KICK-OFF-MEETING GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA KOORDINASI & SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN SUMBERDAYA KELAUTAN INDONESIA DI 34 PROVINSI KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 17 FEBRUARI, 2015
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
Agenda 1. LATAR BELAKANG KEGIATAN 2. PERMASALAHAN 3. PENJELASAN KORSUP KELAUTAN 4. DISKUSI & TANYA JAWAB
5. PENANDATANGAN KOMITMEN
2
PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Hak Menguasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.
Tindak pidana korupsi: 1. Membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa; 5. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.
3
PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA
Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam
Bumi
Kehutanan
Perkebunan
Laut
Pertambangan
Pelayaran
Perikanan
Pesisir dan Pulau Kecil 4
PENCEGAHAN KORUPSI Perikanan, Kelautan dan Pelayaran Hak Menguasai Negara Dalam Penyelenggaraan Kelautan, Pesisir, dan Perikanan
Pembangunan wilayah laut
Batas wilayah laut Indonesia tidak pasti karena adanya perbedaan garis pangkal
Pembangunan kelautan
Pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan
Perlindungan lingkungan laut
Lemahnya pengendalian dalam tata laksana perizinan: (1) Terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dalam proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI (2) Terdapat perusahaan Kapal Ikan Asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan
Pertahanan dan penegakan hukum
Belum tersedia informasi yang memadai terkait kondisi laut yang diperlukan untuk penyusunan tata ruang laut;
5
Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014) Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T 810 IUP dicabut/dikembalikan/ berakhir di 12 Provinsi
Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah
6
KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TUGAS KPK (ps.6)
Koordinasi
Supervisi
(ps.7)
(ps.8)
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi
Pencegahan
Monitor
(ps.13)
(ps.14)3
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 7
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur
8
Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam - KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)
Minerba
Kehutanan & Perkebunan
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
9
9
HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014 No.
Permasalahan
1
Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia
5
2
Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia
11
3
Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
25
4
Permasalahan Kelembagaan
7
5
Permasalahan Regulasi
8 TOTAL
1
• Rekomendasi/Saran Perbaikan
2
• Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia
3
Jumlah Temuan
56
• Pelaporan Rencana Aksi • Monitoring dan Evaluasi 10
8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan 1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas. 2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial. 3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. 4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut. 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. 6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi 7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. 8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. 11
Perbedaan luas wilayah daratan menurut BIG, DISHIDROS TNI AL dan Kemdagri Luas Wilayah
Data BIG (tahun 2013)
Surat Edaran Kepala Dinas HidroOseanografi No. SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data Wilayah NKRI
Jumlah Pulau Panjang Garis Pantai Luas Wilayah Daratan Luas Wilayah Lautan
13.466 pulau 99.093 km 1,9 juta km2
17.480 Pulau 80,791 km 2,01 juta km2
Perairan Pedalaman & Kepulauan Laut Teritorial Zona Ekonomi Eksklusif Landas Kontinen
3,1 juta km2
3,25 juta km2
0,3 juta km2 2,9 juta km2 2,7 juta km2
0,30 juta km2 2,55 juta km2 2,95 juta km2
Permendagri No. 18 tahun 2013
1.913 578.68 km2. Data Tidak Tersedia N/A N/A N/A N/A 12
Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)
Rincian Nilai Produksi Perikanan Laut PNBP SDA Perikanan % PNBP vs Nilai Produksi
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
2013
46,598,552,733,000
49,527,135,768,000
59,580,474,171,000
64,452,537,439,000
72,016,210,109,000
77,334,050,000,000
77,404,162,800
92,039,435,895
91,785,569,110
183,802,161,080
215,766,602,000
229,350,562,720
0.17%
0.19%
0.15%
0.29%
0.30%
0.30%
Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013
Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 2013
13
13
PNPB SDA – 2011 b. Penerimaan SDA Non Migas
562.7
183.8
3. Penerimaan Perikanan
(x Rp. Milyar)
3,216.9
2. Penerimaan Kehutanan
16,247.3
1. Penerimaan Pertambangan Umum
20,210.7 a. Penerimaan SDA Migas
I. PNBP Sumberdaya Alam (SDA)
4. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi
2. Penerimaan Gas Bumi 52,187.1
1. Penerimaan Minyak Bumi 141,239.1
193,426.2
213,636.9
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0 250,000.0
14
Rumusan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
HPI menurut Permendag No. 13 tahun 2011
Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014
Kepmen KP No. 61 tahun 2014 15
Jenis Izin/dokumen dalam pengurusan SIPI/SIKPI/SIUP •
•
•
•
Tidak semua data SIPI/SIKPI/SIUP/Surat Tanda Kapal Nelayan Kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tercatat di Pemerintah Pusat Tidak ada sistem data yang dapat melakukan pengecekan silang (crosscheck) antara data izin penangkapan dan izin budidaya dengan kondisi daya dukung lingkungan dalam satu wilayah/lokasi penangkapan/budidaya Tidak adanya mekanisme kontrol (pengendalian) terhadap pemberian izin di bidang perikanan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembatasan tangkapan sesuai dengan tangkapan maksimum berkelanjutan (MSY) dan daya dukung lingkungan; Tidak dijadikannya siklus kehidupan ikan/biota laut (fish life cycle) sebagai dasar pemberian masa izin operasi untuk kapal dan alat tangkap tertentu.
Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
16
Jumlah dan Ukuran Kapal Jumlah Kapal Per Ukuran Kapal Tahun 2008 2013 200,000 180,000 160,000
< 5 GT 5 - 10 GT
140,000
10 - 20 GT
120,000
Ukuran Kapal Motor < 5 GT 5 - 10 GT 10 - 20 GT 20 - 30 GT 30 - 50 GT 50 - 100 GT 100 - 200 GT > 200 GT TOTAL
Tahun 2013 137,620 38,740 11,650 7,620 920 1,670 1,180 340 199,740
20 - 30 GT
50 - 100 GT 80,000
Ukuran Kapal Motor
100 - 200 GT > 200 GT
60,000
TOTAL
40,000 20,000 2013
Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2013; Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
68.9% 19.4% 5.8% 3.8% 0.5% 0.8% 0.6% 0.2% 100.0% 2013
30 - 50 GT
100,000
%
< 5 GT 5 - 10 GT 10 - 20 GT 20 - 30 GT 30 - 50 GT 50 - 100 GT 100 - 200 GT > 200 GT TOTAL
Kab/Kota 176,360 88.3% 137,620 38,740
Provinsi 19,270
Pusat 4,110
9.6%
2.1%
11,650 7,620 920 1,670 1,180 340 199,740
17
Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham NO
NAMA PEMILIK
AKTE PERUSAHAAN Pertama Terakhir Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23 September 2006 yang dibuat dan Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Bonar disampaikan oleh Notaris RM. Sihombing, SH Soediarto Soenarto, SH
10
ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT
16 21 22 49 54 77 78 88
ASROBEN, PT. BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. EMPAT BINTANG KAWANUA, PT FISCHO MARINDO UTAMA, PT INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT ING ING JASA MORINDO MANDIRI, PT.
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH
90 124 164 181 182
JAYA KOTA, CV. OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. SUDITA PRIMA, PT. WAILAN PRATAMA, CV. WAILAN PRATAMA, PT
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan
Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17 April 2008 dan Salinan Akta Nomor : 323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi.
Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mintje Waani, SH
JENIS KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT EKSPEDI SI DAN PERGUDANGAN.
• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya. • Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
JASA EKSPEDI SI , PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM) JASA KEBERSI HAN JASA PERI KLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN JASA TELEKOMUNI KASI UMUM JASABOGA KONSULTAN BI DANG LAPANGAN MI NYAK, GAS DAN PANAS BUMI KONSULTASI
PERTANI AN AGROI NDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERCETAKAN DESAI N DAN CETAK GRAFI S PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BA
Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014
18
Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
NAMA PEMILIK ARIFIN WIJAYA BUYUNG KUSNADI ERVINA TANGKULUNG GUNAWAN HALIM Als TIUA TJEN I GUSTI ARYA DAMARYANTA I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA I KOMANG REDANA IWAN WANAPUTRA JUMI ERMIYATI KADIRAN KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT KASAN KRISTALIN DWILESTARI .PT KUB. MINA TUNA SEGAR KUNCORO HANDAYA LO AI SIEN LOE TIONG PENG MASLIM MEITTY SULAMANDA MINA MINATAMA MUTIARA , PT MUHDI NOMEN NURWAHID NYOMAN SARYA, BSC OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT.
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
No. NAMA PEMILIK 28 PHANG CIAT LIE 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 31 PUTU ARTA 32 RAMLI 33 RANI 34 RICHI RICHADO 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT 36 RIYANTO 37 RUSLI 38 RUSTAM 39 SALIKIN,SE 40 SIANTI MALA 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. 42 SUCANDRA 43 SUDIANTO 44 SURYANTO 45 TAIB 46 TANG TUA TIE 47 TJIN LEI 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. 49 WAHID / AL TJINTIK 50 WARSONO 51 WENY YUHADI 52 WILLIAM SUTIOSO 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT
53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang di telusuri
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014 19
Daftar Status Perusahaan yang Mengoperasikan Kapal Ikan > 30 Gt Berdasarkan Hasil Penelusuran Database NPWP Perusahaan Pada Ditjen Pajak, Kemenkeu No.
NAMA PEMILIK
ALAMAT PEMILIK J. KAV POLRI BLOK A 8/199 A RT/RW.006/009, KEL JELAMBAR, KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT JL. KPT. Pa ti mura Gg.XI I RT. 008 RW. 008, Ke l . Ma ngunha rjo, Ke c. Ma ya nga n, Probol i nggo - Ja wa Ti mur Pl t. Muti a ra I I No. 23 RT/RW. 03/I X, Ke l . Ke mboja , Ke c.Tpi .Ba ra t,Kota Ta njung Pi na ng Bl ok Ma dra s a h RT. 02 RW. 10, De s a Pa be a n Udi k, Ke c. I ndra ma yu, Ka b. I ndra ma yu, Ja wa Ba ra t. Jl . M.H. Sa mos i r No. 29, Si bol ga s e l a ta n, Si bol ga
1
A GUAT
2
A MOI
3
A TIO
4
ABDOLI, H.
5
ABDUL SAMIT TAMPUBOLON
6
ACHMAD MOKOA GOW
7
ADI
Jl . Poncowa ti / KPR BNI RT.03 RW.VI I , Ke l ura ha n Kl a wuyuk, Di s tri k Sorong Uta ra JL. KH. Ma ns yur Probol i nggo
8
AGUS
Jl . Te ga l Wa ngi , Gg. Me l a ti I nda h No. 1, Se s e ta n, De npa s a r Ba l i
9
AGUS GUIDIANTO
RSB BLOK CEMPAKA LT.I V/5 RT.014/ RW. 006 Ke c. Pe nja ri nga n Kota Ja ka rta Uta ra Ta ma n Wa hi di n, Ka v.35, Rt/Rw.005/001, De s a Suka pura , Ke c.Ke ja ks a a n, Kota Ci re bon. Ka mpung Ba ru Ka ri mun RT. 03/RW. 11 Ta njung Ba l a i Ka ri mun
10
AGUS SUSANTO
11
AI TJU
12
ALADIN
13
ALAN
14
ALIMIN, SE,H
15
AMAN INDAYANG
16
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
1444 perusahaan/pemilik kapal (70,9%) yang tidak NPWP Tidak Teridentifikasi memiliki/tidak teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWPnya dari 2036 NPWP Tidak Teridentifikasi perusahaan/pemilik kapal yang NPWP Tidak Teridentifikasi di telusuri NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
NPWP Tidak Teridentifikasi
Jl . Te l uk Gong Je l a mba r RT. 012 RW.006 Ke l . Pe ja ga l a n Ke c. Pe nja ri nga n Ja ka rta Uta ra JL. A. Ya ni RT.05 RW 06 Ke l . Me ra l Kota , Ke c. Me ra l , Ka b. Ka ri mun, Ke pul a ua n Ri a u JL. Ra ya Sa pu Ga rut No.393.A
NPWP Tidak Teridentifikasi
NPWP Tidak Teridentifikasi
AMAN SAHLAN
Jl . Me s ji d No 32, Ke l . Pa s a r Ba ru, Ke c. Si bol ga Kota . Kota Si bol ga Provi ns i Suma te ra Uta ra Jl . Te l uk Uma r No. 170 A, Li ngkunga n I V
17
AMIR
Jl . Ce ni nga n Sa ri I V Gg. Ma wa r 10, De npa s a r, Ba l i
18
AMIRULLAH
19
ANDI
Jl Sul ta n Ma chmud RT 01/RW XI I Tg Pi na ng Ti mur Ke pul a ua n Ri a u APT. MTR Ba ha ri Towe r B. 11.05, RT 05/RW 008, Ja ka rta Uta ra
20
ANDI
Je l a mba r Al a di n Jl .K No.62 RT.007/RW006 Pe ja ga l a n,Ke c.Pe nja ri nga n Kodya .Ja ka rta Uta ra
NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014
NPWP Tidak Teridentifikasi
20
Kekeliruan Teknis Penetapan Batas Laut Wilayah Provinsi Jatim
A2
A2 (A) Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur 2010-2030
A1 A1
1 MIL= 1609,344 meter.
A A2 A2 (B) Visualisasi penetapan batas laut wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan di dalam penelitian.
A1
1 MIL Laut = 1852 meter Sumber : Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, KPK & PPKPL ITB, 2014
A1
B 21
Permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Selat Madura
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Timur (Lampiran Perda Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031) Sumber : PPKPL ITB, 2014
22
Ratusan Nelayan Pamekasan Kepung Pengeboran Minyak di Laut Ratusan nelayan dari dari Desa Ambat, Desa Kramat dan Desa Bandaran di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengepung lokasi eksplorasi minyak dan gas (Migas) PT. Santos di perairan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Aksi para nelayan itu sebagai bentuk protes kepada PT. Santos karena perusahaan ini tidak pernah memberikan kompensasi ganti rugi atas dilarangnya mencari ikan di area eksplorasi, tidak pernah melaksanakan program pemberdayaan kepada nelayan di tiga desa tersebut. Dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Sampang yang berada di wilayah eksplorasi migas PT. Santos, mendapat kompensasi dan program dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) setiap tahun.
Salah satu platform yang beroperasi di Blok Sampang-Madura dijadikan sebagai objek masalah oleh nelayan Pamekasan (Google Earth, 2014) Sumber : PPKPL ITB, 2014
23
Konflik penambangan pasir di Selat Madura untuk reklamasi Pelabuhan Teluk Lamong Pada tahun 2012 konflik ini muncul karena telah terjadi penambangan pasir laut di kawasan Selat Madura dengan kedalaman 12 meter seluas 540 hektar di sekitar jembatan Suramadu yang dilakukan PT Gora Gohana, kontraktor PT Pelindo III dalam rangka reklamasi Teluk Lamong dekat Surabaya. Nelayan dan Tim Advokasi Nelayan Tradisional Selat Madura: “ PT Gora Gahana dianggap telah melanggar hak-hak konstitusional nelayan dan Pasal 35 huruf (i) UU No.27 Tahun 2007.”
PT Gora Gahana: “tindak pidana setiap orang yang merintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangan dan pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 142 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “ (Foto: Munir, 2012)
Nelayan menyandera kapal keruk pasir di Selat Madura-Oktober 2012 Sumber : PPKPL ITB, 2014
24
Daftar Kabupaten/kota yang Sudah Memiliki Perda RZWP-3-K
No.
PROVINSI
1 2
Banten Jawa Tengah
3 4 5 6
Jawa Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara
7 8 9 10
Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Papua Maluku Utara
KABUPATEN / KOTA PESISIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serang Pekalongan Kota Pekalongan Gresik Sinjai Kota Kendari Bolaang Mongondow Kota Bitung Banjar Berau Sorong Kota Ternate
NOMOR PERDA No. 2 Tahun 2013 No. 17 Tahun 2009 No. 4 Tahun 2010 No. 8 Tahun 2011 No. 30 Tahun 2012 No. 5 Tahun 2013 No. 5 Tahun 2013 No. 3 Tahun 2013 No. 8 Tahun 2014 No. 26 Tahun 2013 No. 36 Tahun 2011
Hingga September 2014: • 12 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan • 122 Pemda sedang dalam proses penyusunan • 184 Pemda belum menyusun RZWP3K
25
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kelautan yang Harus Dipersiapkan Perlu dibentuk 1 (satu) UU baru, 1 (satu) revisi UU, 9 (sembilan) PP baru, dan 2 (dua) Keppres baru 1.
Pembentukan UU tentang Zona Tambahan Indonesia (Hal 6, pasal 8, ayat 3).
2.
Revisi UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Hal 6, pasal 9, ayat 3).
3.
Pembentukan PP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan (Hal 8, pasal 13, ayat 4).
4.
Pembentukan PP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim (Hal 12, pasal 27, ayat 5).
5.
Pembentukan PP tentang Pendirian Bangunan Laut (Hal 14, pasal 32, ayat 5).
6.
Pembentukan PP tentang Kebijakan Budaya Bahari (Hal 15, pasal 36, ayat 4).
7.
Pembentukan PP tentang Pusat Fasilitas Kelautan (Hal 16, pasal 38, ayat 2).
8.
Pembentukan PP tentang Perencanaan Ruang Laut (Hal 18, pasal 43, ayat 5).
9.
Pembentukan PP tentang Izin Lokasi di Laut dan Tata Cara Sanksi Administratif (Hal 19, pasal 47, ayat 4).
10.
Pembentukan Keppres tentang BAKAMLA (Badan Keamanan Laut), badan tunggal yang menangani masalah pertahanankeamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. (Hal 22, pasal 59, ayat 3).
11.
Pembentukan Keppres tentang Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di wilayah perairan (Hal 23, pasal 64).
12.
Pembentukan PP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut (Hal 24, pasal 69, ayat 4).
13.
Pembentukan PP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan (Hal 25, pasal 70, ayat 5). 26
Permasalahan Terkait UU Kelautan 1)
2) 3)
4) 5) 6) 7)
Terdapat sejumlah aturan perundang-undangan sebagai pelaksana UU Kelautan yang harus diselesaikan seperti PP terkait dengan kebijakan pembangunan kelautan, industri maritim dan jasa maritim, pendirian bangunan laut, budaya bahari, pusat fasilitasi kelautan, dan perencanaan ruang laut, kebijakan tata kelola dan kelembagaan, dan izin lokasi di laut. Undang-undang tetang Zona Tambahan untuk disusun dan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk disesuaikan. Definisi negara kepulauan yang belum sesuai dengan UNCLOS dan belum menambahkan ruang udara di atasnya (pasal 1) Penggunaan hanya garis pangkal kepulauan saja (pasal 5) pasal 8 ayat (3) yang merujuk pada undang-undang zona tambahan sementara undang-undang tersebut belum tersedia Pasal 9 ayat (3) yang merujuk pada Undang-undang landas kontinen yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa tahun 1958 dan bukan didasarkan pada UNCLOS tahun 1982. Harus disusun paling lambat dua tahun sejak UU Kelautan ditandatangani (September 2016). Hasil kajian 2014 Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Sumberdaya Alam KPK dengan menggunakan lima prinsip pengelolaan sumberdaya alam yakni konteks kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberlanjutan sumberdaya, pengelolaan yang berkeadilan, proses pengelolaan yang demokratis, dan pengelolaan yang berkepastian hukum, menunjukkan adanya sejumlah kekurangan. Hasil kajian tersebut menyebutkan antara lain bahwa UU Kelautan belum mencakup pembatasan atas keikutsertaan asing, pembatasan kepemilikan individu atau korporasi, kewajiban menghitung dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya, dan keterlibatan masyarakat adat.
27
Pengurangan Wilayah Perairan Akibat UU Kelautan ●
Dalam UU Kelautan (Pasal 5 Ayat 1): “Indonesia ....... yang batas-batas wilayahnya ditarik dari Garis Pangkal Kepulauan”
●
Dalam PP 38/2002 tidak hanya menggunakan Garis Pangkal Kepulauan tetapi juga menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal) sebanyak 31 segmen dengan panjang 226,374 km (diambil pendekatan lurus)
●
Apabila dihitung sejauh 12 mil laut, maka luas Laut Teritorial yang berpotensi hilang lebih dari 5.030 km2
●
Bandingkan dengan penambahan Landas Kontinen Ekstensi Barat Laut Aceh yang dengan susah payah diperjuangkan di PBB sebesar 3.915 km2
Sumber: Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, KPK & PPKPL ITB, 2014 28
Pengurangan Wilayah Perairan Akibat Perubahan Titik-Titik Dasar (PP 37/2008) - (Tg Ngeres Langu dan Batu Tugur)
1.214 km2 1.214 km2 Luasan Laut Teritorial yang Berkurang
Sumber: Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, KPK & PPKPL ITB, 2014
29
Permasalahan Terkait UU Perikanan 1) UU Perikanan mengamanatkan setidaknya 54 aturan pelaksana yang harus disusun, yang terdiri dari 18 peraturan pemerintah, 22 peraturan menteri, 1 keputusan presiden, dan 13 keputusan menteri. 2) Sampai dengan September 2014, masih ada 11 Peraturan Pemerintah, dan 4 Peraturan Menteri yang belum ditetapkan. 3) Semua peraturan yang diamanatkan untuk melaksanakan UU Perikanan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan 29 Oktober 2009. 4) Perubahan seperti: – persyaratan total kumulatif kapal penangkap ikan dan atau pengangkut ikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan dari 200 GT menjadi 300 GT, – skala prioritas insentif tambahan untuk perusahaan perikanan yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI, membangun UPI, dan bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. – hal lainnya terkait dengan perubahan seperti tidak dicantumkan lagi surat keterangan pemasangan TVMS sebagai syarat pengurusan SIPI, penghapusan surat keterangan dari Dirjen P2HP terkait realisasi pembangunan untuk persyaratan pengurusan SIKPI, dan beberapa hal penting lainnya
30
Permasalahan Terkait UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) 1) UU WP3K pertamakali ditetapkan tanggal 17 Juli 2007 dan perubahannya ditetapkan tanggal 15 Januari 2014. 2) UU WP3K menyatakan setidaknya ada 24 aturan pelaksana yang harus disusun, terdiri dari 5 peraturan pemerintah, 7 peraturan presiden, dan 11 peraturan menteri. Hingga September 2014, baru 2 peraturan pemerintan yang telah disusun, 2 peraturan presiden dan 9 peraturan menteri yang telah disusun. 3) UU WP3K mewajibkan PP pelaksana undang-undang diselesaikan paling lambat 12 bulan, Perpres diselesaikan paling lambat 6 bulan, dan Permen paling lambat 3 bulan, sejak UU WP3K diberlakukan.
31
Ruang lingkup UU WP3K • Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang: pengelolaan ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri. • Indonesia mengakui adanya Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen • Zona tambahan diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal (belum ada peraturan Zona Tambahan) • UU WP3K hanya membatasi pengaturan ruang laut sampai pada 12 mil laut.
32
Permasalahan Terkait UU Pelayaran 1) UU Pelayaran mengamanatkan sejumlah peraturan pelaksana yang harus disusun. Aturan pelaksana tersebut setidaknya terdiri dari 52 PP dan 18 Permen. 2) Beberapa hal lainnya yang juga harus ditetapkan sesuai dengan amanat UU pelayaran seperti otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, syahbandar pelabuhan, dan rencana induk pelabuhan nasional. 3) Sesuai pasal 347 UU Pelayaran, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana UU Pelayaran ditetapkan paling lambat 7 Mei 2009. 33
Progres Penetapan Rencana Induk Pelabuhan
Sumber: Studi Strategi Pencegahan Angkutan Illegal Bahan Minerba Indonesia KPK dan ITS, 2015
34
KOORDINASI & SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN SUMBERDAYA KELAUTAN INDONESIA DI 34 PROVINSI
SOS “Save our Sea”
Sifat Kegiatan 1. Penyelamatan sumberdaya kelautan merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sumberdaya kelautan Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selama ini yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Upaya perbaikan di sektor kelautan merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di darat.
36
Tujuan Kegiatan 1. Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut 2. Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 3. Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara. 37
6 Sasaran Kegiatan 1. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi. 2. Mendorong perbaikan tatakelola di sektor kelautan 3. Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait. 5. Meningkatkan kapasistas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. 6. Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan seusai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya. 38
Lokus dan Fokus Area Kegiatan I. PUSAT 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia 2. Pengintegrasi sistem perencanaan nasional terkait dengan penggunanaan ruang laut dan sumberdaya kelautan. 3. Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan 5. Pengembangan sistem data dan informasi 6. Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan, pengelolaan penerimaan negara dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi. 7. Pelaksanaan kewajiban para pihak
II. PEMPROV 1. Penyusunan tata ruang wilayah laut 2. Penataan Perizinan 3. Pelaksanaan kewajiban para pihak 4. Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
39
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat. 2.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Provinsi 3.Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha. 4.Format pelaksanaan kegiatan untuk CSO 5.Format pelaksanaan kegiatan untuk Aparat Penegak Hukum. 40
Peranan Para Pihak (1) Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
41
Peranan Para Pihak (2) KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi
Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya 42
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak termasuk penyepakatan rencana aksi (Desember 2014 s.d. Januari 2015) 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Januari s.d. Februari 2015) 3. Kick of Meeting (17 Februari 2015) : 23 K/L dan 34 Provinsi 4. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Maret 2015 s.d November 2016) 5. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Juni dan 10 Desember) b. Pemerintah Daerah (10 Maret, 10 Juni dan 10 Desember) 6. Monitoring implementasi rencana aksi (Maret 2015 s.d. November 2016) 7. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agustus 2015, Desember 2015, Agustus 2016, Desember 2016) 8. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Maret 2015 s.d Desember 2016) 43
REKAP RENAKSI PUSAT NO.
FOKUS AREA
1
Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundangundangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
2 3 4 5 6 7
TOTAL
REKOMEN DASI
RENCANA INDIKATOR AKSI PELAPORAN OUTPUT PUSAT
4
13
13
8
14
17
3
35
38
Laporan I:
4 3
12 3
14 5
10 Juni 2015;
Laporan III : 10 Des 2015
4
6
17
6
6
6
32
89
110 44
Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Pusat) Fokus Area
Rekomendasi & Target
1
2
Deskripsi
No
Deskripsi
Penanggung jawab 3 Instan si
Unit
Instansi Terkait 4
Rencana Aksi 5
Instansi Unit No
1. Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Penjelasan Kemlu 1 Pemerintah Kemen Eselon 1 Kemenk Feb. 2015: menetapkan lu dan Instansi o Komisi wilayah laut KKP Penaang Polhuka DPR, Indonesia memiliki Indonesia gungjaw m , KKP, Eselon batas maritim ab; KP3K BIG, 1 dengan 10 negara (Dit. Kemdagr Instan yakni India, TRLP3K i, TNI AL, si Thailand, Malaysia, +Dit. Kemena Terkai Singapura, PPK) graria t Vietnam, Filipina, dan dan Tata Palau, Papua Setjen Ruang, Nugini, Timor Leste (BHO), DPR-RI, dan Australia serta Kemenk batas darat dengan o Bidang 3 negara yakni Kemariti Malaysia, Papua man. Nugini dan Timor Leste 2 Pemerintah Kemen Dit. PPK Kemenk menetapkan jumlah dagri - DJKP3K o Eselon Terkait batas pulau-pulau kecil dan - KKP Polhuka 1 maritim, telah KKP m, KKP, Instan disepakati sebagian BIG, si segmen batas laut Kemdagr Terkai dengan Malaysia, i, TNI AL, t
Indikator Output
Deskripsi
6
No.
Deskripsi
STAT US Ve CL O Tenggat Bukti rif OS Penjelasan PE Waktu Pendukung ik E N asi D
1 Melakukan kajian bersama 1 Hasil Kajian Jul 2015 Laporan dan terhadap garis pangkal terhadap rekomendasi berdasarkan UU 6/1996 ttg penggunaan garis hasil kajian Perairan Indonesia dan UU pangkal 32/2014 ttg Kelautan 2 Memetakan titik pangkal dan 2 Peta Koordinat Des Peta titik-titik garis pangkal yang menjadi Titik dan Garis 2015 dan garis acuan penetapan wilayah laut Pangkal pangkal Indonesia 3 Menetapkan batas wilayah laut 3 Ketetapan hukum Des Kesepakatan Indonesia dan batas wilayah 2015 batas wilayah mengumumkannya ke publik NKRI laut antar negara 4 Mengelola lingkungan PPKT 4 Pulau-pulau Kecil Des Laporan hasil disekitar Titik Dasar dan Titik terluar yang 2016 kegiatan Referensi, dari ancaman abrasi Terkelola dengan & kerusakan. Baik 5 Melakukan identifikasi dan 5 Potensi dan peta Des Laporan hasil verifikasi terhadap jumlah pulau 2015 identifikasi pulau yang belum dibakukan. 6 Menetapkan data pulau-pulau 6 Gasetir pulau Mar PP ttg Gesetir kecil Indonesia dan 2016 Pulau mengumumkannya ke publik 7 Melaksanakan survei toponim 7 Toponimi pulau Agus Laporan
Keterangan 7
Laporan I: 10 Juni 2015; Laporan II : 10 Desember 2015
45
REKAP RENAKSI PROVINSI NO.
FOKUS AREA
RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
4
6
6
2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat
4 6
4 6
4 6
5
5
5
TOTAL
19
21
21
PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)
46
Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Provinsi) - 1
No
Fokus Area
Rekomendasi & Target
Penanggungja wab
Instansi Terkait
Renaksi
1
2
3
4
5
Deskripsi
No
Deskripsi
Insta nsi
Unit
Instansi Unit No
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 1 Penyediaan informasi Gube KaDinas Bappeda, yang dibutuhkan untuk rnur KKP Dinas penyusunan tata ruang ESDM, laut Dinas Tata Ruang , Dinas Perhubung an
2
3
4
Penyusunan rencana tata ruang laut
Gube KaDinas Bappeda, rnur KKP Dinas Tata Ruang Penyusunan rencana Gube KaDinas Bappeda, penggunaan ruang laut rnur KKP Dinas untuk berbagai ESDM, kepentingan sektor Dinas Tata Ruang , Dinas Perhubung an Pengintegrasian Gube KaDinas Bappeda,
Deskripsi
Keter anga n
Indikator Output STAT US
6
No .
Deskripsi
7
Bukt Penj Veri i elas fika O CL Tenggat Pen an - si PE OS Waktu duku PEM KP N ED ng DA K
1 Mengidentifikasi kebutuhan 1 Laporan identifikasi Laporan informasi tematik untuk kebutuhan informasi tematik Berkala kepentingan perencanaan untuk kepentingan 10 Maret lintas sektor perencanaan tata ruang laut 2015 disertai dengan spesifikasi 10 Juni data dan informasi yang 2015 dibutuhkan. 10 2 Menyusun informasi tematik 2 Database informasi tematik Desembe untuk kepentingan terkait dengan kelautan r 2015 perencanaan lintas sektor (Dari 3 Menyelesaikan rencana 3 Laporan rencana tata ruang Gubernur tata ruang wilayah laut wilayah laut ditujukan kepada 4 Menyelesaikan rencana 4 Laporan rencana KPK penggunaan ruang laut penggunaan ruang laut tembusan lintas sektor untuk lintas sektor seperti KKP) (Wilayah Usaha Pertambangan di Pesisir dan Laut; Alur Laut; Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan; dll) 5 Mengdentifikasi semua 5 Laporan rencana
47
Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Provinsi) - 2 Fokus Area
Rekomendasi & Target
Penanggungj awab
Instansi Terkait
Renaksi
1
2
3
4
5
De skr No No Deskripsi ips i 3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 9 Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Insta nsi
Unit
Instansi
Unit No
Deskripsi
Ke ter an ga n
Indikator Output
STATU 7 S
6
No.
Deskripsi
Gube KaDina Bappeda, Dinas rnur s KKP ESDM, Dinas Tata Ruang , Dinas Perhubungan, Dinas LH, Kanwil Pajak
11 Mengidentifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
10 Identifikasi tingkat Gube KaDina Bappeda, Dinas pelaksanaan kewajiban para rnur s KKP ESDM, Dinas pihak Tata Ruang , Dinas Perhubungan, Dinas LH, Kanwil Pajak 11 Mendorong pelaksanaan Gube KaDina Bappeda,Dinas kewajiban para pihak yang rnur s KKP ESDM, Dinas belum dipenuhi Tata Ruang ,
12 Mengidentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (kepatuhan)
11 Laporan daftar setiap kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang antara lain mencakup kewajiban administrasi; keuangan; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan sanksi yang diberikan jika kewajiban tidak terpenuhi. 12 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban oleh para pihak
13 Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
13 Laporan langkah-langkah untuk mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak
Tenggat Waktu
Bukti Pend ukun g
Penjel CL Verifikas OPE asan i KPK & OS PEMD N KKP ED A
Laporan Berkala 10 Maret 2015 10 Juni 2015 10 Desember 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)
48
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI B. DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN C. PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA 1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. • Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut. • Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut. • Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.
49
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP Identitas Perusahaan/Perorangan
Identitas Pemilik
Identitas Kapal
NPWP No. Nama No. Alamat Perusa No. Perusah Akta Nama Alamat Nama Perus haan/P KTP aan/Per Perus Pemilik Pemilik Kapal ahaan eroran Pemilik orangan ahaan gan
1 2 1. PT A 3. PT C
3 ....
4
5
6
7
8
9
Nama Jenis Panja Kapal Kapal Tempat/ Tempat/ Tanda Keban ng/LO Sebelu (Penan Nomor Nomor Tanda Penge gsaan A mnya gkap/P Buku Grosse Selar nal Kapal (Meter (Jika engang Kapal Akta Kapal ) Ada) kut)
10
11
12
13
14
15
16
17
Panj Leba ang r/B (Met (Met er) er)
1) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
Dala Tonna Tonnag Tempat m/D ge e /Tahun Call (Met Kotor Bersih Pemba Sign er) (GT) (NT) ngunan
18 19
20
21
22
23
Bah Juml Kapas Temp an ah itas eratur Kap Palka Palka Kapal al (Unit) (m3) (oC)
24 25
26
27
28
Surat pernyat aan Surat kesedia Pernyat an aan Surat mematu Kesang pernyataa Surat hi dan Jenis gupan n Mesin Kekuata Pelab Pelab Renc Ketera melaks Alat Memba kebenaran dan Merk Nomor n Mesin uhan uhan No. Jenis ana ngan anakan Penag ngun, data dan Alat Mesin Mesin (HP) Pangk Singg SIUP SIUP Usah Domisi semua kapan Memiliki informasi Bantu RPM alan ah a li ketentu Ikan , atau yang Usaha an Bermitr disampaik peratur a an an dengan perunda UPI ngundang an
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PELAKSANAAN KEWAJIBAN 2) SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan)
Lapora Pelaksanaan Kewajiban n Keuangan
3) SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
Surat Surat Surat Pernyata Pernyata Surat Pernya an Surat an Pernyata Surat taan Surat Kesangg Pernya Surat Kesangg an Pernyat Kesan Surat Pernyat Surat upan Surat taan Pernyat upan Surat Kesangg aan ggupan Pernyat aan Pernyat Menggun Pernya Kapal aan Menggu Pernya upan Kesang Meneri aan Kapal aan akan taan yang Kesang nakan taan Menerim gupan ma, Kesang yang Recan Kesang Nakhoda Kesan Diguna gupan Nakhoda Kesan Spesifi Gamb a, Mengisi Memba gupan Diguna a gupan dan ABK ggupa kan Mas Untuk dan ABK ggupa kasi ar Memban Log Pelabu ntu mengg kan Pelabu N Masa Target Untuk Berkewar n Tidak Jeni a Menjag Berkewa n Jeni Teknis Renc Data tu Book han No. Kelanc unakan Tidak han o. Berla Spesi Menjaga ganegara Memas Tercan s Berl a rganegar Memas s Alat ana Kapa Kelancar Sesuai Singga WPP SIK aran satu Tercant Singga SI ku es Kelestar an ang tum SIKP aku Kelesta aan ang SIPI penan Umu l an Ketentu h/Pang PI Tugas, orang um h/Pang PI SIPI Penan ian Indonesia dan Dalam I SIK rian Indonesi dan gkapa m Tugas, an kalan dan tenaga Dalam kalan gkapa Sumber sesuai Menga Daftar PI Sumber a sesuai Menga n Ikan Kapal dan Peratur Menjag kualiti Daftar n Ikan daya Ketentua ktifkan Kapal daya Ketentua ktifkan Menjaga an a kontrol Kapal Ikan dan n Trans yang Ikan n Trans Keselam Perund Kesela yang yang Lingkun Peratura mitter Melaku dan Peratura mitter atan angmatan memilik Melaku gannya n SPKP kan Lingkun n SPKP Petugas undang Petuga i SKPI kan IUU Perundan IUU gannya Perunda Pemanta an s Fishing gFishing ngu Peman undanga undanga tau n n
43 44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan
Pelaksanaan Kewajiban Terkait Operasional
Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan
Melak Penya Melakuk Mengg ukan Penghe mpaia an Memba unakan tindak ntian Meneri Kapal Kepe n tindaka ngun, Nakho Penyam Melaku an Penang ma, yang milika inform n Memiliki da dan paian kan konse kapan Memb Mengi Digun n asi konserv , atau ABK Mengg Berop Pend LKU Tindak rvasi ikan antu si Log akan Doku terkait asi Bermitra Berkew Mema unaka erasi aratan setiap an terhad pada Lapora Kelanc Book Tidak men perbai terhada Pemb Pemba dengan argane sang n Alat dala Pada Pela enam Konser ap waktu n Pemb aran Sesua Terca Untuk Penya kan/do p jenis Pemba ayara yaran UPI garaan dan Tangk m Pelab pora bulan vasi non penangk Produk ayara Tugas, i ntum Setiap mpaia cking spesies yaran n Kewajib yang Indone Meng ap WPPuhan n yang Terhad ikan apan si/Pena n dan Keten Dalam Trip n LKP ke luar tertentu Kewaji Kewaji an telah sia aktifka Sesuai NRI Pangk Hasil dilengka ap ikan yang ikan ngkapa Kewaj Menja tuan Daftar Penan Setiap negeri yang ban ban Retribu memiliki sesuai n denga yang alan Tang pi hasil tertan ditutup n/Peng iban ga Perat Kapal gkapa 3 kepad terkait PHP Perpaj si Sertifika Ketent Trans n yang suda Sesua kapa dengan tangka gkap dan angkuta PPP Kesela uran yang n Bulan a secara akan Daerah t uan mitter Tertera h i SIPI n realisasi pan secar atau n matan Perun Melak (SLO; syahb ekologi Kelayak Peratur SPKP dalam diteta dan investas sampin a wilayah Petug dangukan SPB; andar dengan an an SIPI pkan SIKPI idan gan tidak penangk as undan IUU SIPI/S di tuna, Pengola Perund permod (bycatc senga apan Pema gan Fishin IKPI; pelabu yang han angalan h) ja ikan ntau g dll) han ditetapk (SKP) undan (incid yang perika an oleh gan ental ditutup nan RFMO catch)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
50
88
89
90 50
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Identitas Perusahaan/Perorangan
No.
1) Izin Lokasi Reklamasi
2) Izin Pelaksanaan Reklamasi
Peta Peta Lokasi Lokasi Sumber Reklama Material Bukti Permo si Reklama Kesesuai honan dengan si an Lokasi Izin Skala dengan Surat Surat Reklamas Lokasi Dokum 1:1.000 Skala Ketera Nama Keterang Surat i dengan Reklam en Nomor No. Alama NPWP Surat dengan 1:10.000 Propos ngan Perusa an Izin RZWP-3K asi oleh Hasil Izin Status Luasan Akta t Perusah Keteranga sistem dengan al Penan haan/P Penangg Usaha dan atau Gubern Pemeri Lokasi Hak Rekla Perusa Perus aan/Pero n Domisili koordina sistem Reklam ggung erorang ung Perdag RTRW ur atau ksaan Reklam Tanah masi haan ahaan rangan Usaha t lintang koordina asi Jawab an Jawab angan dari Bupati Lapang asi (longitut t lintang Kegiat Kegiatan instansi Walikot an e) dan (longitut an yang a bujur e) dan berwenan kepada (latitute) bujur g Menteri pada (latitute) lembar pada peta lembar peta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fotoc opy Izin Lokasi Rekla masi
19
Surat Pernyata Fotoc an Fotoc Surat opy Kesangg opy Perjan Surat Metode upan Izin Surat jian Izin Dokum Pelaks Bukti Untuk Lingk Permo Dokum Renca antara Perta Nomor en anaan Kepemilik Menjaga unga honan en Fotoco na Pemo mban Izin Statu Luasa Renca Studi Rancan dan an dan dan nUntu Pelaks Hasil Koordi Lokasi py Izin Induk hon gan Pelaks s Hak n na Kelaya gan Jadwal atau Menjamin k anaan Pemeri nat Rekla Lingku Lokasi dan dari anaan Tana Rekla Perunt kan Detail Pelaks Penguas Keberlanj Lokas Reklam ksaan Lokasi masi ngan Reklam Pihak Daer Reklam h masi ukan Reklam anaan aan utan i asi Lapang asi Pema ah asi asi Reklam Lahan Kehidupa Sumb Kepada an sok Pem asi n dan er Menteri Materi asok Penghidu Mater al Mate pan ial rial Masyarak at
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
31
32
33
34
35
36
37
1. PT A ....
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam Pemberian Akses Kepada Masyarakat
Pemberian Pemberian Pemberian Akses Pemberian Akses Akses Kepada Akses Masyarakat Pemberia Masyaraka Nelayan Masyarakat Menuju n Akses t Untuk dan Untuk Pantai Kepada Memanfaa Pembudida Kegiatan Dalam Pelayaran tkan ya Ikan Keagamaan Menikmati Rakyat Sempadan Dalam dan Adat di Keindahan Pantai Kegiatan Pantai Alam Perikanan 38
39
40
41
42
PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam Reklamasi Terkait Pelaksana Pelaksana Reklamasi Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Mempertahankan Mata Pencaharian Pemberian Reklamasi Terkait Terkait Pemberdayaan Kompensasi/Ganti Relokasi Masyarakat Kerugian Pemukiman Pelengka pan Penyediaa Penyediaan Penyedia Sarana n Mata Pemberian Pembay Pembay Penyediaan Penyediaan Sarana dan an dan Pembay Pencahari kompensasi Perbaika Pembaya aran aran Sarana dan Lokasi dan Prasarana Pemukim Prasaran Pemberi aran an sebagai n Pendampi Pelatih ran Kewajiba Kewajiba Prasarana Prasarana Usaha an a Pada an Kewajiba Alternatif bentuk ganti Lingkun ngan an Kewajiba n n Penangkapan Untuk Kelautan dan Penggant Lokasi Fasilitas n Pajak yang kerugian gan n PNBP Perpajak Retribusi Ikan Budidaya Ikan Perikanan i Yang Pemukim Daerah Berkelanju (uang tunai) an Daerah Lainnya Layak an tan Penggan ti 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
51
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA Identitas Perusahaan/Perorangan
Surat Keteran NPWP Nama No. Alama gan Perusa No. Perusaha Akta t Penang haan/P an/Perora Perus Perus gung erorang ngan ahaan ahaan Jawab an Kegiata n
1 2 1. PT A
3
4
5
6
Surat Izin Usaha Perdag angan
Status Perus ahaan (PMA atau PMD N)
Surat Keteran gan Domisili Usaha
7
8
9
1) Izin Lokasi Pemanfaatan Peta Lokasi Peta Peman Lokasi Permo Bukti faatan Sumber honan Material Kesesua denga Izin Pemanf ian n Lokasi Lokasi Skala aatande Pema ngan Pemanf 1:1.00 Skala nfaata Doku aatan 0 1:10.00 Propo noleh men Nomor Luasa dengan denga Izin 0 sal Guber Hasil Status n RZWPn Lokasi dengan Pema nur Pemer Hak Pema 3K dan sistem sistem Pema nfaata atau iksaan Tanah nfaata koordin atau koordin nfaata n Bupati Lapan n at RTRW at n Waliko gan lintang dari lintang (longitut ta instansi (longitu e) dan kepad yang te) dan bujur a berwena bujur (latitute) Mente ng (latitute pada ri ) pada lembar peta lembar peta 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2) Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
Surat Ketera ngan Penan ggung Jawab Kegiat an
Fotoco Fotoco py Izin py Izin Lokasi Lingku Peman ngan faatan
19
20
21
Surat Pernyat aan Metod Kesang e gupan Surat Doku Pelaks Untuk Permo Nomor Bukti Doku Renca men anaan Menjag honan Izin Kepemil men Luasa na Ranca dan a dan Pelaks Pelak Lokasi Renc Studi ikan dan Hasil Koordi Status n Induk ngan Jadwa Menjami anaan sanaa Pema ana Kelaya atau Pemer nat Hak Pema Lokasi Detail l n Peman n nfaata Perun kan Pengua iksaan Lokasi Tanah nfaata Peman Pema Pelaks Keberla faatan Pema n tukan saan Lapan n faatan nfaata anaan njutan Kepad nfaata Lahan gan n Pema Kehidup a n nfaata an dan Menteri n Penghid upan Masyar akat
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
....
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemberian Akses Kepada Masyarakat
Pemberian Pemberian Pemberian Akses Akses Akses Kepada Pemberian Masyarakat Masyarakat Nelayan Akses Untuk Menuju Pantai dan Kepada Memanfaatk Dalam Pembudida Pelayaran an Menikmati ya Ikan Rakyat Sempadan Keindahan Dalam Pantai Alam Kegiatan Perikanan 36 37 38 39
Pemberian Akses Masyarakat Untuk Kegiatan Keagamaan dan Adat di Pantai 40
PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pelaksanaan Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemanfaatan Terkait Kewajiban Pelaksana Mempertahankan Mata Pencaharian Pemberian Pemanfaatan Terkait Kompensasi/Ganti Relokasi Pemukiman Kerugian
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana PemanfaatanTerkait Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Pelengkap Penyediaa an Sarana Penyediaan Pemberian Penyediaan Penyediaan n dan Pembayar Pembayar Pembayar Penyediaan Sarana dan kompensasi Perbaika Pembayar Sarana dan Mata Pemukima Prasarana Pemberi an an an Lokasi dan Prasarana sebagai n Pendamping Pelatih an Prasarana Pencaharian n Pada an Kewajiban Kewajiban Kewajiban Prasarana Untuk Usaha Kelautan bentuk ganti Lingkung an an Kewajiban Penangkapan Alternatif yang Pengganti Lokasi Fasilitas Perpajaka Retribusi Pajak Budidaya Ikan dan Perikanan kerugian an PNBP Ikan Berkelanjutan Yang Pemukima n Daerah Daerah Lainnya (uang tunai) Layak n Pengganti 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
52
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat NPWP Keteranga Surat Nama No. Akta Alamat No. Perusahaa n Keteranga Jenis Perusahaan/Peror Perusaha Perusahaa n/Perorang Penanggu n Domisili SIUP angan an n an ng Jawab Usaha Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1. PT A
1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
No. SIUP
Lokasi Usaha
Renca na Usaha
Izin Lokasi
9
10
11
12
Surat Pernyataa Izin n Lingkunga Kebenaran n Data dan Informasi 13 14
PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP
Jenis Gross No. SIUP SIKP Akta SIKPI AL I Kapal
15
16
17
18
2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya Surat Surat Pernyataa Pernyata n Kapal Surat Rencan an Gamb Surat tidak Pernyata a Surat kesanggu Paspor, Surat ar Perjanjian Dat tercantum an Pelabuh Kewajib Kewajiba Kewajiba Kewajib Tanda pan Buku Kewajib Buku Ukur Renca Kerjasam a dalam Kebenar an Muat an n n an Kebang memasa Pelaut, an Kapal Internasio na a Kap daftar an Data dan Keuang Operasio Adminsitr Lingkun saan ng dan dan Foto Lainnya nal Umum Pengangk al kapal yang Pelabuh an nal atif gan Kapal mengaktif Nakhoda Kapal utan yang Disampai an kan melakuka kan tujuan transmitt n IUU er SPKP Fishing 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
53
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat Nam Keter Surat a angan Keter NPWP Mak Ilmia Nama No. Alama Pena anga Nam Lok Perus No. sud h No. Perusaha Akta t nggun n a asi ahaan Sura dan dan an/Perora Perus Perus g Domi Sura Usa /Peror t Izin Tuju Nam ngan ahaan ahaan Jawa sili t Izin ha angan an a b Usah Dag Kegiat a ang an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. PT A 2) Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
Nama No. Surat Surat Izin Izin
24
25
1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
Jenis (Kode HS 10 Digit)
13
Temp Sumb Fotoco Sara at er py Surat Dokum Jumlah/ na Pema Jadw Baha Sertifik Rekom en Volume Neg Fotoc Pen sukan al n at endasi Analisi dan ara opy gan /Tepa Pema Baku Pener dari s Spesifik Asal SKP gkut t sukan Hasil apan Provins Importa asi an Perun Perik HACC i si Ikan tukan anan P 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Fotoco Sumber py Kewajib Maks Nama Jumlah/V Surat Dokum Loka Jenis Neg Bahan Sertifik Kewaji Kewaji Kewajib Kewaji an Kewaji ud Ilmiah olume Sarana Tempat Jadwal Fotoc Rekome en si (Kode araT Baku at ban ban an ban Keseha ban dan dan dan Pengang Pengiri Pengiri opy ndasi Analisis Usa HS 10 ujua Hasil Pener Keuan Operas Adminsi Lingku tan/Kes Lainny Tujua Nama Spesifika kutan man man SKP dari Eksport ha Digit) n Perikana apan gan ional tratif ngan elamat a n Dagang si Provinsi Ikan n HACC an P 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
54
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat NPWP Keterangan Surat No. Nama No. Akta Alamat Perusahaan/Peroranga Penanggung Keterangan Perusahaan/Perorangan Perusahaan Perusahaan n Jawab Domisili Usaha Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1. PT A PELAKSANAAN KEWAJIBAN
1) Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
Surat Pernyataan Jenis No. Lokasi Rencana Izin Izin Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kebenaran SIUP SIUP Usaha Usaha Lokasi Lingkungan Keuangan Operasional Adminsitratif Lingkungan Lainnya Data dan Informasi
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
55
Format Kegiatan CSO Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat No. Rencana Aksi Pemerintah Pusat 1 Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia Pengintegrasian sistem perencanaan nasional terkait dengan penggunaan 2 ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan Progres Pelaksanaan Rencana Aksi 3 Penyempurnaan dan Pelengkapan aturan perundang-undangan Pemerintah Pusat (Versi Pemerintah Pusat) 4 Pengembangan kapasitas kelembagaan 5 Pengembangan sistem data dan informasi Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan, pengelolaan penerimaan 6 negara, dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi 7 Pelaksanaan kewajiban para pihak
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat (Versi Hasil Pemantauan CSO)
Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov No. 1 2 3 4
Rencana Aksi Pemerintah Provinsi Penyusunan tata ruang wilayah laut Penataan Perizinan Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi (Versi Pemerintah Provinsi)
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi (Versi Hasil Pemantauan CSO)
Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
56
Format Kegiatan APGAKUM No.
Aparat Penegak Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepolisian Kejaksaan BAKAMLA PPNS PSDKP KKP PPNS Ditjen Imigrasi PPNS Ditjen Bea & Cukai PPNS Karantina PPNS Perhubungan Laut Kemhub
9.
PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.
PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya
Kasus Pelanggaran Hukum*)
Tindak Lanjut Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum**)
Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat. **) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.
57
Waktu Pelaksanaan Kegiatan P ROV INS I
NO.
PROVINSI
LOKASI KEGIATAN
GN SDA KELAUTAN
34 Pr ov di 9 k ota 1 A CEH 2 SUMUT 1 3 SUMBA R 4 RIA U 5 BENGKULU 6 LA MPUNG 2 7 DKI 8 BA NTEN 9 MA LUKU 10 PA PUA 3 11 PA PUA BA RA T 12 JA TENG 13 JA BA R 4 14 DIY 15 JA TIM 16 SULUT 17 GORONTA LO 5 18 MA LUKU UTA RA 19 SULBA R 20 BA LI 21 NTT 6 22 NTB 23 SULSEL 24 SULTRA 7 25 SULTENG 26 KA LBA R 27 KA LTENG 28 KA LSEL 8 29 KA LTIM 30 KA LTA RA 31 KEPRI 32 BA BEL 9 33 JA MBI 34 SUMSEL KORSUP MINERBA 1 NTT 10 2 NTB
M EDAN
JAKARTA
AM BON
SEM ARANG
GORONTALO
DENPASAR
M AKASAR
PONTIANAK
PANGKAL PINANG, BABEL
KUPANG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A CEH SUMUT SUMBA R RIA U BENGKULU LA MPUNG DKI BA NTEN MA LUKU PA PUA PA PUA BA RA T JA TENG JA BA R DIY JA TIM SULUT GORONTA LO MA LUKU UTA RA SULBA R BA LI NTT NTB SULSEL SULTRA SULTENG KA LBA R KA LTENG KA LSEL KA LTIM KA LTA RA KEPRI BA BEL JA MBI SUMSEL X
GN SDA M INERBA 19 Pr ov & s e lur uh k ab/k ota 1 A CEH 1 SUMUT 1 SUMBA R 1 RIA U 1 BENGKULU 1 LA MPUNG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BA NTEN MA LUKU PA PUA PA PUA BA RA T JA TENG JA BA R DIY JA TIM SULUT GORONTA LO
1
SULBA R
J ADW AL GN SDA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 24 Pr ov @2 Kab di 7 k ota 1 A CEH 1 SUMUT 1 SUMBA R 1 RIA U 1 BENGKULU 1 LA MPUNG 1
X
X
X
1 1
NTT NTB
19 Pr ov & s e lur uh 4 Prov 25-M ar 9:00-13:00
4 Prov 21-Apr 9:00-13:00
3 Prov 22-Apr 9:00-13:00
3 Prov 23-Apr 9:00-13:00
3 Prov 5-M ay 9:00-13:00 4 Prov 19-M ay 9:00-13:00
3 Prov 6-M ay 9:00-13:00 4 Prov 20-M ay 9:00-13:00
3 Prov 21-M ay 9:00-13:00
4 Prov 9-Jun 9:00-13:00
3 Prov 10-Jun 9:00-13:00
3 Prov 11-Jun 9:00-13:00
X
X
GN SDA M INERBA
BA NTEN X
1 1
JA TENG JA BA R
1
JA TIM
1 1 1
GORONTA LO MA LUT SULBA R
X
34 Pr ov di 9 k ota 4 Prov 24-M ar 9:00-13:00
GN SDA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 24 Pr ov @2 Kab di 7 k ota 4 Prov 26-M ar 9:00-13:00
GN SDA KELAUTAN
X 1 1 1 1 1 1 1 1
SULSEL SULTRA SULTENG KA LBA R KA LTENG KA LSEL KA LTIM KA LTA RA
1 1 1
BA BEL JA MBI SUMSEL X
3 Prov 4-Aug 9:00-13:00 3 Prov 25-Aug 9:00-13:00 5 Prov 8-Se p 9:00-13:00
4 Prov 15-Se p 9:00-13:00
X
X
X
X 2 Prov 4-Jun 9:00-13:00
X
3 Prov 26-Aug 9:00-13:00 5 Prov 9-Se p 9:00-13:00
3 Prov 16-Se p 9:00-13:00
X
58
TATACARA PELAPORAN KORSUP No. Uraian Tata Cara Pelaporan Keterangan A. Tujuan Pelaporan Memudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam berbagai aspek yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia pada 34 Provinsi B. Jenis Pelaporan 1 Pelaporan pelaksanaan rencana aksi Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran IA dan IB Pelaporan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha yang sebelumnya diisi oleh pelaku usaha dan 2 Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran IIA s.d IIF diverifikasi oleh pemberi izin C. Waktu Pelaporan 1 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Maret 2015 (Pemda) Pelaporan Tahap I 2 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Juni 2015 (Pusat dan Pemda) Pelaporan Tahap II 3 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Desember 2015 (Pusat dan Pemda) Pelaporan Tahap III D. Mekanisme Penyampaian Laporan 1 Penyerahan secara langsung (soft copy) 2 Penyerahan melalui email Diserahkan ke: Tim Korsup SDA, Kedeputian Bidang 3 Penyerahan melalui pengiriman pos E. Tahapan Penyusunan Laporan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengisikan kolom penjelasan untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19 Lt.4; Jakarta Selatana. Lampiran I Jakarta. A.n.Dwi Indriastuti email: Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana
[email protected];
[email protected], b. yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I Telp 021-25578300 ext. 8009. Hp 081386317923 Melengkapi isian status pelaksanaan kewajibanpelaku usaha sesuai pada tabel dalam c. dengan tembusan ke Ono Juarno email: Lampiran II; dan merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I
[email protected];
[email protected] d. Menyertakan surat pengantar penyampaian laporan e. Menyampaikan laporan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke KPK dan KKP Hp: 085814395495; Inspektorat Jenderal KKP 59
DEKLARASI PENYELAMATAN SDA INDONESIA 9 JUNI 2014 OLEH KPK, POLRI, KEJAKSAAN, TNI
60
TIM PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBERDAYA ALAM DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KPK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DIAN PATRIA:
[email protected], 0811951107 EPAKARTIKA:
[email protected], 08128988505 SULISTYANTO:
[email protected], 08161106124 ABDUL AZIS SUHENDRA:
[email protected], 0811990210 DWI INDRIASTUTI:
[email protected], 081386317923 FAISAL:
[email protected], 081222395257 MOHAMMAD IBNUSOIM:
[email protected], 085213472703
Untuk Pemda menyampaikan PIC, email dan no HP
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”
TERIMA KASIH Save our Sea BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
