Konflik Penataan Ruang di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara Husaini (Yayasan SHEEP Indonesia di Jawa Tengah) Gunretno (Komunitas Sedulur Sikep , Ketua Kelompok Kerja Forum Karst Sukolilo) Sigit Santosa (Mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Tanah, IPB) Galuh S. Indraprahasta (Peneliti P4W, LPPM IPB)
RTRW tidak lagi menjadi dokumen yang hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu RTRW perlu mengakomodasi unsur teknokratis, partisipatif, dan politis secara berimbang Dalam mencapai tujuan penataan ruang ideal, penyusunan RTRW di lapangan sering menimbulkan konflik Konflik ruang biasanya muncul karena trade-off antara kepentingan ekonomi dan konservasi, atau konflik kepentingan ekonomi besar dengan kepentingan ekonomi masyarakat kecil
Kabupaten Grobogan
Salah satu konfik terjadi di kawasan kars Pegunungan Kendeng Utara, Kecamatan Sukolilo Konflik fungsi RTRW terjadi pada RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Pati 2010-2030 Konflik pertambangan di Pegunungan Kendeng Utara telah berjalan sejak 2006-saat ini Konflik antara masyarakat dengan 2 perusahaan semen ( PT. Semen Gresik, Tbk dan PT. Indocement Tunggal Perkasa) yang didukung oleh pemerintah.
Tahun 2006-2008 1.Isu rencana pembangunan pabrik semen meresahkan masyarakat. 2. Masyarakat dan Pemda difasilitasi kunjungan ke PT. Semen Gresik, Tbk di Tuban – Jawa Timur. 3. Preman dan calo tanah tiap hari mengintimidasi petani agar melepaskan tanah garapan untuk pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk
PT. Semen Gresik, Tbk membuat Amdal Masyarakat menolak Amdal. Gubernur Jawa Tengah membuat penetapan kawasan Karst Sukolilo dengan tergesa-gesa. Bupati Pati menerbitkan SK Kesesuaian Tataruang yang tidak memiliki dasar hukum. Masyarakat mempertaruhkan harta, benda, waktu, nyawa: MENOLAK! Masyarakat menggalang dukungan (LSM, Akademisi) Advokasi, Penelitian, Data Pembanding.
Pegunungan Kendeng terletak di sebelah utara Kabupaten Pati Kecamatan Sukolilo memiliki kawasan kars paling luas. Luas kecamatan 15.874 Ha, merupakan kecamatan terluas
di Kabupaten dengan lahan sawah sebesar 7.253 Ha atau 46 %
Produksi padi sawah di Kecamatan Sukolilo terbesar di Kabupaten Pati Gabah kering giling 70.096 ton (14 % dari total produksi
kabupaten) Jagung 28.322 ton pipilan kering (38 % dari total produksi kabupaten)
Sumber : BPS, 2010
Di Pati: 143 mata air, 24 goa, di Grobogan: 33 mata air, 49 goa
Penetapan kawasan kars Sukolilo : Kepmen ESDM No 0398 K/40/MEM/2005 Kawasan ini meliputi : Kabupaten Pati : Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Kabupaten Grobogan : Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Ngaringan Kabupaten Blora : Kecamatan Todanan Wacana dkk (2008) : kawasan kars Pati –kawasan kars Grobogan masuk dalam klasifikasi Kawasan Kars Kelas 1 yang merupakan kawasan lindung sumberdaya alam (tidak diperbolehkan untuk ditambang). Sisi arkeologi, pegunungan Kendeng terbukti menyimpan potensi temuan arkeologis yang sangat kaya, terutama untuk temuan ekofak organik atau temuan fosil hewan purba (Nurani, 1999).
Pertimbangan untuk mendukung program penambangan di kawasan kars Sukolilo lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Sekitar 85 % Pegunungan Kendeng Utara terdiri atas susunan bebatuan gamping, silika, dan lempung. Bebatuan tersebut merupakan bahan baku utama semen.
Ketetapan untuk membangun pabrik semen di Kecamatan
Sukolilo didasarkan pada studi AMDAL dilakukan oleh PPLH Undip atas permintaan PT Semen Gresik.
Ismalina (2007) dalam Kodim (2009) : Keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan adanya
pertambangan batu gamping tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dengan tetap mempertahankan sektor pertanian maupun peternakan saat ini. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor pertanian jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh pertambangan.
Lako, Andreas dalam “Bolehkah Sukolilo Dijual”: Dalam laporan ANDAL tidak terlihat hasil valuasi ekonomi terhadap nilai atau harga ”aset lingkungan Sukolilo” yang akan dieksploitasi SG. Pengabaian tersebut memberi kesan seolah-olah ”aset lingkungan” Sukolilo tidak memiliki harga ekonomis yang tinggi sehingga biarlah kekuatan pasar, terutama kekuatan atau kesediaan membayar (willingness to pay) dari PT SG, yang menentukan harganya.. Hasil AMDAL PPLH Undip-PT SG yang merekomendasikan “Layak Lingkungan Bersyarat” dengan merujuk pada nilai holistik ANDAL sebesar -0,54% (dari kisaran 1 hingga -1) patut diRAGUKAN keakuratan dan kevalidannya. Alasannya, banyak variabel dampak negatif dari komponen sosial, ekonomi dan budaya, serta kesehatan masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam ANDAL. Apabila diperhitungkan besar kemungkinan nilai holistiknya MENJADI lebih besar dari -1 sehingga rekomendasinya adalah TIDAK LAYAK LINGKUNGAN.
Adiwibowo (2009) : terdapat kerancuan dan kesalahan dikalangan penyusun AMDAL. Adiwibowo menyimpulkan 2 hal, yaitu : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
660.1/27/2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik di Pati, Jawa Tengah, harus dicabut; Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik di Pati, Jawa Tengah, harus disusun ulang.
Dalam kasus Pegunungan Kendeng Utara : konflik RTRW sangat erat kaitannya dengan konflik agraria yang telah lama berlangsung Konflik fungsi ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 & RTRW Kabupaten Pati 20102030 : ditelaah secara substansial dokumen dan proses penyusunan RTRW. Dalam kedua RTRW : kawasan kars Pegunungan Kendeng Utara mempunyai dwifungsi :
Kawasan lindung khususnya sebagai kawasan resapan air
serta sekaligus Kawasan budidaya khususnya untuk kegiatan pertambangan dan industri
Dalam RTRW Prov. Jawa Tengah 2009-2029, substansi yang dipermasalahkan adalah Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pertambangan; Dalam RTRW Kab. Pati 2010-2030, substansi yang dipermasalahkan adalah Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 59 ayat 5,6,7: Meskipun dalam kawasan yang sama kawasan kars dibagi berdasarkan kategori lindung dan budidaya. Namun dalam banyak hal khususnya dalam aspek
ekosistem (ecoregion) sulit untuk dipisahkan. Sehingga kajian-kajian lebih cermat dan masukanmasukan yang lebih tepat sangat diperlukan.
Proses penyusunan RTRW Provinsi, konsultasi publik hanya dilakukan 3 kali (3hari) untuk 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Jumlah hari ini masih kalah dengan studi banding 2
kali (8 hari).
Konflik antara kawasan budidaya dan lindung ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan lebih besar. Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan bagian
dari DAS Juwana. DAS Juwana memiliki sungai besar bernama Sungai Juwana.
Kabupaten Grobogan
Proses penyusunan RTRW Pati, Bappeda Pati mengaku mulai menyusun revisi perda sejak tahun 2008. Proses revisi sejalan dengan rencana pembangunan pabrik
semen di Pegunungan Kendeng Utara tepatnya Kecamatan Sukolilo. Perda yang lama tentang RTRW adalah perda RTRW Kabupaten Pati 2002-2011.
Hingga hari ini, dokumen/arsip perda itu tidak bisa diakses oleh publik Tahun 2008, Bappeda mengaku pernah menggelar publik
hearing raperda. Hingga tahun 2010, Bappeda tidak lagi melakukan public hearing/konsultasi publik, padahal dokumen raperda sudah mengalami perubahan beberapa kali. Pemerintah Pati langsung mengirim draft perda ke Gubernur hingga BKPRN sampai disetujui.
Tahun 2009-2010 1.
2.
3.
PT. Semen Gresik, Tbk menyatakan mundur dari Kabupaten Pati. Gubernur Jawa Tengah marah dengan masyarakat dan LSM membuat pernyataan-pernyataan di media massa: Masyarakat tidak bisa diajak kompromi, anti pembangunan, LSM sontoloyo, dll. Pemerintah kembali “menyerang” masyarakat dengan menetapkan Kawasan Pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan pertambangan dan Industri dalam raperda RTRW Jateng 2009-2029.
Masyarakat mulai menyuarakan penolakan raperda RTRW Jawa Tengah 2009-2029 dengan:
Demonstrasi di kabupaten (4 kali) Meminta audiensi kepada DPRD Kabupaten Pati (3 kali) tidak ditanggapi. Siaran pers menyajikan data, meminta check lokasi, dll. Meminta audiensi dengan DPRD Jawa Tengah (1 kali) tidak ditanggapi. Memberi masukan di acara resmi Pansus RTRW DRPD Jateng dalam acara “Pemaduserasian Tataruang”. (1 kali) tidak diakomodasi. Mengirim keberatan ke Mendagri (1 kali) tidak ditanggapi.
Kompas, 08 September 2011
1.
2.
3.
Warga melakukan gugatan Perda No. 06 Tahun 2010 tentang RTRW Jateng 2009-2029 PT. Indocement Tunggal Perkasa melakukan eksplorasi di 5000 hektar lahan Perhutani Proses pembuatan Amdal. Meliputi 14 Desa di Kec. Kayen dan Tambakromo
Konflik agraria bersumber dari ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Seperti di perkebunan, wilayah pertambangan juga terjadi ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar yang biasanya bekerja sebagai kuli. Perencanaan tata ruang sangat berkaitan dengan penggunaan tanah dan penguasaan tanah.
Diperlukan pengaturan bersama antara penggunaan dan penguasaan tanah.
Pada kasus Kendeng, pemerintah masih berfokus pada evaluasi fisik maupun ekonomi tanpa memperhatikan bahwa wilayahwilayah tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat secara turun-temurun.
Konflik tata ruang bersumber dari konflik fungsi ruang dan konflik kepentingan ekonomi besar dan kecil. Konflik agraria yang terus berlangsung di Pegunungan Kendeng bagian utara bersumber dari pengaturan pemanfaatan sumberdaya bersama yang tidak memperhatikan keberlanjutan di semua pilar (ekonomi, lingkungan, sosial, kelembagaan). Berdasarkan kajian-kajian maupun argumen yang terbangun, perkiraan keuntungan dari penambangan masih jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang akan didapat. Lalu apa artinya: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG?
