KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836); 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
2
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Alokasi Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Memperhatikan
:
1.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai Nomor 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2009;
2.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.
3.
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2008. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
2.
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
7.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8.
Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lain.
9.
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
10.
Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13.
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14.
Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15.
Daerah Pemilihan : a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah provinsi atau bagian provinsi; b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah provinsi; c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota; d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau debutan lainnya.
16.
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, selanjutnya disebut partai politik (parpol) adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008.
17.
Surat suara calon anggota DPR dan DPRD adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang memuat tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut partai politik, nomor urut calon dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.
4
18.
Surat suara calon anggota DPD adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
Pasal 2 (1)
Untuk memberikan suara pada pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuat surat suara.
(2)
Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai surat suara masing-masing. BAB II JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA Bagian Pertama Surat Suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 3
(1)
(2)
(3)
Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah 2 % (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPSLN sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah 2 % (dua per seratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta III. Selain jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS disediakan surat suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4
(1)
Jenis Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi : a. Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPR. b. Surat suara untuk Pemilu Anggota DPD terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPD. c. Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari 217 (dua ratus tujuh belas) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. d. Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(2)
Jenis surat suara setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal-hal berkenaan dengan identitas calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya berbeda. Pasal 5
(1)
Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berbentuk lembaran empat persegi panjang, terdiri dari 2 (dua) bagian, yang disebut bagian dalam dan bagian luar.
(2)
Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bagian dalam terdapat 2 (dua) bagian, yang disebut bagian atas yang memuat judul Surat Suara, logo KPU, dan logo Pemilu 2009, serta bagian bawah memuat nomor urut, nama, dan gambar Parpol serta
5
nomor urut dan nama calon Kabupaten/Kota Tahun 2009.
tetap
anggota
DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD
(3)
Surat suara bagian luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tulisan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi dan surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(4)
Surat suara untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan : a. b. c. d. e. f.
(5)
bentuk ukuran tanda gambar bahan kertas warna kertas cetak
: empat persegi panjang, vertikal; : 54 x 84 cm; : berwarna (empat sparasi warna); : HVS 80 gram; : putih; dan : dua muka (bolak-balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik.
Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nama calon dan nama partai yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara. Pasal 6
(1)
Surat suara untuk calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibuat dengan ketentuan : a. b. c. d. e. f.
(2)
bentuk ukuran tanda gambar bahan kertas warna kertas cetak
: empat persegi panjang, vertikal; : 54 x 43 cm atau 54 x 84 cm; : berwarna (empat sparasi warna); : HVS 80 gram; : putih; dan : dua muka (bolak-balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik.
Ukuran surat suara untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan jumlah calon Anggota DPD. Pasal 7
(1)
Pada bagian dalam surat suara untuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tulisan berwarna hitam dengan ketentuan : a. pada bagian atas, baris pertama ditulis perkataan ”SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM” jenis huruf Times New Roman, dengan latar belakang merah putih bertuliskan Pemilihan Umum 2009 dalam bentuk silhoute. Pada sebelah kiri terdapat logo Komisi Pemilihan Umum, sebelah kanan terdapat logo Pemilihan Umum 2009; b. baris kedua, ditulis perkataan ”ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, atau ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, atau ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA”; dan c. baris ketiga, ditulis perkataan” DAERAH PEMILIHAN : Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota”.
(2)
Pada bagian dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian bawah dicantumkan nomor urut parpol, tanda gambar partai politik, nama partai politik, nomor urut calon dan nama calon tetap, dengan ketentuan : a. tempat/ruang tanda gambar, nomor urut, dan nama masing-masing partai politik ukurannya disesuaikan secara proporsional; b. bagian tengah kolom partai politik terdapat tanda gambar partai politik
6
c. pada bagian kiri dalam kolom tanda gambar partai politik peserta Pemilu, dicantumkan nomor urut partai politik yang bersangkutan; d. pada bagian kanan dalam kolom tanda gambar partai politik ditulis nama Partai Politik; e. pada bawah kolom Partai Politik ditulis nomor urut dan nama calon dengan kolom ukuran panjang 6 cm dan lebar 1 cm dengan garis kotak tebal; f.
jarak antar kolom nama calon dengan kolom calon lainnya berukuran 0,1 cm dan untuk lipatan berjarak paling lebar 1 cm;
g. susunan nomor dan tanda gambar Partai Politik berjajar dari kiri ke kanan di mulai dengan nomor urut terkecil; dan h. ada garis batas antara nama-nama Partai Politik yang terletak di bagian atas dengan nama-nama Partai Politik yang terletak di bagian bawah paling lebar 0,1 cm. (3)
Apabila dalam suatu daerah pemilihan partai politik tidak mengajukan nama calon, ditentukan : a. kolom partai politik tetap; dan b. kolom daftar calon diblok.
(4)
Pada bagian luar surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berisi tulisan : a. baris pertama ”SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM”; b. baris kedua ”ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, atau ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, atau ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, atau ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH”; c. baris ketiga ”DAERAH PEMILIHAN : .................................... ”; d. baris keempat ”KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)”; e. baris kelima ” 1. TPS DESA/KELURAHAN : ............................ ”; f.
baris keenam ” 2. KETUA : ............................ ”; dan
g. baris ketujuh ” 3. TANDA TANGAN : ............................ ”; (5)
Warna bagian luar atas surat suara dalam keadaan terlipat, ditentukan : a. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat warna hitam, tulisan DPR berwarna putih, dan warna dasar kuning; b. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Daerah warna hitam, tulisan DPD berwarna putih, dan warna dasar merah; c. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi warna hitam, tulisan DPRD Provinsi berwarna putih, dan warna dasar biru; dan d. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota warna hitam, tulisan DPRD Kabupaten/Kota warna putih, dan warna dasar hijau.
(6)
Kolom nomor urut, tanda gambar, nama partai politik, nama calon anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi 5 (lima) baris, yaitu : a. baris pertama memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 1, sampai dengan 8; b. baris kedua memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 9 sampai dengan 16; c. baris ketiga memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 17 sampai dengan 24; d. baris keempat memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 25 sampai dengan 32; e. baris kelima memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 33 sampai dengan 38.
(7)
Kolom tempat nama calon tetap DPR dibawah kolom nama Partai Politik terdiri dari 12 (dua belas) kolom.
(8)
Kolom tempat nama calon tetap DPRD disesuaikan dengan jumlah calon.
7
Pasal 8 (1)
Untuk pelaksanaan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dibuatkan surat suara.
(2)
Surat suara yang digunakan dalam pemilihan umum Anggota DPD terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) jenis, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan Provinsi.
(3)
Jenis surat suara setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD, identitas calon berbeda antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya. Pasal 9
(1)
(2)
Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berbentuk lembaran persegi empat memanjang, terdiri dari 2 (dua) halaman, yang disebut halaman luar dan halaman dalam. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada halaman luar dan halaman dalam terdapat 2 (dua) bagian, yaitu disebut bagian atas dan bagian bawah. Pasal 10
(1)
Pada halaman luar surat suara Anggota DPD memuat tulisan : a. baris pertama
: SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM;
b. baris kedua
: ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH;
c. baris ketiga
: Daerah Pemilihan;
d. baris keempat
: Garis pembatas sepanjang tulisan;
e. baris kelima
: KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS);
f.
: TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS);
baris keenam
g. baris ketujuh
: KETUA; dan
h. baris kedelapan : TANDA TANGAN. (2)
Pada halaman dalam bagian atas surat suara Anggota DPD memuat : a. logo Komisi Pemilihan Umum sebelah kiri dan logo Pemilihan Umum 2009 sebelah kanan; b. tulisan yang terletak diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2009, terdiri 3 (tiga) baris, yaitu : 1) baris pertama
: SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM;
2) baris kedua
: ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH;
3) baris ketiga
: Daerah Pemilihan.
c. Pada halaman dalam surat suara DPD bagian bawah memuat kotak calon anggota DPD yang terbagi dalam nomor urut calon, foto calon, nama calon anggota DPD. d. Ukuran kotak calon anggota DPD adalah 4 x 8,5 cm, di dalam kotak calon anggota DPD memuat kotak nomor urut ukuran 4 x 1 cm, foto calon anggota DPD ukuran 4 x 6 cm dan kotak nama calon anggota DPD ukuran 4 x 1,5 cm. Pasal 11 (1)
Jumlah surat suara calon Anggota DPD yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah 2 % (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan untuk Pemilu Anggota DPD.
(2)
Selain jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS disediakan surat suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk setiap daerah pemilihan anggota DPD. BAB II PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA
8
Bagian Kesatu Pengadaan Pasal 12 (1)
Pengadaan surat suara calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur pengadaan.
(2)
Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan jumlah surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
(3)
Pengadaan surat suara dilakukan dengan pembagian zona sebagai berikut : a. Zona 1 meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung dan Kepulauan Riau; b. Zona 2 meliputi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta; c. Zona 3 meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan; dan d. Zona 4 meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
(4)
Untuk identifikasi zona produksi, pada bagian luar kemasan pengepakan surat suara dalam bentuk kotak ukuran 10 cm x 15 cm, ditentukan : a. Zona 1, warna kuning; b. Zona 2, warna merah; c. Zona 3, warna biru; dan d. Zona 4, warna hijau. Pasal 13
(1)
Perusahaan yang ditunjuk sebagai pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
(2)
Untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan, KPU dapat meminta bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)
Secara periodik KPU memverifikasi surat suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
(4)
KPU menempatkan petugas dilokasi percetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara oleh perusahaan percetakan.
(5)
KPU mengawasi dan mengamankan alat separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk mencetak surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
(6)
Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, ditetapkan dengan Peraturan KPU. Bagian Kedua Distribusi Pasal 14
9
(1)
Distribusi surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan PPLN, dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran
(2)
KPU mendistribusikan surat suara dan surat suara cadangan Kabupaten/Kota dan PPLN secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
(3)
Pelaksanaan distribusi sebagaimana ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang telah dinyatakan berhak melaksanakan pekerjaan oleh KPU.
(4)
KPU Kabupaten/Kota melipat surat suara sesuai petunjuk KPU dengan membentuk kelompok kerja dengan melibatkan anggota PPK dan PPS.
(5)
PPLN setelah menerima surat suara dari KPU, melakukan kegiatan sortir serta melipat surat suara sesuai petunjuk KPU dan memasukkan ke dalam kotak suara.
(6)
KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan surat suara dan surat suara cadangan dalam keadaan sudah dilipat kepada PPS melalui PPK dengan dibungkus dan disegel, dan terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.
(7)
Tindasan surat pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4), disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan.
(8)
Tambahan jumlah surat suara sebanyak 2 % (dua persen) disediakan untuk cadangan di TPS/TPSLN.
(9)
Cadangan surat suara untuk TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masingmasing dimasukan ke dalam sampul/bungkusan untuk masing/masing TPS/TPSLN dan ditulis keterangan mengenai isinya.
kepada
KPU
(10) KPU Kabupaten/Kota/PPLN sudah harus menerima surat suara dari KPU selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (11) PPS harus sudah menerima surat suara dari KPU Kabupaten/Kota/PPLN selambatlambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (12) KPPS/KPPSLN harus sudah menerima kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS/PPLN selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pasal 15 (1)
Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang, untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara yang diberi tanda khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, adalah surat suara untuk keperluan pemungutan suara ulang di TPS untuk surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2)
Surat suara untuk keperluan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan : a. untuk surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditempatkan di KPU Kabupaten/Kota untuk daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. b. untuk surat suara Pemilu Anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta III, ditempatkan pada Kantor Departemen Luar Negeri RI Pasal 16
Dalam pendistribusian dan pengamanan surat suara, KPU dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.
