KONSEP DEMOKRASI POLITIK DALAM ISLAM

Konsep Demokrasi Politik dalam Islam

ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

KONSEP DEMOKRASI POLITIK DALAM ISLAM Moh. Rosyid STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. [email protected] Abstrak Politik yang diusung oleh Islam Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja) berprinsip (1) at-tawassuth (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan), tak anti konsep bernegara memilih asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan), atau lainnya. Kata kuncinya memenuhi aspek syu>ra (musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia (al-us} u>l al-khamsah): menjaga jiwa (h}ifdzu an-nafs), agama (h}ifdzu ad-din), harta benda (h}ifdzu al-mal), identitas asal-usul/keturunan (h}ifdzu annasl), dan harga diri/kehormatan (h}ifdzu al-‘irdh), (2) at-tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) ali’tidal (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) at-tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). Realisasi prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan inti ajaran Islam dalam kehidupan, termasuk berpolitik. Bila terealisasi, tidak perlu memaksakan diri dalam bentuk simbolisasi ’berwarna’ kearab-araban atau kebarat-baratan. Negeri ini kaya dengan simbol, sehingga ragam simbol untuk diayomi negara yang merupakan esensi negara Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu anugerah Ilahi, kehendak Ilahi, sehingga saling menghormati di tengah perbedaan. Mengeratkan perbedaan untuk saling mengenal dan memahami sehingga saling menolong berbekal perilaku bijaksana. Kata Kunci: Politik, Islam, Demokrasi. ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

1

Moh. Rosyid

Abstract THE CONCEPT OF POLITICAL DEMOCRACY IN ISLAM. Politics that carried by Islam of ahlu as-sunnah wa aljama’ah (aswaja) principled (1) al-tawassuth (moderate, middle). The key word fulfills aspect of shura (consultation), al-’adl (justice), almusawah (equality), and al-hurriyyah (freedom) by maintaining the five basic human principles (al- ushul al-khamsah): keep the soul (hifzu an-nafs), religion (hifzu ad-din), property (hifzu al-mal), identity of the origin/descent (hifzu an-nasl), and pride/honor (hifzu al-’ irdh), (2) at-tawazzun; balanced in the application of rules, text, ratio, and reality, (3) al-i’tidal (perpendicular) or is not easily provoked, and (4) at-tasamuh (upholding the tolerant attitude). The realization of these principles is in fact the core of Islamic teachings in life, including politics. If it has been realized, there is no need to impose themselves in the form of westernized symbol. This country is rich with symbols, so a range of symbols to be protected by the country that are the essence of country Bhinneka Tunggal Ika. The difference is the grace of Allah, Allah’s will, so that mutual respect amid differences. To unite a difference to know each other and understand each other so that helped with behavior wisely. Keywords: Politics, Islam, Democracy

A. Pendahuluan Kehidupan bernegara dan bermasyarakat memerlukan pemimpin. Pemimpin nasional dalam konteks demokrasi di Indonesia dipilih melalui pemilihan umum dan diusung oleh partai politik. Keberadaan parpol sebagai ’roda’ demokrasi sangat penting. Fungsi parpol pada esensinya adalah merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan politik yang adiluhung dalam bentuk: (1) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) sebagai sarana penyerap, 2



penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) sebagai sarana partisipasi politik warga negara, dan sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan jender. Dengan demikian, terpilihnya pemimpin mewakili aspirasi rakyat berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Keberadaan pemimpin sebuah keharusan karena tanpa pemimpin, tatanan kehidupan bernmasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan berjalan optimal. Dengan pentingnya peran parpol, tokoh Islam sejak masa lalu mendirikan partai untuk mengusung aspirasi muslim Indonesia. Pada 1935 didirikan Federasi Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), pada 1939 didirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI), yakni kumpulan organisasi politik antara lain Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Era penjajahan Jepang, MIAI kembali didirikan pada 5 September 1942, lalu diubah namanya menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berdiri di Yogyakarta 7 November 1945 mewakili organisasi Islam, yakni NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad, Persarikatan Islam (PI), dan Al-Ittihadiyah. Era Presiden Soekarno, terdapat Masyumi dan Liga Muslimin yang terdiri, NU, PSII, dan Perti. Masyumi dan Liga Muslimin berseberangan dalam menyikapi kepemimpinan Soekarno yang menggulirkan sistem demokrasi terpimpin. Pada 5 Januari 973 Liga Muslimin disatukan dalam wadah partai baru, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akhirnya NU memisahkan diri dari gelanggang politik menuju khitah NU 1926. Era Reformasi berdiri partai Islam yang berazaskan Islam (PPP, Partai Keadilan/ PK), lalu menjadi PKS, PBB, dan PNU, lalu menjadi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dan partai yang tak mencantumkan azas Islam tapi konstituennya mayoritas muslim, PKB dan PAN. Pada era Reformasi, berdirilah partai Islam; (1) berazaskan Islam seperti PPP, Partai Keadilan (PK) kemudian menjadi PKS, PBB, dan PNU kemudian menjadi Partai ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

3

Moh. Rosyid

Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI); (2) partai yang tidak mencantumkan azas Islam tetapi konstituennya mayoritas muslim yakni PKB dan PAN. Kiprah politisi muslim berperan dalam mewarnai tata kenegaraan Indonesia. Sejak sidang Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 28 Mei-22 Agustus 1945 hubungan Islam dan negara menghangat. BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD. RUUD disahkan dalam persidangan PPKI. Namun, sehari sebelumnya, sekelompok pemuda yang mengaku mewakili umat Kristen dari Indonesia timur mendatangi Bung Hatta dan menyatakan tak akan bergabung dengan NKRI karena Piagam Jakarta menuangkan kalimat ’Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Esoknya, Bung Hatta mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohamad Hasan. Hasilnya , mereka mencoret tujuh kata Piagam Jakarta sehingga Pembukaan UUD yang tertulis hingga sekarang, yakni menghapus kalimat ’Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Keberadaan Departemen Agama yang berdiri pada 3 Januari 1946 pun tidak lepas dari sejarah pendiri negeri ini di bidang politik. Pemerintah sesuai usulan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga perwakilan rakyat, menetapkan berdirinya Depag dan mengangkat Prof. Dr. H.M.Rasjidi, waktu itu baru bergelar Bachelor of Arts (BA) sebagai Menag pertama. Meskipun usulan tersebut semula mendapat halangan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Keberhasilannya berkat kegigihan tokoh muslim yang tergabung dalam Masyumi pada sidang pleno KNIP tanggal 25-27 November 1945, di antaranya K.H. Abu Dardiri, K.H. Moh Saleh Suaidy, M.Sukoso Wirjosaputro, Moh. Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, M. Kartosudarmo, dll. 4



Buah yang dipetik dengan aktif dan sukses berpartai politik, kursi politik diraih tokoh muslim lainnya, sebagaimana kedudukan Menteri Agama oleh K.H Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang 1 Juni 1914 yang menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950, Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman (1951-1952), anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan penandatangan Piagam Jakarta. Piagam inilah menjadi cikal bakal perumusan Pembukaan UUD 1945. Prestasi lain Kiai Wahid, pernah belajar di Mekah karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris, Arab, dan Belanda. Kiai Wahid terjun dalam politik dengan menjadi Ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Masyumi, pimpinan Presidium Kongres Rakyat Indonesia (Korindo), tergabung dalam Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Wahid aktif dalam politik sejak usia 25 tahun. Ia wafat dalam usia 39 tahun akibat kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat. Wahid menjadi Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI Nomor 206 Tahun 1964 pada 24 Agustus 1964. Dengan demikian, partisipasi politik aktif penting bagi ulama yang piawai dan hobi dalam memperjuangkan aspirasi muslim. Akan tetapi, pola pikirnya harus Indonesia, yakni menghormati kebhinekaan dan pluralis. Prinsip inilah yang diusung oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang mengedepankan prinsip; (1) at-tawassut (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan), tak anti konsep bernegara memilih asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya; kata kuncinya memenuhi aspek syu>ra (musyawarah), al-‘adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-h}urriyyah (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia (al-us}ul> al-khamsah): menjaga jiwa (h}ifdzu an-nafs), agama (h}ifdzu ad-din), harta benda (h}ifdzu al-mal), identitas asalusul/keturunan (h}ifdzu an-nasl), dan harga diri/kehormatan (h} ifdzu al-‘irdh); (2) at-tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas; (3) al-i‘tidal (tegak lurus) atau tak mudah ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

5

Moh. Rosyid

terprovokasi, dan; (4) at-tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) berkat kiprah ulama, antara lain K.H. Hasyim Asy’ari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hasyim telah dianugerahi gelar pahlawan nasional, K.H. Bisri Syansuri pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang, dan K.H. Abdul Wahab Chasbullah (18881971). Abdul Wahab lahir 31 Maret 1888 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, wafat 29 Desember 1971. Sepulang dari Makkah 1914 Kiai Wahab aktif dalam pergerakan nasional. Pada 1916 mendirikan organisasi pergerakan bernama Nahdlatul Wathan (kebangkitan negeri). Pada 1918 bersama K.H. Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan pedagang) sebagai pusat penggalangan dana untuk perjuangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Merintis majalah dan surat kabar Berita Nahdlatoel Oelama, Oetoesan Nahdlatoel Oelama, dan Duta Masyarakat. Gerakan purifikasi Islam di Hijaz pada 1919 yang hanya memberlakukan satu aliran, yakni Wahabi dan pelarangan empat Imam Mazhab, Kiai Wahab menggagas Komite Hijaz. Akan tetapi, komite itu dianggap tak memiliki kekuatan sehingga mendirikan NU 31 Januari 1926 bersama kiai lain. Atas nama NU, Kiai Wahab dan Syekh Ghanaim al-Misri menghadap Raja Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Hasil lobinya, diurungkannya pembongkaran makam Nabi saw dan diizinkannya empat Imam Mazhab, meski belum diizinkan mengajar dan memimpin di Haramain. Tatkala penjajahan Jepang, Ki Wahab memotivasi pada para ulama untuk bergabung pada Jawa Hokokai (perhimpunan rakya Jawa) agar mengetahui apa yang ada dalam Jawa Hokokai. Pada 22 Oktober 1945 dikeluarkanlah fatwa resolusi oleh Rais Akbar PB NU K.H. Hasyim Asy’ari di jalan Bubutan VI/2 Surabaya. Saat itu Kiai Wahab menjabat Khatib Aam PB NU. Fatwa resolusi mengilhami arek-arek Suroboyo bertempur pada 10 November untuk mengusir Belanda yang membonceng 6



NICA (sekutu). Sehingga, setiap 10 November diperingati Hari Pahlawan. Imbasnya berjasa merumuskan Resolusi Jihad NU melawan penjajah. Pada 7 November 2014 Kiai Wahab dianugerahi Presiden Jokowi dengan gelar pahlawan nasional bersama tiga tokoh lainnya berdasarkan Kepres Nomor 115/TK/Tahun 2014 tanggal 6 November 2014. Peran Kiai Wahab antara lain memprakarsai Kongres Al-Islam (1923-1926), pendiri NU pada 1926. Kepres pengokohan pahlawan pada November 2014 ditujukan juga pada Letjend (Purn) Djamin Ginting pejuang dari Tanah Karo, Sumatera Utara tatkala pertempuran Medan Area melawan Inggris dan Gurkha serta melawan pasukan Belanda tatkala melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi II pada 19 Desember 1949. Begitu pula penumpasan gerakan DI/TII. Adapun Sukarni Kartidiwirjo merupakan pemuda yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan dan pada 16 Agustus 1945 mendesak dan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk merumuskan proklamasi. Penculikan dilakukan Sukarni tatkala Bung Hatta bersahur agar memproklamirkan kemerdekaan. Sebelumnya, Sukarni pernah menjadi anggota Pengurus Besar Indonesia Muda masa penjajahan Belanda, bekerja di Sendenbu (barisan propaganda). Pada 15 Juni 1945 terlibat membentuk Gerakan Angkatan Baroe Indonesia untuk membangun NKRI. Mayjend Mohamad Mangoendiprojo dari Jawa Timur berjasa pada peristiwa revolusi di Surabaya. Ikut berperan mendesak panglima pertahanan Jepang menyerahkan senjata dan merebut obyek vital di Surabaya pada 1945. Semasa menjabat Presiden, SBY menilai NU memiliki reputasi baik dalam sejarah perjuangan bangsa dan tak pernah berbuat onar apalagi memberontak. Presiden SBY mengaku senang NU akan terus bekerja sama dan berdampingan dengan pemerintah, menghargai sikap NU yang secara jelas anti kekerasan, anti terorisme, dan anti separatisme. Hal ini sangat diperlukan agar Indonesia tetap dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, termasuk separatisme. Presiden ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

7

Moh. Rosyid

mengajak jamaah NU untuk tetap menggalang persatuan dan kesatuan bukan perpecahan. Disampaikan oleh Presiden SBY pada pidato Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-85 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad 17 Juli 2011.1 Di saat pidato pada acara yang sama, Ketua Umum PB NU, Said Aqil Siradj, menyatakan bahwa NU mendukung jalannya roda pemerintahan Presiden SBY. Namun, dukungan itu diberikan sejauh pemerintahannya menjalankan program prorakyat. Jika tidak prorakyat, akan kita koreksi. NU komitmen untuk tetap menjaga empat pilar Negara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika). Potensi NU pada taraf nasional secara garis besar memiliki lembaga pendidikan dan kesehatan serta jaringan kepengurusan. Pesantren NU secara nasional berjumlah 26 ribu, madrasah dan sekolah sebanyak 12 ribu, dan perguruan tinggi sebanyak 81 lembaga. Adapun rumah sakit sebanyak 214. Sementara jaringan kepengurusan terdiri atas 31 pengurus wilayah (provinsi), 339 pengurus cabang (kabupaten/ kota), 12 pengurus cabang istimewa (luar negeri), 2.630 majelis wakil cabang (kecamatan), 37.125 pengurus ranting (kelurahan/ desa), dengan anggota dan simpatisan diprediksi sebanyak 60 juta jiwa.2 B. Pembahasan 1. Dukun Politik Upaya calon pemimpin rakyat untuk meraih kemenangan dalam kompetisi dilakukan dengan berbagai upaya, mulai yang rasional, seperti memasang gambar dirinya di segala penjuru, hingga hal-hal yang berbau mistis. Satu di antaranya ‘merapat’ di tempat wingit, meski resiko kehilangan nyawa. Hal ini diderita dukun politik Subandi (61 tahun) warga RT.3, RW. 11 No. 219, Kecamatan Semarang Barat terjatuh tatkala ritual di obyek wisata Gua Langse, Kec.Purwosari, Kab. Gunung Kidul, Senin 3 Maret 2014. Menariknya, beberapa paranormal memasang tarif untuk 1 2

8

Republika, 18 Juli 2011, hlm.1. Jawa Pos, 18 Juli 2011, hlm. 2. ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015


‘pasiennya’ dengan harga yang variatif. Bila level Caleg DPRD Kab./Kota Rp 100 juta, DPRD Provinsi Rp 200 juta, dan DPR Rp 300 juta. Untuk wali kota/bupati Rp 2 miliar, gubernur Rp 5 miliar, dan presiden Rp 1 triliun.3 Tarif yang tidak murah tersebut dibayar para caleg, meski tak ada garansi terpilih. Mengapa caleg berani berspekulasi? Dalam perspektif sejarah, proses sejarah kehidupan memiliki tahapan meliputi siklus (gerak lingkar), perkembangan, spiral, kemajuan (evolusi), dan gerak sejarah. Gerak sejarah bersumber dari kekuatan manusia dan di luar kekuatan manusia. Kekuatan manusia meliputi potensi berpikir, berperasaan, dan berbuat. Manusia mengandalkan kekuatan di luar dirinya berupa; (1) kekuatan alam (manusia awalnya tergantung pada alam) dan kekuatan fatum (kekuatan gaib); (2) alam semesta (makrokosmos) dalam realitasnya yang diyakini manusia ditentukan oleh fatum atau nasib; (3) kekuatan mistis-religius. Manusia merupakan alam kecil (mikrokosmos), alam semesta merupakan alam besar (makrokosmos). Keterbatasan manusia berinteraksi dengan alam berusaha dijembatani dengan ritual tertentu yang berhubungan dengan kejadian alam. Sebagaimana contoh, petani melakukan upacara wiwit yakni ‘memohon’ pada Dewi Sri (Dewa padi) agar proses menanam hingga memanen berhasil. Nelayan mentradisikan larung sesaji di laut untuk ‘berdamai’ dengan penguasa dan penghuni samudera, dengan harapan terjaga keselamatan dan mendapatkan hasil yang melimpah. Sandaran manusia terhadap yang fatum sebagai bukti pengakuan bahwa diri manusia lemah, dan memerlukan dukungan ‘kekuatan’ pihak lain. Pelarian untuk mendapat bantuan pihak lain dengan mencari perlindungan pada ‘Dzat Yang Maha Kuasa’. Dalam konsep Islam, manusia diharuskan meyakini keberadaan hal gaib (selain Tuhan), bukan untuk diandalkan dalam segala persoalan. Tetapi keberadaan hal gaib kadangkala diandalkan manusia tatkala kondisi terbatas di tengah meraih harapan yang tak ringan. Hal ini diwujudkan dengan ‘mendekat’ 3

Suara Merdeka, 6 Maret 2014.


9

Moh. Rosyid

pada kekuatan gaib yang perlu keseimbangan antara aspek nalar dengan batin. Bila hanya mengandalkan nalar, yang terjadi kesombongan jika sukses dan frustasi bila gagal. Manakala hanya mengandalkan batin, menafikan nalar yang terjadi kejumudan, fanatik membabi-buta. Menyeimbangkan nalar dan batin memerlukan keteguhan hati dan kecerdasan nalar. Kecerdasan perlu diasah dengan modal menerima kenyataan hidup dengan mengoptimalkan potensi akal dan mendekat pada Tuhan. Semakin berpengalaman hidup berbekal nalar cerdas dan kokoh iman, mengandalkan perdukunan semakin menurun frekuensi dan tensinya. Mengapa perdukunan kian marak dijadikan lahan pelarian manusia? (1) harapan meraih duniawiyah melebihi kemampuan naluriyah, (2) emosi lebih diprioritaskan daripada suara batin, (3) nafsu lawwamah (keserakahan, kesombongan) tak mampu dikendalikan oleh nafsu muthmainnah (suara hati, nurani), (4) lingkungan terdekat menjadi atmosfir pendukung antara mengedepankan nalar saja atau batin saja, (5) gaya hidup hedonis (glamour) tak mampu dikendalikan oleh kenyataan hidup yang sejati oleh pelakunya. 2. Nalar Politik dan Keyakinan Politik Calon pemimpin harus mawas diri bahwa persaingan merebut posisi prestis menghasilkan antara menang atau kalah. Konsekuensinya, bermodal keyakinan (batin) yang utuh diimbangi dengan strategi (nalar) yang ulet akan menghasilkan prestasi (kemenangan) gemilang. Bila menang akan bersyukur dengan karya dan prestasi nyata di hadapan bawahan/rakyat. Tatkala kalah akan menerima kenyataan (legowo). Pelarian pada dukun sebagai pertanda bahwa manusia masih sangat didominasi oleh keroposnya batin dan tumpulnya nalar. Semaraknya praktik perdukunan sebagai penanda bahwa bangunan rohani setiap manusia memerlukan suntikan ekstra agar menduduki posisi yang menyeimbangkan antara potensi batin dan nalar. Keseimbangan itu sebagai obat mujarab untuk menangkal fanatisme terhadap nalar dan kejumudan dalam berkeyakinan pada yang gaib. Mepercayai keberadaan yang gaib (selain Tuhan) bagi manusia tidak memilah 10



ruang dan waktu karena eksistensinya selalu ada di mana dan kapan manusia itu berada. Hal gaib tersebut eksistensinya untuk diyakini manusia dan tidak untuk ‘menghamba’ padanya. Peran perdukunan ternyata tidak hanya bagi para kandidat politik, tetapi juga bagi kepentingan perorangan untuk taruhan sebagai penghasilan atau hobi. 3. Teman dalam Politik Embrio carut-marutnya Partai Demokrat (PD) diawali keakraban M. Nazaruddin (eks-Bendahara DPP PD, divonis penjara kurungan 4 tahun 10 bulan, denda uang Rp 200 juta, dan disita hartanya karena hasil korupsi) dengan Anas Urbaningrum (Ketum PD saat itu). Keduanya berpisah ’luar-dalam’ pascaterbongkarnya kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang 2011 senilai Rp 161 miliar dan Kompleks Olahraga Hambalang Bogor senilai Rp 1,6 triliun. Kasus makin seru ketika bekas anak buah Nazar, Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis (mantan Wadir Permai Group, perusahaan milik Nazar) menyebut nama ’Ketua Besar’. Dalam politik yang dipundi adalah kepentingan, jika bersahabat atau bersaudara akan menjadi lawan karena perbedaan kepentingan politik. Lazimnya politikus menghargai benda (tangible value) mengesampingkan nilai (intangible value). Jauh dari ngerti rumongso (sadar diri) dekat dengan rumongso ngerti (sok tahu), menggilas sikap satrio utomo karena merasa modern dan ukurannya adalah pragmatisme serba instan terutama tahta, kekayaan, dan gengsi duniawi lainnya. Istilah arogansi politik dalam pandangan non-politikus, tapi dianggap seni berorganisasi bagi politisi. Esensi berpolitik meraih kekuasaan, selanjutnya mengharap kekayaan untuk memperkokoh rezim meski membunuh karakter atau pembunuhan terhadap lawan politik. Pakai jasa dukun politik pun tak jadi penghalang, seks sebagai gratifikasi tidak lagi ditabukan. Michel Foucault, filsuf Perancis, menandaskan bahwa kekuasaan dan seksualitas saling mengintervensi. Kata bijak Marcus Tullius Cicero, filsuf masa Republik Roma (106-143 SM) memberikan gambaran pentingnya sejarah untuk dijadikan pelajaran hidup ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

11

Moh. Rosyid

bagi politisi nakal yakni Historia vero testis temporum (sejarah adalah saksi zaman), lux varitatis (sinar kebenaran), vita memoriae (kenangan hidup), magistra vitae atau historia magistra vitae (guru kehidupan), dan nuntia vetustatis (pesan dari masa silam). Esensi dasar politik adalah strategi meraih kekuasaan untuk menyejahterakan umat, meski hal ini disuarakannya lazimnya hanya di kala kampanye untuk mendapat simpati dari pemilihnya. Dunia permesuman dapat dijadikan alat memangkas hasrat lawan politik. Sebagaimana Cleopatra lahir pada 69nan SM dikenang menggunakan seks dan kecantikannya untuk memenangi pertarungan politik. Agar tak terbuang dari lingkaran elite Istana Mesir, ia menikah dengan Ptolomeus XIII, bahkan mengatasi kudeta yang dirancang lawan, ia bersekutu dan menikah dengan Kaisar Romawi, Julius Caesar. Dunia esek-esek juga dijadikan senjata menumpas rival politik, dialami politikus Malaysia, Anwar Ibrahim (64 tahun). Sederet jabatan pernah disandang, 1982 bergabung dengan Partai United Malays National Organization (UMNO), pada 1991 sebagai Menkeu, pada 1993 Menkeu rangkap Wakil Perdana Menteri Mahatir Mohamad, pada 1998 bergesekan dengan Mahatir. Pada 2 September 1998 dipecat dari semua jabatan sehingga menjadi oposisi penguasa. Pada 20 September 1998 ditahan dengan 5 tuduhan korupsi dan 5 penyimpangan seksual, pada 14 April 1999 dinyatakan korup dan dipenjara 6 tahun, 8 Agustus 2000 didakwa menyodomi mantan sopir/ajudan keluarganya, Mohd Saiful Bukhari Azlan (26 tahun) di sebuah apartemen, lalu dihukum 9 tahun penjara. Pada 2 September 2005 dibebaskan dari penjara karena sodomi tak terbukti. Pada 6 Agustus 2008 Anwar Ibrahim didakwa sodomi kedua, dan pada 9 Januari 2012 dibebaskan dari semua tuduhan (korupsi dan sodomi) oleh hakim Mohamad Zabidin Diah di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Data penguat hakim berupa tak meyakini 100 persen hasil tes DNA (deoxyribonucleic acid) Saiful. Para analis politik menyatakan bahwa jebakan hukum dipasang PM Najib Tun Razak pada Anwar karena pesaing 12



politik. Jaksa naik banding ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur terhadap putusan bebas hakim. Pada 2 Juli 2012 Anwar kembali menghadapi dakwaan baru atas perannya dalam aksi unjuk rasa ’bersih di Kuala Lumpur’ bersama 500 pengunjuk rasa anti pemerintah. Jika terbukti, Anwar Ibrahim diancam penjara 2 tahun dan denda 2 ribu ringgit (Rp 6 juta). Teman sejati dalam berbagai hal sangat ditentukan motif berteman. Bila berteman mengedepankan hati nurani, yang terjadi adalah saling memahami dan menghormati, bukan dipandang sebagai pesaing tahta politik. Memahami hal ini, kita diingatkan kata bijak ”teman sejati adalah tatkala kita di meja duka, bukan hanya di kala di meja makan”. Modal utama berteman adalah tidak pongah dan kagetan bila ada teman sukses karena kesuksesannya bagian dari kesuksesan teman pula, bukan kesuksesan teman dihambat hanya karena ambisi pribadi semata. Tak ada makhluk yang sukses hanya karena prestasi tunggalnya, tetapi dukungan dan doa berbagai pihak. Bila memahami hal ini, akan menjadi politisi sejati yang berakhir dengan prestasi gemilang dan tidak menjadi diri yang arogan karena mengukur sesuatu hanya dengan kaca pandang materi. Demikian ini tatkala karir politik berada pada tahap antiklimaks, maka publik akan mencampakkan di lembah nista. Pesta pasti berakhir merupakan hukum alam (sunnatullah) yang akan menimpa siapa saja, apapun, kapan pun, dan di mana pun karier yang diembannya. 4. Arah Politik dalam Islam Politik (siya>sah) dalam perspektif Islam mengandung makna keinginan atau cara muslim menjadikan ajaran Islam sebagai kurikulum kehidupan (manhajul h}ayah). Hal ini tercermin dalam semua aktivitas kehidupan. Hal ini bukan berarti negara harus berlandaskan al-Qur’an, tetapi nilai al-Qur’an tercermin dalam kehidupan karena nilai al-Qur’an bersifat universal. Politik Islam (siya>sah islamiyah) bertujuan mengangkat harkat, derajat, dan martabat umat manusia ke arah yang lebih berkualitas dan beradab sesuai fungsi dan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, menebarkan rahmat dan kedamaian serta keselamatan bagi ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

13

Moh. Rosyid

alam semesta. Politik Islam tercapai jika pelakunya berakhlak, bermoral, beradab, dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama.4 Muncul pertanyaan, apakah Islam mengenal konsep politik? Terdapat tiga pendapat. Pertama, Islam mengenal politik bahkan mengatur politik, sehingga Islam memiliki visi politik diwujudkan melalui konsep integral agama dan negara. Alur ini diikuti oleh Ikhwan al-Muslimin di Mesir, Hizb al-Tahrir di Lebanon, dan Jamaat Islami di Pakistan, Masyumi di Indonesia era 1950-an, dan PKS yang memiliki ikatan dengan Ikhwan dan Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) yang menginduk di Libanon. Kedua, Islam tak mengenal politik yang kedudukannya sebagai visi gerakan. Al-Quran atau hadis pun tak membicarakan tentang politik, keberadaannya sebagai visi gerakan, dan politik Islam sebagai sebuah realitas tersendiri. Ide ini dimotori oleh Ali Abdul Razik dari Mesir dalam makalahnya “al-Islam wa Us}ul al-H}ukm” (Islam dan Prinsip Pemerintahan). Konteks Indonesia, didukung ilmuwan dari Paramadina dan kaum muda NU. Ketiga, mengambil jalan tengah dengan tidak menafikan politik juga tidak melebihlebihkan posisi Islam terhadap politik. Pandangan ini dimotori oleh sejarawan Mesir, Husain Haikal.5 Islam di dalamnya mencakup ajaran yang bersumber pada wahyu/tauhid/teologi, memiliki aturan dalam beritual (ibadah), dan terdapat sistem pedoman hidup (way of life) bagi manusia meliputi aspek moral, sosial, dan budaya. Dalam konteks negarabangsa, cakupan tersebut menimbulkan tiga perspektif, yakni theo-centries, antropho-centries, dan theo-antropho-centries. Theo-centries; bangsa hanya menjalankan seluruh ajaran agama sehingga tak memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bersama. Antropho-centries; bangsa memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan kolektifnya. Theo-antropho-centries; bangsa memiliki Didin, Hafidhuddin, “Politisi Bermoral”, dalam Republika, 24 Januari 2004, hlm. 1. 5 Abdi D, Kurnia, “Politik Islam”, dalam Republika, 21 Mei 2010, hlm. 4. 4

14



otoritas untuk menentukan tata nilai yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa meski tetap berpegang pada otoritas ajaran agama. Dari ketiga perspektif tersebut melahirkan berbagai tipologi, sistem, dan bentuk negara yang dianut oleh masing-masing bangsa, secara garis besar dikategorikan menjadi negara agama dan negara sekuler. Dalam konteks Indonesia, pendiri bangsa cenderung menggunakan perspektif theo-antrophocentries yang di dalamnya mengakomodasi prinsip moral dan nilai agama sekaligus nilai budaya.6 5. Hubungan Negara dengan Agama Hubungan antara negara dengan agama dikenal negara teokrasi (negara agama) dan negara sekuler (negara yang tak mewajibkan warganya untuk beragama). Bagaimana menyebutnya bila ada negara yang tidak teokrasi juga tidak sekuler? Lantas bagaimana bila ada ormas yang jelas-jelas menyatakan ingin mewujudkan syariat Islam di negara non-teokrasi? Sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang gerakannya sudah terangterangan mendirikan khilafah islamiyah. Bahkan, pada Jumat 7 November 2014, ratusan warga HTI DPD II Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak Solo menolak rencana Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Dalih HTI, kenaikan harga BBM menzalimi rakyat, mempertanyakan kebenaran bahwa menaikkan harga BBM akan menghemat APBN sebesar Rp 100 triliun.7 Demo serupa dilakukan DPD II Kabupaten Blora pada Jumat 14 November 2014 di depan Kantor Bupati Blora Jawa Tengah.8 Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani theokratia. Theos artinya Tuhan dan kratein artinya memerintah. Jadi, teokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip agama (ketuhanan). Para ilmuwan muslim ada yang pro dan kontra antara hubungan negara dengan negara. Ilmuwan yang Marwan Ja’far, “Islam dan Nilai Kebangsaan.” dalam Republika, 23 Agustus 2013, hlm. 6. 7 Suara Merdeka, 8 November 2014. 8 Suara Merdeka, 15 November 2014. 6


15

Moh. Rosyid

pro negara dengan agama yakni Abu al-A’la al-Maududi, Sayyid Qutub, Hasan al-Banna, Abdul al-Wahab, dan Yusuf Qaradlawi. Adapun ilmuwan yang tak sepakat jika ada hubungan intens antara negara dengan agama yakni Mutafa Kemal Pasha at-Turki, Sir Sayyid Ahmad Khan, Nawwab Abdul al-Lathif, Mustafa Khan, Khuda Bakhsh, Qasim Amin, Ali Abdurraziq, dan Hassan Hanafi. Dalam catatan sejarah, hubungan negara dengan agama sangat akrab. Di Mesir Kuno, Raja Firaun mengaku Tuhan sehingga pemimpin negara merupakan sosok Tuhan. Bahkan, Ramses II membuat piramida di Mesir yang terbuat dari tanah liat yang dibakar (batu bata), terutama pada puncak piramidanya yang dijadikan dalih bagi Firaun untuk melihat Tuhan. Pesan alQashash: 38 “Firaun berkata: Wahai pembesar kaumku, aku tak mengetahui Tuhanmu selain aku. Wahai Hamam, buatlah batu bata dan buatlah bangunan yang tinggi agar aku dapat naik dan melihat Tuhan Musa yang pendusta”. Pada abad ke-4, Kekaisaran Romawi menerapkan harmoni hubungan agama dengan negara, raja selalu didampingi pendeta. Konstantin Agung (305-337 M) menjadikan Byzantium sebagai ibukota Romawi dan Katolik sebagai agama negara. Peran agamawan makin ekstra bahkan pelaku korup, sebagaimana Paus Leo X terbukti menerima suap 5 juta dollar AS per tahun karena menjual jabatan di gereja. Ada pula yang menjual surat pengampunan dosa dengan harga tinggi. Perilaku negatif tersebut hingga abad ke-14 sehingga rakyat terkekang dikenal dark ages (abad kegelapan). Marthin Luther dan John Calvin mendokumentasikan arogansi agamawan dalam tata pemerintahan, sebagaimana hukuman pada ilmuwan yang kritis terhadap pemerintahan. Dukungan publik untuk melepaskan agamawan dari pemerintahan. Pada abad ke-11 M muncul gerakan protes dan perlawanan sosial menentang dominasi dan eksploitasi gereja. Bisnisman kaya di Perancis, Peter Waldensons, menggerakkan warga untuk melawan arogansi gereja. Pada 1073 meletuslah peristiwa Pembaruan Hildebrandine melawan dominasi gereja. 16



Puncak perlawanan warga pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 yang meruncing dengan munculnya ide sekularisme. Kekuasaan gereja dalam pemerintahan menjadi menurun dan kekuasaan pemerintahan dikendalikan oleh autokrasi tanpa peran agamawan. Raja Inggris Henry VIII pada abad ke-16 mengambil alih kekuasaan Paus. Era Raja Elizabeth I, Inggris menetapkan Gereja Protestan sebagai gereja resmi negara di bawah otoritas kerajaan, gereja tidak lagi pengatur kebijakan negara. Disusul Swedia pada abad ke-16 memutuskan menjadi negara sekuler dan agama Evangelis sebagai agama negara. Amerika memberikan kebebasan pada warganya untuk beragama atau tidak beragama, tidak ada gereja resmi negara. Pasca-revolusi Perancis, negara netral terhadap agama (laicite). Pemisahan agama dengan negara di Eropa pada abad ke11 M dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap ulah oknum agamawan yang dekat dengan penguasa, hingga munculnya paham sekularisme yang kian marak ketika Harvey Cox menulis buku The Secular City. Menurut Cox, sekularisasi merupakan akibat logis dari dampak kepercayaan Bibel terhadap sejarah. Negara yang mendeklarasikan sebagai negara sekuler yakni Amerika Serikat, Italia, Perancis, Estonia, Georgia, Spanyol, Rusia, Portugal, Ukraina, Turki, Portugal, Albania, Meksiko, Australia, Selandia Baru, Brasil, Kolombia, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Adapun negara eks-sekuler yakni Bangladesh, Iran, Irak, dan Madagaskar. Sementara negara yang dianggap tidak sekuler juga tidak negara agama yakni Indonesia, Jerman, Israel, Argentina, Libanon, Malaysia, Myanmar, Srilanka, Inggris, dan Thailand. Karena sepak terjang sekuler yang dianggap membahayakan akidah umat, MUI pada 2005 memfatwa sekulerisme bertentangan dengan ajaran Islam karena itu haram dianut oleh muslim. Sekulerisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama dan hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Adapun hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Agama dan negara menyatu sejak era Nabi saw yang diteruskan oleh Khulafa Rasyidun hingga Dinasti Ottoman yang runtuh pada tahun 1924. ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

17

Moh. Rosyid

Munculnya pemisahan agama dengan negara dalam Islam setelah kolonisasi negara Islam oleh Barat. Islam dijadikan sebagai agama negara sebagaimana di Arab Saudi, Suriah, Irak, Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. Iran semula dipimpin oleh Dinasti Qajar, yakni muslim Syiah. Gerakan rakyat memunculkan Dinasti Pahlevi yang bernuansa sekuler. Pada 1979 gerakan rakyat menggulingkan Syah. Menurut Raphael Kiogier, Guru Besar Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Politik d’Aix di Aix en Provence Perancis, tidak ada satu negara pun yang benar-benar penuh dalam mengaplikasikan prinsip sekularisme. Bila ingin memisahkan antara hubungan negara dengan agama, negara tersebut akan memiliki badan tersendiri yang akan melayani agama bagi warga negaranya.9 Sekularisme dari bahasa Latin saeculum berarti masa kini dan tempat (ruang), merujuk waktu yang terjadi kini dan ruang yang berarti dunia. Jadi, sekularisme adalah menyandarkan pada halhal yang terjadi saat ini dan hanya di dunia. Makna lainnya adalah gerakan yang condong pada duniawi dan tanpa adanya campur tangan agama. Sayyid Qutub menyatakan bahwa sekularisasi bertentangan dengan Islam. Realitasnya, negara yang mengaku sekuler, tatkala melantik presidennya tetap disumpah dengan kitab sucinya, sebagaimana di Amerika Serikat. Menyikapi hal ini, pesan Q.S. al-Baqarah [2]: 208 “Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam Islam secara kaffah”. Bahwa kesempurnaan hidup bila memahami Islam secara utuh. Maknanya, tak ada pemisahan antara dunia dengan akhirat. 6. NU dan NKRI Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kantor PBNU Jakarta Sabtu 1 November 2014 di antaranya membahas pandangan NU tentang khilafah atau kepemimpinan umat. Rekomendasi Munas, khilafah yang disetujui NU adalah kepemimpinan yang bernuansa nasionalisme kebangsaan, bukan model khilafah global. NKRI sebagai hasil kesepakatan pendiri bangsa, termasuk para ulama adalah bentuk final bangsa 9

18

Republika, 2 Maret 2014. ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015


ini yang harus terus dipertahankan. Ijtihad politik ini sesuai dengan spirit kekhalifahan Islam yang dibingkai dalam bentuk negara-bangsa modern yang mengayomi warga dari beragam suku, bangsa, dan agama. Kekhalifahan merupakan gagasan islami. Namun, menurut Said Aqil Sirodj, Ketum PBNU, dalam konteks kehidupan modern, ide itu perlu diterjemahkan sebagai kepemimpinan nasional yang dipilih lewat sistem demokratis seperti berlangsung di Indonesia sekarang. Istilah ‘khilafah’ dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan yang mewakili rakyat. Dulu, Abu Bakar disebut ‘khalifah’ sebagai pengganti Nabi saw yang wafat. Dalam kehidupan modern, presiden bisa disebut khalifah karena mewakili kedaulatan rakyat. Narasumber dalam bahtsul masail dan Rois Syuriah PBNU, Masdar Farid Mas’udi mengungkapkan, khalifah merupakan konsep kepemimpinan yang memberikan mandat kepada seseorang terpilih untuk memimpin umat. Pemimpin itu disebut ‘khalifah’ dia menjadi pengganti Tuhan untuk memimpin umat manusia. Sebagai khalifah, pemimpin memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dengan menjalankan moral baik sekaligus kepada rakyat dengan memimpin secara adil dan menyejahterakan umat. NKRI merupakan perwujudan spirit kekhalifahan karena presiden bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat.10 Rais Aam PBNU K.H. A. Mustofa Bisri saat memberikan khotbah iftitah (pidato pembukaan) Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kantor PBNU Jakarta Sabtu 1 November 2014 meminta kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla hendaknya dapat memberikan teladan ke rakyatnya tentang kesederhanaan. Sikap kesederhanaan yang telah ditunjukkan Presiden hendaknya menjalar kepada seluruh jajaran pemerintahan. Tren penguasa yang disenangi rakyat saat ini adalah mereka yang mau bekerja dan melayani serta bersikap sederhana dan merakyat. Gus Mus pun mengajak kepada semua kiai NU yang sempat berbeda pilihan dalam pilpres untuk mendukung pemerintah sepanjang mereka bekerja untuk kepentingan bangsa 10

Kompas, 3 November 2014.


19

Moh. Rosyid

Indonesia dan tetap bersikap kritis. Para pemimpin yang semula bersaing perlu menunjukkan sikap kenegarawanan. Warga NU, khususnya para kiai yang terlibat dukung-mendukung dapat mencerdasi sikap kenegarawanan para pemimpin sehingga tak ada lagi istilah berseberangan di antara kita.11 Munas juga membahas konsep Ahlu al-h}alli wa al-aqdi sebagai metode pemilihan Rais Aam di internal PBNU, kode etik penyiaran agama, negara dalam perspektif Aswaja, dan aborsi. Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada salah satu pasal memperbolehkan aborsi. Hal ini menjadi bahan pembahasan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, Sabtu dan Minggu 1 dan 2 Oktober 2014 di Jakarta. Dalih diperbolehkannya aborsi karena kedaruratan medis dan akibat perkosaan, bagaimana Islam menghukuminya. Hal ini dibahas Komisi Bah}su\ l Masa>il (pembahasan masalah-masalah) untuk mencari solusi di antaranya revisi KUHP ke MK perihal aborsi dan menghasilkan rekomendasi agar keresahan masyarakat tidak berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih. Kitab salaf yang dijadikan rujukan yakni Tuh}fatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Bughyatul Mustarsyidin, Hasyiyah Raddul Muhtar, dan Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Masalah diperbolehkannya aborsi karena adanya pro-kontra di tengah masyarakat. 7. NU dan Politik Toleransi Ketua PWNU Jateng meminta parpol Islam memertahankan asas Islam, terutama partai berasas Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah (Aswaja). Hal ini dinyatakan Abu Hafsin pada Harlah PPP ke41 di Kantor PPP Kabupaten Kudus, Ahad 23 Februari 2014. NU sebagai organisasi dakwah didirikan pada 31 Januari 1926 berhaluan Aswaja. Istilah lain Aswaja: ahlu hadits, ahlu atsar, ahlu ittiba, ath thaifah al-manshurah (kelompok jalan benar), al firqathun najiyah (kelompok yang selamat). Aswaja mengacu pada kelompok Sunni (Syiah, Muktazilah, dan Murji’ah dianggap non-Sunni oleh sebagian pihak). Istilah Aswaja dipopulerkan Abu Sirin, istilah 11

20

Kompas, 2 November 2014. ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015


makin populer pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib karena umat Islam melakukan bid’ah (aktivitas yang tak diajarkan oleh Nabi SAW) sehingga dibedakan antara ahli bid’ah dengan ahli sunah. Aswaja berpola pikir (a) Ahlu ar-ra’yi (lebih banyak menggunakan akal dalam ijtihad). Imam Abu Hanifah mendasarkan ajaran Quran, hadis, ijmak, qiyas, dan istihsan. Hanafiyah berkembang di Turki, Afghanistan, Mesir, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin, (b) Ahlu alh}adi>s lebih banyak menggunakan hadis dalam menetapkan hukum Islam daripada akal, seperti rujukan imam mazhab (Syafi’i, Maliki, Hambali, dan Hanafi). Mazhab Maliki (pengikut Imam Malik bin Anas) berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Mazhab Syafi’i (pengikut Imam Muhammad Idris asy-Syafi’i) berkembang di Mesir, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, India Selatan, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi, Suriah, dan beberapa negara Afrika. Mazhab Hanafi berkembang di Spanyol meski kian menipis. Dinamika Aswaja di Nusantara dipengaruhi karya ulama yang terbit pada abad ke-17 sebagaimana Nuruddin ArRaniri (kitab fikih lengkap pertama berbahasa Melayu), Abdul Rauf Singkel (tafsir 30 juz berbahasa Melayu), Muhamad Yusuf al-Makassari. Pada abad ke-18 dimotori Abdus Shamad alPalembani, Muhamad Nafis al-Banjari. Abad ke-19 tampilnya Nawawi al-Bantani dan Ahmad Khatib al-Minangkabawi, keduanya belajar di Mekah dan Madinah. Perkembangan Aswaja di Indonesia, khususnya di Jawa, ditopang Walisongo. Kaum Sunni Indonesia berprinsip keagamaan sebagai dasar pemahaman yang tak menafikan tradisi. Bidang teologi beraliran Asy’ariyah dan bermazhab fikih empat yang memrioritaskan Mazhab Syafi’i karena lebih fleksibel.12 8. Toleransi NU NU mengusung konsep Islam yang mengedepankan nilai kedamaian, harmoni (keselarasan), dan kasih sayang (rahmat) Moh. Rosyid, "NU dan Politik Toleransi", dalam Radar Kudus, Jawa Pos Kolom Cermin Hati, Jumat 16 Mei 2014. 12


21

Moh. Rosyid

yang menghadapi dinamika perbedaan aliran, paham, dan agama. Warga NU idealnya menjadi pioner aksi jalan tengah (toleran) antara ekstrem ‘aqli (rasionalis) dan ekstrim naqli (skripturalis). Laku geraknya bersumber dari al-Qur’an, hadis, dan daya nalar (ijmak-qiyas). Pola pikirnya berprinsip (a) at-Tawassuth (moderat) dan tak ekstrem (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan). Tak antikonsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan), atau lainnya. Hal itu bila memenuhi aspek syura (musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan) dengan menjaga lima prinsip asasi manusia (al-us}ul al-khamsah), (b) at-tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (c) al-i’tidal (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (d) attasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). Konsekuensinya, warga NU harus mewujudkan Ahlu as-Sunnah (berperilaku sebagaimana Nabi saw, sahabat dan tabi’in (pengikut sahabat) di atas kebenaran. Dalam interaksi antar umat beragama, nahdliyin harus berpegang pada produk pemerintah secara utuh. Sebagaimana pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya tentang pendirian rumah ibadat. Pada Bab IV secara garis besar dinyatakan, pendirian tempat ibadat didasarkan atas keperluan nyata, menjaga kerukunan umat, tak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, memenuhi persyaratan administrasi. Pasal 14 daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang, dukungan warga setempat minimal 60 orang. Keduanya disahkan oleh lurah atau kepala desa dan rekom tertulis FKUB kabupaten atau kota. Bila tak ada dukungan masyarakat setempat (60 orang), Pemda berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Peran Pemda selama ini belum riil dalam mengayomi yang minoritas. Begitu sulitnya muslimin mendirikan masjid atau musala di NTT, Papua, Bali, dan lain-lain. Kesulitan ini terimbas dari sulitnya umat minoritas di wilayah umat mayoritas dalam membangun tempat ibadah. NU sebagai organisasi sosial 22



keagamaan, memiliki ’taring’ untuk mengayomi minoritas di mana pun berada karena berpegang pada prinsip at-Tawassut}, atTawazzun, al-I’tidal, dan at-Tasamuh. 9. NU dan Sinergi Politik Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan para ulama bermodal tekad dan kesadaran untuk membangun bangsa yang majemuk. Di sisi lain, gerakan wahabi yang ingin memurnikan Islam menafikan peran budaya lokal sehingga gerakan wahabi sering berbenturan dengan tradisi lokal yang ditradisikan NU yakni Islam Nusantara, Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia. Berbekal prinsip Aswaja (Ahlussunnah wa al-jamaah) yakni adil, toleran, moderat, dan seimbang untuk kemaslahatan bersama, embrio konflik perlu disikapi dengan bijak. Sikap bijak perlu ditopang dengan ‘pemenangan’ kompetisi meraih tujuan utama organisasi, sehingga ulama NU tertarik pada lembaga yang berwenang memproduk perundangan dan duduk di kursi eksekutif. Dengan demikian, berpolitik menjadi keharusan bahwa manusia tak akan pernah melepaskan ‘jeratan’ politik (zoon politicon). Dalam kancah politik praktis, NU hengkang dari Masyumi untuk mendirikan organisasi politik sebagai kendaraan politik. Pada Pemilu 1955, NU mendapat urutan ketiga perolehan suara pemilu. Kiprah politik NU dianggap membahayakan Orde Baru sehingga partai NU dikerdilkan oleh Orba dan disatukan dalam satu wadah, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan gabungan lintas partai Islam. Relasi NU dengan PPP tidak harmonis sehingga NU hengkang dari gelanggang parpol untuk kembali ke khittah 1926 berdasarkan Muktamar ke-27 pada 8-12 Desember 1984. Hal ini dilatarbelakangi adanya nafsu politik yang menyimpan persoalan karena tujuan utama NU didirikan, yakni membangun tatanan sosial keagamaan umat tetapi sering terabaikan dan dalam berpolitik identik dengan kompetisi/ perseteruan yang mengarah pada kehancuran berbangsa. Muncullah gerakan untuk kembali ke khittah 1926 setelah NU melanglang buana 1926-1952. Hikmah berkhittah, tokoh NU ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

23

Moh. Rosyid

mampu hidup di lintas partai seperti PPP, PKB, PKNU, PKS, dan lainnya yang sejalur dengan kredo ‘NU tidak ke mana-mana tapi NU ada di mana-mana’ dan tidak anti-politik. Problem yang pelik, berpolitik identik dengan money politic, tidak hanya ongkos politik, dan tidak cukup mengandalkan idealisme dan nama besar sosok. Lantas, apa yang harus dilakukan (calon) politisi atau politisi NU dalam menyikapinya? Suara rakyat adalah suara Tuhan telah melebur menjadi ‘suara rakyat akan terdulang bila ada uang’ merupakan persoalan krusial yang harus dipecahkan. Mengapa? Rakyat pemilih telah mafhum bahwa siapa yang menduduki kursi penguasa politik diidentikkan dengan memperkaya diri, keluarga, trah, dan partai dengan bukti banyaknya penghuni sel penjara oleh politisi atau pejabat politik sehingga yang terjadi adalah transaksi, bukan idealisasi politik. Karakter politisi yang korup tersebut bertolak belakang dengan fitrah kehidupan. 10. Mendiskusikan Syariat Islam di Serambi Makkah Para analis berpendapat bahwa terdapat 3 kelompok yang cenderung atau sikap muslim terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia (a) Skripturalis yang menginginkan penerapan hukum Islam diformalkan sebagaimana tertulis dalam AlQuran dan Sunnah, seperti hukum qisas, potong tangan, rajam dan term lainnya. Dasar yang digunakan adalah pesan Q.S. an-Nisa [4]: 82 “Apakah mereka tidak memperhatikan AlQuran? Jikalau Al-Quran bukan berasal dari Allah tentu mereka mendapat pertentangan”. Pesan al-Ankabu>t:51 “Kami (Allah) telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang terdapat rahmat bagi si mukmin”, (b) Substansialis bahwa penerapan hukum Islam tidak mesti persis seperti dalam teks Al-Quran. Qisas, potong tangan, rajam hanyalah alternatif untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Asalkan maqa>sis as-syari’ah (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, misalnya hukuman penjara menjadi pengganti hukuman potong tangan karena bertujuan membatasi si pelaku, (c) Sekuleris yang menginginkan Islam hanyalah sebagai keyakinan, maka hukum Islam tidak berlaku di negara Pancasila. 24



Qanun atau Perda Aceh tentang Hukum Jinayah (Pidana) akan diberlakukan terhadap warga muslim dan non-muslim yang hidup di Aceh. Hukuman ditimpakan bagi warga yang melakukan perbuatan jarimah (dilarang syariat Islam) yakni khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (sembunyi antara dua orang lain jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang lain jenis yang bukan suami-isteri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang berzina tanpa 4 saksi), liwath (homoseks), dan musahaqoh (lesbi). Sebelumnya, hanya pelaku zina, minum-minuman keras, dan judi. Pelaku jarimah mendapat uqubat yakni hukuman yang dijatuhkan hakim pada pelaku jarimah. Hukuman berupa cambuk atau denda berupa emas atau dipenjara. Wacana mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi G DPR Aceh dan masyarakat membahas Rancangan Qanun Hukum Jinayat dan Raqan Syariat Islam di Banda Aceh Sabtu 6 September 2014. Hal ini amanat UU Pemerintah Aceh Pasal 129. DPR Aceh pada menyetujui Rancangan Qanun Jinayat menjadi UU pada 26 September 2014 setelah diusulkan pada 2012. Pelaksanaan hukuman dialami 4 pejudi dihukum cambuk 7 kali per orang di depan umum di halaman Masjid Agung Lampriet, Banda Aceh, Jumat 3 Oktober 2014. Pelaku ditangkap Satpol dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) Kota Banda Aceh awal Agustus 2014. Polisi menyita satu set kartu poker dan uang Rp 933.000, terbukti melanggar Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir atau Perjudian. Ratusan penonton menyaksikan karena dilaksanakan seusai salat Jumat.13 Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Andi Yentriyani, isi qanun terindikasi diskriminatif secara agama dan jender (perempuan). Sejumlah pasal dalam Perda (Qanun Tentang Hukum Jinayat dan Qanun tentang Pokok-okok Syariat Islam) dinilai kurang sesuai dengan semangat NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh Syahrial Abbas, UU Nomor 11 Tahun 13

Kompas, 4 Oktober 2014.


25

Moh. Rosyid

2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menerapkan syariat Islam. Kedua qanun merupakan turunan dari syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan as-Sunnah, yang dijabarkan dalam hukum keluarga, perdata, pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, dan pembelaan Islam. Ini bukan kebenaran mutlak tapi ijtihad (hasil pemikiran) para ulama Aceh dengan tujuan kemaslahatan umat.14 11. Menengok Sejarah Piagam Jakarta Dalam catatan sejarah, keinginan sebagian muslim pada tahun pertama pascakemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan syariat Islam tertuang dalam Piagam Jakarta. Pada 1955 di jalur Konstituante yang diwakili Masyumi dan NU berupaya memasukkan nilai Islam untuk tegaknya syariat Islam. Hal ini diawali perjuangan nasionalisme mengusir penjajah terbentuk Boedi Oetomo cerminan nasionalisme, Indische Partij cerminan nasionalisme politik kalangan intelektual radikal, Serikat Dagang Islam cerminan nasionalisme ekonomi, yang selanjutnya berubah menjadi Sarikat Islam cerminan religious political nationalism, yakni nasional politik religius di kalangan urban Islam yang berakar dalam rural Islam, Jong Islamieten Bond gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa Islam bertujuan agar Islam tidak lepas di tengah maraknya pendidikan Barat. Gerakan yang dipelopori K.H. Agus Salim dan Tjokroaminoto, selanjutnya terbentuk Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) menjelang Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Pada era kolonialisme Jepang, terbentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) di pimpin Bung Karno dan Bung Hatta mewakili nasionalisme, Ki Hajar Dewantara mewakili nasionalis kultural pedagogis, dan K.H. Mansyur mewakili Islam. Pada 1943 Putera dibubarkan diganti Hookookai yaitu organisasi kebaktian dipimpin Indonesia dan Jepang, MIAI diganti menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) untuk perkokoh persatuan 14

26

Kompas, 6 November 2014 ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015


umat. Klimaks gerakan syariat Islam dengan dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta tatkala dibawa dalam sidang pleno panitia kecil terdiri 9 orang dalam sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Teks ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dihapus atas usulan Latuharhary (Kristen). Oleh Ki Bagus Hadikusumo menghendaki agar kata ‘bagi pemeluknya’ dihilangkan dari teks akhirnya menjadi sila pertama Pancasila hingga kini. Dengan demikian, berbeda tetapi bersatu sesuai Q.S Al-Maidah:48 ”Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. Tetapi Tuhan hendak mengujinya dengan perbedaan. Berlomba-lombalah dengan cara yang baik”. Ajaran Islam itu pada tataran realitas kurang mendapat perhatian bagi muslim sendiri, yakni kata ’dengan cara yang baik’. Atau pemaknaannya sesuai kepentingan kelompoknya. Dampaknya, perbedaan yang sudah didesain Tuhan menjadi sumber konflik. Mengapa? masing-masing individu atau kelompok mengedepankan emosi dan menomorsekiankan perasaan. Hal yang terjadi adalah keinginan untuk memaksakan diri atau kelompok terhadap keinginannya meskipun bertentangan dengan hati nurani. Bila pemaksaan terbiasa maka yang muncul dalam benaknya adalah terjadi pembenaran yang dipaksakan. 12. Memaknai Formalisasi Syariat Islam Ajaran Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Untuk ’mendatarkan’ dalam tataran riil, diperlukan ’sentuhan’ ulama menghasilkan kesepakatan ide (ijmak), penetapan hukum berdasarkan prinsip similaritas (qiyas), dan istihsan. Teologi dalam Islam terdapat aturan ritual/ibadah dan sistem pedoman hidup (way of life) dalam aspek moral, sosial, dan budaya. Islam eksistensinya memerlukan peran negara sebagai pengayom sehingga muncul 3 perspektif, religio-centries, antropho-centries, religio-antropho-centries. Religio-centries; rakyat ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

27

Moh. Rosyid

(individu) menjalankan ajaran agama sebagai wujud taat pada Tuhan. Antropho-centries; rakyat memiliki otoritas menentukan tata nilai untuk dasar kehidupannya. Religio-antropho-centries; rakyat memiliki otoritas menentukan tata nilai sebagai dasar hidup bernegara/berbangsa dan berpegang pada agama. Ketiga perspektif melahirkan tipologi, sistem, dan bentuk negara yang dianut tiap bangsa dikategorikan negara agama dan sekuler. Konteks Indonesia, pendiri bangsa cenderung berperspektif religio-antropho-centries mengakomodasi prinsip moral, agama, dan budaya yang pada tataran ketatanegaraan diperlukan piranti politik. Politik (siyasah) dalam Islam mengandung makna cara menjadikan Islam sebagai pakem kehidupan (manhajul hayah) bukan berarti negara harus berlandaskan Al-Qur’an karena AlQur’an tercermin dalam kehidupan umat bersifat universal. Politik Islam (siyasah islamiyah) bertujuan mengangkat harkat, derajat, dan martabat manusia yang berkualitas dan beradab sesuai fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin di bumi (khalifah) yang karakternya penyayang, damai, dan keselamatan bagi penghuni alam semesta apapun agama, etnis, dan rasnya. Politik Islam tercapai jika pelakunya berakhlak, bermoral, beradab, dan bertanggung jawab pada Tuhan dan sesama. Realitanya dihadapkan dengan gerakan revivalisme Islam, modernisme Islam, fundamentalisme Islam, neomodernisme Islam, dan Islam tradisional. Gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam institusi negara atau pemerintahan merupakan arus baru dalam perkembangan Islam mutakhir di Indonesia. Arus ini menampilkan Islam serba syariat dengan orientasi formalistik dan ideologis, sebagaimana Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel, penerapan syariat Islam di Sulsel, NAD, di Jabar, dsb. Karakter Islam syariat memperjuangkan legal-formal, doktriner, dan militan yang ditunjukkan kecenderungan Islam serba harfiyah (tekstual, skriptual) sesuai tata aturan yang sah (legal, resmi) 28



dalam tuntunan fikih Islam. Doktriner ditampilkan dengan kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam serba mutlak dan kaku. Pemahamannya bahwa demokrasi, liberalisme, sosialisme, sekularisme, dan ideologi lain hanya produk manusia diletakkan dalam pandangan doktrin yang dianggap sistem kufur dan diharamkan. Militansi ditampilkan sikap agama berhaluan keras anggapannya bahwa orang lain (muslim atau non-muslim) yang tak sealiran divonis munafik, murtad, dan kufur.15 13. Islam Sejati Gerakan formalisasi syariat Islam berbeda dengan corak Islam sejati Indonesia yang lentur dan kultural, sebagaimana ditampilkan NU dan Muhammadiyah yang mengedepankan hakikat atau substansi ajaran. Dalam konstruksi integralisme, formalisasi syariat Islam dalam institusi negara hingga pembentukan negara Islam untuk penerapan syariat bagi kelompok Islam syariat bukan persoalan pragmatis sebagai solusi pemecahan masalah kehidupan, tetapi lebih pada persoalan teologis. Gerakan ’salafiyah ideologis’ berbeda dengan ’salafiyah akidah’ (pemurnian akidah) dan ’salafiyah dakwah’ (kegiatan dakwah). Salafiyah ideologis merupakan cetak ulang gerakan revivalisme Wahabiyyah di Arab Saudi, neorevivalisme Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat al-Islami di Pakistan dan Taliban di Afganistan dengan semangat pemurnian Islam yang ketat dan formalistik yang mengalami diskontinuitas (penyempalan) orientasi ideologi-politik.16 Upaya formalisasi syariat Islam di Indonesia merupakan mimpi di siang bolong, karena keutuhan NKRI hanya tercipta bila saling menghormati di tengah perbedaan suku, agama, dan ras berlandaskan Pancasila. Negara Islam menderita kemiskinan karena fanatisme sempit. NKRI kokoh dan tak tergoyahkan meski dihadapkan dengan ilusi sesaat pihak tertentu dengan Moh. Rosyid, “Memaknai Formalisasi Syariat Islam", Kolom Cermin Hati Radar Kudus”, Jawa Pos, Jumat 27 Juni 2014. 16 Haedar Nashir, Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 593. 15


29

Moh. Rosyid

berbagai dalih. Substansi ajaran Islam yang direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara bijak adalah harga mahal dan lebih penting dari yang lain karena akan tercipta negara yang adil dan makmur bila pemimpin adil sehingga rakyat tak sengsara. Perlu diingatkan dan diluruskan dengan jalan mengedepankan prinsip; (a) al-tawassuth (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrim (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan), tak anti konsep bernegara memilih asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Kata kuncinya memenuhi aspek syura (musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia (al-ushulul khamsah): menjaga jiwa (h}ifzu an-nafs), agama (h}ifzu ad-din), harta benda (h}ifzu al-mal), identitas asal-usul/keturunan (h}ifzu an-nasl), dan harga diri/kehormatan (h}ifzu al-‘irdh), (b) at-Tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (c) al-I’tidal (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (d) at-Tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). C. Simpulan Kesimpulan yang dapat disarikan dari kajian ini; Pertama, Islam mengedepankan kemaslahatan dalam kehidupan, begitu pula dalam berpolitik. Kedua, yang paling esensial adalah pemimpin menjadi sosok yang dapat dijadikan uswah hasanah. Ketiga, simbol bukan harga baku, yang esensi adalah mewujudkan kalimat utama dalam Islam, yakni rahmatan li al-alamin. Dengan kata akhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga baku, tidak untuk dipersoalkan. Pendiri negeri dan leluhur negeri ini sudah sepakat bahwa pluralisme dan multikulturalisme adalah karakter Indonesia, sehingga tidak perlu mewacanakan, apalagi menggugat ulang tampilnya Piagam Jakarta.

30



DAFTAR PUSTAKA Husein, Harun, “Pemilu Serentak vs Pilkada Serentak”, Republika, 25 Maret 2013. Hafidhuddin, Didin, “Politisi Bermoral”, Republika, 24 Januari 2004. Ja’far, Marwan, “Islam dan Nilai Kebangsaan”, Republika, 23 Agustus 2013. Kurnia, Abdi D, “Politik Islam”, Republika, 21 Mei 2010. Nashir, Haedar, Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, Bandung: Mizan, 2013. Rosyid, Moh, “NU dan Politik Toleransi” , Kolom Cermin Hati Radar Kudus Jawa Pos, Jumat 16 Mei 2014. -------, Memaknai Formalisasi Syariat Islam. Kolom Cermin Hati Radar Kudus, Jawa Pos, Jumat 27 Juni 2014.


31

Moh. Rosyid

Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan

32


KONSEP DEMOKRASI POLITIK DALAM ISLAM

Recommend Documents