KINERJA BIROKRASI DI ERA REFORMASI Oleh H. Abdul Azis. SH.MH Abstraksi Mentalitas dan budaya paternalistik lebih banyak berorientasi kepada atasan atau penguasa, sehingga menghambat munculnya sikap mandiri, inovatif dan kreatif. Reformasi birokrasi yang berjalan lamban bukan semata-mata kesalahan pemimpin didalam lembaga pemerintah yang menjalankan organisasi tidak sesuai dengan hakikat birokrasi ideal. Kinerja yang dibentukpun ditujukan kepimpinan dibandingkan kepada masyarakat yang harus dilayani. Melihat kondisi birokrasi pemerintahan dan karakteristik masyarakat yang mempengaruhi perilaku birokrasi, maka tidak aneh jika reformasi birokrasi berjalan lambat. Karateristik masyarakat yang melekat dalam birokrasi mengakibatkan pola komunikasi yang dibangun juga tidak demokratis, lebih berpihak kepada para elite dalam kekuasaan negara. Sebab karakteristik statis dan lamban (indolent) masih mewarnai perilaku masyarakat yang kurang sadar mutu, terpikat pada apa yang sudah ada dan dianggap terbaik, mentalitas bekerja asal selesai dan asal ada hasilnya sangat menonjol, kurang terbuka, kurang mengenal pandangan alternatif dalam pengambilan keputusan dan menyukai kompromisme. Dengan kondisi semacam ini, masyarakatpun kurang peduli terhadap reformasi birokrasi. Telebih lagi, kepercayaan terhadap elite dalam kekuasaan negara maupun politik semakin pudar, ketika reformasi politik tidak kunjung membawa kesejahteraan. Terlepas dari sejumlah asumsi di atas, tetapi secara faktual birokrasi masih tetap diunggulkan untuk menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur.
Kata Kunci : Kinerja, Reformasi Birokrasi, Masyarakat,
1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB 2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Kepemimpinan
di
pemerintahan, seharusnya
pemerintah di era reformasi. Sebab yang
model
menjadi perhatian
kepemimpinan
di
utama
Indonesia,
dilembagakan seringkali mengarah pada membangun jaringan kekuatan
aparatur pemerintah melalui jalur politik maupun ekonomi, untuk menguasai rakyat secara sosial, ekonomi maupun politik. reformasi
birokrasipun
berjalan
ditempat
Akibatnya perkembangan
sehingga
dalam
membangun
pelayanan public menghadapi hambatan dalam pertumbuhannya. birokrasi
seperti
itu
harus
berjalan lama atau satu
Politisasi
segera dihentikan. Persoalan reformasi telah
dasawarsa,
tetapi
ikatan sejarah/ historis
karakteristik dan modelpendekatan politik dan ekonomi ,social
di kalangan
birokrasi pemerintah belum pudar. Sejumlah lembaga negara terperangkap dalam membangun
masih
kekuatan aparatur pemerintahan melalui
jalur Politik,ekonomi, social atau KKN, dalam menghadapi masyarakat pada umumnya. Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, kepemimpinan birokrasi yang mampu
diperlukan
menangani program pe m ban gu n a n
pemerintah . Sebuah pernyataan dengan prinsip good governance. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kekuasaan masih menjadi primadona di
lembaga-lembaga
pemerintah. Memang, dalam berbagi retorika dihadapan publik, aparat lazim mengunggulkan demokratisasi dan kesetaraan dalam Retorika politik yang dijalankan . Melalui jalur yang bersifat memaksa yang dikemas dalam bingkai formalistik,
maka
hubungan
antara
birokrasi
pemerintahan
dengan 2
masyarakat lebih banyak diwarnai oleh perbedaan kepentingan yang berdampak pada tidak adanya
pembentukan makna bersama yang disepakati dua belah
pihak. Hasilnya adalah terciptanya jarak kekuasaan yang kronis dalam
relasi
antara antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan masyarakat . Mencermati kondisi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik sulit dalam penerapannya, maka berhasilnya reformasi birokrasi harus didukung oleh para pemimpin pemerintahan yang mampu menciptakan pelayanan public yang lebih baik. B. BIROKRASI DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT Birokrasi sering dianologikan sebagai kultur feodalisme dalam pemerintahan di Indonesia. Mentalitas dan budaya paternalistik menurut Hamijoyo (2003), ”lebih banyak berorientasi kepada atasan atau penguasa, sehingga menghambat munculnya sikap mandiri, inovatif dan kreatif”. Dalam pandangan Rogers dan Svenning (1969), kepemimpinan paternalistik di negara sedang berkembang didominasi oleh simbol-simbol keberhasilan sepihak yang tanggung jawab kepada masyarakat
yang umumnya
yang
mengabaikan mengungulkan
pemilik kekuasaan. Sementara itu, menurut Hannah Arent (dalam Sudibyo, 2010), birokrasi sebagai kekuasaan no-body dalam prakteknya mengarah pada kekuasaan despotik dan tiranik juga. Didalamnya mengandung hak semua pihak yang lebih ditekankan kepada hak
para pemilik kekuasaan dalam
struktur-struktur pemerintahan. birokrasi adalah model ideal untuk mencapai tujuan organisasi yang juga mengunggulkan peranserta berbagai pihak dalam struktur untuk bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya. Dalam tinjuan
historis,
kapitalisme
di
Amerika
Serikat
berkembang karena 3
dukungan birokrasi dalam tipe ideal (Weber, 2004). Bukan penyimpangan dari birokrasi yang sering kita dengar dengan istilah “birokratis”. birokratisasi
didalam
dunia
modern secara
perluasan pembagian kerja disemua bidang dalam Gidden , 1986),
Kemajuan
langsung bertalian dengan
kehidupan sosial (Max Weber
yang secara konsisten dilakukan oleh negara
demokratis dengan pelayanan publik yang memadai. Beberapa proposisi yang terkait dengan birokrasi anatara lain adalah : Birokratisasi
bertalian dengan
perluasan pembagian kerja disemua bidang kehidupan sosial untuk mencapai kesejahteraan (Giddens, 1986). Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah (a) adanya pembagian kerja, (b) adanya hirarki (c) memiliki aturan dan prosedur (d) kualifikasi profesional dalam pelaksanaan pekerjaan (e) hubungan dalam organisasi
bersifat
Sementara itu, secara
substantif
produktivitas, (b)
tidak pribadi / impersonal. (Myers dan Myers,
1988).
fungsi birokrasi menurut Weber (dalam Giddens, 1986), mencakup
:
(a)
Spesialisasi
yang
Struktur yang memberikan bentuk pada
memungkinkan organisasi
(c)
Predictability (keadaan yang dapat diramalkan ) dan stabilitas yang dapat dikerjakan (d) Rasionalitas yang dapat diuji dan diunggulkan dalam tindakan menciptakan sinergi untuk memaksimalkan pelayanan. Kendati
birokrasi
memiliki keunggulan dalam menjalankan roda organisasi, tetapi tidak bebas dari kelemahan yang faktual. Kritik Warren Bennis (dalam Myers and Myers, 1988) terhadap birokrasi, pada intinya adalah, walaupun birokrasi selalu dikaitkan dengan keteraturan dalam penyelenggaraan organisasi, tetapi tidak sepenuhnya bisa membuat
efektivitas birokrasi. Beberapa faktor
yang
menghambat, anatara lain, birokrasi tidak cukup memberikan peluang untuk 4
pertumbuhan pribadi dan pengembangan kepribadian yang matang karena terlalu
banyak
prosedur
dan
kekakuan struktur.
Lebih
banyak
mengembangkan kompromi (conformity ) dan pemikiran kelompok dengan berbagai macam keharusan yang sulit untuk dilakukan. Dalam dinamika perubahan, birokrasi seringkali tidak mampu memperhitungkan
organisasi
informal dan masalah yang timbul tidak terduga dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, birokrasi
bersifat sangat konvensional tidak mampu
mengantisipasi perubahan. Karena itu, pola kerja dalam institusi pemerintah yang bersifat top-down, juga tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Birokrasi juga sering dikaitkan dengan, sistem pengawasan dan wewenangnya sangat ketinggalan
jaman.
Ini dapat terjadi karena pola penyimpangan berjalan
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di lain pihak
birokrasi
menetapkan prosedur pengawasan selalu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selain itu menurut Bennis (Myers dan Myers, 1988), birokrasi tidak mempunyai proses peradilan, dalam arti birokrasi hanya mampu memberikan sanksi administratif terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, tidak memiliki alat-alat yang cukup untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik
antara berbagai tingkatan (rank). Pola penyelesaian yang
merujuk pada pedoman sentral yang seragam sering tidak mampu untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam kaitannya dengan struktur hirarki yang kuat, maka ide-ide
pembaharuan
pembagian pelapisan kekuasaan
terhalang atau
yang kuat.
tersimpang karena
Bahkan ide yang berhasil
sampai kepermukaan serta dipakai dalam organisasi sering diklaim sebagai kesuksesan pimpinannya yang sama sekali tidak terkait oleh dukungan 5
bawahan. Kelemahan lain dalam birokrasi adalah, sumber daya manusia
tidak
dimanfaatkan sepenuhnya karena kecurigaan, ketakutan akan pembalasan, tersaing dan sebagainya, yang disokong adalah perilaku cari selamat. Selain itu, aspek faktual dalam penggunaan teknologi, birokrasi
tidak dapat
membaurkan teknologi baru, dalam konteks ini bisa teknologi Impormatika dengan
pekerjaan
yang
dihadapi. Walaupun
mengadopsi
diperlukan perundingan yang sangat bertele-tele dan didasarkan
pada
struktur
organisasi,
teknologi,
persetujuan
tetap
tanpa menghiraukan kebutuhan
yang mendesak. Birokrasi dapat merubah struktur kepribadian sedemikian rupa sehingga manusia dalam organisasi menjadi orang yang menjemukan dan kelabu. Pola kerja yang dijalankan tidak variatif dan cenderung linier kurang variatif. Karyawan harus tunduk terhadap bermacam-macam aturan organisasi yang kaku dan bersifat serba wajib. Akibat lebih jauh interaksinya dan pelayanan kepada publik kurang menarik, bersifat monoton, mudah melakukan tindakan represif dan sering merasa selalu benar dan gerak kemajuan sesungguhnya mirip siklus yang tidak pernah maju secara progresif. Tatanan birokrasi memang selalu merujuk pada faktor yang ideal dalam menjalankan organisasi termasuk sebagai acuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. (Etzioni, 1997). Namun persolannya, karakter birokrasi tidak lepas dari sifat masyarakat yang paternalistik
terikat oleh nilai kolektivitas.
Akibatnya,
sistem
kerja
organik sebagaimana ditetapkan oleh birokrasi menjadi sulit untuk diterapkan. Politik praktis yang dibentuknyapun ditujukan ke pimpinan dibandingkan kepada masyarakat yang harus dilayani. Dalam jerat paternalistik, masyarakat masyarakat belajar dari
kehidupan
sehari-hari
bagaimana sang pemimpin 6
atau atasan lama-lama
benar-benar menikmati orang secara sadar
Dengan kata lain,
kedudukan dan peranannya, sehingga
atau tidak
sadar menokohkan atasannya.
kekuasaan yang selalu berlindung dibalik aspek legal
birokrasi memang berpotensi memicu kepemimpinan otokratis yang tidak peduli kepada rakyat. Jika dihubungkan dengan kultur organisasi patronage, birokrasi pemerintah dinilai kurang disiplin. Rasa takut dan taat
hanya kalau ada
atasannya yang mengawasi. Dengan kata lain, orientasinya hanya kepada orang-orang yang menduduki posisi diatasnya, bukan kepada prinsip atau aturan. Selain itu, tidak jarang kepentingan keluarga yang justru diterapkan untuk
menyelesaikan
suatu
masalah
dalam
organisasi
pemerintahan
dibandingkan berpijak kepada aturan mendasar dalam menjalankan organisasi yang profesional sesuai prosedur yang ditetapkan. Padahal semestinya, dalam semangat reformasi birokrasi, kepentingan umum harus dikedepankan. C. KEPEMIMPINAN PADA BIROKRASI Melihat
kondisi
birokrasi
pemerintahan dan karakteristik masyarakat yang
mempengaruhi perilaku birokrasi, maka berjalan
tidak aneh jika reformasi
birokrasi
lambat. Karakteristik budaya mempengaruhi pola kerja seseorang
dalam interaksi, dan ini akan semakin nampak ketika berhubungan dengan orang dari budaya atau kelompok yang berbeda. Pada konteks ini, birokrat dengan
budaya
kelas
dominannya
dan
masyarakat
dengan
kewajibannyan untuk tunduk kepada kekuatan negara. Dua pihak
berbagai
itu memiliki
diferensiasi yang menyulitkan dalam menjalankan reformasi birokrasi di lembaga pemerintah. Karateristik
masyarakat
birokrasi mengakibatkan pola kerja yang dibangun
yang
melekat dalam
juga tidak demokratis, 7
lebih berpihak kepada para elite dalam kekuasaan negara.
Mengutip pendapat
Hamijoyo (2003), ”pihak yang kuat itu birokrat, investor, boleh bicara “ b ahasa hak-hak‟
dan memiliki semua hak yang mereka perlukan untuk hidup,
sementara yang lemah dianggap tidak pantas untuk memiliki atau mengklaim haknya”. Dengan kondisi semacam itu, sulit bagi birokrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik sebagaimana harapan masyarakat.
Pelayanan publik, lazimnya menyangkut pelayanan
identitas, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dokumen hukum menyangkut hak milik atau hak ekonomi. Bisa dibilang pelayanan publik adalah semua dokumen yang menyangkut hak milik dan hak ekonomi (Arnaz dkk, 2009). Jika pelayanan kepada publik tidak kunjung membaik, maka reformasi birokrasi yang juga mengusung good governance sulit diwujudkan. Dalam kajian United Nation Development Program (UNDP), good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta
demi terwujudnya
kesejahteraan sosial. Terkait dengan masyarakat madani, menurut
Supeli
(dalam Hamid dkk : 2010), jantung civil society adalah civility-keberadaban. Antitesis dari civility adalah
kekerasan
dan ketidakberadaban. Munculnya
ketidakberadaban karena ketiadaan polity (tatanegara). Sebagai warganegara, seseorang bertindak
atas
dasar konstitusi. Tanpa polity, tanpa konstitusi,
yang berlaku adalah hukum rimba. Upaya meningkatkan pelayanan kepada publik
dan
menciptakan
kekuatan
masyarakat
madani,
diperlukan
kepemimpinan birokrasi yang mampu berinteraksi dan bekerja dengan seluruh lapisan masyarakat. Kepemimpinan dalam perspektif kinerja adalah suatu sifat 8
yang mampu mempengaruhi orang-orang supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan itu, Haiman (dalam Bass, 1976) menyatakan, “kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaran
ataupun melalui prilaku orang lain”.
Sedangkan menurut Davis (1972), “ kepimimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan aktivitas lainnya secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Sedangkan Rogers dan Svenning
(1969),
menegaskan,
“kepemimpinan merupakan kemampuan
bertindak dan bersikap untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Esensinya, unsur -unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah, kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok dengan cara yang tidak memaksakan kehendak. Tetapi kegiatan mempengaruhi sebagai satu hal yang tidak mudah dilakukan,
karena berbagai macam kendala yang dipunyai pemimpin maupun
pengikut. Sehingga pada pemimpin dalam lembaga menggunakan masyarakat
aspek
mengikuti
kekuasaan apa
legal
pemerintah
seringkali
formal untuk memaksa agar
kemaunannya. Jika
kepemimpinan
birokrasi
pemerintahan dilakukan dengan merujuk kepada pengertian ideal tentang kepemimpinan, maka hubungan
antara pemerintah dengan rakyat dapat
berjalan dengan baik, karena didalamnya tidak ada perilaku kursif dari aparat pemerintah. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Myers & Myers, 1988), intinya menyatakan bahwa,
pemimpin yang berhasil adalah mereka
yang selain memiliki kemampuan pribadi tertentu, juga mampu membaca keadaan anak buah dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dari pendekatan 9
situasional yang berpedoman pada tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap situasi, gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak buah. Dalam
perspektif,
mengunggulkan kesepakatan
menjalankan
perilaku bersama
dengan tujuan,
roda
yang dalam
organisasi
integratif, menyikapi
demi
pemerintah untuk
kebijakan
harus
menghasilkan
publik. Dikaitkan
(Anokwa, Lin dan Salwen, 2005). Persoalannya, dalam
propaganda seringkali mengingkari fakta sosial yang ada dan cenderung memaksa. Dalam pandangan Oetomo (2009), ada otokrasi yang kebabalasan menjadi praktek represi serta praktik KKN, ternyata dan terbukti akhirnya menjadi kontraproduktif dan destruktif.
Kendati demikian menurut Susanto
(dalam Gillet et.al. 2010), biasanya elite dalam pemerintahan negara sedang berkembang tetap saja merasa sudah menjalankan demokrasi. Meskipun sesungguhnya jauh dari makna demokrasi universal yang menekankan kepada kebebasan
berserikat,
berkumpul,
mengemukakan
penghidupan yang layak dan sederetan nilai lain
pendapat,
mencari
yang menghargai kebebasan
maupun perbedaan Prinsipnya, elite dalam struktur birokrasi
harus mampu
menciptakan kinerja yang efektif , tanpa unsur memaksa dan menjunjung keberadaban dalam
demokrasi . Kinerja
dinilai efektif, bila rangsangan yang
disajikan, sejalan
dengan keinginan para pihak. Meskipun
kinerja yang
efektif dapat ditunjang oleh bebagai kesamaan karakter dari pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi penghalang kinerja
ada masalah-masalah yang efektif. Pada prinsipnya kinerja
menciptakan kesamaan makna antara
berpotensi
menjadi
yang efektif harus
pemberi dan pelaksana. Karena ada 10
kesepakatan ataupun kesepahaman pihak yang melayani dan dilayani, maka harapan masyarakat untuk memperoleh pelayan publik yang lebih Kepemimpinan
baik.
dalam sistem demokrasi diperlukan kinerja yang tinggi,
persuasi, kesabaran mengajak dan meyakinkan,ketahanan menjalani pebedaan, mendengarkan kritik, tetapi sebaliknya setiap kali harus mau dan mampu menemukan pengertian, saling pengertian, kesepakatan atau konsensus. Menurut Samovar, Porter and Mc Daniel (2005), komunikasi bersifat dinamis, simbolik, sistematik, kontekstual dan
memiliki konsekuensi dalam hubungan
antar manusia. Bahkan di lingkungan masyarakat di akar rumput, menurut Susanto (2009), Kinerja selalu menunjuk pada besar,
dibandingkan
hak
rakyat
untuk
porsi kekuasaan yang lebih
bicara
pendapatnya. Karena itu, tidak jarang bahwa kekuasaan akan
dan
mengungkapkan
retorika para pemilik
mendominasi semua keputusan-keputusan yang dilakukan
dalam pembangunan. Namun dalam koridor reformasi politik yang beradab, selayaknya jika birokrasi pemerintahan mengedepankan
demokratisasi yang
memberikan hak bicara kepada semua lapisan masyarakat, sehingga tercipta hubungan kohesif, antara aparat pemerintahan dengan rakyat. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang berusaha
membenahi
birokrasi ditubuh
pemerintah dapat berjalan sesuai harapan dan berdampak kepada pelayanan kepada publik yang semakin baik. D. ORGANISASI YANG IDEAL Reformasi birokrasi sebagai penunjang
demokrasi bernegara, maka
reformasi birokrasi harus kembali ke ideal type model Max Weber, dengan meminimalisir berbagai kelemahan yang membelenggu dan terlembaga. Dalam 11
perspektif organisasional yang menekankan aspek sosial, kepemimpinan birokrasi berlindung dibalik peraturan dan tidak menempatkan rakyat dalam kesetaraan.Reformasi birokrasi, sesungguhnya bukan suatu hal yang
baru
dalam dinamika organisasi. Sebab, dengan menjalankan birokrasi pemerintahan sesuai dengan substansi birokrasi, merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung tercapainya pembenahan birokrasi ditubuh pemerintah. Namun yang
menjadi persoalan adalah, karakter kepemimpinan birokrasi secara
kelembagaan maupun personal yang mengedepankan pola kerja interaktif dan demokratis teramat langka walaupun reformasi hampir setiap saat kita dengar. Karena itu, Mengutip pendapat Robbins (2002), “gaya kepemimpinan birokrasi pada umumnya memiliki orientasi tugas perhatian pada aturan ataupun
prosedur
ringan, hubungan lemah, menaruh demi kepentingan mereka sendiri,
dan karena ingin menjaga serta mengawasi situasi dengan menggunanakan aturan serta prosedur, mereka sering terlihat amat berhati-hati”. Jika model kepemimpinan birokrasi, dalam konotasi negatif tersebut dipertahankan, alangkah mengkhawatirkannya bagi upaya memperbaiki kinerja pemerintah dalam
memberikan
pelayanan kepada publik lebih baik. Karena
itu,
reformasi aparatur di lembaga pemerintah, harus meminimalisir nilai-nilai negatif masyarakat
mekanistik dan menghasilkan aparat maupun pemimpin
yang berpihak pada kepentingan publik. Mencari model kepemimpinan ideal dalam birokrasi pemerintah, harus
kembali ke makna birokrasi Max Weber
yang ideal. Karena itu, selayaknya jika ditekankan pada reformasi aparat dan lembaga pemerintah
untuk mengikis
belenggu birokratis sebagai bentuk
penyimpangan pelaksanaan organisasi pemerintahan yang ideal. Persoalannya, 12
hingga lebih dari satu dasawarsa, yang masih menjadi penghalang reformasi birokrasi adalah karakteristik birokrasi pemerintahan yang tetap saja merasa sebagai kelas dominan dalam masyarakat. Pandangan Oetomo (2009), meskipun dalam konteks media, tetapi bisa dipakai sebagai rujukan bahwa birokrasi berjalan ditempat. Ditegaskan, meskipun zaman sudah berganti dan kondisi politik sudah jauh berubah, tidak demikian dengan cara pandang pemerintah terhadap media. para pejabat pemerintah
Belum terjadi transformasi kultur yang membuat
lebih apresiatif terhadap
terhadap hak publik atas
informasi dan kebebasan pers. Dalam tubuh birokrasi kita, belum terlahir pemahaman baru yang memadai tentang ruang publik yang otonom dari intervensi negara serta tentang fungsi – fungsi sosial media (Sudibyo, 2010) Sehaluan dengan itu, Susanto (2009), menyebutkan, ” sekalipun Indonesia lepas ari jerat otoritarianisme, tetapi tidak lepas dari jerat oligarki memang
sudah
ditenun
Mencermati kondisi itu, terhadap tuntutan
dalam
struktur
politik
Indonesia
yang
sejak lama”.
tidak mudah mengubah birokrasi yang adaptif
reformasi birokrasi
untuk memberikan pelayanan publik
yang memadai. Untuk mengubah perilaku birokrasi diperlukan pemimpin yang memiliki pandangan progresif dalam menghadapi tantangan masa depan, memiliki perhatian tinggi terhadap upaya meningkatkan produktivitas
kerja,
peduli terhadap hubungan manusia dan mempunyai sejumlah karakteristik kepribadian lain yang positif.
Nilai kepemimpinan semacam ini, diharapkan
mampu memotivasi aparatur pemerintah untuk menciptakan good governance. Persoalannya, birokrasi pemerintahan tidak bisa lepas dari jerat kekerabatan, kesamaan ideologis, kesamaan etnik
serta
relasi-relasi sosial ekonomi dan 13
politik yang eksklusif. Dengan mentalitas berorientasi pada atasan, birokrasi potensial untuk
menciptakan kesejahteraan semu (pseudo wellfare) melalui
kalkulasi kuantifikasi yang sangat menonjol dalam mengunggulkan kebijakan publik. Tidak dapat disangkal bahwa, meningkatnya angka-angka dalam kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik sangat disukai oleh para pemegang
otoritas kekuasaan negara. Keberhasilan menjalankan kebijakan
publik melalui kultur kuantifikasi seringkali tidak berjalan linier dengan gambaran utuh kondisi masyarakat yang semakin terpinggirkan dalam perangkap kemiskinan. Kebudayaan angka potensial menimbulkan
sikap
dalam menjalankan fungsi negara
“arogansi keberhasilan”
kinerja birokrasi,
sebagaimana kebiasaan mengukur pendapatan per jiwa, yang mengindahkan distribusi pendapatan
keseluruh wilayah ataupun
masyarakat yang ada. Disisi lain kebudayaan
kurang kelompok
mengangkakan keberhasilan
dalam pelayanan publik, seringkali tidak dirasakan oleh masyarakat. Kendati demikian harus diakui bahwa, reformasi birokrasi yang berjalan lamban bukan semata-mata
kesalahan kepemimpinan
menjalankan organisasi
didalam lembaga pemerintah yang
tidak sesuai dengan hakikat birokrasi ideal. Sebab
karakteristik statis dan lamban (indolent) masih mewarnai perilaku masyarakat yang kurang sadar mutu, terpikat
pada apa yang sudah
ada dan dianggap
terbaik, mentalitas bekerja asal selesai dan asal ada hasilnya sangat menonjol, kurang terbuka,
kurang mengenal
pandangan
alternatif
dalam
pengambilan keputusan dan menyukai kompromisme. Dengan kondisi semacam ini, masyarakatpun kurang peduli terhadap reformasi birokrasi. Telebih lagi, kepercayaan terhadap elite dalam kekuasaan negara maupun politik semakin 14
pudar, ketika reformasi politik tidak kunjung membawa kesejahteraan.Terlepas dari sejumlah asumsi diatas, tetapi secara faktual birokrasi masih tetap diunggulkan untuk menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, karakteristik patronage dan mentalitas statik
selayak tidak selalu
dijadikan kambing hitam untuk bersikap pesimis dan skeptis dalam mebenahi birokrasi pemerintahan. Sebab hakikatnya yang paling penting untuk dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah memangkas karakteristik negatif dalam birokrasi,
dengan menjunjung tinggi demokratisasi
komunikasi demi
kesejahteraan rakyat.
15
BAB II PENUTUP
KESIMPULAN Reformasi
birokrasi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat
internal dalam tubuh birokrasi pemerintahan yang masih melembagakan pola kinerja
paternalistik dan faktor eksternal yang dikaitkan dengan sikap
masyarakat yang
statis, pesimis dan skeptis terhadap
pelayanan kepada publik.
Pada hakikatnya
upaya pembenahan
jika birokrasi dalam lembaga
pemerintah masih mempertahankan pola paternalistik ketika berinteraksi dengan masyarakat, maka reformasi maksimal. Pelayanan kepada
birokrasi tidak
akan
mencapai
publik yang lebih baik
hasil
yang
tidak akan terwujud,
dan upaya untuk mewujudkan good governance hanya sebatas retorika sebagai pemantas
tuntutan rakyatKalaupun sekelompok masyarakat bisa menikmati
pelayanan
publik lebih baik dibanding dengan yang lain, biasanya
bergantung kepada
kekuatan sosial, ekonomi dan politik
kelompok di
masyarakat yang bisa mempengaruhi kekuasaan negara. Namun komunitas ini amat terbatas, sehingga pelayanan publik pada umumnya masih jauh dari memadai. Karena itu yang diperlukan dalam
reformasi birokrasi adalah,
memangkas karakteristik negatif dalam birokrasi pemerintahan dan memberikan penguatan kepada masyarakat agar memahami hak atas pelayanan publik. Melalui kebebasan atau demokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah, reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat.
16
Daftar Pustaka Anokwa, Kwadwo, Carolyn A. Lin and Michael B. Salwen, 2005, International Communication : Concepts and Cases, Wadsworth Publishing Arnaz, Farouk dkk., 2009, Api Yang Tak Pernah Padam : Catatan Kongres Pejuang HAM 2009, Penerbit CV. Rinam Antartika dan KontraS, Jakarta Bass, Bernard M., 1976, Stogdill’s Handbook of Leadership, A Survey of Theory And Research, The Free Press, New York Etzioni, Amitai, 1997, Organisai Organisasi Modern, Penerbit Universitas Indonesia Press, . Jakarta Giddens, Anthony, 1986, Capitalism and Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Mark, Durkheim and Max Weber, atau Kapitalisme dan Teori Sosial Klasik dan Modern : Suatu Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, terjemahan Soeheba K., UI Press, Jakarta Gillet, Catherine, Douglas Obura, et.al.2010. Globalization : Social Cost and Benefits for the Third World. “ Communication Technology and the Problems of Developing Countries” diterjemahkan oleh Eko Harry Susanto, Penerbit UNS Press, Surakarta Myers, Michele Tolela and Gail E.Myers, 1988, Managing By Communication, Mc. Graw Hill Int. Book. Co., New York Oetomo, Jakob, 2009, Bersyukur dan Menggugat Diri, Penerbit Kompas, Jakarta Robbins, Stephen P., 2002, Organizatioonal Behaviour, Prentice Hall Publishing Inc., New Jersey Rogers, Everett M and Lynne Svenning , 1969, Modernization Among Peasant, Holt, Rinehart and Winston, New York Samovar, Larry A and Richard E.Porter and Edwin R. McDaniel, 2005, Communication Between Cultures, Sixth Edition, thomson Wadsworth, Australia Sudibyo, Agus, 2010, Kebebasan Semu : Penjajahan Baru di Jagat Media, Penerbit Kompas, Jakarta Susanto, Eko Harry, 2009, Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah : Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta. Weber, Max, www. sagepublication.com/Weber Theory
Akses Internet : Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id (diakses 26 November 2014).
17
