KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR

:16 /Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAI, NOMOR 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENl'ANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbanu:

a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas beberapa ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015, tentang Pedoman Teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum M and aili ng N atal Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Pedoman Teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015.

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas beberapa ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015, tentang Pedoman Teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Pedoman Teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794): 2.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

4.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh da Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraa Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

8.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015.

9.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015. 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : /BA/VII/2015 Tentang Penetapan Draft Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015, tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2015.

PERTAMA :

Merubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 71/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

Merubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. :

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan Pada Tanggal : 21 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dto Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIIAN IJMUM KABUPATEN MANDAILING NAT L .nH Kepala Sub Bagi

SAMS w DDY PULUNGAN Penata APY NIP. 640202 198712 1 002 .

AGUS SALAM

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : /KPTS/KPU-KAB002.434826/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADANILING NATAL NOMOR : 71/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2015.

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2015.

I. LATAR BELAKANG

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2015, Lembaga Penyelenggara Pemilihan berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya Kepala Daerah yang lebih berkualitas, dan mampu mewujudkan aspirasi rakyat. Di samping itu, integritas moral sebagai penyelenggara pemillihan sangat penting, selain menjadi motor penggerak juga membuat Lembaga Penyelenggara Pemilihan lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Untuk proses penyelenggaraan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal membuat Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015. II.TUJUAN Tujuan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 adalah untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015. III. DASAR HUKUM

1. Undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. -

2.

3. 4.

5. 6.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentnag Partai Politik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015. 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015. 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015. 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

IV. ASAS PELAKSANAAN Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 berpedoman pada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian Hukum; e. Tertib; f. Kepentingan Umum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efesiensi; 1. Efektivitas; dan m. Aksesibilitas.

V. KETENTUAN UMUM Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Mandai ling Natal secara langsung dan demokratis.

2.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3.

Kom isi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemili han dan diberikan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, selanj utnya disebut KPU Prov insi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Mnadailing Natal, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Mandailing Natal untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU mandailing Natal untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

8.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang Pemilihan.

9.

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten. 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan. 12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan. 13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir. 14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politk nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. 15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan. 16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Mandailing Natal.

17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Mandailing Natal untuk mengikuti Pemilihan. 18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat. 20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia 23. Hari adalah hari kalender.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON Ketentuan point 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.

berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d.

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

e.

mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f.

bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut : l. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan perpidana; dan 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

fl. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dimulainya jadwal pendaftaran; g.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

I. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati ; n.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

o.

berhenti dari jabatannya sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Wal ikota yang mencalonkan diri dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

P• tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota; q.

dihapus;

r.

memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

s.

mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;

t.

berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

u.

berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi. Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf e tidak rnenghalangi penyandang disabilitas. 3. dihapus.

4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud point I huruf f dikecualikan bagi : a. b.

calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis); calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

5. dihapus: 6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud point 4 huruf b adalah orang yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata. 7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf m adalah sebagai berikut: a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; b. jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota; c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. d. perhitungan 5 (lima) tahun masa • abatan atau 2 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan. 8. Ketentuan syarat calon sebagimana dimaksud pada point 7 di atas, berlaku untuk: a.

jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/ kota. 9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf n, dengan ketentuan: a. b. c.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati; belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati; dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati.

10. dihapus; 11. dihapus; 12. dihapus; 13. dihapus;

14. dihapus; 15. dihapus; 16. dihapus; 17. dihapus;

BAB III PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 4. Penelitian Administrasi Ketentuan huruf b dan huruf f point 2 diubah, diantara point 3 dan point 4 disisipkan satu point yakni point 3a, dan ketentuan ini ditambah 1 point yakni point 11 sehingga berbunyi sebagai berikut : 1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan. 2) Penelitian administrasi mencakup: a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan; h. penelitian kesesuaian antara daftar nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan; c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan; d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan; e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS; f. penelitian Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. 3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan. 3a) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana point 3 pada formulir model BA.3.1-KWK perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS. 4) Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

6)

Dalam hal dukungan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana dimaksud pada point 5) yang jumlahnya dicantumkan pada kolom BMS Tabel 1 Angka 1 dan Tabel 2 Angka 3 dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, juga dilakukan penelitian faktual oleh PPS.

7)

Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8)

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.

9)

Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan, dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

10) Dalam hal pengguna identitas kependudukan yang telah habis masa berlakunya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1 KWK Perseorangan) tetap memenuhi syarat administratif dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual. Apabila pada masa penelitian faktual pendukung yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pendukung, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. 1 1) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

6. Penelitian Faktual

Diantara point 5 dan point 6 disisipkan 1 point yakni point 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual. 2)

Penelitian faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

3)

Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

4)

PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.

5)

Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

5a). Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK perseorangan tidak terdapat tanda tangan pasangan calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, pasangan calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan. 6) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3—KWK Perseorangan. dan namanya dicoret dari daftar dukungan. 7) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. 8) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah. 9) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. 10) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunj ukkan identitas kependudukan yang asli. 11) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung. 12) Dalam hal pendukung pasangan calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir model B.1 KWK Perseorangan, pada saat penelitian faktual; a. Pendukung menyatakan kebenarannya, dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan diwajibkan membubuhi tanda tangan/cap jempol dalam kolom tanda tangan/cap jempol; b. Bagi yang menyatakan tidak mendukung dan bersedia/tidak bersedia mengisi formulir B.3 KWK Perseorangan, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan. 13) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan. 14) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.

15) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. 16) Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir. 17) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual. 18) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan. dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

C. PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON Ketentuan point 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1) Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan ditingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain. 2)

Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3)

Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal d unia.

4)

KPU Mandailing Natal mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.

5)

Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

6)

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

7)

KPU Mandai ling Natal melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

8)

Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual, dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Ketentuan Bab IV diubah dan ditambah satu huruf besar sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PARTAI POI,ITIK YANG BERSENGKETA DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PARTAI POLITIK YANG BERSENGKETA 1). Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai

Politik tingkat

pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Mandailing Natal menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. 2). Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada point 1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri. KPU Mandailing Natal tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. 3). Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada point 2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Mandailing Natal menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan

Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

4). Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada point 3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama. 5). Dalam haikepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan ditingkat tersebut. 6). Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada point 4). 7). Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada point 4).

8). Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada point 4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Mandailing Natal menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud. 9). Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri. 10). Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya

putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.

B. PENG UM UMAN DAN PENDAFTARAN Ketentuan point 5 dan point 11 diubah, serta point 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) KPU Mandailing Natal mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Mandailing Natal sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Mandailing Natal tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. 2) Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dicantumkan: a.

Keputusan KPU Mandai ling Natal;

b.

waktu penyerahan dokumen dukungan;

c.

tempat penyerahan.

3) Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran. 4) Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. 5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Mandailing Natal selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada point 3). 6) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a.

menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan

b.

menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Mandailing Natal.

7) Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Mandailing Natal selama masa pendaftaran.

8)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan wajib hadir pada saat pendaftaran.

9)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

10) Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Mandailing Natal bertugas: a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan; b. meneliti pemenuhan persyaratan c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu: 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU; 2.

keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi.

d. berdasarkan hasil penelitian, KPU Mandailing Natal mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: 1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon; 2.

nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;

3.

nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

4.

hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5.

alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;

6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon.

e.

meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;

f. berdasarkan hasil penelitian, KPU Mandailing Natal mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: 1. nama lengkap Pasangan Calon; 2.

hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

";. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;

4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; 5.

g.

dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.

menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;

h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; i

menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;

j.

memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir kepada Pasangan Calon Perseorangan;

k.

memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Mandailing Natal kepada Pasangan Calon.

11) KPU Mandailing Natal dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 12) dihapus. 13) Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Mandailing Natal hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah. 1 4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabiingan Partai Politik tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Mandailing Natal menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.

15) Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16) KPU Mandailing Natal melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan. 17) Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan. 18) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Mandailing Natal menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. 19) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon. 20) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Mandailing Natal menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam herita acara. 21) KPU Mandailing Natal mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran, KPU Mandailing Natal menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

C. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON Ketentuan huruf c, huruf m, dan huruf x, diubah, serta huruf e, huruf f, huruf h, dihapus, setelah huruf x disisipkan satu huruf yakni huruf x 1, ditambah satu huruf yakni huruf y, diantara point 3 dan point 4 disisipkan beberapa point yakni point 3a, point 3b, point 3c, point 3d, point 3e, point 3f, dan point 3g sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Mandailing Natal terdiri atas: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya; h. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya; c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada bab II.A point 1 huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK; d. su•at pernyataan dilengkapi: 1. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Mandailing Natal. 2.

surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Mandailing Natal.

3.

surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

4.

tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. dihapus; f.

dihapus;

g. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota; h. dihapus; i.

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

j. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

k. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan; I. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; n.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

o.

daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

p.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

q.

fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

r.

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

s.

daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;

t.

rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

u.

rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon perseorangan;

v.

pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lemhar beserta softcopy.

w.

bagi calon wajib menyerahkan: 1. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

sampai

dengan

dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan; 2.

surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan

3.

surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

x. bagi calon yang pernah di jatuhi dipidana penjara sebagaimana dimaksud pada bab II,A, point 1 huruf f wajib menyerahkan : 1.

Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar local / nasional; dan

2.

surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

x 1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan .

jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam bab II,A. point 1 huruf fl wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal

pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan; y. bag,i calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam bab II,A point 4 huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. 2)

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3)

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.

3a) Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat kabupaten Mandailing Natal.

3b) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten Mandailing Natal terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat kabupaten Mandailing Natal. 3c) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada point 3a) dan point 3b) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Mandailing Natal. 3d) Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada point 3c) bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Mandailing Natal. 3e) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

wajib

disampaikan

pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten kepada KPU Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada point 3a) dan point 3d) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1) huruf a dan point 4) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan: a.

Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1 -KWK Parpol;

b.

surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat kabupaten Mandailing N atal.

3t) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Mandailing Natal atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada point 3b) dan point 3 d) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam point 1) huruf a, di lengkapi dengan: a.

2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;

b.

Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1 -KWK Parpol;

c.

2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing

ditandatangani

oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

d.

2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung

dengan Pasangan

Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; e.

2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;

f.

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;

g.

1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada point 1).

3g) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point 6, point 7, point 8, dan point 9 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan. 4) Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi: a.

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;

b.

surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

c.

surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

d.

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;

e.

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan

f.

dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.

5) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi: a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. h. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan; c.

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;

d.

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

e.

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan

f.

dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

6) Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan: a.

mendaftarkan Tim Kampanye;

b.

menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.

7) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan. 8) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan. 9) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi: a.

I (satu) rangkap asli; dan

b.

1 (satu) rangkap salinan.

BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

B. PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI Dianatara point 10) dan point 11) disisipkan 2 (dua) point yakni point 10a) dan point 10b) sehingga berbunyi sebagai berikut : 1) KPU Mandailing Natal melakukan penelitian persyaratan administrasi

terhadap

kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

2) Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya. 3) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap: a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya; h. tanda tangan Pasangan Calon; c.

materai; dan

d.

kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

4) Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat y ang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

h. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama; c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi SwastalKoordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi Iagi. 5)

Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

6)

Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

7)

Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

8) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 9)

Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

10) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 10a) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam point 1) dan point 2), surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Mandailing Natal melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. 1 Ob) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada point 10a), KPU Mandailing Natal melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan: a. pernah dipidana penjara; atau b.

telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun sebelum

jadwal pendaftaran. 11) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Mandailing Natal dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. 12) KPU Mandailing Natal dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara. 13) KPU Mandailing Natal menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian. 14) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Mandai ling Natal. 15) Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba. 16) Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan .

jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.

17) Penggantian Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON Ketentuan point 4, point 5 dan point 6 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. KPU Mandailing Natal menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Mandailing Natal menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Mandailing Natal. 3. KPU Mandailing Natal mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor Kabupaten. 4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Mandailing Natal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon. 5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Mandailing Natal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon. 6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada point 4 dan point 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat. 7. KPU Mandailing Natal melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. 8. Rapat pleno KPU Mandailing Natal dihadiri oleh: a. Pasangan Calon; b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; c. Pasangan Calon perseorangan; d. Tim Kampanye; e. Panwas Kabupaten; 11 media massa; dan g. tokoh masyarakat.

9.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.

10.

Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

11.

Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

1 9 . KPU Mandailing Natal mengumumkan hasil pengundian nomor urut. 13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan. 14. KPU Mandailing Natal menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon. 15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. 16. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Mandailing Natal. 17. KPU Mandailing Natal mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon. 18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat. 19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk: a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon; b. mencetak surat suara; c. keperluan kampanye; dan d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara. 20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Mandailing Natal. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Mandailing Natal untuk mengumumkan. 1-1

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.

23.

Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Mandailing N atal.

24.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

25.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

26.

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

27.

Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Mandailing Natal.

28.

Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

29.

Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX PENUNDAAN ketentuan point 1, point 4, point 6, point 7, point 8, point 9, point 10 dan point 13 diubah, point 2, point 3. point 11 dan point 12 dihapus, diantara point 4 dan point 5 disisipkan beberapa point yakni point 4a, point 4b dan point 4c, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1.

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Mandailing Natal memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

2.

dihapus.

3.

di hapus.

4.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada point 1, KPU Mandailing Natal menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

4a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Mandailing Natal membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

4b. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada point 4a. 4c. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada point 4a. KPU Mandailing Natal menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak beri kutnya. 5.

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada point 4. diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Mandailing Natal tentang perubahan tahapan, program. dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

6.

Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam bab VII point 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Mandailing Natal menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

7.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada point 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Mandailing Natal.

8.

KPU Mandailing Natal membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

9.

Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada point 6 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Mandailing Natal menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Mandailing Natal menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan. 11. dihapus. P. dihapus. 13. KPU Mandailing Natal menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada point 10 dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Diantara point 2 dan point 3 disisipkan 2 (dua) point yakni point 2a dan point 2b, setelah point 8 ditambah 2 (dua) point yakni point 9 dan point 10 sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL. pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan

dilarang

memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan. 2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada point 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. 2a. Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar social atau adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. 2b. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada point 2a dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. 3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Mandailing Natal dapat memanfaatkan sarana teknologi. 4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Mandailing Natal meminta pendapat. penjelasan atau keputusan kepada Menteri. 5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan. 6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan. 7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Mandailing Natal meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada point 7 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

9.

Perubahan sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Perubahan Pedoman Tekhnis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perubahan Pedoman Tekhnis ini.

10. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada point 9, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Mandailing Natal.

BAB XIII PENUTUP

Demikian Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 ini dibuat untuk menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Panyabungan : 21 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dto AGUS SALAM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRE'I'ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL Kepala Sub Ba n 11

SAM EDDY PULUNGAN k. I Pena NIP 9640202 198712 1 002