Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender

Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.761

Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender Henri Shalahuddin*

Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Jakarta Email: [email protected]

Abstract The following article tries to research the concept of equality in women’s testimony, either in revelation perspective or gender one. For feminists, women’s testimony in Islam which is considered half of the man’s testimony has been led to discrimination against women in the public sector. In Islam, implementing testimony is fard}u kifâyah, including the testimony implemented by women. A woman’s testimony is accepted in all cases that may not be done by men absolutely. Related to this, there are fundamental differences on the issue of women’s testimony between viewpoints based on gender and viewpoints based on Islamic thought. Gender issues in the perspective of Islamic thought are basically always in harmony with nature and the human mind at all times and places. Thus, it is surprising if a Muslim believes that in Islamic law there are aspects of injustice and discrimination against women, he tries to deconstruct interpretation of the Qur’an and the hadits as the feminists do. The principle of fairness and equality in Islam is not just restricted to the meaning of the empirical and material. But it also contains elements of spiritual, welfare, a guarantee of rights and obligations, the aspect of helping each other, supporting each other, and being responsible. Islam does not interpret men and women as a separate entity, apart, and competing. The difference in the rights, obligations and rukhs} ah in the law, can not be interpreted as preferential treatment or discrimination. Keywords:

Equality, Testimony, Feminist, Gender, Discrimination.

* Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740. Telp (+6221) 794 0381.

Vol. 12, No. 2, November 2016, 369-386

370 Henri Shalahuddin Abstrak Artikel berikut ini mencoba mengkaji konsep kesetaraan dalam kesaksian perempuan, baik dalam perspektif wahyu maupun gender. Bagi kaum feminis, kesaksian perempuan di dalam Islam yang dinilai setengah dari kesaksian lakilaki berujung diskriminasi terhadap perempuan di sektor publik. Dalam Islam, hukum melaksanakan kesaksian adalah fard}u kifâyah, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Kesaksian perempuan diterima di dalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak. Terkait hal ini, terdapat perbedaan mendasar dalam menyikapi isu kesaksian perempuan antara sudut pandang yang berlandaskan gender dan sudut pandang yang berlandaskan pemikiran Islam murni. Isu-isu gender dalam perspektif pemikiran Islam pada dasarnya senantiasa selaras dengan fitrah dan akal manusia di segala zaman dan tempat. Maka, sangat mengherankan jikalau seorang Muslim meyakini bahwa di dalam syariat Islam ada aspek kezaliman dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga mesti dilakukan dekonstruksi penafsiran terhadap al-Qur’an dan hadis sebagaimana yang diupayakan kaum feminis. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam tidak saja dibatasi kepada makna yang empiris dan material. Tetapi juga mengandung unsur-unsur rohani, kemaslahatan, jaminan terhadap hak dan kewajiban, adanya aspek saling menolong, saling menopang, dan bertanggung jawab. Syariat Islam tidak berdiri didasarkan pada jenis kelamin, apalagi bertujuan untuk mengutamakan laki-laki dan menindas perempuan. Islam tidak memaknai laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang terpisah, berasing, dan bersaingan. Adanya perbedaan hak, kewajiban, dan ketentuan rukhs}ah (keringanan) dalam syariat, tidak bisa dimaknai sebagai bentuk pengutamaan maupun diskriminasi. Kata Kunci: Kesetaraan, Kesaksian, Feminis, Gender, Diskriminasi.

Pendahuluan

I

su kesaksian perempuan dalam studi Islam seringkali dipahami oleh kalangan feminis sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya diskriminasi terhadap peran perempuan dalam ranah sosial.1 Bahkan dengan pembacaan yang cenderung terburu-buru, tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa nilai kesaksian perempuan dalam Islam adalah setengah dari lakiWawancara penulis dengan Dr. Alimah Qibtiyah, Direktur Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 28 April 2014. 1

Jurnal TSAQAFAH

Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan

371

laki (2:1). Dengan kesimpulan seperti ini, seringkali disalahpahami bahwa nilai perempuan setara dengan setengah nilai laki-laki. Artikel berikut ini mencoba mengkaji tentang konsep kesetaraan dalam kesaksian perempuan, baik dalam perspektif wahyu maupun gender. Adapun pembahasan dalam artikel ini akan mencakup kajian tentang kesaksian perempuan dalam Islam, kesaksian perempuan berbasis gender, kritik dan analisis terhadap isu kesaksian perempuan berbasis gender, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kesaksian Perempuan dalam Islam Hukum melaksanakan kesaksian dalam Islam adalah fard}u kifâyah, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Kesaksian perempuan diterima di dalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak. Diterimanya kesaksian perempuan dikuatkan oleh prinsip-prinsip syariat dalam kondisi tertentu. Sebab kesaksian merupakan salah satu sarana yang menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang.2 Nilai kesaksian perempuan dalam Islam bukanlah dianggap setengah dari kesaksian laki-laki. Dalam masalah li‘ân, sebagaimana termaktub dalam Surah al-Nur: 6-9, 3 di mana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina tanpa seorang pun saksi, maka untuk menghindarkan tuduhan itu, hakim meminta istrinya untuk bersaksi dengan bersumpah 4 kali saja, dan bukan 8 kali, sama seperti jumlah sumpah yang diucapkan suami yang menuduh. Di samping itu, Rasulullah SAW telah memutuskan suatu perkara dengan hanya seorang saksi dan satu sumpah. Baginda SAW juga telah menerima kesaksian seorang Arab Badui (A‘râbiy)

2 Muhammad Zaidan, “al-Itsbât bi Syahâdat al-Nisâ’ Munfaridât”, Majallah Jâmi’ah al-Azhar, Vol. 10, No. 2A, (Ghazzah: Silsilah al-’Ulûm al-Insâniyyah, 2008), 80-81. 3 “Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah menurut syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata), bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Dan untuk menghindarkan hukuman siksa dari istri (yang kena tuduh) itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata), bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar.” (QS. al-Nur [24]: 6-9)

Vol. 12, No. 2, November 2016

372 Henri Shalahuddin tentang hilal Ramadan.4 Baginda juga menerima kesaksian dari 1 orang dalam masalah pembagian harta musuh yang terbunuh untuk pembunuhnya (qad}iyyah al-salab). Yaitu ketika Abu Qatadah mengakui telah membunuh musuh dalam perang Hunain dan tiada saksi lain selain beliau saja. Rasulullah SAW akhirnya memberikan harta musuh tersebut kepada Abu Qatadah setelah bertanya tiga kali.5 Sebagaimana diterimanya kesaksian 1 laki-laki untuk kasuskasus di luar hudud, maka demikian halnya kesaksian 1 perempuan. Rasulullah SAW pernah menerima kesaksian seorang hamba sahaya perempuan berkulit hitam (amah saudâ’) dalam masalah susuan (al-rad} â‘). Yaitu ketika ‘Uqbah bin al-Harits hendak menikah dengan Umm Yahya binti Abu Lahab, kemudian datanglah seorang hamba sahaya perempuan tersebut dan berkata: “Saya telah menyusui kalian berdua”. Lalu ‘Uqbah menceritakan perihal tersebut kepada Nabi SAW, dan beliau pun membatalkan perkawinan ‘Uqbah dan Umm Yahya.6 Kesaksian 1 perempuan telah pula diperbolehkan dalam istih}lâl,7 dan ‘Umar bin Khattab juga menegaskan kebolehan kesaksian tersebut.8 Di samping itu, wujudnya para perempuan sebagai perawi hadis merupakan bentuk kesetaraan dalam menyampaikan syariat dan sunah nabi. Periwayatan hadis tidak lain adalah bentuk kesaksian terhadap Rasulullah SAW.9 4 Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurasan, al-Sunan al-S}ughrâ li al-Nasâ’î, “Bâb Qabûl Syahâdat al-Rajul al-Wâh}id”, Jil. 4, dalam ‘Abd al-Fattah Abu Ghiddah, (Halab: Maktabah al-Mat}bû’at al-Islâmiyyah, 1986), 131. 5 Muslim, S{ah}îh} Muslim, Bâb “Istih}qâq al-Qâtil Salab al-Qatîl”, Jil. 3, (Riyadh: Dâr T}ayyibah, 2006), 1370. 6 Al-Bukhari, S{ah}îh} al-Bukhâri, Bâb “Syahâdat al-Imâ’ wa al-‘Abîd”, Jil. 3, dalam Muhammad Zuhayr bin Nasir al-Nasir dan Mushtafa Dib al-Bagha (Ed.), (Beirut: Dâr Tûq al-Najâh, 1422 H), 173. 7 Abu Bakar ‘Abdu al-Razzaq bin Hammam bin Nafi’ al-Himyari al-Yamani alShun’ani, Al-Mus}annaf, dalam Habib al-Rahman al-A’zami (Ed.), Jil. 7, (India: al-Majlis al-‘Ilm, 1403H), 485. 8 Ibid., Jil. 8, 334; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, Jil. 8, dalam Abu Akram al-Halabi, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cet. IV, T.Th.), 183. 9 Muhammad Imarah, “Syahâdah al-Mar’ah Nis}fu Syahâdah al-Rajul”, dalam Mahmud Hamid Zaqzuq (Ed.), H{aqâ’iq al-Islâm fî Muwâjahah Syubuhât al-Musyakkikîn, (Kairo: al-Majlis al-A’lâ li al-Syu’ûn al-Islâmiyah Wuzârah al-Awqâf Jumhâriyyah Mis}ra al-’Arabiyyah, 2002), 573. Di kalangan perawi hadis wanita terdapat beberapa nama, seperti Zainab al-Tsaqfiyyah yang meriwayatkan hadis tentang kebolehan wanita menghadiri salat berjamaah dan tidak memakai minyak wangi, (HR. Muslim dan al-Nasai), Salmah dan Umm Habibah, meriwayatkan hadis tentang berkabung. (HR. Bukhari), Aisyah, meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW mencium istri beliau di waktu puasa, (HR. Bukhari), Fatimah binti Abu Habasy, meriwayatkan hadis tentang istihâd}ah (HR. Bukhari), Maimunah meriwayatkan hadis mandi janâbah (jubub) (HR. Bukhari), Ummu Salamah meriwayatkan hadis tentang kewajiban mandi bagi wanita ketika mimpi basah. (HR. Bukhari), Ummu

Jurnal TSAQAFAH


373

Pengakuan kesetaraan dalam kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sangat jelas dalam hukum Islam. Namun demikian, tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki mutlak sama tanpa adanya ketentuan yang mengatur secara khusus. Kesaksian perempuan dalam undang-undang Islam terbagi dalam tiga bagian, a) bagian yang menerima kesaksian perempuan secara mutlak, b) bagian yang menerima kesaksian perempuan jika bersama laki-laki, dan c) bagian yang tidak menerima kesaksian perempuan. Kesaksian perempuan dalam semua kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat laki-laki diperbolehkan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kesaksian perempuan bersama laki-laki diterima selagi berkaitan dengan semua kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah keuangan dan agama. Adapun dalam kasus zina, hudud, atau kisas, menurut mayoritas ahli fikih kesaksian perempuan tidak diterima.10 Demikianlah logika undang-undang dalam syariat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim: “Semua perkara yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sebuah hukum, maka sirnalah kebatilan penyebabnya secara indrawi maupun akli (yakni pasti diterima oleh indra dan akal manusia). Sebab tidak ada hukum yang lebih baik dan lebih adil dibanding hukum Allah. Tidak ada satu pun hukum yang telah ditetapkan Allah kemudian ditolak akal dan mengatakan: seandainya hukum yang berlaku adalah kebalikannya. Malahan semua hukum-hukum-Nya telah disaksikan kebenarannya oleh akal dan fitrah, paling tepat sasarannya, dan tidak ada hukum yang lebih maslahat selain hukum-hukum Allah”.11

Kedudukan persaksian dalam Islam tidak sekadar terbatas kepada masalah jenis kelamin tanpa melihat unsur-unsur kualitas dan integritas moral seorang saksi. Sebab Rasulullah SAW telah menolak kesaksian laki-laki maupun perempuan pengkhianat (khâ’in wa khâ’inah), pezina, orang yang sedang bermusuhan, iri, dan dengki, serta kesaksian seseorang yang disewa untuk kepentingan orang yang tinggal dalam satu rumah.12 ‘Atiyyah meriwayatkan hadis tentang memandikan janazah (HR. Bukhari) 10 Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Nisuburi, al-Ijmâ’, dalam Fuad ‘Abd al-Mun’im Ahmad (Ed.), (T.K.: Dâr al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 2004), 68. 11 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, al-T{uruq al-H{ukmiyyah fî al-Siyâsah al-Syar’iyyah, dalam Muhammad Jamil Ghazi (Ed.), (Kairo: Mat}ba’ah al-Madani, T.Th.), 329. 12 Muhammad ‘Izzah Darwazah, al-Mar’ah fî al-Qur’ân wa al-Sunnah, (Beirut: alMaktabah al-‘As}riyyah li T{ibâ’ah wa al-Nasyr, 1387 H), 228; Abu Dawud, Sunan Abî Dâwud,


374 Henri Shalahuddin Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam terlihat jelas dalam perkara mubâhalah. Laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama untuk melakukan mubâhalah. Pada hakikatnya, mubâhalah merupakan kesaksian terpercaya dari kedua belah pihak untuk saling berdoa kepada Allah supaya melaknat dan membinasakan pihak yang batil dan menyelisihi kebenaran, seperti termaktub dalam Surah Ali ‘Imran ayat 61: Siapa yang membantahmu (Muhammad) tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteriisteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”

Di samping itu, Islam juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam kesaksian tentang perzinaan. Oleh itu Rasulullah SAW menolak menegakkan rajam terhadap Ma’iz bin Malik al-Aslami dan al-Ghamidiyyah hingga keduanya memberikan kesaksian atas dirinya.13 Ibnu Hazm telah meriwayatkan dari ‘Ata bin Abi Rabah bahwa jika ada 8 perempuan bersaksi kepadaku tentang perzinaan, niscaya akan kurajam pelakunya. Sebagaimana ‘Umar bin Khatab pernah menerima kesaksian 4 perempuan tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya. ‘Ali bin Abi Thalib juga pernah menerima 4 kesaksian perempuan tentang seorang perempuan yang berzina dengan anak kecil, tetapi ada riwayat lain yang mengatakan 10 perempuan.14

Kesaksian Perempuan Berbasis Gender Kalangan feminis meyakini bahwa diskriminasi terhadap perempuan dikekalkan oleh teks-teks hukum Islam (fikih) dan hadis yang dipahami secara patriarkis. Teks-teks hadis yang secara lafalnya kurang memihak kepada perempuan dikategorikan sebagai hadis misoginis (membenci perempuan). Feminis kemudian menggagas perlunya penafsiran ulang terhadap kedudukan hadis tersebut dengan Bâb “Man Turaddu Syahâdatuhu”, Jil. 3, dalam Muhammad Muhy al-Din ’Abd al-Hamid (Ed.), (Beirut: Maktabah al-’As}riyyah, T.Th.), 306. 13 Muslim, S{ah}îh} Muslim, Bâb “Man I’tarafa ‘alâ Nafsihi”, Jil. 3, 1323. 14 Ibnu Hazm al-Andalusi, Al-Muh}allâ bi al-Atsâr, Jil. 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.), 479-480.

Jurnal TSAQAFAH


375

disesuaikan misi Rasulullah SAW, dan pemahaman terhadap kondisi saat beliau hidup. Ada salah satu peneliti senior Pusat Studi Wanita (PSW) di sebuah Universitas Islam Negeri, mengakui realitas adanya kesetaraan kesaksian perempuan dengan laki-laki dalam teks-teks hadis, misalnya dalam kasus menyusui (rad}â’ah), kelahiran (wilâdah), awal hilal Ramadan, dan lain-lain. Akan tetapi ia mengkritik para ulama yang senantiasa merujuk dalil Surah al-Baqarah ayat 282 dalam perkara kesaksian perempuan. Kritiknya terhadap ulama tidak diuraikan secara jelas dan argumentatif, misalnya siapa ulama yang dimaksud, apa pendapat mereka, dan bagaimana mereka memahami ayat di atas? Tetapi tiba-tiba ia berpindah ke pendapat Ibnu Taimiyyah tentang kesaksian perempuan yang adil setara dengan kesaksian laki-laki.15 Kemudian tiba-tiba ia berpindah lagi kepada analisis latar belakang sosiologis terhadap teks-teks wahyu yang menyebutkan nilai kesaksian perempuan dibanding laki-laki adalah 2 berbanding 1. Bahkan dalam memosisikan perempuan saat ini, menurutnya, tidak bisa senantiasa merujuk kepada pengalaman di masa Nabi SAW. Berkenaan dengan hal ini, ia menyatakan sebagai berikut: “Di dalam memosisikan keberadaan perempuan, kita tidak bisa sepenuhnya merujuk kepada pengalaman di masa Nabi SAW. Meskipun beliau telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan gender equality, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal itu.”16

Ungkapan seperti di atas cenderung bisa membawa pada pengertian bahwa segala apa yang disabdakan dan disetujui oleh Nabi SAW hanya sebatas pengalaman individual beliau yang tidak berhubungan dengan wahyu. Di samping itu, misi kenabian beliau dipandang tidak selesai, karena dua perkara: i) ajaran beliau didakwa gagal dalam memperbaiki budaya masyarakat Arab dan ii) beliau tidak berhasil mewujudkan kesetaraan gender. Dengan demikian, teks-teks 15 Ema Marhumah, ”Kesaksian Perempuan dalam Hadis Nabi: Melihat Potret Sejarah Islam”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2016), 294-297. Menurut Alimah Qibtiyah, Direktur PSW UIN Sunan Kalijaga, buku setebal 452 halaman ini, merupakan buku babon (referensi utama) yang diterbitkan pihak PSW sebagai panduan kesetaraan gender dalam studi Islam. Namun demikian, dalam tajuk kesaksian wanita saja didapati banyak kekeliruan dan kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak adanya catatan kaki ketika mengutip hadis-hadis tentang kesaksian, tidak mencatat referensi ketika mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah, dan kekeliruan dalam menerjemahkan hadis. Lihat halaman 299-300. 16 Ibid., 298.


376 Henri Shalahuddin wahyu tentang perkawinan, waris, kesaksian, dan lain-lain juga akan dipahami sebagai kebijakan pribadi Nabi SAW belaka, yang terbatas oleh tempat dan waktu untuk selanjutnya secara bertahap menuju ke arah yang lebih sempurna. Dalam memahami teks hadis tentang kesaksian, kalangan feminis seringkali menuduh adanya ketimpangan yang menistakan perempuan, dan stereotip yang menempatkan perempuan dihargai lebih rendah. Bahkan dalam konteks masa kini, hadis tersebut dianggap tidak sejalan dengan paham kesetaraan gender. Ditambah lagi peran ulama dan mufasir yang memberi penjelasan terhadap teksteks tanzîl, maka terbentuklah pandangan subordinasi yang semakin merendahkan perempuan.17 Oleh karena itu, kalangan feminis menyimpulkan bahwa hadis yang menjelaskan perbandingan dalam kesaksian antara perempuan dan laki-laki (2:1) bersifat khusus dan temporal. Selanjutnya pihak feminis menyarankan untuk mengkaji ulang tafsir ulama dengan pembacaan yang lebih kritis, baik dengan i) menguji kualitas sanad, ii) berlawanan dengan ayat al-Quran dan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, maupun iii) menyertakan pengkajian asbâb al-wurûd untuk membedakan Islam waktu itu dengan Islam masa kini. Alasan bahwa hadis kesaksian dua berbanding satu (2:1) antara perempuan dan laki-laki bersifat khusus dan temporal menurut feminis dikarenakan: pertama, perempuan sekarang ini tidak semuanya bodoh, malahan banyak yang meraih pendidikan hingga jenjang doktor dan master. Sebagian perempuan juga telah memimpin kementerian, partai politik, dan syarikat perniagaan. Kesaksian perempuan dan laki-laki (2:1) tersebut dipahami hanya khusus berlaku di zaman Nabi SAW, tetapi tidak lagi tepat untuk diterapkan di zaman modern ini, karena sudah banyak perempuan yang pandai dan cerdik. Kedua, pada saat itu perempuan yang dihadapi Nabi SAW kemungkinannya adalah kaum wanita yang belum paham ilmu hitung-menghitung, oleh karena itu saksi perempuan dipersyaratkan dua berbanding satu (2:1). Ketiga, adanya dukungan kultur-sosial-patriarki yang melatarbelakangi masyarakat Arab pada masa hadis itu disabdakan. Oleh karena itu, kalangan feminis berkesimpulan bahwa sangat wajar jikalau terlihat dalam beberapa redaksi hadis Nabi SAW terpengaruh oleh corak budaya patriarki, walaupun Nabi SAW sendiri berangan-angan untuk 17

Ibid., 301.

Jurnal TSAQAFAH


377

melepaskannya dari kehidupan masyarakat.18 Pendapat peneliti senior PSW di atas sejalan dengan pendapat Shaheen Sardar yang menyatakan bahwa makna kesaksian perempuan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 sepatutnya tidak bisa dipisahkan dari perspektif sosio-ekonominya. Menurut Shaheen bahwa melibatkan perempuan sebagai saksi di dalam masyarakat Arab abad 7 dipandang telah mendahului zamannya dan merupakan langkah pertama yang sangat penting. Dengan bersandar pada pendapat Fazlur Rahman, Shaheen mengemukakan bahwa di antara alasan berkurangnya nilai kesaksian perempuan dalam masalah transaksi keuangan disebabkan ketika itu perempuan tidak banyak yang terlibat dengan perniagaan. Maka ia mempersoalkan kenapa hukum Islam tidak bisa berubah dengan semakin banyaknya perempuan yang berpendidikan dan berubahnya kondisi masyarakat.19 Saran untuk mengkaji ulang tafsir ulama dengan pembacaan yang lebih “kritis” dengan cara-cara seperti yang diuraikan di atas, merupakan langkah mundur dan meremehkan peran ulama al-salaf al-s}âlih}. Sebab hal tersebut sama saja menganggap bahwa ulama dan imam-imam terdahulu tidak memahami ‘ulûm al-qur’ân, ‘ulûm al-h}adîts, ‘ulûm al-tafsîr, manhaj al-istidlâl, dan t}uruq istinbât} al-ah}kâm. Adapun pandangan feminis yang mendudukkan hadis tersebut bersifat khusus dan temporal dengan alasan bahwa perempuan di zaman itu mayoritas masih bodoh dan tidak paham ilmu hitung, adalah sangat naif dan tidak bisa diterima. Sebab redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim20 dan Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW adalah perempuan jazlah. Istilah “jazlah” berarti dhâta ra’yin atau cerdik pandai.21 Di samping itu, kaum wanita pada masa Rasulullah SAW juga tidak tersekat dari aktivitas pengajaran dan perniagaan. Bahkan istri Nabi SAW, Khadijah, dikenal sebagai wanita yang kaya raya.

Ibid., 302-305. Shaheen Sardar Ali, Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?, (Leiden: Kluwer Law International, 2000), 71. 20 Muslim, S{ah}îh} Muslim, Bâb “Bayân Nuqsân al-Îmân”, Jil. 1, 86. 21 Ibnu Majah, Sunan Ibn Mâjah, Jil.2, dalam Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Ed.), (Kairo: Dâr Ih}yâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, T.Th.), 1326. 18 19


378 Henri Shalahuddin Kritik terhadap Kesaksian Perempuan Berbasis Gender Isu perdana yang menjadi perhatian feminis tentang kesaksian dalam Islam adalah anggapan bahwa kesaksian perempuan dinilai setengah berbanding kesaksian laki-laki. Kemudian dipahami adanya diskriminasi terhadap perempuan di sektor publik yang bersumber dari pentafsiran ulama terhadap Surah al-Baqarah ayat 282: “Dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi.”

Syeikh Munqidz al-Saqar berpendapat bahwa makna ayat di atas tidak ditujukan kepada hakim, tetapi redaksinya ditujukan kepada orang yang hendak mencari kekuatan dan validitas terhadap transaksinya atau perihal hutang piutang. Oleh karena itu, al-Quran mewajibkan adanya saksi untuk menenangkan hati kedua pihak yang bertransaksi. Orang-orang yang menjadi saksi bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tetapi pada umumnya, laki-laki diyakini lebih cermat dalam isu-isu keuangan berbanding perempuan, termasuk dalam perihal transaksi, proses, dan dampaknya sehingga jika seorang perempuan lupa, maka perempuan satunya lagi akan mengingatkan.22 Maka dalam perkara ini kesaksian 2 perempuan adalah prinsip, dan yang sedemikian itu malahan menjadi lebih kuat berbanding kesaksian 1 laki-laki. Sebab 1 perempuan yang adil adalah sama nilainya dengan 1 laki-laki dalam perkara kejujuran, amanah, dan agamanya.23 Selain dari itu, tidak dijumpai makna pada ayat di atas bahwa validitas sebuah kesaksian untuk menjelaskan keadilan dalam mahkamah didasarkan pada jenis kelamin seorang saksi, apalagi dipahami bahwa Islam menghargai nilai kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki (2:1). Karena itu dalam memutuskan perkara, seorang qâd}i tetaplah berpijak di atas kaidah: al-bayyinah ‘alâ al-mudda‘î wa al-yamîn ‘ala al-mudda’â ‘alaih (dituntut pembuktian dari terdakwa dan sumpah dari yang mendakwa). Makna “al-bayyinah” (pembuktian, testimony) dalam syariat menurut Ibnu Qayyim adalah segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran secara meyakinkan, 22 Munqidz bin Mahmud al-Saqar, Al-Radd ‘alâ Syubhah anna Syahâdah al-Mar’ah Nis}f Syahâdah al-Rajul, http://www.youtube.com/watch?v=LA9FVojXf2Y. 23 Ibnu Qayyim al-Jawziyya, Al-T{uruq al-H}ukmiyyah..., 236.

Jurnal TSAQAFAH


379

terkadang berlaku dengan adanya 4 saksi, 3 saksi, 2 saksi, dan 1 saksi, bahkan juga boleh dari 1 saksi perempuan. Al-bayyinah juga berlaku dengan cara menolak bersumpah, atau dengan sumpah 1 kali, 50 kali, 4 kali, dan juga berlaku dengan adanya saksi dari keadaan atau kejadian perkara (syâhid al-h}âl).24 Dengan demikian diterima atau ditolaknya sesuatu kesaksian bergantung kepada sejauh mana kesaksian itu bisa meyakinkan kebenaran dan hati seorang qâd}i. Kesaksian yang datang dari jenis kelamin manapun jikalau ia bisa menghadirkan kebenaran pastilah diterima hakim. Sebab seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya akan berpijak kepada sah tidaknya sebuah kesaksian, baik dari 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan, atau 1 laki-laki dan 1 perempuan, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau 1 perempuan dan 2 laki-laki, atau 1 laki-laki, atau 1 perempuan.25 Sejalan dengan pandangan di atas, Muhammad Imarah menjelaskan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 282 bukanlah mengandung kesaksian (syahâdah) yang menjadi sandaran qâd}i di dalam mahkamah. Tetapi agar pemberi hutang (dâ’in, creditor/loaner) mendatangkan saksi (isyhâd) untuk menyaksikan transaksi hutang piutang. Walaupun demikian, redaksi ayat ini juga tidak ditujukan kepada semua pemberi hutang, dan juga bukan sebagai syarat mutlak yang wajib dipenuhi olehnya. Tetapi ayat di atas hanya memberi arahan dan nasihat (irsyâd dan nus}h}) kepada pemberi hutang yang khusus dan dalam kondisi hutang yang khusus pula, yaitu hutang yang mempunyai batas tempo tertentu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dinasihatkan agar pihak yang berhutang meminta seorang penulis yang adil untuk menulis hutangnya, sementara pemberi hutang dinasihatkan mendatangkan saksi. Maka dalam mendatangkan saksi dalam ayat di atas seharusnya dari 2 orang laki-laki Mukmin, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan yang beriman. Dan perkara-perkara ini bukanlah menjadi syarat mutlak dalam perniagaan dewasa ini, tetapi lebih sebagai pengajaran dan arahan (ta‘lîm wa irsyâd).26 Dalam ayat di atas juga tidak termaktub bahwa nilai 1 saksi laki-laki sama dengan 2 saksi perempuan, sebagaimana yang disalahpahami oleh kalangan feminis. Sebab kandungan ayat tersebut tidak menjelaskan bahwa sebuah perkara tidak bisa diputuskan Ibid., 34. Muhammad Imarah, “Syahâdah al-Mar’ah...”, 560-561. 26 Ibid., 561. 24 25


380 Henri Shalahuddin melainkan dengan 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Tetapi merupakan peringatan khusus untuk pemilik hak dalam melindungi hak-haknya, di mana Allah memberikan arahan dengan cara yang terkuat kepada mereka. Jikalau tidak mampu mendapatkan cara terkuat, maka hendaknya mengambil cara alternatif, dan arahan ini tidak untuk digunakan di dalam mahkamah. Sebab cara-cara menentukan hukum (t}uruq al-h}ukm) lebih luas dan berbeda berbanding dengan cara-cara untuk melindungi hak.27 Penyebutan kesaksian 2 perempuan dan 1 laki-laki bukan bermakna lemahnya akal perempuan dan kurangnya nilai kemanusiaannya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ‘Abduh bahwa urusan pekerjaan yang berhubungan dengan transaksi keuangan bukanlah kewajiban perempuan, sehingga boleh jadi hal ini menyebabkan perhatian perempuan lemah dalam bidang ini. Tetapi tidak demikian dalam perihal rumah tangga, maka akan dijumpai daya ingat perempuan lebih kuat dibanding laki-laki. Karena memang sudah sewajarnya bahwa kecenderungan dalam sebuah bidang pekerjaan akan melahirkan kehadiran jiwa dan ingatan yang kuat di dalamnya. Dan secara tersirat, ayat di atas menjelaskan adanya kecenderungan perempuan yang tidak menyibukkan dirinya dengan aktivitas-aktivitas keuangan dan perniagaan. Bahkan kecenderungan ini masih berlaku hingga kini di sebagian besar kaum perempuan. Adapun kesibukan sebagian perempuan di dalam bidang tersebut, tidak menafikan prinsip asal bahwa tabiat perempuan secara umum kurang tertarik dalam urusan ini.28 Sedangkan hadis tentang kesaksian perempuan yang seringkali disalahpahami sebagai bukti diskriminasi terhadap perempuan dalam isu kesaksian, yaitu:

ٍِ َِّ ‫ول‬ ‫َض َحى أ َْو فِطْ ٍر‬ ُ ‫ َخَر َج َر ُس‬:‫ال‬ َ َ‫ ق‬،‫ي‬ ْ ‫صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِف أ‬ َ ‫الل‬ ِّ ‫َع ْن أَِب َسعيد اخلُ ْد ِر‬ ِ ِ ‫ص َّدقْ َن فَِإِّن أُِريتُ ُك َّن أَ ْكثـََر‬ َ ‫ فـََق‬،‫ فَ َمَّر َعلَى النِّ َس ِاء‬،‫املصلَّى‬ َ ‫إِ َل‬ َ َ‫ َي َم ْع َشَر النّ َساء ت‬:‫ال‬ َِّ ‫ول‬ ِ ‫ وتَ ْك ُفر َن‬،‫ تُكْثِر َن اللَّعن‬:‫ال‬ ‫ت‬ َ َ‫الل؟ ق‬ َ ‫ َوِبَ َي َر ُس‬:‫ فـَُق ْل َن‬.‫أ َْه ِل النَّا ِر‬ ُ ْ‫ َما َرأَي‬،‫العش َري‬ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ ‫ِمن َنقِص‬ ِ ِ ِ ‫ات َع ْق ٍل وِدي ٍن أَ ْذ َه‬ ‫صا ُن‬ َّ ‫ب‬ َ ‫ َوَما نـُْق‬:‫ قـُْل َن‬،‫الر ُج ِل احلَا ِزم م ْن إِ ْح َدا ُك َّن‬ َ ْ ّ ُ‫ب لل‬ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ :‫الر ُج ِل؟ قـُْل َن‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫َة‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫امل‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫أ‬ : ‫ال‬ ‫ق‬ ‫؟‬ ‫الل‬ ‫ول‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ق‬ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ‫ِدينِنَا َو َع‬ َ ‫ أَلي‬،‫ان عقلِها‬ ِ ‫ك ِمن نـ ْق‬ ِ ِ َ َ‫ ق‬،‫بـلَى‬ :‫ قـُْل َن‬.‫ص ْم‬ َ ‫س إِ َذا َح‬ ْ ‫اض‬ ُ َ‫ص ِّل َوَلْ ت‬ َ ُ‫ت َلْ ت‬ َ ُ ْ ‫ فَ َذل‬:‫ال‬ َ َ َْ َ ْ َ ‫ص‬ 27 28

Ibnu Qayyim al-Jawziyya, Al-T{uruq al-H}ukmiyyah..., 219. Muhammad Imarah, “Syahâdah al-Mar’ah...”, 571

Jurnal TSAQAFAH


381

ِ ‫ك ِمن نـ ْقص‬ ِ ِ َ َ‫ ق‬،‫بـلَى‬ ‫ان ِدينِ َها‬ َ ُ ْ ‫ فَ َذل‬:‫ال‬ َ

Dari Abi Sa‘id al-Khudri, beliau berkata: Rasulullah keluar pada waktu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha menuju musala. Kemudian beliau melewati kaum wanita dan bersabda: “Wahai kaum wanita bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita”. Kemudian mereka (wanita) bertanya: “Karena apa, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda: “Kalian seringkali melaknat, dan tidak mensyukuri (kebaikan) suami, dan saya tidak pernah melihat (orang) yang kurang akal dan agamanya (tetapi) mampu melemahkan akal (kaum) laki-laki”. Lalu mereka bertanya lagi: “Apa maksud dari kurang akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Bukankah kesaksiaan 2 orang perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki?” Mereka menjawab: “Betul.” Rasul menjawab: “Maka itulah (yang dimaksud) kurang akalnya. Tidakkah ketika haid datang mereka tidak salat dan tidak berpuasa?” Mereka menjawab: “Betul.” Beliau berkata: “Maka demikianlah (yang dimaksud) kurang agamanya.”29

Dengan membaca redaksi tekstualnya, banyak dari kalangan feminis yang menggolongkan hadis di atas sebagai salah satu hadis misoginis yang berakibat lahirnya diskriminasi terhadap perempuan. Padahal jikalau ditelaah lebih lanjut dari keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fath} al-Bârî, maka klaim feminis di atas tidaklah terbukti. Sebab hadis tersebut menekankan nasihat Nabi SAW kepada perempuan untuk memperbanyak sedekah. Karena sebelumnya, Nabi SAW telah berjanji kepada kaum wanita untuk memberikan nasihat. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa beliau diperlihatkan neraka pada malam Isrâ’ Mi’râj dan ternyata mayoritas penghuninya adalah perempuan. Penyebabnya antara lain yaitu: a) banyak melaknat, b) kurang mensyukuri kebaikan suaminya, c) walaupun pada umumnya perempuan adalah kurang agama dan akalnya, tetapi mampu menyebabkan hilangnya rasionalitas akal lakilaki. Kemudian ada perempuan yang cerdik pandai (jazlah) bertanya tentang kekurangan perempuan di bidang akal dan agamanya. Baginda SAW menjawabnya dengan lemah lembut tanpa maksud 29 Al-Bukhari, S{ah}îh} al-Bukhâri, Bâb “Tark al-H{âid al-S{aum”, Jil. 1, 68, dan Bâb “Syahâdat al-Nisâ’”, Jil. 3, 173. Hadis semisal juga terdapat dalam kitab-kitab hadis lainnya, antara lain; (a) Muslim, S{ah}îh} Muslim, Bâb “Bayân Nuqsân al-Îmân”, Jil. 1, 86, (b) Abu Dawud, Sunan Abî Dâwûd, Bâb “al-Dalîl ‘alâ Ziyâdat al-Îmân”, Jil. 4, 219, (c) al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Bâb “Mâ Jâ’a fî Istikmâl al-Îmân”, Jil. 5, dalam Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi dan Ibrahim ‘Atwah ‘Iwad (Eds.), (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afâ al-Bâbi al-H{alabi, 1975), 10, (d) Ibnu Majah, Sunan Ibn Mâjah, Jil. 2, 1326.


382 Henri Shalahuddin apapun untuk merendahkan kaum wanita, yaitu bahwa kuranganya akal terkait dengan kesaksian perempuan setengah berbanding kesaksian laki-laki, apabila masa haid datang, perempuan tidak melaksanakan salat dan puasa.30 Dengan menelaah teks dan konteksnya, kandungan hadis di atas lebih diarahkan kepada a) nasihat bersedekah, b) saran bagi perempuan untuk menghadiri Salat ‘Id, c) larangan mengingkari nikmat, d) tercelanya penggunaan perkataan buruk, seperti melaknat dan mengumpat, dan e) bersedekah karena bermanfaat untuk menolak siksa dan menghapus dosa. Kekurangan dalam diri perempuan bukanlah bermaksud untuk mencela atas kekurangannya yang merupakan kodrat penciptaan, tetapi untuk mengingatkan cobaan yang akan dihadapi laki-laki. Oleh karena itu, azab siksaan ditimpakan karena kekufuran, bukan karena kekurangan. Kekurangan dalam beragama (nuqs}ân al-dîn), menurut Imam al-Nawawi, tidak sekadar terbatas kepada dosa, tetapi lebih umum lagi. Maka perempuan haid yang meninggalkan salat tidaklah berdosa.31 Biltaji berpendapat bahwa makna redaksi “syahâdah al-mar’ah nis}fu syahâdah al-rajul” (kesaksian perempuan setengah berbanding kesaksian laki-laki) adalah bermakna umum, dan hanya dikecualikan dengan teks-teks hadis yang sahih. Di sisi lain, ada kaidah taghayyur al-ah}kâm bi taghayyur al-z}urûf wa al-azmân, yaitu berubahnya hukum karena berubahnya kondisi dan zaman dengan merujuk ketentuanketentuan syariat. Ketentuan syariat yang tidak menerima perubahan hukum dengan berubahnya kondisi dan zaman, yaitu ketika hukum syariat tersebut berlaku tetap dengan teks-teks dan petunjuknya yang pasti (qat}’iyyât al-tsubût wa al-dilâlah). Alasan (‘illah) perbedaan kesaksian perempuan dan laki-laki dalam QS. al-Baqarah: 282 adalah “supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi”. Yakni adanya rasa khawatir jika seorang saksi perempuan lupa terhadap sebagian aspek yang disaksikannya atau dilakukannya, maka yang seorang lagi bisa mengingatkannya. Ada potensi kelupaan yang besar dalam diri kebanyakan perempuan, yang mana hal ini tidak berubah meskipun ilmu, pengalaman, dan intelektual mereka bertambah. Menurut Biltaji, hal tersebut merupakan tabiat asli perempuan yang cenderung lebih memerhatikan perkara-perkara yang detail (juz’iyyât). 30 31

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath} al-Bârî, Jil. 1, 406. Ibid., Jil. 1, 407.

Jurnal TSAQAFAH


383

Sementara “persaksian” membutuhkan perhatian menyeluruh yang terkait atau berhubungan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Di samping itu, terkadang dalam waktu tertentu kondisi kejiwaan perempuan cenderung kurang berimbang dikarenakan tidak stabilnya hormon, sehingga dikhawatirkan membawa pengaruh kepada persaksian. Perubahan kondisi kejiwaan ini bisa dilihat khususnya pada waktu-waktu haid, hamil, setelah melahirkan, dan pada waktu menyusui.32 Oleh karena itu, kandungan QS. al-Baqarah [2]: 282 tetaplah berlaku hingga sekarang, dan tidak bisa dimaknai bahwa ayat tersebut sekadar terbatas untuk suatu masyarakat yang hidup di tempat dan zaman Rasulullah SAW saja. Sebab ayat ini berhubungan dengan tabiat asli yang terjadi terhadap perempuan di segala tempat dan zaman.33 Berdasarkan uraian di atas, aturan kesaksian perempuan dan laki-laki 2:1 dalam kasus-kasus tertentu, tidak berarti penghinaan terhadap perempuan. Perempuan tidak tentu akan bahagia jika semua aspek kehidupannya disamakan dengan laki-laki. Sebaliknya, mayoritas perempuan justru merasa bahagia ketika aspek-aspek perbedaannya dengan laki-laki dibiarkan tetap kekal, baik dalam hal psikologi, biologi, maupun fisiologi. Bahkan, gaung “persamaan” dan “kesetaraan” gender yang dibawa oleh feminisme terbukti banyak membuat kaum wanita tidak bahagia, karena menjauhkan mereka dari tabiat kewanitaannya.34 Menjadi saksi dalam suatu kasus di mahkamah bukanlah bukti adanya kuasa dominasi dan simbol strata sosial. Sebaliknya ia merupakan sebuah amanah yang disertai tanggung jawab di depan hakim dan Allah atas segala apa yang dipersaksikan. Islam memberikan hak bagi perempuan untuk melakukan pengaduan dan perihal yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Dengan demikian, pengaturan kesaksian perempuan dalam Islam tidak bisa dimaknai sebagai pembatasan hak mereka dalam ranah hukum.

32 Muhammad Biltaji, Makânat al-Mar’ah fî al-Qur’ân al-Karîm wa al-Sunnah al-S{ah}îh}ah: al-H}uqûq al-Siyâsiyyah wa al-Ijtimâ’iyyah wa al-Syakhs}iyyah li al-Mar’ah fî al-Mujtama’ al-Islâmiy, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2000), 345-347. 33 Ibid., 348. 34 Ibid., 350.


384 Henri Shalahuddin Penutup Terdapat perbedaan yang mendasar dalam menyikapi isu kesaksian perempuan antara sudut pandang yang berlandaskan gender dan berlandaskan pemikiran Islam yang murni. Pembaruan pemikiran Islam prespektif gender menjadi isu kontroversi yang hebat dalam studi Islam. Mayoritas sarjana Muslim menolak segala bentuk pembaruan dalam pemikiran Islam yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam yang bersifat tetap (tsâbit), dan tidak berpandukan teks-teks wahyu. Walaupun pemikiran Islam merupakan hasil dari penalaran akal yang bersifat ijtihâdiy, tetapi ia tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam, apalagi mengutamakan nilai-nilai dari luar Islam sebagai rujukan dasarnya. Sebab tujuan utama pemikiran Islam adalah untuk menjaga nilai-nilai keimanan terhadap Islam. Di samping itu, juga untuk menjaga umat Islam agar senantiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam dalam menjalani kehidupannya, baik di tingkat individu, keluarga, maupun sosial. Isu-isu gender dalam perspektif pemikiran Islam pada dasarnya senantiasa selaras dengan fitrah dan akal manusia di segala zaman dan tempat. Maka sangat mengherankan jikalau seorang Muslim meyakini bahwa di dalam syariat Islam ada aspek kezaliman dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga mesti dilakukan dekonstruksi penafsiran terhadap al-Quran dan hadis. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam tidak saja dibatasi kepada makna yang empiris dan material. Tetapi juga mengandung unsur-unsur rohani, kemaslahatan, jaminan terhadap hak dan kewajiban, adanya aspek saling menolong, saling menopang, dan bertanggung jawab. Sebab syariat Islam tidak berdiri didasarkan pada jenis kelamin, apalagi bertujuan untuk mengutamakan laki-laki dan menindas perempuan. Islam tidak memaknai laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang terpisah, berasing, dan bersaingan. Adanya perbedaan hak, kewajiban dan ketentuan rukhs}ah (keringanan) dalam syariah, tidak bisa dimaknai sebagai bentuk pengutamaan maupun diskriminasi. Paradigma pemikiran feminis tentang isu-isu wacana kesentaraan gender dalam pemikiran Islam di beberapa Universitas Islam Negeri terlalu berorientasi kepada ideologi feminisme Barat. Padahal budaya, ideologi, dan konteks sosial perempuan di Barat tidak selalu sama dengan hukum dan ajaran Islam. Maka perlu diakui dengan kelapangan dada bahwa ideologi feminis Barat tidak mempunyai Jurnal TSAQAFAH


385

semua jawaban untuk perempuan yang berbeda ideologi dan budaya. Bahkan apa yang dimaksud sebagai pemberdayaan (empowerment) dalam paham kesetaraan gender, boleh jadi merupakan penghinaan dan pemaksaan terhadap perempuan. Sebaliknya, perintah untuk bersikap lemah lembut, mengasihi, menyayangi, dan memuliakan perempuan dalam Islam, boleh jadi justru dipandang feminis sebagai bentuk diskriminasi, subordinasi, streotip, serta marjinalisasi terhadap kedudukan dan peran perempuan. Hal ini karena pendekatan feminis yang didasarkan pada pengalaman subjektif tentang ketertindasan perempuan adalah berbeda dengan konsep ajaran Islam yang berlandaskan wahyu yang bersifat permanen dan kekal di segala tempat dan zaman. Islam merupakan agama wahyu, maka segala hukum hakamnya yang bersifat qat}’i dan tsâbit tidaklah dibangun berdasarkan budaya dan realitas sosial yang boleh senantiasa berubah menurut perubahan konteks dan kondisi kehidupan manusia, serta kasus-kasus yang parsial dan temporal.

Daftar Pustaka Abu Dawud. T.Th. Sunan Abî Dâwûd, Jil. 3, dalam Muhammad Muhy al-Din ’Abd al-Hamid (Ed.). Beirut: Maktabah al-’As}riyyah. Al-Andalusi, Ibnu Hazm. T.Th. Al-Muh}allâ bi al-Atsâr, Jil. 8. Beirut: Dâr al-Fikr. Ali, Shaheen Sardar. 2000. Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man? Leiden: Kluwer Law International. Biltaji, Muhammad. 2000. Makânat al-Mar’ah fî al-Qur’ân al-Karîm wa al-Sunnah al-S{ah}îh}ah: al-H}uqûq al-Siyâsiyyah wa al-Ijtimâ’iyyah wa al-Syakhs}iyyah li al-Mar’ah fî al-Mujtama’ al-Islâmiy. Kairo: Dâr al-Salâm. Al-Bukhari. 1422 H. S{ah}îh} al-Bukhâri, dalam Muhammad Zuhayr bin Nasir al-Nasir dan Mushtafa Dib al-Bagha (Ed.). Beirut: Dâr Tûq al-Najâh. Darwazah, Muhammad ‘Izzah. 1387 H. Al-Mar’ah fî al-Qur’ân wa alSunnah. Beirut: al-Maktabah al-‘As}riyyah li T{ibâ’ah wa al-Nasyr. Ibnu Majah. T.Th. Sunan Ibn Mâjah, Jil.2, Dalam Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Ed.). Kairo: Dâr Ih}yâ al-Kutub al-‘Arabiyyah. Imarah, Muhammad. 2002. “Syahâdah al-Mar’ah Nis}fu Syahâdah alRajul”, dalam Mahmud Hamid Zaqzuq (Ed.), H{aqâ’iq al-Islâm Vol. 12, No. 2, November 2016

386 Henri Shalahuddin fî Muwâjahah Syubuhât al-Musyakkikîn. Kairo: al-Majlis al-A’lâ li al-Syu’ûn al-Islâmiyah Wuzârah al-Awqâf Jumhâriyyah Mis}ra al-’Arabiyyah. Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. T.Th. Al-T{ u ruq al-H{ u kmiyyah fî alSiyâsah al-Syar’iyyah, dalam Muhammad Jamil Ghazi (Ed.). Kairo: Mat}ba’ah al-Madani. Al-Khurasan, Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali. 1986. Al-Sunan al-S}ughrâ li al-Nasâ’î, dalam ‘Abdu al-Fattah Abu Ghiddah. Halab: Maktabah al-Mat}bû’at al-Islâmiyyah. Marhumah, Ema. 2016. “Kesaksian Perempuan dalam Hadis Nabi: Melihat Potret Sejarah Islam”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak. Yogyakarta: SUKA-Press. Muslim. 2006. S{ah}îh} Muslim, Jil. 3. Riyadh: Dâr T}ayyibah. Al-Nisuburi, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir. 2004. Al-Ijmâ’, dalam Fuad ‘Abd al-Mun’im Ahmad (Ed.). T.K.: Dâr al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tawzî’. Al-Saqar, Munqidz bin Mahmud. Al-Radd ‘alâ Syubhah anna Syahâdah al-Mar’ah Nis}f Syahâdah al-Rajul, http://www.youtube.com/ watch?v=LA9FVojXf2Y. Al-Shun’ani, Abu Bakar ‘Abdu al-Razzaq bin Hammam bin Nafi’ al-Himyari al-Yamani. 1403H. Al-Mus}annaf, dalam Habib alRahman al-A’zami (Ed.). India: al-Majlis al-‘Ilm. Al-Tirmidhi. 1975. Sunan al-Tirmidhi, Jil. 5. Dalam Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi dan Ibrahim ‘Atwah ‘Iwad (Eds.). Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afâ al-Bâbi al-H{alabi. Al-Zuhaili, Wahbah. T.Th. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, Jil. 8, dalam Abu Akram al-Halabi. Damaskus: Dâr al-Fikr, Cet. IV. Wawancara dengan Dr. Alimah Qibtiyah, Direktur Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 28 April 2014. Zaidan, Muhammad. 2008. “Al-Itsbât bi Syahâdat al-Nisâ’ Munfaridât”, Majallah Jâmi’ah al-Azhar, Vol. 10, No. 2A. Ghazzah: Silsilah al’Ulûm al-Insâniyyah.

Jurnal TSAQAFAH

Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender

Recommend Documents