KOMISI PEMILIHAN UMUM

-1-

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kota-019.435761/TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf j, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 206 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), Pasal 215 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, serta Pasal 8 ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang .......

-24.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013

tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

9.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemililhan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 373); 11. Peraturan .........

-311. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014

tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 596);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengganrian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);

Memperhatikan

:

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

2.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;

3.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

4.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Suara Sah Nasional Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;

5.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2014;

6.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-019.435761/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Sah Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2014; 7. Berita Acara .........

-4-

7.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pontianak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB);

8.

Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

9.

Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

KEDUA

:

Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada formulir model EB-1.

KETIGA

:

Rincian jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Serta Peringkat Suara Sah Calon dalam pemilihan umum Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada formulir Lampiran I model EB-1.

KEEMPAT

:

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada formulir Lampiran II model EA-1.

KELIMA

:

Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada formulir model EB-3.

KEENAM

:

Rekapitulasi perolehan kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada formulir model EB-5.

KETUJUH

:

Mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 pada papan pengumuman dan website Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KEDELAPAN .................

-5-

KEDELAPAN

:

Menyampaikan Pemberitahuan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak secara tertulis, kepada pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pontianak dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

KESEMBILAN

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Mei 2014 KETUA, ttd. SUJADI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM,

HERI ANTONI