KOMISI EMILIHAN UMUM REPU-MJK INDONESIA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 72 /Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI,
SATPAM DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural, Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas
Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural; b.
bahwa dalam rangka memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam
dan Pengemudi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor
65/PMK.02/2015 . . .
-2-
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Hari Raya Kepada Petugas Kebersihan,
Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Mengingat
: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5890); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5891); 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 901); 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016
kepada . . .
-3 -
kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902); 6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi
Pemilihan
Umum Provinsi,
dan
Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal
Komisi
Pemilihan
Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA
BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN,
PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. KESATU: Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima Penghasilan Ketiga Belas sebagai berikut: a.Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
b.Ketua
dan
Anggota
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; c.Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
d. Tenaga . .
-4
d.
Tenaga
Ahli/Pakar
yang
diangkat
berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014.
KEDUA: Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima Tunjangan Hari Raya sebagai berikut: a.Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; b.Ketua
dan
Anggota
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; c.Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; d.Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
KETIGA: Menetapkan Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan
Pengemudi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menerima honorarium sebesar 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya keagamaan.
KEEMPAT
: Ketentuan mengenai Penghasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA . . .
-5-
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 201t>
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM -REPUBLIK INDONESIA,
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/Kpts/KFU/TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN
PENGHASILAN
KETIGA
BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN HARI
RAYA
KEBERSIHAN, DAN
KEPADA
PETUGAS
PRAMUBAKTI,
PENGEMUDI
DI
SATPAM
LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM a.
Penghasilan Ketiga Belas Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
PENGHASILAN URAIAN
NO
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik 1.
KETIGA BELAS Rp24.980.000,00
Indonesia Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum 2.
Rpl5.488.000,00
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi RplO.986.000,00
3.
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan 4.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
Rp6.162.000,00
2014 dengan pendidikan S2/S3/sederajat
Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan 5.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2014 dengan pendidikan Sl/D-IV/sederajat
Rp5.231.000,00
-2 -
b.
Tunjangan Hari Raya Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
TUNJANGAN HARI
No
URAIAN
RAYA
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Rp5.620.000,00
1.
Republik Indonesia
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Rp5.173.000,00
2.
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan 3.
Rp4.963.000,00
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Rp2.810.000,00
4.
Tahun 2014 dengan pendidikan S2/S3/sederajat Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Rp2.696.000,00
5.
Tahun 2014 dengan pendidikan Sl/D-IV/ sederajat
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .27
Juni 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM , f-rREPUBLIK INDONESIA,
MIL MANIK
