KONDISI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1987-2004
SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Oleh Zain Nur Rusidi NIM 3150403043
FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN SEJARAH 2007
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Bahwa skripsi dengan judul “Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987-2004”, telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan di sidang ujian skripsi, pada: Hari
:
Kamis
Tanggal
:
6 September 2007
Menyetujui
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Prof. Drs. Hartono Kasmadi, M.Sc. NIP. 130324047
Drs. Ba’in, M.Hum. NIP. 131876207
Mengetahui Ketua Jurusan Sejarah
Drs. Jayusman, M.Hum. NIP. 131764053
ii
PENGESAHAN KELULUSAN
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: Hari
:
Rabu
Tanggal
:
3 Oktober 2007
Penguji Utama
Drs. Jimmy de Rosal, M.Pd. NIP. 131475607
Penguji I
Penguji II
Prof. Drs. Hartono Kasmadi, M.Sc. NIP. 130324047
Drs. Ba’in, M.Hum. NIP. 131876207
Mengetahui Dekan
Drs. H. Sunardi, M.M. NIP. 130367998
iii
PERNYATAAN
Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang,
September 2007
Zain Nur Rusidi
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka tidak merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang melindungi, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra’du: 11) Di dalam cinta ada benci dan di dalam benci ada cinta... Sedihnya sendiri tak ’kan abadi, indahnya bersama pun tak ’kan selamanya.... Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita... (Penulis)
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang selalu
sabar
dan
tabah
menghadapi
khilafku
dan
kekuranganku, juga yang aku sayangi, aku hormati, dan mempunyai arti dalam hidupku: 1. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendoakanku di tiap akhir sembahyangnya serta memberikan segala yang tidak ternilai. 2. Kakak-kakakku, dan Keponakan tersayang. 3. ”Bidadariku” yang telah diciptakan oleh Allah dari tulang rusukku. Semoga kita dapat saling melengkapi dan memahami. 4. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Sejarah ’03 dan almamater tercinta. 5. Semua yang mengenalku dan yang aku kenal.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang masih memberikan kesempatan bagi penulis untuk hidup di alam fana-Nya. 2. Prof. Dr. H. Sudijono Satroatmodjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang. 3. Drs. H. Sunardi, M.M., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 4. Drs. Jayusman, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Sejarah. 5. Prof. Drs. Hartono Kasmadi, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan waktu dan ilmu pengetahuan dengan penuh bijaksana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Drs. Ba’in, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan waktu dan
vi
ilmu pengetahuan, mengarahkan dan memberikan masukan berharga bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 7. Staf Pengajar Jurusan Sejarah yang telah membantu dan memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak Suryanto, S.H. selaku ketua DPC PPP Sukoharjo dan seluruh Pengurus DPC, PAC, dan Ranting se-Sukoharjo. 9. Bapak, Ibu, Kakak-kakak, Keponakan, serta keluarga besar di Sukoharjo yang selalu memberi doa, dan semangat bagi penulis. 10. Guru-guruku, terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang kalian berikan. 11. Dek Dwie (Gendhuk), Ida, Nanx, Nissa, Buddy, By, Je yang selalu menemani dan memberikan semangat untukku. Thanks You all.. 12. Teman-teman Bomaest’03 (Etix, Zayu’, Ucil, K-nyal, Oreo, D-ny, X-Bo, Gothil, Jack, Ucup, Faijo, Sontrot, Bobit, Susy, Hartiny, Merry, Nindhut), terima kasih untuk persahabatan ini. All for One, One for All... 13. Teman-teman Sejarah’03, terima kasih kebersamaannya. We are not the best, but We will do the best... 14. Rekan-rekan MITRA POS (Pak Liliek, Mbak Yeni, Mbak Nur, dkk). Terima kasih pengertian dan semangatnya. 15. Teman-teman KKN ’06 Jati Pecaron Gubug Grobogan. Terima kasih untuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang telah terjalin. 16. Seluruh penghuni Kost Imtihan. Aan & Ana, yang selalu setia mendengar curahan hatiku. Thanks...
vii
17. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk semuanya. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan bagi siapapun yang membutuhkan.
Semarang,
September 2007 Penulis
Zain Nur Rusidi
viii
SARI Zain Nur Rusidi. 2007. Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987-2004. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Kata Kunci: Partai, Pemilu, Suara, PPP Partai merupakan salah satu alat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada pemerintah melalui pemilu. Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai yang terbentuk pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai fusi empat partai Islam saat itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Dalam setiap pemilu PPP mengalami kenaikan dan penurunan jumlah suara. Begitu pula yang terjadi pada PPP Kabupaten Sukoharjo. Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana posisi Partai Persatuan Pembangunan pada lima periode Pemilu tahun 1987 sampai Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo. (2) Pada daerah mana saja PPP memperoleh suara banyak dan sedikit. (3) Faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya perolehan suara PPP pada setiap Pemilu. Agar dapat memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan pembatasan tema dan ruang lingkup waktu. Ruang lingkup tema dalam penelitian ini adalah mengenai Partai Persatuan Pembangunan daerah Sukoharjo. Untuk ruang lingkup waktu berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa tersebut, dalam penelitian ini dibatasi antara tahun 1987 sampai tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 1987 sampai tahun 2004 dilihat dari perolehan suara dan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam setiap Pemilu, serta untuk mengetahui keadaan yang mempengaruhinya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana acuan untuk menentukan langkah-langkah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo di masa yang akan datang dengan berbekal pada hasil perolehan suara dan jumlah kursi di DPRD Sukoharjo pada Pemilu 1987-2004 yang telah lalu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode sejarah meliputi: (1) heuristik, yaitu kegiatan untuk menemukan bahan sumber atau bukti-bukti sejarah. (2) kritik sumber, yaitu kegiatan menyeleksi, menilai dan mengevaluasi jejak-jejak atau sumber sejarah yang terkumpul. (3) interpretasi, yaitu usaha dalam menghubungkan fakta-fakta yang saling terkait satu sama lain sehingga dapat ditetapkan makna dari peristiwa sejarah tersebut. (4) historiografi, Yaitu penulisan cerita sejarah dari hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip realisasi atau cara membuat urutan peristiwa,
ix
kronologi atau urutan waktu, kausalitas, dan kemampuan imajinasi sehingga terbentuk rekonstruksi yang objektif dari masa lampau yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi menurunnya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah sebagai berikut: (1) Konflik intern yang berkepanjangan. (2) Kurangnya persiapan dalam menghadapi Pemilu. (3) Diberlakukannya asas tunggal. (4) Penggembosan oleh NU. (5) Berlakunya kembali sistem multi partai. Sedangkan faktor yang mempengaruhi naiknya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah sebagai berikut: (1) Meredanya konflik intern Partai Persatuan Pembangunan. (2) Semakin vokalnya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di DPRD II. (3) Terjadinya konflik intern PDI. Untuk mempertahankan suara PPP dalam pemilu-pemilu selanjutnya hendaknya PPP: (1) Mampu menghindari dan mengatasi konflik intern yang berkepanjangan, sehingga hubungan di antara personil pengurus menjadi solid dan akhirnya mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. (2) Sikap vokal dan kritis para wakil PPP di DPR hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan agar simpati rakyat terhadap PPP semakin bertambah. (3) PPP harus lebih akomodatif dalam menampung aspirasi rakyat terutama umat Islam, sehingga di era multi partai ini PPP tidak kalah bersaing dengan partai-partai baru yang bermunculan. (4) PPP harus memperhitungkan segala potensi, kelemahan, kekuatan, dan hambatan yang akan menyertai perjalanan PPP di masa yang akan datang.
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL
.....................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN
....................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN
....................................................................... iii
PERNYATAAN
............................................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR SARI
.................................................................. v
................................................................................ .... vi
............................................................................................................... ix
DAFTAR ISI
................................................................................................ xi
DAFTAR TABEL
......................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR
..................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN
................................................................................ xvi ............................................................................. 1
A. Latar belakang masalah ....................................................................... 1 B. Rumusan Masalah
.............................................................................. 9
C. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................... 9 D. Tujuan Penelitian
................................................................................ 9
E. Manfaat Penelitian ............................................................................... 10 F. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 10 1. Politik ............................................................................................ 10 2. Partai Politik
................................................................................. 13
xi
3. Tipe-tipe Partai Politik
............................................................... 15
4. Fungsi Partai Politik ...................................................................... 19 5. Kampanye
.................................................................................... 25
G. Metode Penelitian ................................................................................ 27 H. Sistematika Penulisan Skripsi .............................................................. 30 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ................................................. 32 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN A. Tinjauan Partai Politik yang Berfusi ke dalam Partai ......................... 32 Persatuan Pembangunan 1. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) .......................................... 32 2. Nahdlatul Ulama (NU) .................................................................. 36 3. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) ............................................ 40 4. Partai Muslim Indonesia (Parmusi) ............................................... 42 B. Sejarah Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan
....................... 43
C. Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Persatuan Pembangunan ............. 50 D. Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan ........................... 52 BAB III GARIS POLITIK ORDE BARU TENTANG KEPARTAIAN
..... 56
A. Penyederhanaan Partai ......................................................................... 56 B. Floating Mass (Massa Mengambang) .................................................. 61 C. Asas Tunggal ........................................................................................ 63
xii
BAB IV KONDISI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN .................. 70 KABUPATEN SUKOHARJO A. Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Tahun 1987 Sampai Tahun ... 70 2004 Dilihat Dari Perolehan Suara dan Kursi di DPRD Sukoharjo 1. Pemilihan Umum Tahun 1987 ....................................................... 70 2. Pemilihan Umum Tahun 1992
..................................................... 75
3. Pemilihan Umum Tahun 1997 ........................................................ 78 4. Pemilihan Umum Tahun 1999 ........................................................ 81 5. Pemilihan Umum Tahun 2004 ........................................................ 88 B. Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara dan Kursi .................... 94 Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Sukoharjo C. Prospek Partai Persatuan Pembangunan di Masa Yang Akan Datang .. 99 BAB V PENUTUP ...........................................................................................104 A. Kesimpulan ...........................................................................................104 B. Saran .....................................................................................................105 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................106 LAMPIRAN .................................................................................................... 111
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Pemilu 1987 PPD II Sukoharjo ....................... 71
Tabel 2
Perbandingan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 1982-1987 ........ 74
Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Pemilu 1992 PPD II Sukoharjo ....................... 75
Tabel 4
Perbandingan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 1987-1992 ........ 76
Tabel 5
Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pemilu 1992 ........................ 78
Tabel 6
Rekapitulasi Hasil Pemilu 1997 PPD II Sukoharjo ........................ 79
Tabel 7
Perbandingan Perolehan Suara PPP Sukoharjo Pemilu 1987-1997 80
Tabel 8
Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu 1997 ................ 80
Tabel 9
Perbandingan Perolehan Kursi PPP Sukoharjo Tahun 1992-1997 .. 81
Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Pemilu 1999 PPD II Sukoharjo ......................... 85 Tabel 11 Perbandingan Perolehan Suara PPP Sukoharjo Tahun 1987-1999
87
Tabel 12 Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu 1999 .............. 88 Tabel 13 Perbandingan Perolehan Kursi PPP Sukoharjo Tahun 1992-1999
88
Tabel 14 Rekapitulasi Hasil Pemilu 2004 Kabupaten Sukoharjo ................. 91 Tabel 15 Perbandingan Perolehan Suara PPP Sukoharjo Tahun 1987-2004
92
Tabel 16 Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu 2004 ................. 93 Tabel 17 Perbandingan Perolehan Kursi PPP Sukoharjo Tahun 1992-2004
94
Tabel 18 Hasil Pemilu Tahun 1971 Partai Yang Berfusi ke Dalam PPP .......100 Tabel 19 Perbandingan Jumlah Suara PPP Sukoharjo Tahun 1987-2004 ......101 Tabel 20 Perolehan kursi PPP di DPRD Sukoharjo Tahun 1992-2004 ..........103
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1
Grafik Perolehan suara PPP di DPRD II Sukoharjo Pada …….101 Pemilu 1987-2004
Gambar 2
Grafik Perolehan Kursi PPP di DPRD II Sukoharjo Tahun …..103 1992-2004
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1
Deklarasi Hasil Rapat Presidium Badan Pekerja dan ..............111 Pimpinan Fraksi Kelompok Partai Persatuan Pembangunan
Lampiran 2
Peta Kabupaten Sukoharjo
.....................................................112
Lampiran 3
UU RI No. 3/1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya 113
Lampiran 4
Surat-surat Ijin Penelitian Skripsi
Lampiran 5
Surat Rekomendasi Ijin Survei/ Riset dari Badan ....................125
...........................................119
Kesbanglinmas Sukoharjo Lampiran 6
Surat Balasan Ijin Penelitian dari KPU Jawa Tengah ..............127
Lampiran 7
Arsip Mengenai Pemilu 1987 di Kab. Sukoharjo
...................128
Lampiran 8
Arsip Mengenai Pemilu 1992 di Kab. Sukoharjo
...................152
Lampiran 9
Arsip Mengenai Pemilu 1997 di Kab. Sukoharjo ....................159
Lampiran 10 Arsip Mengenai Pemilu 1999 di Kab. Sukoharjo .....................168 Lampiran 11 Arsip Mengenai Pemilu 2004 di Kab. Sukoharjo .....................177
xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Gagasan demokrasi ini tercantum jelas dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan pasal-pasal di dalam batang tubuhnya. Hal ini juga terdapat dalam sila keempat yang tertulis dalam pembukaan Undangundang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Rustopo dan Soegito, 2003: 41) Dalam pasal 1 ayat 2 dalam batang tubuh UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar.” (Rustopo dan Soegito, 2003: 42) Berdasarkan UUD 1945 di atas, maka jelas terlihat bahwa Indonesia menggunakan sistem demokrasi dalam pelaksaan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat harus dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
1
2
Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali jika tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan Pemilu dilaksanakan lebih cepat atau diundur. Hal ini seperti pada Pemilu 1999 yang dilaksanakan tiga tahun lebih awal karena adanya reformasi. Asas Pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta dua asas lain yaitu Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Pemilu adalah salah satu prestasi yang sering dibanggakan oleh pemerintahan Orde Baru. Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak enam kali. Dilihat dari segi kuantitas ini merupakan prestasi, terutama jika dibandingkan dengan masa sebelumnya (Orde Lama) yang hanya mampu melaksanakan sekali Pemilu. Pemilu dianggap sebagai perwujudan dari penggunaan hak-hak dan partisipasi rakyat dalam bidang politik, hal ini merupakan refleksi paling jelas atas tumbuhnya demokrasi. Walaupun perbedaan Orde Baru dan Orde Lama adalah sesuatu yang jelas, namun persamaan antara keduanya dalam beberapa hal juga cukup jelas. Hal ini sering diabaikan, karena selama Orde Baru berkuasa adanya pemikiran bahwa Orde Baru adalah alternatif yang lebih baik daripada Orde Lama. Dalam karya M. Rusli Karim (1999: 62) tertulis pendapat Liddle mengenai tiga ciri yang menonjol dari Orde Baru yang membuat orang optimis akan keberhasilan rezim ini. Pertama, menonjolnya golongan teknokrat, yaitu pakar ekonomi profesional berpendidikan Barat. Kedua, dominasi ABRI pada
3
politik tingkat tinggi dan tiadanya oposisi sehingga stabilitas politik bisa terjamin. Ketiga, birokrasi yang kompak. Salah satu persamaan dari keduanya adalah pada UUD 1945 dan dasar negara yang digunakan, sedangkan yang membedakan adalah pelaksanaanan penafsiran antara keduanya. Persamaan dan perbedaan ini juga terlihat pada masa reformasi saat ini. Persamaan lain yang kurang disadari antara Orde Baru dan Orde Lama adalah pandangan tentang perlunya penyederhanaan sistem kepartaian. Presiden Soekarno adalah penganjur utama adanya penyederhanaan kepartaian pada masa Orde Lama, namun hal itu belum terlaksana. Ide ini didasarkan atas pemikiran bahwa ketidakstabilan politik bersumber pada banyaknya jumlah partai. Menurut M. Rusli Karim (1999: 53), memperbaiki kembali institusi-institusi politik merupakan salah satu tugas berat Orde Baru untuk menegakkan kembali kewibawaan pemerintahan setelah negara berada di bawah rezim Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1957-1965). Orde Baru yang mewarisi pemikiran Soekarno tentang pentingnya penyederhanaan kepartaian, jumlah partai politik yang sepuluh buah itu pada masa setelah peristiwa G30S/PKI dianggap masih terlalu banyak, oleh karena itu fusi partai adalah suatu keharusan, fusi ini dilakukan awal tahun 1973 yang menghasilkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Persatuan Pembangunan terbentuk oleh empat partai Islam saat itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi),
4
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang berdiri tanggal 5 Januari 1973 (30 Dzulqa’dah 1392 H) di Jakarta melalui deklarasi Hasil Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan
Fraksi
Kelompok
Partai
Persatuan
Pembangunan
yang
ditandatangani oleh KH. DR. Idham Khalid (Ketua Umum PBNU), HMS. Mintaredja, SH. (Ketua Umum Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan KH Masykur (Rois Syuriah PBNU). (Abdul Aziz, 2006: 88) Penyederhanaan partai sejak awal telah diperdebatkan, terutama oleh ABRI, karena dikhawatirkan akan menjadi kekuatan yang mengancam ABRI, kelompok ini berpendapat agar partai Islam dibiarkan seperti sebelumnya agar tetap lemah (M. Rusli Karim, 1999: 142). Gagasan penyederhanaan partai politik ini menimbulkan sejumlah masalah baru yang merusak keutuhan dan eksistensi partai politik. Selanjutnya menimbulkan kesan kuat bahwa partai politik baru hasil fusi ini tidak lebih dari partai yang “diciptakan dari atas” dan bukan sebagai pelembagaan aspirasi yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Proses fusi ternyata tidak berhasil memantapkan eksistensi partai sebagaimana yang dibayangkan, bahkan sebaliknya mengalihkan konflikkonflik eksternal yang terdapat diantara sembilan partai politik masa sebelumnya menjadi konflik intern masing-masing partai yang berfusi. Selama Orde Baru pemerintah merupakan satu-satunya institusi politik yang berpengaruh (M. Rusli Karim, 1999: 58), sehingga pemerintah dapat dengan bebas menentukan kebijakan politik. Selain kebijakan fusi
5
partai, untuk kestabilan politik pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan floating mass (massa mengambang) yang artinya bahwa partisipasi pada masyarakat harus dibatasi dan partisipasi politik masyarakat hanya diarahkan pada waktu-waktu tertentu (seperti Pemilu) dan partisipasi masyarakat hanya diarahkan pada bidang atau kegiatan yang mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya kebijakan floating mass ini mengakibatkan partai politik, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia kehilangan akar dalam masyarakat. Karena partisipasi masyarakat hanya diarahkan dalam bidang ekonomi dan kepengurusan partai politik hanya sampai Daerah Tingkat II (kota dan kabupaten), sedangkan di kecamatan dan desa hanya dibentuk komisaris yang melaksanakan kepengurusan bukan membentuk kepengurusan secara otonom. Dalam buku M. Rusli Karim (1999: 148), tertulis pendapat Imawan bahwa kebijakan floating mass dilakukan untuk membatasi pengaruh partai ke dalam masyarakat desa. Kebijakan lain yang menghambat tumbuhnya partai politik adalah asas tunggal yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1985, yaitu berlakunya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Parpol) yang ada di Indonesia, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (Abdul Aziz, 2006: 5). Kebijakan ini jelas sangat merugikan partai politik terutama Partai Persatuan Pembangunan, karena pada masa itu Partai Persatuan Pembangunan selalu menggunakan Islam sebagai asasnya yang mampu mempersatukan umat Islam di bawahnya.
6
Sehingga Partai Persatuan Pembangunan dipakasa melepaskan asas Islam dan lambang Ka’bah yang menjadi simbol dan kebanggaan utamanya. Menurut Sri-Bintang Pamungkas (2001: 105), demokrasi Pancasila yang dibangun Soeharto tidak jauh beda dengan demokrasi yang dikembangkan oleh negaranegara Blok Timur pimpinan Uni Sovyet Rusia masa lalu. Bedanya Soeharto menggunakan Pancasila, bukan komunisme sebagai ideologi negara satusatunya. Keberadaan Partai Persatuan Pembangunan sendiri dalam sistem politik yang dijalankan Orde Baru berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebagai akibat dari adanya keinginan pemerintah Orde Baru kebijakan untuk memperlemah kedudukan partai politik, maka dikeluarkanlah beberapa kebijakan yang hanya menguntungkan Golkar sebagai partai pemerintah. Hal itu merupakan salah satu pelaksanaan konkrit karakteristik politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Afan Gaffar (2005: 149150) menyebutkan ada delapan karakteristik politik Orde Baru yang utama, yaitu: 1. Lembaga kepresidenan yang terlampau dominan 2. Rendahnya kesetaraan diantara Lembaga Tinggi Negara 3. Rekruitmen politik yang tertutup 4. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan 5. Kebijaksanaan publik yang tidak transparan 6. Sentralisasi 7. Implementasi Hak Asasi Manusia yang masih rendah
7
8. Sistem peradilan yang tidak independen Dari delapan karakteristik tersebut, terlihat tidak ada sedikit pun yang menguntungkan bagi berkembangnya kehidupan partai politik. Potensi Partai Persatuan Pembangunan untuk mendapatkan dukungan secara mayoritas sebenarnya sangat besar. Karena umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dan Partai Persatuan Pembangunan merupakan satusatunya partai politik yang mengangkat dirinya sebagai partainya umat Islam. Namun hal itu justru kurang disukai oleh pemerintahan, maka dilakukan sandiwara agar Partai Persatuan Pembangunan tidak tumbuh dengan pesat, mulai dari berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak partai sampai campur tangan pemerintah dalam konflik intern partai yang sengaja diciptakan, sehingga Partai Persatuan Pembangunan dikondisikan dalam posisi yang sulit. Strategi ini ternyata cukup berhasil, karena Partai Persatuan Pembangunan sejak awal tahun 1980-an selalu dirundung konflik intern dan baru mereda pada akhir tahun 1980-an setelah naiknya Ismail Hasan, pada saat yang bersamaan pemerintah dapat dengan leluasa ikut campur di dalamnya dan Partai Persatuan Pembangunan menjadi tergantung pada pemerintah. Era reformasi memberikan wacana baru bagi perjalanan politik Partai Persatuan Pembangunan. Dalam Muktamar keempat, Partai Persatuan Pembangunan membahas ulang identitas kepartaiannya. Dalam Muktamar tersebut diperoleh hasil untuk kembalinya Islam bukan sekadar sebagai
8
identitas partai, namun sekaligus sebagai asas partai. Karena, setelah berhasil memperjuangkan dicabutnya Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dalam Sidang Istimewa (SI) MPR 1998, Partai Persatuan Pembangunan langsung merevitalisasi ideologi partainya, menjadi berasas Islam dan berlambang Ka’bah. (Abdul Aziz, 2006: 5) Pada kenyataannya setiap sistem partai selalu menghadapi berbagai tantangan serius dan menentuKan sepanjang hidupnya. Terhadap tantangantantangan tersebut sistem-sistem partai memberikan tanggapan berbeda-beda sesuai dengan tradisi partai masing-masing. (Bambang Cipto, 1996: 123) Perubahan politik secara umum merupakan hal yang bersifat alamiah. Perubahan politik menyangkut persoalan nilai politik, struktur kekuasaan, serta strategi mengenai kebijakan umum yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem politik. (Sudijono Sastroatmodjo, 1995: 235) Fenomena inilah yang menarik perhatian penyusun, yaitu bagaimana sebenarnya partai politik, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan setelah adanya kebijakan fusi partai yang mengakibatkan perubahan konflik dari eksternal menjadi internal dan adanya kebijakan floating mass yang mengakibatkan partai politik kehilangan akar dalam masyarakat, serta setelah diberlakukannya asas tunggal Pancasila yang mengakibatkan Partai Persatuan Pembangunan kehilangan pengikatnya yaitu Islam.
9
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana posisi Partai Persatuan Pembangunan pada lima periode Pemilu tahun 1987 sampai Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo? 2. Pada daerah mana saja PPP memperoleh suara banyak dan sedikit? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya perolehan suara PPP pada setiap Pemilu? C. Ruang Lingkup Penelitian Agar dapat memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan pembatasan tema dan ruang lingkup waktu. Ruang lingkup tema dalam penelitian ini adalah mengenai Partai Persatuan Pembangunan daerah Sukoharjo. Untuk ruang lingkup waktu berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa tersebut, dalam penelitian ini dibatasi antara tahun 1987 sampai tahun 2004. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan sejumlah pertimbangan dan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 1987 sampai tahun 2004 dilihat dari perolehan suara dan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam setiap Pemilu, serta untuk mengetahui keadaan yang mempengaruhinya.
10
E. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana acuan untuk menentukan langkah-langkah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo di masa yang akan datang dengan berbekal pada hasil perolehan suara dan jumlah kursi di DPRD Sukoharjo pada Pemilu 1987-2004 yang telah lalu. F. Tinjauan Pustaka Penulis akan mengemukakan beberapa teori dasar yang diharapkan dapat membantu penyusun dalam menjelaskan tema yang akan dibahas, diantaranya politik, partai politik, tipe-tipe partai politik, dan kampanye. 1. Politik Secara etimologi kata politik berasal dari bahas Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan menjadi polites yang berarti warga negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan (Isjwara: 1999: 21) Ada pernyataan bahwa politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lalu (Kartono Sartodirdjo, 1992: 148). Jelas terlihat bahwa sejarah identik dengan politik. Politik adalah sebuah kata yang sangat
erat
hubungannya
dengan
kekuasaan
dan
pemerintahan.
Pemerintahan adalah sebuah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.
11
Secara kodrati, dikatakan bahwa manusia adalah zoon politicon (makhluk politik). Dengan demikian manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Seorang manusia harus bekerjasama dengan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. (Haryono, 2002: 46) Para ahli politik memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian politik, namun memiliki inti yang sama. Menurut Maswadi Rauf (2001: 20), kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh para pejabat. Pejabat pemerintah merupakan sekelompok orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan dan dalam usaha mengatur masyarakat tersebut dapat menggunakan kekerasan fisik yang memaksa. Kekuasaan yang memiliki sifat-sifat tersebut disebut kekuasaan politik, sedangkan orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik disebut penguasa politik, dan keputusan yang dihasilkan penguasa politik dalam usaha mengatur masyarakat disebut kebijakan politik. Perhatian para ilmuwan politik tertuju pada kebijakan (policy), dan riset-riset mereka berpotensi dan sering mempengaruhi perumusan atas suatu kebijakan (Ronald H. Chilcote, 2003: 59). Sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut
12
kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini terpengaruh oleh sosiologi. (Miriam Budiardjo, 1986:10) Dalam karyanya Political Analysis and Public Policy, Joyce Mitchell mengungkapkan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. (Budiyanto, 2002:64) Menurut
Karl
W.
Deutsch
dalam
bukunya
Politik
and
Government, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (Miriam Budiardjo, 1986: 10-12). Keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan pribadi oleh orang seorang dan bahwa keseluruhan dari keputusan itu merupakan kepentingan umum atau publik (publik sector) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (public goods), yaitu mengenai apa yang dilakukan dan siapa mendapat apa terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Dalam hal ini ketatanegaraan, politik terkait dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintah ataupun dalam hak kekuasaan negara. Jadi pada dasarnya inti dari politik seperti yang tertulis pada Kamus Besar Ilmu Politik karya Dagun (2005: 869), politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga dan prosesproses politik, pressure groups, hubungan internasional, dan tata pemerintahan. Semua ini merupakan kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menyangkut hubungan kemanusiaan secara mendasar.
13
2. Partai Politik Partai politik awalnya merupakan keharusan dalam kehidupan modern yang demokratis. Partai politik hidup di masyarakat dengan tujuan
untuk
mengaktifkan
dan
memobilisasi
massa,
mewakili
kepentingan umum, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan yang sah dan damai. Banyak sarjana ilmu politik terkenal mengemukakan pengertian partai politik. Meskipun berbeda-beda, namun perbedaan tersebut sifatnya tidak mendasar. Hal ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang dari masing-masing sarjana terhadap partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kedudukan politik dan mempertahankannya. Carl J. Freidrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. (Miriam Budiardjo, 1986: 160-161) Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh RH. Soltau. Ia mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan
14
menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. (Miriam Budiardjo, 1986: 161) Ichlasul Amal (1996: xv) mengungkapkan bahwa partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Batasan lebih lengkap disampaikan oleh Mark N. Hagopian, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah orang atau golongan orang yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan lain yang tidak sepaham. Sedangkan menurut EM. Said, partai politik adalah suatu kelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan, baik kebijaksanaan pemerintah maupun pegawai negeri. (Budiyanto, 2002: 66) Partai politik adalah badan atau orang yang sukarela dari orang yang menganut paham kemasyarakatan (ideologi politik) tertentu, yang mengadakan upaya untuk mempengaruhi bentuk pemerintahan dan kebijaksanan pemerintah, khususnya dengan cara pencalonan dalam Pemilu dan parlemen. Partai politik lazimnya mengajukan program-
15
program yang dimusyawarahkan dan calon yang dipilih untuk menyuarakan pendapat dan perasaan serta keinginan para anggota (Dagun, 2005: 865). Menurut Deden (2004: 81) partai politik juga berarti suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses Pemilu. 3. Tipe-tipe Partai Politik Tipologi partai adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu. Bila dilihat dari segi komposisi anggotanya secara umum dapat dibagi dua, yaitu partai massa dan partai kader. (Miriam Budiardjo, 1986: 166) a. Partai massa mengutamakan kekuatan kekuatan berdasarkan jumlah anggota yang dilakukan dengan cara memobilisasi massa sebanyakbanyaknya, biasanya terdiri dari pendukung berbagai aliran dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang sedikit kabur. Kelemahan partai massa adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing terutama pada saat krisis, sehingga persatuan dalam partai menjadi lemah atau hilang sama sekali. Ketidak mampuan pemimpin partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai. (Haryanto, 1982: 96) b. Partai Kader mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari
anggota-anggotanya.
Pimpinan
partai
biasanya
menjaga
16
kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dengan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditentukan. (Haryanto, 1982: 97) Klasifikasi lain dikemukakan oleh Miriam Budiardjo berdasarkan sifat dan orientasinya. Dalam hal ini partai dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai lindungan (patronage party) dan partai ideologi atau partai asas (programmatic party). a. Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang lemah, disiplin yang lemah biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya adalah memenangkan Pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan, oleh karena itu partai ini hanya giat menjelang Pemilu. (Haryanto, 1982: 97) b. Partai ideologi atau partai asas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan pedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggotanya diadakan penyaringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan
lulus
melalui
beberapa
tahap
percobaan.
Untuk
memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan partai. (Budiyanto, 2002: 70)
17
Berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan partai politik dibagi dalam lima jenis, yaitu partai proto, partai kader, partai massa, partai diktatorian, dan partai cath all. (Ichlasul Amal, 1996: xv-xvii) a. Partai Proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti sekarang. Ciri yang paling menonjol adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non anggota atau “outs”, selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena sesungguhnya partai proto ini adalah partai yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat. b. Partai Kader adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi masyarakat, sehingga sangat tergantung oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaannya terbatas, kepemimpinan serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah, karena aktifitasnya jarang didasarkan pada program organisasi yang kuat. Partai massa muncul pada saat terjadinya perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih tersebut. Partai ini merupakan kebalikan partai kader. Partai kader terbentuk dalam parlemen (intra parlemen), berbasis kelas menengah ke atas, memiliki tingkat organisasional dan
18
ideologis yang relatif rendah. Sedangkan, partai massa dibentuk di luar parlemen (ekstra parlemen), berorientasi pada basis pendukung yang luas (buruh, tani, kelompok agama), memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya c. Partai diktatorian sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan lebih radikal. Pimpinan partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekruitmen anggota dilakukan lebih selektif daripada partai massa, untuk diterima sebagai anggota partai seseorang harus diuji lebih selektif daripada partai massa, seseorang harus diuji lebih dulu kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. d. Partai cath all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Cath all dapat diartikan sebagai “menampung kelompokkelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan Pemilu dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini berkaitan erat dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Bila dilihat dari beberapa tipe partai politik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partai politik yang berkembang di Indonesia dilihat dari komposisi anggotanya adalah
19
termasuk tipe partai
massa, karena partai politik di Indonesia
menghimpun kekuatan sebanyak-banyaknya untuk mendapat legitimasi dalam membentuk pemerintahan. Sedangkan, bila dilihat dari segi komitmen partai terhadap ideologi
dan kepentingannya, maka dapat
dikatakan partai politik di Indonesia termasuk tipe partai cath all. Namun, untuk partai-partai agama seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan dapat juga dikatakan sebagai partai sektarian. Partai sektarian adalah partai yang mengacu pada satu agama tertentu,
partai ini hamya
menampung dan menyalurkan aspirasi umat beragama tertentu 4. Fungsi Partai Politik Apabila dilihat partai politik dengan segala macam kegiatan yang dilaksanakannya, maka akan dapat menyimak beberapa fungsi partai politik. Fungsi partai politik di negara yang satu dengan negara yang lain pada umunya tidak jauh berbeda. Sehubungan dengan fungsi-fungsi partai politik, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik harus dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Secara umum fungsi partai politik adalah sebagai berikut: a. Sebagai sarana komunikasi politik Dalam hal ini partai politik menjadi penghubung antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Partai politik berperan
sebagai
penyalur
aspirasi
dan
pendapat
rakyat,
menggabungkan berbagai macam kepentingan (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan (interest articulation) yang menjadi
20
dasar
kebijaksanaannya,
selanjutnya
partai
politik
akan
memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy) oleh pemerintah. (Budiyanto, 2002: 67) Sebaliknya, partai politik juga menyalurkan informasi yang datang dari pihak penguasa kepada masyarakat yang berupa rencanarencana dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus timbal balik, dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pihak penguasa. Kadang-kadang dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. (Miriam Budiardjo, 1986: 163) b. Sebagai sarana sosialisasi politik Sosialisasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai cara untuk mewariskan patokan-patokan, keyakinan-keyakinan politik dari suatu generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya (Haryanto, 1982: 92). Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma-norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Partai politik dalam sosialisasi politik, antara lain: 1) Penguasaan pemerintah dengan cara memenangkan Pemilu 2) Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
21
3) Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggota lain (in group dan out group) Dalam rangka proses sosialisasi politik, maka cara yang biasa ditempuh adalah dengan cara memberikan kursus-kursus, ceramahceramah, maupun penataran tentang politik. c. Sebagai sarana rekruitmen politik Dalam hal ini partai politik memberikan kesempatan pada warga negara untuk menjadi anggota partai politik. Partai berusaha mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. (Miriam Budiardjo, 1986: 164) Pada umumnya cara yang ditempuh partai politik adalah dengan cara menarik golongan muda untuk dididik dan dijadikan kader, dan dari kader ini akan nampak anggota yang mempunyai bakat dan gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. Rekruitmen ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup partai politik yang bersangkutan, dengan disiapkannya kader maka regenerasi dalam partai dapat berjalan dengan lancar. d. Sebagai sarana pengatur konflik Dalam suasana demokrasi, persaingan, dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya (Miriam Budiardjo, 1986: 164). Dengan ini partai politik berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik
22
yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal itu mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya. (Haryanto, 1982: 95) Partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat, persaingan atau bahkan konflik yang terjadi, sehingga akibat yang ditimbulkan tidak akan merusak integrasi nasional yang telah dibinanya. Dalam praktiknya sering dilihat bahwa fungsi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, misalnya partai politik yang seharusnya mengatur konflik dalam masyarakat justru memberikan informasi yang menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kapantingan partai yang lebih sempit yang akibatnya pengkotakan politik atau konflik tidak dapat terselesaikan, bahkan semakin meruncing. e. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kapentingan Karena partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi, maupun tuntutan masyarakat, maka sudah sewajarnya jika partai politik mengatur sedemikian rupa agar semua pendapat dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Untuk mengolah dan merumuskan pendapat, aspirasi, maupun tuntutan
masyarakat,
sehingga
dapat
disampaikan
kepada
pemerintahan dalam bentuk tuntutan dan dukungan disebut artikulasi
23
kepentingan. Dan jika tuntutan, dukungan, dan sikap-sikap dari berbagai kelompok dalam masyarakat mempunyai persamaan dan menyangkut masalah-masalah yang sama, maka hal itu sebaiknya digabungkan. Apabila hal itu terjadi, maka partai politik dapat melakukan
penggabungan
kepentingan.
Proses
disamping
penggabungan
ini
kelompok-kelompok dinamakan
agregasi
kepentingan. (Haryanto, 1982: 91) Dalam karyanya Deden Faturohman dan Wawan Sobari (2004, 273-277), disana tertulis pendapat Michael G. Roskin mengenai fungsi partai politik, antara lain adalah: a. Sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah Yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan rakyat dan meresponsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. Partai
politik
menjadikan
individu-individu
tergabung
dalam
kelompok-kelompok yang aspirasinya ditanggapi oleh pemerintah. b. Agregasi kepentingan Agregasi kepentingan adalah suatu aktivitas yang di dalamnya tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dikombinasikan menjadi proposal atau usulan kebijakan publik yang signifikan. c. Integrasi ke dalam sistem politik Fungsi
ini
mengintegrasikan
dilankan
oleh
elemen-elemen
partai
politik
masyarakat
dengan
dengan
cara
berbagai
24
identitas sosial ke dalam sistem politik, untuk menjadi bagian di dalamnya dan ikut berperan. d. Sosialisasi politik Konsep sosialisasi politik menurut Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, sedangkan menurut Almond dan Powell Jr. istilah sosialisasi mengacu pada cara-cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dimana ia tinggal. e. Mobilisasi pemilih Fungsi ini berkenaan dengan aktivitas partai politik dalam Pemilu. Partai politik berusaha untuk mendapatkan suara dari para pendukungnya. f. Mengorganisasikan pemerintah Partai politik yang memenangkan Pemilu, biasanya akan menjalankan fungsi ini. Mereka berusaha agar tugas pemerintah dan kekuasaan digunakan untuk mengubah kebijaksanaan pemerintah agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita partai politik. Di negara kerkembang fungsi partai politik juga berperan untuk memupuk identitas dan integrasi nasional. Menurut Sigmund Neumann fungsi partai politik di negara demokrasi adalah untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan di dalam masyarakat. Sementara itu di negara komunis fungsi partai politik adalah untuk
25
mengendalikan semua aspek kehidupan secara monopolitik dan rakyat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity). (Budiyanto, 2002: 67) 5. Kampanye Suatu partai politik untuk mendapatkan dukungan dari khalayak harus melakukan kampanye. Orang sering menyamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Kampanye dan propaganda juga sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Perbedaannya propaganda dikenal lebih dulu dan berkonotasi negatif, namun kampanye bukanlah menjadi pengganti propaganda. Konsep tersebut secara akademis memang benar-benar berbeda, menurut Antar Venus (2004: 4-6) setidaknya ada tujuh perbedaan mendasar antara kampanye dan propaganda, yaitu: a. Berdasarkan sumbernya: kampanye selalu dapat didefinisikan secara jelas, sebaliknya propaganda cenderung menyembunyikan identitas mereka. b. Berdasarkan waktunya: kampanye dilakukan dalam periode waktu tertentu, sementara propaganda tidak terikat batasan waktu.
26
c. Berdasarkan
sifat-sifat
gagasannya:
kampanye
terbuka
untuk
diperdebatkan, sedangkan propaganda menganggap gagasan mereka sudah mutlak benar. d. Berdasarkan tujuannya: kampanye sudah dinyatakan dengan jelas dan spesifik, sedangkan propaganda tidak dinyatakan dengan jelas. e. Berdasarkan modus penerimaan pesannya: kampanye menekankan kesukarelaan dan menghindari pendekatan secara paksaan, sementara propaganda tidak mementingkan kesukarelaan dan menghalalkan segala cara. f. Berdasarkan modus tindakannya: kampanye memiliki kode etik yang mengatur cara dilakukannya kegiatan, sedangkan dalam propaganda aturan semacam itu tidak pernah dikenal. g. Berdasarkan sistem kepemimpinannya: dalam kampanye kedua belah pihak (penyampai dan penerima) perlu diperhatikan agar tujuan dapat dicapai, sedangkan propaganda hanya menimbang kepentingan sepihak dari penyampai propaganda tersebut. Roger dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu
pada
sejumlah
besar
khalayak
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. (Antar Venus, 2004: 7) Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa setiap tindakan kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat hal pokok, yaitu:
27
a. Tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. b. Jumlah khalayak sasaran yang besar. c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu. d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Kampanye dapat dilakukan secara langsung oleh kandidat yang dicalonkan di depan para pendukungnya, namun dapat pula dengan media lain antara lain media cetak dan elektronik. Dalam kehidupan demokratis, hubungan antara Pemilu dan media massa ibarat raga dan roh. (Nung Runua, 1996: 129-130) G. Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Definisi yang hampir sama juga disampaikan oleh Nasir (1988: 55-56), metode sejarah adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan mempertimbangkan dengan teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode sejarah meliputi : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.
28
1. Heuristik Yaitu kegiatan untuk menemukan bahan sumber atau bukti-bukti sejarah. Adapun cara-cara yang dipakai penulis dalam menghimpun datadata sumber sejarah adalah sebagai berikut: a. Studi dokumen yaitu menelaah sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Hal ini dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, surat kabar, catatan harian, dan sebagainya. b. Studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan data untuk menjawab masalah penelitian dengan menelaah sumber atau bahan pustaka. 2. Kritik sumber Yaitu kegiatan menyeleksi, menilai dan mengevaluasi jejak-jejak atau sumber sejarah yang terkumpul. Kritik sumber bertujuan untuk mendapatkan sumber sejarah yang benar. Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan kritik luar (external criticism) dan kritik dalam (internal criticism). Kritik luar berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang keaslian sumber sejarah misalnya kapan dan dimana serta dari bahan apa sumber itu ditulis. Sedangkan kritik dalam berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menilai pembuktian yang sebenarnya dari sumber itu. 3. Interpretasi Yaitu usaha dalam menghubungkan fakta-fakta yang saling terkait satu sama lain sehingga dapat ditetapkan makna dari peristiwa sejarah tersebut. Dalam proses ini tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan,
29
tetapi harus dipilih mana yang relevan dalam gambaran cerita yang disusun. 4. Historiografi Yaitu penulisan cerita sejarah dari hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip realisasi atau cara membuat urutan peristiwa, kronologi atau urutan waktu, kausalitas, dan kemampuan imajinasi sehingga terbentuk rekonstruksi yang objektif dari masa lampau yang berdasarkan data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002: 107). Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Sumber Primer yaitu informasi dari kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri atau dengan alat panca indera yang lain (Gottschalk, 1986: 35). Sumber primer dalam hal ini berupa arsip atau dokumen dan keterangan dari tokoh-tokoh yang mengalami atau melihat langsung peristiwa pada masa itu. 2. Sumber Sekunder yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk, 1986: 35). Sumber sekunder ini dapat berupa buku-buku, karangan, surat kabar, dan lain-lain. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat dipercaya. Menurut Nasir (1988: 419), analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta
30
menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Yang berarti menggolongkan data dalam pola atau kategori, untuk memberi makna terhadap hasil analisis. Data yang terkumpul, baik berupa literature maupun hasil penelitian lapangan diolah dan disusun secara kualitatif dan analisis secara deskriptif. H. Sistematika Penulisan Skripsi Penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam lima Bab, yang masingmasing Bab memiliki beberapa Sub-bab, yaitu: Bab I, Merupakan Pendahuluan, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Bab II, merupakan Gambaran Umum Tentang Partai Persatuan Pembangunan, yang berisi: Tinjauan Sejarah Partai Politik Yang Berfusi ke Dalam Partai Persatuan Pembangunan, Sejarah Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Persatuan Pembangunan, dan Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Bab III, Garis Politik Orde Baru Tentang Kepartaian, yang berisi: Penyederhanaan Partai Politik, Floating Mass (Massa Mengambang), dan Asas Tunggal. Bab IV, berupa Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo, berisi tentang: Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987 Sampai Tahun 2004 Dilihat Dari Perolehan Suara dan Kursi di DPRD, Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara dan Kursi
31
Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Sukoharjo, dan Prospek Partai Persatuan Pembangunan di masa yang akan datang. Bab V, merupakan Penutup, yang berisi: Kesimpulan dan Saran.
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
A. Tinjauan Sejarah Partai Politik yang Berfusi ke Dalam Partai Persatuan Pembangunan Seperti yang telah kita ketahui PPP merupakan hasil fusi dari empat partai Islam, yaitu Parmusi, NU, PSII, dan Perti. Perkembangan PPP akan dapat dimengerti dan diamati lebih cermat apabila kita juga melihat sejarah dari partai-partai yang berfusi ke dalamnya. Dengan demikian gejala-gejala yang nampak sekarang tidak terasing dan kehilangan makna serta konteksnya dengan masa lalu, kini dan masa mendatang. Suatu studi politik tanpa dikaitkan dengan sejarah, maka uraian-uraian dan analisa-analisanya akan terasa gersang dan mungkin kehilangan maknanya, karena kehilangan konteks waktu. Seperti dikatakan Sceley bahwa politik tanpa sejarah tidak berakar dan sejarah tanpa politik tidak berbuah. (Isjwara, 1999: 74) Oleh
karena
itu
pada
bagian
ini
penulis
berusaha
untuk
menggambarkan sejarah partai-partai politik yang berfusi ke dalam PPP. Perlu diketahui juga bahwa secara teori dengan adanya fusi maka partai-partai politik itu telah melebur dalam satu wadah oleh karena itu dalam tubuh PPP seharusnya tidak dikenal lagi unsur-unsur yang lain. 1. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Dalam studi yang mendalam Deliar Noer membagi empat periode perkembangan Syarikat Islam. Periode pertama, 1911-1916 yang
32
33
memberi corak dan bentuk partai. Periode kedua, 1916-1921 disebut periode puncak. Periode ketiga, 1921-1927 konsolidasi. Periode keempat adalah
1927-1924
yang
memperlihatkan
usaha
untuk
tetap
mempertahankan eksistensi di forum politik Indonesia. (Deliar Noer, 1980: 114-170) Syarikat Islam didirikan di Solo tanggal 11 Nopember 1912 dari organisasi yang mendahuluinya yang bernama Syarikat Dagang Islam. Pada awalnya partai ini berdiri karena adanya dorongan ekonomi dalam rangka mempertinggi kehidupan ekonomi rakyat, mengingat adanya tekanan yang hebat dari luar negeri terhadap ekonomi rakyat Indonesia. Karena itu di bawah pimpinan Samanhoedi, seorang saudagar dari Solo pada mula berdirinya bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang beriri tahun 1905 (Lili Romli, 2006: 39). Baru tahun 1912 namanya diubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bergerak secara terang-terangan di bidang politik radikal dengan diketahui oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dilihat dari segi pertumbuhan dasar-dasarnya maka dapat dibagi menjadi dasar sosial ekonomi, dasar politik, dan dasar kultural. Ketiganya bersendikan pada kekuatan Islam. Dipengaruhi oleh kebangkitan Asia, Syarikat Islam bergerak tanpa memakai bahan-bahan propaganda. Namun, pada mulanya belum memiliki organisasi yang rapi, tetapi telah menampung aspirasi rakyat dari seluruh lapisannya: rakyat gembel, kelas atas, petani, buruh, lurah, intelek laki-laki maupun perempuan. Di dalamnya bercampur orang-
34
orang dari bermacam ideologi: sosialis, komunis, Islam, yang berfaham borjuis, yang berfaham sama rata sama rasa dan yang fanatik beragama. Semua itu masuk bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran. Semua yang bergabung dalam wadah ini bertujuan untuk kesadaran kebangsaan dan kesadaran bernegara yang pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran secara radikal dalam keanggotaannya, masing-masing anggota yang ekstrim itu adalah komunis merah, Islam radikal fanatik, dan nasionalis memisahkan diri. Proses pemisahan ini dimulai tahun 1923 saat Syarikat Islam merah memisahkan diri. Nama Syarikat Islam berubah menjadi Partai Syarikat Islam (PSI) pada tahun 1921 dan berubah kembali menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) tahun 1930. Setelah terjadi perubahan nama, pemisahan besar-besaran terjadi kembali pada tahun 1932 dan tahun 1936. Yang pertama meleburkan diri dengan mendirikan partai Islam selain PSII adalah Partai Islam Indonesia (Parli) yang dipimpin oleh Dari. Soekiman, sedangkan pemisahan terakhir dipimpin oleh Agus Salim yang mendirikan partai baru bernama Penyedar. Kemudian disusul oleh pemisahan yang tampak radikal lagi dipimpin oleh Soekarmadji Kartosoewirjo dengan mendirikan Komite Pembela Kebenaran PSII. Pada waktu Indonesia merdeka, PSII merupakan salah satu unsur partai politik Islam Masyumi. PSII melebur menjadi bagian dari Masyumi. Karena, Masyumi memang dibentuk sebagai partai politik satusatunya bagi umat Islam Indonesia. Partai politik Islam selain Masyumi
35
tidak diakui oleh umat Islam. PSII yang telah lama berdiri dan berperan dalam pergerakan kemerdekaan maka ketika ada kesepakatan bahwa Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam maka PSII bergabung dan melebur dalam Masyumi. Namun, dalam kelanjutannya PSII yang menjadi bagian dari Masyumi itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1947 PSII menyatakan keluar dari Masyumi dan memproklamirkan diri sebagai partai politik yang independen. Inilah yang menyebabkan awal perpecahan kekuatan Islam dalam politik setelah Indonesia merdeka. Keluarnya PSII dari Masyumi menurut Syafii Maarif disebabkan karena faktor kekuasaan, yaitu merebutkan posisi menteri dalam Kabinet Amir Syarifuddin. Dalam kabinet ini PSII mendapat posisi menteri sebanyak enam menteri, yaitu Wakil Perdana Menteri II, Menteri Luar Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Muda Pertahanan, Menteri Muda Sosial, dan Menteri Negara. (Lili Romli, 2006: 39-41) Sebagai partai politik PSII telah mengikuti Pemilu tahun 1955 dengan mendapat 1.091.160 suara atau 2,9% dan mendapat 8 kursi di DPR. Kemudian pada Pemilu 1971 perolehan kursi PSII meningkat menjadi 10 kursi. (Lili Romli, 2006: 51) Setelah Pemilu 1971 dan menjelang fusi, PSII menggelar muktamar di Majalaya, Jawa Barat. Pada Muktamar tersebut, H.M. Ch. Ibrahim terpilih sebagai Presiden Lajnah Tanfidiyah dan H. Wartono Dwidjojuwono sebagai Sekretaris Jendral, H. Bustaman SH. sebagai Ketua Dewan Pusat. Para pimpinan PSII hasil muktamar tersebut dikenal
36
bersikap keras dan kritis terhadap pemerintah. Mereka menolak diadakannya fusi partai-partai Islam ke dalam PPP. Sikap ini kemudian memunculkan pembajakan oleh sekelompok pimpinan lain seperti Anwar Cokroaminoto, Syarifuddin Harahap, HM. Gobel, dan Farid Bakri Laksamana. Pembajakan ini akhirnya menghasilkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tandingan yang diketuai oleh Anwar Cokroaminoto. DPP tandingan ini kemudian menjadi wakil PSII dalam pembentukan PPP. (Abdul Aziz, 2006: 93-94) 2. Nahdlatul Ulama (NU) Pada mulanya NU merupakan organisasi sosial dari kelompok Islam tradisional. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. pendirian NU ini sebagai usaha menahan perkembangan paham pembaharu Islam di Indonesia. Pada waktu itu faham pembaharuan masuk ke Indonesia yang dibawa oleh jama’ah haji yang pulang ke Indonesia. Seruan yang dikumandangkan adalah perlunya kembali kepada Al-Quran dan Hadits Nabi sebagai sumber utama ajaran Islam. Masih terbukanya pintu ijtihad dan melarang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Islam berupa bid’ah dan khurafat. Dengan tumbuhnya paham pembaharuan Islam ini, kelompok Islam tradisional berusaha menjaga faham yang selama ini dilaksanakan dengan membentuk organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Organisasi ini didirikan dengan dimaksudkan juga dalam rangka mempertahankan ajaran-ajaran empat mazhab (Hambali, Hanafi, Syafii, dan Maliki),
37
terutama Mazhab Syafii (767-820 M). Pendiri NU adalah KH. Hasyim As’ary dan KH. Wachab Hasbullah. (Deliar Noer, 1980: 251) NU pada masa pergerakan terus berkembang dan tetap menjadi organisasi sosial keagamaan dan pendidikan. Sebagai pusat dari pergerakan organisasi ini adalah pesantren-pesantren dengan kyai sebagai ujung tombaknya. Meskipun bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan, NU juga pernah bergabung dalam GAPI dan menyerukan jihad untuk melawan penjajahan. Pada masa kemerdekaan, NU merupakan salah satu pilar partai politik Masyumi. Bersama-sama dengan Muhammadiyah dan organisasi Islam Pembaharu NU mendirikan Masyumi. Partai ini dimaksudkan sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia sebagai alat perjuangan dan aspirasi umat Islam Indonesia. Namun, dalam perkembangan selanjutnya karena adanya kesalah pahaman dan pandangan yang berbeda dengan unsur-unsur dalam tubuh Masyumi, NU pada tahun 1952 keluar dari Masyumi, keputusan yang diambil NU di dalam Konferensi PBNU di Surabaya 5-6 April 1952 itu mengawali babak baru NU dalam kancah politik nasional sekaligus mengubah konstelasi Islam politik di Indonesia (Abdul Aziz, 2006: 40). Dalam Muktamar yang diselenggarakan di Palembang 28 April-1 Mei 1952, NU menyatakan sebagai partai politik yang berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Masyumi. Segera setelah Muktamar Palembang usai PBNU membentuk tim yang bertugas untuk mensosialisasikan keputusan Muktamar tersebut.
38
Tim ini diketuai oleh Zainal Arifin, dengan anggota sebagai berikut: Wahab Chasbullah (PBNU), Amin Iskandar (NU cabang Bandung), O. Hulaimi (NU cabang Tasikmalaya), Zainal Muttaqin (NU cabang Cirebon), Husein Saleh (NU cabang Jakarta Raya), dan Junaidi Saleh (NU cabang Menes). Tim ini bertugas untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan keputusan tersebut jangan sampai menimbulkan schock di kalangan umat Islam Indonesia. b. Pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan dengan perundingan dengan Masyumi. c. Putusan ini dijalankan dalam hubungan luas berkenaan dengan keinginan membentuk Dewan Pimpinan Umat Islam yang nilainya lebih tinggi, dimana partai-partai dan organisasi-organisasi Islam, baik yang sudah maupun yang belum tergabung dalam Masyumi dapat berkumpul bersama-sama. (Abdul Aziz, 2006: 40-41) Selain itu tim juga bertugas untuk melakukan perundingan dengan Masyumi perihal keputusan Muktamar Palembang. Meskipun telah diputuskan melalui forum tertinggi Muktamar, dibentuk tim perundingan ini memunculkan dugaan adanya tawar-menawar politik NU atas posisinya yang selama ini terpojok di dalam Masyumi. Apalagi proses ini sebelumnya didahului oleh tarik-menarik yang sangat sengit dari NU dalam merebut posisi Menteri Agama di kabinet. Pengangkatan Fakih Usman, seorang modernis Muhammadiyah sebagai Menteri Agama
39
(1952) dianggap sebagai penghinaan untuk yang kesekian kalinya dari kelompok modernis terhadap NU. Dengan keluarnya NU dari Masyumi maka orang Masyumi yang duduk dalam kabinet dari unsur NU tidak lagi atas nama Masyumi tetapi atas nama partai NU. Dengan demikian, karena NU memiliki massa yang banyak terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur kekuatan NU menjadi sangat menentukan dalam setiap menyusun kabinet. Oleh karena itu, setiap penyusunan kabinet NU selalu menjadi partai politik yang harus dilibatkan dalam koalisi pembentukan kabinet. Dalam konteks ini maka bagi siapa saja, baik itu kalangan nasionalis (PNI) atau Masyumi harus mengajak NU dalam koalisi membentuk kabinet. (Lili Romli, 2006: 3739) Konferensi alim ulama di Cipanas, Jawa Barat tahun 1954 mengeluarkan suatu keputusan yang cukup mendasar. Isinya mengangkat Soekarno dan pemerintah sebagai “waliyul amri ad-daruri bisysyaukah”. Gelar ini membuat Soekarno menjadi kepala negara yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Masyumi memprotes keputusan ini yang dianggapnya kurang tepat dan merupakan bencana bagi perjuangan Islam. Namun, Kyai Wahab Hasbullah dalam pidatonya di Parlemen dalam sidangnya 2 Maret 1954, menangkis bahwa pemberian gelar tersebut mempunyai landasan fiqih yang cukup kuat yaitu bahwa wanita Islam yang tidak mempunyai wali nasab, perlu dikawinkan di depan wali hakim, supaya anaknya tidak menjadi anak zina. Karena itu, ditetapkan
40
bahwa yang harus menjadi wali hakim pada masa ini adalah kepala negara, yang kemudian diwakili oleh pejabat. (Abdul Aziz, 2006: 43) Bukti bahwa NU merupakan sebuah partai yang besar terlihat pada hasil Pemilu 1955 dengan memperoleh 6.955.141 suara atau 18,4% dan mendapat 45 kursi di DPR (Lili Romli, 2006: 51). Karena bersikap mendukung terhadap Demokrasi Terpimpin, NU bersama PSII dan Perti yang saat itu dikenal dengan kelompok agama dalam nasionalis, agama, komunis (Nasakom) tetap diizinkan keberadaannya. Sementara Masyumi yang menentangnya dibubarkan. Pelarangan Masyumi tersebut otomatis menempatkan Partai NU sebagai satu-satunya partai Islam yang terbesar saat itu. Hasil Pemilu pertama Orde Baru (1971) mencerminkan hal tersebut, NU meraih 58 kursi (18,7% suara), sedangkan Golkar meraih suara terbesar, yaitu 62,8%. (Abdul Aziz, 2006: 44) Pada saat bergabung dengan PPP, besarnya kekuatan NU terlihat dari distribusi geografis Ketua Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, yang sebagian besar berasal dari NU. Besarnya jumlah dukungan dan kuatnya peranan kyai, serta keinginan untuk mempertahanankan tradisi menjadi faktor yang berpengaruh kuat pada penampilan NU di dalam PPP. (Abdul Aziz, 2006: 90-91) 3. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Perti didirikan pada 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Perti merupakan organisasi mirip seperti NU, yaitu organisasi keagamaan dari kelompok Islam tradisional. Perti sudah ada semenjak masa revolusi.
41
Pendiri Perti adalah Syekh Abbas, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, dan Syekh Muhammad Djamil Djaho. Pada masa Indonesia merdeka dan dengan adanya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 Perti kemudian menyatakan sebagai partai politik. Tidak seperti NU dan PSII yang melebur ke dalam Masyumi, Perti menolak untuk bergabung dan menyatakan diri sebagai partai yang berdiri sendiri. Keputusan itu diambil dalam kongres di Bukit Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Desember 1945. (Lili Romli, 2006: 41-42) Di zaman Soekarno, Perti dipimpin oleh KH. Sirojuddin Abbas, atau yang dikenal pula dengan sebutan kelompok ‘merah jambu’. Julukan itu karena Perti cenderung membela Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Soekarno. Dalam Pemilu 1955 Perti mendapat 483.014 suara atau 1,3% dan mendapat 4 kursi di DPR dan pada Pemilu 1971 Perti memperoleh 2 kursi (Lili Romli, 2006: 51). Meletusnya Gestapu 1965 berimbas pula pada pemecatan Sirojuddin Abbas lantaran kedekatannya dengan PKI. Pemecatan itu sekaligus dimaksudkan sebagai upaya pembersihan semangat keislaman Perti dari unsur-unsur komunis. Jabatan Ketua Umum Perti kemudian dipegang oleh H.A. Rahman dengan Anwar Sulaiman sebagai Sekretaris Jendral. (Abdul Aziz, 2006: 94) Partai ini kurang begitu berkembang selain di Sumatera. Oleh karena itu tidak seperti partai Islam lainnya, seperti NU, PSII, dan Masyumi, yang tersebar ke seluruh Indonesia, Perti hanya dikenal di Sumatera. Selama menjadi partai politik Perti belum pernah menjadi
42
kekuatan yang besar. Namun, pada Demokrasi Parlementer, Perti sering ikut dalam kabinet koalisi. Selain itu, pada masa Demokrasi Terpimpin, Perti bersama-sama NU dan PSII ikut bergabung dalam Liga Muslim yang mendukung Nasakom. Sampai masa Orde Baru, Perti tetap eksis sebagai partai politik. Akan tetapi akibat keharusan fusi pada tahun 1973, Perti kemudian bersama-sama dengan Parmusi, NU, dan PSII membentuk wadah baru partai Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Lili Romli, 2006: 41-42) 4. Partai Muslim Indonesia (Parmusi) Secara kultural, jika dilihat dalam konteks dikotomi “modernistradisionalis” sebagaimana dikemukakan Allan Samson, Muslimin Indonesia (MI) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Masyumi. Menurut Samson, MI memiliki kecenderungan kuat sebagai kelompok modernis. Kecenderungan ini tercermin dari asal-usul anggota MI yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Al Washilah dan Muhammadiyah. Al Washilah dan Muhammadiyah adalah juga pendukung utama Masyumi ketika belum dibubarkan. Garis hubungan MI dengan Masyumi menjadi semakin jelas jika dikaitkan dengan Parmusi. Pada saat Kongres I Parmusi, para pimpinan yang terpilih kebanyakan dari elit Masyumi yang dianggap berbahaya oleh militer. Komposisi itu ditolak oleh Orde Baru. Setelah melalui lobby berbagai pihak, Pemerintah Orde Baru melalui Keputusan Presiden No. 70/ 1968 mengesahkan berdirinya Parmusi dengan Djarnawi Hadikusumo
43
sebagai Ketua Umum dan Lukman Harun sebagai Sekretaris Jenderal. Dlam Pemilu 1971 Parmusi memperoleh suara sebanyak 2.930.742 suara. Dalam perjalanannya, karena pimpinan Parmusi dianggap tidak mampu menjalin hubungan baik dengan pemerintah, John Naro bersama Imron Kadir membentuk formatur untuk menyusun pimpinan baru Parmusi. Dalam situasi yang penuh pertentangan, melalui Surat Keputusan No. 70/1970 tanggal 20 Nopember 1978, Pemerintah Orde Baru menunjuk HM. Mintaredja sebagai pimpinan baru Parmusi. Pada tahun 1973, Mintaredja bersama-sama dengan Idhm Chalid, Anwar Cokroaminoto, Rusli Halil, dan KH. Masykur menyusun kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Anggot-anggota Parmusi yang bergabung di dalam PPP kemudian menyebut diri mereka sebagai Muslimin Indonesia (MI). Jika dilihat dari basis pendukungnya, MI merupakan representasi dari kelompok yang mengambang. Keterlibatan para tokoh MI dalam Partai Persatuan Pembangunan lebih banyak bersifat personal dan hampir tidak ada hubungannya dengan organisasi massa pendukungnya, baik Muhammadiyah, HMI, PII, bahkan Masyumi. (Abdul Aziz, 2006: 92-93) B. Sejarah Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan Sebagai desain dari rekonstruksi politik Orde Baru, negara memandang perlu pengendalian partai politik melalui penyederhanaan jumlah partai politik yang ada. Rencana penyederhanaan partai politik ini sebenarnya muncul sebelum Pemilu tahun 1971, pada waktu itu Soeharto menghimbau
44
kepada para pimpinan partai politik dan Golkar agar melakukan pengelompokan dari sepuluh kontestan Pemilu yang ada menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah spiritual material, kelompok yang menitik beratkan program pada pembangunan spiritual tetapi tidak mengabaikan pembangunan material; kelompok kedua adalah material spiritual yang menitik beratkan program pada pembangunan material tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual; dan kelompok ketiga adalah kelompok karya. (Umaidi Radi, 1984: 76) Pengelompokan ini berlanjut dalam pembagian fraksi di DPR. Dalam sidang
MPR
hasil
Pemilu
tahun
1971
sudah
diputuskan
tentang
penyederhanaan partai partai politik, bahkan sudah secara tegas dikatakan hanya ada tiga peserta dalam Pemilu 1977 realisasi rencana hanya tinggal menunggu Undang-undang Kepartaian yang pasti segera disyahkan, karena kuatnya posisi Golkar dan ABRI di DPR. Tetapi usaha melanjutkan hubungan dari konfederasi menjadi fusi secara tuntas tidaklah mudah, meskipun sama-sama partai Islam. PSII adalah unsur PPP yang paling keras menolak rencana fusi partai, H.M. Ch. Ibrahim dan Bustaman yang merupakan pimpinan partai hasil kongres 1972 bahkan mengeluarkan instruksi kepada seluruh wilayah dan cabang PSII seluruh Indonesia agar tidak menghadiri pertemuan yang akan membicarakan fusi partai. Tindakan ini menyulut terjadinya kudeta oleh “tim penyelamat PSII” yang dilakukan oleh MA. Gani, Moh. Gobel dan kawan-kawan dengan alasan
45
karena adanya kekhawatiran sikap keras PSII itu akan mendorong pemerintah membubarkan organisasi tersebut. Sikap lunak diperlihatkan oleh NU, pada awalnya NU keberatan terhadap gagasan fusi partai tersebut, karena adanya kekhawatiran menjadi minoritas dalam partai yang akan dibentuk seperti pengalaman sewaktu bergabung
dengan
partai-partai
Islam
di
Masyumi.
Tetapi
dalam
perkembangan selanjutnya NU menerima fusi dengan syarat fusi dalam PPP harus berbentuk federasi, syarat lain yang diajukan adalah pertama, tetap harus mempertahankan eksistensi masing-masing partai Islam. Kedua, susunan pimpinan wadah kerja tersebut didasarkan atas prinsip mayoritas menurut perimbangan di DPR/DPRD. Respon positif ditunjukkan oleh Parmusi dan Perti yang sejak semula bersemangat untuk bergabung dalam satu partai Islam baru. Setelah melalui serangkaian perundingan dan musyawarah pada tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 H atau 5 Januari 1973 di Jakarta berhasil disepakati pendirian partai Islam baru dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penandatanganan partai hasil fusi dikenal dengan nama Deklarasi Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan, yang disepakati oleh perwakilan masing-masing partai politik yang berfusi tersebut. Deklarasi tersebut selengkapnya sebagai berikut (disalin sesuai aslinya):
46
DEKLARASI HASIL RAPAT PRESIDIUM BADAN PEKERJA DAN PIMPINAN FRAKSI KELOMPOK PARTAI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Keempat partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan. Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spirituil/materiil. Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis. Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan Presidium untuk disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Februari 1973. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin Jakarta, 5 Januari 1973 PRESIDIUM KELOMPOK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Ttd, KH. DR. Idham Khalid HMS. Mintaredja H. Anwar Tjokroaminoto Rusli Halil KH. Masykur Sumber: Dikutip dari Pembangunan
Materi Muktamar V Partai Persatuan (Jakarta, 20-24 Mei 2003) halaman 82
47
Untuk mewujudkan tekad dan cita-cita tersebut, PPP sebagai partai politik penerus estafet empat partai Islam dalam perjuangannya senantiasa berpegang pada Program Perjuangan Partai sebagai pedoman bagi pimpinan dan kader partai dalam menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan mewujudkan cita-cita bangsa, seraya tetap memelihara aqidah dan syariah Islam. Program Perjuangan Partai merupakan dasar-dasar yang memuat haluan perjuangan partai, cita-cita politik dan visi partai yang harus diyakini dan dihayati oleh seluruh jajaran partai dalam melaksanakan usaha dan kegiatan partai. Sehingga tiap pimpinan, kader, aktivis, dan anggota partai dapat mengamalkan secara bertanggungjawab dalam menjalankan berbagai tugas antara lain: tugas partai, tugas kenegaraan, tugas pemerintahan maupun kemasyarakatan dalam lingkup tujuan nasional. (Materi Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan, 2003: 83) Dalam menjalankan khidmat politiknya, sepak terjang Partai Persatuan Pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip perjuangan yang sekaligus berfungsi sebagai kerangka nilai yang ingin ditegakkan. Prinsipprinsip tersebut meliputi: 1. Prinsip ibadah Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa segala bentuk sikap dan perilaku politik PPP selalu dimaknai dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT dalam arti yang seluas-luasnya, untuk mencapai ridho-Nya. Dengan demikian aktivitas politik para fungsionaris PPP adalah bagian dari keterpanggilan mereka untuk beribadah.
48
2. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun demikian, kebenaran yang menjadi prinsip perjuangan partai bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak. Hanya Allah yang Maha Benar. Prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apapun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan sarat utama menunaikan amanah dan kepercayaan rakyat, sehingga terhindar dari perbuatan khianat terhadap kepercayaan rakyat. PPP akan mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan, pasalnya tegaknya keadilan (justice) dinilai sebagai hal esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan pula, di mata PPP segala aturan dapat terlaksana dengan baik dan dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketenteraman,
sekaligus
keresahan, dan konflik
menghilangkan
kedzaliman,
kesenjangan,
49
3. Prinsip Musyawarah PPP berpendirian bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama. Di samping itu, keputusan yang diambil juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila musyawarah tidak membuahkan kesepakatan, maka PPP akan menempuhnya melalui mekanisme suara terbanyak dengan tetap menghindarkan diri dari praktik-praktik diktator mayoritas. 4. Prinsip Persamaan, persatuan, dan kebersamaan PPP berprinsip bahwa persamaan, persatuan, dan kebersamaan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Prinsip ini adalah keyakinan mendasar untuk memotivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai agar terhindar dari kultus individu dan neo-feodalisme, dua gejala yang dapat yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, perjuangan partai juga didasarkan pada prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari disintegrasi dan perpecahan. Sedangkan dengan prinsip kebersamaan, PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan
dalam
memikul
beban
dan
tanggungjawab
secara
50
proporsional atas persoalan kenegaraan, pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan atau dikucilkan. 5. Prinsip Istiqomah PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, keberhasilan perjuangan akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah itu akan terus ditegakkan dan dimanfaatkan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional. 6. Prinsip Amar ma’ruf nahi munkar Prinsip ini pada dasarnya adalah perjuangan yang selalu menyeru perbuatan yang baik sekaligus mencegah perbuatan tercela. Prinsip ini pula yang oleh PPP dijadikan landasan dalam melaksanakan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat, serta dalam melakukan pengawasan atau kontrol sosial. Untuk hal yang terakhir tersebut, PPP berusaha menyemaikan budaya kritis di dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembusukan politik (political decay) akibat sikap membiarkan kemunkaran dapat dihindarkan. (Abdul Aziz, 2006: 99-102) C. Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Persatuan Pembangunan Fakta yang mempengaruhi keanggotaan partai hanya terbatas pada adanya unsur-unsur dalam PPP. Lazimnya, sebelum menjadi kader, seseorang terlebih dulu menjadi anggota. Loyalitas kader pun biasa diukur dari beberapa
51
lama ia telah menjadi kader dalam PPP tidak terlepas dari kader dari unsurunsur pendukungnya. Artinya, kader dari secara otomatis diakui sebagai kader PPP. Lalu siapakah yang disebut anggota PPP? Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa realitas PPP tidak bisa dilepaskan dari realitas di dalam unsur-unsur pendukungnya. Kader dari PPP pada hakikatnya adalah kader dari unsur organisasi pendukungnya tersebut. Sifat seperti itu pula yang menjadi kesepakatan dalam fusi unsur-unsur PPP pada 5 Januari 1973. Jadi, sekalipun Undang-undang No. 3/ 1973 mewajibkan setiap partai politik dan Golkar melakukan pendaftaran anggotanya dalam waktu satu tahun, namun khususnya PPP regulasi tersebut tidak mudah dilakukan. (Abdul Aziz, 2006: 95-96) Dengan sistem keanggotaan yang demikian, sulit kiranya untuk menyebut PPP sebagai ‘partai kader’, atau sebagai ‘partai massa'. Belum lagi Undang-undang No. 3/ 1973 juga berisi tentang sistem floating mass yang mempersulit konsolidasi PPP sehingga kaderisasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, karakter keagamaan PPP ikut pula mengkondisikan
terbentuknya
penukung-pendukung
temporer
lantaran
terdorong oleh tema-tema agama dalam kegiatan kampanye PPP. Tidak teraturnya sistem keanggotaan seperti ini pada akhirnya memandulkan proses kaderisasi anggota PPP. Proses kaderisasi praktis cenderung bertumpu pada ‘penggodogan’ yang dilakukan oleh masing-masing unsur pendukung PPP. Dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan pasal 7 tertulis “Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui
52
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan program Partai Persatuan Pembangunan dapat menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan”. (AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan 2007-2012) D. Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Struktur organisasi PPP mencerminkan menyatunya aspek keagamaan dan modernisasi. Aspek keagamaan terlihat dalam adanya Majelis Syuro Partai yang berada di atas Dewan Pimpinan Partai. Namun, dalam persoalan organisasi yang mendasar, otoritas pengambilan keputusan tetap berada di dalam Muktamar. Melalui Muktamar pula, para anggota Majelis dan Dewan dipilih. (Abdul Aziz, 2006: 94-95) Majelis Syuro berfungsi sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan dalam segala hal, terutama dalam bidang agama yang keputusannya mengikat bagi partai. Fungsi ini secara jelas menunjukkan pengaruh aspek keagamaan di dalam struktur PPP. Majelis ini terdiri dari para alim ulama yang disebut Rais Aam dan Rais. Untuk tingkat yang lebih rendah, seperti tingkat wilayah dan cabang, fungsi Majelis Syuro tetap eksis, yaitu melalui Majelis Pertimbangan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Cabang. Dalam banyak hal, struktur PPP banyak dipengaruhi struktur dari unsur-unsur pembentuknya. Aspek modernisasi dalam struktur organisasi PPP terlihat dari apa yang disebut Almond dan Powel sebagai structural and functional differentiation. Artinya, adanya pembagian kerja yang jelas, yang didasarkan atas perbedaan fungsi di setiap lapisan struktur.
53
Barangkali karena ingin menggabungkan dua konsep tersebut, struktur dan fungsi di dalam PPP menjadi terlihat kompleks dan cenderung tumpang tindih. Hal ini juga membawa implikasi pada proses seleksi kepemimpinan partai dan pola rekruitmen kader partai. Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Indonesia yang disusun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan: 1. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ialah Provinsi 2. Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kabupaten/ Kota 3. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan 4. Ranting Partai Persatuan Pembangunan ialah Desa/ Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan ketentuan: 1. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang di wilayah tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat 2. Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang di cabang tersebut dan ditetapkan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah 3. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Ranting di Anak Cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang
54
4. Ranting Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh anggota di ranting tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, susunan dan pembentukan daerah partai disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan. Sedangkan untuk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk perwakilan Partai Persatuan Pembangunan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan 2007-2012) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat 2. Majelis Syariah 3. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat 4. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat 5. Departemen 6. Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah 2. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah 3. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah 4. Biro 5. Lembaga
55
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang 2. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang 3. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang 4. Bagian 5. Lembaga Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang 2. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Anak Cabang 3. Seksi Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Ranting 2. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Ranting 3. Kelompok Kerja Ranting (AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan 2007-2012)
BAB III GARIS POLITIK ORDE BARU TENTANG KEPARTAIAN
Garis politik Orde Baru lahir setelah perebutan kekuasaan politik yang gagal dilakukan oleh Gerakan 30 September yang dianggap mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan rezim yang mendahuluinya (Orde Lama). Masa awal Orde Baru ditandai dengan gerakan-gerakan pembaharuan yang pada hakikatnya merupakan koreksi terhadap langkah-langkah yang diambil pada masa demokrasi terpimpin. Oleh karena itu pemerintah Orde Baru bertekad untuk mewujudkan cita-cita Revolusi Kemerdekaan 1945 dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan nasional di segala bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dengan berbagai aspek dan dimensinya. Pada masa Orde Baru masalah kepartaian menjadi sangat penting, karena masalah ini dianggap sebagai penyebab ketidak stabilan politik yang menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Oleh karena itu maka demi tercapainya kestabilan politik dan terlaksananya pembangunan khususnya di bidang ekonomi, maka pemerintahan Orde Baru membuat garis politik mengenai kepartaian. Secara garis besar ada tiga garis politik Orde Baru tentang kepartaian, yaitu: pertama, penyederhanaan partai politik; kedua, floating mass (massa mengambang); dan ketiga, asas tunggal. A. Penyederhanaan Partai Politik Presiden
Soekarno
adalah
penganjur
adanya
penyederhanaan
kepartaian pada masa Orde Lama. Ide ini didasarkan atas pemikiran bahwa
56
57
ketidak stabilan politik bersumber karena banyaknya partai politik, bila kestabilan politik diinginkan maka jumlah partai politik harus dikurangi. Namun, pada masa Orde Lama penyederhanaan partai ini belum bisa terlaksana dan kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru. Langkah pertama Orde Baru sebagai pewaris pemikiran Soekarno adalah mengadakan pengelompokan partai-partai menjadi tiga kelompok dalam DPR, yaitu: kelompok spiritual material, kelompok yang menitik beratkan program pada pembangunan spiritual tetapi tidak mengabaikan pembangunan material; kelompok kedua adalah material spiritual yang menitik beratkan program pada pembangunan material tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual; dan kelompok ketiga adalah kelompok karya. (Umaidi Radi, 1984: 76) Pengelompokan ini pada dasarnya diterima oleh semua partai politik, tetapi Partai Katolik dan Parkindo menolak dikelompokkan dalam golongan spiritual dan lebih suka dikelompokkan dalam golongan nasional dengan alasan di dalam kelompok itu dapat dilaksanakan program-program yang tidak mementingkan motif-motif ideologis. (Manuel Kaisiepo, 1991: 70) Dasar pengelompokan ini menurut presiden sama sekali bukan untuk menghapus partai-partai politik, tetapi semata-mata untuk memudahkan administrasi seperti penyusunan fraksi dalam DPR. Dalam posisi minoritas dimungkinkan dan tidak adanya pilihan lain, maka partai politik harus mengikuti keinginan pemerintah itu. Akhirnya partai politik mengelompokkan diri menjadi tiga gabungan yang diharapkan pemerintah. Pertama, kelompok
58
Persatuan Pembangunan yang menjadi fraksi Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan empat partai Islam (NU, Parmusi, Perti, dan PSII). Kedua, kelompok Demokrasi Pembangunan, yang menjadi fraksi Demokrasi Pembangunan merupakan gabungan dari (Partai Nasional Indonesia) PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Ketiga adalah kelompok Karya Pembangunan yang menjadi fraksi Karya Pembangunan yang terdiri dari Golongan Karya ditambah dengan Golongan Karya yang diangkat. Dalam pola pengelompokan ini partai-partai ikut tampil dalam Pemilu tahun 1971. Namun, Pemilu yang pertama kali dilaksanakan oleh Orde Baru ini mengalami penundaan, baru dapat dilaksanakan setelah melalui persiapan yang menjamin kemenangan Orde Baru dan kemenangan kekuatan-kekuatan Pancasila. Untuk menjamin kemenangan itu maka terlebih dahulu harus ada kepastian bahwa partai-partai tertentu yang dominan dalam sistem politik sebelumnya harus “digarap” sedemikian rupa sehingga tidak tampil lagi sebagai pemenang dalam Pemilu tersebut, dan sekaligus untuk melapangkan jalan bagi kemenangan Golongan Karya. Proses “penggarapan” ini ditempuh antara lain dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengadakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh partai (khususnya PNI dan Parmusi) dengan menyingkirkan tokoh-tokohnya yang radikal dan yang kelihatan bersikap oposisi terhadap pemerintah (Alfian, 1980: 21). Kedua, berusaha memutuskan hubungan tradisional yang ada selama ini antara partai dengan basis massanya
59
melalui seperangkat peraturan hukum yang diciptakan untuk itu, antara lain dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/ 1969 yang mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS) hanya memberikan loyalitas tunggal kepada negara. Sehingga dalam praktiknya PNS hanya boleh memilih Golkar yang merupakan partai milik pemerintah. Proses rekayasa ini tentu membawa pengaruh yang besar terhadap hasil atau jumlah dukungan yang diperoleh mereka dalam Pemilu tahun 1971 itu. Hal ini terlihat pada hasil akhir Pemilu saat itu menunjukkan Golkar menang mutlak dengan perolehan 62,80 % dari seluruh suara yang diberikan. Sedangkan hasil lainnya hanya NU yang meraih 18,67 % suara, sementara Parmusi 7,365%, PNI 6,94%, PSII 2,39%, sedangkan Parkindo, Perti, Murba, dan Partai Katolik kurang dari 2 %. (Koirudin, 2004: 44) Demikian proses yang mendahuluinya dan hasil dari Pemilu itu sendiri telah secara nyata menunjukkkan kekalahan partai-partai politik. Menyadari posisinya yang semakin terjepit, maka tidak ada pilihan lain bagi partai politik untuk segera merencanakan suatu fusi diantara partai-partai. Gagasan pengelompokan partai-partai sebaiknya ditingkatkan menjadi fusi (peleburan) partai ke dalam suatu wadah partai baru. Partai-partai baru itulah yang nantinya akan mengikuti Pemilu pada periode berikutnya. Sebelum
undang-undang
kepartaian
lahir,
partai-partai
telah
melakukan diskusi untuk memfusikan partai-partai mereka yang telah mengelompok dalam wadah baru. Setelah melalui perundingan dan musyawarah dengan semangat ukhuwah Islamiyah diantara pimpinan keempat
60
partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Akhirnya, pada tanggal 5 Januari 1973 di rumah Mintaredja, S.H. disepakati bersama untuk mengadakan fusi partai-partai politik Islam dalam suatu partai politik baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil keempat partai tersebut, yaitu KH. DR. Idham Khalid (Ketua Umum PBNU), HMS. Mintaredja, S.H. (Ketua Umum Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan KH. Masykur (Rais Syuriah PBNU). (Abdul Aziz, 2006: 88) Penyederhanaan partai sejak awal telah diperdebatkan, terutama oleh ABRI, karena dikhawatirkan akan menjadi kekuatan yang mengancam ABRI, kelompok ini berpendapat agar partai Islam dibiarkan seperti sebelumnya agar tetap lemah (M. Rusli Karim, 1999: 142). Gagasan penyederhanaan partai politik ini menimbulkan sejumlah masalah baru yang merusak keutuhan dan eksistensi partai politik. Proses fusi ternyata tidak berhasil memantapkan eksistensi partai sebagaimana yang dibayangkan, bahkan sebaliknya mengalihkan konflik-konflik eksternal yang terdapat diantara sembilan partai politik masa sebelumnya menjadi konflik intern masing-masing partai yang berfusi. Selanjutnya menimbulkan kesan kuat bahwa partai politik baru hasil fusi ini tidak lebih dari partai yang “diciptakan dari atas” dan bukan sebagai pelembagaan aspirasi yang ada dan berkembang dalam masyarakat, secara fungsional partai-partai ini pun kurang mempunyai peranan dalam proses pengambilan keputusan politik secara nasional. Sementara di pihak lain Golkar semakin mengukuhkan peranannya.
61
Berdasarkan pengamatan sementara pada Pemilu 1977 terlihat adanya dua corak tingkah laku yang muncul selama kampanye dari ketiga kontestan (PPP, Golkar, dan PDI) dan juga pada pejabat. Pertama, adalah kecenderungan untuk menjurus pada sikap dan tingkah laku “emosionil konfrontatif”. Kedua, adalah mulai terlihat adanya sikap dan tingkah laku “rasionil persuasif”. Corak emosionil konfrontatif antara lain kampanye memakai tema aliran atau tema masalah penekanan, paksaan, katakutan, dan kejujuran. Sedangkan perilaku rasional persuasif lebih ditekankan pada logika yang sederhana mengajak masyarakat melihat hal-hal konkrit yang telah dicapai dan langsung mereka rasakan sebagai hasil pembangunan. (Alfian, 1980: 90-92) Implikasi dari kehendak dan tuntutan itu mengandung makna semangat dan sikap yang cenderung radikal di dalam tubuh partai, yang harus digantikan pada sikap yang lebih akomodatif dan dapat menerima tuntutan baru itu. Dalam konteks ini konflik-konflik di dalam tubuh PPP dan PDI pada hakikatnya merupakan pergeseran tipologi kepemimpinan di dalam tubuh kedua partai, dari kepemimpinan dan perilaku yang kurang disukai menjadi pimpinan partai yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan baru tersebut. B. Floating Mass (Massa Mengambang) Kebijakan massa mengambang ini bagi beberapa kalangan disebut juga sebagai “depolitisasi” rakyat. Kebijakan ini semula dimaksudkan untuk mengurangi konflik politik. Dengan kata lain kebijakan massa mengambang
62
dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat pedesaan dari masalah-masalah politik praktis. Akibat dari kebijakan massa mengambang ini maka hubungan yang sudah terjalin antara PPP dan PDI dengan pendukungnya di daerah pedesaan menjadi terputus. Hubungan dengan masyarakat yang terputus akhirnya diisi oleh ormas-ormas pemuda yang tetap dapat bergerak di daerah pedesaan (yang sebelumnya merupakan basis dukungan bagi partai politik). Maksud dikeluarkannya konsep ini adalah untuk “membebaskan” rakyat di daerah pedesaan (sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa) dari kegiatan-kegiatan politik, yaitu dengan memutuskan hubungan mereka dengan partai politik. Yang dalam salah satu ketentuannya mengatakan bahwa organisasi sosial politik hanya mempunyai kepengurusan sampai Ibu Kota Daerah Tingkat II. Di kota Kecamatan atau di pedesaan setiap partai politik hanya boleh memiliki komisariat yang merupakan pelaksana kepengurusan dan bukan kepengurusan yang berdiri sendiri. Keadaan ini menyebabkan adanya pembatasan partai politik di pedesaan, yang mengakibatkan timbulnya hambatan bagi kelangsungan hubungan dengan massa mereka. Yang paling merasakan dampak ini adalah PPP dan PDI. Sementara Golkar praktis tidak merasakan hal demikian, karena keikutsertaan unsur-unsur pemerintah desa untuk menggalang kegiatan ini, selain adanya komisaris. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3/1973 yang memuat tentang floating mass (massa mengambang) mempersulit konsolidasi PPP sehingga kaderisasi tidak bisa berjalan
63
sebagaimana mestinya. Di sisi lain, karakter keagamaan PPP ikut pula mengkondisikan
terbentuknya
pendukung-pendukung
temporer
karena
terdorong oleh tema-tema agama dan kampanye PPP. Tidak teraturnya sistem keanggotaan seperti di atas pada akhirnya memandulkan proses kaderisasi anggota PPP. Proses kaderisasi praktis cenderung bertumpu pada kaderisasi yang dilakukan oleh masing-masing unsur pendukung PPP. (Abdul Aziz, 2006: 96) Kebijakan massa mengambang jelas akan menjadi salah satu penghambat dalam merekrut anggota baru. Karena partai politik secara yuridis formal tidak lagi mempunyai hubungan organisatoris dengan berbagai unsur dan ormas yang pernah menjadi penerus sumber kader bagi partai politik. Selain itu, kebijakan massa mengambang membuat partai politik tidak dapat menyentuh lapisan masyarakat kelas bawah di daerah padesaan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ada berbagai kalangan dalam partai politik yang menyuarakan agar pemerinyah mencabut kebijakan massa mengambang, karena kebijakan ini sangat merugikan PPP dan PDI, namun di lain pihak Golkar yang mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi pemerintah yang menjalar sampai ke daerah-daerah pedesaan, bahkan tampak diuntungkan dengan kebijakan itu. C. Asas Tunggal Usaha terpenting dalam pembaharuan politik pada masa Orde Baru adalah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Usaha pembaharuan ini, seperti setiap
64
usaha pada mulanya mendapat tantangan yang keras dari sebagian masyarakat Indonesia. Pihak-pihak yang tidak sependapat adalah bahwa asas tunggal dapat menjurus ke arah partai tunggal (yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun di Indonesia) dan akan menghalangi kebebasan warga negara Indonesia dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial politik mereka. Konsep asas tunggal Pancasila bermula dari pidato Presien Soeharto di Pekanbaru, Riau dalam pembukaan Rapin ABRI tanggal 27 Maret 1980 dan ulang tahun Kopassus di Jakarta tanggal 16 April 1980 (Lili Romli, 2006: 68). Dalam pidato itu presiden menginginkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut presiden, agar Pancasila tidak disalahgunakan dan dirongrong oleh berbagai kekuatan, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Keinginan presiden itu disampaikan kembali pada Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 1980 dan ditegaskan kembali perlunya asas tunggal Pancasila bagi sosial dan politik di Indonesia. Konsep asas tunggal akhirnya ditetapkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1985, yaitu berlakunya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Parpol) yang ada di Indonesia, termasuk PPP (Abdul Aziz, 2006: 5). Konsep asas tunggal ini menimbulkan pro-kontra di kalangan umat Islam. Dari kalangan Islam yang menolak penerapan asas tunggal mengatakan bahwa hal itu sebagai usaha untuk
menggantikan
agama
dengan
Pancasila.
Namun,
pemerintah
membantah bahwa penerapan Pancasila akan menggantikan agama, lebih
65
lanjut pemerintah menegaskan bahwa tidak ada usaha akan mempancasilakan agama maupun menggantikan agama dengan Pancasila. Isu tentang Pancasila akan menggantikan agama sedikit demi sedikit mulai mereda. Hal itu juga ditambah dengan sikap NU yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam Munas Alim Ulama tahun 1983 dan dikokohkan dalam Muktamar NU tahun 1984 (Lili Romli, 2006: 71). Bagi pemerintah dengan adanya sikap NU yang mau menerima Pancasila sebagai asas tunggal merupakan legitimasi bahwa Pancasila akan menggantikan agama adalah tidak benar. Penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila menyebabkan NU dijuluki sebagai organisasi yang akomodasionis. Hal ini karena penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila itu jauh sebelum Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik dan kemasyarakatan. NU menerima asas tunggal tahun 1983, sedangkan Undang-undang yang mengaturnya baru keluar tahun 1985 (yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1985 dan Undang-undang No. 8 tahun 1985), jadi NU menerima asas tunggal dua tahun sebelum yang mengaturnya lahir. Dalam karya Lili Romli (2006: 68) juga terdapat pendapat Deliar Noer tentang konsekuensi dari asas tunggal, yaitu: 1. Asas tunggal partai menafikan kebhinekaan masyarakat yang memang berkembang
menurut
keyakinan
masing-masing.
bersumber pada ajaran agama atau pemahaman lain.
Keyakinan
ini
66
2. Asas tunggal partai menghalangi orang-orang yang sama keyakinan untuk mengelompok sesamanya serta bertukar pikiran sesamanya berdasarkan keyakinan, termasuk agama yang dianut masing-masing. 3. Asas tunggal partai menafikan hubungan antara agama dan politik. 4. Asas tunggal partai mengandung kecenderungan ke arah sistem partai tunggal. 5. Asas tunggal partai menghalangi kemungkinan pengembangan pahampaham, seperti yang bersumber pada agama yang mungkin memperkuat Pancasila. Dari sisi PPP menurut Deliar Noer (Lili Romli, 2006: 70), bila PPP menerima asas tunggal seakan-akan PPP mengakui bahwa: 1. Dalam Islam ada pemisahan antara agama dan politik. 2. Bahwa Islam seakan tidak sesuai dengan tuntutan zaman, sekurangkuirangnya dalam bidang politik. 3. Islam seakan pernah menerbitkan kekacauan pada waktu yang lalu, sekurang-kurangnya bertolak belakang dengan Pancasila dalam bidang politik. 4. Kekacauan dalam kampanye pemilu disebabkan karena PPP masih menggunakan asas Islam (selain Pancasila). Dalam perkembangannya PPP menerima asas tunggal. Hal ini karena memang tidak ada lagi pilihan bagi PPP. Hal ini sesuai dengan Tap MPR tahun 1983, yaitu setiap kekuatan partai politik harus berasaskan Pancasila, dan tidak boleh ada asas lain. Dalam Muktamar PPP kemudian mengganti
67
asas Islam menjadi asas Pancasila. Disamping itu lambang PPP yang sebelumnya ka’bah diganti menjadi bintang (Lili Romli, 2006: 70-71). Perubahan lambang PPP ini menimbulkan perdebatan yang cukup hangat. Ada yang menganggap hal tersebut adalah deislamisasi politik dan depolitisasi Islam. Tetapi ada juga yang menggunakan istilah lebih halus, yaitu deformalisme Islam (proses penanggalan bentuk-bentuk formal Islam). Dengan PPP berasaskan Islam dengan sendirinya PPP menjadi partai yang terbuka untuk siapa saja, termasuk non-muslim. Berarti PPP bukan lagi sebagai partai Islam. Ia sama dengan partai yang lainnya (PDI dan Golkar). Di samping itu sejak semula PPP bukanlah satu-satunya tempat penyalur aspirasi umat Islam. Dalam tubuh Golkar dan PDI tentu tidak sedikit menarik umat Islam, bahkan pemuka agama sekalipun. Peristiwa tanggalnya asas Islam dari PPP dan bergantinya lambang PPP dari ka’bah menjadi bintang yang diambil dari sila pertama Pancasila, dicatat oleh sejarawan Taufik Abdullah sebagai “halaman akhir” Islam politik di Indonesia. Dengan bergantinya asas PPP tersebut maka berakhir pula Islam politik di Indonesia. Sejarah panjang Indonesia, semenjak zaman penjajahan sampai sekarang, di mana partai-partai Islam selalu tampil ke depan namun pada masa Orde Baru dilarang, karena tidak ada lagi partai Islam. Semua partai yang ada sama diharuskan berasaskan Pancasila, sehingga ciri-ciri khusus dari partai tidak boleh dicantumkan. Arti yang terkandung dalam asas tunggal adalah bahwa konflik politik diantara organisasi-organisasi politik tidak lagi didasarkan atas perbedaan
68
ideologi, karena ideologi mereka sama yaitu Pancasila. Oleh karena itu tidak ada lagi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya tentang keunggulan ideologi masing-masing. Hal ini dapat diharapkan akan membawa angin segar dalam kehidupan politik Indonesia. Konflik politik akan selalu ada, asas tunggal dimaksudkan mengalihkan isu yang dipermasalahkan, dari isu ideologi menjadi isu pelaksanaan ideologi tersebut. Asas tunggal menginginkan terciptanya konsensus nasional mengenai ideologi nasional yang memang merupakan syarat bagi perkembangan suatu negara. Asas tunggal menuntut setiap organisasi politik untuk menyusun program masing-masing. Sehingga dalam menilai suatu partai politik masyarakat harus melihat kualitas dari realisasi program kerja yang mereka buat. Dengan demikian kampanye sebelum Pemilu adalah merupakan adu program kerja di antara mereka. Bagi Golkar dan PDI asas tunggal ini tidak lagi menjadi suatu masalah, tetapi bagi PPP hal ini menempatkan partai ini dalam posisi yang dilematis. Asas tunggal ini bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara masalah-masalah keagamaan dan politik. Bagi Islam antara agama dan politik ada saluran penghubung antara keduanya. Betapapun tingkah laku seorang Islam sebagai negarawan selalu diukur dengan nilai-nilai keagamaan (Islam). Di samping itu PPP menghadapi persoalan politis dan psikologis terhadap umat Islam sebagai pendukungnya pada Pemilu sebelumnya. PPP terbentur pada klaimnya selama ini yang mengaku sebagai satu-satunya
69
penerus perjuangan politik partai-partai Islam yang berfusi ke dalam PPP. Dengan dicabutnya asas Islam dari PPP secara formal kehilangan jalur penghubung ikatan-ikatan emosional keagamaan. Sebaliknya bila PPP menolak asas tunggal akan terbentur dengan kekuatan “arus kuat” dari keinginan pemerintah yang telah bertekad untuk mewujudkan asas tunggal, yaitu Pancasila sebagai asas kekuatan sosial politik Indonesia.
BAB IV KONDISI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO
A. Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987 Sampai Tahun 2004 Dilihat Dari Perolehan Suara dan Kursi di DPRD Sukoharjo Perkembangan PPP Sukoharjo mempunyai dinamika yang cukup dinamis. Untuk mengetahui perkembangan tersebut sudah selayaknya kita melihat hasil perolehan suara Pemilu, dengan demikian kita dapat mengetahui apakah perubahan itu merupakan penurunan, kenaikan, atau mungkin mengalami stagnasi dibandingkan Pemilu sebelumnya. Dalam hal ini kita akan menelusuri kondisi PPP dalam pemilu dengan melihat perolehan suara dan perolehan kursinya dalam setiap pemilu, termasuk di dalamnya kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Untuk itu penyusun akan menguraikan berdasarkan urutan pemilu tahun 1987 sampai pemilu tahun 2004 di Sukoharjo. 1. Pemilihan Umum Tahun 1987 Pemilihan umum ini merupakan pemilu yang keempat kalinya dilaksanakan oleh Orde Baru. Tidak ada yang berubah dengan pemilu sebelumnya (1982), terutama dilihat dari peserta pemilu, yaitu PPP, Golkar, dan PDI yang telah kali ketiga ini partai-partai tersebut mengikuti pemilu setelah fusi tahun 1973 dan melaksanakan pemilu pertamanya tahun 1977. Pemilu dilaksanakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di
70
71
seluruh Indonesia. Hasil pemilu tahun 1987 Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pemilu 1987 PPD II Kabupaten Sukoharjo PPS Suara Sah Yang Diperoleh (DPRD II) Kecamatan PPP % Golkar % PDI 1 Sukoharjo 2.469 7,07 26.564 76,09 5.874 2 Nguter 1.170 4,26 22.918 83,56 3.337 3 Tawangsari 1.534 5,87 20.756 79,48 3.824 4 Weru 3.314 11,46 21.877 75,75 3.702 5 Bulu 356 1,53 21.039 90,78 1.780 6 Kartasura 5.646 16,01 23.006 65,23 6.612 7 Gatak 3.393 16,27 14.171 67,95 3.289 8 Grogol 4.310 13,27 18.204 56,08 9.941 9 Baki 2.898 13,08 13.293 60,02 5.956 10 Bendosari 1.178 4,56 21.866 84,78 2.745 11 Mojolaban 3.498 11,32 21.589 69,88 5.805 12 Polokarto 4.667 14,24 24.504 74,78 3.593 Jumlah 34.433 10,11 249.787 73,32 56.458 Jumlah Suara Sah = 340.678 suara No.
% 16,82 12,16 1464 12,82 7,68 18,75 15,77 30,63 26,89 10,64 18,79 10,96 16,57
Sumber: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo. 1987. Pemilihan Umum Tahun 1987 Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo: PPD II Sukoharjo (Arsip Daerah Sukoharjo) Hasil Pemilu PPP Sukoharjo tahun 1987 mengalami penurunan yang cukup siknifikan. Hal ini disebabkan karena adanya penggembosan suara yang dilakukan NU karena ketidakpuasan NU terhadap MI. Penggembosan dilakukan menjelang pemilu 1987. Para Kiai NU banyak yang
melakukan
perjalanan
ke
daerah-daerah
dan
memberikan
pengarahan kepada warganya, mereka membawa pesan sederhana yakni NU tidak wajib lagi memilih PPP dan tidak haram mencoblos Golkar atau PDI.
72
Penerapan asas tunggal Pancasila juga masih merupakan penyebab menurunnya hasil pemilu tahun 1987, karena pada pemilu tahun ini PPP pertama kalinya menggunakan tanda gambar Bintang setelah dua pemilu sebelumnya menggunakan tanda gambar Ka’bah sebagai akibat kebijakan politik asas tunggal Pancasila tersebut. Ketidaksiapan kader dalam melakukan kampanye juga merupakan penyebab menurunnya suara PPP. Selain itu, konflik intern PPP antara tahun 1980 hingga menjelang Pemilu tahun 1987 juga merupakan penyebab menurunnya suara PPP (Lili Romli, 2006: 64-67), konflik intern tersebut antara lain: a. Konflik antara NU dan MI (Parmusi). -
Mengenai pernyataan keprihatinan 50 tokoh masyarakat yang disampaikan di DPR (Petisi 50) pada tahun 1980. NU mendukung dan dapat memahami petisi tersebut, tetapi MI mengecam isi pernyataan tersebut.
-
Perebutan kursi ketua komisi VII DPR tahun 1980
-
Pengajuan Daftar Calon Sementara (DCS) PPP untuk Pemilu 1982 oleh J. Naro tanpa sepengetahuan anggota DPP yang lain, terutama NU.
b. Konflik antara Idham Chalid dengan Sjaifuddin Zuhri, Imam Sofwan, dan J. Naro mengenai sikap NU yang menuntut Naro agar menegakkan prinsip-prinsip musyawarah partai pada tahun 1983 c. Konflik antara Idham Chalid dengan J. Naro tentang pembentukan panitia muktamar I tahun 1984. Saat itu J. Naro membentuk panitia
73
muktamar tanpa sepengetahuan Idham Chalid selaku presiden partai sehingga panitia itu dianggap tidak sah. d. Konflik antara Soedardji, Sjaifuddin H, Taman Achda dengan J. Naro mengenai pembahasan pasal 18 ayat 1 RUU Pemilu tentang tanda gambar
organisasi
politik
(1984-1985).
Kelompok
Soedardji
berpendapat bila PPP telah menerima asas tunggal maka tanda Ka’bah yang berbau Islam harus diganti, namun pihak Naro menganggap tanda gambar itu (Ka’bah) sudah menjadi keputusan muktamar. e. Konflik antara “Kelompok 18” (Soedardji dkk) dengan J. Naro. Soerdardji membentuk DPP tandingan dengan Syahmanaf sebagai Ketua Umum dan Syarifuddin sebagai Sekjen setelah gagal menggeser Naro dengan isu tanda gambar pada 1985. f. Konflik antara Soedardji dkk dengan J. Naro -
Perubahan pimpinan FPP di DPR tanpa sepengetahuan DPP oleh Soedardji pada tahun 1985.
-
Pengajuan DCS PPP untuk pemilu 1987 pada tahun 1986.
g. Konflik antara Ridwan Saidi dengan J. Naro mengenai isu “modernisasi”. Ridwan berpendapat formula Islam dalam PPP harus dibuang bila PPP menerima asas tunggal, kemudian hal itu diprotes oleh Naro. h. Konflik antara Soedardji dkk dengan Mardinsyah dan J. Naro mengenai surat DPW Sumatera Utara kepada FPP bahwa mertua Mardinsyah
(Sekjen
DPP
PPP)
“berbau
PKI”.
Soedardji
74
berkesimpulan bahwa Mardinsyah berbau PKI juga. Karena itu, Soedardji selaku ketua FPP me-recall Mardinsyah dari keanggotaan DPR. Perbandingan perolehan suara PPP tahun 1982 dan tahun 1987 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Perbandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu Tahun 1982 dan 1987 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Sukoharjo Nguter Tawangsari Weru Bulu Kartasura Gatak Grogol Baki Bendosari Mojolaban Polokarto Jumlah
Tahun 1982 Suara Prosentase 2.883 9,17 2.065 8,38 1.854 7,87 4.415 16,01 793 3,79 6.110 20,73 3.695 19,41 3.509 12,42 2.956 14,63 1.844 8,04 3.377 12,01 4.839 16,39 38.340 12,58
Tahun 1987 Suara Prosentase 2.469 7,07 1.170 4,26 1.534 5,87 3.314 11,46 356 1,53 5.646 16,01 3.393 16,27 4.310 13,27 2.898 13,08 1.178 4,56 3.498 11,32 4.667 14,24 34.433 10,11
Sumber: Diolah dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo. 1987. Pemilihan Umum Tahun 1987 Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo: PPD II Sukoharjo (Arsip Daerah Sukoharjo) Dari data tersebut terlihat jelas penurunan jumlah suara PPP Sukoharjo antara Pemilu tahun 1982 dan 1987 sebesar 3.907 suara atau sekitar 2,47%. Seperti disebutkan sebelumnya, penurunan ini lebih disebabkan oleh konflik intern pengurus pusat PPP sekitar tahun 1980-an yang akhirnya berimbas pula pada perolehan suara di daerah, tidak terkecuali di Sukoharjo. Penurunan suara PPP dalam pemilu 23 April
75
1987 ini seperti apa yang telah diprediksikan sebelumnya. Kecamatan yang menyumbang suara terbanyak adalah Kecamatan Kartasura, Polokarto, dan Weru, karena daerah-daerah ini merupakan basis Islam di Sukoharjo. Sedangkan, suara terkecil di Kecamatan Bulu. 2. Pemilihan Umum Tahun 1992 Seperti pemilu sebelumnya, pemilu tahun 1992 diikuti oleh tiga partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu ini dilaksanakan pada 19 Juni 1992. Hasil Pemilu tahun 1992 dapat kita lihat pada tabel 3 berikut. Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Pemilu 1992 PPD II Kabupaten Sukoharjo PPS Suara Sah Yang Diperoleh (DPRD II) Kecamatan PPP % Golkar % PDI 1 Sukoharjo 3.015 8,03 23.334 62,14 11.199 2 Nguter 1.752 6,54 18.286 68,28 6.741 3 Tawangsari 1.828 6,73 18.328 67,51 6.992 4 Weru 4.062 13,18 19.725 64,02 7.023 5 Bulu 770 3,32 18.157 78,31 4.258 6 Kartasura 6.950 16,92 23.627 57,53 10.493 7 Gatak 3.942 16,97 12.671 54,53 6.623 8 Grogol 6.123 14,76 18.969 45,74 16.382 9 Baki 3.309 13 13.320 52,34 8.819 10 Bendosari 1.910 6,99 19.169 70,14 6.249 11 Mojolaban 4.137 11,46 19.171 53,12 12.780 12 Polokarto 5.756 16,6 19.910 57,42 9.007 Jumlah 43.554 11,62 224.667 59,95 106.566 Jumlah Suara Sah = 374.787 suara No.
% 29,83 25,17 25,76 22,79 18,37 25,55 28,5 39,5 34,65 22,87 35,41 25,98 28,43
Sumber: Diolah dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1992. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 di Jawa Tengah: Lampiran-lampiran. Semarang: PPD I Jawa Tengah (Arsip KPU Jawa Tengah)
Pada Pemilu tahun 1992 ini Kartasura dan Polokarto masih menjadi pendulang suara terbanyak bagi PPP, disusul Grogol. Sedangkan, suara terkecil juga masih disumbangkan oleh Kecamatan Bulu.
76
Perbandingan perolehan suara PPP Sukoharjo pada pemilu 1987 dan 1992 adalah sebagai berikut (tabel 4): Tabel 4 Perbandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu Tahun 1987 dan 1992 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Sukoharjo Nguter Tawangsari Weru Bulu Kartasura Gatak Grogol Baki Bendosari Mojolaban Polokarto Jumlah
Tahun 1987 Suara Prosentase 2.469 7,07 1.170 4,26 1.534 5,87 3.314 11,46 356 1,53 5.646 16,01 3.393 16,27 4.310 13,27 2.898 13,08 1.178 4,56 3.498 11,32 4.667 14,24 34.433 10,11
Tahun 1992 Suara Prosentase 3.015 8,03 1.752 6,54 1.828 6,73 4.062 13,18 770 3,32 6.950 16,92 3.942 16,97 6.123 14,76 3.309 13 1.910 6,99 4.137 11,46 5.756 16,6 43.554 11,62
Dari data tersebut dapat kita ketahui adanya kenaikan jumlah suara PPP pada Pemilu tahun 1992 sebanyak 9.121 suara atau meningkat 1,51% dibandingkan dengan Pemilu 1987. Tidak jauh berbeda dengan situasi PPP di tingkat pusat, dalam menghadapi Pemilu tahun 1992 PPP Sukoharjo dihadapkan pada masalah indikasi kecurangan dalam tahapan Pemilu serta ketidakpuasan mengikuti Pemilu. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3/ 1975 tentang partai politik dan Golkar yang salah satu pasalnya memuat peraturan tentang dilaksanakannya floating mass dan larangan menggunakan tempat ibadah sebagai arena politik, sangatlah melemahkan kekuatan PPP yang berbasis pada umat Islam. Dengan diterapkannya hal tersebut PPP
77
Sukoharjo tidak mempunyai lagi organisasi di tingkat ranting yang akan mengkoordinir massanya. Sehingga, secara tidak langsung menghambat hubungan dengan massa pemilihnya. Hal ini mengakibatkan pengkaderan di tingkat desa tidak dapat dilakukan lagi. Dengan demikian hubungan PPP tidak lagi memberi dan memerima akan tetapi hubungan PPP dengan massanya didasarkan pada fanatisme agama di dalam masyarakat yang telah diwariskan oleh partai-partai Islam masa lalu, tidak oleh PPP masa kini. Dengan tidak adanya kegiatan partai di tingkat kecamatan dan desa, jelas PPP dan PDI di Sukoharjo sangat sulit mencari kader penggerak massa di pedesaan. Hal ini disebabkan karena penggerak massa di pedesaan selama ini dipelopori oleh para aparat pemerintah desa dan kecamatan serta pemuka agama yang pada kenyataannya sudah tidak mungkin lagi diharapkan menjadi kader partai. Di Sukoharjo, mereka telah direkrut oleh salah satu kekuatan politik yang ada dan tidak mungkin mereka tolak karena keterikatan dengan kedudukan dan jabatan yang dimilikinya. Pemuka-pemuka masyarakat di tingkat desa dan kecamatan di Sukoharjo dapat dikatakan hampir semua menjadi pendukung utama Golongan Karya. Salah satu basis kekuatan umat Islam yaitu masjid yang selama ini menjadi ajang kegiatan masyarakat dan keagamaan. Dengan adanya pelarangan dari pemerintah maka kegiatan partai dan kampanye program partai tidak dapat dilakukan melalui tempat ibadah. Pemerintah telah
78
mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kegiatan partai politik. Tabel 5 Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 1992 No. 1 2 3 4
OPP Partai Persatuan Pembangunan Golkar PDI ABRI Jumlah
Jumlah Kursi 4
Prosentase 8.89
22 10 9 45
48.89 22.22 20 100
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sukoharjo. 1994. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 1994. Sukoharjo: BPS Sukoharjo (Arsip BPS Jawa Tengah)
3. Pemilihan Umum Tahun 1997 Pemilu tahun 1997 diikuti oleh tiga partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Keterbukaan politik yang terus bergulir sepanjang tahun pasca Pemilu 1992 sudah tentu berpengaruh terhadap setiap kekuatan politik di Indonesia termasuk dalam hal ini PPP. Keterbukaan dilihat PPP sebagai keadaan politik Orde Baru menuju tahap yang lebih responsif terhadap tuntutan lingkungan internal dan eksternal. Menjelang Pemilu tahun 1997 hampir semua Pemda Tingkat II seJawa Tengah disemarakkan dengan aksi pengecatan warna kuning mulai dari batang pohon, trotoar jalan, hingga gedung-gedung instansi pemerintahan. Kuningisasi disosialisasikan melalui anjuran langsung gubernur Jawa Tengah Suwardi kepada seluruh kepala daerah tingkat II yang kemudian dilanjutkan ke seluruh desa. Walaupun sempat mendapat
79
protes dari PPP dan PDI karena dimaknai sebagai bentuk kampanye terselubung OPP tertentu, dalam hal ini Golkar. Hasil Pemilu 1997 Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 6 berikut. Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Pemilu 1997 PPD II Kabupaten Sukoharjo No. 1 2 3
Partai Peserta Pemilu PPP Golkar PDI Jumlah
Suara Sah Yang Diperoleh (DPRD II) Jumlah Prosentase 115.437 28,16 286.597 69,91 7.900 1,93 409.934 100,00
Sumber: Diolah dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1997. Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 di Jawa Tengah. Semarang: PPD I Jawa Tengah (Arsip KPU Jawa Tengah)
Dari hasil Pemilu 1997 tersebut terlihat sangat jelas kenaikan suara PPP Sukoharjo. Hal ini disebabkan adanya konflik intern PDI, yaitu adanya PDI-Pro Suryadi dan PDI-Pro Mega. Dalam hal ini PDI yang mendukung Megawati (Pro Mega) membentuk koalisi dengan PPP melalui konsep “Mega Bintang” yang dicetuskan di Solo 27 April 1997. Dalam kompromi politik itu terjadi kesepakatan, bahwa suara PDI-Pro Mega akan mendukung kampanye PPP di Solo dan akan memberikan suaranya untuk Pemilu 1997, dan Sukoharjo juga terkena imbas “Mega Bintang” tersebut. Ternyata hal ini terbukti dengan hasil pemilu Sukoharjo yang naik cukup signifikan pada Pemilu 1997 ini. Kenaikan suara PPP Sukoharjo tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut.
80
Tabel 7 Perbandingan Perolehan Suara PPP Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 1987 sampai 1997 No.
Tahun
1 1987 2 1992 3 1997
Jumlah Suara Prosentase 34.433 10,11 43.554 11,62 115.437 28,16
Perubahan Suara Prosentase +9.121 +1,51 +71.883 +16,54
Kenaikan suara PPP Sukoharjo sebanyak 71.883 suara atau sekitar 16,54% merupakan angka yang cukup fantastis dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini sebagai bukti adanya kerjasama yang baik antar pengurus di tingkat cabang. Namun, tidak luput pula adanya konflik PDI yang akhirnya memisahkan diri menjadi “Mega Bintang” yang memberikan suaranya untuk PPP. Peningkatan ini juga terlihat pada perolehan kursi di DPRD II Sukoharjo, yang dapat kita lihat pada tabel 8 berikut. Tabel 8 Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 1997 No. 1 2 3 4
OPP PPP Golkar PDI ABRI Jumlah
Jumlah Kursi 10 25 1 9 45
Prosentase 22.22 55,56 2,22 20 100
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sukoharjo. 1997. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 1997. Sukoharjo: BPS Sukoharjo (Arsip BPS Jawa Tengah) Perbandingan perolehan kursi PPP di DPRD Sukoharjo tahun 1992 dan 1997 dapat kita lihat pada tabel 9 berikut.
81
Tabel 9 Perbandingan Perolehan Kursi PPP Sukoharjo Tahun 1992 sampai 1997 No.
Tahun
1 1992 2 1997
Jumlah Kursi Prosentase 4 8,89 10 22,22
Perubahan Kursi Prosentase +6 +13,33
Terjadi kenaikan sebanyak 6 kursi PPP di DPRD Sukoharjo atau naik sebesar 13,33% dari Pemilu tahun 1992. 4. Pemilihan Umum Tahun 1999 Pemilu kali ini adalah yang pertama setelah runtuhnya rezim Soeharto yang lebih dikenal dengan masa reformasi, yang diganti oleh wakilnya sebagai presiden. Di masa kepemimpinan BJ. Habibie ini terjadi kebebasan dalam segala bidang, khususnya bidang politik. Sehingga hal ini sangatlah menguntungkan bagi para politikus, hal ini terlihat dengan banyaknya bermunculan partai-partai baru dengan berbagai asas dan misi yang mereka bawa. Pada pemilu 1999 tersebut partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman berjumlah 141 partai politik. Dari sekian itu yang mendaftar kepada Panitia Persiapan Pembentukan Komisi pemilihan Umum (PPPKPU) hanya sejumlah 106, namun yang tidak memenuhi syarat untuk diverifikasi oleh PPPKPU sebanyak 46 partai, sedangkan yang layak untuk diverifikasi sejumlah 60 partai. Verifikasi dilaksanakan dalam dua tahap yaitu administrasi dan faktual. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen pendirian partai, sedangkan verifikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi daerah-
82
daerah untuk mengecek keberadaan pengurus partai politik di provinsi daerah tingkat I dan Kabupaten/ Kotamadya daerah tingkat II berdasarkan dokumen yang ada. Dari 60 partai politik yang lolos verifikasi oleh PPPKPU sejumlah 48 partai dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 1999 oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 1999. (KPU, 2000: 237-238) Untuk menentukan nomor urut partai politik peserta pemilu dilakukan dengan undian oleh anggota KPU wakil dari partai politik peserta pemilu dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor 5 tahun 1999 (KPU, 2000: 239). Partai-partai politik peserta pemilu 1999 tersebut sesuai nomor urutnya adalah sebagai berikut: 1) Partai Indonesia Baru (PIB) 2) Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna) 3) Partai Nasional Indonesia (PNI) 4) Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI) 5) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Kami) 6) Partai Umat Islam (PUI) 7) Partai Kebangkitan Umat (PKU) 8) Partai Masyumi Baru 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 11) PDI Perjuangan 12) Partai Abul Yatama
83
13) Partai Kebangsaan Merdeka (PKM) 14) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 15) Partai Amanat Nasional (PAN) 16) Partai Rakyat Demokratik (PRD) 17) Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) 18) Partai Katolik Demokrat (PKD) 19) Partai Pilihan Rakyat (Pilar) 20) Partai Rakyat Indonesia (Pari) 21) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi 22) Partai Bulan Bintang (PBB) 23) Partai Solidaritas Pekerja (PSP) 24) Partai Keadilan 25) Partai Nahdlatul Ummat (PNU) 26) PNI - Front Marhaenis 27) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 28) Partai Republik 29) Partai Islam Demokrat (PID) 30) PNI - Massa Marhaen 31) Partai Murba 32) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 33) Partai Golongan Karya (Golkar) 34) Partai Persatuan 35) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
84
36) Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) 37) Partai Buruh Nasional (PBN) 38) Partai MKGR 39) Partai Daulat Rakyat 40) Partai Cinta Damai 41) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 42) Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 43) Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI) 44) Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) 45) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Suni Indonesia) 46) Partai Nasional Demokrat (PND) 47) Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) 48) Partai Pekerja Indonesia (PPI) Dengan
sekian
banyaknya
partai
politik
peserta
pemilu,
mengingatkan kita pada pemilu tahun 1955 dan 1971 yang masih menganut sistem multipartai sebelum adanya fusi partai tahun 1973. Hal ini sangat merugikan bagi ketiga partai hasil fusi 1973. Apalagi bagi Partai Persatuan Pembangunan, karena partai-partai baru yang muncul banyak yang berasaskan Islam dalam pelaksanaan kehidupan politiknya. Kemunculan partai Islam ini kemungkinan disebabkan oleh reaksi atas tatanan politik yang monolitas yang menafikan keragaman ciri dan aspirasi seperti ditunjukkan oleh asas tunggal (Basyaib, 1999: 35). Simbolisme politik Islam tampak kental pada sebagian besar partai Islam
85
pada masa awal berdirinya muncul karena ketidakpuasan tatanan politik dan munculnya era reformasi. Hasil Pemilu 1999 di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Pemilu 1999 PPD II Kabupaten Sukoharjo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Partai Peserta Pemilu PIB Partai Krisna PNI PADI Partai KAMI PUI PKU Partai Masyumi Baru PPP PSII PDI Perjuangan Partai Abul Yatama PKM PDKB PAN PRD PSII 1905 PKD Partai PILAR PARI Partai PII Masyumi PBB PSP Partai Keadilan PNU PNI - Front Marhaenis Partai IPKI Partai Republik PID PNI - Massa Marhaen Partai MURBA PDI Partai Golkar Partai Persatuan PKB PUDI PBN Partai MKGR
Suara Sah Yang Diperoleh (DPRD II) Jumlah Prosentase 288 0.07 993 0.23 1.202 0.28 230 0.05 1.930 0.44 455 0.10 365 0.08 532 0.12 19.867 4.57 437 0.10 249.398 57.33 473 0.11 276 0.06 1.017 0.23 53.283 12.25 695 0.16 180 0.04 391 0.09 53 0.01 167 0.04 1.622 0.37 8.059 1.85 157 0.04 7.674 1.76 347 0.08 2.383 0.55 901 0.21 306 0.07 178 0.04 2.365 0.54 85 0.02 1.350 0.31 55.349 12.72 993 0.23 12.308 2.83 232 0.05 499 0.11 250 0.06
86
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Partai Daulat Rakyat Partai Cinta Damai PKP Partai SPSI PNBI PBI Partai SUNI PND PUMI PPI Jumlah
704 494 4.486 190 696 163 145 524 102 223 435.017
0.16 0.11 1.03 0.04 0.16 0.04 0.03 0.12 0.02 0.05 100.00
Sumber: Diolah dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1999. Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah. Semarang: PPD I Jawa Tengah (Arsip KPU Jawa Tengah)
Dari hasil Pemilu 1999 tersebut terlihat adanya penurunan yang sangat drastis dari hasil perolehan suara PPP Sukoharjo. Perolehan suara yang menurun ini diakibatkan munculnya partai-partai baru yang lebih giat dalam melaksanakan kampanye dan pendekatan pada masyarakat. Dari sekian banyaknya partai baru tersebut ada beberapa partai yang berasaskan Islam, sehingga terjadi perpecahan suara Partai Persatuan Pembangunan, karena lebih memilih partai Islam yang lain yang dirasa mampu menampung aspirasi mereka. Namun, partai-partai Islam yang lain juga belum bisa mengungguli perolehan suara PDI Perjuangan yang terbilang partai baru meski dengan mengusung format orde lama peninggalan Soekarno dan Partai Golkar yang merupakan penguasa orde baru. Sehingga, dapat dipastikan partaipartai Islam belum bisa bersaing menjadi partai terbesar yang mampu bersaing di Sukoharjo meskipun mayoritas penduduk Sukoharjo adalah umat Islam.
87
Penurunan perolehan suara PPP tersebut dapat kita lihat dengan jelas pada tabel 11 berikut. Tabel 11 Perbandingan Perolehan Suara PPP Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 1987 sampai 1999 No. 1 2 3 4
Tahun 1987 1992 1997 1999*
Jumlah Suara Prosentase 34.433 10,11 43.554 11,62 115.437 28,16 19.867 4,57
Perubahan Suara Prosentase + 9.121 + 1,51 + 71.883 + 16,54 - 95.570 - 23,59
* Pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, dan banyak bermunculan partai politik berasas Islam, sehingga suara PPP terpecah ke beberapa partai Islam yang baru Perolehan suara PPP pada Pemilu 1999 ini terjadi penurunan sebanyak 95.570 suara atau sebesar 23,59%. Penurunan suara yang cukup signifikan, bahkan melebihi PPP adalah Golkar yang pada Pemilu sebelumnya memperoleh 286.597 suara (69,91%) pada Pemilu 1999 ini hanya mendapat 55.349 suara (12,72). Perolehan suara yang sangat luar biasa adalah PDI Perjuangan pimpinan Megawati dengan memperoleh 249.398 suara (57,33%). Jadi dapat diperkirakan suara PPP dan Golkar selain terpecah melalui partai-partai baru yang lebih kecil, suara tersebut juga berkumpul untuk memilih PDI Perjuangan yang menjadi pemenang Pemilu di Sukoharjo, bahkan tingkat nasional. Selain menurunnya suara PPP yang cukup signifikan, hal ini juga berimbas pada perolehan kursi di DPRD Sukoharjo. Perolehan kursi PPP tersebut dapat dilihat pada tabel 12 berikut.
88
Tabel 12 Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 1999 No. 1 2 3 4 5
OPP PDI Perjuangan Partai Golkar PAN TNI/POLRI Partai Bintang Persatuan dan Keadilan Bangsa (BPKB)* Jumlah
Jumlah Kursi 23 6 6 5 5
Prosentase 51,12 13,33 13,33 11,11 11,11
45
100
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sukoharjo. 2000. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2000. Sukoharjo: BPS Sukoharjo (Arsip BPS Jawa Tengah) * BPKB adalah penggabungan PBB, PPP, PK, dan PKB. Sedangkan dari PPP sendiri mendapat 2 kursi (4,44 %). Karena kursi yang diperoleh PPP hanya 2, sedangkan PBB, PK, dan PKB masing-masing hanya memperoleh 1 kursi. Sehingga keempat partai ini membentuk koalisi fraksi di DPRD Sukoharjo dengan nama Partai Bintang Persatuan dan Keadilan Bangsa (BPKB) dengan jumlah 5 kursi. Perolehan kursi PPP Sukoharjo ini menurun sebanyak 8 kursi (17,78%), penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel 13 berikut. Tabel 13 Perbandingan Perolehan Kursi PPP Sukoharjo Tahun 1992 sampai 1999 No.
Tahun
Jumlah Prosentase 4 8,89 10 22,22 2 4,44
Kursi
1 1992 2 1997 3 1999
Perubahan Kursi Prosentase +6 + 13,33 -8 - 17,78
5. Pemilihan Umum Tahun 2004 Pemilu tahun 2004 adalah pemilu kedua pada masa reformasi. Pemilu ini di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri, yang terpilih
89
menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang dirasa tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya oleh MPR/ DPR. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik. Partai-partai tersebut ada yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, baik pemilu 1999 atau pemilu masa pemerintahan Soekarno ada pula yang merupakan partai baru yang sama sekali belum pernah mengikuti Pemilu. Partai-partai tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan asas, misi, dan visi yang mereka bawa. Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 sesuai nomor urutnya adalah sebagai berikut. 1) PNI Marhaenisme 2) Partai Buruh Sosial Demokrat 3) Partai Bulan Bintang 4) Partai Merdeka 5) Partai Persatuan Pembangunan 6) Partai Demokrasi Kebangsaan 7) Partai Indonesia Baru 8) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 9) Partai Demokrat 10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia 12) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 13) Partai Amanat Nasional 14) Partai Karya Peduli Bangsa
90
15) Partai Kebangkitan Bangsa 16) Partai Keadilan Sejahtera 17) Partai Bintang Reformasi 18) PDI Perjuangan 19) Partai Damai Sejahtera 20) Partai Golkar 21) Partai Patriot Pancasila 22) Partai Sosial Indonesia 23) Partai Persatuan Daerah 24) Partai Pelopor Rekapitulasi hasil Pemilu Sukoharjo tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini.
Tabel 14 REKAPITULASI HASIL PEMILU 2004 KABUPATEN SUKOHARJO No.
Partai Politik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PNI Marhaenisme PBSD PBB P. Merdeka PPP PPDK PIB PNBK P. Demokrat PKPI PPDI PPNUI PAN PKPB PKB PKS PBR PDIP PDS P. Golkar P. Patriot Pancasila PSI PPD Partai Pelopor Jumlah
Sukoharjo 1 Bendosari Nguter Sukoharjo 261 130 531 50 70 189 228 683 1.302 197 131 237 2.672 1.390 4.254 32 45 56 521 290 236 1.119 986 2.975 3.258 718 1.070 162 114 345 1.746 2.993 4.756 131 158 320 2.386 1.208 1.311 1.842 1.303 3.375 158 129 308 10.265 12.207 16.690 112 116 544 4.725 2.671 7.894 773 56 889 185 111 171 55 59 736 30.878 25.490 48.239
Sukoharjo 2 Tawangsari Bulu 359 84 369 185 29 52 1.088 953 40 66 53 85 913 649 972 684 412 254 4.229 714 67 86 1.403 1.669 1.984 897 104 66 12.282 9.767 79 91 3.853 2.303 36 22 569 63 57 9 28.898 18.699
DAERAH PEMILIHAN Sukoharjo 3 Weru Baki Gatak Kartasura 172 329 205 628 89 78 289 289 264 620 412 24 6.594 1.700 1.565 2.591 23 35 29 36 75 34 494 108 89 94 115 571 2.160 1.363 5.271 1.656 138 124 673 155 158 138 341 3.264 3.793 4.335 11.297 121 203 135 943 476 521 784 2.832 1.080 2.814 1.550 5.192 114 239 194 487 10.463 17.021 11.666 14.775 131 784 352 1.950 5.968 4.290 3.613 7.539 16 52 169 361 80 139 83 190 45 338 82 30 149 141 608 31.445 35.028 27.666 56.999
Sumber: Pemilu 2004, Pilkada 2005 dalam Data dan Fakta (KPU Kab. Sukoharjo)
Sukoharjo 4 Grogol 495 172 556 2.479 48 404 5.790 1.064 252 7.342 244 1.409 7.462 1.095 27.476 4.238 5.904 74 70 60 297 66.931
Sukoharjo 5 Mojolaban Polokarto 1.059 377 514 331 1.341 1.890 53 57 33 196 307 126 3.623 1.862 862 1.113 223 155 9.705 12.089 201 203 1.176 1.728 4.254 3.448 243 218 16.853 12.569 713 105 6.787 5.998 47 57 94 102 243 174 218 54 48.549 42.852
Jumlah
%
4.630 937 5.753 670 28.436 520 832 2.428 27.282 12.332 2.709 66.263 2.812 16.903 35.201 3.355 172.034 9.215 61.545 2.552 568 2.234 2.463 461.674
1,00 0,20 1,25 0,15 6,16 0,11 0,18 0,53 5,91 2,67 0,59 0 14,35 0,61 3,66 7,62 0,73 37,26 2,00 13,33 0,55 0,12 0,48 0,53
92
Pada pemilu tahun 2004 ini terjadi peningkatan jumlah suara PPP Sukoharjo. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah peserta pemilu yang sebelumnya 48 menjadi 24 partai. Daerah yang menyumbang suara terbanyak adalah Kecamatan Weru, yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hal ini
disebabkan adanya koordinasi yang baik antara
Pengurus Anak Cabang dan Ranting di daerah tersebut, selain itu Weru juga membawa calon legislatifnya yang juga telah menjadi anggota DPRD periode sebelumnya, Suryanto, S.H. untuk mereka jagokan kembali dalam Pemilu saat ini, disusul Kecamatan Sukoharjo yang juga mengusung H. Sumarno Budi Pranoto, S.Pd. sebagai calon legislatif yang juga telah menjabat DPRD periode sebelumnya, selanjutnya Kecamatan Kartasura yang masih menjadi basis Islam di Sukoharjo. Tabel 15 Perbandingan Perolehan Suara PPP Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 1987 sampai 2004 No. 1 2 3 4 5
Tahun 1987 1992 1997 1999* 2004*)
Jumlah Suara Prosentase 34.433 10,11 43.554 11,62 115.437 28,16 19.867 4,57 28.436 6,16
Perubahan Suara Prosentase + 9.121 + 1,51 + 71.883 + 16,54 - 5.570 - 11,97 + 8.569 + 1,59
* Pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, dan banyak bermunculan partai politik berasas Islam ) * Pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai politik, dan masih banyak partai Islam selain PPP yang mengikuti Pemilu Naiknya jumlah suara ini karena berkurangnya peserta pemilu yang sebelumnya 48 partai menjadi 24 partai. Namun, kenaikan ini tidaklah signifikan, hal ini disebabkan semakin kuatnya partai-partai
93
Islam yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya seperti PAN dan PKS (sebelumnya PK), dan munculnya kekuatan baru seperti Partai Demokrat yang mampu mengimbangi partai-partai yang telah lahir lebih awal seperti PKB. Perolehan kursi masing-masing partai dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 16 Perolehan Kursi DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu Tahun 2004 No. 1 2 3 4 5
OPP PDI Perjuangan Partai Golkar PAN PKS Kebangkitan Persatuan Demokrat (KPD)* Jumlah
Jumlah Kursi 17 7 7 5 9
Prosentase 37,77 15,56 15,56 11,11 20
45
100
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sukoharjo. 2006. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2006. Sukoharjo: BPS Sukoharjo (Arsip BPS Jawa Tengah) * KPD merupakan penggabungan dari PPP, PKB, dan Demokrat. Sedangkan, PPP sendiri mendapatkan 3 kursi (6,67 %). Seperti Pemilu sebelumnya PPP membentuk koalisi fraksi di DPRD Sukoharjo, yaitu dengan PKB dan Partai Demokrat. PPP hanya memperoleh 3 kursi dalam DPRD, sehingga dengan koalisi Kebangkitan Persatuan Demokrat menjadi 9 kursi dalam DPRD Sukoharjo. Perbandingan perolehan kursi PPP dari tahun 1992 sampai 2004 adalah sebagai berikut (tabel 17).
94
Tabel 17 Perbandingan Perolehan Kursi PPP Sukoharjo Tahun 1992 sampai 2004 No. 1 2 3 4
Tahun 1992 1997 1999 2004
Jumlah Kursi Prosentase 4 8,89 10 22,22 2 4,44 3 6,67
Perubahan Kursi Prosentase +6 + 13,33 -8 - 17,78 +1 + 2,23
Pada Pemilu 2004 terlihat terjadi kenaikan jumlah kursi di DPRD Sukoharjo sebanyak 1 kursi, atau sekitar 2,23%. Hal ini karena kenaikan suara PPP yang cukup signifikan yang mampu mendongkrak perolehan kursi di DPRD II Sukoharjo. B. Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara dan Kursi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Sukoharjo Faktor yang mempengaruhi menurunnya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah sebagai berikut: 1. Konflik intern yang berkepanjangan Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa peleburan beberapa partai Islam ke dalam PPP itu merupakan kehendak pemerintah dan bukan kehendak murni dari partai, sehingga sejak awal kelahirannya partai ini sudah mengandung benih konflik atau “cacat sejak lahir”. Konflik itu mulai muncul dari perebutan jabatan ketua Ketua Komisi FPP di DPR antara NU dan MI, dan dilanjutkan dalam penyusunan daftar calon sementara (DSC) dalam Pemilu 1982. Konflik itu mencapai puncaknya pada tahun 1984 yang ditandai dengan keluarnya NU dari PPP dan kembali ke Khittah 1926. Akibat konflik intern yang berkepanjangan
95
di tubuh partai, secara politis sebenarnya sangat merugikan bagi PPP sendiri, sebab di masyarakat akan muncul image para tokoh partai lebih mementingkan
kepentingan
pribadi
dan
golongannya
daripada
memperjuangkan aspirasi mereka. Hal ini terlihat dari hasil Pemilu tahun 1987 yang menurun dibandingkan Pemilu 1982. 2. Kurangnya persiapan dalam menghadapi Pemilu Kalau suatu partai selalu dalam keadaan tidak harmonis, maka sangat sulit rasanya bagi partai tersebut untuk dapat mempersiapkan segala-galanya dalam menghadapi Pemilu dengan baik. Logikanya, jika melakukan konsolidasi ke dalam saja susah apalagi melakukan konsolidasi keluar, ditambah lagi peraturan tentang Pemilu yang cenderung merugikan PPP. 3. Diberlakukannya asas tunggal Sebelum
diberlakukannya
asas
tunggal
PPP
berhasil
mengidentifikasikan dirinya sebagai partai Islam, sehingga dapat dengan mudah menghimpun umat Islam di bawahnya. Setelah diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial dan organisasi politik yang ada di Indonesia pada tahun 1985 dengan Undangundang No. 5/1985, maka PPP mau tidak mau harus meninggalkan asas lamanya yakni Islam dan mengikuti asas barunya yakni Pancasila. Perubahan strategis ini sangat merugikan bagi PPP, sebab selama ini dengan menggunakan Islam ia berhasil menggaet umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, sedangkan dengan diberlakukannya
96
Pancasila sebagai asas tunggal maka ia kehilangan “pengikatnya” untuk menghimpun
umat
Islam.
Ketika
kampanye
misalnya,
setelah
diberlakukannya asas tunggal terlihat sekali kebingungan para juru kampanye (Jurkam) PPP dalam “menjual” PPP kepada massa pemilih. Di satu sisi harus menyesuaikan diri dengan UU No. 5/1985 tentang asas tunggal, di sisi lain ia masih membutuhkan Islam untuk menarik pemilih umat Islam. Contoh lain masalah tanda gambar PPP, sebelum dikeluarkannya kebijakan asas tunggal PPP menggunakan tanda gambar Ka’bah,
sedangkan
setelah
diberlakukannya
asas
tunggal
PPP
menggunakan gambar Bintang. Yang menarik adalah tanda gambar bintang tersebut diletakkan pada sebuah kotak hitam yang sepintas mirip dengan gambar Ka’bah. Dengan tidak digunakannya Islam sebagai asas partai ini, maka PPP tidak dapat lagi mengklaim dirinya sebagai partai Islam,
sehingga
umat
Islam yang
merupakan
mayoritas
dapat
diperebutkan oleh ketiga kontestan Pemilu dengan terbuka. 4. Penggembosan oleh NU Unsur NU dalam PPP merupakan kekuatan terbesar, maka ketika NU menyatakan kembali ke Khittah 1926 dalam Muktamarnya di Situbondo, PPP kehilangan sebagian pendukungnya dalam Pemilu 1987. penggembosan ini dilakukan akibat kekecewaan NU terhadap MI. Unsur MI cenderung mementingkan golongannya sendiri dan menyingkirkan NU. Dalam penyusunan DCS misalnya, dimana Naro sebagai orang MI menyusun tanpa sepengetahuan DPP lain, khususnya NU.
97
5. Berlakunya kembali sistem multi partai Kebijakan ini terlaksana saat pemilu 1999, yaitu pemilu pertama di Era Reformasi dengan diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilu. Dari 48 partai tersebut, ada banyak partai politik yang mengusung Islam sebagai salah satu asasnya. Sehingga, suara PPP terpecah ke dalam partai Islam yang lain. Hal ini juga terjadi pada pemilu tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik. Dari 24 partai tersebut muncul lagi beberapa partai Islam yang memecah kembali suara PPP, selain itu partai Islam yang sebelumnya juga semakin kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi naiknya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah sebagai berikut: 1. Meredanya konflik intern Partai Persatuan Pembangunan Jika masa-masa sebelum tahun 1987 terjadi konflik yang terjadi di tubuh PPP cenderung terbuka dan baru mereda setelah dilakukan campur tangan dari pemerintah. Maka, pasca pemilu 1987 konflik yang terjadi cenderung menurun. Konflik di tubuh PPP memang tidak hilang sama sekali sebagai akibat dari adanya fusi yang tidak tuntas, namun paling tidak pada pasca pemilu 1987 konflik yang terjadi lebih sederhana dan dapat selesai dengan sendirinya. Meredanya konflik di tubuh PPP mengakibatkan semakin simpatiknya masyarakat terhadap partai ini, bahkan menjelang pemilu 1992 ada beberapa kiai NU yang “pulang kandang” setelah sempat meninggalkan PPP pada pemilu 1987.
98
2. Semakin vokalnya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di DPR Keterbukaan politik yang bergulir pada awal tahun 1990-an mendorong
masyarakat
semakin
kritis
terhadap
permasalahan-
permasalahan yang muncul di sekitarnya. Kevokalan FPP di DPR terutama setelah tahun 1995, membuat banyak orang menaruh harapan besar terhadap partai ini. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi PPP dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 3. Adanya konflik intern PDI Sebagai partai yang “diciptakan dari atas” PDI juga selalu mengalami hal yang sama dengan PPP yaitu konflik intern yang berkepanjangan. Bedanya, kalau dalam tubuh PPP konflik itu terjadi antara unsur pendukungnya, sedangkan dalam PDI konflik itu terjadi diantara pemimpinnya. Tersingkirnya Megawati dari kepemimpinan PDI mengakibatkan sebagian besar pendukungnya ikut meninggalkan PDI. Pada awalnya para pendukung PDI pro-Mega ini lebih memilih golput daripada harus memilih PDI, namun dalam perkembangan selanjutnya Megawati memberi isyarat pada pendukungnya bahwa ia memberikan dukungannya kepada PPP dengan banyak mendekati tokoh-tokoh PPP, fenomena ini lebih dikenal dengan istilah “Mega Bintang”. Hasilnya memang tidak meleset, PPP dapat menaikkan jumlah perolehan suaranya dalam pemilu tahun 1997 dan di sisi lain PDI mengalami penurunan yang sangat drastis, begitu pula yang terjadi di kabupaten Sukoharjo.
99
C. Prospek Partai Persatuan Pembangunan di Masa Yang Akan Datang Fokus dari penelitian skripsi ini adalah pada kajian mengenai kondisi perolehan suara PPP dalam pemilu antara kurun waktu 1987-2004. Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan di muka, bisa dikatakan bahwa studi deskriptif ini telah menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah di awal. Tetapi sebagai produk kajian ilmu politik dimana objek penelitiannya tidak bersifat statis, studi ini juga dituntut untuk mengapresiasikan perkembangan terakhir dinamika sistem kepartaian dan PPP sendiri serta memprediksikan kecenderungan arahnya di masa depan. Untuk meramalkan keberadaan PPP di masa yang akan, maka kita perlu meninjau kembali ke belakang, siapa yang menjadi unsur PPP ini dan bagaimana perkembangan sistem kepartaian yang ada sekarang ini, sehingga dengan demikian diharapkan kita akan mendapat gambaran profil PPP di masa yang akan datang. PPP merupakan hasil fusi dari empat partai Islam yang merupakan warisan tradisional sistem banyak partai pada masa pasca kemerdekaan, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi. Parmusi ini muncul pada permulaan Orde Baru sebagai alternatif terbaik yang dipilih umat Islam dan pemerintah pada waktu itu daripada merehabilitasi Partai Masyumi. Tentunya keempat partai tersebut memiliki basis massa yang sama, yaitu umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, hanya saja masing-masing memiliki karakteristik dan profil yang berbeda.
100
NU didukung kalangan Islam yang berwajah tradisional dan berorientasi pada daerah-daerah pedesaan dengan ulama dan kiai sebagai tokoh utamanya. Otoritas dan kharisma ulama merupakan sumber mobilisasi dukungan yang sangat kuat dari NU. Ketika diadakan fusi tahun 1973, NU membawa sekitar 18,67% jumlah suara yang diperolehnya pada Pemilu 1971 yang merupakan jumlah terbesar diantara partai Islam yang mengadakan fusi. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 18 berikut. Tabel 18 Hasil Pemilu Tahun 1971 Partai yang Berfusi ke Dalam PPP No. Partai Jumlah Suara Kursi Presentase 1 NU 10.213.650 58 18,56 2 Parmusi 2.930.740 24 7,37 3 PSII 1.308.237 10 2,39 4 Perti 381.309 2 0,70 Sumber: Karim, M Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut. Jakarta: Rajawali, hal: 170 Partai terbesar kedua yang mengadakan fusi ke dalam PPP adalah Parmusi. Ketika bergabung partai ini membawa 7,37% suara hasil pemilu tahun 1971 (lihat tabel 18). Ide awalnya dibentuknya partai ini adalah diharapkan agar aspirasi politik kalangan Islam yang merupakan pendukung Masyumi pada masa pasca kemerdekaan dapat disalurkan lewat Parmusi. Kedua partai lainnya adalah PSII dan Perti. Kedua partai ini tidaklah besar jika dibandingkan dengan NU dan Parmusi. Ketika bergabung pada tahun 1973, PSII hanya menyumbangkan 2,39% suara hasil Pemilu 1971 dan Perti adalah penyumbang suara terkecil, yaitu hanya 0,7% (lihat tabel 18)
101
Untuk memprediksi perkembangan PPP di masa yang akan datang sebaiknya kita melihat hasil pemilu 1987 sampai 2004, seperti tabel 19 berikut. Tabel 19 Tabel perbandingan jumlah suara PPP Sukoharjo Hasil Pemilu tahun 1987 sampai 2004 No. 1 2 3 4 5
Tahun 1987 1992 1997 1999 2004
Suara 34.433 43.554 115.437 19.867 28.436
Perubahan perolehan suara PPP tersebut dapat secara jelas kita lihat pada gambar 1 berikut. Gambar1
Grafik Perolehan suara PPP di DPRD II Sukoharjo Pada Pemilu 1987-2004 140000 120000
115437
100000 80000
Suara
60000 40000 20000
34433
43554 19867
28436
0
Dilihat dari kecenderungan yang terjadi pada Pemilu tahun 1999 menuju Pemilu 2004, maka diperkirakan PPP pada Pemilu berikutnya (2009) akan mengalami kenaikan jumlah suara, meskipun tidaklah signifikan. Hal ini
102
juga disebabkan para kader PPP Sukoharjo mulai akomodatif melakukan pertemuan-pertemuan intern setiap bulan pada tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC). Hal ini, penulis saksikan sendiri pada PAC Weru yang selalu mengadakan pertemuan setiap bulannya di rumah bapak Suluchi selaku ketua PAC Weru. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh pengurus PAC dan biasanya dihadiri pula oleh bapak Suryanto, S.H. selaku ketua DPC PPP Sukoharjo. Sepertinya Kecamatan Weru akan menyumbangkan banyak suara untuk PPP pada Pemilu mendatang seperti halnya pada Pemilu 2004 Weru mengalami kenaikan jumlah suara yang cukup signifikan. Selain itu, Kartasura, Sukoharjo, dan Polokarto yang menjadi basis PPP juga akan menyumbangkan suara yang cukup tinggi bagi PPP. Kenaikan jumlah suara yang akan diperoleh PPP tersebut tidaklah signifikan. Hal ini, disebabkan semakin kuatnya partai Islam yang lainnya, seperti PAN, PKS, dan PKB yang juga akan memperoleh suara yang tidak sedikit, selain itu juga akan muncul partai-partai baru yang tidak mungkin dipandang sebelah mata. Sehingga, para kader PPP harus dapat melihat celah dan menggunakan formula yang tepat dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilu berikutnya. Untuk perolehan Kursi PPP dari tahun 1992 sampai 2004 dapat dilihat pada tabel 20 berikut.
103
Tabel 20 Perolehan Kursi PPP di DPRD II Sukoharjo Tahun 1992-2004 No. 1 2 3 4
Tahun
Kursi
1992 1997 1999 2004
4 10 2 3
Kenaikan dan penurunan jumlah perolehan kursi PPP Sukoharjo di DPRD II dapat kita lihat dengan jelas pada gambar 2 berikut ini. Gambar 2 Grafik Perolehan Kursi PPP di DPRD II Sukoharjo Tahun 1992-2004 12 10
10
8 Kursi
6 4 2
4 2
3
0 Perolehan kursi PPP Sukoharjo di PDRD II kemungkinan tidak akan terjadi kenaikan, hal ini disebabkan kenaikan jumlah suara PPP tidaklah signifikan, sehingga tidak mempengaruhi perolehan kursi di DPRD Sukoharjo. Kemungkinan besar PPP akan melakukan koalisi kembali dalam fraksi DPRD Sukoharjo seperti dua periode Pemilu sebelumnya.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian di muka tentang Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 1987 sampai tahun 2004 maka kita dapat menyimpulkan bahwa PPP mengalami perubahan perolehan suara Faktor yang mempengaruhi menurunnya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah sebagai berikut: 1. Konflik intern yang berkepanjangan 2. Kurangnya persiapan dalam menghadapi Pemilu 3. Diberlakukannya asas tunggal 4. Penggembosan oleh NU 5. Berlakunya kembali sistem multi partai Sedangkan faktor yang mempengaruhi naiknya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah sebagai berikut: 1. Meredanya konflik intern Partai Persatuan Pembangunan 2. Semakin vokalnya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di DPRD II 3. Terjadinya konflik intern PDI Selain faktor-faktor tersebut mungkin masih ada faktor lain yang mempengaruhi perolehan suara PPP pada setiap Pemilu, namun menurut penulis faktor-faktor di ataslah yang paling banyak mempengaruhi perubahan perolehan suara PPP tersebut.
104
105
B. Saran Sebagai bagian akhir dari karya ini akan dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan PPP di masa yang akan datang. Saran tersebut antara lain: 1. PPP hendaknya mampu menghindari dan mengatasi konflik intern yang berkepanjangan, sehingga hubungan di antara personil pengurus menjadi solid dan akhirnya mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. 2. Sikap vokal dan kritis para wakil PPP di DPR hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan agar simpati rakyat terhadap PPP semakin bertambah. 3. PPP harus lebih akomodatif dalam menampung aspirasi rakyat terutama umat Islam, sehingga di era multi partai ini PPP tidak kalah bersaing dengan partai-partai baru yang bermunculan. 4. PPP harus memperhitungkan segala potensi, kelemahan, kekuatan, dan hambatan yang akan menyertai perjalanan PPP di masa yang akan datang. Saran ini diperuntukkan bagi para pengurus PPP dari tingkat pusat hingga daerah. Besar harapan kami saran ini menjadi masukan yang berguna bagi kemajuan PPP di masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Arsip dan Dokumen: BPS Kabupaten Sukoharjo. 1994. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 1994. Sukoharjo: BPS Sukoharjo BPS Kabupaten Sukoharjo. 1997. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 1997. Sukoharjo: BPS Sukoharjo BPS Kabupaten Sukoharjo. 2000. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2000. Sukoharjo: BPS Sukoharjo BPS Kabupaten Sukoharjo. 2006. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2006. Sukoharjo: BPS Sukoharjo DPP Partai Persatuan Pembangunan. 2003. Materi Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan: Jakarta, 20-24 Mei 2003. Jakarta: DPP Partai Persatuan Pembangunan DPW PPP Jawa Tengah. 2007. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Periode 2007-2012. Semarang: DPW PPP Jawa Tengah KPU. 2000. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999. Jakarta: KPU KPU Kabupaten Sukoharjo. 2006. Pemilu 2004, Pilkada 2005 Dalam Data dan Fakta. Sukoharjo: KPU Kabupaten Sukoharjo Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1992. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 di Jawa Tengah: Lampiran-lampiran. Semarang: PPD I Jawa Tengah
106
107
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1997. Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 di Jawa Tengah. Semarang: PPD I Jawa Tengah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1999. Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah. Semarang: PPD I Jawa Tengah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo. 1987. Pemilihan Umum Tahun 1987 Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo: PPD II Sukoharjo
Buku: Alfian. 1980. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Amal, Ichlasul (ed). 1996. Teori-teori Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana Aminudin. 1999. Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta Ariwibowo; Ariel Heryanto; Arief Budiman; Ifdhal Kasim; Moh. Zaidun; Riswanda Imawan. 1996. Mendemokratiskan Pemilu. Jakarta: Elsam Aziz, Abdul. 2006. Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana Basyaib, Hamid; Hamid Abidin (ed). 1999. Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 Sampai Pemilihan Presiden. Jakarta: Alvabet
108
Browm, L. Carl. 2003. Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta Budiardjo, Miriam. 1986. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Budiyanto. 2002. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga Chilcote, Ronald H. 2003. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cipto, Bambang. 1996. Prospek dan Tantangan Partai Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dagun, Save M. 2005. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN) Faturohman, Deden; Wawan Sobari. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Malang: UMM Press Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Gottschalk, Louis. 1969. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press Haryanto. 1982. Sistem Politik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Haryono, M. Yudhie R. 2002. Bahasa Politik Alquran: Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks. Bekasi: Gugus Press Isjwara, F. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putra A Bardin Kaisiepo, Manuel. 1991. Dilema Partai Demokrasi Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas. Jakarta: Prisma Karim, M. Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut. Jakarta: Rajawali
109
-----. 1999. Negara dan Peminggiran Islam Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan Nasir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Nasri, Imron (ed). 1993. Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia. Yogyakarta: PISP DPP IMM Noer, Deliar. 1980. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES -----. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: Rajawali -----. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Pamungkas, Sri-Bintang. 2001. Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total. Jakarta: Erlangga Radi, Umaidi. 1984. Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam di Tingkat Nasional. Jakarta: Integrita Press Rauf, Maswadi. 2001. Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis. Jakarta: Depdiknas Romli, Lili. 2006. Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partaipartai Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
110
Runua, Nung (ed). 1996. Dinamika Politik Indonesia: Dari Pemilu 1992 Sampai Kabinet Pembangunan VI. Jakarta: Bina Rena Pariwara Rustopo; AT. Soegito. 2003. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen: Dalam Satu Naskah dan Analisis Singkat. Semarang: UNNES Press Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press Venus, Antar. 2004. Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
