KOMISI PEMILIHAN UMUM PANDUAN KPPS SATU PASLON PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PA N D U A N

KPPS SATU PASLON

PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

PILKADA 2015


REPUBLIK INDONESIA


PILKADA 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

3

PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON Pengarah : Husni Kamil Manik KETUA KPU Ida Budhiati ANGGOTA KPU Sigit Pamungkas ANGGOTA KPU Arief Budiman ANGGOTA KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah ANGGOTA KPU Hadar Nafis Gumay ANGGOTA KPU Juri Ardiantoro ANGGOTA KPU Penanggung Jawab : Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU : Sigit Joyowardono Supriatna Tim Penyusun : Biro Teknis dan Hupmas Editor : Ketut Udi Prayudi Ilustrasi dan Layout : Suhe Kunt Satriyadi

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759 http://www.kpu.go.id

ii


SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Assalamu’alaikum WR WB Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 269 daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diikuti oleh sekurangkurangnya 2 (dua) pasangan calon. Namun, seiring keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi : 100/ PUU-XIII/ 2015 penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan apabila hanya terdapat satu pasangan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut direspon cepat oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Dari sisi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemilihan dengan satu pasangan calon memiliki perbedaan yang mendasar dengan pelaksaan Pemilihan pada umumnya. Dalam proses pemberian suara, pemilih menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos kolom ‘”SETUJU” atau “TIDAK SETUJU”. Hal ini tentunya berpengaruh pada desain surat suara dan tata cara penghitungan suara di TPS. Meskipun pemilihan dengan satu pasangan calon ini merupakan hal baru dan pertama kali dilaksanakan di Republik Indonesia, KPU optimis dapat menyelenggarakan proses pemilihan dengan satu pasangan calon ini dengan lancar, aman, dan damai khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan terbitnya panduan pemungutan dan penghitungan suara bagi KPPS dengan satu pasangan calon ini, kami berharap jajaran penyelenggara Pemilu ditingkat bawah semakin paham dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, sehingga dapat terhindar dari konflik-konflik yang terjadi pasca pelaksanaan penghitungan suara. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat bertugas bagi KPPS yang menyelenggarakan Pilkada dengan satu pasangan calon hasil karya rekan-rekan sekalian akan menjadi tonggak sejarah bagi pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon yang baru pertama kali dilaksanakan di Republik ini, semoga Alah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Semoga bermanfaat, Wassalamu’alaikum WR WB

KETUA, HUSNI KAMIL MANIK PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

iii

Daftar Isi

Daftar Istilah Dan Singkatan Dasar Hukum Tahapan Pemilihan 2015 Daftar Jenis Formulir Di TPS Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI

Pendahuluan ……………………………………........................................................ 1 Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara ......................................... 6 Pelaksanaan Pemungutan Suara ..………........................................................ 15 Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Rumah Sakit Dan Rumah Tahanan …........................................................ 26 Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemungutan Suara ................................. 31 Pelaksanaan Penghitungan Suara .………........................................................ 34

Penutup

iv


Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS yang bersifat ad hoc. 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. 4. Pemilih adalah Penduduk yang pada tanggal 9 Desember 2015 telah berumur sekurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan bukan anggota TNI/ POLRI. 5. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh. 6. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.


v

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

vi

Pemilih tunawicara adalah pemilih yang tidak dapat berbicara. Pemilih tunarungu adalah pemilih yang tidak dapat mendengar. Pemilih tunagrahita adalah pemilih yang memiliki keterbatasan mental. Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan /atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemantau Pemilihan dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah daftar nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih. Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1), adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2), adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb-1, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan /atau identitas lainnya. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilih di TPS lain. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto pasangan calon. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/ keliru dicoblos. Surat Suara adalah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.


DASAR HUKUM UU No 15/2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU No 1/2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 8 Tahun 2015.

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No. 11/2012, No. 01/ 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan KPU No. 2/2015

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU No. 4/2015

Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU No. 10/2015

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU No. 14/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015


vii

TAHAPAN PEMILIHAN 2015 PROGRAM / KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 1. Persiapan

JADWAL

KETERANGAN

6 s/d 8 Desember 2015 Sebelum 4 Desember 2015

Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS

a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

9 Desember 2015

b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS

9 Desember 2015

Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS

• Penyampaian Formulir Model C6 • Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara

2. Pelaksanaan

d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS

9 s/d 15 Desember 2015 9 Desember 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di PPK

viii

10 s/d 16 Desember 2015


Dilaksanakan oleh PPK

DAFTAR JENIS FORMULIR DI TPS NO

JENIS FORMULIR

1.

C-KWK Satu Paslon

2.

C1-KWK 1 Paslon dan Lampiran

3.

C1-KWK Plano Satu Paslon

4.

C2-KWK Satu Paslon

5. 6.

C3-KWK Satu Paslon C4-KWK Satu Paslon

7.

C5-KWK Satu Paslon

8. 9.

C6-KWK Satu Paslon C7-KWK Satu Paslon

JUDUL Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ukuran Plano Catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

DAFTAR NAMA SAMPUL DI TPS NO

NAMA SAMPUL

JUDUL

1.

Sampul V.S1

2. 3.

Sampul V.S2.1 Sampul V.S2.2

Sampul berita acara dan sertifikat untuk PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota Sampul surat suara rusak dan/atau keliru coblos Sampul surat suara tidak digunakan

4. 5. 6. 7.

Sampul V.S2.3 Sampul V.S3 Sampul kecil Sampul DPT & DPTb

Sampul surat suara tidak sah Sampul surat suara sah Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara Sampul tempat salinan DPT, DPTb, DPPh dan C7


ix


REPUBLIK INDONESIA

Bab I. Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian KPPS KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.


1

Bab I. Pendahuluan

1.2 Kode Etik KPPS KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/2012.

1.3 Pengawas Pemilihan Lapangan / Pengawas TPS Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan dan bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS: • Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilihan di TPS. • Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. • Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. • Mengawasi penyampaian kotak suara dari TPS ke PPS. • Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. • Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan. • Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti. 1.4 Saksi-saksi • Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon. • Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan. • Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Saksi.

2


Bab I. Pendahuluan

1.5 Pemantau Pemilihan • Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. • Berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. • Pemantau melaporkan hasil pemantauan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan akreditasi masing-masing.


3

Bab I. Pendahuluan

Pemantau Dilarang : • Memasuki area TPS. • Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. • Mencampuri tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPPS. • Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. • Memihak kepada peserta Pemilihan. • Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilihan. • Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.

Pemantau wajib ikut menjaga ketertiban dan keamanan TPS.

4


Bab I. Pendahuluan

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota


5

Bab II. Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara

BAB II

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

2.1 Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara dapat dilakukan dengan: • pengeras suara di tempat- tempat ibadah. • menempel di papan pengumuman. • bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat. 2.2 Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih : • KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. • Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam DPT belum mendapatkan Model C6 dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C6 dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP, KK atau paspor atau identitas lain yang sah. • Model C6 yang belum di distribusikan kepada pemilih diserahkan kepada PPS 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

6



KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA


7


2.3 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara :

Dalam gladi bersih: • Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS. • Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas. • Ketua KPPS berkonsultasi kepada PPS untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak/belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih. • Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi pemilih penyandang cacat, tata cara penggunaan alat bantu tunanetra/template, dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi formulir Model C3.

8



2.4 Perlengkapan Pemungutan Suara

• Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi : NO

JENIS

1.

Surat Suara

2. 3. 4. 5. 6.

Kotak Suara berstiker Bilik Suara Tinta Segel Sampul

7.

Model C

8.

Model C1 dan Lampirannya

9.

Model C1 plano berhologram

JUMLAH DAN KETERANGAN Sejumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT. 1 buah untuk masing-masing Pemilihan 2 – 4 buah Paling banyak 2 botol 19 buah 14 buah 4 set ditambah sejumlah Saksi: • 2 set untuk PPK • 1 set untuk KPU Kabupaten/Kota • 1 set untuk PPL • 1 set untuk setiap Saksi yang hadir 6 set ditambah sejumlah Saksi: • 1 set di tempel pada papan pengumuman TPS • 1 set di tempel pada papan pengumuman di PPS • 2 set untuk PPK ( 1 set berhologram dan 1 set salinan) • 1 set untuk KPU Kab/Kota • 1 set untuk PPL • 1 set untuk masing-masing Saksi 1 set

10. Model C2

Sejumlah Saksi

11. Model C3

Sejumlah pemilih yang memerlukan pendampingan


9


NO

JENIS

12. Model C4

2 set • 1 set PPS • 1 set KPPS

13. Model C5

1 set

14. Model C7

1 set

15. Model A.4

1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

16. Model A.Tb2

1 set, untuk mencatat pemilih DPTb-2 yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT & DPTb-1 yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP, KK dan paspor atau identitas lain

Daftar Pasangan Calon (DPC) 17. & Biodata, Visi, Misi serta Program

1 buah untuk dipasang di papan pengumuman

18. Salinan DPT & DPTb-1 19. Alat Coblos/Paku Alas/Bantalan untuk 20. mencoblos 21. Tanda pengenal KPPS Tanda Pengenal 22. Petugas Ketertiban 23. Tanda pengenal Saksi 24. Karet Pengikat 25. Lem perekat

3 set ditambah sejumlah Saksi • 1 set di tempel di TPS • 1 set untuk petugas KPPS ke 4 • 1 set untuk PPL • 1 set untuk masing-masing Saksi Sejumlah bilik suara Sejumlah bilik suara 7 Buah 2 Buah Sejumlah Saksi 40 buah 1 botol

26.

Kantong plastik ukuran besar & sedang

• 1 buah ukuran besar, untuk tempat sampul surat suara serta sampul berita acara dan sertifikat • 1 buah ukuran sedang untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan

27. 28. 29. 30. 30.

Gembok dan kunci gembok Ballpoint Spidol (besar) Spidol (kecil) Tali Pengikat paku

1 buah untuk masing-masing pemilihan 5 buah 1 buah 3 buah 1 roll

31.

Alat Bantu tuna netra/ template

1 buah

32. Buku panduan KPPS 33. Papan pengumuman

10

JUMLAH DAN KETERANGAN

Paling banyak 7 buah Sesuai kebutuhan



PERINCIAN SAMPUL : NO

JENIS SAMPUL

1.

Sampul V.S1

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sampul V.S2.1 Sampul V.S2.2 Sampul V.S2.3 Sampul V.S3 Sampul kecil Sampul DPT & DPTb

JUMLAH DAN KETERANGAN (JUMLAH DAN KEGUNAAN) 4 buah untuk sampul berita acara dan sertifikat: • 1 set untuk PPS • 2 set untuk PPK termasuk yang berhologram • 1 set untuk KPU Kab/Kota 1 buah untuk surat suara rusak dan/atau keliru coblos 2 buah : untuk surat suara tidak digunakan 1 buah : untuk surat suara tidak sah 4 buah : untuk surat suara sah 1 buah : untuk tempat anak kunci gembok kotak suara 1 buah untuk tempat salinan DPT, DPTb, DPPh dan C7

RINCIAN PERUNTUKAN SEGEL UNTUK DITEMPEL PADA : NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

•

PERUNTUKAN Sampul V.S1 Sampul V.S2.1 Sampul V.S2.2 Sampul V.S2.3 Sampul V.S3 Sampul kecil berisi anak kunci gembok kotak suara Lubang kotak suara Gembok kotak suara Cadangan

JUMLAH 4 buah 1 buah 2 buah 1 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah

Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.


11


Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada dalam kotak suara meliputi : • Surat Suara • Tinta • Segel • Sampul • Formulir Model C (C1 dan Lampirannya, C1 Plano, C2, C3, C4, C5) • Kantong Plastik dan • Alat bantu tunanetra/template • Alat dan alas coblos/paku dan talinya • Karet pengikat

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di luar kotak suara meliputi : • Formulir Model C7 • Formulir Model A • Daftar Pasangan Calon dan biodata, Visi Misi serta program • Salinan DPT dan DPTb-1 • Tanda pengenal • Lem perekat • Ballpoint dan spidol

2.5 Penyiapan TPS 2.5.1 Persyaratan TPS di tempat terbuka • Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS. • Apabila pelaksanaan penghitungan suara sampai larut malam, maka harus sudah disiapkan alat penerangan yang cukup. 2.5.2 Persyaratan TPS di tempat tertutup • Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara. • Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok/dinding. • Apabila keadaan ruang TPS kurang penerangannya perlu ditambah alat penerangan yang cukup. • Apabila lokasi TPS di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk-keluar yang tidak bertangga-tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

12



PENYIAPAN TPS


13


2.5.3 Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas. • Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya. • Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS. • Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai. • Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur. • Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS. 2.6 Perlengkapan TPS • Kursi/tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang Anggota KPPS, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk Saksi dan PPL/Pengawas TPS. • Meja, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk Ketua dan 2 Anggota KPPS. Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 75 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda. Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda. • Papan pengumuman, untuk menempelkan DPC & Visi Misi, DPT dan DPTb-1 serta Formulir Model C1 Plano.

Selama masa tenang, KPPS harus membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter

14


Bab III. Pelaksanaan Pemungutan Suara

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

3.1 Persiapan Pemungutan Suara

3.2 Rapat Pemungutan Suara

Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07:00 waktu setempat. Apabila pemilih dan/atau Saksi belum hadir pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai pemilih dan/atau Saksi hadir. Apabila hingga pukul 07:30 waktu setempat, pemilih dan/atau Saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.


15


• Mekanisme Rapat Pemungutan Suara Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji. Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : ”Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Membuka kotak suara, mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel. Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan Saksi serta menggembok kotak suara. Memperlihatkan sampul yang berisi Surat Suara kepada Pemilih dan Saksi yang hadir. • Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS : menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara dan mengumumkan jumlah Surat Suara kepada Saksi, PPL dan pemilih yang hadir. menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan. menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara.

16



Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan Saksi hal-hal sebagai berikut: • Tujuan pemungutan suara adalah untuk Pemilihan. • Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1 dan DPPh. • Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan KTP, KK, Paspor atau identitas lain sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. • Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. • Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. • Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera di bilik suara.


17


• Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali. • Bagi pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu (template) yang telah disediakan. • Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3. • Menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra. • Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah. • Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara (lihat Gambar 1) dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta (lihat Gambar 2). • Penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, pemantau dan pemilih. 3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih Anggota KPPS Keempat/Kelima yang duduk di dekat pintu masuk: • Memeriksa Model C6 dan mencocokkan dengan DPT dan DPTb-1. • Dalam hal pemilih tidak membawa Formulir Model C6, petugas mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT atau DPTb-1 Petugas ketertiban memastikan pemilih membawa C6. Apabila pemilih tidak membawa/menerima C6, petugas ketertiban yang berada di pintu masuk meminta pemilih untuk memeriksa nomor urut pemilih dalam Daftar Pemilih yang tertempel di papan pengumuman TPS.

18



• Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih. • Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada Model C6, Model A5 atau KTP/identitas lain. • Mengisi daftar hadir pemilih dalam Formulir Model C7. • Memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan. • Memberikan Model C6, Model A5 atau KTP/identitas lain yang dibawa oleh pemilih kepada Ketua KPPS secara berkala. • Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP, KK, paspor atau identitas lainnya yang dikeluarkan minimal oleh Desa/Kelurahan. • Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dengan menunjukkan identitas kependudukan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam identitas pemilih, satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dan mencatat dalam Model A.Tb-2. • Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP/Identitas lain apabila terdapat keraguan terhadap kesesuaian penggunaan formulir C6 & A5 dengan pemilih. • Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota, & Wakil Walikota disiapkan 1 (satu) lembar Formulir Model A4-KWK untuk mencatat pemilih pindahan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur termasuk Pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota & Wakil Walikota. • Pemilih Pindahan untuk pemilihan Bupati/Walikota, pada kolom keterangan Model A4-KWK diberi tanda “Pemilihan Bupati/Walikota” untuk memudahkan pencatatan pada formulir Model C1-KWK • Pemilih Pindahan antar Kabupaten/Kota, apabila terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati/ Walikota & Wakil Walikota hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur. Pemilih yang pindah memilih (DPPh) dengan menggunakan Formulir Model A.5 dan pemilih tambahan 1 (DPTb-1) dapat menggunakan hak pilih mulai pukul 07.00 – 13.00 waktu setempat. Langkah 2: Pemberian Surat Suara Anggota KPPS Kedua dan Ketiga : • Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara. • Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/ kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani.


19


TPS 017

20



Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama) : • Memanggil pemilih berdasarkan kedatangan pemilih. • Menandatangani surat suara. • Memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka. • Mendahulukan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua.

• Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali. Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS memberi tanda silang (X) pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S2.1

• Apabila terdapat pemilih tunanetra, Ketua KPPS membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu (template) tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk dibawa menuju bilik suara. • Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir pendamping pemilih (Model C3) • Mempersilahkan pemilih ke bilik suara


21


Bantuan Pemilih Bagi Tuna Netra atau Tuna Daksa Pemilih tuna netra disediakan template/alat bantu. Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih dengan ketentuan sebagai berikut: • Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping pemilih yang ditunjuk, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri. • Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS. • Pendamping pemilih wajib menandatangani Model C3 dan merahasiakan pilihan pemilih. Langkah 3: Memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara Anggota KPPS Keenam : • Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara • Memastikan surat suara yang digunakan dimasukan ke dalam kotak suara. Langkah 4: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih Anggota KPPS Ketujuh : • Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. • Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya dan apabila tidak mempunyai kedua belah tangan dan kaki maka penandaan tinta dapat dilakukan pada bagian tubuh lainnya. Anggota KPPS Keenam mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

22

Anggota KPPS Ketujuh memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.



HAL-HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMILIH DAN SAKSI


23


3.4 Rapat Penutupan Pemungutan Suara

Memastikan pemilih yang menggunakan hak pilih daftar di C7

24

Mencoret pemilih di C7 apabila pemilih tidak jadi menggunakan hak pilihnya



LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS


25

Bab IV. Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Rumah Sakit Dan Rumah Tahanan

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT DAN RUMAH TAHANAN

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pemilih yang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah maupun kejaksaan karena keadaannya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang terdekat. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit maupun pemilih dalam rumah tahanan di kepolisian dan kejaksaan.

4.1 Pendataan Pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan • KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pihak rumah sakit, kepolisian dan/atau kejaksaan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. • Pihak rumah sakit atau kepolisian/kejaksaan berkewajiban mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/ kejaksaan. • Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

26



4.2 Persiapan TPS dan Petugas KPPS • KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dengan memperhitungkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/ kejaksaan. • KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan seperti: transportasi dan dukungan personil apabila dianggap perlu. • KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok serta bilik dan alat coblos untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan. PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

27


• Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan. 4.3 Pemungutan Suara di Rumah Sakit atau Rumah Tahanan Kepolisian/Kejaksaan • KPPS mendatangi pemilih ke dalam rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan • Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pemilih selesai menggunakan hak pilihnya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. • Dalam hal TPS yang menangani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian atau kejaksaan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS. • Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK. • Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih. • Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia. • Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.

28




29


30


Bab V. Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemungutan Suara

BAB V

LAYANAN RAMAH DISABILITAS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih, pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS. 5.1 Pemilih Disabilitas Netra • Sentuh pundak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan. • Tanyakan kepada pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos. • Apabila mereka butuh bantuan KPPS, perkenankan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada disebelah kiri atau kanan anda. • Untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam, misalnya jam 12 berarti lurus dihadapan, jam 3 berarti tepat disebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri. • Saat mempersilakan pemilih untuk duduk, bimbing tangannya kesandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri. • Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat. Hindari kata-kata yang samar seperti: ini, itu, disana, disini.


31


• Saat mendekati tangga, berhentilah sejenak saat anda berada diawal anak tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun). Berhentilah saat sudah tiba diakhir tangga untuk menunjukkan bahwa dia sudah berada di tangga terakhir. • Bila melangkahi lobang, berhenti sejenak sebelum melangkah. Melangkahlah lebih dahulu agar pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah. • Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan anda dibelakang punggung anda agar dia memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang anda. 5.2 Pemilih Disabilitas Rungu • Untuk menarik perhatian pemilih disabilitas rungu, tepuk bahunya atau lambaikan tangan anda. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda. Berbicara secara jelas namun tidak perlu berteriak. • Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi. • Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis. • Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu komunikasi. • Bicaralah langsung kepada pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih tersebut. 5.3 Pemilih Disabilitas Daksa • Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada pemilih disabilitas daksa apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak. • Biarkan mereka berpegangan apabila kaki mereka kurang stabil.

32



• Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan. Minta intruksi dari yang bersangkutan dalam membantu. • Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), anda harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka anda dan pemilih sejajar (tidak harus menengadah). • Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk dipinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa. • Bila menuruni bidang miring, pastikan kursi roda dalam posisi mundur. Bila ia melakukan sendiri, jaga posisi diujung bawah bidang miring. • Untuk melewati tanggul, injak bagian belakang kursi roda atau tekan pegangan kursi bagian belakang agar roda depan sedikit terangkat. Bila ia melakukan sendiri, jaga dibagian belakang kursi roda. • Jika pengguna kursi roda akan berpindah tempat duduk dan melakukan sendiri, pastikan kursi yang akan ia duduki berada didekatnya. • Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu bagaimana caranya. • Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlobang.


33

Bab VI. Pelaksanaan Penghitungan Suara

BAB VI

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

6.1 Persiapan Penghitungan Suara Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS : • Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. (Lihat Gambar 3: Bagan Penghitungan Suara) • Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman. • Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya. • Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya. • Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. • Ketua KPPS memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. • Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

34



Semarang, 9 - 12 - 2015


35


TPS 017

36


Bab VI. Pelaksanaan Penghitungan Suara 6.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara . Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Langkah 2: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.

• •

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan, menyusun, dan menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara. Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara: 55 tanda coblos pada kolom kotak setuju, sah untuk suara setuju 55 tanda coblos pada kolom kotak tidak setuju, sah untuk suara tidak setuju 55 tanda coblos pada garis kotak kolom setuju, sah untuk suara setuju 55 tanda coblos pada garis kolom tidak setuju, sah untuk suara tidak setuju 55 tanda coblos pada kolom photo pasangan calon dan kolom setuju, sah untuk suara setuju 55 tanda coblos pada kolom photo pasangan calon dan kolom tidak setuju, sah untuk suara tidak setuju Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara: 44 tanda coblos pada kolom photo pasangan calon, tidak sah 44 terdapat dua tanda coblos pada kolom setuju dan pada kolom tidak setuju, suara tidak sah 44 tanda coblos di luar kolom setuju, tidak setuju dan kolom pasangan calon, suara tidak sah


37


• Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS. • Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (IIII) dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. • Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara. • Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan: Surat suara yang dinyatakan SAH berdasarkan suara setuju atau suara tidak setuju Surat suara yang dinyatakan tidak sah.

tanda Tally

2

38



Langkah 3: Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga : • Mengisi formulir Model C. • Mengisi formulir Model C1 • Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano. • Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1 plano. • Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano. • Membuat salinan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 sejumlah yang diperlukan. Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 dan salinannya serta Model C1 Plano.

Langkah 4: Memasukkan formulir dan surat suara ke dalam sampul Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS : • Memasukan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS ke dalam Sampul V.S1. • Memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam Sampul V.S2.1. • Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul V.S2.2. • Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul V.S2.3. • Memasukkan surat suara sah ke dalam Sampul V.S3. • Memasukkan salinan daftar pemilih dan Formulir Model C7 ke dalam Sampul DPT. • Menyegel setiap sampul.


39


40




41


PENGISIAN FORMULIR C1

PERHATIAN: 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib dicatat dalam kolom Data Pemilih (DPT, DPPh, DPTb-1, dan DPTb-2). 2. Jumlah DPT dan DPTb-1 dalam Data Pemilih harus sesuai dengan salinan A3 dan A.Tb1.) termasuk jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. 3. a. Pengguna hak pilih dalam DPT tidak boleh melebihi dari Data Pemilih DPT. (I.B.1) ≤ (I.A.1) b. Pengguna hak pilih dalam DPTb-1 tidak boleh melebihi dari Data Pemilih DPTb-1. (I.B.2) ≤ (I.A.2) c. Pengguna hak pilih dalam DPPh tidak boleh melebihi dari Data Pemilih DPPh. (I.B.3) ≤ (I.A.3) d. Pengguna hak pilih dalam DPTb-2 sama dengan Data Pemilih DPTb-2 (I.B.4) = (I.A.4) 4. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih harus sama dengan Jumlah Surat suara yang digunakan harus sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.

(I.B.5) = (II.4) = (III.3)

5. Mengisi data pemilih disabilitas (IV.1 dan IV.2) 6. Kolom kosong pada Formulir C1 diisi dengan tanda X (Silang). KPPS WAJIB MELAKUKAN KOREKSI ATAU PERBAIKAN APABILA TERDAPAT KESALAHAN PENGISIAN FORMULIR Langkah 5: Memasukkan kedalam kotak suara • Sampul yang berisi surat suara (Sampul V.S2.1, V.S2.2, V.S2.3, dan V.S3) • Sampul V.S1 yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK. • Sampul DPT. • Model C1 Plano. • Model C6. • Alat kelengkapan TPS. Sampul yang tidak masuk dalam kotak : • Sampul kecil tempat anak kunci. • Sampul V.S1 untuk diumumkan di PPS. • Sampul V.S1 untuk PPK • Sampul V.S1 untuk KPU Kabupaten/Kota

42



MEMASUKKAN KEDALAM KOTAK SUARA • • • • • •

Sampul yang berisi surat suara (Sampul V.S2.1, V.S2.2, V.S2.3, dan V.S3) Sampul V.S1 yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK. Sampul DPT. Model C1 Plano. Model C6. Alat kelengkapan TPS.

SAMPUL YANG TIDAK MASUK DALAM KOTAK : • • • •

Sampul kecil tempat anak kunci yang ditempel diluar kotak Sampul V.S1 untuk diumumkan di PPS Sampul V.S1 untuk PPK Sampul V.S1 untuk KPU Kabupaten/Kota

Langkah 6: • Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. • Ketua KPPS menyerahkan salinan Model C1 dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan.


43


Ketua KPPS menyerahkan Kotak Suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama.

Saksi dan Pemantau dapat dan berhak mendokumentasikan Model C1 dan lampirannya serta Model C1 Plano.

44



Ketua KPPS menutup penghitungan suara

~ Terima Kasih ~


45

Penutup

CONTOH SUARA SAH

46

TANDA COBLOS PADA KOLOM KOTAK SETUJU, SAH UNTUK SUARA SETUJU

TANDA COBLOS PADA KOLOM KOTAK TIDAK SETUJU, SAH UNTUK SUARA TIDAK SETUJU

TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM SETUJU, SAH UNTUK SUARA SETUJU

TANDA COBLOS PADA GARIS KOLOM TIDAK SETUJU, SAH UNTUK SUARA TIDAK SETUJU


Penutup

CONTOH SUARA SAH

TANDA COBLOS PADA KOLOM PHOTO PASANGAN CALON DAN KOLOM SETUJU, SAH UNTUK SUARA SETUJU

TAMPAK DEPAN

TERDAPAT DUA TANDA COBLOS PADA KOLOM PHOTO PASANGAN CALON DAN KOLOM TIDAK SETUJU, SUARA SAH UNTUK TIDAK SETUJU

TAMPAK BELAKANG

TANDA COBLOS TEMBUS SECARA GARIS LURUS SEHINGGA TERDAPAT DUA HASIL PENCOBLOSAN YANG SIMETRIS DARI LIPATAN SURAT SUARA, SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM LAIN, MAKA SUARA TERSEBUT DINYATAKAN SAH PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

47

Penutup

CONTOH SUARA TIDAK SAH

TERDAPAT DUA TANDA COBLOS PADA KOLOM SETUJU DAN PADA KOLOM TIDAK SETUJU, SUARA TIDAK SAH

TANDA COBLOS DI LUAR KOLOM SETUJU, TIDAK SETUJU DAN KOLOM PASANGAN CALON, SUARA TIDAK SAH

TANDA COBLOS PADA KOLOM PHOTO PASANGAN CALON, SUARA TIDAK SAH

48


KETUA KPPS

KPPS 2

PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 2. Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban; 3. Menandatangani Surat Suara; 4. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara 5. Memanggil Pemilih untuk PEMILIHAN UMUM KOMISI memberikan suara; 6. REPUBLIK Memberikan SuratINDONESIA Suara kepada Pemilih; 7. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua

1. Membantu menghitung logistik pemilihan 2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara 3. Memisahkan C6 berdasarkan jenis kelamin 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS


REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS


KPPS 3

KPPS 4

PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan 2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS


REPUBLIK INDONESIA


1. Menerima C6/A5/Identitas pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan Daftar Pemilih 2. Memberi tanda pada salinan Daftar Pemilih 3. Memeriksa jari tangan pemilih 4. Mencatat Pemilih Pindahan dalam Model A4, Pemilih yang tidak terdaftar & menggunakan identitas PEMILIHAN UMUM KOMISI kependudukan dalam Model ATb.2 INDONESIA 5. REPUBLIK Menyerahkan C6/A5/Identitas pemilih kepada KPPS 5 untuk didaftar pada Model C7


KPPS 2

KETUA KPPS

PENGHITUNGAN SUARA

PENGHITUNGAN SUARA

1. Membuka setiap Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS 2. Membantu Ketua KPPS mengisi Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya

1. Menjelaskan tentang tata cara penghitungan suara dan sah/tidak sahnya surat suara 2. Menentukan sah/tidak sahnya surat suara 3. Memastikan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya telah dibuat dengan benar dan cermat dalam beberapa rangkap 4. Menandatangani C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dan C1-KWK ukuran Plano 5. Meminta tanda tangan Saksi dan menyerahkan salinan kepada Saksi & PPL KOMISI PEMILIHAN 6. Memastikan Model C1-KWKUMUM REPUBLIK dan lampiran yangINDONESIA berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan dimasukkan Kotak Suara 7. Memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik


REPUBLIK INDONESIA



KPPS 4

KPPS 3

PENGHITUNGAN SUARA

PENGHITUNGAN SUARA

1. Mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model C1-KWK Plano (bersama dengan KPPS 3) 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

1. Mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C1-KWK Plano (Bersama dengan KPPS 4) 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS



REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA



KPPS 5

KPPS 6

PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mencatat C6/ A5/ KTP/ Identitas kependudukan pemilih dalam Daftar Hadir (Model C7-KWK) 2. Menuliskan nomer urut kehadiran pemilih pada C6/A5 3. Mempersilahkan pemilih untuk duduk yang telah disediakan di dalam TPS 4. Menyerahkan C6/A5/KTP kepada KPPS 2 secara berkala 5. Membantu tugas KPPS 4 KOMISI apabila diperlukan PEMILIHAN UMUM

1. Mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara 2. Memastikan pemilih telah memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dan sesuai jenis pemilihan (Apabila Pilgub & Pilbub/Pilwali bersamaan)


REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA



KPPS 7

PETUGAS KETERTIBAN TPS

PEMUNGUTAN SUARA 1. Meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta 2. Memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih 3. Melarang pemilih untuk membersihkan tinta pada jari pemilih


REPUBLIK INDONESIA


Pintu Masuk PEMUNGUTAN SUARA 1. Mengatur antrian pemilih di TPS 2. Meminta pemilih menunjukkan C6/A5/KTP sebelum memasuki TPS PEMILIHAN UMUM 3. KOMISI Meminta pemilih untuk mengecek REPUBLIK nama pemilih pada papan INDONESIA pengumuman apabila tidak membawa/menerima C6 4. Menjaga ketertiban di TPS Untuk masing-masing KPPS

KPPS 6

KPPS 5

PENGHITUNGAN SUARA

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar Surat Suara (Bersama KPPS 7) 2. Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai

1. Melipat Surat Suara setelah dibaca oleh Ketua KPPS 2. Membantu memasukkan logistic ke dalam kotak suara setelah penghitungan selesai 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPPS



REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA



PETUGAS KETERTIBAN TPS

KPPS 7

Pintu Masuk

PENGHITUNGAN SUARA


1. Menyusun Surat Suara sesuai suara yang dipero leh m as ing - m as ing Pasangan Calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar Surat Suara (Bersama KPPS 6) 2. Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan UMUM KOMISI suara telahPEMILIHAN selesai

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA



PENGHITUNGAN SUARA 1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara 2. Mengawal kotak suara ke PPS.

PETUGAS KETERTIBAN TPS Pintu Keluar PEMUNGUTAN SUARA 1. Memastikan jari pemilih telah berisi tanda tinta 2. Mempersilahkan pemilih untuk meninggalkan TPS 3. KOMISI Menjaga ketertiban dan UMUM PEMILIHAN keamanan TPS

REPUBLIK INDONESIA


PETUGAS KETERTIBAN TPS Pintu Keluar PENGHITUNGAN SUARA 1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara 2. Mengawal kotak suara ke PPS.


REPUBLIK INDONESIA


A

DASAR HUKUM

B

• Peraturan KPU No. 10/2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015; • Peraturan KPU No. 14/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Jika suara terbanyak pemilih adalah setuju maka pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Sedangkan jika suara terbanyak pemilih adalah tidak setuju maka pemilihan ditunda ke Pilkada berikutnya.

Pilkada satu pasangan calon adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diikuti oleh satu pasangan calon dimana pemilih memberikan suara “SETUJU” atau “TIDAK SETUJU” terhadap pasangan calon tersebut.

APA ITU PILKADA SATU PASANGAN CALON?

C

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

D

1. Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: • Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat • Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PILKADA DENGAN SATU PASANGAN CALON

1. Yang berhak menggunakan hak pilih: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT; b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB-1; c. Pemilih dengan menggunakan formulir A5 (DPPh); d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki KTP/identitas lain yang dikeluarkan minimal oleh desa/Kelurahan, pemilih ini menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: • Menggunakan hak pilihnya di wilayah sesuai dengan yang tercantum pada KTP/Identitas lainnya; • Menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 waktu setempat; • Apabila surat suara masih tersedia di TPS tersebut;

2. 3. 4.

• Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; • Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/ Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau • Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju. Pada prinsipnya, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlaku mutatis mutandis sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali yang tidak diatur lain.

Pada saat proses pemungutan suara berlangsung, Ketua KPPS wajib memberikan penjelasan secara detail dan berulang-ulang tentang tata cara menggunakan hak pilih/mencoblos yang benar

3. Tata cara penggunaan hak pilih di TPS • Pemilih menyerahkan formulir model C6 satu paslon kepada petugas KPPS 4 • Apabila terdapat pemilih yang datang tanpa membawa formulir model C6 satu paslon, petugas ketertiban memerintahkan kepada pemilih untuk mengecek nama dan nomor dalam daftar pemilih • Petugas KPPS 5 mencatat dalam formulir model C7 satu paslon (daftar hadir), dan mempersilahkan pemilih untuk duduk dalam antrian di TPS; • Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai urutan kedatangan untuk diberikan surat suara dalam keadaan terbuka • Pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara • Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, petugas KPPS 6 memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan benar • Petugas KPPS 7 mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta • Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos surat suara pada kolom setuju atau tidak setuju

2. Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih : • KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6 Satu Paslon) untuk memberikan suara kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

E TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan, menyusun, dan menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara. b. Menentukan sah atau tidak sahnya surat suara • Anggota KPPS kedua membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS • Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara: 55 tanda coblos pada kolom kotak setuju, sah untuk suara setuju 55 tanda coblos pada kolom kotak tidak setuju, sah untuk suara tidak setuju 55 tanda coblos pada garis kotak kolom setuju, sah untuk suara setuju 55 tanda coblos pada garis kolom tidak setuju, sah untuk suara tidak setuju 55 tanda coblos pada kolom photo pasangan calon dan kolom setuju, sah untuk suara setuju 55 tanda coblos pada kolom photo pasangan calon dan kolom tidak setuju, sah untuk suara tidak setuju Surat Suara Tidak Sah apabila: 44 tanda coblos ada kolom photo pasangan calon, tidak sah 44 terdapat dua tanda coblos pada kolom setuju dan pada kolom tidak setuju, suara tidak sah 44 tanda coblos di luar kolom setuju, tidak setuju dan kolom pasangan calon, suara tidak sah • Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS. • Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir Model C1 plano satu paslon yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (IIII) dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah.

PILKADA 2015

TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM SETUJU, SAH UNTUK SUARA SETUJU

TANDA COBLOS TEMBUS SECARA GARIS LURUS SEHINGGA TERDAPAT DUA HASIL PENCOBLOSAN YANG SIMETRIS DARI LIPATAN SURAT SUARA, SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM LAIN, MAKA SUARA TERSEBUT DINYATAKAN SAH

TANDA COBLOS PADA KOLOM PHOTO PASANGAN CALON DAN KOLOM SETUJU, SAH UNTUK SUARA SETUJU


e. Memasukkan ke dalam kotak suara • Sampul yang berisi surat suara • Sampul V. S1 yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat PPK • Sampul Daftar Pemilih • Model C1 Plano • Model C6 • Alat kelengkapan TPS f. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara dan menyerahkan salinan Model C1 dan Lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di PPS.

TANDA COBLOS PADA KOLOM PHOTO PASANGAN CALON, SUARA TIDAK SAH

TANDA COBLOS PADA GARIS KOLOM TIDAK SETUJU, SAH UNTUK SUARA TIDAK SETUJU

d. Memasukkan formulir dan surat suara ke dalam sampul Ketua KPPS dibantu anggota KPPS: • Memasukkan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS kedalam sampul V. S1 • Memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam sampul V.S2.1 • Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam sampul V. S2.2 • Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam sampul V.S2.3 • Memasukkan surat suara sah ke dalam sampul V. S3 • Memasukkan salinan daftar pemilih dan formulir model C7 ke dalam sampul DPT • Menyegel setiap sampul

TANDA COBLOS PADA KOLOM KOTAK TIDAK SETUJU, SAH UNTUK SUARA TIDAK SETUJU

TERDAPAT DUA TANDA COBLOS PADA KOLOM SETUJU DAN PADA KOLOM TIDAK SETUJU, SUARA TIDAK SAH

TANDA COBLOS DI LUAR KOLOM SETUJU, TIDAK SETUJU DAN KOLOM PASANGAN CALON, SUARA TIDAK SAH

VARIAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH PILKADA DENGAN SATU PASANGAN CALON

• Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara • Anggota KPPS keenam dan anggota KPPS ketujuh menyusun dan mengelompokkan: Surat suara yang dinyatakan sah berdasarkan suara setuju atau suara tidak setuju Surat suara yang dinyatakan tidak sah c. Menentukan sah atau tidak sahnya surat suara Ketua KPPS dibantu anggota KPSS kedua dan anggota KPPS ketiga: • Mengisi formulir Model C dan Model C1 • Mengisi Formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano • Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1 plano • Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano • Membuat salinan Model C, Model C1, dan Lampiran Model C1 sejumlah yang diperlukan • Ketua, Anggota KPPS dan saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 dan salinannya serta Model C1 plano

F

TANDA COBLOS PADA KOLOM KOTAK SETUJU, SAH UNTUK SUARA SETUJU

TERDAPAT DUA TANDA COBLOS PADA KOLOM PHOTO PASANGAN CALON DAN KOLOM TIDAK SETUJU, SUARA SAH UNTUK TIDAK SETUJU


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA http://www.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM PANDUAN KPPS SATU PASLON PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN SATU PASANGAN CALON

Recommend Documents