KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU

Komunikasi Politik Kiai pada Kampanye Pemilu

ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU Ujang Mahadi IAIN Bengkulu, Indonesia [email protected] Abstrak Keterlibatan kiai/ustaz/ulama di dunia politik di Kota Bengkulu sangat jelas, dan peran politik yang dimainkan tidak diragukan, hal ini terbukti dengan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan agama pada saat berlangsung sidang di Dewan Perwakilan Rakyat. Komunikasi politik yang dilancarkan mereka saat kampanye mengusung isu yang berbeda, ada yang mengusung isu kejujuran dan tidak mengobral janji; ada juga isu perlunya pembangunan berkeseimbangan antara fisik material dengan mental sepiritual; dan isu tentang perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Terdapat tiga tipologi politik ustaz, yaitu: pertama, ustaz politisi religius; kedua, ustaz politisi nasionalis; dan ketiga, ustaz politisi dakwah. Kata Kunci: Komunikasi Politik, Kiai, Kampanye. Abstract THE POLITICAL COMMUNICATION OF KIAI ON ELECTION CAMPAIGN. The involvement of teachers (Kiai) in politics especially in Bengkulu is very clear, and the political role is so dominant, it is proved by their tenacity in fighting for policies related to the interests of religion during in the House of Representatives meeting. They deliver different issues in political communication campaign, these issues ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

229

Ujang Mahadi

are about fairness, promise, the need for development between the physical and spiritual aspects, the issue of the need to involve public participation in politics. There are three political typology used by teachers (Kiai or Ustaz), namely: Politicians Religious, Nationalist politicians and Politicians Da’wah. Keywords: Political communication, Teachers (Kiai), Campaign

A. Pendahuluan Era reformasi menghembuskan angin segar bagi umat Islam untuk mengambil peran dalam dunia politik, dimana selama Orde Baru keinginan berpolitik terbelenggu dan tidak mendapat kebebasan. Besarnya keinginan berpolitik umat Islam itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan partai politik yang didirikan oleh tokoh agama dan kaum cendikiawan, baik dengan mengedepankan simbol-simbol Islam maupun nasionalisme kebangsaan. Fatwa dalam Abdul Mu’nim menyatakan: “alam reformasi telah melahirkan beberapa partai politik, baik yang berlabel agama maupun non-agama.1 Keberadaan parpol dalam negara dianggap sebagai salah satu institusi demokrasi. Karena fungsi parpol di antaranya adalah; Pertama, menyerap dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; Kedua, sarana sosialisasi dan komunikasi politik; dan Ketiga, media penyaluran perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat – maka keberadaan parpol yang kuat menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa”. Thohari dalam sumber yang sama menambahkan, kini politik Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan tampilnya para intelektual Islam ke panggung politik praktis sebagai pimpinan partai politik.2 Sebagai cendikiawan kinerja mereka sangat meyakinkan, tetapi sebagai politisi masih perlu dibuktikan. Para tokoh agama, dan kaum cendikiawan, mereka terjun aktif dan bergabung di partai politik, ada yang berkiprah di Partai Abdul Mu’nim D.Z. (ed.), Islam di Tengah Arus Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 120. 2 Mu’nim, “Islam di Tengah Arus”, hlm 147. 1

230



Keadilan Sejahtera (PKS), ada juga di Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan partai politik lainnya. Muhammad dalam Abdul Mu’nim mengatakan “terbukanya peluang partisipasi politik yang makin luas telah membuka ruang bagi berdirinya partai-partai baru termasuk partai-partai Islam.3 Fenomena tersebut sekaligus merupakan ekspresi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik yang ada sekarang, terutama lembaga legislatif ”. Para Ulama merupakan sosok panutan, figur moral, dan orang yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Dengan demikian diharapkan dapat membimbing umat dan menjadi benteng moral dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya sosok Kiai atauUlama dalam panggung politik, diharapkan dunia politik menjadi lebih bermoral, mementingkan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Seperti dikatakan Al-Faruqi bahwa “diri Ulama adalah simbol daripada etika dan moralitas politik, keterlibatan Uama dalam kancah politik harus bisa memberikan sumbangan besar bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral.4 Moral yang betul-betul hidup dan menjadikan landasan politik dan bukan sekadar slogan politik”. Memang tidak ada alasan yang kuat agar para Kiai atau Ulama meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari ajaran agama, oleh karenanya hampir setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu untuk memilih anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun dalam pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati), sebagian besar Kiai atau Ulama terlibat aktif dalam kegiatan kampanye dan pencitraan positif calon yang didukungnya dengan dalih demi kemaslahatan umat. Demokrasi yang disuarakan dan diperjuangkan di era reformasi telah memberikan peluang emas bagi para Kiai atau 3 4

Ibid, hlm 99. Ibid, hlm 158.


231

Ujang Mahadi

Ulama untuk aktif dalam panggung politik. Mereka berpeluang menduduki jabatan politis, seperti Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota atau Wakil Walikota, Bupati atau Wakil Bupati, dan bahkan menjadi anggota dewan yang terhormat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang “Peran Kiai di Era Otonomi Daerah (Mengkaji Tipologi Politik Kiai di Kota Bengkulu). Dalam penelitian ini, sumber data utama (informan penelitian) adalah anggota DPRD Kota Bengkulu yang berlatar belakang Kiai/Ustaz. Berpijak pada realitas yang ada di lapangan, perlu kiranya membangun sebuah kerangka dan bentuk pemberdayaan Kiai atau Ulama yang akan menggeluti dunia politik sehingga dapat memberi warna dan teladan dalam pendewasaan poltik umat (masyarakat luas). Akan tetapi, kontroversi sosok Kiai atau Ulama yang berpolitik sampai saat ini masih saja terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya aspek-aspek menarik yang perlu dikaji lebih lanjut tentang sosok Kiai atau Ulama atau Ustaz yang berpolitik. B. Pembahasan 1. Kiai dan Perannya di Masyarakat Menurut Suprayogo sebutan Kiai sebenarnya merupakan istilah yang dipakai oleh kalangan masyarakat Jawa untuk menyebut elit agama Islam.5 Seperti halnya “Buya” sebutan elit agama di Sumatera Barat. Ajengan sebutan elit agama untuk orang Sunda, Tengku sebutan elit agama untuk orang Aceh, Syekh sebutan elit agama untuk orang Sumatera Utara, dan Tuan Guru sebutan elit agama untuk orang Nusa Tenggara Timur, Kalimantan). Sedangkan sebutan elit agama untuk masyarakat di Kota Bengkulu lebih populer dengan istilah Ustaz, yakni mereka yang aktif menyampaikan dakwah, memberikan ceramah, khutbah, dan mengisi pengajian. Selain itu, merupakan sosok Imam Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 1. 5

232



panutan, figur moral, dan memiliki wawasan keagamaan yang luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kiai sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam).6 Sarman menyatakan “seorang Kiai sebenarnya seorang Ulama (ilmuan) yang menguasai sesuatu bidang ilmu agama atau beberapa bidang sekaligus.7 Tetapi, tidak setiap Ulama lantas disebut Kiai. Kiai lebih dekat pada profil cendikiawan pemikir, dan sekaligus sosok panutan dalam amal perbuatan bagi umat atau kelompok pengikutnya”. Quraish Shihab seperti dikutip A’la, menyebutkan bahwa “peran Ulama – di Indonesia, khususnya di Jawa Timur biasa disebut atau identik dengan Kiai – memberikan petunjuk dan bimbingan keagamaan dalam rangka mengatasi persoalan yang berkembang, seperti perselisihan pendapat dan problem sosial yang lain8. Peran ini bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ini menuntut para Kiai untuk selalu menafsirkan nilainilai dan ajaran agama ke dalam konteks kekinian sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan politik yang terjadi. Di samping itu, tugas tersebut memerlukan kehati-hatian dan daya kritisme tinggi sehingga Kiai dalam kondisi apapun bisa tetap netral dan punya posisi tawar-menawar yang tinggi dengan semua pihak”. Menurut Dawam sebagaimana dikutip Burhani menyatakan Ulama adalah orang yang tertanam akarnya pada masyarakat dan tumbuh dari dan di tengah-tengah rakyat.9 Ulama menurut Geertz memiliki fungsi utama sebagai perantara atau pialang budaya (cultural brokers). Pandangan ini dilandaskan pada fenomena bahwa Ulama menjadi penghubung antara budaya lokal atau budaya rakyat dengan kultur Islam atau kultur asing. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), hlm. 565. Marzuki Wahid (et.al.). Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna (Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999), hlm. 264. 8 A’la, Abd. Melampaui Dialog Agama (Jakarta: Kompas, 2002), h 94. 9 Burhani, Ahmad Najib. Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai, (Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999), hlm. 147. 6 7


233

Ujang Mahadi

Sedangkan menurut Abdillah, Ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan peran yang penting karena mereka merupakan pewaris para Nabi yang mempunyai tugas untuk: (a) mendidik umat di bidang agama dan lainnya, (b) melakukan kontrol terhadap masyarakat, (c) memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat, dan (d) menjadi agen perubahan sosial.10 2. Tinjauan Tentang Politik Sejak awal hingga perkembangan terakhir, politik memiliki definisi yang berbeda-beda menurut cara pandang orang yang menggunakan istilah tersebut. Menurut Mufid, “politik adalah segala usaha yang berkaitan dengan kekuasaan baik cara memperoleh, mendistribusikan, maupun mempertahankannya”.11 Sedangkan dalam pandangan klasik yang telah dikemukakan oleh Aristoteles politik dilihat sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.12 Abdurrahman berpendapat bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu.13 Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuantujuan yang telah dipilih itu. Politik, salah satunya bertujuan melembagakan penyelesaian konflik agar konflik itu tidak melebar menjadi anarkisme dan kekerasan. Dengan kata lain, politik justru menyalurkan konflik ke Abdul Mu’nim D.Z. (edt.). Islam di Tengah Arus Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), Hlm. 162. 11 Mufid, Ahmad Syafi’i. “Penggunaan Simbol-simbol Keagamaan untuk Kepentingan Politik”, Jurnal Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume III, Nomor 12 (Oktober – Desember, 2004), hlm. 76. 12 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 2. 13 Abdurahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 130. 10

234



dalam prosedur, aturan dan mekanisme membangun kompromi dan konsensus antar aktor dan pemain-pemain politik.14 3. Agama dan Politik Berbicara agama (Islam) kaitannya dengan politik, menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Islam adalah agama yang sama sekali tidak memisahkan urusan duniawiyah dengan urusan ukhrawiyah. Islam agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, santun, menghormati orang lain, tanggung jawab, istiqamah, terbuka, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka umat Islam perlu mengambil bagian dalam sistem kenegaraan, dan aktivitas politik di negeri ini. Untuk itu, kehadiran Kiai atau Ustaz atau Ulama sebagai tokoh agama diharapkan dapat memberikan warna, kesejukan, sebagai tempat meminta nasihat serta mampu berfungsi menjadi teladan dan menjadi benteng moral bagi masyarakat dan pemerintah. Kehadiran Kiai di pentas politik juga bisa bermakna positif, sepanjang tetap istiqamah dengan pendirianya, yaitu dengan keteladanan moral yang dimiliki, diharapkan dapat mewarnai kehidupan politik ke arah yang lebih baik, terhormat dan bermartabat. Menurut Ruslani dalam Mu’nim menegaskan persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu subjek penting, meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas.15 Dalam sumber yang sama Ruslani menyatakan; “membicarakan hubungan antara agama dan negara sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan Maliki, Zainudin. “Insensibilitas Moral dan Kekerasan Elite Politik”, Jurnal Dialog No. 54 Th. XXV (Desember, 2002), hlm. 46. 15 Abdul Mu’nim D.Z. (edt.). Islam di Tengah Arus Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 138. 14


235

Ujang Mahadi

antara doktrin ajaran Islam dan praktik politik umat Islam.16 Karena dalam setiap praktik politik muslim, doktrin selalu memainkan peranan meskipun bukan pemeran tunggal.” Sedangkan menurut Dhakiri sebagaimana dikutip Mu’nim, penempatan Islam dalam wacana politik di Indonesia ternyata menghadirkan wajah yang berbeda-beda, yaitu: Pertama, kelompok yang memandang bahwa Islam adalah agama perfeksionis yang mencakup seluruh dimensi urusan manusia; tidak semata mengatur relasi vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal antar sesama manusia. Masalah politik merupakan sesuatu yang termasuk di dalamnya.17 Kelompok ini meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus negara (al-Islam di>nun wa ad-daulah), sehingga penafsiran doktrin Islam atas persoalan-persoalan politik dirasakan sebagai keharusan agama. Pada gilirannya, formalisasi dan institusionalisasi agama diniscayakan sebagai upaya mencari jawab atas persoalanpersoalan politik itu. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Islam terlepas dari hal-hal yang bersifat duniawi. Islam harus dijaga kemurniannya dari kemungkinan kontaminasi unsurunsur duniawi. Masalah politik adalah hal duniawi yang berada di luar pagar agama, dan oleh karena itu harus dijauhkan antara keduanya. Ketiga, kelompok yang berpandangan di antara kedua pandangan di atas, yaitu bahwa Islam tidak memberikan rumusan baku tentang sistem politik kenegaraan, akan tetapi menyediakan seperangkat tata nilai sebagai landasan etik bagi penataan kehidupan berpolitik dan bernegara. Substansi kehidupan dengan idea moral – meminjam istilah Fazlur Rahman – Islam akan lebih bermakna bagi penciptaan kehidupan bernegara yang beradab dan jauh dari kontraksi, reduksi, dan distorsi-distorsi ajaran. Dari ketiga pemahaman itulah lahir berbagai bentuk artikulasi dan agregasi politik yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Kelompok pertama menekankan kaitan formal ideologi Islam dengan negara (politik), kelompok kedua membuat garis demarkasi yang tajam antara Islam dan politik, sedangkan 16 17

236

Mu’nim, Islam di tengah..., hlm. 141. Mu’nim, Islam di tengah..., hlm. 135. ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015


kelompok ketiga mengukuhkan ajaran/nilai-nilai dalam realitas politik dan negara”. Al-Qur’an dan al-Hadits hanya menyebutkan hukum tata negara secara garis besar, sehingga kemudian muncul ijtihad para Ulama yang merumuskan teori-teori tentang ketatanegaraan atau politik Islam. Terutama yang bersifat teknis operasional yang merupakan nilai instruktural dan nilai praktis.18 Untuk memaparkan keterlibatan Kiai dalam politik, paling tidak kita dapat merujuk pendapat Suprayogo, dari perspektif sosiologis sebagai berikut:19 “Pertama, bahwa sumber ajaran Islam yang selalu dijadikan sebagai rujukan oleh para elit agama, dipahami memiliki lingkup tak terbatas pada aspek-aspek ritual dan bimbingan moral belaka, melainkan juga memberikan nilainilai pada semua sisi kehidupan – baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, dan juga politik. Kedua, mereka yang berposisi sebagai pemuka agama memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan elit agama diperhitungkan dalam pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem Ipoleksosbudhankamnas. Ketiga, elit agama sesungguhnya merasa mengemban misi yang hal ini memerlukan dukungan penguasa baik yang bersifat material maupun immaterial. Keempat, elit agama juga berfungsi sebagai kekuatan yang dapat memberikan legitimasi terhadap keputusan-keputusan dan bahkan juga keberadaan penguasa. Oleh sebab itu, menjadi sangat mudah dipahami jika seorang pejabat datang ke elit agama untuk meminta doa restu dan sejenisnya. Kelima, dari sisi sejarah, elit agama memiliki sejarah keterlibatan politik yang cukup panjang dan penting dalam membangun bangsa Indonesia”. Hal yang perlu dimaklumi, bahwa tipe Kiai yang berbeda, Hilmi. “Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan Eksekutuf dan Legislatif ”, Jurnal Media Akademika, Vol. 19, No. 2 (April, 2004), hlm. 120. 19 Mudjia Rahardjo (edt.). “Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan” (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 140-141. 18


237

Ujang Mahadi

tentu akan memiliki orientasi kegiatan dan bentuk keterlibatan yang tidak sama. Kiai yang lebih memperhatikan aspek politik tentu akan berbeda dengan Kiai yang memiliki konsentrasi pada kehidupan dan pengembangan pesantren, sehingga fokusnya pada bagaimana mengurus para santri agar taat melakukan ibadah dan memiliki kemampuan mendalami Islam dengan membaca kitabkitab klasik. Demikian pula dengan Kiai yang berpendidikan ganda - lulusan pondok pesantren sekaligus sekolah umum dan dapat melanjutkan kuliah, akan memiliki pandangan yang berbeda dengan Kiai yang hanya berpendidikan pondok pesantren saja. 4. Pandangan tentang Islam dan Negara Perspektif Informan Menurut Madjid, “salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam”.20 Untuk melihat bagaimana pandangan para Ustaz yang saat ini aktif dan terlibat langsung dalam panggung politik memandang “Islam dan negara” dari kacamata dan perspektif mereka. Anwar Ali (informan), mengatakan bahwa Islam dan negara tidak boleh dipisahkan, artinya bagaimana Islam bisa mewarnai kehidupan negara. Untuk itu, kita harus andil bagian dalam sistem sehingga dapat ikut menentukan kebijakan”. Ahmad Zarkasi (informan), menjelaskan bahwa “Islam juga mengatur hal-hal yang bersifat negara tapi tidak disebutkan secara eksplisit tentang negara di dalam ajaran Islam. Sesungguhnya secara de-fakto bahwa negara sesuatu yang penting di dalam Islam. Tidak ada Islam kecuali ada jamaah, tidak ada jamaah kecuali ada ima>mah (kepemimpinan). Bagi seorang muslim wajib berjamaah”. Ustaz dan aktivis Partai Golkar, Djali Affandi (informan), berpendapat bahwa “Islam dan negara tidak dipisahkan, dalam konteks Indonesia sejarah telah membuktikan Nurcholish Madjid (et.al.). Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: Mediacipta, 2000), hlm. 191. 20

238



berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari peran Ulama. Selain itu, satu-satunya negara yang mempunyai Departemen Agama hanya Indonesia, dan yang mengusulkannya ketika itu adalah para Ulama”. Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan tentang Islam dan negara, intinya bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks Indonesia, sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit peran yang dimainkan Ulama (Islam) untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, keterlibatan tokoh-tokoh Islam mengurusi bangsa dan negara merupakan keharusan, dan harus dapat mewarnai bangsa dan negara ini dengan nilai-nilai keislaman (bermoral, jujur, adil, dan mengedepankan kepentingan rakyat). Sumargono dalam Mu’nim, berpendapat bahwa “Islam bukan hanya agama, tetapi juga komunitas (umat), tidak hanya menyangkut masalah individual tetapi juga kolektivitas.21 Agama – pinjam istilah Kuntowijoyo – tidak hanya menuntut internalisasi nilai yang bersifat individual tetapi juga memerlukan eksternalisasi sebagai konsekuensi dari yang pertama. Dua hal tersebut (internalisasi dan eksternalisasi) merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Pada tataran eksternalisasi ini yang biasanya menjadi problem. Di satu sisi kelompok umat Islam ingin menjalankan ajaran agamanya secara “penuh”, namun jika hal iu dilakukan akan “mengancam” penganut agama yang lain”. Masih dalam konteks Islam dan negara, Suprayogo dalam Rahardjo, mengemukakan bahwa “sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang posisi agama dan negara.22 Dalam kajian politik Islam kontemporer, setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang hubungan antara Islam dan politik. Aliran pertama Mu’nim D.Z., Abdul, (edt.). Islam di Tengah Arus Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 82. 22 Mudjia Rahardjo (edt.). Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan (Malang: UIN Malang Press. 2006), hlm. 141. 21


239

Ujang Mahadi

berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Islam dipandang sebagai suatu agama yang sempurna dan lengkap mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Hasan al-Bana, Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling gigih adalah Abu A’la al-Maududi. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam memerlukan kekuatan untuk melaksanakan syari’ah dan dakwah. Syari’ah akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kekuatan yang melaksanakan, yaitu negara”. 5. Politisi Moralis Berbicara masalah politik, berarti bicara soal strategi. Politisi Partai Bulan Bintang, Anwar Ali, mengatakan bahwa “politik itu adalah seni dalam memimpin dan dalam mengambil kebijakan. Islam juga sebenarnya politik (siyasah). Bagaimana politik diwarnai oleh nilai-nilai keislaman”. Tokoh politik dari Partai Keadilan Sejahtera, Zarkasi, berpandangan bahwa “politik itu sebenarnya adalah sistem yang dijalani dalam sebuah negara, dalam istilah lain kekuasaan. Politik dalam Islam disebut dengan siyasah. Politik bagian dari Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan aqidah (iman), muamalah (ekonomi), politik, militer, dan lain sebaginya. Oleh karena itu, Proses untuk mewujudkan kepemimpinan itulah politik. Orang yang tidak berpolitik berarti menghilangkan sesuatu dari kesempurnaan Islam itu sendiri”. Aktivis Partai Golkar, Djali Affandi, menegaskan bahwa “politik jangan dipahami dalam arti sempit, kalau dipahami dalam arti sempit maka politik itu cenderung kotor, merebut kekuasaan, dan menghalalkan segala cara. Padahal setiap orang harus tahu politik, karena politik itu bicara strategi bagaimana untuk mencapai tujuan dengan tidak menghalalkan segala cara. Sebagai orang yang beragama, politik yang dimainkan harus tetap beretika”. Politik dalam pandangan para politisi seperti disebutkan 240



di atas pada prrinsipnya sama, yaitu “dimaknai sebagai sebuah strategi (siyasah)”. Politik jangan dimaknai dalam arti yang sempit. Setiap orang harus berpolitik, karena politik bagian dari Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Politik adalah seni dalam memimpin dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (kekuasaan) dengan tetap mengedepankan nilainilai keislaman sehingga tidak menghalalkan segala cara. Oleh karenanya, umat Islam harus piawai dalam berpolitik, sehingga memperoleh posisi yang dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat. Suprayogo dalam Rahardjo, mempertegas bahwa “tidak mudah memisahkan Ulama dari kegiatan politik, baik dalam tataran empirik, apalagi dalam tataran teoritik filosofisnya”.23 Hamka menambahkan bahwa “politik dan Islam sekali-kali bukan dua kutub yang bertentangan.24 Politik menurut ajaran Islam ialah “upaya menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang diridhai Allah”, Baldatun T}ayyibatun wa Rabbun Gafur, bukan sekedar untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara”. Burhani secara tegas mengungkapkan bahwa “agama merupakan ideologi doktrinal-dogmatis yang kebenarannya diakui berasal dari Tuhan. Bagaimana ia mesti berperan dalam pergulatan politik, sebagai legitimator atau oposan”.25 Sedangkan Noer dalam Mu’nim, menegaskan “politik Islam menuntut penganutnya untuk mengikutsertakan akhlak, etika dan moral dalam sikap dan tindakannya.26 Kalau tidak, maka yang lebih menonjol dalam sikap dan tindakan itu adalah segi kepraktisan atau kepragmatisan belaka. Lebih parah lagi bila dalam sikap Rahardjo (edt.). Quo Vadis Pendidikan ..., hlm. 138. Rusjdi Hamka. Etos, Iman, Ilmu dan Amal Dalam Gerakan Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 35. 25 Marzuki Wahid (et.al.). Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna (Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU,1999), hlm. 118. 26 Abdul Mu’nim D.Z. (edt.). Islam di Tengah Arus Transisi, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 116. 23 24


241

Ujang Mahadi

dan tindakan tadi hanya tujuan singkat yang dikejar – hanya kekuasaan atau harta – tanpa memperhatikan apakah tujuan itu dicapai dengan disertai kelurusan, kebenaran dan keadilan”. Senada dengan pernyataan di atas, Thohari dalam Mu’nim, mengatakan “seorang muslim yang memilih politik sebagai lapangan perjuangan harus menegakkan moralitas Islam. Pertama, ia tidak boleh larut dalam opini publik yang sekuler yang memandang bahwa dalam politik orang boleh bertindak kotor. Kedua, seorang muslim justru harus berdakwah untuk menegakkan akhlak Islam dalam politik.27 Ulama yang terjun dalam panggung politik paling tidak dapat menangkap pernyataan yang disampaikan Fatwa sebagaimana kutipan Mu’nim, bahwa “seorang politisi harus mempunyai pemikiran bahwa mereka masuk wilayah politik guna memperjuangkan nilai-nilai, dan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut harus mempunyai posisi.28 Posisi adalah bagian dari kekuatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai. Para politisi dalam mewarnai panggung politik nasional haruslah seorang moralis, bukan mengejar kekuasaan untuk kepuasan diri, tetapi menggunakan kekuatan untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara”. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang terjun di dunia politik dan memilih politik sebagai lapangan perjuangan “dipersilahkan dan tidak haram” sepanjang politik yang dimainkan dibingkai, diwarnai, dan dihiasi oleh nilainilai Islam, mengedepankan aspek moral, jujur, berkeadilan, bertanggungjawab dan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan dan memperkaya diri pribadi, terlebih jika yang berpolitik berlatar belakang Ustaz (tokoh agama). 6. Politik Sebagai Wasilah Tujuan elit agama terjun ke dunia politik praktis dan menjadi anggota DPRD, seperti dikatakan Anwar Ali, anggota 27 28

242

Ibid, hlm. 237. Ibid, hlm. 123. ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015


DPRD Kota Bengkulu dari Partai Bulan Bintang saat itu, karena keinginannya untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi dan ingin memperbaiki kondisi yang ada. Selain itu, ingin mewarnai kebijakan pemerintah, oleh karena itu, kedepan ia menginginkan lebih banyak tokoh-tokoh yang religius melalui partai-partai Islam menjadi anggota DPR ketimbang orang-orang yang berjiwa premanisme. Persoalannya, ketika akan menelorkan kebijakan yang bernuansa agama sangat sulit, karena suara yang ada di DPR tidak seimbang, lebih banyak mereka (orang yang tidak berlatar belakang Ustaz) dari pada kita yang berbasis religius. Sebagaimana hadist Nabi menegaskan “Jika melihat kemungkaran ubah dengan tanganmu, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisanmu, dan jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hati (berdo’a)”. Zarkasi, Ketua DPRD Kota Bengkulu saat itu dan aktivis Partai Keadilan Sejahtera mengatakan “motivasinya terjun ke dunia politik karena mengiginkan perbaikan di masyarakat, dengan cara membangun sebuah politik yang baik melalui wadah politik yang baik pula. Partai Keadilan yang didirikan pada tahun 1999 oleh aktivis dakwah, mahasiswa, para da’i di pesantren, dan aktivis dunia perguruan tinggi merupakan apresiasi untuk melaksanakan nilai-nilai keislaman ke dalam sebuah sisitem. Partai yang didirikan dijadikan sebagai sarana untuk berkiprah secara kongkrit melakukan praktik politik yang jujur, dan tidak menghalalkan segala cara. Politik sebagai sebuah wasilah untuk melaksanakan tugas dakwah. Aspek-aspek kehidupan masyarakat bisa diatur dengan baik dengan adanya otoritas politik yang dimiliki, jangan saling menzholimi. Mencegah kemungkaran tidak cukup dengan ceramah di mimbar-mimbar. Dengan kekuatan politik bisa menggunakan tandatangan untuk mengeluarkan kebijakan larangan pelacuran. Menghapus perjudian tidak cukup dengan ceramah tetapi dengan kekuasaan politik melalui penetapan kebijakan. Pada tahun 2004 karena tuntutan konstitusi, Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebenarnya, PKS adalah partai yang menjalankan agenda-agenda dakwah, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

243

Ujang Mahadi

dimanana politik bagian dari kerja dakwah. Barangkali berbeda dengan partai politik yang lain, PKS bukan hanya sebagai sebuah partai politik, tetapi jati dirinya sebagai sebuah partai dakwah. Bukan saja melaksanakan agenda politik 5 tahunan, tetapi di samping itu PKS melaksanakan misi dakwah sepanjang masa. Didirikan partai sebagai wasilah untuk mewujudkan misi dakwah secara lebih kongkrit. Fungsi dakwah mengajak kepada kebaikan. Ada 2 (dua) hal yang ingin dipastikan di dalam kerja dakwah, yaitu wa ya’muru>na bi al-ma’rufi wa yanhauna an al-munkari (memerintahkan orang melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar). Fungsi amar makmur nahi mungkar akan lebih efektif jika punya otoritas. Otoritas sesuatu yang harus diperjuangkan. Kekuasaan dalam Islam adalah tegaknya kekuasaan manusia dalam rangka untuk menjalankan kekuasaan Allah SWT. Tanpa ada perjuangan politik, dakwah tidak akan efekrif. Untuk memperjuangan masalah ekonomi, kesejahteraan di tengah masyarakat, eksistensi politik menjadi diperlukan. Perjuanagan politik lalu menghasilkan lembaga perwakilan rakyat, orang-orang yang mewakili masyarakat dan memiliki otoritas dapat melahirkan kebijakan untuk perbaikaan masyarakat, dan itu adalah misi dakwah. Kekuasaan (politik) dalam Islam bukan seperti yang dipahami orang selama ini “kekuasaan manusia atas manusia”. Djali Affandi, menegaskan “tujuannya terjun ke dunia politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan agama melalui penetapan kebijakan anggaran di DPRD. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa orang yang berlatar belakang agama (Ustaz) mampu berpolitik”. Pernyataan di atas dapat ditangkap bahwa ada tiga tujuan Ustaz terjun ke dunia politik, yaitu: Pertama, untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jalan yang ditempuh adalah mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan cara membangun politik yang baik, melakukan praktik politik yang jujur, tidak menghalalkan segala cara. Di duga, selama ini para politisi yang menjadi anggota legislatif tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, justru 244



melakukan kecurangan, tidak jujur, tidak adil, tidak bermoral, dan tidak memikirkan rakyat; Kedua, untuk mewarnai kebijakan pemerintah dan memperjuangkan anggaran di lembaga legislatif untuk kepentingan agama. Pengalaman selama ini anggaran untuk kepentingan agama sangat kecil, ini disebabkan oleh orang yang menjadi anggota legislatif tidak memiliki emosional yang kuat dengan urusan agama, sehingga perjuangan ke arah itu sangat kecil dan sedikit sekali; dan Ketiga, untuk menunjukkan bahwa Ustaz pun mampu berpolitik. Hal ini disebkan oleh masih adanya anggapan di masyarakat bahwa tugas Ustaz itu cukup membina umat, dengan memberi ceramah, khutbah jum’at, tabligh musibah, membaca do’a dan mengurusi masjid, sedangkan untuk urusan politik bukan wilayahnya. 7. Kampanye Politik Berkenaan dengan kampanye politik saat berlangsungnya pesta demokrasi “Pemilihan Umum” Anwar Ali, mengatakan bahwa dalam berkampanye “menyampaikan visi politik” dirinya tidak pernah berjanji kepada masyarakat, apalagi saat ia terjun ke dunia politik tidak dengan modal yang besar. Anwar Ali menambahkan, meskipun di Bengkulu jumlah orang yang berasal dari Sumatera Barat cukup banyak, tetapi ia tidak pernah secara khusus meminta dukungan orang-orang minang. Zarkasi, mengatakan visi politik yang disampaikan pada saat kampanye adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selama ini masyarakat tidak memahami ajaran Islam secara utuh, bahwa politik itu bagian dari Islam. Bukan orang berpolitik lalu mempolitisir Islam. Lebih lanjut, Zarkasi mengatakan perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak memiliki akhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Allah memerintahkan agar memilih pemimpin yang baik dan jangan dipilih pemimpin yang musyrik, pilih yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kebaikan. Seorang masyarakat jika memilih pemimpin yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

245

Ujang Mahadi

dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah. Djali Affandi, dalam berkampanye lebih menyuarakan dan mengedepankan konsep “pembangunan yang berkeseimbangan”, jika pembangunan fisik material tidak diimbangi dengan pembangunan mental spiritual, maka negara akan hancur. Pernyataan yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan isu yang dijual para Ustaz pada saat kampanye politik, paling tidak ada tiga isu, yaitu: Pertama, menjual isu “kejujuran” dan “tidak mengobral janji” karena memang berangkat dari modal yang tidak besar; Kedua, mengangkat isu perlunya “pembangunan berkeseimbangan” antara fisik material dengan mental sepiritual, karena pembangunan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, sehingga melahirkan berbagai kehancuran diberbagai sektor kehidupan; dan Ketiga, perlunya “melibatkan peran serta masyarakat” dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak berakhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Jika masyarakat memilih pemimpin yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah. Memang saat kampanye pemilu para calon legislatif berusaha keras mempengaruhi massa pemilih dengan berbagai cara agar pada saat pemilu digelar partainya yang menjadi pilihan. Menurut Burhani, tidak heran jika pada saat pencoblosan, maka hanya partai yang berjuang menyuarakan amanat hati nurani rakyat, al-amar bi al-ma‘ru>fi wa an-nahy> ‘an al-munkari (memberi motivasi untuk berakhlak luhur, membela kebenaran, dan memerangi kemungkaran), menekankan etika politik yang jujur dan adil, berorientasi kesejahteraan rakyat, serta berjiwa keselamatan dunia dan akhirat, kiranya yang patut dipilih.29 Bukan partai yang 29 Marzuki Wahid (et.al.). Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna (Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999), hlm. 123.

246



penuh hiasan ayat suci, namun hampa dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Rakyat membutuhkan bukti, bukan janji. 8. Tipologi Politk Kiai Dalam memahami tipologi politik Kiai atau Ustaz, tokoh agama, para peneliti melakukan kategorisasi, misalnya Mansurnoor seperti dikutip Suprayogo, mengajukan kategorisasi atas dasar respon Kiai terhadap perubahan sosial sehingga ia membagi Kiai ke dalam Kiai konservatif, adaptif dan progresif.30 Kategorisasi lainnya dikemukakan oleh Dirdjosanjoto dan Turmudi dalam sumber yang sama, penelitian yang dilakukannnya di daerah Muria mengkategorisasikan Kiai ke dalam Kiai langgar, Kiai pesantren dan Kiai tarekat. Sedangkan Turmudi membedakan Kiai ke dalam Kiai pesantren, Kiai politik, Kiai tarekat, dan Kiai Panggung.31 Setelah memperhatikan pemikiran, pandangan dan berbagai informasi yang disampaikan Ustaz sebagaimana dipaparkan di atas, kemudian diinventarisir kesamaan-kesamaan dan juga perbedaan-perbedaannya yang menonjol. Diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan antara Ustaz yang satu dengan yang lainnya, misalnya pada komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan agama melalui kebijakan yang ditelorkan di DPRD Kota Bengkulu. Selain itu, adanya pengurangan aktivitas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya tugas dan kesibukan yang harus dikerjakan sebagai anggota dewan. Adapun tipologi Ustaz\ yang dapat ditarik dari uraian di atas sebagai berikut: a. Ustaz\ Politisi Religius Dalam berpolitik nilai-nilai keagamaan lebih dikedepankan, orientasi memperjuangkan kepentingan agama melalui pengambilan kebijakan di DPR kelihatan lebih kental. Prinsip yang dipegang adalah “lebih baik kita mengambil Imam Suprayogo. Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 103. 31 Ibid, hlm. 104. 30


247

Ujang Mahadi

bagian dalam politik daripada dipimpin oleh orang-orang yang nonmuslim apalagi yang berjiwa premanisme. b. Ustaz Politisi Nasionalis Dalam berpolitik lebih mengedepankan nilai-nilai nasionalisme, kendati masih menyuarakan kepentingan agama saat menentukan kebijakan di lembaga legislatif. Nilai nasionalisme ini dapat diketahui dari perilaku politik yang diperankan dan partai yang mengusungnya menjadi anggota dewan serta referensi yang menjadi bahan bacaannya, seperti buku-buku karya Bung Karno. c. Ustaz Politisi Dakwah Setiap gerakan politik yang dilakukan senantiasa berorientasi kepada misi dakwah, dakwah tidak hanya dilakukan di masyarakat, dakwah juga harus disampaikan di parlemen, legislatif, eksekutif, masjid, dan dimanapun berada, orientasi ini dipengaruhi oleh visi partai yang dijadikan kendaraan politiknya menuju anggota dewan terhormat. C. Simpulan Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dapat dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut: 1. Keterlibatan Kiai atau Ustaz atau Ulama di dunia politik di Kota Bengkulu sangat jelas, dan peran politik yang dimainkan tidak diragukan, hal ini terbukti dengan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan agama pada saat berlangsung sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. 2. Ada tiga perbedaan para Kiai atau Ustaz atau Ulama dalam menyampaikan visi politik kepada masyarakat pada saat berkampanye, yaitu: Pertama, isu kejujuran dan tidak mengobral janji; Kedua, isu perlunya pembangunan berkeseimbangan antara fisik material dengan mental sepiritual; dan Ketiga, isu perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik.

248



3. Terdapat tiga tipologi politik Kiai atau Ustaz atau Ulama di Kota Bengkulu, yaitu: Pertama, Ustaz Politisi Religius; Kedua, Ustaz Politisi Nasionalis; dan Ketiga, Ustaz Politisi Dakwah.


249

Ujang Mahadi

DAFTAR PUSTAKA A’la, Abd. Melampaui Dialog Agama, Jakarta: Kompas, 2002. Abdul Mu’nim D.Z. (edt.), Islam di Tengah Arus Transisi, Jakarta: Kompas, 2000. Abdurahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003. Al-Faruqi, Jabir. Ulama, Pemilu, dan Etika Politik, Jakarta: Kompas, 2000; Basrowi dan Sukidin. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, Surabaya: Insan Cendikia, 2002. Hamka, Rusjdi. Etos, Iman, Ilmu dan Amal Dalam Gerakan Islam”, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986. Hilmi. “Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan Eksekutuf dan Legislatif ”, Jurnal Media Akademika Vol. 19, No. 2, (April, 2004). Marzuki, Wahid (et.al.). Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna, Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999. Madjid, Nurcholish (et.al.), “Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani”, Jakarta: Mediacipta, 2000. Maliki, Zainudin. “Insensibilitas Moral dan Kekerasan Elite Politik”, Jurnal Dialog No. 54 Th. XXV, (Desember, 2002). Marzuki Wahid (et.al.). “Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna”, Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999. Mufid, Ahmad Syafi’i. “Penggunaan Simbol-simbol Keagamaan untuk Kepentingan Politik”, Jurnal Harmoni: Multikultural dan Multireligius, Volume III, Nomor 12, (Oktober – Desember, 2004). Muhammad In’am Esha dan Helmi Syaefuddin (edt.). “Kumpulan Orasi Ilmiah: Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang”, Malang: UIN Malang Press, 2006. 250



Mudjia Rahardjo (edt.). “Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan”, Malang: UIN Malang Press, 2006. Suprayogo, Imam. “Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai”, Malang: UIN Malang Press, 2007. Surbakti, Ramlan. “Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: Grasindo, 1992.


251

Ujang Mahadi

Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan

252


KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU

Recommend Documents