KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015; 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 3.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
8.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
9.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.
KESATU
:
Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Solok pada tanggal 21 April 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, ttd BUDI SANTOSA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK Kasubag Hukum,
Yunizarti
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015. PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, KPU Kota Solok dibantu oleh Badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, KPU Kota Solok dan Badan Ad Hoc lainnya harus mengetahui apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 yang bersifat Ad Hoc harus berasal dari orangorang yang kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil. Oleh karena itu KPU Kota Solok perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Solok yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Ad Hoc. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut : 1. Agar penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 bisa mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik. 2. Sebagai pedoman bagi KPU Kota Solok dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya serta melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 dengan baik. 3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
4.
Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam member masukan dan saran kepada KPU Kota Solok dalam melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
B. PENGERTIAN Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Komisi Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan. 3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. 4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan atau sebutan lain. 5. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota. 6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan. 7. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan atau sebutan lain. 8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 10. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir. 11. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS. 12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 13. Hari adalah hari kalender. C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 harus berpedoman pada asas-asas yaitu: 1. Mandiri; 2. Jurjur; 3. Adil; 4. Kepastian hukum;
5. Tertib; 6. Kepentingan umum; 7. Keterbukaan; 8. Proporsionalitas; 9. Profesionalitas; 10. Akuntabilitas; 11. Efesiensi; 12. Efektivitas; dan 13. Aksesibilitas BAB II TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN A. KPU KOTA SOLOK Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Solok dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok, meliputi: 1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan berpedoman pada kebijakan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; 3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan; 4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan berpedoman pada Peraturan KPU; 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU RI dan KPU Provinsi; 6. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS; 7. Melakukan supervise, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS; 8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada PPK, PPS dan KPPS; 9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih; 10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi; 11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi; 13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU RI melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; 15. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretariat KPU Kota Solok dan pegawai Sekretariat KPU Kota Solok yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan. B. PPK 1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Solok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT; b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemilihan; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok; d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Solok; e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih; f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan; h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. Menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan; j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok; k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan; n. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; o. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Solok. 2. Tugas Ketua PPK meliputi: a. Memimpin kegiatan PPK; b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; c. Mengawasi kegiatan PPS; d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik; f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon; h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Solok; dan i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota. 3. Tugas anggota PPK meliputi: a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas; b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK. C. PPS 1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Membantu KPU Provinsi, KPU Kota Solok dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT; b. Membentuk KPPS; c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan; d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Solok melalui PPK; e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih; f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota melalui PPK; g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS; h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Solok melalui PPK; i. Mengumumkan daftar Pemilih; j. Menerima masukan dari mayarakat tentang DPS; k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS; l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok; m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK; n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok dan PPK; o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; q. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada Masyarakat;
u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal pengitungan suara; dan v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Solok, dan atau PPK. 2. Tugas ketua PPS meliputi: a. Memimpin kegiatan PPS; b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS; c. Mengawasi kegiatan KPPS; d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Menandatangani DPS dan DPS hadil perbaikan; f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan; g. Melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Solok; dan h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota. 3. Tugas anggota PPS meliputi: a. Membantu ketua PPS dalam melakukan tugas; b. Melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS. D. KPPS 1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS; b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL; c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. Mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS; h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil pengitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; j. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Solok, PPK dan PPS. 2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah: a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS; b. Mengumuman tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat kelurahan; e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan f. Menerima saksi yang memiliki surat mandate yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon. 3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah: a. Memimpin kegiatan KPPS; b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu; d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir; e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS; f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu. 4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah: a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara; b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye; c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS; d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapatkan pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan f. Dalam melakukan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS. 5. Tugas angota KPPS adalah: a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; dan b. Dalam melakukan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS. BAB III PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS 1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; g. Mampu secara jasmani dan rohani; h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP; dan k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. 2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat. 3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak memenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan. 4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan. 5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Surat pernyataan yang bersangkutan: 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan; 5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan 6. Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini. d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. 6. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d, KPU Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud. BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan 1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK. 2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di ibukota kecamatan. 3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. 4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat. 8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. 9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK. B. Pembentukan PPK 1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Solok . 2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kota Solok paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. 3. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kota Solok melakukan tahapan kegiatan meliputi: a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK; b. Menerima pendaftaran calon PPK; c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK; d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK; e. Melakukan wawancara calon anggota PPK; dan f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK. 4. KPU Kota Solok mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a. 5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik. 6. KPU Kota Solok menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b. 7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota Solok; dan b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK. 8. KPU Kota Solok melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir. 9. KPU Kota Solok mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik. 10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, mengikuti seleksi tertulis. 11. KPU Kota Solok menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi. 12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam wilayah Kota Solok. 13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10, meliputi: a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; b. Pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kota Solok menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 13. 15. KPU Kota Solok menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11. 16. KPU Kota Solok mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 15, di tempat yang mudah diakses. 17. KPU Kota Solok melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka15. 18. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 17 meliputi: a. Rekam jejak calon anggota PPK; b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan c. Klarifikasi tanggapan masyarakat. 19. KPU Kota Solok menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 17. 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 19, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara. C. Pengambilan Keputusan 1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesempatan anggota PPK. 2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. 5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir. 6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak. BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan 1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan, dibentuk PPS. 2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di kelurahan. 3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. 4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS. 6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota. 7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.
B. Pembentukan PPS 1. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Solok. 2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kota Solok paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. 3. KPU Kota Solok mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepada lurah dan badan permusyawaratan lurah. 4. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah paling kurang 6 (enam) orang. 5. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari: a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kota Solok; b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagi arsip PPS. 6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kota Solok dapat meminta kepada lurah dan badan permusyawaratan kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru. 7. Kepala lurah dan badan permusyawaratan kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna. 8. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat dilakukan, KPU Kota Solok dapat mengangkat anggota PPS. 9. KPU Kota Solok dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6. C. Pengambilan Keputusan 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota. 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Setiap anggota PPS wajib melakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. 5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir. BAB VI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan 1. KPPS berkedudukan di TPS. 2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 6 (enam) orang anggota. 4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
B. Pembentukan KPPS 1. KPPS dinagkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua Solok. 2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga bersangkutan. 3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana pada angka 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kota.
KPU Kota angka 1 (RT) yang dimaksud
BAB VII KESEKRETARIATAN A. Sekretariat PPK 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK. 3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah. 4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak; c. Sehat jasmani dan rohani; dan d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b 5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan: a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; 2. Independen dan tidak berpihak; dan 3. Sehat jasmani dan rohani. b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan. 6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota melalui KPU Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 7. PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota. 8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi: a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. 10. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPK. 11. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi: a. Membantu pelaksanaan tugas PPK; b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK. 12. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan. 14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyiapkan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi. 15. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK. B. Sekretariat PPS 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan. 2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS. 3. KPU Kota Solok meminta kepada kepala lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak; dan c. Sehat jasmani dan rohani. 5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak; dan c. Sehat jasmani dan rohani. 6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala lurah. 7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah: a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. 8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPS. 9. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi: a. Membantu pelaksanaan tugas PPS; b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS. 10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS. 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan. 12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS. BAB VIII PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS 1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima; c. Berhalangan tetap lainnya; atau d. Diberhentikan sementara; 2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila: a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK; b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum; f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alas an yang jelas; atau g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kota Solok dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kota Solok. 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kota Solok dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan. 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi: a. Menerima laporan; b. Meneliti materi laporan; c. Melakukan klarifikasi; dan d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan. 6. KPU Kota Solok meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b. 7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kota Solok dapat: a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan; b. Memanggil para pihak; c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya. 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU Kota Solok membuat kajian dan mengambil keputusan. 9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kota Solok dapat meminta kepada kepala lurah dan badan permusyawaratan kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
10. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. 11. Kepala lurah dan badan permusyawaratan kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 9, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna. 12. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak dapat diajukan, KPU Kota Solok dapat menunjuk anggota PPS. 13. KPU Kota Solok dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 12. 14. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan. 15. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 14, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. 16. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 14 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan. 17. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus dilaporkan kepada KPU Kota Solok. BAB IX PENUTUP Demikianlah Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagai panduan bagi KPU Kota Solok, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, ttd BUDI SANTOSA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK Kasubag Hukum,
Yunizarti
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015. FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015 1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Solok. 2. Surat Pernyataan.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, ttd BUDI SANTOSA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT Kasubag Hukum, Pengawasan, Organisasi Dan Pengembangan SDM
Yunizarti
