KODE ETIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK PARTAI DEMOKRAT P E N D A H U L U AN
Partai Demokrat sebagai Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun kepentingan bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai Demokrat memiliki tujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Demokrat bertekad untuk melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme; dan meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman dan tertib. Untuk mencapai tujuan dan tekad tersebut di atas, maka diperlukan Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik sebagai landasan etik dan filosofis dari perilaku dan ucapan para anggotanya mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota dan Kader Partai Demokrat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang berhubungan dengan Pasal 5 tentang Etika Politik Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun serta Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tentang pemberhentian anggota. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kode Etik ini yang dimaksudkan dengan: 1. Kode etik Partai Demokrat adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik dan filosofis dari perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota dan Kader Partai Demokrat. 2. Dewan Kehormatan adalah Dewan yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik, moral, dan peraturan organisasi dengan kewenangan 1
3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 48 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Anggota Partai Demokrat adalah anggota masyarakat yang terdaftar dan memiliki Kartu Anggota Partai Demokrat. Kader adalah anggota Partai Demokrat yang menjadi anggota legislatif, menjadi pejabat di pemerintahan negara, dan yang menjadi pengurus partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pimpinan Partai adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dari tingkat pusat sampai ke daerah. Laporan Pengaduan adalah laporan yang dibuat dan diajukan oleh anggota masyarakat/lembaga/LSM baik yang menjadi anggota dan/atau memiliki afiliasi dengan Partai Demokrat maupun yang bukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku dan ucapan yang dilarang dan diancam sanksi menurut Kode Etik ini. Komisi Pengawas adalah komisi yang bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh anggota dan kader partai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 49 Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Demokrat. Laporan Komisi Pengawas adalah laporan khusus yang dibuat oleh Komisi Pengawas sebagai hasil penyelidikan dan verifikasi terhadap laporan dugaan adanya pelanggaran perilaku dan ucapan yang dilarang dan diancam sanksi menurut Kode Etik ini. Terlapor adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang dilaporkan oleh kader atau anggota masyarakat dan/atau hasil penyelidikan dan verifikasi Komisi Pengawas yang diduga kuat telah melakukan perilaku dan ucapan yang dilarang dan diancam sanksi menurut Kode Etik ini. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perilaku dan ucapan yang dilarang dan diancam sanksi menurut Kode Etik ini. Verifikasi adalah serangkaian tindakan Komisi Pengawas untuk mengumpulkan dan memeriksa kebenaran dari alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang atau/kelompok masyarakat sebagai pihak yang diduga kuat telah melakukan perilaku dan ucapan yang dilarang dan diancam sanksi menurut Kode Etik ini. Dokumen pemeriksaan adalah alat bukti yang digunakan di dalam pemeriksaan dan menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Barang bukti adalah segala sesuatu yang dapat ditemukan berkaitan dengan kejadian/peristiwa yang menjadi dasar laporan. BAB II TUJUAN Pasal 2
Kode Etik Partai Demokrat bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Partai Demokrat, serta memberi pedoman kepada anggota, badan-badan kelembagaan Partai Demokrat dan kepengurusan Partai Demokrat di dalam melaksanakan 2
setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan konstituennya. Bagian Pertama KODE ETIK BAB III KEPRIBADIAN Pasal 3 Anggota Partai Dermokrat adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki Kartu Anggota Partai Demokrat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa satria, bermoral luhur dan mulia baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam menjalankan tugasnya selaku kader di dalam kepengurusan partai; lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Kode Etik ini dan pada peraturan-peraturan internal Partai Demokrat. Pasal 4 Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kepribadian yang: (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Setia dan loyal kepada NKRI yang didasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. (3) Memiliki integritas yang tangguh. (4) Bermoral luhur dan mulia. (5) Bersih, jujur dan santun. BAB IV PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA Pasal 5 Etika Politik Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun dijalankan oleh anggota dan kader Partai Demokrat dengan berlandaskan pada prinsip dan fungsi manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel, prinsip anti diskriminasi, prinsip kecerdasan, prinsip kesantunan, prinsip demokrasi, dan prinsip anti KKN. Manajemen Organisasi Pasal 6 (1) Partai Demokrat secara perorangan dan kelembagaan melaksanakan fungsi manajemen organisasi berdasarkan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penetapan 3
program-program (programming), pelaksanaan program (actualizing), penetapan anggaran (budgeting), dan kontrol (controlling) yang transparan dan akuntabel dan didukung dengan teknologi informasi dan teknologi terkini lainnya. (2) Dalam menjalankan fungsi organisasi, Partai Demokrat berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen organisasi yaitu adanya pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah dan pengarahan, mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi, pemusatan, hirarki, ketertiban, stabilitas, keadilan dan kejujuran. (3) Standar minimal pelaksanaan prinsip manajemen organisasi antara lain sebagai berikut: a) Partai Demokrat wajib memiliki sistem perencanaan yang ditetapkan bersama-sama dan sesuai dengan visi dan misi Partai Demokrat. b) Partai Demokrat wajib memiliki aktivitas/kegiatan/ program yang jelas, berkesinambungan, dan bermanfaat untuk mencapai tujuan Partai Demokrat. c) Dalam menjalankan program, Partai Demokrat berdasarkan pendelegasian tugas dan kompetensi disertai dengan kesatuan perintah dan pengarahan. d) Partai Demokrat wajib membuka akses dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program dan keuangan kepada konstituen/masyarakat mitra dan publik baik diminta ataupun tidak. e) Partai Demokrat di dalam menetapan anggaran, tidak dibenarkan melakukan praktekpraktek yang merugikan keuangan partai. f) Partai Demokrat memiliki laporan program, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan akses dan kontrol yang terbuka kepada publik berkaitan dengan seluruh pengelolalan organisasi. g) Partai Demokrat harus memiliki kontrol yang jelas terhadap pelaksanaan program organisasi termasuk di dalamnya adanya umpan balik/evaluasi yang rutin, reward and punishment. h) Partai Demokrat memiliki anggota dan kader yang bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan secara bertanggung jawab. Anti Diskriminasi Pasal 7 (1) Anggota dan kader tidak melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama, afiliasi politik, kelompok/golongan, status sosial, yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. (2) Standar minimal pelaksanaan prinsip anti diskriminasi antara lain memberi perlakukan yang sama meliputi: a) Adanya kesetaraan dan keadilan gender. b) Tidak ada perbedaan dalam penempatan posisi atau jabatan dalam organisasi. c) Tidak ada perbedaaan dalam pemberian bantuan/layanan kepada masyarakat. d) Tidak ada perbedaan dalam pemberian reward and punishment. e) Tidak ada perbedaan dalam pemberian akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Kecerdasan Pasal 8 4
(1) Anggota dan kader menunjukkan sikap profesional dan cerdas di dalam menjalankan tugas-tugas yang di lembaga eksekutif, dan legislatif dan kepengurusan partai. (2) Standar minimal pelaksanaan prinsip kecerdasan antara lain sebagai berikut: a) Angota dan kader mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang isu-isu yang menjadi bidang kerja. b) Anggota dan kader berbicara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. c) Anggota dan kader di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyimpang dari tujuan, visi dan misi Partai Demokrat. d) Anggota dan kader dalam menjalankan tugas di kepengurusan partai tidak boleh menyimpang dari Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Kesantunan Pasal 9 (1) Anggota dan kader menunjukkan sikap santun dalam bertutur dan bertindak dengan memperhatikan keragaman budaya, tingkat sosial, dan keagamaan. (2) Standar minimal pelaksanaan prinsip kesatunan antara lain sebagai berikut: (a) Berbicara sopan terhadap sesama anggota, kader dan anggota masyarakat lainnya. (b) Membentuk komunikasi timbal balik yang seimbang di antara anggota masyarakat. (c) Tidak boleh memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain tanpa disertai dengan bukti. (d) Menghormati orang yang lebih tua atau dituakan. (e) Menghormati wanita. Demokrasi Pasal 10 (1) Partai Demokrat secara kelembagaan menjalankan pemisahan kewenangan antara badanbadan kelembagaan dan pengambilan keputusan secara partisipatif berdasarkan mekanisme yang dibuat dan disepakati bersama. (2) Standar minimal pelaksanaan prinsip demokrasi antara lain sebagai berikut: a) Program dan perencanaan strategis nasional melibatkan seluruh anggota serta kader. b) Anggota dan kader terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. c) Anggota dan kader melibatkan konstituen/masyarakat mitra dalam perencanaan strategis. d) Anggota dan kader melibatkan konstituen/masyarakat mitra dalam monitoring dan evaluasi program. e) Mekanisme pengambilan keputusan srategis (penyusunan aturan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian staf, membangun jaringan dan kerjasama dengan lembaga donor) secara jelas dan tertulis serta tidak didominasi oleh pimpinan partai. f) Pemilihan kepengurusan Partai Demokrat dilakukan secara demokratis. g) Pembentukan badan/lembaga internal mencerminkan fungsi pelaksanaan, kebijakan dan pengawasan serta dipilih secara demokratis.
5
Anti KKN Pasal 11 (1) Anggota dan kader tidak menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain, permufakatan/kesepakatan yang merugikan lembaga atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni di atas kepentingan lembaga dan masyarakat. (2) Standar minimal pelaksanaan prinsip anti KKN antara lain sebagai berikut: a) Anggota dan Kader tidak dibenarkan untuk menerima pemberian dana dari perorangan atau badan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan. b) Anggota dan kader tidak dibenarkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan permufakatan atau kesepakatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, aturan-aturan partai dan aturan negara. c) Anggota dan kader tidak dibenarkan menggunakan kewenangannya yang dimilikinya untuk kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan Partai Demokrat. BAB V HUBUNGAN ANGGOTA DAN KADER DENGAN REKAN SEJAWAT, PIMPINAN PARTAI, DAN MASYARAKAT Pasal 12 Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kewajiban untuk: (1) Membangun rasa saling percaya, setia kawan, rukun, bersahabat dan bersaudara sebagai sesama keluarga besar Partai Demokrat. (2) Mengembangkan semangat saling menghormati dan menghargai keanekaragaman pandangan pendapat dan keyakinan diantara anggota Partai Demokrat. (3) Bersikap tulus dan siap berkorban serta saling membantu dalam situasi sesulit apapun di dalam atau di luar lingkungan Partai Demokrat. (4) Tunduk, taat dan hormat pada pimpinan partai. (5) Menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan partai secara bertanggung jawab. Pasal 13 Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kewajiban untuk: (1) Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk terciptanya pergaulan antara masyarakat yang tertib. (2) Berbudi luhur dan mulia dalam pergaulan masyarakat. (3) Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat baik menyangkut keyakinan, agama, suku, ras dan politik. (4) Berkomunikasi secara sopan dan santun dengan anggota masyarakat lainnya. (5) Tidak menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat di masyarakat pada waktu dan tempat yang kurang tepat serta dapat menimbulkan benturan dengan pihak lain.
6
BAB VI PERILAKU DAN UCAPAN YANG DILARANG Pasal 14 (1) Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Perilaku dan ucapan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. b. Perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsipprinsip dasar kode etik ini. c. Menjadi Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya. d. Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di kelembagaan legislatif. e. Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di dalam kepengurusan partai. f. Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga eksekutif. g. Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga yudikatif. h. Menjadi anggota partai lain. i. Memiliki keanggotaan partai ganda. (2) Setiap perilaku dan ucapan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dikenakan sanksi menurut Kode Etik ini. Bagian Kedua PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK BAB VII PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 15 (1) Setiap anggota Partai wajib taat dan tunduk pada Kode Etik ini. (2) Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas. BAB VIII DEWAN KEHORMATAN Pasal 16 (1) Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan di tingkat pusat dan Dewan Kehormatan di tingkat daerah.
7
(2) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutus dan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh anggota dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 48 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. (3) Pemeriksaan Dewan Kehormatan di tingkat pusat adalah tingkat terakhir sedangkan Dewan Kehormatan di tingkat daerah merupakan pemeriksaan tingkat pertama. (4) Terhadap keputusan Dewan Kehormatan di tingkat daerah dapat dilakukan upaya banding kepada Dewan Kehormatan di tingkat pusat. BAB IX KOMISI PENGAWAS Pasal 17 (1) Komisi Pengawas terdiri dari Komisi Pengawas di tingkat pusat dan di tingkat daerah. (2) Komisi Pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah. (3) Komisi Pengawas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 49 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. (4) Menindaklanjuti laporan pelanggaran etika, moral, dan hukum oleh masyarakat termasuk pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah. BAB X PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 18 (1) Proses penegakan Kode Etik harus menganut prinsip: a) Asas praduga tak bersalah. b) Hak untuk membela diri. c) Mendengarkan para pihak. d) Tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu. e) Adil. (2) Setiap laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik ini harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti menurut Kode Etik ini. (3) Setiap penyelidikan dan penyidikan/verifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik harus dihentikan apabila tidak cukup bukti berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas dan atau oleh Dewan Kehormatan.
8
(4) Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus/tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan, atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan. BAB XI LAPORAN DAN PENGADUAN Pelapor dan Terlapor Pasal 19 (1) Pelapor adalah masyarakat dan/atau Komisi Pengawas. (2) Terlapor adalah anggota dan kader yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan atau berperilaku yang dilarang menurut Kode Etik ini. (3) Pelapor dan Terlapor tidak dapat diwakili ataupun didampingi oleh kuasanya. (4) Pihak yang bukan kader sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik ini tidak dapat menjadi pihak dalam laporan ini. Laporan dan Tata Cara Pengajuan Pasal 20 (1) Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: a. Identitas lengkap yang menjadi Pelapor. b. Nama dan alamat lengkap yang menjadi Terlapor. c. Uraian yang jelas tentang waktu, tempat, dan bagaimana tindakan/perilaku kader yang dilaporkan itu terjadi. d. Hal-hal yang menjadi dampak dari perilaku/tindakan kader tersebut untuk partai dan negara. (2) Laporan harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung seperti surat, barang bukti, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini. (3) Apabila Pelapor bermaksud mengajukan saksi dan pejabat/ahli maka Pelapor harus menyertakan nama-nama lengkap beserta jabatannya. (4) Laporan dibuat dalam rangkap 6 (enam), ditandatangani dan diberikan meterai secukupnya. BAB XII PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG Pasal 21 (1) Ketua Dewan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak laporan diterima.
9
(2) Penetapan sidang pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara resmi kepada Komisi Pengawas dan diumumkan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat. (3) Penetapan sidang pemeriksaan pokok laporan diberitahukan secara resmi kepada Komisi Pengawas dan kepada Terlapor dan/atau diumumkan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat. BAB XIII PEMERIKSAAN Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 22 (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan. (2) Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri juga oleh Komisi Pengawas tanpa dihadiri oleh Terlapor. (3) Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan, dan apabila berhalangan maka dipimpin oleh wakil ketua, dan/atau sekretaris; dan apabila keduanya berhalangan juga maka sidang ditunda sampai salah satunya dapat hadir. (4) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pemeriksaan dan penetapan permasalahan pokok pemeriksaan. (5) Di dalam pemeriksaan pendahuluan, Dewan Kehormatan meminta penjelasan atas laporan dari Komisi Pengawas. (6) Apabila Dewan Kehormatan merasa berkas pemeriksaan belum lengkap maka Dewan Kehormatan dapat meminta Komisi Pengawas untuk melengkapi berkas yang ada. (7) Dalam hal berkas sudah dianggap lengkap maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok laporan. Pemeriksaan Pokok Laporan Pasal 23 (1) Pemeriksaan pokok laporan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan. (2) Pemeriksaan pokok laporan dihadiri juga oleh Komisi Pengawas. (3) Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan, dan apabila berhalangan maka dipimpin oleh wakil ketua, dan/atau sekretaris; dan apabila keduanya berhalangan juga maka sidang ditunda sampai salah satunya dapat hadir. Pasal 24 (1) Pemeriksaan pokok laporan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 di atas bertujuan untuk: a. Memeriksa materi laporan. b. Mendengarkan tanggapan tertulis Terlapor. 10
c. Mendengarkan keterangan saksi, pejabat dan/atau ahli berkaitan dengan laporan yang ada. d. Mendengarkan dan memeriksa Terlapor. e. Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen. (2) Dewan dapat memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menghadirkan saksisaksi/pejabat/ahli ataupun pihak lain untuk mendukung pembelaannya apabila diperlukan. Pembuktian Pasal 25 (1) Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen pemeriksaan. (2) Dokumen pemeriksaan antara lain: a. Laporan masyarakat. b. Laporan Komisi Pengawas. c. Surat. d. Saksi. e. Keterangan Terlapor. f. Keterangan Pejabat/Ahli. g. Petunjuk/Persangkaan. h. Alat bukti lainnya. Pasal 26 (1) Alat bukti lainnya yang dimaksudkan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h adalah berupa email, printout-internet, facsimili, software, sms, dan hal-hal lain sebagai lazimnya produk elektronik dan digital/optik serta sejenisnya. (2) Alat-alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya.
BAB XIV RAPAT PERMUSYAWARATAN DEWAN KEHORMATAN Pasal 27 (1) Rapat Permusyawaratan Dewan Kehormatan (RPDK) dilakukan secara tertutup dan rahasia. (2) RPDK dipimpin oleh Ketua Dewan atau apabila Ketua berhalangan hadir maka dipimpin oleh wakil ketua atau sekretaris; dan bila keduanya berhalangan juga maka RPDK ditunda sampai salah satunya hadir. (3) RPDK dilakukan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya. Pasal 28 (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. 11
(2) Dalam musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, dan apabila tidak tercapai juga, maka keputusan diambil oleh Ketua Sidang RPDK. BAB XV KEPUTUSAN Pasal 29 (1) Keputusan diambil dalam RPDK yang dilakukan untuk itu. (2) Keputusan bersifat final dan mengikat. Pasal 30 (1) Keputusan harus memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas Pelapor dan Terlapor. b. Ringkasan laporan. c. Ringkasan keterangan dan/atau tanggapan Terlapor. d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan. e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. f. Amar keputusan. g. Hari, tanggal, dan nama-nama anggota Dewan yang memutuskan. (2) Amar Keputusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas dapat menyatakan: a. Laporan tidak terbukti. b. Laporan Terbukti. (3) Keputusan terkait dengan keadaan mendesak atau khusus/tertentu, dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang berisikan pertimbangan/alasan dan rekomendasi yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Sekretaris dan dua orang Anggota Dewan Kehormatan. Pasal 31 (1) Dalam hal amar keputusan tidak terbukti maka Terlapor dipulihkan nama baik dan kehormatannya selaku kader. (2) Dalam hal amar keputusan terbukti maka Dewan menyampaikan keputusannya tersebut beserta rekomendasi sanksi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk ditindaklanjuti. (3) Bentuk-bentuk rekomendasi sanksi berupa: a. Peringatan keras. b. Pemberhentian sementara dari kepengurusan partai. c. Pemberhentian tetap dari kepengurusan partai. d. Pemberhentian dari keanggotaan legislatif. e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan. f. Pemecatan dari Keanggotaan Partai.
12
(4) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat wajib menjalankan isi keputusan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan. (5) Rekomendasi Dewan Kehormatan harus dijalankan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan dan rekomendasi diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. (6) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas tidak dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, maka Dewan Kehormatan akan meminta pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Bab XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini diputuskan dalam RPDK. (2) Kode Etik ini memiliki keterkaitan dengan Peraturan Dewan Kehormatan yang terkait. (3) Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 2011 DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT
Ketua,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Sekretaris,
DR. AMIR SYAMSUDDIN, SH, MH
13
