Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia Bambang Sutiyoso
The issues of human rights constitute the global issues recently that will not ignore with some reasons including in Indonesia. The concept of human rights and its realization in each state may not similar although actually the substance of human rights is equal. In this respect there are three concepts and implementations of human right in the world that be regarded as the representatives of western states, Socialism -communism and Islamic doctrine. The consequence of human rights emerges human obligations, that both human rights and human obligations are parallel and a system. The ignoring one of them will raise heavy infraction of human rights itself. The Implementation of human rights in Indonesia particularly even though many cases emerge generally either development or the maintenance of human rights seems the progress. In this sense, the regulating law of human rights by legislating the rules and by establishing the Human Rights Court in overcoming many cases of heavy evading of raised human rights.
Istilah hak-hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan sebagai berikut: droit de Vhome (Perancis) yang berarti hak manusia, hu-
man right (Inggris) atau mensen rechten (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.^ Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan
kanmia Allah Yang Maha Pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat HAM itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan
apapun yang dapat mencabut hak itu dari tanganpemiliknya. Demikianpulatidakada
seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya." Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenamya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena
'Marsudi, Subandi Al., 2001, Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: FT RajaGrafindo Persada, him. 83. =Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan : "Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan raartabat manusia". Selanjut UNISIA NO. 44/XXV/I/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia
sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan
yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.^ Dalam perspektif sejarah hukum, setiap ada penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap perampasan, perkosaan dan pemanipulasian HAM oleh manusia satu kepada manusia yang Iain atau oleh penguasa kepada rakyatnya akan selalu muncul krisis kemanusiaan. Bahkan kemudian memunculkan formula-formula atau dokumen-dokumen resmi hak-hak
asasi manusia atau sumber hukum yang memberi hak bagi rakyat. Misalnya dokumen Magna Charta di Inggris tahun
politik. Secara filosofis berbagai dokumen hakhak asasi manusia tersebut terdapat
adanya perbedaan muatan nilai dan orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatasan kekuasaan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Perancis memprioritaskan egalitarianisme persamaan kedudukan di hadapan hukum, di Rusia tidak diperkenalkan hak individu tetapi hanya
mengakui hak sosial. Sementara iti^ Perserikatan Bangsa-Banpa merangkun^
berbagai nilai dan orientasi karen^ Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di
badan dunia ini sebagai kesepakatan berbagai negara setelah mengalami 1215yang memberikan hak-hak bagi rakyat revolusi Perang Dunia II, yang menelorkan prinsip kebebasan dan sekaligus membatasi kekuasaan raja. pengakuan Kemudian dokumen The Virginia Bill of perseorangan, kekuasaan hukum dan Rights dan declarations of Independence demokrasi sebagaimana diformulasikan yang melahirkan kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, yang berisi jaminan Dokumen dan kesaksian sejarah kebebasan individu terhadap kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa setiap teijadi negara. Begitu pula dokumen Declarations desDroites LUome etDu Cituyen di Francis revolusi atau gejolak sosial. Seperti halnya tahun 1789 yang berprinsip bahwa krisis hak asasi manusia di negara-negara manusia pada hakekatnya adalah balk dan komunis tahun 1990 yang menghancurkan karenanya harus hidup bebas dan sama tembok Berlin dan penghancuran patungj kedudukannya dalam hukum. Di Rusia patung tokoh mereka yang sebelumnya tahun 1918, juga muncul suatu dokumen dipuja-puja. Rangkaian kesaksian sejarah yang meriyebut hak-hak dasar sosial, tetapi tersebut menunjukkan bahwa hak asasi
dalam preambule Atlantik Charter 1945.'*|
krisis hak asasi manusia selalu muncuj
hak-hak dasar individu tidak disebut sama
manusia merupakan konstitusi kehidupan[
sekali. Selanjutnya dokumen Declarations of Human Rights tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang menjamin hak-hak sipil,
karena hak asasi manusia merupakan
hak-hak sosial dan hak-hak kebebasan
prasyarat yang harus ada dalam setiap
kehidupan manusia dan merupakan beka) bagi setiap insan untuk dapat hidup sesuai fitrah kemanusiaannya.
nya dalam Pasal 1 angka l UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".
1
3Luthan, Salman., "Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional", makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, Yogyakarta, 1995. I ^Alkostar, Artidjo., 1994, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Penegakkan Hukum Dewasa Ini", Makalah dalam rangka Dies Natalis UII ke 51, Yogyakarta, him. 3 . UNISIA NO. 44/XXV/1/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya dt Indonesia
Perjuangan dan perkembangan hak-hak asasi manusia di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan peijalanan hidup bangsanya, meskipun demikian sifat dan hakikat HAM di mana-mana pada dasaraya adalah sama. Dalam konteks itulah, tulisan berikut ini akan mengungkapkan beberapa konsepsi dan model pelaksanaan HAM, yaitu di negara-negara Barat yang sebagian besar menganut paham liberal kapitalis dan negara-negara pengikut aliran komunissosialis serta konsepsi dan model HAM menurut ajaran Islam. Ketiga sistem ini dapat dianggap mewakili berbagai konsepsi HAM yang ada, mengingat sebagian besar dari mereka berkiblat dan mengacu salah satu dari ketiga sistem tersebut. Selain itu dikemukakan pula tentang HAM dan implementasinya di Indonesia, dengan mengupas seputar perkembangan dan penegakkan HAM di Indonesia.
Konsepsi dan Model Pelaksanaan HAM
Seperti diketahui, bahwa HAM itu adalah bersifat universal. Namun demikian
pelaksanaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara satu negara dengan negara yang lain. Masing-masing negara tentu mempunyai perbedaan konteks sosial, kultural maupun hukumnya. Di samping itu pengalaman sejarah dan perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi implementasi HAM tersebut. Keuniversalan HAM dewasa ini
masih mengundang perdebatan dan perbedaan dalam praktek penerapannya di antara masing-masing anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam perspektif filsafat hukum atau ideologi yang melatarbelakangi norma hukum atau negara yang bersangkutan.
Pengakuan dan potret pelaksanaan HAM di negara komunis dapat dilihat dari watak aturan hukumnya yang tidak memberi tempat adanya hubungan hukum privat, karena segala sesuatu dianggap dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Semua hukum menjadi administrasi kebijakan penguasa, karena itu hukum harus mengabdi pada politik partai. Demikian pula pengadilan harus tunduk pada pengawasan kekuasaan poliitik partai. Kondisi demikian antara lain tergambar dalam buku The Gulag Archi pelago, karangan Alexander Solshenitsyn yang melukiskan tentang pelecehan HAM di Rusia, hukum sebagai alat kekuasaan dan pengadilan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Hal serupa juga terjadi pada Fascis dan Nazi yang menonjolkan despotisme, dalam diri negara merupakan hukum, yaitu legitimasi nafsu penguasa untuk menguasai dan mendominasi hak asasi rakyat. Sedangkan konsepsi dan pemberlakuan HAM di negara liberal kapitalis dapat dilihat dari karakter aturan hukumnya yang berakar pada filsafat individualisme-utilitarian. Tujuan filsafat ini adalah emansipasi individu dan orientasinya adalah menambah
kesenangan individu. Hukum yang dianggap baik adalah hukum yang memanjakan kebebasan bagi setiap individu dan memacu agar setiap individu mengejar apa yang dianggap baik bagi dirinya. Falsafah ini pula yang menjadi akar dari prinsip "Laissez Faire" dalam dunia perekonomian dewasa ini. Perekonomian
dunia didorong mengarah pada mekanisme persaingan bebas yang diyakini akan menghasilkan kebahagiaan yang maksimal bagi setiap individu.^ Terhadap konsepsi dan praktek-praktek di atas, seorang filosof muslim, Dr. Mohammad Iqbal (1873-1938) sebagaimana dikutip Moh. Natsir pernah
sAlkostar, Artidjo., Ibid, him. 4. UNISIA NO. 44/XXV/I/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia
Sebenarnya yang perlu ditelaal sekarang oleh masyarakat dan bangsa bangsa di dunia kareria konsepsi dan fakta kehidupan serta kosong dari warisan fakta pelaksanaannya terbukti merupakanruhaniyah." Sosialisme Karl Marx sebagai perwujudan dari -^'suatu konstitusi. suatu rencana yang berdasarkan kesamaah kehidupan manusia yang diajarkan daii' perut (equality of stomach) dan bukan dicontohkan oleh seorang pemimpin kesamaah nih. Demikian juga kapitalisme; masyarakat bangsa, pembela dam imperialisme,- • kolonialisme dan pengangkat martabat manusia, yaitu Nabi
mengemukakan bahwa baik kapitalisme Barat dan sosialisme Mams, pada asasnya berdasarklan nilai-riilai kebendaan dari
rasionalisme
dilukiskan'
sebagai
kegemukah jasad.® Pada saat yang sama, sudah masanya
PBB sebagai badan dunia mengevaluasi konsep dasar HAM yang dipakainya serta
Muhammad SAW (571-633). Arah dan dan landasan pembinaan martabat dan hak-haK*
kemanusiaannya mempunyai kejelasaij
serta keharmonisan antara kewajiban asasi
dan'hak asasi, antara hak individu dan ha^
praktek pelaksanaannya agar eksistensi masyarakat. Lebih dari itu, karena
keberadaannya tidak kehilangan relevansi berdasarkan kepastian rohani yang mampu sosio humanisnya. Konsep HAM- PBB yang memahami tujuan hidup manusia^ yaitu hanya menonjolkan' hak. dan tanpa pengabdian kepada AUah SWT. Bertitik tolak- dari konsepsi IMam kewajiban asasi, perlu dipertanyakan secara kritis dalam hubungannya dengan tersebut pulalahTebih jauh Dr. Mohammad banyaknya benturan dan konflik HAM yang Iqbal mengemukakan bahwa Islam pada banyakmemakan korbanjiwadan martabat hakekatnya adalah ta'uhid. Inti dari tauhid manusia, baik secara sistemik misalnya adalah working idea dan cita yang fa'al
agresi suatu negara terhadap negara lain, maupun secara evolutif misalnya
inilah membuahkan Keesaan dan kemerdekaan. Islam memberikan
munculnya euthanasia, aborsi dan lain
beberapa asas nyata seperti demokrasi dan
sejenisnya.
kemerdekaan. Kemerdekaan pikiran dan menyatakan pendapat, kemerdekaan
Konsep - dan prototipe realisasi kewajiban asasi dan HAM yang dilandasi beragama, keesaan, 'toleransi,.keadilan nilai-nilai yang -sempurna telah sosial dan lain sebagainya. Bersamaan' dicontohkan secara faktual oleh segala
dengan hak-hak manusia yang asasi ini, Is lam juga menetapkan beberapa kewajiban manusia yang asasi' untuk-mencapai kesejahteraa'n hidup berjamaah bagi
bangsa di 'dunia, yaitu setiap tanggal lo Dzulhijjah di kota Makkah atau saat pelaksanaan ibadah haji. Di mana segala "j bangsa di dunia berkumpul dengan tujuan- seluruh umat manusia.^ Seorang guru besar hukum dari Monasfi yang sama, pakaian yang sama, merasa berkedudukan yang sama dan hanya University, bern'araa Christopher G. tunduk kepada kekuasaan Allah Yang Maha Weermantry, dalam seminar ihternasional Esa. Namun tampaknya PBB telum rela tentang HAM di Jenewa bulan Desember dikutip Marjonp secara resmi untuk menarik kesimpulan 1988, • seperti dan mengambil esensi konsep yang Reksodiputro,® secara jujur mengatakan:' kemamisiaan'dan sosial yang harmonis di
"Ajaran Islam datang jauh lebih dahulju daripada negara Barat, yang inti ajarannyja
kota Makkah .itu.
tentang HAM menyatakan bahwa bahwa'
mendasari
konstruksi
hubungan '
^Natsiii Mob., 1953, Dapatkah Dipisahkan Politik dan Agama?, Jakarta: Mutiara, him. 19 'Ibid., him. 22.
^Lihat Alkostar, Artidjo., Op.Cit., him. 11. UNISIA NO, 44/XXV/I/2002
•
. .
^
•
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia
hak-hak dasar tidak dapat dicabut dan para Nilai kejuangan dalam penegakkan hukum penguasa melaksanakan kekuasaanya atas dan keadilan, antara lain karena di dasar kepercayaan dan hanya sepanjang dalamnya banyak godaan dan tantangan kehormatan penguasa itu benar. Prinsip- serta menuntut pengorbanan serta prinsip ini merupakan inti dari teori politik keikhlasan sikap dalam rangka melindungi Islam, di mana enam ratus tahun sebelum
John Locke mengemukakan teorinya di Barat".
.
Kesadaran untuk menegakkan HAM, sebagaimana diisyaratkan dalam Islam bahwa mempeijuangkan dan menikmati
hak asasi adalah-merupakan kewajiban yang suci, seperti ditegaskan dalam Al-
Qur'an Surat Al-Qashash: 77 yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akherat, dan
janganlah kamu melupakan kebahagiaan (kenlkmatan, hak-hak) duniawi dan
berbuat baiklah (kepada orang lain),
hak asasi manusia.^
' Kewajiban asasi manusia menjadi prasyarat utama agar dalam menjalankan
hidup dan kehidupannya memiliki keseimbangan dan ketenangan jiwa serta menjadikan hidupnya bermakna bagi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya serta masa depannya. Hubungan erat antara kewajiban asasi dan hak asasi, menunjukkan adanya kesempatan pemberian bagi individu dalam sikapnya, masyarakat dalam tradisinya, negara atau kelompok negara dalam budaya hukumnya. Hubungan etis antara kewajiban asasi
sebagaimana Allah telah berbuat baik
dengan hak asasi, menuntut konsistensi
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". Di samping itu masih banyak ayat-ayat lain yang mengungkapkan perlunya menegakkan HAM dan martabatnya, seperti yang tertcantum dalam Q.S. Asy-Syura: 39, QS. Ali Imran ; 171, QS. An-Nahl: 110, QS. AnNisa : 97, QS. Ali Imran: 135,'QS. An-Nisa : 107 dan sebagainya. Hak asasi dalam perspektif Islam, terdapat dalam setiap sektor kehidupan, serta memiliki posisi strategis dalam menegakkan dan meningkatkan kualitas
sikap agar seseorang, masyarakat atau
Perkembangan HAM
kemanusiaan. Bahkan interrelasi antara
di Indonesia
hak asasi dan kewajiban asasi antara lain dapat ditunjukkan mempunyai nilai keutamaan akhlak, apabila dilakukan dengan cara menegakkan keadilan atau menyampaikan perkataan yang benar di
hadapan penguasa yang menyeleweng. Dalam hubungan ini terlihat bahwa proses penegakkan hukum dan keadilan menuntut
bangsa
tidak berat
sebelah
dalam
melakukan peran diri dan hubungan sosialnya, karena pada dasamya seseorang,. masyarakat atau bangsa tidak dapat hidup dengan baik dan benar, kalau hanya melakukan atau menuntut hak asasinya saja tanpa melakukan kewajiban asasi secara seimbang. Bahkan dalam konsepsi Islam, kewajiban asasi menjadi keutamaan moral untuk didahulukan dibandingkan dengan hak asasi itu sendiri.
Berbeda dengan Inggris dan Perancis yang mengawali sejarah perkembangan dan peijuangan hak asasi manusianya dengan menampilkan sosok pertentangan kepentingan antara kaum bangsawan dan rajanya yang lebih banyak mewakili
kepentingan lapisan atas atau golongan
adanya spirit amar ma'rufnahi munkar.. tertentu saja. Peijuangan hak-hak asasi ^Ibid., him. 16-17. UNISIA NO; 44/XXV/I/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia manusia Indonesia mencerminkan bentuk
pertentangan kepentingan yang lebih besar, dapat dikatakan teijadi sejak masuk dan bercokolnya bangsa asing di Indone sia dalam jangka waktu yang lama.
Sehingga timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah. Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di In donesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan bangsa asing, tidak pernah mengalami gejolak berupa timbulnya penindasan manusia atas manusia. Pertentangan kepentingan manusia dengan segala atributnya (sebagai raja, penguasa, bangsawan, pembesar dan seterusnya) akan selalu ada dan timbul tenggelam sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Hanya saja di bumi Nusantara
warna
pertentangan-
pertentangan yang ada tidak begitu menonjol dalam panggung sejarah, bahkan sebalilmya dalam catatan sejarah yang ada' berupa kejayaan bangsa Indonesia ketika berhasil dipersatukan di bawah panji-panji kebesaran Sriwijaya pada abad VII hingga pertengahan abad IX, dan kerajaan Majapahit sekitar abad XII hingga permulaan abad XVI.'° Diskursus tentang HAM memasuki babakan baru, pada saat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945, dalam pembahasan-pembahasan tentang sebuah konstitusi bagi negara yang akan segera
merdeka, silang selisih tentang perumusan HAM sesungguhnya telah muncul. Di sana terjadi perbedaan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di pihak lain. Pihak yang pertama meriblak dimasukkannya HAM terutama yang bersifat individual ke dalam UUD karena
menunit mereka Indonesia hams dibangun sebagai negara kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah HAM secara
eksplisit." Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Dengan demikian terwujudlah perangkat hukum yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajibankewajiban yang bersifat dasar pula. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan, pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia tidak mendahulukan hak-hak asasi
individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa. Hal ini seirama dengan latar belakang peijuangan hak-hak asasi manusia Indone sia, yang bersifat kebangsaan dan bukan bersifat individu." Sedangkan istilah atau perkataan hak asasi manusia itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD
1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. Istilah yang dapat ditemukan adalah pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan Ral^at. Bam setelah UUD mengalami perubahan atau amandemen
"Marsudi, Subandi Al., Op. Cit., him. 90.
"Mahfud, Moh., 1999/ Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, him 110.
"Marsudi, Subandi Al., Op. Cit., him. 95.
•^Ahadian, Ridwan Indra., 1991, Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Jakarta: CV. Haj Masagung, Jakarta, UNISIA NO. 44/XXV/I/2002
him. 15.
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia kedua,
istilah
hak
asasi
manusia
dicantumkan secara tegas.'^ Dalam sejarah ketatanegaraan Indone sia pernah mengalami perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS (1949), yang di dalamnya memuat ketentuan hak-hak asasi manusia
yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan 33. Sedangkan setelah konstitusi RIS berubah menjadi UUDS C1950), ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan 34. Kedua konstitusi yang disebut terakhir dirancang oleh Soepomo yang muatan hak asasinya banyak mencontoh Piagam Hak Asasi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu The Universal Dec laration ofhuman Rights tahun 1948 yang berisikan 30 Pasal."* Dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi dan UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku.
Hal
ini
berarti
ketentuan-
ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia Indonesia yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945- Pemahaman atas hak-hak asasi manusia antara tahun 1959 hingga tahun 1965 menjadi amat terbatas karena
pelaksanaan UUD 1945 dikaitkan dengan paham NASAKOM yang membuang paham yang berbau Barat. Dalam masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpanganpenyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang suasananya diliputi penuh pertentangan antara golongan politik dan puncaknya terjadi pemberontakan G-30S/PKI tahun 1965. Hal ini mendorong lahirnya Orde Baru tahun 1966 sebagai koreksi terhadap Orde Lama. Dalam awal masa Orde Baru pernah diusahakan untuk
menelaah kembali masalah HAM, yang melahirkan sebuah rancangan Ketetapan MPRS, yaitu berupa rancangan Pimpinan MPRS RI No. A3/I/Ad Hoc B/MPRS/1966, yang terdiri dari Mukadimah dan 31 Pasal tentang HAM. Namun rancangan ini tidak berhasil disepakati menjadi suatu ketetapan.'5 Kemudian di dalam pidato kenegaraan Presiden RI pada pertengahan bulan Agustus 1990, dinyatakan bahwa rujukan Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dalam kesatuan dengan silasila Pancasila lainnya. Secara historis pernyataan Presiden mengenai HAM tersebut amat penting, karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual HAM dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun demikian, secara Ideologis, politis dan konseptual, sila kedua tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM, karena konsep HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara ideologis tidak diterima.*® Perkembangan selanjutnya adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan KOMNAS HAM tersebut
pada saat bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan, menunjukkan keterkaitan yang erat antara penegakkan HAM di satu pihak dan penegakkan hukum di pihak lainnya. Hal ini senada dengan deklarasi PBB tahun 1986, yang menyatakan HAM merupakan
"Marsudi, Subandi Al., Op. Cit., him. 95. 'sibid., him. 96.
'^Sugondo, Lies., 2001, Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI, him. 129.
"Darmodiharjo, Darji.,
dan Shidarta., 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, him. 164. UNISIA NO. 44/XXV/i/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia tujuan sekaligus sarana pembangunan. Keikutsertaan ral^at dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keselunihan hak asasi atas pembangunan itu sendiri. Hal tersebut menjadi tugas
badan-badan pembangunan internasional dan nasional untuk menempatkan HAM
sebagai fokus pembangunan*^ Guna lebih memantapkan perhatian atas
Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi pula beberapa konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain:*'
a. Deklarasi tentang Perlindungan dan
Penyiksaan, melalui UU No. 5 Tahun 1998.
b. Konvensi mengenai Hak Politik Wanita 1979, melalui UU No. 68 Tahun 1958. c. Konvensi Pe.nghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita, melalui
perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi UU No. 7 Tahun 1984. maupun lembaga), telah diusulkan agar d. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak, dapat diterbitkannya suatu Ketetapan MPR melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. yang memuat piagam hak-hak asasi' Manusia atau Ketetapan MPR tentang
GBHN yang di dalamnya
memuat
operasionalisasi daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indo
e. Konvensi tentang Ketenagakerjaan, melalui UU No. 25 Tahun 1997, yang
pelaksanaannya
ditangguhkan
sementara.
f. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk nesia yang ada dalam UUD 1945. Diskriminasi Ras Tahun 1999, melalui Akhirnya ketetapan MPR RI yang UU No. 29 Tahun 1999. diharapkan memuat secara adanya HAM
itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 Novem ber 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 September 1999.*® Undang-Undang ini kemudian
Penegakan HAM di Indonesia Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta
dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan diikuti lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1999 keadilan hams dapat dinikmati oleh setiap yang kemudian disempurnakan dan- warganegara secara egaliter. Disadari atau ditetapkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tidak, dengan adanya political will dari tentang Penga(^an Hak Asasi Manusia. pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya itu akan berimplikasi terhadap budaya telah pula lahir UU No. 9 Tahun 1998 politik yang lebih sehat dan proses tentang 'Kemerdekaan Menyampaikan demokratisasi yang lebih cerah. Harus Pendapat Di Muka Umum yang disahkan disadari pula bahwa kebutuhan terhadap dan diundangkan di Jakarta pada tanggal tegaknya HAM dan keadiiah itu memang 26 oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI memerlukan proses dan tiintutan Tahun 1999 No. 165.' Marsudi, Subandi Al., Op. Cit., him. 98. *9 Sugondo, Lies. , Op. Cit., him. 146. UNISIA NO. 44/XXV/I/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia
konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (determinant) yang mendukung tegaknya HAM. Kenyataan meniinjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga teijadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.=° Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, masalah HAM di Indo nesia bergerak dengan cepat dan dalam
jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah teijadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross hu man right violation). Di samping itu juga karena gigihnya organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM.®' Pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 meliputi kejahatan genocide (the crime of genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.®® Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid.®^ Seperti diketahui, di Indonesia telah teijadi banyak kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran'HAM berat, terutama kasus kekerasan struktural yang melibatkan aparat negara (polisi dan militer) dengan akibat jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Di antara sederetan kasus yang mendapat sorotan tajam dunia internasional, adalah kasus DOM di Aceh, Tanjung Priuk, Timor-Timur pasca jajak pendapat, tragedi Santa Cruz, Liquisa, Semanggi danTrisakti. Pelanggaranpelanggaran tersebut dinilai cukup serius dan bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).®^
^"Ibid.
®'Sugianto, Djoko., 2001, Hak Asasi Manusia dan Peradilan HAM, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI, him. 119. ®®PasaI 8 UU No. 26 Tahun 2000.
®3pasal 9 UU No. 26 Thun 2000.
''^Suryokusumo, Sumaryo., 2001, Prosedur Penyelesaian Konflik dalam Kerangka Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI, him. 303. UNISIA NO. 44/XXV/i/2002
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementaslnya di Indonesia
tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran kolektif tentang perlunya perlindungan HAM, dan Islam telah memberikan HAM melalui instnimen hukum dan kineija pedoman yang sangat jelas mengenai institusi penegakhukumnya. Banyak kasus- masalah ini. Perkembangan dan peijuangan dalam kasus pelanggaran HAM berat atau yang mengandung unsur adanya pelanggaran mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia HAM yang selama ini tidak tersentuh oleh terutama terjadi setelah adanya hukum, sebagai akibat dari bergulirnya perlawanan terhadap penjajahan bangsa reformasi secara perlahan tapi pasti mulai asing, sehingga tidak bisa dilihat sebagai diajukan ke lembaga peradilan. Lembaga pertentangan yang hanya mewakili peradilan, dalam hal ini Pengadilan HAM, kepentingan suatu golongan tertentu saja, merupakan forum paling tepat untuk melainkan menyangkut kepentingan membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan bangsa Indonesia secara utuh. Dewasa ini, meskipun ditengarai banyak adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 kasus pelanggaran HAM berat di Indone secara tegas menyatakan bahwa untuk sia, tetapi secara umum Implementasi mengadili pelanggaran HAM yang berat HAM di Indonesia, baik menyangkut dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan perkembangan dan penegakkannya mulai Peradilan Umum. Hukum acara yang menampakkan tanda-tanda kemajuan. Hal berlaku atas perkara pelanggaran HAM ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Munculnya berbagai kasus pelanggaran
HAM berat telah melahirkan kesadaran
yang berat menurut Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dibentuknya Pengadilan HAM di Indo nesia patut disambut gembira, karena
diharapkan dapat meningkatkan citra baik Indonesia di mata internasional, bahwa
HAM melalui peraturan perundangundangan. Di samping itu telah dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang teijadi. Daftar Pustaka
Indonesia mempunyai komitmen dan po Alkostar, Artidjo., 1994, "Hak Asasi litical will untuk menyelesaikan berbagai Manusia dalam Perspektif Penegakkan kasus pelanggaran HAM berat. Seiring Hukum Dewasa Ini", Makalah dalam dengan itu upaya penegakkan HAM di In rangka Dies Natalis UII ke 51, donesia diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Kesimpulan HAM adalah persoalan yang bersifat universal, tetapi sekaligus juga kontekstual. Setiap negara mempunyai sejarah peijuangan dan perkembangan HAM yang berbeda, oleh karena itu ko.nsepsi dan implementasi HAM dari suatu negara tidak dapat disamaratakan. Adanya HAM menimbulkan konsekwensi • adanya kewajiban asasi, keduanya beijalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang UNISIA NO. 44/XXV/iy2002
Yogyakarta. Ahadian, Ridwan Indra ., 1991, Hak Asasi Manusia dalam UUD1945, Jakarta: CV. Haji Masagung. Darmodihaijo, Daiji., dan Shidarta., 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mahfud, Moh., 1999, Hukum dan Pilarpilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, Yogyakarta. Marsudi, SubandiAl., 2001, Pancasi7a dan UUD' 45 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Natsir, Moh., 1953, Dapatkah Dipisahkan Politik dan Agama?, Jakarta: Mutiara.
Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia
Luthan, Salman, "Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional", makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, Yogyakarta, 1995. Sugianto, Djoko., 2001, HakAsasi Manusia dan Peradilan HAM, Kapita Selekta Hak AsasiManusia, PuslitbangDiklat MARI. Sugondo, Lies., 2001, Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang
Suryokusumo, Sumaryo., 2001, Prosediir Penyelesaian Konflik dalam Kerangka Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Diklat MARI.
UNISIA NO. 44/XXV/I/2002
