KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI BANTEN Nomor: 024 /Kpts/Ses-PiwO15/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN AIOKASI RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) HIBAH UANG PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017 PADA KANTOR KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI BANTEN DAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BANTEN SEKRETARIS KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI BANTEN, menfffibang:
a. bahwa dalam rangfca mewujudkan transparanst dan afcuntabffftas df dalam pengelolaan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Banten Tahun 2017 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Banten; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa; c bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a, b dan c, periu menetapkan Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten Hibah Uang Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur Banten Tahun 2017 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
Mengingat
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286); 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang.
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4721); 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678); 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272); 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014; 11.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
191/PMK.05/20H tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); 12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2016; 13.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2040); 14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor
902); 16. Peraturan
16.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 17.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 18.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota; 19.Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 20.Keputusan
Ketua
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
534/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
21.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedomana Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota; 22.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan /atau Walikota dan Wakil Walikota; 23.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau
Walikota dan Wakil Walikota; 24.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; 25.Keputusan Gubemur Banten Nomor 978/Kep-lll-Huk/2015 tentang penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
Memperhatikan
: 1 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/19-Huk/2016 dan Nomor : 029/KPU-Prov.015/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang
Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten; 2.Berita Acara.
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor OOl/BA/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dan Rincian Anggaran Biaya Hibah Uang Pemilihan Gubemur Dan Waldl Gubemur Banten Tahun 2017 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
KESATU
PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA HIBAH UANG PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017 PADA KANTOR KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI BANTEN DAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016; Menetapkan besaran Anggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Banten Tahun 2017 pada Tahap I sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Uma Puluh Milyar Rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
KEDUA
Alokasi Anggaran sebagaimana DIKTUM KESATU dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ira;
KETIGA
Pelaporan dan penatausahaan penggunaan anggaran Pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubemur Banten Tahun 2017 mengacu pada ketentuan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku;
KEEMPAT
Segala Bukti-bukti pengeluaran dan dokumen yang sah disimpan dan diarsipkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pertanggungjawaban dan bukti pemeriksaan;
KEUMA
Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan;
Ditetapkandi Serang padatanggal 18 M e i 2016
SEKRETARIS KPU PROVINSIBANTEN ttd
SEPTO KALNAOl Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSIBANTEN Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,
HJ. HURHAYATI NUFUS
Lampiran I : Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten Nomor: 024/Kpts/ses-Prov.015/2016 Tanggal: 18 Mei 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH ALOKASl ANGGARAN
SATUAN KERIA
NO
PROVINSI BANTEN KOTASERANG KOTACILEGON
21,676,709,000
KAB. PANDEGLANG
25,564,107,000
KABUPATEN SERANG KABUPATEN LEBAK KOTATANGERANG KOTATANGERANG SELATAN KABUPATEN TANGERANG
24,186,615,000
6,654,175,000 5,499,881,000
24,650,880,000 10^27,833,000 7^80,009,000 23359,791,000 150,000,000300
JUMLAH
SEKRETARIS KPU PROVINSIBANTEN ttd
SEPTOKALNADI SaHnan sesuai dengan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSIBANTEN Kabag HnkviTg, TVjcnig dan Hupmas,
HJ. NURHAYATI NUFUS
J
