KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 008 TAHUN 2012
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERlAN KESEHATAN
Jakarta 2012
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ,26 Maret 2012 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
NOMOR 008 TAHUN 2012
AMIR SYAMSUDIN
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 345
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa daIam rangka meIaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan pegawai negeri yang berintegri tas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good gover nance);
b. bahwa untuk mewujudkan prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kode etik bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. bahwa ... ~~------ --------- - - - - - - -- -- -- - -
o~--------------------------
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga imana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkcln Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkunga n Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Men teri Kesehatan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Ta hun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebaga imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara gepublik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia N omor 3890); 2. Undang-Undan g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Le01baran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 144, Tamb aha n Lembaran Negara Republik Indonesia N o mor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pe gawa i N ege ri Sipil (Lembaran Nega ra Republik Indonesicl Tahun 2004 Nomor 142, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4450);
4. Peraturan Pemerintah .
(4) Dalam hal musyawarah mufaka t sebagaim,ma dimaksud dalam ayat (3) tidak te rcapai , kepu tu san diambil berdasarkansudra terbanyak. (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. (6) Majelis Kode Etik wajib men ya mpaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis kepada Menteri Ke ' ehatan melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan dalum memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .
BAB VIII PENUTUP Pasal21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang l11C'ngetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Ind onesia.
lIitetapkan di Jakarta
pada tall ggal13 Maret 2012
MENTERI KESEHATAN,
ttd
ENDANG RAHA YU SEDYANINGSIH
Pasal18 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
(1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Si pi I, (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan,
5, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VlI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
Pasal19 (1) Keanggotan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasalll, terdiri dari: a, 1 (satu) orang Ketua merangka p Anggota; b, 1 (sa tu) orang Sekretaris merangka p Anggota; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, (2) Oalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kodeetik,
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI KESEHAT AN TENTANG KOOE ETiK PEGA W AI 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN,
Pasal20 (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kodeetik, (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipi! yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, (3) Keputusan MajeJis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Oalam hal", ~~-----------------------
BABI."
o~--------------------------
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Me nte ri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai N egeri Sipil Kementerian Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil d a n Caton Pegawai Negeri Sipil se bagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Kepegawaian Tahu n 1974 te ntan g Pokok-Pokok sebagaimana teJab dillbah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di Iingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanj utnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika ya ng m engatllr perilakll maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patllt dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergauJan sehari-hari. 3. MajeJis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebllt Majelis Kod e Etik ada Jah Jem baga non-struktllral pada instansi Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan pen egak kan pelaksanaan dan ml'nyelesaikan pelanggaran kode etik ya ng di.lakllkan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Pelanggaran adalah segala ben.tuk lIcapan, tulisa n ata u perbuatan ya ng bertentangan dengan blltir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 5. Pemangku kepentingan ...
o~--------------------------
(5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan danjatau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dari Pegawai yang m e lakukan pel anggara n secara hirarki wajib meneruskan kepada Majeli s Kode Etik. (6) Atasan Pegawai yang tidak melakukcll1 kewajiban sebagaimana dimakslld ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikc nakan sanksi.
BAB VII
MAJELIS KODE ETIK
Pasal16
(1) Da la m rangka pengawasan dan pelaksanaan Kudc Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode t ik Pegawai Kementerian Kesehatan. (2) Majeli s Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh !'ejabat Pembina Kepegawaian. Pasal17 (1) Majelis Kod e Etik han ya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pe langgaran terhadap kode etik. (2) Da lam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapatmendelegasikan wewenangnya kepada peJabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.
Pasal18 ..
(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidal< bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan j atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disi pi in Pega w ai Negeri Si pit .
BAB VI PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK Pasal15 (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari : a. pengaduan tertulis; b. website Kementerian Kesehatan; dan j atau c. temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan peJanggaran Kode Etik. (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyarnpaikan pengaduan kepada atasan Pegawai Kernenterian Kesehatan yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud daJam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor. (4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan danjatau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasian identitas pelapor. (5) Dalam melakukan ... ~~-------------------------
5. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang m empunyai hubungan kerja dengan Kementerian Kesehatan atau mempunyai kepentingan dengan produk j layanan yang dihasilkan oleh pegawai Kementerian Kesehatan. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Biro Kepegawaian.
BAB
II
TUJUAN KODE ETIK Pasal2 Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Kementerian Kesehatan .
BAB III
PRINSIP DASAR
Pasal3
(1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI. (2) Prinsip ...
e~-----------------------
KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 008 TAHUN 2012
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERlAN KESEHATAN
Jakarta 2012
g. menggllnakan ata u memanfaatkan se mua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; d an h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tid ak benar.
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarak,lt; da n e. berorienta s i kepada peningkatan k~' 5 ejahteraan masyarakat dalam m elaksanakan tu gas. Pasa! 9
Pasa! 7
Etika da lam berorganisasi sebaga imana dimaks ud dalam PasaJ S meliputi: a. melaksanakan tu gas dan wewenang sesllai ketentuan yang berlaku; b. menjaga informasi ya ng bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan ya ng ditetapkan oJeh pejabatyang berwenang; d. membangun e tos kerja da n menin gka tkan kinerja o rganisasi; e. menjaJin kerja sama seca ra kooperatif dengan unit kerja lain yang terka it dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g . patuh dan ta at terhadap s tandar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka pe ningkatan kinerja organisasi; dan l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Pasal8 Etika dalam berrnasyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal;; meliputi: a. mewujudkan pol a hidllp sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, d a n santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pcmaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepdt, terbuka, d an adilserta tidakdl ,;~:cimi natif; d. tanggap terhadap .
0 -----------------------------
Etika terhadap diri sendir i se baga im a na dimaksud dalam PasalS meliputi: a. jujur dan terbuka serta tid ak m e mberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan d an ketuJusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiJiki daya jua ng yang tinggi; f. memeliha ra kesehatan jas man i dan rohani ; g. menjaga keutuhan Jan keharmonisan kel ua rga; dan h. berpenampilan sederhana, rapih, dansopan. Pasa! 10
Etika terhadap sesama Pegawai Nege ri Sipil sebag<~imana dimakslld daJam PasalS meliputi : a. saling mengho rm ati sesa ma warga negara ya ng memeluk agama/kepercay aan yang beriClinan; b. memelihara rasa persatuan dan kesa tuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam 5Udtu u ni t kerja, instansi, maupun antClr instansi; d . mengharga i perbedaan pendapat; e. mcniCllljun g tinggi ..
g. menggllnakan ata u memanfaatkan se mua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; d an h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tid ak benar.
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarak,lt; da n e. berorienta s i kepada peningkatan k~' 5 ejahteraan masyarakat dalam m elaksanakan tu gas. Pasa! 9
Pasa! 7
Etika da lam berorganisasi sebaga imana dimaks ud dalam PasaJ S meliputi: a. melaksanakan tu gas dan wewenang sesllai ketentuan yang berlaku; b. menjaga informasi ya ng bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan ya ng ditetapkan oJeh pejabatyang berwenang; d. membangun e tos kerja da n menin gka tkan kinerja o rganisasi; e. menjaJin kerja sama seca ra kooperatif dengan unit kerja lain yang terka it dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g . patuh dan ta at terhadap s tandar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka pe ningkatan kinerja organisasi; dan l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Pasal8 Etika dalam berrnasyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal;; meliputi: a. mewujudkan pol a hidllp sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, d a n santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pcmaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepdt, terbuka, d an adilserta tidakdl ,;~:cimi natif; d. tanggap terhadap .
0 -----------------------------
Etika terhadap diri sendir i se baga im a na dimaksud dalam PasalS meliputi: a. jujur dan terbuka serta tid ak m e mberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan d an ketuJusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiJiki daya jua ng yang tinggi; f. memeliha ra kesehatan jas man i dan rohani ; g. menjaga keutuhan Jan keharmonisan kel ua rga; dan h. berpenampilan sederhana, rapih, dansopan. Pasa! 10
Etika terhadap sesama Pegawai Nege ri Sipil sebag<~imana dimakslld daJam PasalS meliputi : a. saling mengho rm ati sesa ma warga negara ya ng memeluk agama/kepercay aan yang beriClinan; b. memelihara rasa persatuan dan kesa tuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam 5Udtu u ni t kerja, instansi, maupun antClr instansi; d . mengharga i perbedaan pendapat; e. mcniCllljun g tinggi ..
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memper juangkan hak-haknya . BABV
SANKSI
PasaI 11
(1) Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka; (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) haws disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
PasaI12 ...
GD--------------------------------
.
e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang undangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskriminatif; h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan i. semangatjiwa korps.
)
Pasal5
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari hari se tiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai NegeriSipil. Pasal6
Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam meJaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; g. Menggunakan atau ...
G~--------------------------
(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi : a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara; c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan; d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi d a lam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehid upan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. BAB IV
NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK
Pasal12 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) dapat dikenakan tindakan administratif dan/ atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pasal13 (1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawa i Negeri Sipil, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan keputusa n penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (3) Dalam hal sanksi moral di sampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa , paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaansanksimoral.
Pasa14 Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Kementerian Kesehatan meliputi: a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaa tan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. semangat nas ionalisme; d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap .
O~-------------------------
Pasal14 (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikcnakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut. (2) Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sa nksi moral disampaikan. (3) DaJam hal..
. ----------------------------
(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidal< bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan j atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disi pi in Pega w ai Negeri Si pit .
BAB VI PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK Pasal15 (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari : a. pengaduan tertulis; b. website Kementerian Kesehatan; dan j atau c. temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan peJanggaran Kode Etik. (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyarnpaikan pengaduan kepada atasan Pegawai Kernenterian Kesehatan yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud daJam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor. (4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan danjatau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasian identitas pelapor. (5) Dalam melakukan ... ~~-------------------------
5. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang m empunyai hubungan kerja dengan Kementerian Kesehatan atau mempunyai kepentingan dengan produk j layanan yang dihasilkan oleh pegawai Kementerian Kesehatan. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Biro Kepegawaian.
BAB
II
TUJUAN KODE ETIK Pasal2 Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Kementerian Kesehatan .
BAB III
PRINSIP DASAR
Pasal3
(1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI. (2) Prinsip ...
e~-----------------------
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Me nte ri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai N egeri Sipil Kementerian Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil d a n Caton Pegawai Negeri Sipil se bagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Kepegawaian Tahu n 1974 te ntan g Pokok-Pokok sebagaimana teJab dillbah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di Iingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanj utnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika ya ng m engatllr perilakll maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patllt dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergauJan sehari-hari. 3. MajeJis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebllt Majelis Kod e Etik ada Jah Jem baga non-struktllral pada instansi Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan pen egak kan pelaksanaan dan ml'nyelesaikan pelanggaran kode etik ya ng di.lakllkan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Pelanggaran adalah segala ben.tuk lIcapan, tulisa n ata u perbuatan ya ng bertentangan dengan blltir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 5. Pemangku kepentingan ...
o~--------------------------
(5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan danjatau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dari Pegawai yang m e lakukan pel anggara n secara hirarki wajib meneruskan kepada Majeli s Kode Etik. (6) Atasan Pegawai yang tidak melakukcll1 kewajiban sebagaimana dimakslld ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikc nakan sanksi.
BAB VII
MAJELIS KODE ETIK
Pasal16
(1) Da la m rangka pengawasan dan pelaksanaan Kudc Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode t ik Pegawai Kementerian Kesehatan. (2) Majeli s Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh !'ejabat Pembina Kepegawaian. Pasal17 (1) Majelis Kod e Etik han ya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pe langgaran terhadap kode etik. (2) Da lam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapatmendelegasikan wewenangnya kepada peJabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.
Pasal18 ..
Pasal18 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
(1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Si pi I, (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan,
5, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VlI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
Pasal19 (1) Keanggotan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasalll, terdiri dari: a, 1 (satu) orang Ketua merangka p Anggota; b, 1 (sa tu) orang Sekretaris merangka p Anggota; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, (2) Oalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kodeetik,
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI KESEHAT AN TENTANG KOOE ETiK PEGA W AI 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN,
Pasal20 (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kodeetik, (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipi! yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, (3) Keputusan MajeJis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Oalam hal", ~~-----------------------
BABI."
o~--------------------------
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga imana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkcln Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkunga n Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Men teri Kesehatan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Ta hun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebaga imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara gepublik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia N omor 3890); 2. Undang-Undan g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Le01baran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 144, Tamb aha n Lembaran Negara Republik Indonesia N o mor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pe gawa i N ege ri Sipil (Lembaran Nega ra Republik Indonesicl Tahun 2004 Nomor 142, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4450);
4. Peraturan Pemerintah .
(4) Dalam hal musyawarah mufaka t sebagaim,ma dimaksud dalam ayat (3) tidak te rcapai , kepu tu san diambil berdasarkansudra terbanyak. (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. (6) Majelis Kode Etik wajib men ya mpaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis kepada Menteri Ke ' ehatan melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan dalum memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .
BAB VIII PENUTUP Pasal21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang l11C'ngetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Ind onesia.
lIitetapkan di Jakarta
pada tall ggal13 Maret 2012
MENTERI KESEHATAN,
ttd
ENDANG RAHA YU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ,26 Maret 2012 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
NOMOR 008 TAHUN 2012
AMIR SYAMSUDIN
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 345
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa daIam rangka meIaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan pegawai negeri yang berintegri tas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good gover nance);
b. bahwa untuk mewujudkan prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kode etik bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. bahwa ... ~~------ --------- - - - - - - -- -- -- - -
o~--------------------------
