor yang memegang kendali akses terhadap SDA di Poboya. Menurut Bryant Bailey (1997) dalam konteks pengelolaan SDA, aktor yang pertama adalah negara, kemudian pengusaha dan yang terakhir rakyat jelata yang merupakan aktor yang

paling lemah dan hampir selalu mengalami proses marginalisasi ataupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar semata (Miller, 1978; Forsyth, 2003 dalam Satria, 2006). Sedangkan Akses sebagaimana didefinisikan Ribot dan Peluso (2003) sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari segala sesuatu (the ability to derive benefit from things),termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi, dan simbol dengan menfokuskan pada kemampuan dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti. Hal ini jelas menunjukkan kuatnya dimensi kekuasaan atau kumpulan kekuasaan (bundle of powers) yang ditopang oleh unsur-unsur budaya, ekonomi dan politik yang membentuk jaringan kepentingan dan membangun relasi sosial untuk mendapatkan akses SDA. Dari penjelasan di atas maka penelitian ini sesungguhnya bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan: (1) bagaimana struktur konflik pemanfaatan SDA di Poboya dan siapa saja aktor yang terlibat; (2) saluran apa yang digunakan masing-masing aktor untuk mendapatkan akses dan kontrol atas SDA; dan (3) bagaimana masyarakat adat mereperesentasikan diri, dan mengambil manfaat di tengah arus pusaran pertarungan akses SDA di Poboya. Teori Konflik Sumber daya Alam Pemikiran tentang konflik dapat dilacak melalui tokohtokoh klasik seperti Karl Marx (1818-1883), Emile Durkheim (1879-1912), Max Weber (1864-1920), George Simmel (1858-1918), Dahrendorf dan Coser. Mereka memberi kontribusi sangat besar terhadap perkembangan analisis konflik kontemporer. Namun begitu luasnya medan pembahasan dari tokoh-tokoh tersebut di atas, maka tidak semua pemikir tersebut di atas dijadikan rujukan. Karena persoalan yang ingin diangkat adalah konflik sumber daya alam, maka yang dirujuk, sekadar untuk memberi pemahaman dasar tentang konflik mengacu kepada Marx, Dahrendorf dan Coser. Marx merupakan peletak dasar tentang teori konflik.Marx memulainya dengan suatu asumsi dasar yang sederhana, yaitu struktur sosial yang ada di dalam masyarakat ditentukan oleh organisasi ekonomi, terutama pada pemilikan barang produksi (ownership of poverty). Dogma agama, nilai-nilai budaya, kepercayaan individual, susunan dan struktur lembaga-lembaga dalam masyarakat, semuanya menyatu dan merupakan refleksi dari organisasi ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan dalam pemilikan barang produksi mendorong terjadinya konflik antarkelas secara revolusioner. Dalam konteks inilah Marx memperkenalkan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya, bahwa dalam masyarakat, ada kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Dalam perjalanannya, kedua kelas tersebut kemudian menimbulkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dimana kelas yang tidak menguasai alat produksi telah menjadi kelas yang dieksploitasi sehingga melahirkan struktur sosial hirarkhis yang memposisikan dirinya sebagai kelompok

146 | Zainuddin, Sulthan. et. al. Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya

ordinat (dominasi) disatu sisi, dan kelompok subordinat (termarjinalkan) pada sisi lainnya dimana kelompok ordinat (borjuis) melakukan eksploitasi terhadap kelompok subordinat (proletar) dalam sistem produksi kapitalis. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis, false consiousness, dalam diri proletar (Turner, 1998). Berbeda dengan pendahulunya, Dahrendorf mencoba untuk meyakinkan bahwa analisis Marx terlalu sempit, hanya membahas tentang konsep pemilikan legal. Kriteria kelas ala Marx yaitu alat produksi dalam pengertian yang legal dan bukan struktur otoritas. Jadi, dengan cara membebaskan definisi kelas yang sempit, dapat dipergunakan bagi seluruh hubungan produksi (Johnson, 1986). Menurut Dahrendorf dalam Antoro (2010) konflik bersumber dari ketimpangan distribusi kekuasaan. Kekuasaan tidak tercermin dalam penguasaan alat produksi semata, tapi jauh lebih luas yaitu kontestasi aktor sosial dalam mengontrol perilaku dan wacana pembentuk kesadaran actor sosial yang lain, sehingga tujuan utama yaitu akses sumber daya tercapai dengan pembenaran (legitimate). Dahrendorf melihat masyarakat memiliki bersifat ganda, yakni sisi konflik dan sisi kerja sama (konsesnsus). Konflik tidak mungkin lahir tanpa ada konsensus sebelumnya atau dengan katalain terjadinya konflik disebabkan karena salah satu fihak melanggar konsensus bersama sementara kerja sama (consensus) merupakan ketidakbebasan yang dipaksakan. Pada tataran inilah konsep “otoritas” dan „posisi‟ memegang peran penting dalam membangun teorinya. Menurut Dahrendorf, dalam kelompok sosial posisi seseorang sangat menentukan otoritasnya dinatara kelompok yang lain. Otoritas tidak bersifat stabil karena masyarakat adalah asosiasi yang dikoordinasikan seraca imperative (mutlak), masyarakat tampak sebagai asosiasi yang dikendalikan oleh hirarki posisi otoritas. Karena itu, suatu ketika seseorang berada pada posisi superordinate, di suatu ketika yang lain berada di posisi subordinat. Untuk memahami posisi aktor sosial berikut otoritasnya, dapat dilihat dalam pembahasannya tentang konsep kepentingan. Menurut Dahrendorf, bahwa yang terlibat konflik ada tiga kelompok, yaitu: kelompok semu (quasi group) yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Kelompok kedua adalah kelompok kepentingan, yang terdiri dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok yang terakhir adalah kelompok konflik yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik actual (Rizer dan Goodman, 2003). Dari ketiga kelompok tersebut, Kelompok kepentingan mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Seperti halnya konsensus dan konflik adalah sebuah realitas sosial. Teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial yang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai. Berbeda dengan Marx yang selalu melihat “kepentingan” dari segi materialnya, tetapi Dahrendorf melihat “kepentingan” selalu memiliki suatu harapan-harapan.

Dalam memegang peran, seorang penguasa akan bertindak demi keuntungan organisasi sebagai suatu keseluruhan dan dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Selain menjelaskan mengenai ketimpangan distribusi kekuasaan sebagai penyebab konflik, sumbangan teori konflik dari Dahrendorf adalah pandangannya tentang fungsi konflik yang bisa menciptakan perubahan dan perkembangan. Dahrendorf menjelaskan setidaknya ada enam fungsi konflik (Poloma,1994) yaitu: 1. membantu membersihkan suasana yang sedang kacau; 2. katup penyelamat ( proses/salah satu sikap serta ide) yang berfungsi dalam permusuhan; 3. keagresifan dalam konflik yang realitas (dalam kekecewaan) dan konflik tidak realitas (dalam kebutuhan untuk meredakan ketegangan) mungkin terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredahkan; 4. konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; 5. konflik dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; dan 6. konflik dengan berbagai Out-gruop dapat memperkuat kohesi (hubungan atau kerja sama) internal suatu kelompok. Penjelasan tentang fungsi konflik juga dapat ditemukan dari pemikiran Coser (1956). Fungsi konflik menurut Coser adalah : 1. konflik dapat mempererat kelompok yang semula terstruktur secara longgar; 2. konflik dapat membantu dalam membangun kohesi sosial melalui aliansi; 3. konflik dapat meningkatkan peran individu yang semula terisolasi; 4. konflik dapat membantu fungsi komunikasi pihak yang berkonflik demi suatu solusi. Selain fungdi konflik di atas, Coser juga melihat bahwa konflik dapat merupakan suatu rangsangan utama untuk melakukan perubahan sosial terutama kalau konflik itu bersifat realistik. Sebaliknya, konflik yang nonrealistik dapat mempengaruhi ketegangan emosional. Menarik dari pemikiran Coser bahwa dia tidak bermaksud untuk mengbangkan suatu teori komperhensif mengenai konflik, tetapi Coser memeperlihatkan bahwa konflik dapat mempunyai fungsi positif untuk suatu kelompok atau masyarakat daripada hanya menghancurkan solidaritas. Untuk mendukung argumenya, Coser menyebut Katup penyelamat (saferty valve) sebagai salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis. Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.Sedangkan konflik yang tidak realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-

Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6, No. 2 2012 | 147

tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Dari pemikiran, Dahrendorf dan Coser di atas nampaknya mempunyai kesamaan, terutama dalam melihat adanya peranan konflik dalam menciptakan integrasi, yang ditandai oleh adanya kekuatan yang menyumbang terjadinya keteraturan dan stabilitas. Bagaimana konflik memeiliki peran integratif dapat dipahami dengan melihat bahwa semua orang memiliki kepentingan yang sama, akan bekerja sama,dan berusaha mengabaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka sendiri untuk mencapai keuntungan bersama. Namun demikian penjelasan keduanya terkesan sangat umum (makroskopik) yang hanya melihat konflik dari dua kelompok yang berhadap-hadapan, sehingga sangat lemah dalam memahami konflik yang terjadi pada aras antar-ruang kekuasaan yang melibatkan banyak aktor, jaringan dan struktur. Pandangan yang lebih komprehensif ditilik dari Ritzer (2002) yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat cenderung bersifat dinamis atau sering kali mengalami perubahan. Setiap elemenelemen yang terdapat pada masyarakat dianggap mempunyai potensi terhadap disintegrasi sosial. Menurut Ritzer, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah karena ada tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari golongan yang berkuasa. Adanya perbedaan peran dan status di dalam masyarakat menyebabkan adanya golongan penguasa dan yang dikuasi. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor terjadinya konflik sosial secara sistematis (Ritzer, 2002:26). Penjelasan dari Ritzer tersebut, meskipun telah menyinggung peran, status, kekuasaan dan wewenang, namun belum cukup untuk “membongkar” konflikkonflik sosial yang dibingkai dengan persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu sangat diperlukan penjelasan yang dapat menjadi alat bantu yang dapat digunakan dalam menganalisis proses terjadinya konflik. Terkait dengan itu, pemikiran dari Fisher, Simon dkk (2001) dan Dom Horlder Camara (1990) tentang “Spiral Kekerasan” menjadi relevan untuk digunakan. Menurut Fisher (2001), Pola konflik dibagi kedalam tiga bentuk: pertama, konflik laten sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; kedua, konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya; dan ketiga, konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi. Untuk memahami pemicu terjadinya konflik, Fisher (2001) mengemukakan beberapa teori, diantaranya: (1) teori kebutuhan manusia, bahwa konflik terjadi karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Dalam kontek kebutuhan yang sering memicu konflik adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi dan (2) Teori transformasi

konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi karena disebabkan karena adanya ketidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Dari kerangka teori Kebutuhan (Fisher, 2001), konflik yang terjadi antara komunitas masyarakat lokal dan Pemerintah karena kebutuhan masyarakat lokal yang tidak memperoleh tempat sebagaimana harapan dan persepsi mereka tentang hak milik dan hak untuk berkehidupan, pada lahan dan tempat yang mereka pahami sebagai tanah leluhur yang harus mereka peroleh, dan pertahankan, sedangkan dalam konsepsi Pemerintah, masyarakat adat dapat mengancam keutuhan kawasan konservasi. Akibat dari dua kebutuhan yang bertentangan tersebut menciptakan kondisi dan situasi konflik yang menempatkan masyarakat adat dalam subordinasi kekuasaan dan kesewenangan yang menciptakan kemiskinan. Untuk lebih memahami dan mendalami konflik yang terjadi, Fisher dkk (2001) memperkenalkan beberapa alat bantu unntuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini adalah: 1. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuain sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. 2. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. 3. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya. 4. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. 5. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik. Dari kerangka teoritik yang dikemukakan oleh Fisher, dkk (2001) di atas, menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya dua hal yang penting dalam memahami terjadinya suatu konflik yaitu adanya Kebutuhan dan hambatan. Terjadinya konflik tidak dengan tiba-tiba, tapi melalui serangkaian tahapan proses, mulai dari pra


konflik, konfrontasi, krisis, akibat, sampai kepada pasca konflik. Penjelasan berbeda terhadap konflik datang dari Dom Helder Camara, melalui bukunya “Spiral Kekerasan” (2000), Camara menjelaskan bahwa penyebab utama munculnya kekerasan bersumber dari praktik ketidakadilan dan penindasan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang menimpa secara bersamaan secara personal, institusional dan struktural. Ketidakadilan dan penindasan tersebut melahirkan kondisi sosial yang akut, bersifat sub-human, dimana manusia memilih cara-cara kebinatangan untuk mempertahankan hidup. Dom Helder Camara dalam Spiral Kekerasan (2000) mengungkapkan bahwa kekerasan yang dilakukan penguasa melahirkan tindak kekerasan baru yang lebih komplek dan ini kemudian memancing tindak kekerasan baru dari yang pertama, demikian seterusnya sehingga terjadi rangkaian kekerasan yang disebut "spiral kekerasan”. Varian-varian kekerasan tersebut menurut Camara melalui tiga tahap: Kekerasan Nomor 1, adalah pemicu dan dilakukan oleh penguasa (basic atau established violence) terhadap individu-individu atau kelompok melalui serangkaian kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Seperti pembatasan akses, klaim sepihak dan pengusiran. Kekerasan Nomor 2, kekerasan secara institusional adalah kekerasan yang terorganisir, biasanya muncul dari dua kelompok masyarakat yakni orang yang benar-benar tertindas dan kaum muda yang mengorganisir gerakangerakan massa untuk mengadakan perlawanan demi

penguasa (negara). Kekerasan ini menurut negara adalah kekerasan “yang dibenarkan” untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (law and order), dari ancaman pihak-pihak luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) negara. Kekerasan ini adalah respon atas kekerasan nomor 2 dan memposisikan rakyat sebagai korban dan negara sebagai pahlawan. Kekerasan ini akan terus berulang, sehingga Camara menyatakan, setiap kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Pemikiran Camara tersebut nampaknya sangat relevan untuk melihat konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Poboya. Kebijakan Pemerintah Daerah yang diskriminatif dan tidak populis untuk mengusulkan Kawasan Poboya dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi TAHURA, dan klaim sepihak atas tanahtanah yang merupakan kebun-kebun yang menjadi sumber kehidupan turun temurun komunitas “adat” Poboya, pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam serta kemunculan gerakan perlawanan menentang pemerintah dan perusahaan serta rencana POLDA SULTENG untuk menertibkan penambangan di Poboya adalah contoh nyata bekerjanya tahapan spiral kekerasan Camara. KERANGKA PEMIKIRAN Dari kerangka pemikiran (Gambar 1), maka disusun hipotesis pengarah sebagai berikut; 1. konflik dalam perebutan kuasa atas hak akses untuk pengelolaan dan pemanfaatan SDA terjadi karena adanya perbedaan pemaknaan terhadap SDA; 2. tingkat intensitas konflik yang berlangsung antar kelompok kepentingan di Poboya sangat ditentukan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran keadilan dalam memperjuangkan segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Kekerasan ini merupakan respon atas kekerasan pertama Kekerasan Nomor 3, kekerasan secara struktural yang dilakukan oleh lembaga negara (aparat keamanan) sebagai bentuk reaksi atas kekerasan yang mengancam

(bergantung) pada kejelasan klaim atas penguasaan SDA di kawasan tersebut; 3. tingkat kejelasan penguasaan SDA menentukan derajat utilitas dan kerusakan SDA yang ditimbulkan atas pemanfaatan SDA di kawasan tersebut.


METODOLOGI Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Poboya yang merupakan wilayah administratif Kota Palu. Alasan utama penentuan lokasi penelitian karena di kawasan tersebut terdapat Penambangan Emas Tradisional yang dilakukan secara massif sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan menimbulkan konflik. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, maka paradigma yang digunakan tidak bersifat tunggal, tetapi multi paradigma yakni paradigma teori kritis dan teori konstruktivis. Keduanya sama-sama varian anti positivistik. Paradigma teori kritis (subjectivism) dapat digunakan untuk membongkar masalah relasi kekuasaan dan kontestasi para aktor yang mendasari pola-pola penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan sumber daya alam di Poboya, sedangkan konstruktivis (Interpretivism) digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat adat mengkonstruksi alam dan lingkungannya sehingga mereka dapat merefresentasikan diri dan mengambil manfaat di tengah arus pusaran pertarungan akses SDA di Poboya. Untuk mendapatkan kredibilitas hasil penelitian maka peneliti menempuh beberapa langkah yang disarankan Guba dan Lincoln, (dalam Denzin, 1994) : 1) pengamatan berulang, yaitu melakukan penelitian dengan mengunjungi loksi secara bolak-balik; 2) triagulasi: bahwa pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, selain dengan wawancara mendalam dengan tokoh kunci, peneliti juga melakukan wawancara bebas dengan aparat kelurahan disamping menggunakan analisis dokumen; 3) masukan Tineliti, bahwa semua kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini akan dikonfirmasi kembali kepada nara sumber untuk mencegah kesalahan penafsiran. Adapun subjek (tineliti) yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu komunitas lokal/adat dan kelompok penambang berdasarkan sebaran kedaerahan. Untuk mendalami permasalahan yang ada, maka peneliti juga melakukan indepth interview (wawancara mendalam) dengan sejumlah elit lokal sebagai tokoh kunci yang dianggap memahami persis permasalahan yang ada di Poboya. Proses analisis data mengacu pada teori akses Ribot dan Peluso (2003), Teori Kepemilikan Hak (property right) Ostrom dan Schlager (1990), dan teori aktor Bryant and Beiley (2001), sedangkan perspektif konflik merujuk pada teori konflik dari Fisher (2000), TEMUAN DAN PEMBAHASAN Struktur Konflik Sumber daya alam di Poboya Kelurahan Poboya mempunyai catatan yang panjang tentang konflik sumber daya alam. Jauh sebelum hirukpikuk tentang penambangan emas seperti saat ini, poboya sudah diperhadapkan dengan persoalan konflik. Konflik yang terjadi sifatnya mengemuka dan tersembunyi dengan dinamika temporal. Jika dipetakan berdasarkan aras meliputi aras kekuasaan, kebijakan dan komunitas. Pada aras kekuasaan terlihat dengan keterlibatan elit-elit politik lokal. Sedangkan pada aras

kebijakan terkait dengan penetapan kawasan TAHURA dan Perwali. Jika dipetakan berdasarkan aktor, maka konflik di Poboya melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta dan LSM (Gambar 2).

Gambar 2. Strukur Konflik berdasarkan isu sentral Terjadinya konflik antara pemerintah, komunitas “adat” dan swasta karena: pertama, pemerintah berkeinginan menjadikan kawasan Poboya dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi yakni Taman Hutan Raya; kedua, Konflik pemerintah dan komunitas “adat” terjadi ketika Pemerintah pusat mengukuhkan Taman Hutan Raya (TAHURA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 461/Kpts-II/1995 dan No. 24/KptsII/1999 tapi pada saat yang sama Pemerintah menggunakan otoritasnya untuk memberikan hak pemanfaatan sumber daya alam kepada perusahaan CPM seperti pemberian izin sehingga merubah kepemilikan sumber daya dari common property menjadi state property atau private property sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian komunitas lokal Poboya, sementara yang mereka ketahui Kawasan tersebut tidak boleh dimasuki1 kecuali untuk kegiatan penelitian; dan ketiga konflik terjadi ketika pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 180/345/Biro Hukum-G.ST/2009 tentang penertiban terpadu Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Sulawesi Tengah. SK tersebut memberi legitimasi kepada aparat keamanan untuk melakukan penertibanPenambangan Tanpa Izin (PETI) yang sudah dikelola masyarakat.Sejak saat itu, konflik terus berlanjut hingga saat ini (2011), terlebih setelah sejumlah LSM yang memberi penguatan kepada masyarakat lokal. Berdasarkan analisis konflik dikemukakan oleh Fisher (2001) bahwa penyebab terjadinya konflik karena Kebutuhan dan Hambatan yang dilihat berbeda. Jika dilihat dari aspek kebutuhan, Konflik yang terjadi antara Komunitas adat Kambuno dengan Pemerintah dan perusahaan CPM yang terjadi selama ini karena salah satu faktor yang dominan adalah kebutuhan Komunitas adat Kambuno tidak memperoleh tempat sebagaimana harapan dan persepsi mereka tentang hak milik dan hak 1

Informasi dari Ketua Komunitas Adat Poboya, Ali Djaluddin, 60 th. (Wawancara pada tanggal 25 Januari 2011)


untuk berkehidupan, Sedangkan dalam pandangan Pemerintah Komunitas adat Kambuno dapat mengancam keutuhan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) sehingga harus direlokasi. Akibat dari dua kebutuhan yang bertentangan tersebut menciptakan kondisi dan situasi konflik karena menempatkan Komunitas adat Kambuno tersubordinasi oleh kekuasaan dan kesewenangan pemerintah sehingga menciptakan kemiskinan dan penderitaan bagi komunitas adat Kambuno.Sementara jika dilihat dari aspek hambatan, menunjukkan bahwa terjadinya konflik antara komunitas adat Kambuno dengan Pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh adanya hambatan untukmengakses sumber daya alam di Poboya. Komunitas adat memandang Pemerintah sebagai penghambat karena melarang masyarakat mengakses SDA. Sebaliknya pemerintah menempatkan Komunitas local sebagai perusak lingkungan.Kondisi ini semakin melanggengkan konflik. Tahapan Konflik Sumber daya Alam di Poboya Kelurahan Poboya mempunyai catatan yang panjang tentang konflik sumber daya alam. Jauh sebelum hirukpikut tentang penambangan emas seperti saat ini, poboya sudah diperhadapkan dengan persoalan konflik. Konflik terjadi antara pemerintah versus komunitas lokal, pemerintah vesrsus perusahaan (CPM) dan komunitas versus perusahaan. Secara umum tahapan konflik tersebut

a. untuk melindungi flora dan fauna eksotik dan endemik yang mendekati kepunahan; b. sebagai daerah penyangga (buffer area)untuk kota Palu dan sekitarnya; c. sebagai pensuplei air bagi bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Poboya, Paneki, Mamara, Ngia dan Vatutela; d. keadaan fisik tanah yang labil (lempung berpasir) yang rawan erosi dan gundul e. sebagai pengatur iklim mikro. Namun tujuan dan maksud tersebut menciptakan pertentangan dengan hak-hak penduduk lokal (masyarakat adat) yang hidup di sekitar kawasan. 2. Konfrontasi: Konflik mulai terasa pada periode 1987-1995 ketika dilakukan persiapan lahan dimana pemerintah secara sepihak mengklaim tanah yang dimiliki dan dikelola masyarakat sebagai tanah milik Negara, sementara tanah-tanah tersebut adalah tanah adat, tanah tempat kelahiran yang secara emosional telah menyatu dengan alam lingkungan mereka. Pemerintah dengan kekusaan yang dimilikinya mengabaikan faktafakta keberadaan komunitas adat tersebut dan tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah Daerah merekomendasikan usul pembentukan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) kepada Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan) sesuai dengan surat usulan Gubernur dengan Surat No. 239/591/IX/1987 yang dilanjutkan dengan Surat No.

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

PT. CPM

LSM Lokal PETI WALHI

Pemerintah Kota

POLDA

Dinas Komunitas Gambar 3. Tahapan Konflik Pengelolaan Sumber daya Alam di Poboya Kehutanan Adat Sumber: analisa data lapangan, 2011 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Pemetaan Hubungan antar Aktor di Poboya Keterangan : Garis bergelombang Garis putus-puts Garis Tebal

= Berkonflik = Hubungan sedang = Hubungan sangat baik

1. Pra Konflik: konflik antara pemerintah dan masyarakat terjadi sekitar tahun 1987 dimana pemerintah berkeinginan atau merencanakan kawasan Poboya dan sekitarnya sebagai kawasan perlindungan/konservasi yakni Taman Hutan Raya (TAHURA). Alasan ditetapkanya kawasan Poboya dan sekitarnya sebagai TAHURA (Lahandu, 2007), adalah:

522.5/2835/Ro.BKLH/1988 yang meminta percepatan pembentukan TAHURA, Berdasarkan usulan Daerah tersebut, Menteri Kehutanan merespon dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 461/KptsII/1995 yang menetapkan kawasan Poboya dan sekitarnya sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) Palu. 3. Krisis: Pasca pengukuhan TAHURA Palu tersebut, konflik berlanjut pada periode 1995-1999 ketika pemerintah melakukan penertiban sebagai konsekwensi Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6, No. 2 2012 | 151

status TAHURA sebagai kawasan pelestarian2 yang harus steril dari semua aktivitas manusia dan menutup semua akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya di kawasan tersebut. Puncaknya pada kurun waktu 1997-1998 ketika pemerintah berencana melakukan relokasi penduduk yang ada di kawasan TAHURA, komunitas Poboya menilai bahwa rencana pemerintah tersebut adalah bentuk penindasan, dan mereka merasa diusir dari tanah kelahirannya yang berujung pada perlawanan kolektif sehingga rencana relokasi tersebut tidak jadi dilaksanakan.

kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan di Jakarta menyatakan bahwa baik penambang rahyat maupun CPM tidak dibenarkan melakukan aktivitas penambangan di Poboya. 4

4. Konflik pemerintah dan komunitas lokal terus berlanjut pada tahun 1999 ketika Pemerintah pusat mengukuhkan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulteng berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999 tetapi pada saat yang sama Pemerintah menggunakan otoritasnya untuk memberikan hak pemanfaatan sumber daya alam kepada perusahaan CPM. Sementara yang mereka ketahui Kawasan tersebut tidak boleh dimasuki.3 Kecuali untuk kegiatan penelitian. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut hingga 2010, terlebih setelah sejumlah LSM yang memberi penguatan kepada masyarakat lokal.

Pemetaan Aktor

5. Akibat: Konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat Poboya mereda setelah adanya Perwali No.6 dan 7 Tahun 2010 sebagai jalan keluar untuk melegalkan penambangan yang dikelola oleh masyarakat Poboya, 6. Pasca Konflik: Hubungan-hubungan mulai pulih, Pemerintah menunda rencana penertiban, dan lebih mendorong kearah pembahasan PERDA Tentang Pertambangan. Sepanjang yang diamati, dalam rapatrapat anggota dewan yang secara khusus membahas penambangan di Poboya tidak terlihat perbedaan dikalangan anggota dewan. Bahkan ketika sidang paripurna pada tangga 09 Maret 2011 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Penambangan Rakyat, semua fraksi yang ada di dewan sepakat untuk menerima rancangan peraturan daerah tentang pertambangan rakyat untuk dibahas. Penelusuran peneliti terhadap RAPEDA tersebut menunjukkan adanya keraguan sejumlah anggota dewan apakah Rancangan Perda tersebut memungkinkan menjadi PERDA, mengingat sebelumnya sebanyak 20 orang anggota Dewan melakukan konsultasi ke Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Dari kementerian ESDM diketahui bahwa tidak ada jalan bagi Pemerintah Kota untuk melahirkan PERDA dalam rangka mendukung keberadaan aktivitas tambang rakyat di Poboya (Radar Sulteng, 24 Januari 2011), tidak hanya itu, informasi dari pertemuan dengan

2

3

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayai dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa yang bisa dilakukan di kawasan TAHURA adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya wisata alam (Pasal 31). Informasi dari Ketua Komunitas Adat Poboya, Ali Djaluddin, 60 th. (Wawancara pada tanggal 25 Januari 2011)

Identifikasi Aktor dan Kepentingannya Pada bagian ini yang perlu dikaji adalah siapa saja aktor yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya alam di Poboya.Hasil identifikasi aktor dan kepentingannya terhadap penambangan emas tradisional Poboya (Tabel 1).

Jika dipetakan maka actor-aktor yang punya kepentingan di Poboya dijelaskan dalam Gambar 2. Relasi antaraktor Mencermati kehadiran beberapa aktor dan kepentingannya di Poboya, menunjukkan bahwa masing-masing aktor membangun jaringan relasi (networking) untuk mendapatkan akses dan control atas sumber daya alam di Poboya. Hingga saat ini Poboya masih tetap kondusip karena aktor yang bermain memperkuat jaringan dan saling melindungi (Gambar 3). Analisis Permasalahan Penambangan Emas Tradisinal di Poboya Keberadaan tambang emas di Poboya saat ini memang telah menjadi magnet bagi banyak orang untuk melakukan migrasi menuju Poboya, tidak hanya di Kota Palu dan sekitarnya tetapi juga dari berbagai daerah di luar Sulawesi Tengah, seperti dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara (Halmahera) bahkan dari Pulau Jawa. Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan saat ini telah terdaftar sebanyak 762 orang pengusaha lokal yang melakukan usaha pertambangan di kawasan Poboya seperti usaha tromol, Tumbuk-Tumbuk ((crusher) dan tong (cyanidasi). Pemohon usaha/pemilik lubang sebanyak 270 orang, pemilik pengusaha tong (cyanidasi) sebanyak112 orang. Mereka mengoperasikan sebanyak 15.175 unit tromol, 723 unit Tumbuk-Tumbuk (crusher) dan 229 unit tong (cyanidasi) dan jumlah lobang sebanyak 753l obang. Secara keseluruhan diperkirakan lebih dari 10 ribu orang yang datang ke Poboya untuk mengadu nasib sebagai penambang. Hal ini tentu saja akan turut mempengaruhi perubahan struktur, kultur dan tatanan sosial masyarakat Poboya. Perbedaan struktur dan kultur serta adanya kompetisi diantara masyarakat lokal dengan para migran tentunya dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Karena secara sosiologis dikatakan bahwa “ keanggotaan di dalam kelompok yang sama dan kedekatan status sosial mendorong terjadinya asosiasi sosial, maka makin tinggi tingkat heteroginitas dan atau kesenjangan suatu 4

Disampaikan Bapak Sofyan R. Aswin Anggota DPRD Komisi D yang mengikuti pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan di Jakarta.


masyarakat, makin besar hambatan yang timbul bagi terjadinya hubungan-hubungan sosial diantara anggotanya atau terjadinya integrasi Sosial” 5 Selain karena faktor heteroginitas di atas, konflik di poboya juga dapat berlanjut karena terlalu banyak orang bekerja dalam ruang yang sama dan tidak terdifferensiasi sehingga pekerjaan mengerucut pada satu aktivitas dimana keuntungan masing-masing fihak tidak merata. Potensi konflik tersebut telah dikemukakan Suliman dalam“rationality end irrationality of Violence in sub Sahara Africa (1999) menyatakan bahwa “terlalu banyak orang melakukan hal yang sama sehingga tingkat differensiasi struktural dari ekonomi Negara sangat lambat. Tingkat differensiasi yang kecil tersebut menyebabkan terbatasnya peluang bagi anggota masyarakat yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas yang menguntungkan di luar bidang pertanian dan peternakan disamping karena terlalu banyaknya orang melakukan hal yang sama Dari penjelasan di atas, maka untuk kasus Poboya, berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ada dalam masyarakat akibat dari perebutan kepentingan ekonomi terhadap aktivitas penambangan di Poboya. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut (Mengacu pada model analisis (Fisher, 2001). Gambar 13. Pohon Permasalahan Penambangan Emas di Poboya

budaya mereka masing-masing. Kondisi yang demikian sangat tidak kondusif karena kohesivtas sosial menjadi renggang dan bersifat semu dan sangat rentan dengan berbagai konflik, seperti yang dikatakan Homer-Dixon (dalam Thun Ju Lan, 2005:63) bahwa kepunahan lingkungan yang diakibatkan oleh arus migrasi yang besar dan semakin terkotak-kotaknya hubungan antar kelompok bisa mendorong konflik identitas antarkelompok. Karena itu, arus migrasi yang besar menuju Poboya, jika dibiarkan terus menerus, maka suatu ketika konflik dikalangan masyarakat akan terjadi karena semakin sempitnya ruang gerak sosial komunitas lokal. Tapi untuk saat ini, kelihatannya semua masih berjalan normal dan belum ada konflik yang berarti, dan kalaupun ada, semuanya sudah diantisipasi melalui Dewan Adat Poboya yang memberlakukan hukum adat terhadap setiap orang yang bekerja di kawasan tambang rakyat Poboya yang dianggap melanggar adat dan norma kesusilaan akan dikenakan denda adat minimal satu hingga tiga ekor kambing atau dikembalikan ke daerah asal. Selama ini,pemberlakuan hukum adat dianggap cukup efektif mengontrol perilaku para penambang di kawasan Poboya karena sampai saat ini belum ada yang seorang pun yang mendapatkan sanksi adat. Namun permasalahannya adalah sampai kapan keberadaan Dewan adat mampu mengontrol perilaku penambang yang jumlahnya puluhan ribu penambang. Ketimpangan penguasaan Asset Produksi

A.

Arus Migrasi yang besar ke Poboya.

Sejak di buka pada akhir tahun 2008 yang lalu, migrasi penduduk dari berbagai daerah telah mengalir ke Poboya.Informasi dari Ketua Adat menyatakan bahwa saat ini jumlah penambang yang ada di Poboya telah melebihi 10 ribu jiwa.dan akan terus bertambah selama tidak ada usaha pembatasan yang dilakukan pemerintah. Kondisi yang terjadi saat ini terlalu banyak orang yang datang ke Poboya dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda untuk melakukan penambangan sehingga dapat menimbulkan gesekan-gesekan budaya, karena masing-masing penambang membawa identitas kultur 5

Lihat Suharman, Beberapa Masalah Kerukunan Suku: Kasus Pembakaran Pasar Abepura, Irian Jaya, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, MD, Mahfud 1997).

Mengamati setiap rantai produksi dalam proses penambangan di Poboya maka terlihat jelas bahwa secara struktural telah terjadi pola hubungan patronase dalam aktivitas tambang emas di Poboya, dimana sebagian besar dari rantai produksi dikuasai oleh pemodal dari luar kota Palu bahkan dari luar Sulawesi Tengah. Mereka membangun ivestasi besar-besaran dibidang pengolahan emas, seperti Tromol, Tumbuk-Tumbuk ((crusher), dan Tong. Sementara pengusaha lokal dari Poboya jumlahnya tidak lebih 5 persen dari keseluruhan pemilik lubang, Tromol, Tumbuk-Tumbuk (crusher) dan Tong. Ketimpangan asset produksi ini sepertinya belum dihiraukan atau menjadi masalah bagi penduduk lokal karena sebagian dari mereka sudah merasakanaliran tetesan dari aktivitas penambangan emas di Poboya berupa keuntungan dari sewa tanah yang kebetulan berada di areal penambangan dan sebagian yang lainnya mendapatkan penghasilan dari uang jasa keluar masuk areal pertambangan atau paling tidak mereka siap menjadi buruh angkut batuan rep yang memang dibutuhkan dalam penambangan tersebut. Tapi kondisi ini tidak menjamin keberlanjutan (sustainability) dan harmonisasi penambangan kedepan. Karena cepat atau lambat, sensitifitas kelompok kedaerahan atau kecemburuan sosial akan muncul. Selama ini, argumentasi penduduk lokal yang membiarkan penduduk dari luar menguasai asset produksi dan tambang karena merasa masih ingin “belajar”cara menambang yang baik dari penduduk Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6, No. 2 2012 | 153

pendatang. Menurut mereka kalau saatnya mereka sudah pintar maka pelan-pelan akan mengambil alih penambangan. Tapi mereka pun bertanya sampai kapan mereka harus belajar. Disinilah potensi konflik dapat terjadi secara tiba-tiba dengan melibatkan simbol-simbol budaya. Sebenarnya komunitas adat sudah memikirkan berbagai permasalahan tersebut di atas berpotensi melahirkan konflik, sehingga sejak dini membuat aturan atau kontrak kerja antara pemodal dan pekerja tambang dengan Dewan Adat. Seperti setiap pemodal (Tromol), Tumbuk-Tumbuk (crusher dan Tong) harus menempatkan 1 orang lokal (penduduk Poboya) ke dalam setiap kelompok pekerja tambang. Selain itu Dewan Adat Rakyat Poboya juga mewajibkan agar setiap lima orang tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Poboya untuk mengangkat satu orang tenaga kerja yang berasal dari Poboya sebagai bapak angkat. Kebijakan yang ditempuh Dewan adat tersebut merupakan bentuk respon dini untuk mencegah terjadinya konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang dari luar. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan tidak ada penduduk lokal yang mau bekerja sebagai tenaga kerja di Tromol, TumbukTumbuk (crusher) atau Tong. Mereka lebih suka menjadi buruh pikul atau penggali lubang karena pekerjaan yang demikian sifatnya transaksional cepat menghasilkan uang dan tidak ada ikatan. Lemahnya Aturan dan Kontrol Pemerintah Akibat terlalu banyaknya orang yang melakukan penambangan dan kurangnya regulasi dari Dewan adat dan pemerintah, maka peluang terjadinya perebutan sumber daya dikalangan penambang semakin tidak terkontrol. Hal ini sudah nampak kepermukaan dimana kesepakatan-kesepakatan sebelumnya antara penambang dengan komunitas adat sudah tidak dihiraukan, seperti dilarang tidur didalam lubang galian, dilarang menambang pada malam hari, kemudian jarak antara satu lubang galian dengan galian yang lain tidak boleh berdekatan. Yang terjadi saat ini penambang sudah tidak menuruti aturan kesepakatan dan komunitas adat terkesan sudah tidak mampu mengontrol perilaku penambang sehingga aktivitas penambangan cenderung menjadi liar dan tak terkendali. Pada situasi seperti ini, potensi konflik terbuka dan adu kekuatan dilakangan penambang semakin besar dan pada saat yang sama potensi kerusakan sumber daya alam semakin massive dan menjadi malapetaka 6 yang 6

Ketua Institut Hijau Indonesia (Chalid Muhammad) bahkan memproyeksikan bahwa penambangan di Poboya sebagai malapetaka (Radar Sulteng, 17 November 2008), dan jika aktifitas di Poboya dilanjutkan tanpa kontrol, maka wilayah tersebut akan menjadi tanah tak bertuan dan masyarakatnya menjadi masyarakat tak bertanah. Jika pengelolaan tambang diserahkan ke perusahaan atau tambang masyarakat yang tidak terkontrol, maka masyarakat setempat akan kehilangan kedaulatannya. Dan jika cadangan emasnya habis, maka warga Poboya akan mengembara ketempat lain untuk mencari

akan melahirkan efek domino yang dampaknya jauh lebih besar, seperti yang diramalkan oleh Garrett Hardin sebagai “tragedy of the commons”. Saat ini ancaman itu sudah didepan mata karena diyakini telah terjadi pencemaran udara dan air yang tidak hanya mengancam komunitas Poboya, tapi juga seluruh warga kota Palu yang berjumlah 268.322 jiwa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencemaran di Poboya akibat penggunaan zat kimia (merkuri) sudah menghawatirkan. Hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat bahwa di Kelurahan Poboya tercemar merkuri 0,05 part per million (ppm), jauh melebihi ambang batas yang diperbolehkan yakni 0,001 ppm. Demikian pula temuan tim independen dari ASPERI yang diketuai Prof. DR. Mappiratu, MS (akademisi Universitas Tadulako) menemukan fakta bahwa air PDAM sebagai sumber air bersih benar telah terkontaminasi merkuri 0,005 ppm (Harian Mercusuar, 25-5-2010) Pembenaran akan adanya pencemaran di Poboya tidak hanya datang dari akademisi di Kota Palu, tapi juga datang dari luar. Yayasan Tambuhak Sinta dari Jakarta atas inisiasi Prof. Dr. Emil Salim dan Pemerintah Kota Palu telah melakukan scoping study di kawasan Poboya dan menemukan beberapa titik yang terkontaminasi Merkuri: Ada tiga lokasi utama sumber kontaminasi telah diidentifikasi (lihat peta terlampir) 1. Pembakaran amalgam secara terbuka dilakukan di lebih dari 400 lokasi di daerah pengolahan, terutama di dekat lokasi pengolahan tromol dan di toko-toko penjualan emas. 2. Lebih dari 10.000 orang beresiko tinggi keracunan merkuri. Jumlah ini terdiri dari mereka yang tinggal dan bekerja di tiga wilayah kontaminasi (terutama di Poboya) yang udaranya sudah sangat terkontaminasi akibat pembakaran amalgam secara terbuka, juga kontaminasi lewat kontak langsung melalui kulit serta makanan dan minuman. 3. Lebih dari 300.000 orang yang tinggal di kota Palu terancam resiko tingkat rendah akibat dari meningkatnya kadar merkuri di atmosfir, kontaminasi ke dalam rantai makanan, dan meningkatnya kadar merkuri di dalam air minum. Fakta-fakta tersebut di atas jika tidak diantisipasi sejak dini akan dapat melahirkan konflik yang lebih besar. Adaptasi Teknologi Produksi Aktivitas penambangan yang dilakukan masyarakat sebenarnya sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain karena teknologi yang digunakan sangat sederhana dan tidak mempunyai standar pengamanan. Semua aktivitas yang dilakukan berdasarkan pengalaman menambang yang diadaptasi dari luar yang secara teknis geologis struktur dan ketahanannya berbeda. Hal ini sangat beresiko mengingat Poboya tambang baru karena tanah mereka telah hancur (ESILO Media Aspirasi Rakyat, 19 February, 2010).


yang letaknya di kota Palu berada di jalur gempa sehingga sangat rentan dengan goncangan. Sampai saat ini Informasi dari ketua adat, sudah lebih dari sepuluh korban meninggal dunia akibat dari penambangan.

Posisi Penambangan di Tengah Kota Posisi Penambangan Poboya menyimpan masalah tersendiri, karena Jika dilihat dari aspek lokalitas, penambangan emas tradisional Poboya berada di kawasan komunitas adat sehingga asumsi banyak orang bahwa penambangan tersebut terproteksi dengan baik. Padahal penambangan tradisional Poboya merupakan satu-satunya penambangan emas di dunia yang terletak di tengah kota sehingga sulit menghindari panetrasi dari luar yang begitu kuat dan akan terus bermetamorfosa mencari keseimbangan baru. Informasi dari tokoh pemuda di Poboya (Herman, 25 tahun) menyatakan bahwa dengan adanya penambangan emas di Poboya terjadi perubahan gaya hidup (life style) dari orang-orang Poboya maupun para pendatang. Perilaku konsumtif dari masyarakat Poboya yang sebelumnya hanya bekerja sebagai pencari rotan, menanam bawang yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan makan, kini beralih kepada pemenuhan kebutuhan sosial lainnya seperti prestise seperti kepemilikan simbol-simbol kesejahteraan berupa kendaraan motor maupun mobil. Demikian pula dengan mode, telah merasuki anak muda. Saat ini banyak anakanak di Poboya putus sekolah, dan banyak yang mengikuti budaya kota seperti mencat rambut mereka dengan warna pirang. Ketakutan tokoh pemuda Poboya bahwa tambang emas ini jangan sampai merusak nilainilai yang berkembang di tengah masyarakat. Referesentasi Komunitas Adat Tidak dapat dipungkiri bahwa dewan adat merupakan pintu masuk ke Poboya untuk melakukan aktivitas penambangan.Dewan Adat mendapat dukungan dari pemerintah kota, menjadi media, penyambung aspirasi penambang rakyat dengan pemerintah maupun dengan segala kebijakan yang terkait dengan tambang di Poboya. Karena begitu kuatnya posisi Dewan Adat di Poboya dan peran-peran teknis yang dimainkannya maka Kehadiran Dewan Adat di Poboya menjadi taruhan, apakah kehadirannya benar-benar menjadi referesentasi komunitasnya yang dapat memproteksi masyarakat dan lingkungnnya dari pertarungan kepentingan di Poboya atau menjadi salah satu aktor yang turut berkepentingan terhadap penambangan emas di Poboya. Karena selama ini kehadiran komunitas adat yang seharusnya memproteksi lingkungan dan masyarakatnya dari gangguan dari luar sebagaimana yang terjadi di tempat lain, justru mengembangkan sayapnya melalui yayasan yang dibentuk dewan adat seperti Barisan Pemuda Tara (BATARA) yang dinilai sebagai pundi-pundi mencari keuangan. Kehadiran BATARA menjadi dilemma antara penyelamatan lingkungan dan keberpihakan pada komunitas atau bergerak diluar kelaziman mengejar propit yang menggerus nilai-nilai adat yang penuh dengan kearifan dan dikenal banyak orang.

Persoalan lain berkaitan dengan eksistensi Dewan Adat adalah munculnya dualisme kepemimpinan ditngkat kelurahan yang berujung pada konflik kewenangan. Sebenarnya konflik ini sudah terasa meski masih bersifat semu, dimana otoritas kelurahan mempertanyakan siapa sesungguhnya yang lebih berhak mengatur administrasi kependudukan di Poboya, karena faktanya pengurusan surat izin dan KTP semua diambil alih Dewan Adat.7 Jika konflik (semu) dibiarkan berlanjut, maka akan berpengaruh kepada pengembangan Poboya kedepan. A.

Ketidak-jelasan Status Hukum Penambangan

Potensi konflik berikutnya adalah status kawasan penambangan di Poboya. Selama ini akses masyarakat lokal terhadap kawasan Poboya dan sekitarnya sudah berlangsung selama ratusan tahun. Masyarakat lokal menganggap kawasa tersebut sebagai milik bersama (communal property) sehingga siapa saja dapat memanfaatkan kawasan tersebut (open acses).Tapi saat ini kawasan Poboya dan sekitarnya telah diklaim oleh pemerintah sebagai milik Negara (state property) dan ditetapkan sebagai kawasan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA).Kondisi ini lebih rumit karena kehadiran perusahaan PT. Citra Palu Mineral (CPM) juga mengklaim sebagai pemilik hak konsesi pertambangan. Dengan demikian konflik Poboya bisa muncul kepermukaan dengan melibatkan antara komunitas lokal berhadapan dengan pemerintah dan swasta (PT.CPM). Gejala adanya konflik tersebut sudah muncul kepermukaan dengan penolakan terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah. Demikian pula dengan keberadaan PT. CPM yang mendapat penolakan dari masyarakat, seperti yang ungkapkan anggota Dewan Kota Palu Sopyan R. Aswin yang dengan tegas menolak kehadiran PT. CPM di Poboya. Sementara penolakan dari masyarakat luas ditandai dengan spanduk yang bertuliskan “harga mati menolak CPM di Poboya”; :”kami siap mati menolak CPM di Poboya”.Munculnya penolakan tersebut karena menurut masyarakat sejak awal proses hingga terbitnya kontrak karya sampai dengan saat ini warga tidak pernah dilibatkan. Sementara pihak PT. CPM karena merasa pemilik hak konsesi yang sah siap menggunakan “kekuatan penuh” untuk masuk ke Poboya (Anas, wakil CPM Palu). Dari identifikasi potensi konflik di atas menunjukkan bahwa persoalan penambangan rakyat di Poboya saat ini dan untuk kedepan sangat kompleks dan memprihatinkan karena terkait dengan permasalahan policy, lingkungan fisik, sosial dan budaya. Tambang emas Poboya sebagai suatu sumber daya alam yang ada memerlukan suatu penanganan yang harus memperhatikan aspek-aspek kebijakan publik, sosial budaya, ekonomi, hukum, lingkungan. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 7

Pertanyaan yang bernada kekecewaan tersebut disampaikan oleh Kepala Kelurahan Poboya, Nurnaningsih, S.STP. (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2011 di Poboya) Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6, No. 2 2012 | 155

1. Penambangan emas secara tradisional sudah dikenal masyarakat Poboya sejak tahun 80-an dengan system dulang, Penambangan dengan menggunakan system tromol mulai diperkenalkan oleh penambang dari luar kepada masyarakat Poboya pada akhir tahun 2008. Saat ini telah terdaftar sebanyak 762 orang pengusaha lokal yang melakukan usaha pertambangan di kawasan Poboya seperti usaha Tromol, Tumbuk-Tumbuk (crusher) dan Tong (cyanidasi). Pemohon usaha/pemilik lubang sebanyak 270 orang, pemilik pengusaha tong (cyanidasi) sebanyak 112 orang. Mereka mengoperasikan sebanyak 15.175 unit tromol, 723 unit Tumbuk-umbuk (crusher) dan 229 unit tong (cyanidasi) dan jumlah lobang sebanyak 753l obang. Secara keseluruhan diperkirakan lebih dari 10 ribu orang yang datang ke Poboya untuk mengadu nasib sebagai penambang. 2. Maraknya penambangan emas di Poboya tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan adat sebagai pintu masuk di Poboya yang memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada orang luar untuk masuk ke Poboya dengan dalih ingin belajar kepada orang luar cara menambang yang baik. Dewan Adat mendapat dukungan dari pemerintah kota, menjadi media, penyambung aspirasi penambang rakyat dengan pemerintah maupun dengan segala kebijakan yang terkait dengan tambang di Poboya. 3. Berbeda dengan dewan adat di beberapa tempat pada umumnya, sebagai kekuatan yang dapat melindungi komunitas dan lingkungannya dari kehancuran akibat dari ekspansi kekuatan luar dengan bersandar pada aturan-aturan adat yang diwariskan secara turun temurun sebagai bentuk pengetahuan local yang penuh dengan kearifan-kearifan dan jauh dari tindakan mencari keuntungan. Untuk kasus penambangan di Poboya, Dewan adat Poboya (mungkin) belum memiliki system proteksi terhadap komunitas dan lingkungan dari kehancuran, bahkan dewan adat dengan kekuasaan yang dimilikinya merupakan bagia dari proses terjadinya kerusakan sumber daya alam yang terjadi selama ini dan kecenderungan untuk mencari keuntungan melalui kelembagaan betukan adat (BATARA) sebagai pundipundi untuk adat. 4. Adapun pranata adat yang mengatur komunitas dan lingkungan di kawasan penambangan Poboya selama ini bukan sesuatu yang bersumber dari warisan leluhur, tapi lebih merupakan tafsir tunggal ketua adat atas kebutuhan yang bersifat instan, terutama untuk mencegah terjadinya konflik social. 5. Kuatnya pengaruh dewan adat di Poboya, selain karena pigur ketua adat yang kharismatik (Bapak Ali Djaluddin) juga karena dukungan beberapa LSM local yang memberi penguatan kepada komunitas yang secara terang-terangan mendukung penambangan tradisional. 6. Konflik yang terjadi di kawasan penambangan emas tradisional di Poboya bukalan konflik yang berdiri sendiri, tapi merupakan akumulasi dari kekecewaan komunitas local atas peristiwa yang menimpa mereka. Bermula dari Sikap pemerintah (pusat dan daerah) yang secara sepihak menetapkan kawasan Poboya sebagai kawasan konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) tanpa melibatkan masyarakat local. Kebijakan sepihak tersebut berimplikasi pada penutupan akses masyarakat terhadap sumber daya alam (tanah) bahkan sampai

tindakan pengusiran warga Poboya untuk keluar dari kampung halamamnya. Padahal tanah tersebut adalah tanah adat dimana sebagian besar warganya selama ratusan tahun mengelola tanah tersebut sebagai sumber kehidupan. Konflik berlanjut ketika pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas di kawasan konservasi TAHURA Poboya, tapi pada saat yang sama memberikan izin kepada PT.CPM untuk melakukan eksplorasi. 7. Konflik yang terjadi saat ini berbeda dengan konflik sebelumnya, yang berkaitan dengan Taman Hutan Raya (TAHURA). Konflik yang sedang terjadi di Poboya saat ini adalah pertautan konflik penting antar actor yang masing-masing mengusung isu yang berbeda sepertiator legal formal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan pemberian kesempatan yang besar kepada perusahaan dalam bentuk konsesi. Sementara actor yang lain LSM local (eko-populism) berorientasi pada keadilan sosial dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Sedangkan actor yang lain, LSM hijau, berorientasi pada penyelamatan atau perlindungan lingkungan hidup. 8. Para aktor yang berkepentingan di kawasan penambangan emas di Poboya adalah: (1) Pemerintah (pusat) terutama berkaitan dengan regulasi yang memungkinkan Negara melakukan kontrol dan mengambil manfaat atas keberadaan SDA; (2) Pemerintah Daerah (Kepemimpinan Gubernur Abdul Azizs Lamadjido, SH) terutama perananya pada pembentukan TAHURA yang memungkinkan mendapatkan megaproyek reboisasi, dan keuntungan lainnya; (3) Pemerintah Daerah (Kepemimpinan H.B. Paliudju; Bupati Nabi Bidja, Ketua DPRD Kota Rusdy Mastura) terutama berkaitan dengan perubahan tata batas Tahura Poboya dan dukungan mereka terhadap kehadiran CPM sehingga memungkinkan perusahaan (CPM) melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA mineral di kawasan Poboya dan sekitarnya; (4) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelaksana tugas Tahura; (5) Walikota Palu, terutama dukungan yang diberikan atas perubahan tata batas Tahura maupun pengakuan kepada CPM sebagai pemilik hak konsesi Kontrak Karya; (6) Komunitas masyarakat adat, terutama peranya sebagai pengendali atas semua aktivitas penambangan di Poboya dan mengambil keuntungan atas peran yang dimainkan tersebut; (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama perannya atas control SDA di Poboya, yang kemudian disinyalir mempunyai kepentingan sendiri (posisi menawar); (8) Perusaaan (CPM) terutama perannya sebagai pemilik hak konsesi dan Kontrak Karya untuk menarik keuntungan; (9) Polda Sulteng, terutama peran yang dimainkannya sebagai pengamanan objek vital, yang kemudian disinyalir karena desakan dari perusahaanCPM; (10) Masyarakat lokal, terutama kepentingannya untuk mendapatkan akses manfaat atas SDA di Poboya. 9. Meskipun Penambangan emas di Poboya memberi dampak positif kepada masyarakat local, namun keberadaan tambang tersebut menyimpan sejumlah permasalahan seperti: (1) arus migrasi yang besar ke Poboya akan menambah hetereroginitas dan pluralitas masyarakat Poboya, sehingga dapat mempengaruhi perubahan struktur, kultur dan tatanan sosial masyarakat


Poboya. Selain karena faktor heteroginitas di atas, konflik di poboya juga dapat berlanjut karena terlalu banyak orang bekerja dalam ruang yang sama dan tidak terdifferensiasi sehingga pekerjaan mengerucut pada satu aktivitas dimana keuntungan masing-masing fihak tidak merata. Perbedaan struktur dan kultur serta adanya kompetisi diantara masyarakat lokal dengan para migran tentunya dapat menimbulkan konflik dan ketegangan social; (2) ketimpangan penguasaan aset produksi. Secara struktural telah terjadi pola hubungan patronase dalam aktivitas tambang emas di Poboya, dimana sebagian besar dari rantai produksi dikuasai oleh pemodal dari luar kota Palu bahkan dari luar Sulawesi Tengah. Sementara pemodal lokal Poboya jumlahnya tidak lebih lima persen dari keseluruhan pemilik lubang, Tromol, Tumbuk-Tumbuk (crusher) dan Tong. Ketimpangan asset produksi ini suatu saat akan mengusik sensitifitas kelompok kedaerahan; (3) lemahnya aturan dan kontrol Pemerintah, sehingga membuka ruang konflik terkuka dan adu kekuatan dilakangan penambang semakin besar dan pada saat yang sama kerusakan sumber daya alam semakin massive; (4) adaptasi teknologi produksi, dimana teknologi yang digunakan sangat sederhana dan tidak mempunyai standar pengamanan sehingga sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain; (5) posisi penambangan di tengah kota, penambangan tradisional Poboya merupakan satu-satunya penambangan emas di dunia yang terletak di tengah kota sehingga sulit menghindari panetrasi dari luar yang begitu kuat terutama perubahan gaya hidup (life style) dan perilaku konsumtif dikalangan masyarakat; (6) representasi komunitas adat, selama ini kehadiran komunitas adat yang seharusnya memproteksi lingkungan dan masyarakatnya dari gangguan dari luar sebagaimana yang terjadi di tempat lain, justru mengembangkan sayapnya melalui yayasan yang dibentuk dewan adat seperti Barisan Pemuda Tara (BATARA) yang dinilai sebagai pundi-pundi mencari keuangan. Kehadiran BATARA menjadi dilemma antara penyelamatan lingkungan dan keberpihakan pada komunitas atau bergerak diluar kelaziman mengejar propit yang menggerus nilai-nilai adat yang penuh dengan kearifan dan dikenal banyak orang.selain itu keberadaan dewa adat juga menimbulkan konflik kewenangan antara pemerntah kelurahan dan otoritas adat setempat; (7) ketidak-jelasan status hukum pemanbangan. Selama ini akses masyarakat lokal terhadap kawasan Poboya dan sekitarnya sudah berlangsung selama ratusan tahun. Masyarakat lokal menganggap kawasa tersebut sebagai milik bersama (communal property) sehingga siapa saja dapat memanfaatkan kawasan tersebut (open acces). Tapi saat ini kawasan Poboya dan sekitarnya telah diklaim oleh pemerintah sebagai milik Negara (state property) dan ditetapkan sebagai kawasan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA). Kondisi ini lebih rumit karena kehadiran perusahaan PT. Citra Palu Mineral (CPM) juga mengklaim sebagai pemilik hak konsesi pertambangan melalui Kontrak Karya (KK). Dengan demikian masing-masing fihak saling klaim kepemilikan yang berpotensi menimbulkan konflik antara komunitas dengan pemerintah, dan swasta.

10. Meskipun potensi konflik sangat besar terjadi di Poboya, tapi konfliktersebut tidak akan muncul kepermukaan karena setiap orang (aktor) akan mendapakan apa yang menadi keinginannya secara cukup.

DAFTAR PUSTAKA Adiwibowo, Soeryo. 2005. Dongi-dongi - Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective InauguralDissertation, Universität Kassel _________, 2007. Ekologi Manusia, Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor Agger,

B. 1998. Critical Social Theories An Introduction, (second edition), Colorado, Westriew Press

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 1999; Catatan Hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Aman, Jakarta Bryant, Raymond and Bailey (2001). Third Word Political Ecology, Routledge- London and New York Bryant, Raymond L. 1998. Power, knowledge and Political Ecology in The Third World; A Review. Progress In Physical Geography, Vol 22/1, pp 79-94 Denzin, Norman K. and Yonna S. Lincoln. 2000. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications Dharmawan, Arya Hadi. 2007, „Dinamika Sosio‐Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik‟, dalam Solidality: Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Departemen KPM IPB, Volume 1 Nomor 1 April 2007. _________, 2007. Otoritas Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Alam: Menatap Otonomi Desa dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan dan Ekologi Politik. Makalah disampaikan pada “Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030” diselenggarakan oleh PKSPL, PSP3IPB dan P4W LPPM IPB, dilaksanakan di Kampus Manajemen Bisnis IPB Gunung Gede, Bogor 9-10 Mei 2007.http;//kelembagaandas.wordpress.com _________, 2007. Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya(Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat), Makalah disajikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan PerkebunanWilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema:”Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah PerbatasanGuna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional”, Pontianak 10-11 Januari 2007. Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6, No. 2 2012 | 157

Fisher,

Simon dkk. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Cetakan Pertama 2001. Penerbit: The British Council. Jakarta.

Steward, Julian H, (1955). Theory Theory of Cultur Change, The Metodology of Multilinear Evolution, University of Illinois, US of America.

Ostrom, Elinor. (1999) Self-Governance And Forest Resource, CIFOR, JakartaPaper No. 20.

Watkins, Charles. 1974; “An Analytic Model of Conflict”, Speech Monographs, Nomor 41 Tahun 1974

Satria, Arif. 2009. Pesisir dan Laut untuk Rakyat,IPB Press, Bogor

Wiradi, Gunawan. (2009). Reforma Alam; Perjalanan yang belum selesai, STPN Press, Yogyakarta.

_________. 2006. Krisis Ekologi Politik, sumber :http://www.korantempo.com/korantempo/200 6/04/13/Opini/

Witter dan Bitmar. 2005. Between concervation, ecopopulism and developmentalism-Discoursein Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia, CAPRI Working Paper No. 37, International Food Policy Research Institute, Washington DC.

Peluso, Nancy Lee. (1992). Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java(California University Press, Berkeley, Ribot, JC dan Peluso, Nance Lee, 2003. A Theory of Acsess, Rural Sociology, LAMPIRAN Tabel 1. Aktor dan Kepentingannya di Poboya:

Masyarakat

POLDA

CPM

YPR

YMP

YTM

JATAM

WALHI

Komunitas Adat

DPRD Kota

ORNOP LOKAL

Walikota

Dinas Kehutanan

Gubernur HB. Palnidji

Gubernur AA. Lamaji

PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Pusat

Karakteristik Aktor

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

Tambang Poboya

TAHURA

Kebijakan SDA

Issu

Eko-poulis

-

Developmentaism Penertiban UPETI

Pengguna

Eko-populis

Konservasionis Perlindungan SDA

Eksploitasi & Eksplorasi SDA

Eko-populis Mempertahankan Hak & Identitas

Eko-populis

Eko-populis Menyusun & Menetapkan Perda

Penguatan

Developmentaism Peningkatan PAD

Eko-populis

Konservasionis Pengelolaan & Pelestarian Perda

Penguatan

Developmentaism Peningkatan PAD

Konservasionis

Developmentaism Pengadaan Proyek Reboisasi

Kepentingan

Penguatan

Developmentaism Pengatur & Penggunaan SDA

Ideologi

Negara

Negara

Negara

Negara

Negara

Negara

Kolektivitas Sosial

Negara

Negara

Kolektivitas Sosial

Kolektivitas Sosial

Kolektivitas Sosial

Swasta

Kolektivitas Sosial

Kolektivitas Sosial

Negara

Jaringan Politik

Jaringan Politik

Jaringan Politik

Jaringan Politik

Jaringan Politik

Komunitas

Jaringan Nasional

Jaringan Nasional

Jaringan Lokal

Jaringan Lokal

Jaringan Lokal

Multinasional

Negara

Komunitas

Arena Konflik

Sumber Kekuatan


Walikota

DPRD Kota

Komunitas Adat

Ornop Lokal

CPM

POLDA

Masyarakat

Pemda AA. Lamajido

Dinas Kehutanan

Pemerintah Pusat

Gubernur HB. Palnidji

Aktor

Gubernur AA. Lamaji

Gambar 3. Relasi Antar Aktor

B

B

B

B

B

-

-

B

B

-

-

B

B

B

K

K

-

B

K

B

B

B

S

K

B

B

S

B

B

K

K

-

B

K

B

S

S

B

B

S

S

S

B

B

B

B

K

K

B

K

S

B

B

K

Pemda HB. Paliudju Dinas Kehutanan Walikota DPRD Kota

Sumber : Hasil analisis data lapangan, 2011 Komunita Adat Ornop L CPM POLDA

K

Masyarakat Sumber : Hasil analisis, 2011


KONTESTASI DAN KONFLIK MEMPEREBUTKAN EMAS DI POBOYA

Recommend Documents