KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO SEBUAH EVALUASI PUBLIK

KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO SEBUAH EVALUASI PUBLIK Temuan Survei Nasional Menjelang 100 Hari Pertama Pemerintahan

Januari 2010

Tujuan Survei Besok pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) akan memasuki masa kerja 100 hari. Naiknya kembali SBY sebagai presiden dibarengi optimisme publik yang kuat. Tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja SBY pada periode sebelumnya tergolong tinggi. Karena itu publik memberikan dukungan kepada SBY hingga ia menang dalam satu putaran pemilihan umum.

Survei Nasional (Jan_10) 2

Tujuan Survei

Berbekal mandat yang besar, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang terdiri dari koalisi dan unsur berbagai partai. Namun kali ini terjadi pro-kontra tentang kapabilitas figur-figur yang diangkat SBY dalam KIB II.

Dalam perjalanannya yang baru 100 hari, SBY beserta kabinetnya telah dihadapkan pada beberapa masalah pelik, khususnya kasus pertikaian KPK dan kepolisian serta Bank Century.

Survei ini akan melihat sikap masyarakat terhadap kinerja SBY dan kabinetnya. Apakah optimisme publik terpenuhi? Apakah kasus-kasus yang hangat dibicarakan berpengaruh terhadap kinerjanya? Survei Nasional (Jan_10) 3

Sumber Dana Survei ini dibiayai oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI), yang menaungi Lembaga Survei Indonesia (LSI).


Metodologi •

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

•

Sampel: Sampel asal sebanyak 2.900 dipilih dengan teknik multistage random sampling. Jumlah sampel akhir yang dapat dianalisis, dengan response rate (berhasil diobservasi) sekitar 99% (berarti sangat baik) adalah 2.869 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2% pada tingkat kepercayaan 95%.

•

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

•

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

•

Waktu wawancara lapangan 7-20 Januari 2010.


Prosedur Multistage Random Sampling dalam pemilihan sampel Stratifikasi 1 = populasi dikelompokan menurut provinsi, dan masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total pemilih di masing-masing provinsi. Stratifikasi 2: populasi dikelompokan menurut jenis kelamin: 50% laki-laki, dan 50% perempuan. Stratifikasi 3: populasi dikelompokan ke dalam kategori yang tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 40%).


Lanjutan… Cluster 1: Di masing-masing provinsi ditentukan jumlah pemilih sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai primary sampling unit. Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa dipilih 10 pemilih (5 laki-laki, dan 5 perempuan) secara random. Bila di Jawa Barat prosentase pemilih 17%, dan di NTB 2%, maka kalau di Jabar dipilih 17 desa/kelurahan, di NTB dipilih hanya 2 desa/kelurahan, dst. Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi RT atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan ketentuan di masingmasing RT akan dipilih secara random dua Keluarga. Survei Nasional (Jan_10) 7

Lanjutan… Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, populasi keluarga didaftar, kemudian dipilih secara random 2 keluarga. Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang akan menjadi responden di antara mereka. Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden perempuan, maka pada keluarga berikutnya harus laki-laki.


Flow chat penarikan sampel Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Prov k

Prov 1

…

…

Ds 1 … Ds m

Ds 1 … Ds n RT1

RT2

RT3

….

RT5

KK1 KK2

Laki-laki

Perempuan

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan Survei Nasional (Jan_10) 9

Validasi Sample

PROFILE DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI SAMPEL JENIS KELAMIN LAKI-LAKI 50.0 PEREMPUAN 50.0 DESA-KOTA DESA 59.2 KOTA 40.8

BPS 50.0 50.0 59.0 41.0

KATEGORI Islam Kristen Lainnya Jawa Sunda Melayu Madura Bugis Betawi Minang Lainnya

SAMPEL AGAMA 89.1 8.7 2.2 ETNIS 41.6 18.2 4.6 3.6 2.7 2.0 2.7 24.6

BPS 87.0 10.0 2.0 41.6 15.4 3.4 3.4 2.5 2.5 2.7 28.5


DEMOGRAFI NASIONAL KATEGORI SAMPEL PROPINSI NAD 2.1 SUMATERA UTARA 5.9 SUMATERA BARAT 2.1 RIAU 2.1 JAMBI 1.4 SUMATERA SELATAN 3.1 BENGKULU 0.7 LAMPUNG 3.1 BANGKA BELITUNG 0.3 KEPULAUAN RIAU 0.7 DKI JAKARTA 3.1 JAWA BARAT 17.4 JAWA TENGAH 15.0 DI YOGYAKARTA 1.4 JAWA TIMUR 16.7 BANTEN 4.2

BPS 2.0 5.8 2.1 2.2 1.3 3.3 0.8 3.3 0.5 0.6 3.3 17.2 14.8 1.5 16.4 4.1

KATEGORI SAMPEL PROPINSI BALI 1.4 NTB 2.1 NTT 2.1 KALBAR 2.1 KALTENG 1.0 KALSEL 1.4 KALTIM 1.4 SULUT 1.0 SULTENG 1.0 SULSEL 3.5 SULTRA 1.0 GORONTALO 0.3 SULBAR 0.7 MALUKU 0.7 MALUKU UTARA 0.3 PUPUA 0.3 IRJABAR -

BPS 1.5 2.0 2.0 1.9 0.9 1.5 1.4 1.0 1.1 3.4 0.9 0.4 0.5 0.6 0.5 1.2 0.3


Dukungan kepada Demokrasi

Demokrasi vs Otoriter Berbagai macam pandangan tentang sistem pemerintahan ditemukan dalam masyarakat kita. Ada yang berpendapat bahwa Demokrasi, walapun tidak sempurna, selalu dipandang yang terbaik bagi negara kita. Ada juga yang berpendapat lain lagi, bahwa dalam keadaan tertentu pemerintahan bukan demokrasi atau otoriter bisa diterima. Dan ada juga yang berpendapat bahwa bentuk pemerintahan apapun, demokrasi ataupun bukan demokrasi atau otoriter, tidak penting bagi negara kita. Bagaimana dengan pendapat ibu/bapak sendiri? … (%) 100 90 80

75

70 60 50 40 30 20 10

6

12

7

0

Tidak penting apapun Walaupun tidak Dalam keadaan bentuk pemerintahan sempurna, demokrasi tertentu negara kita, mau selalu yang terbaik pemerintahan bukan demokrasi ataupun untuk negara kita. demokrasi atau bukan demokrasi. otoriter dapat diterima

Tidak tahu/tidak jawab

Mayoritas publik mendukung Demokrasi. Survei Nasional (Jan_10) 14

Dukungan kepada Demokrasi Ada yang berpendapat bahwa demokrasi, walapun tidak sempurna, adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita. Seberapa setuju atau tidak setujukan ibu/bapak dengan pendapat tersebut? … (%)

100 90

78

80 70 60 50 40 30 20 10

1

7

4

10

0

Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

TT/TJ

Mayoritas publik mendukung Demokrasi. Survei Nasional (Jan_10) 15

Kondisi Indonesia Secara Umum Keadaan politik nasional, keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, keadaan ekonomi nasional

Kondisi politik secara nasional sekarang (%) Per Akhir Tahun

2008

2009

Jan’10

50

40

39 34 31

30

30

34

29

24

13

11

29

39

37

39

37

29 27

29 23

21

10

8

9

7

35

34

25

23

22

20

10

40

37

32

28

27 20

38

37 35

S e da ng B uruk T ida k t a hu

19

10

9

B a ik

17

17

9

8

15

15 11

8

Jan'10

Jul'09

Apr'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep' 05

Sep'04

April' 04

0

Dalam 6 bulan terakhir, kondisi politik memburuk


Keadaan keamanan dan ketertiban secara nasional sekarang (%) Per Akhir Tahun

2008

2009

80

69

67

70

59 60

58

57

55

52

60

57

Jan’10

59

59

55

50 B a ik S e da ng

5

3

10

13

9 6

5

4

22

2

5

2

Jan'10

4

2

10

10

T ida k t a hu

23 20

Jul'09

Sep'06

Sep' 05

0

10

15 10

Mei'09

3

12

23

Apr'09

6

11

Mar'09

10

14

26

26

Feb'09

18

Sep'08

20

25

24

Sep'07

30

B uruk

29

28

Des'08

31

30

Okt'08

40

Kondisi keamanan normal.


Kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang (%) Per Akhir Tahun 70

2008

2009

60

Jan’10

61

59

59 54

50

46

43

41

40

20

41 37 34

30

30

28 23

26 22

18

B a ik

34

33

6

18

7

6

31

30 23

22

11

10

49

48

46

7

14

14

14

8

7

7

24

25

10 5

11

15 5

37

S e da ng

32

B uruk T ida k t a hu

26 22 15

5

9

5 Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Apr'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep' 05

0

Penegakan hukum memburuk.


Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu (%) 70 Le bih ba ik Sama Le bih buruk T ida k t a hu

60

58

50

50

36

30

45

43

41 38 35 28 9 2

31 29

37

38

32

32

33

24

24

20

22

22

23

22 3 2

28 25

27 22

19 15

10

10 5

0

5

7

5

7

5

6

5

5

40

39

37

38

31

32

31

30

24

25

25

26

33 31 23 21

23 21

22

21

18

17

7

6

6

5

4

31

26 7 2

21

8

6

4

2 26 5

24

52

42

40 32 3 3 31

29 26

44

42

37

23

51

49

47

40

56

53

5

8

6

5

4

5

4

Jan'10

Nov'09

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Apr'09

Mar'09

Feb '09

Des '08

Okt '08

Sep '08

Jun '08

Apr '08

Des '07

Sep '07

Jun '07

Apr '07

Des '06

Sept '06

Des '05

Sept '05

Jun '05

Apr '05

Des '04

Okt '04

Sep '03

0

Setelah mencapai titik tertinggi pada Jul’09, persepsi kondisi ekonomi nasional turun tajam pada November, dan mulai terkoreksi pada Jan’10.


Paralel antara persepi ekonomi nasional dengan tingkat inflasi (%) 18

70 17

16

60

58

15

14

53

50

50

47 43

41

40

42 38

37 9 8 32 7 28 29 6 6 6

30

49 45

7 6

20

6

32 7 7

9

12 12 11 44 11 40 37

12 10 9 31 30 8 7 27

31 6 21 21

6 21 4

18

4 3 2

2

Jan'10

Nov'09

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Apr'09

Mar'09

Feb '09

Okt '08 Des '08

Sep '08

Jun '08

Apr '08

Des '07

Sep '07

Jun '07

Des '06 Apr '07

0 Sept '06

Sept '05

Jun '05

Apr '05

Des '04

Okt '04

Sep '03

0

Des '05

10

8

persepsi kondisi ekonomi nasional: sekaranglebih buruk dari tahun lalu Inflasi Tahunan (sumber: BPS)

Secara umum, persepsi terhadap kondisi ekonomi berkorelasi dengan tingkat inflasi. Ketika Inflasi tinggi, yang merasa ekonomi buruk juga cenderung tinggi, begitupun sebaliknya. Namun sepanjang 2003-2010, setidaknya ada dua titik ekstrim: pada April’07 dan Nov’10, di mana persepsi publik tentang kondisi ekonomi tidak sejajar dengan fakta secara riil (tingkat inflasi); meskipun demikian, 2 bulan kemudian setelah itu (Jun’07 dan Jan’10), persepsi kembali terkoreksi mendekati kondisi riil.


TEMUAN Penilaian masyarakat terhadap berbagai kondisi kehidupan nasional cukup beragam. Dalam bidang politik, kondisinya dipandang lebih buruk dari bulan Juli 2009. Mereka yang memandang baik hanya 29% dari yang tadinya 39%. Mereka yang memandang sedang juga turun dari 35% menjadi 27%. Dengan sendirinya mereka yang memandang buruk naik dari 15 % menjadi 29%. Kondisi penegakan hukum juga dipandang menurun. Terdapat 54% yang memandang baik dan 26% yang memandang sedang pada Juli 2009. Angka ini turun masing-masing menjadi 37% dan 22%. Mereka yang menganggap buruk naik dari 15% menjadi 32% dalam rentang periode yang sama. Survei Nasional (Jan_10) 22

TEMUAN Namun demikian, masyarakat melihat bahwa kondisi keamanan dan ketertiban cukup membaik. Dari 55% yang memandang baik pada Juli 2009 naik menjadi 59%. Hal ini dibarengai dengan jumlah yang menganggap buruk dari 20% menjadi 13%. Masyarakat juga memandang positif kondisi ekonomi sekarang dibanding Nopember 2009. Pada Juli 2009 terdapat 56% yang menilai ekonomi membaik, tapi turun menjadi 33% pada Nopember 2009. Saat ini angka tersebut beranjak naik lagi menjadi 40%. Ternyata naik-turunnya persepsi publik terhadap kondisi ekonomi ini berkorelasi kuat dengan naik-turunnya inflasi nasional. Survei Nasional (Jan_10) 23

Evaluasi Kinerja Pemerintahan & Lembaga-Lembaga Negara

Kinerja Lembaga Negara (Baik atau Sangat Baik (%)) 82 80

TNI/tentara Presiden

65 62 61 56 56 55 55 55 52 51 51 50 50 49 48

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepolisian Wakil Presiden Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPR Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Agung (MA) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bank Indonesia (BI) Kementerian Koordinator Kesejahteran Rakyat (Menko Kesra) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekuin) Partai Politik (Parpol)

0

25

50

Baik+Sangat baik

75

100

Kinerja TNI dan Presiden dinilai paling baik dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya.


Kinerja pemerintah dalam Menangani … (Baik atau Sangat baik (%)) Menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau

85 84 81 75 74 74 69 68

Menjamin tersedianya bensin atau solar Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah/terjangkau Mempermudah pelayanan kantor pemerintah bagi masyarakat Menjamin tersedianya bahan bakar gas/elpiji Membangun sarana dan prasarana transportasi Mengatasi masalah kejahatan Menjamin tersedianya barang kebutuhan pokok

59 56 51 49 46

Memberantas korupsi Menangani masalah pertikaian/konflik antara kelompok/suku di sejumlah wilayah Menanggulangi perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha Mengatur upah minimum bagi pekerja Mejaga harga-harga barang terkendali

34 30

Mengurangi jumlah orang miskin Mengurangi jumlah pengangguran

0

25

50

Baik+Sangat baik

Skor rendah Untuk Masalah2 ekonomi 75

100

Skor paling tinggi terletak pada kinerja pemerintah dalam masalah pendidikan terjangkau, ketersediaan BBM dan kesehatan yang terjangkau. Sedangkan skor paling rendah terletak pada kinerja dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi.


Kinerja pemerintah dalam Menangani masalah Korupsi (%) Per Akhir Tahun

2008

2009

100 90 77

80 70

65

78

79

80

84

63

59

56

55

60

80

Jan’10

45

50

Baik+Sangat baik

40 30 20 10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep'05

0

Kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi turun tajam dalam 6 bulan terakhir.


TEMUAN Lembaga-lembaga negara yang menempati posisi tertinggi dalam persepsi publik adalan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga lembaga ini dipandang paling sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka. Adapun tiga lembaga yang menempati posisi terendah adalah Kejaksaan, Menteri Kordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, serta partai politik. Kinerja ketiganya dipandang paling buruk.


TEMUAN Dibanding bidang lain, kinerja pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan ekonomi dipandang paling belum berhasil. Di antaranya adalah mengurangi jumlah pengangguran, orang miskin, dan mengendalikan harga. Pemerintah juga dinilai merosot dalam menangani masalah korupsi. Jika pada Juli 2009 terdapat 84% yang menilai baik dan sangat baik upaya pemerintah memerangi korupsi, saat ini angka tersebut merosot menjadi 59%.


Kinerja Pemerintah, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK dalam menangani Korupsi

Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk PEMERINTAH sekarang dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas KORUPSI? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60

59

57

Semua Responden

<= SD

60

60

60

SLTP

SLTA

KULIAH

50 40 30 20 10 0

59% responden menilai baik kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Persespi ini cukup merata di semua lapisan pendidikan. Survei Nasional (Jan_10) 31

Kinerja Polisi dalam Menangkap Koruptor

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk POLISI dalam menjalankan tugasnya untuk menangkap para KORUPTOR? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60

54

57

55

50

48 38

40 30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

54% responden menilai baik kinerja POLISI dalam menjalankan tugasnya menangkap koruptor. Namun kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih rendah dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 32

Kinerja Kejaksaan dalam Mengusut Koruptor

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk KEJAKSAAN dalam menjalankan tugasnya untuk mengusut para KORUPTOR? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60 50

48

49

53

45

40

39

30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

48% responden menilai baik kinerja KEJAKSAAN dalam menjalankan tugasnya mengusut koruptor. Namun kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih rendah dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 33

Kinerja Pengadilan dalam Menghukum Koruptor

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk PENGADILAN dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para KORUPTOR? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60 50

46

49

50 40

40

37

30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

46% responden menilai baik kinerja PENGADILAN dalam menjalankan tugasnya menghukum koruptor. Namun kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih rendah dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 34

Kinerja KPK dalam Menyeret Koruptor ke Pengadilan Menurut Pendidikan Responden

Seberapa baik atau buruk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya untuk menyeret para KORUPTOR ke pengadilan? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70

66

60

72

75

80

59

50 40 30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

66% responden menilai baik kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya menyeret koruptor ke pengadilan. Kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih tinggi kepada KPK dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 35

Kinerja Pemerintah, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK dalam menangani masalah Korupsi (Baik atau Sangat Baik %) 70

66 59

60

54

50

48

46

KEJAKSAAN

PENGADILAN

40

30

20 10

0

KPK

PEMERINTAH

POLISI

Di antara 5 lembaga, KPK mendapat nilai paling positif dalam menangani masalah Korupsi. Yang paling rendah, pengadilan.


TEMUAN Dalam kasus pemberantasan korupsi, tampak jelas bahwa faktor pendidikan berperan kuat. Semakin tinggi pendidikan sesorang, semakin kritis pula dalam menyikapi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum. Jumlah mereka yang memandang baik dan sangat baik kinerja kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, cenderung menyusut seiring dengan meningkatnya pendidikan responden.


TEMUAN Meski demikian, kecenderungan sebaliknya terjadi pada evaluasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yang memandang kinerja lembaga ini baik dan sangat baik bertambah seiring dengan meningkatnya pendidikan responden. Kecenderungan yang berbeda ini tampak berhubungan dengan kepercayaan publik yang tinggi terhadap KPK dan kepercayaan yang rendah terhadap kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.


Kasus KPK (Bibit-Chandra)

Mengikuti atau Tidak Mengikuti Berita Kasus Bibit-Chandra Apakah ibu/bapak mengikuti berita beberapa waktu yang lalu tentang kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang disangka polisi melakukan tindakan melanggar hukum, yakni penyalahgunaan wewenang mereka dan pemerasan terhadap Anggodo atau Anggoro Wijoyo?…%)

Ya, 44 Tidak, 56

Sebanyak 44% responden mengikuti berita kasus Bibit Chandra (KPK).


Setuju atau Tidak setuju dgn Pendapat Presiden:

“Masalah Bibit-Chandra tidak Diteruskan ke Pengadilan Dengan Tetap Berpatokan Pada Hukum yang berlaku” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa masalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak diteruskan ke pengadilan dengan tetap berpatokan pada hukum yang berlaku. Apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan presiden tersebut?…% (Base: Responden yang mengikuti Kasus Bibit-Chadra) 100

75

Setuju = 54% 52

Tidak Setuju = 36%

50

35 25

2

10

1

0

Sangat setuju

Setuju

Tidak setuju

Sangat tidak setuju

TT/TJ

Lebih banyak yang setuju dengan pendapat presiden bahwa masalah Bibit-Chandra tidak diteruskan ke pengadilan.


Setuju dgn Pendapat Presiden:

“Masalah Bibit-Chandra tidak Diteruskan ke Pengadilan Dengan Tetap Berpatokan Pada Hukum yang berlaku” Menurut Latar Belakang Pendidikan Responden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa masalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak diteruskan ke pengadilan dengan tetap berpatokan pada hukum yang berlaku. Apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan presiden tersebut?…% (Base: Responden yang mengikuti Kasus Bibit-Chadra)

65

70 60

54

52

52

53

<= SD

SLTP

SLTA

50 40 30 20 10 0

Semua Responden

KULIAH

Dukungan terhadap sikap presiden terkait kasus Bibit-Chandra paling besar datang dari kalangan terpelajar.


Setuju atau Tidak setuju dgn Keputusan Kejaksaan: “Masalah Bibit-Chandra tidak Diteruskan ke Pengadilan”

Kejaksaan telah memutuskan bahwa masalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak diteruskan ke pengadilan, dan karena itu keduanya bebas dari tuntutan bersalah. Apa ibu/bapak setuju atau tidak setuju dgn keputusan kejaksaan tersebut?…% (Base: Responden yang mengikuti Kasus Bibit-Chadra) 100

75

Setuju = 54% 51

Tidak Setuju = 36%

50

34 25

3

10

2

0

Sangat setuju

Setuju

Tidak setuju

Sangat tidak setuju

TT/TJ

Lebih banyak yang setuju dengan keputusan Kejaksaan bahwa masalah Bibit-Chandra tidak diteruskan ke pengadilan.


Setuju dgn Keputusan Kejaksaan:

“Masalah Bibit-Chandra tidak Diteruskan ke Pengadilan” Menurut Latar Belakang Pendidikan Responden

Kejaksaan telah memutuskan bahwa masalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak diteruskan ke pengadilan, dan karena itu keduanya bebas dari tuntutan bersalah. Apa ibu/bapak setuju atau tidak setuju dgn keputusan kejaksaan tersebut?…% (Base: Responden yang mengikuti Kasus Bibit-Chadra)

66

70

60

54

50

51

<= SD

SLTP

55

50

40

30

20

10

0

Semua responden

SLTA

KULIAH

Dukungan terhadap keputusan kejaksaan terkait kasus Bibit-Chandra paling besar datang dari kalangan terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 44

TEMUAN Hampir separuh (44%) masyarakat mengikutti kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang disangka polisi melakukan tindakan melanggar hukum, yakni penyalahgunaan wewenang mereka dan pemerasan terhadap Anggodo atau Anggoro Wijoyo. Mayoritas mereka yang mengikuti kasus tersebut (54%) setuju dengan pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak perlu diteruskan ke pengadilan dengan tetap berpatokan pada hukum yang berlaku.


TEMUAN Mayoritas mereka (51%) juga setuju dengan keputusan kejaksaan bahwa masalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak diteruskan ke pengadilan, dan karena itu keduanya bebas dari tuntutan bersalah. Dukungan terhadap langkah Presiden dan kejaksaan ini umumnya datang dari kalangan terpelajar.


Kasus Bank Century

Mengikuti atau Tidak Mengikuti Berita Kasus Bank Century Apakah ibu/bapak mengikuti berita tentang Bank Century yang diduga terjadi pelanggaran hukum ketika pemerintah mengucurkan dana untuk Bank tersebut?…%)

Ya, 42

Tidak, 58

Sebanyak 42% responden mengikuti berita kasus Bank Century.


Kalau mengikuti, Apakah Pengucuran Dana untuk Bank Century adalah Sebuah Kesalahan atau Bukan Kesalahan? . Kalau mengikuti, apakah Ibu/Bapak berpendapat bahwa keputusan untuk mengucurkan dana bagi pemulihan Bank Century dari krisis keuangan tersebut oleh pemerintah (menteri keuangan) dan Bank Indonesia dengan alasan untuk mencegak krisis tersebut meluas adalah sebuah kesalahan atau bukan kesalahan?…% (Base: Responden yang mengikuti berita Kasus Bank Century) 100

75

66.2

50

27.0 25

6.8

0

Kesalahan karena tidak yakin akan terjadi krisis keuangan yang meluas karena krisis Bank Century

Bukan kesalahan karena kalau tidak dilakukan penyelamatan pada Bank Century akan terjadi krisis keuangan yang meluas

Tidak tahu

Di antara yang mengikuti berita, lebih banyak yang berpendapat bahwa pengucuran dana untuk membantu century merupakan sebuah kesalahan.


Kalau mengikuti, Apakah Pengucuran Dana untuk Bank Century adalah Sebuah Kesalahan atau Bukan Kesalahan? Crossed by: Pendidikan Responden Kalau mengikuti, apakah Ibu/Bapak berpendapat bahwa keputusan untuk mengucurkan dana bagi pemulihan Bank Century dari krisis keuangan tersebut oleh pemerintah (menteri keuangan) dan Bank Indonesia dengan alasan untuk mencegak krisis tersebut meluas adalah sebuah kesalahan atau bukan kesalahan?…% (Base: Responden yang mengikuti berita Kasus Bank Century) 100 90 80 70

66

70

65

63

<= SD SLTP SLTA KULIAH

60 50 40

25

30

24

28

33

20

9

10

5

7

3

0

Kesalahan

Bukan kesalahan


Pendapat bahwa pengucuran dana untuk membantu century merupakan sebuah kesalahan terjadi pada mayoritas warga di setiap lapisan pendidikan. Namun kalangan terpelajar lebih banyak yang toleran jika dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 50

Seberapa Yakin Dana Century Mengalir ke Tim Sukses Demokrat atau Pasangan SBY-Boediono ? Seberapa yakin Ibu/Bapak dengan sangkaan bahwa dana bantuan untuk Bank Century telah mengalir ke tim sukses Partai Demokrat atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk kampanye partai dan pasangan tersebut?…% (Base: Responden yang mengikuti berita Kasus Bank Century) 100

Tidak Yakin = 54.2%

75

50

Yakin = 25.2%

43.9

20.7

25

20.7 10.3

4.5 0

Sangat yakin

Cukup yakin

Kurang yakin

Tidak yakin sama sekali

TT/TJ

Lebih banyak yang tidak yakin Dana Century mengalir ke tim sukses Demokrat/SBY-Boed.


Seberapa Yakin Dana Century Mengalir ke Tim Sukses Demokrat atau Pasangan SBY-Boediono ? Menurut Pendidikan Responden Seberapa yakin Ibu/Bapak dengan sangkaan bahwa dana bantuan untuk Bank Century telah mengalir ke tim sukses Partai Demokrat atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk kampanye partai dan pasangan tersebut?…% (Base: Responden yang mengikuti berita Kasus Bank Century) 100 90 80 70 60

60.6

56.3

52.8

51.4

50 40 30

25.4

21.8

28.5

23.3

20.4

20

20.1

19.4

20.0

10 0

<= SD

SLTP

Yakin

Tidak Yakin

SLTA

KULIAH

Tidak tahu

Kalangan kuliahan paling kurang yakin dengan sangkaan Dana Century mengalir ke tim sukses Demokrat/SBY-Boed. Survei Nasional (Jan_10) 52

Seberapa yakin Pansus DPR betul-betul bekerja menyelidiki Kasus Century?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat Panitia Khusus (PANSUS) untuk menyelidiki apakah telah terjadi tindakan pidana atau tidak dalam pengucurkan dana ke Bank Century tersebut. Seberapa yakin atau tidak yakin ibu/bapak bahwa PANSUS DPR tersebut betul-betul akan bekerja untuk menyelidiki apakah telah terjadi tindakan pidana atau tidak?…% (Base: Responden yang mengikuti berita Kasus Bank Century) 100

75

Yakin = 41.7%

50

37.1

Tidak Yakin = 43.2% 37.8

25

15.2 5.4

4.6 0

Sangat yakin

Cukup yakin

Kurang yakin

Tidak yakin sama sekali

TT/TJ

Yang yakin dan tidak yakin dengan kinerja pansus DPR relatif seimbang.


Seberapa yakin Pansus DPR betul-betul bekerja menyelidiki Kasus Century? Menurut Pendidikan Responden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat Panitia Khusus (PANSUS) untuk menyelidiki apakah telah terjadi tindakan pidana atau tidak dalam pengucurkan dana ke Bank Century tersebut. Seberapa yakin atau tidak yakin ibu/bapak bahwa PANSUS DPR tersebut betul-betul akan bekerja untuk menyelidiki apakah telah terjadi tindakan pidana atau tidak?…% (Base: Responden yang mengikuti berita Kasus Bank Century) 100 90 80 70 60 50 40

44.6

43.3 40.4

36.2

30

19.2

20

51.4

47.9

41.1

38.3 16.3

13.8

7.4

10 0

<= SD

SLTP

Yakin

Tidak Yakin

SLTA

KULIAH

Tidak tahu

Kalangan kuliahan paling kurang yakin dengan kinerja Pansus DPR.


TEMUAN

Masyarakat yang mengikuti kasus Bank Century cukup besar (42%). Mayoritas mereka (66.2%) menilai bahwa keputusan mengucurkan dana bagi pemulihan Bank Century sebagai kesalahan.

Mayoritas masyarakat (54.2%) tidak yakin dengan sangkaan bahwa dana bantuan untuk Bank Century telah mengalir ke tim sukses Partai Demokrat atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk kampanye.

Menariknya, masyarakat terbelah dalam menyikapi cara penyelesaian kasus Bank Century. Sebanyak 43.2% responden tidak yakin bahwa Pansus DPR akan betul-betul menyelidiki kasus ini. Sebaliknya terdapat 41.7% yang meyakini Pansus DPR akan sungguh-sungguh bekerja. Survei Nasional (Jan_10) 55

KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN

Kepuasan terhadap Kinerja SBY & Boediono Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum, sejauh ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…%) 100

75

70 PUAS

51

TIDAK PUAS

50


36 27 25

13 4 0

SBY

BOEDIONO

Yang merasa puas dengan SBY 70%, Boediono 51%. Puas = Sangat + Cukup Puas Tidak Puas = Kurang + Tidak Puas sama sekali


Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Pendidikan Responden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum, sejauh ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…%) 100

75

73

70 58

67

63 54

50

38

41

SBY

Boediono

25

0

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono pada kalangan terpelajar Cenderung lebih rendah dibandingkan pada kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Jan_10) 58

Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Wilayah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum, sejauh ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…%) 100

76

76

75

66 53

50

78

72

63

56 49

50 SBY

Boediono

25

0

SUMATERA

JAWA BALI KALIMANTAN SULAWESI

INDONESIA TIMUR

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono paling rendah di wilayah Jawa-Bali.


Trend Evaluasi atas Kinerja Presiden: Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) 100

80

59

50

56 56 55 58 52 53

50

64

67

58 63

61 62

54

54

50

55 56

58

40

56

53 54 51

45

65 55

58

56

59 58 60

20

Mar'09

Feb'09

2009 Des'08

Okt'08

Sep'08

Jun'08

Mar'08

Des'07

2008 Sep'07

Jun'07

Mei' 07

Mar'07

Feb' 07

Des'06

Nov' 06

Sep'06

Jun'06

Mar' 06

Jan' 06

Des' 05

Sept' 05

Jun'05

Mar'05

Des'004

Nov'04

0

2007

2006

2005

49

51

SBY JK Boediono

39

2004

63

49

48

30

10

70

63

56

51 49 50 49

75

2010 Jan'10

63 65

64

67

74

Nov'09

65

69 70

85

Jul'09

60

71

Jun'09

70

77 69

Mei'09

80

80 80 79

Apr'09

90

• Dari Juli’09 ke Jan’10 kepuasan terhadap kinerja SBY mengalami penurunan. • Kepuasan terhadap kinerja Boediono sebagai wakil presiden baru diukur dua kali, yakni pada Nov’09 dan Jan’10. Dari dua pengukuran tersebut, kepuasan terhadap Boediono tidak ada tanda perubahan yang berarti. Survei Nasional (Jan_10) 60

TEMUAN

Dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, kepuasan terhahap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung turun. Pada Juli 2009, tingkat kepuasan publik tercatat 85%, kemudian turun pada Nopember tahun yang sama menjadi 75%. Saat ini kepuasan publik hanya mencapai 70%. Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Boediono tidak mengalami perubahan (49-51%). Dilihat dari sisi pendidikan, kepuasan terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden cenderung lebih rendah di kalangan dengan latarbelakang tinggi. Sementara itu, Jawa-Bali tercatat sebagai wilayah yang paling rendah tingkat kepuasannya terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden.


Kepuasan Presiden & Wakil Presiden Menurut Ekspos Kasus Bibit-Chandra dan Bank Century

Puas dengan Kinerja SBY-Boediono Menurut Ekspos Kasus Bibit-Chandra 100

75

Gap = 9% Gap = 18%

74

65

59 41

50

25

0

SBY

Boediono

Responden yang tidak mengikuti kasus Bibit-Chandra Responden yang mengikuti Kasus Bibit-Chandra

Kepuasan terhadap kinerja SBY-Boediono pada responden yang mengikuti berita Kasus Bibit-Chandra, lebih rendah dibandingkan pada responden yang tidak mengikuti. Ini menunjukkan berita Kasus Bibit-Chandra membawa pesan negatif terhadap SBY-Boediono. Survei Nasional (Jan_10) 63

Puas dengan Kinerja SBY-Boediono Menurut Ekspos Kasus Bank Century 100

75

Gap = 10% Gap = 17%

74

64

59 42

50

25

0

SBY

Boediono

Responden yang tidak mengikuti kasus Century Responden yang mengikuti Kasus Century

Kepuasan terhadap kinerja SBY-Boediono pada responden yang mengikuti berita Kasus Century, lebih rendah dibandingkan pada responden yang tidak mengikuti. Ini menunjukkan berita Kasus Bank Century membawa pesan negatif terhadap SBY-Boediono. Survei Nasional (Jan_10) 64

Irisan Ekspos Berita Kasus Bibit-Chandra & Berita Kasus Century All=100%

Mengikuti Mengikuti Kasus Kasus ● 36% Bibit-Chandra Bank Century

● 8%

● 6% ● 50%

Publik yang terkespos berita Bibit-Chandra, mayoritas juga terekspos berita Century. Inilah yang membuat evaluasi terhadap kinerja SBY-Boed, dilihat dari ekspos kasus Bibit-Chandra maupun Century, relatif sama: Gap kepuasan pada Boediono dilihat dari ekspos kedua kasus, 2 kali lebih besar dibandingkan gap kepuasan pada SBY. Survei Nasional (Jan_10) 65

TEMUAN

Kepuasan terhadap kinerja SBY-Boediono di kalangan yang mengikuti berita kasus Bibit-Chandra lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengikuti.

Begitu pula, kepuasan terhadap kinerja SBY-Boediono pada kalangan yang mengikuti berita Kasus Bank Century lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengikuti. Ini menunjukkan berita kasus Bibit-Chandra dan Bank Century membawa pesan negatif terhadap SBY-Boediono.

Pesan negatif ini semakin kuat karena ternyata mayoritas publik yang terekspos berita Bibit-Chandra juga terekspos berita Bank Century. Inilah yang membuat evaluasi terhadap kinerja SBY-Boed cukup dipengaruhi dua kasus ini. Survei Nasional (Jan_10) 66

Hubungan antara Kepuasan Presiden & Evaluasi Berbagai Kondisi

Puas dengan Kinerja SBY-Boediono

Menurut Persepsi Keadaan Penegakan Hukum 100

84 75

72

70

54

53

50

31 25

0

SBY

Boediono Responden yang merasa penegakan hukum baik Responden yang merasa penegakan hukum sedang Responden yang merasa penegakan hukum buruk

Persepsi terhadap kinerja penegakan hukum berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono. Semakin positif sikap terhadap penegakan hukum, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.



Menurut Persepsi Keadaan Ekonomi Nasional 100

82 75

68

63

52 50

49

35

25

0

SBY

Boediono

Responden yang merasa kondisi ekonomi lebih baik Responden yang merasa kondisi ekonomi sama saja Responden yang merasa kondisi ekonomi lebih buruk

Persepsi terhadap persepsi ekonomi nasional berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono. Semakin positif keadaan ekonomi, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.



Menurut Persepsi Keadaan Politik Nasional 100

84 75

73

69

56

54

50

35

25

0

SBY

Boediono

Responden yang merasa keadaan politik baik Responden yang merasa keadaan politik sedang Responden yang merasa keadaan politik buruk

Persepsi terhadap persepsi politik nasional berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono. Semakin positif keadaan politik, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.



Menurut Persepsi Keadaan Keamanan Nasional 100

76 75

65

50

55

59 46

33 25

0

SBY

Boediono Responden yang merasa keamanan baik Responden yang merasa keamanan sedang Responden yang merasa kemanan buruk

Persepsi terhadap persepsi keadaan keamanan nasional cenderung berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono, namun polanya tidak sekuat pada kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum.


Pararel antara Kepuasan SBY dan Kondisi Indonesia Secara Umum 90

85 80

74 70

69

67 63

63

60

59

58

46

41

37

30

37 31 29

29

28 24

59

48

49

38 37

39 37

59

56 55 54

40 37

39

32

31 29

29 25

70

60

57

46

43

41

40

57

56 55

52

50

70

29

20

PUAS DGN SBY

KONDISI KEAMANAN BAIK

KONDISI PENEGAKAN HUKUM BAIK

KONDISI EKONOMI BAIK

KONDISI POLITIK BAIK

Jan'10

Jul'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sept' 05

10

• Dari trend survei, kepuasan terhadap kinerja SBY tampak tidak berhubungan erat dengan kondisi keamanan.


Korelasi antara Kepuasan SBY dan Kondisi Indonesia Secara Umum Correlations

PUAS DGN SBY

KONDISI KEAMANAN BAIK KONDISI PENEGAKAN HUKUM BAIK

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

KONDISI EKONOMI BAIK Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KONDISI POLITIK BAIK Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

PUAS DGN SBY 1 10 .138 .704 10 .794** .006 10 .904** .000 10 .778** .008 10

KONDISI KEAMANAN BAIK .138 .704 10 1 10 .173 .632 10 .215 .552 10 .368 .296 10

KONDISI KONDISI KONDISI PENEGAKAN EKONOMI POLITIK BAIK HUKUM BAIK BAIK .794** .904** .778** .006 .000 .008 10 10 10 .173 .215 .368 .632 .552 .296 10 10 10 1 .698* .893** .025 .001 10

10

10

.698* .025 10 .893** .001 10

1

.672* .033 10 1

10 .672* .033 10

10

**. Correlation • Kepuasan terhadap Kinerja SBY is significant at the 0.01berkorelasi level (2-tailed).positif dan signfikan dengan penegakan hukum, kondisi ekonomi *. Correlation dan politik. Korelasi dengan is significant at thekondisi 0.05 levelekonomi (2-tailed). paling tinggi. Sedangkan korelasi antara kepuasan SBY dan kondisi keamanan tidak signifikan.


Pararel antara Kepuasan SBY dan Kondisi Indonesia Secara Umum Juli’09 ke Jan’10 90

85 80

PUAS DGN SBY

70

70

60

56 55 54

59

KONDISI PENEGAKAN HUKUM BAIK

50

40

KONDISI KEAMANAN BAIK

39

30

40 37 29

KONDISI EKONOMI BAIK

KONDISI POLITIK BAIK

20

10

Jul'09

Jan'10

• Penurunan kepuasan SBY dari Jul’09 ke Jan’10 linier dengan penurunan persepsi positif atas penegakan hukum, kondisi ekomi dan politik; tapi tidak dengan kondisi kemanan. Survei Nasional (Jan_10) 74

TEMUAN

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY-Boediono dipengaruhi oleh berbagai kondisi kehidupan nasional, khususnya penegakan hukum, ekonomi dan politik. Semakin positif sikap publik terhadap tiga sektor kehidupan ini, semakin tinggi pula kepuasan mereka terhadap kinerja SBY-Boediono. Terdapat kecenderungan yang sama dengan sektor keamanan nasional, tetapi alurnya tidak sekuat tiga sektor di atas. Masyarakat tampak semakin positif dengan kinerja SBY-Boediono jika mereka puas dengan kondisi keamanan. Namun dari perspektif statistik, faktor keamanan tidak berkorelasi secara signifikan dengan tingkat kepuasan kinerja SBY-Boediono sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik dan penegakan hukum.


Kesimpulan

KESIMPULAN

Kepuasan publik terhadap kinerja SBY mengalami penurunan.

Bila ini linier dengan waktu, di mana kepuasan terhadap kinerja SBY terus turun, maka pemerintahan menjadi semakin tidak kredibel di mata rakyat.

Kembali pada pertanyaan awal, tampaknya harapan besar masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap SBY dalam Pemilu lalu belum terwujud saat ini.

Kepuasan kepada kinerja SBY ini berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap berbagai keadaan nasional: keadaan politik, penegakan hukum dan keadaan ekonomi secara nasional, dirasakan memburuk.


KESIMPULAN

Namun perlu dicatat, mereka juga menilai positif beberapa sektor lain, seperti keamanan dan ketertiban. Tampak sikap masyarakat semakin rasional, karena penilaian mereka banyak didasarkan pada kondisi objektif.

Selain beberapa kondisi kehidupan, menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja SBY-Boediono juga berkaitan erat dengan dua kasus besar yang mendapat perhatian massa, yakni kasus Bibit-Chandra dan Bank Century.


Jl. Lembang Terusan D-57, Menteng - Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) 3919582, Fax (021) 3919528 Website: www.lsi.or.id, Email: [email protected]

KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO SEBUAH EVALUASI PUBLIK

Recommend Documents