KONDISI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1
Persentase Realisasi Belanja Tahun 2011 -2015 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Jan
Feb
Mar
2011
Apr
Mei
2012
Jun 2013
Jul
Agu 2014
Sep
Okt
Nov
Des
2015
Realiasi belanja pada bulan januari s.d Juni cendrung hanya untuk belanja pegawai dan belanja barang rutin. Pada bulan Juli terdapat kenaikan karena sudah ada kegiatan belanja barang modal untuk uang muka maupun pembayaran tahap I. Realisasi belanja daerah terpusat pada bulan Nopember dan Desember, untuk pembayaran belanja modal yang jatuh tempo pada 2 bulan terakhir 2
PENYERAPAN BELANJA APBD RELATIF LAMBAT Persentase Realisasi Belanja Daerah Per Jenis Agregat Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015
• Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I s/d III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November s/d Desember.
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
TW I
TW II
TW III
TW IV
TW I
2014
TW II
TW III
TW IV
2015
Belanja Pegawai
13,1% 39,1% 65,1% 95,8% 15,1% 35,4% 65,6% 93,5%
Belanja Barang dan Jasa
6,3%
24,6% 45,7% 90,8%
7,5%
25,4% 44,5% 92,9%
Belanja Modal
2,2%
10,0% 29,9% 84,7%
2,9%
12,5% 28,9% 90,4%
Belanja Lainnya
13,3% 31,9% 61,4% 110,1% 21,9% 45,2% 85,1% 102,7%
• Terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan proses lelang yang memakan waktu lama.
*TW IV Tahun 2015 angka perkiraan 3
AGREGAT SILPA TAHUN BERKENAAN TERHADAP REALISASI BELANJA DAERAH (2010 - 2014) 900
18,0% 15,7%
Miliar Rupiah
800 700
16,3%
16,3%
16,0%
14,6% 13,3%
14,0%
600
12,0%
500
10,0%
400
8,0%
300
6,0%
200
4,0%
100
2,0%
0 SilPA Thn Berkenaan Realisasi Belanja %
2010 56,574 424,007 13,3%
2011 78,317 498,805 15,7%
2012 97,026 595,824 16,3%
2013 100,58 687,877 14,6%
2014 124,474 764,001 16,3%
0,0%
Realisasi belanja dari tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan trend yang meningkat, begitu juga dengan Silpa pada tahun 2014 meningkat lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan Silpa tahun 2010.
4
DANA PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN TAHUN 2012 – 2016
*Sumber Data: Bank Indonesia
1. Sesuai tren perkembangan jumlah simpanan pemda di perbankan pada empat tahun terakhir, posisi simpanan pemda di perbankan pada bulan Januari hingga Juni mengalami tren kenaikan. Hal ini karena pada triwulan I dan II, disinyalir pemda baru dapat merealisasikan belanja operasional sementara belanja modal relatif belum banyak direalisasikan (misalnya terkendala lambatnya proses pelelangan pekerjaan). 2. Adapun posisi tertinggi simpanan pemda di perbankan adalah bulan September. Pada bulan Oktober-Desember, simpanan pemda di perbankan mengalami tren penurunan dan berada pada posisi terendah di bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV, pemda menarik sebagian besar simpanannya di perbankan untuk dipergunakan dalam bentuk realisasi belanja. Ket: Posisi simpanan pemerintah daerah adalah posisi dana pemda di perbankan yang tercatat berdasarkan lokasi dimana bank berkedudukan.
40
Jumlah Daerah Yang Dikenakan Sanksi Penundaan Penyaluran DAU Akibat Terlambat Menyampaikan Informasi Keuangan Daerah
Data Tahun 2016: LRA Semester I data per bulan Februari Penyampoaian Pertanngungjawaban APBD TA sebelumnya masih ditunggu paling lambat Bulan Agustus 2016
Pada tahun 2016 terdapat 14 Daerah yang dikenakan sanksi karena penyampaian APBD tidak tepat waktu. 6
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH No.
1
2
3
PERMASALAHAN
Kualitas belanja yang kurang baik (Proporsi belanja pegawai lebih besar daripada belaja modal)
Penyerapan belanja yang lambat
Dana Idle dan Silpa yang besar
SOLUSI KEBIJAKAN
•
Melakukan pembatasan (pegging) pagu Alokasi Dasar terhadap pagu DAU nasional dengan mengupayakan porsi AD kurang dari 50% terhadap pagu DAU nasional.
•
Pengaturan penggunaan Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum digunakan sekurang-kurangnya 15% untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa.
•
Pemberian sanksi penundaan Transfer DAU bagi Pemda yang terlambat menetapkan Perda APBD.
•
Penyaluran Transfer DAK dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan DAK.
Pemda yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dapat dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sesuai PMK dengan 235/PMK.07/2015 Tentang Konversi Penyaluran DBH Dan/Atau DBH Dalam Bentuk Nontunai. 7
ALOKASI PENDANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KONDISI PEREKONOMIAN KALIMANTAN UTARA
8
Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Agregat Kabupaten/Kota/Provinsi se Kalimantan Utara 2014-2016 1.
2.
3.
Dalam kurun waktu 3 tahun Total Dana Transfer ke Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara menurun, dari semula Rp7,7 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp5,3 triliun pada tahun 2016. Proporsi transfer ke daerah terbesar pada tahun 2014 adalah DBH SDA, namun demikian pada tahun 2015 DBH SDA mengalami penurunan tajam menjadi hanya 20,7%. DAK Fisik tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 171,5% jika dibanding tahun 2015, dari semula Rp285,5 miliar menjadi Rp775,3 miliar. (dalam miliar Rp)
Tahun
DBH PAJAK
2014 2015 2016 Sumber: DJPK
511,53 551,68 373,76
DBH SDA 5.026,17 907,04 1.741,11
DAU
DANA TRANSFER LAINNYA
DAK 1.772,30 2.263,26 1.741,11
179,83 285,50 775,24
246,93 254,89 319,03
DANA DESA 129,87 291,10
TOTAL 7.736,76 4.392,23 5.241,34 9
RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAN RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2014-2015 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Rasio Pendapatan Asli Daerah per Total Pendapatan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Rasio Pendapatan Asli Daerah per Total Pendapatan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata Provinsi .
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Rasio Total Belanja Pegawai per Total Belanja rata-rata Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dari 14,9% menjadi 13,1%.. Namun demikian Rasio Total Belanja Pegawai per Total Belanja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 masih lebih rendah dibanding dengan rata-rata rasio Provinsi.
10
STRUKTUR BELANJA APBD PROVINSI/KAB/KOTA DI PROV. KALIMANTAN UTARA Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja modal, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 trendnya menunjukkan penurunan dari 47,8% menjadi 33,6%. Proporsi belanja pegawairelatif cukup besar, dengan persentase pada kisaran 30%. Proporsi terbesar adalah pada tahun 2015 dengan proporsi sebesar 29,3% dari total anggaran belanja dalam APBD.
Jenis Belanja (miliar Rupiah) B. Pegawai B. Barang Jasa B. Modal B. Lainnya Total
2013
2014 1.924,5 1.687,0 4.032,8 796,6 8.441,0
2015 2.672,3 2.580,4 4.806,2 1.643,4 11.702,3
2.642,2 1.933,6 3.032,4 1.404,6 9.012,9 11
TERIMA KASIH
12
