KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 431/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 157/SK/KPU/TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SERTA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULUAN RIAU KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Menimbang
:
a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, mengakibatkan jumlah penduduk, jumlah kursi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau mengalami perubahan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum, dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan
2 Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;
Memperhatikan
:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
3 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2913/MD, tanggal 16 Juli 2008, Perihal Implementasi DAK2 dan DP4 untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/BA/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
KEDUA
:
Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengubah Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.10.03 menjadi Lampiran II.10.03a untuk Kabupaten Natuna dan Lampiran II.10.03b untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.
KETIGA
:
Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
KEEMPAT
:
Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah berkenaan dengan : 1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini. 2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 20 (dua puluh) kursi.
KELIMA
:
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah berkenaan dengan : 1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini. 2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 20 (dua puluh) kursi.
4 KEENAM
:
Jumlah penduduk sebagai dasar penataan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Departemen Dalam Negeri.
KETUJUH
:
Dengan berlakunya Keputusan ini, Lampiran II.10.03 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/SK/KPU/Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA, ttd Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA
Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 431/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal : 8 Desember 2009
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
PROVINSI KABUPATEN
: KEPULAUAN RIAU : NATUNA
NO.
DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH KURSI
1
2
3
4
DP NATUNA 1 Meliputi Kecamatan :
28,426
1
BUNGURAN TIMUR
2
BUNGURAN TENGAH
4,042
3
BUNGURAN TIMUR LAUT
3,963
4
BUNGURAN UTARA
3,809
5
BUNGURAN BARAT
12,962
6
PULAU LAUT
1,868
7
PULAU TIGA
5,199
15
DP NATUNA 2 Meliputi Kecamatan : 8
SERASAN
9
SUBI
10
MIDAI
10,479 3,490 4,811
JUMLAH
79,049
5
20
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 8 Desember 2009
KETUA,
ttd Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum
W.S. Santoso
Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 431/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal : 8 Desember 2009
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
PROVINSI KABUPATEN
: KEPULAUAN RIAU : KEPULAUAN ANAMBAS
NO.
DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH KURSI
1
2
3
4
DP KEP ANAMBAS Meliputi Kecamatan : 1
JEMAJA
6,409
2
JEMAJA TIMUR
1,170
3
SIANTAN
9,772
4
SIANTAN SELATAN
1,961
5
SIANTAN TIMUR
3,579
6
PALMATAK
20
11,980 JUMLAH
34,871
20
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 8 Desember 2009
KETUA,
ttd
Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum
W.S. Santoso
