KIAT-KIAT PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN DAN TERTIB PENGELOLAAN ASET
BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN 1. Lemahnya Perencanaan Kegiatan: • Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran sehingga dalam pelaksanaan anggarannya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran. • Usulan kegiatan belum disertai dengan dokumen pendukung sehingga mengakibatkan alokasi anggaran diblokir.
• Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan, sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran. • Reorganisasi di beberapa K/L; 2
PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN (cont) 2. Lemahnya Pelaksanaan Kegiatan: • Terlambatnya penunjukan Pejabat Perbendaharaan terutama untuk Tugas Pembantuan yang harus ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga. • Dokumen pendukung tagihan belum lengkap sehingga belum dapat dilaksanakan pencairan anggaran. Proses pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dari unit pelaksana kegiatan di satker cukup memerlukan waktu karena sebagian besar unit pelaksana kegiatan belum cukup memahami ketentuan perbendaharaan. • Pengadaan barang/jasa sudah dilaksanakan, namun pengajuan pembayaran per termin belum dilaksanakan sehingga realisasi fisik lebih besar daripada realisasi anggaran. Batas waktu pengajuan tagihan sudah diatur dalam PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada satuan kerja, namun belum dilaksanakan sepenuhnya oleh satker. • Pada Belanja Bansos, proses verifikasi dan penetapan penerima Bansos memerlukan waktu yang cukup lama dan dilakukan setelah tahun anggaran berjalan. 3
PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN (cont) 3. Kelemahan di bidang Pengadaan (procurement) : • Adanya kehati-hatian dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan barang dan jasa. • Transisi regulasi pengadaan dari Keppres 80 tahun 2003 ke Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan lelang ulang terhadap pengadaan barang/jasa tahun 2011 yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2011. • Satker masih mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen pelelangan seperti RKS dan HPS • Satker kekurangan petugas yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang tidak dapat segera dilakukan mengingat sesuai ketentuan Panitia Lelang wajib bersertifikat.
4
PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN (cont) 4. Kelemahan di bidang Regulasi : • Kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang berdampak kegagalan lelang sehingga lelang harus diulang. • Alokasi anggaran untuk pengadaan tanah/lahan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan • Ijin multiyears khusus untuk beberapa satker masih belum turun sampai dengan saat ini karena satker belum dapat melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan, sehingga kontrakkontrak paket baru multiyears tahun 2011 s.d. 2013 belum bisa ditandatangani kecuali untuk paket multiyears yang sudah existing (lanjutan tahun sebelumnya). 5
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN 2012
6
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
I. Persiapan Pelaksanaan Anggaran Lebih Awal;
II. Percepatan Penyerapan Anggaran; III. Strategi Pencapaian Output/Kinerja;
IV. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; V. Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja.
7
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
I.
Persiapan Pelaksanaan Anggaran Lebih Awal a.
Satker segera meneliti kembali RKA-KL/DIPA yang telah diterima dan apabila diketahui terdapat kesalahan (penggunaan akun, kantor bayar, dll) agar segera diajukan revisinya di bulan Januari;
b.
Menetapkan/menetapkan kembali Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, dan Bendahara) dan mencantumkannya dalam hal 1 DIPA 2012;
c.
Mengirim specimen tanda tangan Pejabat Perbendaharaan kepada KPPN dan pihak terkait;
d.
Menetapkan Petugas Pembawa SPM yang memahami prosedur dan ketentuan perbendaharaan, menyiapkan ID (KIPS);
8
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
e. Mengidentifikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung, swakelola; f.
Menunjuk/menetapkan PUMC/Bendahara Pembantu bilamana perlu;
Pengeluaran
g. Membuka Rekening Pengeluaran bila belum ada;
9
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
II. Percepatan Penyerapan Anggaran a. Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran (disbursement plan) yang disertai dengan rencana pengadaan (procurement plan) yang sistematis; b. Segera mulai melakukan proses tender, bagi yang belum melaksanakannya; c. Peningkatan koordinasi dengan LKPP untuk: * mengatasi permasalahan pengadaan barang dan jasa; * peningkatan kompetensi SDM dibidang pengadaan b&j; * penggunaan e-procurement utk pengadaan b&j; d. Segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan; 10
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012 (cont)
e. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perbendaharaan di Satker. f. Mempercepat proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai/termin yang telah dipenuhi. g. Merencanakan revisi alokasi untuk menutupi kekurangan anggaran bila perlu.
11
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
III. Strategi Pencapaian Output/Kinerja a. Pengeluaran diarahkan untuk pencapaian output yang jelas dan terukur; b. Output yang dihasilkan dapat dinilai dengan indikator keluaran kegiatannya; c.
Pencapaian diharapkan;
output
harus
mendukung
outcome
yang
d. Peningkatan Kualitas Belanja; e. Mengutamakan pencapaian output/kinerja, menghabiskan anggaran belanja.
dibandingkan
12
7
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
IV. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran a.
Menetapkan target bulanan/triwulanan capaian output/kinerja;
b.
Mengupayakan output/kinerja;
c.
Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit yang kinerja keuangan dan outputnya tidak mencapai target;
d.
Mencegah terulangnya kembali kinerja yang tidak optimal ditahun yang lalu.
e.
Membentuk helpdesk pelaksanaan anggaran dengan melibatkan unit pengawasan internal;
f.
Unit pengawasan internal melakukan pembinaan dan pengawasan sejak awal tidak hanya post audit.
keselarasan
penyerapan
belanja
dan
capaian
13
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
V. Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja a. Melaksanakan penatausahaan belanja dan capaian kinerja;
b. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai SAP;
14
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 1. Satuan kerja menyusun rencana penyerapan anggaran untuk satu tahun anggaran yang dirinci untuk tiap bulan per jenis belanja sebagai alat untuk memantau pelaksanaan pencapaian kinerja satker. 2. K/L dan Kanwil DJPBN menganalisa rencana penyerapan anggaran dari sisi kelayakan penarikan dan memberi solusi apabila terdapat kelemahan penyusunannya. 3. Ditjen Perbendaharaan menyampaikan data realisasi secara periodik kepada K/L sebagai alat untuk membandingkan antara realisasi dan rencana. 4. K/L melakukan pendampingan terhadap Satker yang mempunyai deviasi tinggi antara realisasi dengan rencana. 5. K/L dapat meminta bantuan pendampingan kepada DJPBN (Kanwil DJPBN) untuk membantu pendampingan kepada Satker. 15
Kontraktual
Procurement Plan
Mengidentifikasi jenis belanja atau kegiatan
Kalender Kegiatan Non Kontraktual
Penetapan target waktu penyelesaian kegiatan
Penelaahan dan Analisa
Pengalokasian Anggaran
16
Database RKA-KL
Database Aplikasi POK
3
Menyusun kalender kegiatan per bulan
2
1
Rincian
PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN PADA SATKER/KPA
Rincian
Program,Fungsi,Sub Fungsi
Program,Fungsi,Sub Fungsi
Kegiatan Output Sub output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil Bel
Kegiatan Output Sub output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil Bel
Transf er Data
Kode
4
Prg/Keg/Output/ Komponen/sub Komp/akun/detil Program Kegiatan Output Sub Output
Komponen
Menetapkan target penyerapan anggaran berdasarkan kalender kegiatan dalam % atau Rupiah; Input data dapat dilakukan pada level komponen atau Akun belanja atau detil belanja, atau kombinasi ketiganya Hasilnya: Rencana Penyerapan Anggaran
Januari Pagu
100.000
%
50%
Rp
50.000
Februari
Maret
%
Rp
%
Rp
25%
25.000
25%
25.000
s.d Des
Sub Komponen Akun Belanja Rincian/Detil Belanja
17
Es. I K/L RPA
2b
Monev
1b Kirim Data Realisasi Realisasi
Kanpus DJPBN DJPBN Kirim Data Realisasi 1a
Kanwil DJPBN database
RPA 2a
Monev
Realisasi
Keterangan: 1. A) Kanwil DJPBN menerima data realisasi dari server DJPBN B) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke unit Es. I 2. A) Atas dasar data DP dan realisasi Kanwil DJPBN melakukan monev dan menyampaikan hasilnya ke Kanpus DJPBN B) Atas dasar data DP dan realisasi Unit Es. I melakukan monev
18
Contoh: Analisa DP dan Monev 1
2
Perencanaan
Pelaksanaan 3
Disbursement Plan Mengapa belanja modal/bansos baru diserap bulan Mei, apa kendalanya apabila dilakukan bulan Januari/Pebruari? Mengapa trend disb plan tahun 2012 sama dengan tren realisasi 2011?
Mengapa uang makan/pembayaran honor dibayarkan per triwulan, apa kendalanya ?
Disbursement
Deviasi?
ya Berapa besar deviasinya? Mengapa terjadi deviasi? Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil?
Tindak Lanjut Deviasi harus diserap bulan berikutya 19
TINDAK LANJUT Hasil Monev Penarikan Anggaran: • Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran • Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga • Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi
Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran: • Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : a. Perbaikan perencanaan b. Perbaikan peraturan c. Bimbingan teknis / pendampingan
20
TERTIB PENGELOLAAN ASET
21
PENGERTIAN
Pengelolaan BMN adalah : Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya Tertib
Administrasi dan Tertib Pengelolaan BMN yang diperlukan adanya kesamaan
persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dg pengelolaan BMN
22
UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN: DIKUASAKAN
MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA. KEU. NEG ( PSL. 6 )
MENTERI/PIMP.LBG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN
GUB/BUPT/WALKOTA KEPL. PEMR. DRH UTK MENGELOLA KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAY DAERAH YG DIPISAHKAN
UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH MENTERI KEUANGAN BEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLAAN BMN)
MENTERI/PIMP LMBG PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT.
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA •MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5) •MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43)
PP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4)
MENTERI / PIMP. LBG SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6)
KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DI LINGKUNGNNYA (PS 7)
GUB./BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5)
SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 5)
KASATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8) 23
PENGELOLAAN BMN Menteri/Pimp Lembaga Selaku Pengguna Barang
Menteri Keuangan Selaku Pengelola Barang
Perencanaan
Perencanaan
Perolehan BMN Penyelesaian Dok. Kepemilikan
Penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi
Barang Milik Negara: •Tidak sesuai Tupoksi •Berlebih
Pengguna Barang Lainnya
Penggunaan sebatas utk penyelenggaraan tupoksi
Penetapan Status Penggunaan BMN
Tanah / bangunan yg telah diserahkan
Tindak Lanjut: • Pengalihan Status Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan
Fungsi Pelayanan
Pihak Lain (Selain Kementerian/Lembaga)
Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai
Pemindahtanganan:
Jual Tukar menukar Hibah PMPP
Tanah/bangunan idle wajib diserahkan kpd Pengelola Barang Non tanah dan bangunan
Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan
Fungsi Budgeter
24
ARAH PENGELOLAAN BMN 1.
PENGELOLAAN MEMENUHI AZAS (FUNGSIONAL,KEPASTIAN HUKUM,TRANSPARANSI,EFISIEN,AKUNTABILITAS,KEPASTIAN NILAI )
2.
PERENCANAAN KEBUTUHAN MENGACU KEPADA STANDAR KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN ASSET
3.
PENGADAAN MEMENUHI PRINSIP EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, TERBUKA, BERSAING, ADIL, AKUNTABEL.
4.
PENGGUNAAN SESUAI TUPOKSI DAN SESUAI TUJUAN PENGADAANNYA
5.
PENGAMANAN ASET TERJAMIN (ADMINISTRASI, FISIK, HUKUM).
6.
PENYERAHAN ASET IDLE BERUPA TANAH DAN GEDUNG KE DEPT KEUANGAN UNTUK DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN BAGI PENGGUNA LAINNYA.
7.
PEMANFAATAN ASET IDLE UNTUK DISEWAKAN, DIPINJAM-PAKAIKAN, DI-KSP-KAN, DSB.
8.
PEMINDAHTANGANAN ASET YANG TIDAK EKONOMIS
9.
SASARANNYA: DIHINDARINYA PEMBOROSAN DALAM PENGADAAN25 DAN PEMELIHARAAN & PENGAMANAN, MENINGKATKAN PNBP.
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pemanfaatan Sewa
Pengamanan dan pemeliharaan Penilaian Penghapusan Pemindahtanganan Penjualan
Pinjam pakai Kerjasama pemanfaatan Bagun guna serah dan bangun serah guna
Tukar Menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah
Penatausahaan Pembukuan
Inventarisasi Pelaporan Pengawasan dan pengendalian
26
LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN UU NO.17/2003- Keu Neg UU NO.01/2004- Perbend Neg UU NO.15/2004- Pemerik & Tj Keu Neg UU NO. 33/2004-Perimb Keu PP&PD KEPPRES 54/202010-Pengad Brg Jasa PP. NO.71/2010- SAP PP. 6/2006 – Pengel BMN/D
KMK.96/KMK.06/2007-Tatacara P4 BMN KMK.29/06/2010-Kodefikasi BMN PMK.120/PMK.06/2007-Penataus BMN PMK.171/2007- Sis APK PP PMK 102/PMK.05/2009-Rekon BMN PMK PENYUSUNAN DIPA DLL
27
TUGAS POKOK FUNGSI PENGELOLA BARANG
MERUMUSKAN KEBIJAKAN
PEMBERIAN IJIN/ PENETAPAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMINDAHTANGANAN. MELAKSANAKAN PEMANFAATAN / PEMINDAHTANGANAN TANAH/BANGUNAN. MENGELOLA DAN MENGAMANKAN TANAH/BANGUNAN YANG SUDAH DISERAHKAN OLEH PENGGUNA BARANG. MENYIMPAN DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAS TANAH. MELAKUKAN SENDIRI/ MENUNJUK PENILAI UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN ASET UNTUK KEPERLUAN LKPP, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN.
MELAKUKAN PENATAUSAHAAN 28
TERIMA KASIH
