KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana Kodepos 34594 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR: 18 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANHIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Mengingat

:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan WaHkota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010:

5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wall Kota dan Wakil Walikota;

8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pen>elenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

9.

Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

10. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017; Memerhatikan

:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 20 /BA/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Pen\elenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

KESATU

:

Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mulya Kencana Pada tanggal 25 Mei 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd

ISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaterh Tulang Bawang Barat SDafctSufcABbcian Hukum.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT N O M O R : 18 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEC A M A T A N (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Buj^ati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). B. TUJUAN Petunjuk Teknis pembentukan ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS. C. K E T E N T U A N UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Petunjuk Teknis Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pembentukan adalah Petunjuk Tata Cara Pengumuman, Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan. 4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kelurahan/Desa. 5. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. 6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

TPS

adalah

tempat

D. K E A N G G O T A A N 1. PANITIA P E M I L I H A N K E C A M A T A N (PPK) a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat persyaratan yang telah ditentukan.

dilaksanakannya

yang memenuhi

b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten. 2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan b. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa. 3. K E L O M P O K P E N Y E L E N G G A R A PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang memenuhi syarat yang ditentukan. b. Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten. E . PERSYARATAN Syarat sebagai Anggota PPK. PPS dan KPPS adaiah sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bemsia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) lalum : c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. I ndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan cita-cita proklamasi 17 Agusius 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat. j u j L i r dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari peiigurus partai politik yang bersangkutan ; f. g. h. i.

berdomisili dalam wilayah kerja PPK ; mampu secarajasmani dan rohani : berpendidikan paling rendah SLTA atau sedcrajat; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan pulLisan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih .

j.

tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tctap oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat atau DKPP. k. Belum pernah menjabat 2(dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS

Sedangkan persyaratan administrasi yanji harus dipenuhi terdiri atas : a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) >ang masih berlaku ; b. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ija/ah lerakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. d. e.

Pas foto (berwarna) terbaru ukuran 3x4 scbanyak 4 (empat) lembar; Daftar riwayat hidup Surat Pernyataan yang bersangkutan : 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasai- Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 3. tidak pernah dipidana penjara beida-^arkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kai-ena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 4. tidak pernah diberikan sanksi peniberhcnlian tetap oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS. KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan.

f.

Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau Rumali Sakit.

g. Surat ijin atasan (bagi PNS). h. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat nunibciikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten memfasilitasi [xmicnuhan syarat surat kesehatan dimaksud. i. Persyaratan dibuat 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi Untuk PPK, Sedangkan untuk PPS dibuat .3 rangkap, 1 asli. 1 tbtokopi diserahkan kepada PPK dan 1 fotocopi sebagai arsip PPS. F. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN R E K R U I M E N PPK, PPS DAN KPPS 1. PANITIA P E M I L I H A N K E C A M A T A N (PPK) a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran calon Anggota PPK pada tanggal 21 Juni 2016. b. Pendaftaran, pengembalian ft)rmulir pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 23 Juni 2016, bertempat di kantor KPU Kabupaten pada pukul 08.00 s/d 15.30 WIB. c. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK pada tanggal 22 s/d 25 Juni 2016. d. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di papan pengumuman KPU Kabupaten pada tanggal 26 s/d 29 Juni 2016. e. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 30 Juni 2016, materi ujian tertulis meliputi Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan repitulasi penghitungan suara serta pengetahuan kewilayahan. f. KPU Kabupaten menetapkan paling ban\ ak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 01 s/d 03 Juli 2016 di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten. g. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 03 Juli 2016, materi seleksi wawancara meliputi rekam jejak calon anggota PPK. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta klarifikasi tanggapan masyarakat. h. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten tanggal 04 s/d 05 Juli 2016. i. Jadwal Rekrutmen :

No

Kegiatan

Tanggal Mulai

Berakhir

1

Persiapan Pendaftaran

21 Juni2016

22 Juni2016

2

Pengumuman

21 Juni2016

23 Juni2016

3

Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Administrasi Seleksi Administrasi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Tertulis Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Seleksi Wawancara

22 Juni 2016

25 Juni2016

26.1uni 2016

29 Juni 2016

30.1uni 2016 01 JuH 2016

30Juni2016 01 Juh 2016

02 Juh 2016

03 Juh 2016

5 6 7 8

9

Pengumuman

Hasil

10

Wawancara Pelantikan PPK

Seleissi

04 Juli 2016

05 Juli 2016

11 Juli 2016

11 Juli 2016

2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) a. Anggota PPS berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh KPU Kabupaten atas usulan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa. b. Usulan bersama sebagaimana dimaksud di atas berjumlah paling sedikit 6 orang, jika ada yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru. c. Calon anggota PPS sebagiaman dimaksud diatas menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 rangkap terdiri dari 1 dokumen asli dan 2 ft)tokopi. d. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna. e. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilaksanakan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS. f. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam hal mengangkat anggota PPS. g. Jadwal Rekrutmen : Tanggal

No

Kegiatan

1

Surat Pemberitahuan Pertama ke Kepala Desa Penyerahan Persyaratan Administrasi Tahap I

21Juni2016

05 Juh 2016

22juni2016

06 JuH 2016

3

Surat Pemberitahuan Tahap II (apabila tahap I tidak memenuhi persyaratan)

07 Juh 2016

08 JuH 2016

4

Penyerahan Berkas Perbaikan

08 Juh 2016

10 JuH 2016

5 6

Seleksi Administrasi Pelantikan di masing kecamatan

10 Juh 2016

I I JuH 2016

13 Juh 2016

13 Juh 2016

2

Mulai

masing

Berakhir

3. K E L O M P O K P E N Y E L E N G G A R A PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten. b. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari RT/RW yang bersangkutan. c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan. d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud di atas dipilih dari dan oleh anggota KPPS e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten. f. Rekrutmen KPPS dilaksanakan bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017. G. LAIN-LAIN I. S E K R E T A R I A T PPK 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

2. Sekretaris PPK dibantu 2 orang staf sekretariat PPK. 3. Staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud diatas adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah. 4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK antara lain: a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai b. Independen dan tidak berpihak c. Sehat jasmani dan rohani d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah I I b. yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keputusan tentang pangkat dan golongan. 5. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 calon staf sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati. 6. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten melalui KPU Kabupaten 7. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan. 8. Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK. 11. S E K R E T A R I A T PPS 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/ kelurahan. 2. Sekretaris PPS dibantu 2 orang staf sekretariat PPS 3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS sebanyak 2 orang terdiri dari, 1 orang staf pelaksana urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 orang staf pelaksana urusan tata usaha, keuangan dan logistik. 4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPS antara lain: a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai b. Independen dan tidak berpihak c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 5. Pengangkatan sekretaris PPS beserta stafn>a dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah. III. PETUGAS P E M U T A K H I R A N DATA P E M I L I H DAN P E T U G A S K E T E R T I B A N TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1. Petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih 2. Petugas pemutakhiran data pemilih dapat berasal dari pengurus RT/RW yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. 3. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten. 4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah 1 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang dan paling banyak 2 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang. 5. 6. 7. 8.

Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 orang. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK. PPK meneruskan usulan kepada KPU Kabupaten.

9. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kepada Bupati, kemudian menyampaikan petugas ketertiban TPS yg telah disetujui Bupati kepada PPS. 10. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS. KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd ISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat igian Hukum,