Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh Donly. N. Bilote 1 Daud. M. Liando 2 Michael Mamentu 3 Abstract A lot of appreciations had been founded in 2014 president and vicepresident election by the work of the general election committee in bitung city. However, inadequacy at the moment marked over the professional aspect and the way the election held with. The purpose of this research was then to analyze and identify the work of the general election committee correctly. This research took place at the general election committee at Bitung city with using qualitative design through data reduction, display data and verification technique. Interview, observation, as well as documentation were used to collect the data. Meanwhile, the instrument in this research was the researcher himself in order to support the data. This study uses a theoretical approach of Kumorotomo is about the efficiency, effectiveness, fairness and responsiveness. Drawing on the results of this analysis, this research outlined that the work which had been done by the general election committee were not suitable due to languid regulation, human resource allocation, participation and consideration of the local people. Keywords : Performance, President and vice-President Election. PENDAHULUAN Pemilihan umum adalah mekanisme peralihan kekuasaan yang dianggap paling modern dalam peradaban umat manusia, terutama pada negara penganut asas demokrasi. Karena itu,kualitas demokrasi dalam sebuah negara sangat ditentukan oleh proses pemilihan umum. Karena itu kualitas sebuah pemilu sangat menentukan kualitas pemerintahan yang dihasilkan nantinya.Indonesia sejak awal kemerdekaannya
menyatakan
sebagai
Negara
demokrasi
(berkedaulatan
rakyat)dalam sejarah perkembangannya, mengalami pasang surut dalam membangun demokrasi termasuk dalam menyelenggarakan pemilu.
1
Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 3 Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 2
1
Di Indonesia, pemiihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dilaksanakan setelah perubahan UUD 1945 yang dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian Indonesia. Amandemen UUD 19945 memberi ruang kepada masyarakat Indonesia untuk menentukan presiden dan wakil presidennya yang notabene akan menjadi pemimpin nasional, tetapi juga membatasi periodisasi kepemimpinan presiden dan wakil presiden, hanya dua periode. Indonesia telah memilih sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan, dimana
presiden
menjabat
sebagai
kepala
negara
sekaligus
kepala
pemerintahan.Namun sistem pemilihan presiden yang selama ini dilakukan adalah memilih anggota legsilatif terlebih dahulu, untuk menentukan kekuatan partai politik di parlemen, barulah diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014, merupakan kompetisi dua kubu capres dan cawapres yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sama dengan pemilihan umum sebelumnya, penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan serangkaian kegiatan nasional setiap lima tahun yang melibatkan lembaga negara lainnya. Pada dasarnya perangkat hukum dibuat sedemikian agar pemilihan umum berjalan dengan jujur, aman, damai dan tidak menimbulkan kekiskruhan politik. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan puncak hajatan pemilihan setelah tiga bulan sebelumnya dilaksanakan pemilihan anggota legislatif baik ditingkat lokal dan nasional Perdebatan substansi partai mana yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah dimulai tiga hingga dua bulan sebelum pemilu legislatif, 9 April 2014 dilaksanakan. Salah satu substansi yang dipersoalkan adalah masih perlukah ambang batas presidensil (Presidential Threshold) sebagaimana di atur pada Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. 2
Dalam menyelenggarakan pemiihan umum, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya maka
perlu mengedepankan sistem
keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemiihan umum; kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggara pemilihan umum menjadisalah satu aspek penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas KPU memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. KPU dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentinganserta berhadapan dengan kepentingan politik. Proses penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bitung pada prinsipnya tahapan pemilu berjalan
aman dan
damai.
Namundemikian terdapat beberapa catatan penting untuk dievaluasi. Beberapa catatan dimaksud di antaranya adalahKPU kota Bitung kurang transparan dalam melaksanakan sosialisasi terkait rekruitmen panitia adhoc PPK dan PPS. Hal ini didukung oleh kebenaran fakta bahwa, terjadi kesimpangsiuransyarat administrasi dalam perekrutan anggota PPK, juga masih ditemui anggota PPS yang adalah 3
mantan pengurus partai politik, terdapat pula anggota PPS yang secara administratif tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini di kritisi oleh sebagian pihak salah satunya adalah LSM Sinyia Moi Kota Bitung. Pada tahapanpemutakhiran data pemilih, ditemukan bahwa pemutakhiran data pemilih untuk pemilupresiden dan wakil presiden tidak dilaksanakan oleh panitia pemutakhiran yang khusus ditunjuk untuk itu.Pemutakhiran data hanya dilakukan oleh anggota panitia pemungutan suara (PPS), karena memang tidak ada anggaran untukpemutakhiran data pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 secara khusus. Persoalan lain yang menyebabkan kurang maksimalnya proses pemutakhiran datapemilih di Kota Bitung untuk pemilu presiden dan wakil presiden adalah, kesibukan para penyelenggara, baik KPU Kota Bitung maupun panitia ad hoc PPK dan PPS dalam menghadapi gugatan pasca pemilulegislatif hal ini di akui beberapa anggota PPK di Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan, Kota Bitung ketika peneliti melakukan penelitian awal. KPU kota Bitung merupakan pelaksana teknis pemilihan presiden dan wakil presiden di daerah, untuk membangun kondisi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang sesuai mekanisme aturan dan tahapan maka diperlukan penyelenggara yang profesional dan taat asas,perlu juga di topang oleh kemampuan kolektif pegawai sekretariat serta kapabilitas penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dilegitimasi negara. Kinerja dan kualitas kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, banyak
mendapatkan
apresiasi dari berbagai pihak. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan terutama menyangkut aspek profesionalitas,teknis penyelenggaraan pemilihan umum, performa dan kemampuan penyelenggaraditingkat PPK dan PPS yang notabene dibentuk oleh KPU Kota Bitung. Selain itu KPU kota Bitung dalammempersiapkan data administrasi masih dinilai kurang maksimal dimana masih terdapatnya surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih tidak memadai, juga ditemui warga negara asing dalam daftar pemilih tetap hal ini menandakan kurang efisien dan efektivnya kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung,
4
padahal hal-hal ini banyak kali disentil sebagian masyarakat Kota Bitung tetapi belum ada pembaharuan yang signifikan dan riil. Dari segi keabsahan panitia ad hoc, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memiliki surat keputusan pengangkatan oleh KPU Kota Bitung sebagai pegangan mereka.Hal ini menandakan KPU Kota Bitung dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc terkesan mengesampingkan aspek keadilan hak penyelenggara di tingkat bawah, selain itu juga KPU Kota Bitung dalam pembayaran upah/hak honorarium PPK dan PPS sering tidak tepat waktu hal ini dinyatakan oleh beberapa anggota PPS yang ada di Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Matuari dan Ranowulu ketika peneliti melaksanakan penelitian awal, fakta inimenandakan KPU Kota Bitung kurang tanggap dalam meberikan pelayanan kepada sesama penyelenggara dan kurang optimal dalam memberikan layanan. Dalam hal pengisian formulir yang digunakan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, seperti pengakuan sebagian anggota KPPS dan PPS di Kecamatan Matuari bahwa dalam pengisian formulir yang di gunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagian dari mereka, salah dalam pengisian formulir, kondisi ini menandakan kurang efektivnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Karena pentingnya peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis dan mengkaji kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep kinerja Menurut Pasolong (2013:196), menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam satu
5
organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. SelanjutnyaGibson (1990:40), mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Keban (1995:1), kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan. Sedangkan Timpe (1998:9), kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Mangkunegara (2002:67) mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksnakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Prawirosentono (1999:2), mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukumdan sesuai dengan moral dan etika. Sinambela dkk. (2006:136), mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Nasucha (2004:107), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif. Bernadin et al (Pasolong, 2013:196) mengatakan kinerja adalah catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu peride tertentu. Simamora (Adisasmita, 2011:91) menyatakan kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. 6
Simamora (2004:327) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran non fisik.Hal ini ditegaskan juga oleh Nawawi (1998: 234) bahwa kinerja dengan istilah karya adalah suatu hasil pelaksanaan pekerjaan baik yang berisfat fisik/material maupun non fisik/non material.
B. Indikator Kinerja Zeithamlet al(Dwiyanto dkk, 2002:46) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisikpelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik dimata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Holloway
(Nasucha, 2004:108), menyebutkan bahwa indikator kinerja
dapat berupa akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan equity (keadilan). Dijelaskan lebih jauh bahwa ada juga indikator konvensional kinerja yang berupa tingkat profitabilitas, kepuasan stakeholder, dan kepuasan pelanggan. Abidin (2006:136), mengemukakan sebanyak enam indikator kinerja birokrasi, yaitu: 1. Ketersediaan fasilitas publik disetiap unit wilayah (desa-kota). 2. Ketersediaan pelayanan prima, pelayanan yang diberikan memuaskan masyarakat yang dilayani, kualitas layanan memuaskan, terjangkau (dekat) dengan rakyat, mudah dan murah. 3. Keterkaitan antara berbagai kepentingan unit (wilayah), sektor dan antara sentra produksi dengan pasar dalam negeri yang berdasarkan pada orientasi ekspor seperti selama ini dijadikan prioritas sudah harus dirubah prioritasnya dengan pengembangan pasar dalam negeri.
7
4. Kelestarian lingkungan, ukuran yang dipakai ialah tingkat kerusakan lingkungan yang tercermin pada rendahnya tingkat populasi udara, air bersih dan keteraturan lalu lintas dan bangunan. 5. Kelestarian birokrasi. Kelanjutan fungsi dan berkembangnya ketiga aspek birokrasi menjadi ukuran kelestarian birokrasi. 6. Berfungsinya kota sebagai pusat pendongkrak. Fungsi ini tercermin pada keberadaan infrastruktur, transportasi, informasi, dan fasilitas penunjang lainnya.
C. Pengukuran Kinerja Kumorotomo (Dwiyanto et al, 2013:50 ) mengemukakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik, antara lain adalah berikut ini: 1. Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi publik mendapat hasil, memanfaatkan waktu dan sumber daya serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 2. Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi dan tujuan organisasi. 3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. 4. Daya Tanggap, berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara akan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Intrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang kemudian peneliti akan menggunakan instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara. Teknik analisa data yang 8
digunakan pada penelitian ini adalah terdiri dari tiga tahap yakni, reduksi data, verifikasi data dan penyajian data.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja komisi pemilihan umum Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 belum optimal. Berikut ini akan dijabarkan faktor-faktor yang menyebabkab belum optimalnya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. 1. Efisiensi Jika ditinjau berdasarkan pendekatan teori efisiensi yang dikemukakan Kumorotomo (Dwiyanto et al, 2013:50) yaitu menyangkut tentang keberhasilan organisasi mendapatkan hasil, memanfaatkan waktu, dan sumber daya, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Maka hasil penelitian ini menunjukan kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden belum efisien hal ini di tandai dengan pelaksanaan tahapan persiapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yaitu dalam program kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk KPPS, waktu yang tersedia tidak mampu dimanfaatkan dengan baik karena lambannya proses peraturan KPU No 9 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang saat itu belum dikeluarkan oleh KPU RI. Pada tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc PPK dan PPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 kinerja KPU Kota Bitung terkendala pada belum meratanya SDM di Kota Bitung. Kinerja KPU Kota Bitung khususnya dalam tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc yang belum efisien disebabkan oleh belum meratanya sumber daya manusia yang ada di Kota Bitung. Pembentukan badan penyelenggara adhocPPK,PPSdi dominasi dengan kondisi dan dinamika masyarakat yang ingin terlibat sebagai penyelenggara adhoc PPK, PPS dan KPPS sementara tidak memenuhi kriteria seperti yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya karena mantan pengurus partai dan lain-lain sementara di lain pihak ada juga masyarakat yang sesuai demgan kriteria yang dan ketentuan peraturan perundang-undangan 9
tapi tidak ingin memberi diri sebagai penyelenggara adhoc pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Sehingga fenomena ini membuat KPU Kota Bitung dilemmatis karena hal itu sementara waktu yang tersedia untuk tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc relatif singkat disamping itu ada mekanisme dan tata cara pembentukan badan penyelenggara adhoc harus sesuai ketentuan yang berlaku yang harus dilaksanakan KPU Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian ini juga dijelaskan bahwa belum efisiennya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 disebabkan oleh minimnya SDM yang kompeten di bidang IT pada sekretariat KPU Kota Bitung yang dibarengi dengan belum terformulasinya tugas pokok dan fungsi tiap-tiap subbagian yang ada di sekretariat KPU Kota Bitung sehingga berimplikasi pada pemanfaatan sumber daya manusia secara teratur. Belum efisiennya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ditandai dengan permasalahan administrasi pada saat pemungutan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan berita acara data pemilih di TPS yang masih bermasalah hal ini merupakan akibat dari proses bimbingan teknis yaitu didalamnya terkait kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara kurang efisien karena disebabkan oleh lambannya regulasi aturan yang dibuat KPU RI dan barengi dengan penafsiran regulasi yang beragam antara sesama penyelenggara. Data pemilih merupakan hal penting dalam pemilu, baik pemilu presiden, pemilu kepala daerah ataupun pemilu legislatif. Mekanisme pemutakhiran data pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 adalah DPT pemilu legislatif dijadikan sebagai DPS pemilu presiden dan wakil presiden dan kemudian dimutakhirkan lagi oleh PPS melalui kegiatan pencocokan dan penelitian. Dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bitung ditemukan permasalahan menyangkut data pemilih yang tidak memenuhi syarat oleh karena bukan warga negara Indonesia. Hal ini pertanda belum efisiennya kinerja KPU Kota Bitung dalam memutakhirkan data pemilih yang adalah suatu proses dan tahapan yang substansi dalam setiap pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif. 10
Pemutakhiran data pemilih yang belum efisien disebabkan oleh minimnya anggaran operasional yang di alokasikan pada pemilu presiden dan wakil presiden. Selain masalah anggaran yang tersedia, belum efisiennya kinerja KPU dalam pemutakhiran data pemilih pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 disebabkan juga oleh lemahnya pengadministrasian data kependudukan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan administrasi kependudukan.
2. Efektivitas Apabilah digunakan pendekatan teori efektivitas yang di jelaskan Kumorotomo (2013:50) yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi dan tujuan organisasi. Maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja KPU Kota Bitung belum efektif hal ini ditandai dengan jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih di TPS hanya mencapai 67% dari total pemilih yang terdaftar di DPT pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bitung. Angka ini menurun apabilah dibandingkan dengan persentase jumlah pengguna hak pilih di TPS pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 yang mencapai 73% pengguna hak pilih. Terlepas dari persoalan kesadaran partisipasi politik masyarakat hal ini juga menandakan lemahnya sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 oleh KPU Kota Bitung. Kinerja KPU Kota Bitung terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang sasarannya adalah badan penyelenggara adhocPPK dan PPS serta masyarakat berorientasi pada meningkatnya partisipasi masyarakat pengguna hak pilih. Ekspektasi KPU Kota Bitung terkait meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ternyata tidak terwujud. Hal ini merupakan akibat dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang belum efektif karena orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih masih terbatas pada teknis pelaksanaan pemilu yang diantaranya adalah tata cara pencoblosan, waktu dan tempat pelaksanaan pemilu, calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan lain-lain yang kurang
11
relevan dengan pembangunan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih di TPS pada saat pemilu presiden dan wakil presiden. Hasil penelitian ini juga menunjukan belum efektifnya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang ditandai dengan
belum
efektifnya
pelaksanaan
simulasi
dan
pemungutan
dan
penghitungan suara di TPS oleh KPU Kota Bitung, karena lambannya regulasi aturan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan ppenghitungan suara di TPS pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang di buat KPU RI yang kemudian disusul dengan rendahnya tingkat pemahaman terhadap berbagai produk perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum akibat terbatasnya waktu sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Selain itu disebabkan juga karena tidak jelasnya kepastian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku akibat sering terjadi perubahan aturan yang dikeluarkan oleh KPU yang kemudian berimbas pada seluruh penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Terlepas dari persoalan regulasi aturan, belum efektifnya kinerja KPU Kota Bitung dalam kegiatan bimbingan teknis terkait simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presioden di TPS.Persoalan anggaran operasional juga menjadi faktor penyebab belum efektifnya simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.Kota Bitung yang memiliki 8 kecamatan yang didalamnya terdapat daerah yang jangkauannya memerlukan anggaran operasinal yang cukup besar.Persoalan belum efektifnya simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS berimplikasi pada hari pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang tepatnya tanggal 9 juli itu.Banyak dari anggota KPPS yang keliru membuat formulir berita acara yang digunakan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan hal ini pun berdampak pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.Kekeliruan yang terjadi di tingkat TPS dibenahi saat rekapitulasi di tingkat PPK.
3. Keadilan Apabilah ditinjau dari pendekatan teori keadilan yang di jabarkan Kumorotomo (Dwiyanto, 2013:50) yaitu, mempertanyakan distribusi dan alokasi 12
layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik yang erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 belum memenuhi kriteria keadilan ini karena distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden belum memperhatikan aspek ketercukupan atau kepantasan Hal ini dasarkan pada layanan pemberian kompensasi kepada badan penyelenggara adhoc PPK, PPS dan KPPS yang penyalurannya sering terlambat karena disebabkan oleh administrasi pelaporan keuangan yang kadang bermasalah. Pembuatan administrasi laporan keuangan adalah kewenangan pihak sekretariat KPU Kota Bitung.Administrasi pelaporan yang bermasalah berimbas pada pelaksanaan layanan kepada penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan KPPS. PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana teknis pemilu yang dibentuk KPU Kota Bitung untuk membantu KPU Kota Bitung melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di tingkatan kecamatan dan kelurahan yang sebagian besar dari mereka adalah masyarakat yang dengan sukarela berpartisipasi membantuk KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Terlepas dari masalah administrasi pelaporan keuangan pada prinsipnya kinerja KPU Kota Bitung terkait distribusi dan alokasi layanan yang belum memperhatikan aspek ketercukupan atau kepantasan itu merupakan juga implikasi dari ketersediaan anggaran operasional pemilu presiden dan wakil presiden yang belum memadai. Beban kerja penyelenggara adhoc ini cukup kompleks dan berakibat fatal bila tidak memperhatikan tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang sangat rentan dengan kepentingan politik. Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 adalah suksesi kepemimpinan nasional yang hajatannya dilaksanakan 5 tahun sekali. Untuk menciptakan pemilu yang jujur dan berintegritas maka transformasi pemahaman dari KPU Kota Bitung kepada penyelenggara adhoc PPK,PPS dan KPPS harus di lakukan secara kontinyu dengan tidak mengesampingkan layanan yang memperhatikan aspek ketercukupan atau kepantasan. Transformasi paradigma oleh KPU Kota Bitung kepada penyelenggara adhoc penting dilakukan untuk meminimalisir praktik13
praktik yang bisa menciderai demokrasi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Badan penyelenggara adhoc PPK dan PPS merupakan sarana teknis pemilu yang dibentuk KPU Kota Bitung yang anggotanya sebagian besar dari masyarakat dari berbagai latar belakang yang tidak menutup kemungkinan pemahaman dan kemampuan terkait pemilu presiden dan wakil presiden cukup minim sehingga potensi kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik teknis penyelenggaraan pemilu presiden maupun moral dan etika dapat terjadi. Maka sebagai wujud apresiasi dan juga sebagai upaya untuk meminimalisir potensi kelalaian maka seyogyanya penyelenggara adhoc baik PPK maupun PPS bahkan KPPS diperlakukan dengan seadil-adilnya. Baik pada konteks keabsahan keanggotaan yang dilegitimasi dengan surat keputusan pengangkatan oleh KPU yang kemudian diberikan ke masing-masing anggota PPK,PPS dan KPPS dan juga di apresiasi dengan penghargaan kompensasi yang cukup dan memadai.
4. Daya Tanggap Jika ditinjau berdasarkan pada pendekatan teori daya tanggap yang di uraikan Kumorotomo (Dwiyanto,2013:50) yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara akan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Maka hasil penelitian ini menunjukan kinerja KPU Kota Bitung belum memenuhi kriteria daya tanggap ini karena dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 KPU Kota Bitung belum mampu menjawab setiap kebutuhan masyarakat, hal ini didasari pada layanan KPU Kota Bitung terkait dengan penyaluran kompensasi penyelenggara di tingkat adhoc yang belum sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Hasil penelitian ini juga menunjukan aktivitas kerja di tingkatan PPS kurang optimal karena tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang kerja. Hal ini menandakan kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 belum responsive karena belum mampu menjawab setiap kebutuhan 14
masyarakat yang dengan sukarela berpartisipasi dan memberi diri sebagai penyelenggara adhoc PPK dan PPS pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kondisi ini adalah imbas dari ketersediaan anggaran yang di alokasikan untuk KPU Kota Bitung pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang belum memadai serta keterbatasan wewenang KPU Kota Bitung yang jarang dilibatkan dalam setiap penetapan anggaran pemilu oleh pemerintah. KPU Kota Bitung merupakan instansi negara yang dalam tugasnya melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 melibatkan masyarakat, baik sebagai penyelenggara adhoc PPK, PPS dan KPPS maupun pemilih maka seyogyanya KPU Kota Bitung harus mampu mempertanggung jawabkan setiap tugas dan kewajibannya secara transparan. Dengan maslah penyeluran kompensasi PPK dan PPS yang kurang tepat waktu karena diakibatkan oleh proses pelaporan yang lamban, idealnya KPU Kota Bitung harus mampu menginisiasi dengan upaya-upaya konkrit dan transparan sebagai wujud daya tanggap KPU Kota Bitung. Apabila persoalan itu berlanjut pada pemilu-pemilu selanjutnya, maka KPU Kota Bitung hendak memelihara paradigma masyarakat tentang anggapan bahwa KPU Kota Bitung kurang responsive
PENUTUP Berdasarkan
penjabaran dalam hasil penelitian dan pembahasan pada
bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 belum optimal karena disebabkan oleh beberpa faktor berikut ini: 1.
Apabilah ditinjau dari pendekatan efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi publik mendapat hasil, memanfaatkan waktu dan sumber daya serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.. Maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 karena disebabkan oleh faktor, sumber daya manusia baik di tingkatan staf sekretariat KPU Kota 15
Bitung maupun masyarakat di Kota Bitung
dan juga disebabkan oleh
lambannya proses regulasi aturan sebagai pedoman teknis pemilu yang di buat KPU RI serta ketersediaan anggaran operasional pemilu yang kurang memadai. 2.
Jika ditinjau melalui pendekatan efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi dan tujuan organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Kota Bitung belum optimal disebabkan oleh rendahnya pemahaman terkait produk hukum dan peraturan, yang merupakan implikasi dari kurang konsistennya regulasi aturan serta rendahnya partisipasi masyarakat Kota Bitung juga menjadi bagian penyebab belum optimalnya kinerja KPU dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.
3.
Berdasarkan pendekatan teori keadilan yang dijelaskan Kumorotomo (Dwiyanto, 2013:50) yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, disebabkan oleh lambannya administrasi pelaporan keuangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 oleh sekretariat KPU Kota Bitung.
4.
Berdasarkan pendekatan teori daya tanggap yang di uraikan Kumorotomo (Dwiyanto,2013:50) yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara akan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang belum memadai pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 serta kurang dilibatkannnya KPU kabupaten/kota dalam penetapan anggaran pemilu presiden dan wakil presiden oleh pemerintah.
16
Atas dasar kesimpulan pada bagian sebelumnya maka dapat di rekomendasikan beberapa hal berikut ini: 1.
Untuk kinerja KPU Kota Bitung yang efisien maka perlu ditopang oleh sumber daya manusia aparatur yang kompeten yang pendelegasian tugasnya secara teratur dan terformulasi yang kemudian di bekali dengan pelatihan yang kontinyu. Untuk memanfaakan anggaran dengan baik, maka diperlukan ketersediaan anggara secara memadai yang telah melalui proses analisa kajian yang mendasar sesuai dengan kondisi geografis dan dinamka daerah. Untuk pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang efisien maka perencanaan regulasi yang sigap perlu menjadi sebuah hal yang mutlak dan perlu dilakukan.
2.
Untuk kinerja KPU Kota Bitung yang efektif, perlu ada upaya konkrit terkait konsistensi regulasi aturan. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan formulasi konsep yang akurat dan kuat serta upaya konkrit dalam sosialisasi dalam pendidikan pemilih.
3.
Untuk mewujudkan kinerja KPU Bitung yang adil, maka perlu distribusi dan alokasi layanan yang harus memperhatikan aspek-aspek kesepadanan, ketercukupan atau kepantasan. Perlu juga diterapkan sistem reward sebagai wujud penghargaan kepada penyelenggara di tingkat adhoc PPK,PPS dan KPPS.
4.
Pertanggung jawaban yang transparan merupakan sebuah kemutlakan dalam kinerja yang memiliki daya tanggap yang baik.,tetapi juga perlu di dukung oleh sebuah sistem perencanaan penganggaran yang melibatkan semua stakeholder.
5.
Kompleksnya permasalahan kinerja KPU Kota Bitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden, merupakan suatu bagian yang terbuka untuk diteliti oleh mahasiswa yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA Abidin Said Zainal. 2006 . Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia. Suara Bebas; Jakarta.
17
Adisasmita
Rahadjo.2011.
Manajemen
Pemerintahan
Daerah.
Graha
Ilmu;Yogyakarta Budiardjo Miriam. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik,Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Efriza.2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik,Alfabeta cv: Bandung. Gibson, Ivancevich dan Donelly. 2002. Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Terjemahan
Nunuk
Ardiyani
dan
Lyndon
Saputra.
Bina
Rupa
Askara:Jakarta. Interplan (International Group For Studies In National Planning), 1969. Appraising Administrative Capability for Development, New York; United Nation. Kusnadi. 2002. Masalah Kerja Sama, Konflik Dan Kinerja. Edisi kedua. Taroda: Malang. Moleong, JLexy.2004. Metodologi Penelitian Kualitatif.PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Mangkunegara,
Anwar
Prabu.
2002.
Perencanaan
dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia, Refika Aditama: Jakarta. Nasucha, Chaizi, 2004. Reformasi administrasi Publik: Teori Dan Praktek. Grasindo:Jakarta. Nawawi, H.1998. Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Cetakan I. UGM PRESS:Yogyakarta. Pasolog Harbani. 2011. Teori Administarsi Publik. ALFABETA: Bandung. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta cv: Bandung. Sinambela, Lijan Poltak dkk.2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara:Jakarta. Simamora Henry, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua. Penerbit STIE YKPN: Yogyakarta. Tohirin.2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling. PT Rajagrafindo Persada: Leuwinanggung.
18
