KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu
TAHAP KE-1
TAHAP KE-2
Jun-Des 2014
Jun 2015 – April 2016
KAJIAN DAN SIMULASI SISTEMATIKA KODIFIKASI
KAJIAN DAN SIMULASI MATERI KODISFIKASI
4 Organisasi
34 Organisasi
dokumen: KAJIAN KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
dokumen: NASKAH AKADEMIK RUU PEMILU DAN RUU PEMILU
Panitia Pengarah: 1. Prof Ramlan Surbakti 2. Prof Syamsuddin Haris 3. Prof Saldi Irsa 4. Prof Topo Santoso 5. Ani Soetjipto 6. Sri-Budi Eko Wardhani 7. Nico Harjanto 8. Philip Vermonte 9. Sulistio 10. M Afiffudin 11. Kurniawan 12. Hepy Sebayang 13. Donal Fariz 14. Anis Hidayah Koordinator: Didik Supriyanto dan Titi Anggraini
PEMILU LEGISLATIF
(1) Koheren dan komprehensif, (2) Berdaya jangkau panjang, (3) Mudah dipahami dan diterapkan, (4) Efektif utk pendidikan politik.
PEMILU PRESIDEN PEMILU KEPALA DAERAH
KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
UU No 08/2012
Tumpang tindih dan kontradiksi
Azas dan Prinsip Penyelenggaraan Sama
UU No 42/2008
Pengulangan atau duplikasi
Aktor dan Tahapan Pelaksanaan Sama
UU No 01/2015 UU No 08/2015
Standar beda atas isu yang sama
Model Penegakan Hukum Sama
UU No 15/2011
Tidak koheren dlm mengatur sistem
Tujuan & Sistem Berbeda Shg Perlu Dikoherenkan
NASKAH AKADEMIK
RUU PEMILU
Judul Kata Pengantar Daftar Isi
BUKU KESATU
Pengertian, Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan.
BUKU KEDUA
Penyelenggara, Pemilih, Peserta, dan Calon.
BUKU KETIGA
Sistem Pemilu Nasional, Sistem Pemilu Daerah.
BUKE KEEMPAT
Penetapan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, Pendaftaran Calon, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan Hasil, Pelantikan, Pemilu Susulan Ulang
BUKU KELIMA
Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Perselisihan.
BUKU KEENAM
Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Partisipasi Masyarakat.
BUKU KETUJUH
Ketentuan Sanksi Administrasi, Ketentuan Sanksi Pidana.
BUKU KEDELAPAN
Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB VI PENUTUP
ASAS
TUJUAN
PRINSIP PENYELENGGARAAN
LANGSUNG
UMUM
BEBAS
RAHASIA
JUJUR
ADIL
PROSES HASIL
PEMILU NASIONAL PEMILU DAERAH
1) Mempermudah pemilih dlm memberikan suara, 2) Menyederhanakan jadwal penyelenggaraan, 3) Menghemat biaya negara, 4) Menyeimbangkan beban penyelenggara 1) 2) 3) 4)
Meningkatkan partisipasi politik, Menciptakan sistem presidensial yg efektif, Menyederhanakan sistem kepartaian DPR/DPRD Memperkuat dan mendemokrasikan partai
1) Memilih Presiden dan Wakil Presiden 2) Memilih Anggota DPR 3) Memilih Anggota DPD 1) 2) 3) 4)
Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Memilih Anggota DPRD Provinsi Memilih Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil Memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Pemilihan kepala daerah adalah pemilu: a) penafsiran secara sistematis, historis, dan original content terhadap UUD 1945 memastikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu; b) asas pemilihan kepala daerah sama dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) penyelenggara, pelaksanaan tahapan, dan model penegakan hukum pemilihan kepala daerah sama dengan pemilu.
PENYUSUNAN PERATURAN
PRINSIP PENYELENGGARAAN
PEMILU
Pembentukan Daerah Pemilihan
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
PERSIAPAN
Pendaftaran Pemilih
PELAKSANAAN
Pendaftaran Calon
Kampanye PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM PELAPORAN DAN EVALUASI
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Penetapan Hasil
Pelantaikan
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PSERTA PEMILU PRESIDEN
PSERTA PEMILU KEPALA DAERAH
DPR DPRD
a) b)
Memiliki kursi DPR; atau Memiliki kursi DPRD Prov di lebih 50% prov; atau
c)
Memiliki kursi DPRD Kab/Kot di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot; atau
d)
Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPR terakhir.
a) b) c) d)
Memiliki kursi DPRD Prov; atau Memiliki kursi DPRD Kab/Kota di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot di provinsi ybs; atau Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPRD Prov terakhir. Memiliki dukungan pemilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan pada Pemilu DPRD Provinsi terakhir
Pasangan Calon
Diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu DPR.
Pasangan Calon Partai Politik
Diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu DPRD Prov.
Pasangan Calon Perseorangan
Mengajukan diri dengan dukungan sejumlah warga negara yg punya hak pilih.
SISTEM PEMILU NASIONAL Varibel Sistem
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu Anggota DPR
Pemilu Anggota DPD
Waktu Penyelenggaraan
Bersama Pemilu Anggota DPR dan DPD
Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPD
Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR
Besaran Dapil
1 pasang kursi
3-6 kursi
4 kursi/provinsi
Metode Pencalonan
Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPR
Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1
Calon mengajukan diri sendiri dg sejumlah dukungan pemilih
Metode Pemb Suara
Memilih calon
Memilih calon
Memilih Calon
Ambang Batas
Formula Perolehan Kursi Penetapan Calon Terpilih
1% Mayoritas mutlak (putaran kedua)
Divisor St Lague atau Webster
Suara terbanyak
Terbesar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4
SISTEM PEMILU DAERAH Varibel Sistem
Kepala Daerah
Pemilu Anggota DPRD
Waktu Penyelenggaraan
Bersama Pemilu Anggota DPRD
Bersama Pemilu Kepala Daerah
Besaran Dapil
1 pasang kursi
3-6 kursi
Metode Pencalonan
Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPRD; atau mengajukan diri sendiri dengan sjumlah dukungan pemilih
Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1
Metode Pemb Suara
Memilih calon
Memilih calon
Ambang Batas Formula Perolehan Kursi Penetapan Calon Terpilih
1% Mayoritas sederhana
Divisor St Lague atau Webster
Suara terbanyak
PELANGGARAN KODE ETIK
DKPP PELAPOR
PELANGGARAN ADMINISTRASI
PELAPOR
TINDAK PIDANA
PELAPOR
PERSELISIHAN ADMINISTRASI
PEMOHON
PERSELISIHAN HASIL
PEMOHON
KPU
KPU Bawaslu KPU Provinsi
KPU
KPU Kab/Kot
KPU Prov
PPK
POLISI
JAKSA
KPU Kab/Kot
HAKIM PN
Pemilu Daerah
HAKIM ADHOC PEMILU DI PT
Pemilu Nasional
HAKIM ADHOC PEMILU DI MA
MK
