Keywords: Role Mohamad Roem, In Negotiations Roem-Royen

ROEM MOHAMAD ROLE IN INDONESIA’ DIPLOMACY 1924 UP TO 1968 Compiled by: Nove Irovani Marbun 1, Ridwan Melay2, Tugiman3 History Education program Teachers Training and Education Faculty - Riau University Jl. Bina Widya.12,5 Pekanbaru ([email protected]) ABSTRACT Indonesia's independence is not something that is acquired by the Indonesian easily, sacrifice of life and blood to get the freedom for Indonesia. Over 350 years of Indonesia was colonized by the Dutch to the Japanese. Indonesia was enslaved by Netherlands for 7 derivatives and as long as that fighting to repel the invaders. In the colonial period the struggle was the efforts that has done by the sacrifice, to get the freedom. One of the Indonesian struggles was diplomacy. The research’s purpose is to determine how the struggle Mohamad Roem in Indonesia diplomacy in 1924 up to 1968, to know how Mohamad Roem role in Indonesia diplomacy in 1924 up to 1968, to know how Mohamad Roem’s strategies in Indonesia diplomacy in 1924 up to 1968, to know how Mohamad Roem to end of the struggle in Indonesia diplomacy in 1924 up to 1968, to determine what is the impact of the struggle of Mohamad Roem’ diplomacy in Indonesia. The research’s method is a method that is relevant to the title that has been set. Because it is the object of the author is a past event, the method of history or historical method Based on the books can be stated that negotiations were held after the independence of Indonesia by diplomatic negotiations. Between Indonesia and Netherlands to get a confession and sovereignty. An a very active figure is Mohamad Roem as a delegation member in bargaining Linggarjati (1946) and delegation member in bargaining Renville negotiations (1947-1948) bargaining Roem-Royen (1949) as chairman is to get back RI an Yogyakarta that is mastered Netherlands in Agresi Militer Belanda II and also Conference Meja Bundar who as vice chairman that decide wise decision in KMB negotiation(1949).

Keywords: Role Mohamad Roem, In Negotiations Roem-Royen _________________________ 1 Nove Irovani Marbun. Is university student in History program of teacher training and education faculty – Riau University 2 Drs. Ridwan Melay M.Hum is the first consultant in history program of teacher training and education faculty – Riau University 3 Tugiman M.S is the second consultant in history program of teacher training and education faculty – Riau University

PERANAN MOHAMAD ROEM DALAM BIDANG DIPLOMASI DI INDONESIA TAHUN 1924-1968 Disusun Oleh : Nove Irovani Marbun 1, Ridwan Melay2, Tugiman3 Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Riau Jl.Bina Widya Km.12,5 Pekanbaru ([email protected])

ABSTRAK kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang didapat oleh bangsa Indonesia secara mudah, tetapi dengan bentuk pengorbanan nyawa dan darahnya untuk merebut kemerdekaan demi kedaulatan sebagai sebuah bangsa dan negara, Selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda sampai pendudukan Jepang. Bangsa dan negara ini diperbudak Belanda selama 7 turunan dan selama itu pula bangsa ini berjuang mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Salah satu perjuangan bangsa Indonesia adalah dalam bentuk perjuangan diplomasi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perjuangan Mohamad Roem dalam bidang diplomasi di Indonesia pada tahun 1924-1968. untuk mengetahui bagaimana peranan Mohamad Roem dalam bidang diplomasi di Indonesia pada tahun 1924-1968, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan strategi Mohamad Roem dalam bidang diplomasi di Indonesia pada tahun 19241968, untuk mengetahui bagaimana akhir dari perjuangan Mohamad Roem dalam bidang diplomasi di Indonesia pada tahun 1924-1968, untuk mengetahui bagaimana dampak dari perjuangan Mohamad Roem dalam bidang diplomasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang relevan dengan judul yang telah ditetapkan. Karena yang menjadi objek penulis adalah peristiwa masa lampau maka metode yang digunakan adalah metode sejarah atau metode historis. Berdasarkan sumber buku yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa Perundingan yang diadakan sesudah kemerdekaan Indonesia yaitu dengan cara berdiplomasi, antara Indonesia dan Belanda untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan kedaulatan. Salah satu tokoh yang sangat berperan aktif didalamnya yakni Mohamad Roem yang berkedudukan sebagai anggota delegasi di Perundingan Linggarjati (1946) Perundingan Renville sebagai anggota delegasi (1947-1948) Perundingan Roem-Royen (1949) Mohamad Roem berkedudukan sebagai ketua delegasi bertujuan untuk mendapatkan kembali Pemerintahan RI dan Ibukota Yogyakarta yang dikuasai oleh Belanda pada masa Agersi Militer Belanda II serta Konferensi Meja Bundar (1949) yang berperan sebagai wakil Ketua delegasi yang berpartisipasi memutuskan suatu keputusan yang bijaksana dalam perundingan KMB. Kata Kunci : Peranan Mohamad Roem, Dalam Perundingan Roem-Royen ___________________________ 1

Nove Irovani Marbun. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UR 2 Drs. Ridwan Melay M.Hum adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR 3 Tugiman M.S adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKI

PENDAHULUAN Kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang didapat oleh bangsa Indonesia secara mudah, tetapi dengan bentuk pengorbanan nyawa dan darahnya untuk merebut kemerdekaan demi kedaulatan sebagai sebuah bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia. Selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda sampai pendudukan Jepang. Bangsa dan negara ini diperbudak Belanda selama 7 turunan dan selama itu pula bangsa ini berjuang mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Sementara itu pada awal kemerdekaan, perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. (Susanto Tirtoprojo, 1982:7). Salah satu perjuangan bangsa Indonesia adalah dalam bentuk perjuangan diplomasi. Kata diplomasi berasal dari kata yunani, kata diplomasi diperkirakan digunakan pada tahun 1796. Perjuangan diplomasi merupakan perjuangan yang ditempuh Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Salah satu fase yang paling menarik di dalamnya adalah berkaitan dengan usaha Republik Indonesia mencari dukungan dan pengakuan negara lain terhadap kedaulatannya terutama negara Belanda. Perjuangan diplomasi dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia yang sudah terdesak dan tidak adanya de jure dalam kedaulatan bangsa Indonesia. Mohamad Roem dikenal sebagai pejuang diplomasi karena beliau seringkali mewakili Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Sebagai tokoh diplomasi beliau memegang peranan penting dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, peranan beliau sangat menarik dalam peran politik, salah satu yang menonjol dari Mohamad Roem adalah beliau memiliki kelebihan di dunia diplomasi, sehingga beliau digelari Pejuang Perunding. Beliau pernah tiga kali menjabat sebagai Menteri Dalam negeri didalam beberapa kabinet diawal kemerdekaan. Bahkan beliau lebih dikenal diluar negeri sebagai perunding.

METODOLOGI PENELITIAN Menurut M.Iqbal Hasan (2002:22), metode historis bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memferivikasi dan mensintesiskan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang dapat dipertahankan, seringkali dalam hubungan hipotesis tertentu. Menurut Louis Gottschalk (1983:34), dalam metode sejarah, tahapantahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penulisan sejarah yaitu sebagai berikut: 1. Pemilihan Subjek untuk diselidiki 2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut 3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya 4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber yang terbukti sejati.

Menurut Nugroho Notosusanto (1984:36), dalam bukunya yang berjudul Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer metode sejarah biasanya dibagi menjadi empat kelompok kegiatan, yakni : 1. Heuristik, yakni kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau. 2. Kritik, yakni Menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya 3. Interpretasi, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. 4. Historiografi merupakan cara penulisan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan Berdasarkan kutipan tersebut, maka dalam penelitian sejarah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dengan demikian tujuan penelitian dengan metode sejarah adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat yang dapat menghasilkan tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. HASIL PEMBAHASAN A. Diplomasi Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) Menurut Ratih Astary (2007:13-16) Indonesia jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, telah mengenal diplomasi melalui persentuhan-persentuhan diplomatik dengan berbagai bangsa asing yang datang ke Indonesia. Sejarah diplomasi Indonesia dimulai ketika bangsa masih terdiri dari beberapa kerajaan yang tersebar diseluruh kepulauan nusantara. Yang menjadi daya tarik kepulauan nusantara bagi orang-orang asing untuk berkunjung dan melakukan hubungan atau persentuhan diplomatik meliputi posisi geografis yang strategis, kekayaan alamnya yang berlimpah dan wilayahnya yang sangat luas. Perjuangan jalur diplomasi setelah Proklamasi diprioritaskan dalam pencapaian tiga tujuan yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali menjajah di bumi Indonesia, penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk mediasi dan menggunakan jalur PBB. Ciri utama politik luar negeri Indonesia adalah sikap anti penjajahan yang didasarkan pada Pancasila, seperti yang tertulis dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dilihat dari uraian tersebut penulis mencoba menyimpulkan bahwa perjuangan yang dilakksanakan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu, jauh lebih bermanfaat. Karena dengan adanya jalur diplomasi akan memudahkan suatu bangsa dan negara Indonesia untuk mendapatkan sebuah

pengakuan kedaulatan dengan cara melakukan jalur perundingan antara suatu negara. B. Peranan Mohamad Roem Dalam Berbagai Perundingan 1. Perundingan dan Penandatanganan linggarjati (1946) Perundingan Linggarjati diselenggarakan dibukit Linggarjati sebuah kota kecil yang terletak disebelah Selatan Kota Cirebon Jawa Barat. Perundingan ini berlangsung pada tanggal 10-15 November 1946. Perundingan Linggarjati Membahasa masalah usul Belanda untuk mengakui secara de facto kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera, Persetujuan Gencatan Senjata kedua negara, pembicaraan mengenai konsep Uni IndonesiaBelanda, dan Naskah Komisaris Jenderal. Pada tanggal 15 Maret 1946 naskah persetujuan Linggarjati disetujui oleh pihak-pihak yang terkait antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Isi perundingan tersebut memuat tujuh belas pasal dengan pokok-pokoknya sebagai berikut: 1. Belanda mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra, Jawa, Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 2. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indoneia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya adalah RI. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Yuliana selaku ketuanya (Irawan, 2008:12). Sebagai anggota delegasi RI yang ikut berperan di Linggarjati Mohamad Roem dengan tegas mengemukakan Republik Indonesia untuk tidak menjadikan daerah tersebut dibawah pimpinan Belanda dan Mohamad Roem berusaha menjadikan Republik Indonesia khusus daerah Jawa, Madura dan Sumatera mendapat pengakuan de facto oleh Belanda. Pada tanggal 15 Maret 1946 naskah persetujuan Linggarjati disetujui oleh pihak-pihak yang terkait antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, dan pengakuan dunia Internasional terhadap Negara Republik Indonesia seperti Liga Arab, yaitu Mesir, Syria, Trans Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Palestina, Yaman, Afganistan, Burma, dan Uni Soviet, Perdana Menteri Attlee yang memutuskan Belanda mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura dan Sumatra RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Para anggota lainnya sangat mendukung pendapat dari Mohamad Roem, untuk mengaktifkan kembali daerah yang dikuasai Belanda. 2. Perundingan dan Penandatanganan Renville (1947) Perundingan antara kedua delegasi diatas Kapal Renville dimulai pada 8 Desember 1947 dan berakhir pada 17 Januari 1948 yang ditandai dengan

penandatanganan persetujuan Renville. Isi persetujuan Renville tersebut pada pokoknya berisi: 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia, sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS (Republik Indonesia Serikat) yang segera dibentuk. 2. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaanya kepada suatu pemerintah federal sementara 3. RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Nederland-Indonesia, dengan Raja Belanda sebagai kepalanya 4. RI akan merupakan negara bagian dari RIS 5. Mengadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS (Iin Nur Insaniwati, 2002:71). Berdasarkan sumber buku yang penulis peroleh dapat dinyatakan bahwa Belanda berkeinginan untuk berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan de jure ia tidak menginginkan adanya kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Belanda untuk membentuk pemerintahan peralihan bersama dan menyelenggarakan keamanan serta ketertiban bersama termasuk daerah-daerah yang dikuasai RI secra gendarmerie bersama. Pemerintahan RI tidak bersedia karena apabila dijalankan akan berdampak tentara Belanda bebas keluar masuk wilayah yang dikuasai RI yang berarti Belanda ikut serta mengatur keamanan di wilayah Republik Indonesia. Ketegangan dikedua belah pihak semakin memuncak, akhirnya Belanda menggempur wilayah RI secara serentak. Serangan itu berlangsung pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda pertama yang dilakukan oleh Jenderal Spoor terhadap Republik Bertujuan untuk, menghancurkan kekuatan inti Republik Indonesia, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), menguasai daerah-daerah kaya seperti daerah industri, perkebunan, pertambangaan, dan lain-lai, memperluas daerah pendudukan militer Belanda untuk dijadikan wadah membentuk Negara-negara boneka ciptaan Belanda dalam usahanya mengucilkan dan menghancurkan Republik Indonesia dari segi politik. Usaha yang di lakukan Agresi Militer Belanda Pertama ini tidak berhasil mereka gagal mencapai sasarannya dengan kekuatan militernya, kegagalan itu berkelanjutan dalam menguasai sepenuhnya daerah-daerah kaya, Belanda hanya berhasil menguasai wilayah-wilayah RI di daerah perkotaan dan jalan-jalan raya, tetapi di luar daerah itu masih dikuasai oleh tentara RI. Sedangkan pasukanpasukan Republik Indonesia beserta Pemerintahan Sipil Republik Indonesia masih tetap menguasai daerah-daerah produksi di Sumatera Timur seperti perkebunanperkebunan, tidak hanya itu Belanda juga gagal menghancurkan kekuatan inti Republik Indonesia yaitu APRI, tidak ada satu kesatuanpun dari APRI yang dapat dihancurkan oleh Belanda, dengan kata lain APRI masih utuh. Akan tetapi gerakan militer Belanda berhasil menembus pertahanan pasukan-pasukan Republik kota Medan, Sumatera Timur dan Belanda berhasil menduduki kota-kota penting seperti Stabat, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kabanjahe, Berastagi, Tanjung Balai. Pada tanggal 1 Agustus 1947

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi agar segera menghentikan Agresinya dan supaya menghentikan tembak-menembak. Akan tetapi Resolusi tersebut tidak diindahkan oleh Belanda, mereka masih terus memperluas aksi militernya, sehingga pertempuran terus berlangsung sampai akhir tahun 1947. Dimana diusulkan untuk mengubah perjuangan dari Medan pertempuran ke Meja Perundingan dengan diplomasi politik. Dalam persidangan tersebut Indonesia mengutus Sutan Syahrir dan H. Agus Salim pada tanggal 4 Agustus 1947 RI dan Belanda mengumumkan penghentian tembak-menembak. Dengan pengumuman gencatan senjata tersebut, secara resmi berakhirlah Agresi Militer Belanda Pertama. Sehingga Perundingan antara kedua delegasi diatas Kapal Renville dimulai pada 8 Desember 1947 dan berakhir pada 17 Januari 1948 yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan Renville. Perundingan berlangsung di atas sebuah kapal Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Kapal itu bernama “USS Renville”. Peran Mohamad Roem sebagai anggota delegasi RI sebagai catatan keikutsertaan Mohamad Roem dalam perundingan Renville bukan atas nama pribadi seperti halnya dalam perundingan Linggarjati, melainkan atas nama partai Masyumi. Dengan demikian, dalam Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948). Mohamad Roem duduk sebagai menteri dalam negeri dan turut serta sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan Renville. 3. Perundingan dan Penandatanganan Roem-Royen (1949) Menurut Iin Nur Insaniwati (2002:84) Mohamad Roem ditunjuk oleh Kabinet Hatta sebagai ketua delegasi RI dalam menghadapi utusan-utusan Belanda terutama dalam rangka pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Mohamad Roem berpendapat bahwa persetujuan yang dibuatnya membuka pintu yang lebar bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Ia menyarankan kepada rekan-rekannya untuk tidak melihat suatu persetujuan sebagai final. Karena perjuangan belum berakhir, sebab menurut Mohamad Roem perjuangan tidak akan selesai. Tetapi kembalinya pemerintahan ke Yogyakarta akan menuju kepada pengakuan dari segenap dunia terhadap eksistensi RI. Dengan pengakuan internasional kedudukan RI bertambah kuat dalam perundingan dengan pihak Belanda. Sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia, Mohamad Roem diberi kuasa oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuk tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya: 1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, 2. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan dan 3. Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat. Sementara itu, Delegasi Belanda (Hal yang diucapkan oleh Dr.Van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kekuasaan untuk meyatakan bahwa berhubungan dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Mohamad Roem ia menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan sebuah panitia bersama di bawah pengawasan UNCI (United Nations Committee on Indonesia) dengan tujuan: a. Mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintahan RI ke Yogyakarta. b. Mempelajari dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban. 2. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan tugasnya dalam wilayah yang meliputi seluruh karesidenan Yogyakarta, 3. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat para pemimpin RI dan tahanan politik lainnya, yang tertangkap sejak 17 Desember 1948, 4. Dengan tidak mengurangi hak bagian-bagian bangsa dan Negara untuk menentukan nasipnya sendiri sebagai yang diakui dalam asas-asas Persetujuan Linggarjati dan Persetujuan Renville. 5. Pemerintahan Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai satu Negara yang nantinya akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat. 6. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag akan diadakan secepatnya setelah pemerintah RI kembali berfungsi di Yogyakarta 7. Kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Pelaksanaan Van Royen Roem- bahwa Persetujuan Linggarjati yang diparaf pada 15 November 1946, kemudian ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, telah diibatalkkan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dengan Melancarkkan Agresi Militer Pertama. Persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 telah dibatalkan oleh Belanda dengan Melancarkan Agresi Militer Kedua pada 19 Desember 1948. Sesudah Agresi Kedua, sikap dunia pada umumya, Amerika Serikat pada khususnya, menhendaki sengketa Indonesia-Belanda diselesaikan dengan secara damai. Van Royen-Roem Statemen yand ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1949 dengan merealisir kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta pada hari tersebut (Mohamad Roem, 1989:11-14). Berdasarkan sumber buku yang penulis peroleh dapat dinyatakan bahwa peristiwa yang melatarbelakanginya perundingan Roem-Royen yakni Agresi Militer Belanda II yang dimulai pada 19 Desember 1948. Dengan tujuan menguasai Ibukota Yogyakarta dan para pemimipin RI yang ditahan oleh Belanda. Mohamad Roem mengirim surat kepada UNCI untuk menyatakan kesediaannya melangsungkan pertemuan pendahuluan di Jakarta. Dengan diadakannya perundingan Roem-Royen, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi tanggal 24 Januari 1949, yang dilaksanakannya gencatan senjata (Cease fire) serta dibebaskannya para pemimpin Republik Indonesia oleh Belanda. Untuk merealisasikan intruksi DK-PBB tersebut. Pada 26 Maret 1949

UNCI mengundang ketua delegasi Belanda dan RI guna memulai pembicaraanpembicaraan tentang persoalan RI. Pada 2 April 1948 sehingga menghasilkan perundingan tersebut pada 7 Mei 1949. Sebelum terlaksanya perundingan tersebut. Mohamad Roem menyatakan menginginkan pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Yogyakarta selanjutnya dapat mengambil suatu keputusankeputusan yang mendasar. Sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia Mohamad Roem diberi kuasa oleh Presiden Sukarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuk tertanggal 23 Maret 1949. Dalam tubuh Masyumi terjadi perbedaan pendapat, yakni pro dan kontra terhadap pernyataan Roem-Royen yang dipimpin oleh Mohamad Roem yang ditunjuk oleh kabinet Hatta sebagai ketua delegasi RI dalam menghadapi utusanutusan Belanda terutama dalam rangka pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Pihak-pihak yang jelas nyata tidak menerina perundingan RoemRoyen ialah Mohammad Natsir, Jenderal Soedirman sebagai ketua Panglima Besar, Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI, Mohamad Roem berpendapat bahwa persetujuan yang dibuatnya membuka pintu yang lebar bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Ia menyarankan kepada rekan-rekannya untuk tidak melihat suatu persetujuan sebagai final. Karena perjuangan belum berakhir, sebab menurut Mohamad Roem perjuangan tidak akan selesai tetapi kembalinya pemerintahan ke Yogyakarta akan menuju kepada pengakuan dari segenap dunia terhadap eksistensi RI. Dengan pengakuan internasional kedudukan RI bertambah kuat dalam perundingan dengan pihak Belanda. Mohamad Roem dengan dukungan berbagai pihak telah mencapai puncak perjuangannya dalam bidang diplomatik. Dari keruntuhan Negara sampai pemimpin-pemimpin RI yang terpisah-pisah, hampir seluruh wilayah RI diduduki oleh Belanda, kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Dengan diadakanya KMB akan menghasilkan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Demikianlah pandangan dan pendapat Mohamad Roem tentang dasar perjuangannya yang pada akhirnya telah membawa kemenangan bagi bangsa dan Negara Indonesia tercinta. 4. Perundingan Konferensi Meja Bundar Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan Indonesia (1949) Menurut Iin Nur Insaniwati (2002:92-96) pernyataan Roem-Royen tercapai pada 7 Mei 1949 pada gilirannya mampu membuka jalan bagi RI untuk ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan kedudukan yang semakin kuat. KMB yang berlangsung antara 23 Agustus-2 November 1949 dibuka dengan resmi oleh perdana Menteri Belanda Dr. Willem Dress. Peserta KMB adalah delegasi dengan susunan seperti sudah disebutkan diatas, delegasi BOF yang diketuai Sutan Hamid II, delegasi Belanda dengan Mr. Van Maarseveen sebagai ketuanya dan UNCI yang waktu pembukaan KMB diketuai oleh Merle Cohran dari Amerika Serikat dengan wewenang”membantu perundingan-perundingan di KMB” dalam hal ini antara RI dan BOF telah terdapat pendirian yang sepaham sehingga dalam konferensi tersebut delegasi RI hanya berhadapan dengan delegasi Belanda.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan mendapat dukungan yang luas sesuai dengan opini dunia Pasca Perang Dunia II. Kedudukan RI menjelang dilangsungkannya KMB jauh lebih kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Maka pada tanggal 24 Juli 1949 terbentuklah susunan delegasi RI ke KMB. yang hadir dalam KMB adalah delegasi RI yang diketuai langsung oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, wakil ketua dipercayakan kepada Mohamad Roem, sedangkan delegasi Belanda dengan ketua Van Maarseveen dan anggota UNCI. Konferensi diketuai oleh Perdana Menteri Drees dan pihak Belanda didampingi oleh anggota UNCI. KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 dibuka dengan resmi di kota Den Haag oleh Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan UNCI dipimpin oleh Chritchley. Hasil-hasil keputusan KMB antara lain mengenai: 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949, 2. Indonesia kemudian akan mendirikan RI serikat, dengan Ir. Soekarno sebagai Presiden Pertama, 3. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah penyerahan kedaulatan. (Irawan 2008:24) Selanjutnya KMB berhasil mengatur masalah kerjasama militer dan hak milik orang asing dan hak istimewa dalam bidang ekonomi bagi bangsa Belanda di Indonesia. Kedudukan Cohran yang tidak atas nama UNCI menurut Mohamad Roem sebetulnya kurang menguntungkan ia lebih bisa menerima apabilah masalah tersebut diselesaikan oleh UNCI. Mohamad Roem percaya bahwa Indonesia akan bertindak lebih baik dalam perundingan-perundingan Meja Bundar apabilah UNCI secara keseluruhan bertindak sebagai mediator. Mohamad Roem berpandangan apabilah Cohran diterima secara pribadi (bukan sebagai wakil UNCI) dalam penyelesaian utang piutang maka dikhawatirkan Uni Soviet akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memblokir keanggotaan Republik yang masih baru dalam PBB. Pandangan Mohamad Roem itu terbukti ketika Uni Soviet menolak mengakui penyerahan kedaulatan. Uni soviet menganggap RIS sebagai boneka Amerika Serikat, Mengenai masalah Irian Barat delegasi Belanda bertahan tidak akan melepaskan Irian Barat karena telah terikat dengan Parlemen untuk tidak melepaskan Irian Barat. Kalangan BOF dan Anak Agung Gde menuntut agar Irian Barat juga dilepaskan. Karena menjadi bagian Indonesia yang tidak terpisahkan. Dan delegasi RI sebetulnya juga menghendaki agar Irian Barat dilepaskan oleh Belanda. Dalam hal ini Mohamad Roem mendukung pendirian Moh. Hatta mengenai penangguhan masalah Irian Barat. Pada tanggal 27 Desember 1949 adalah hari yang sangat penting bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur perundingan. Upacara pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI Serikat, yang diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, di ruang Burgenzaal Istana Den Haag di Amsterdam negeri Belanda. Di Amsterdam yang membubuhkan tanda tangan dinaskah itu ialah Ratu Yuliana. Pada tanggal yang sama di Jakarta juga berlangsung penyerahan kekuasaan oleh Kerajaan Lovink kepada pemangku

Perdana Menteri RI Serikat Sultan Hamengkubuwono IX. Upacara itu disertai penurunan Bendera Pusaka Merah Putih. Berdasarkan sumber buku yang penulis peroleh dapat dinyatakan bahwa Dengan adanya persetujuan Roem-Royen maka terlihat jelas perundingan selanjutnya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 yang diadakan di Den Haag negeri Belanda telah berhasil mecapai keputusan KMB antara lain mengenai: Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949, Mohamad Roem mendukung pendirian Moh. Hatta mengenai penangguhan masalah Irian Barat. Teratasinya persoalan-persoalan yang paling berat pada 2 November 1949 KMB diakhiri dengan penandatanganan suatu perjanjian yang kemudian terkenal dengan nama persetujuan KMB yang pada pokonya terbagi menjadi dua bagian bentuk persetujuan. Ketentuan yang paling penting dari Persetujuan KMB adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan yang lengkap dan tanpa syarat selambatlambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), kecuali Irian Barat, dan RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian (daerah) Ciptaan Belanda. Setelah KMB berakhir hal yang harus segera dilaksanakana oleh pemerintah RI pada 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil Negara bagian. Dengan suara bulat Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS yang pertama. Pada 17 Desember 1949 penobatan Presiden RIS yang dilakukan di Bangsal Sitihinggil Yogyakarta. Selanjutnya pada 19 Desember 1949 terbentuklah Kabinet Hatta III. Adapun perjuangan dalam bidang pemerintahan pasca konferensi meja bundar (1949-1957) sebagai berikut : a. Menteri negara tanpa Portofolio dalam kabinet Mohammad Hatta (19491950) b. Menteri luar negeri dalam kabinet Mohammad Natsir (1950-1951) c. Menteri dalam negeri dalam kabinet Wilopo (1952-1953) d. Wakil perdana menteri 1 dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II (19561957) Penyerahan kedaulatan dari Nederland kepada Indonesia berlangsung Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai pelaksanan Konferensi Meja Bundar adalah hari yang sangat penting bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur perundingan. Upacara pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI Serikat, yang diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, di ruang Burgenzaal Istana Den Haag di Amsterdam negeri Belanda. Di Amsterdam yang membubuhkan tanda tangan dinaskah itu ialah Ratu Yuliana. Pada tanggal yang sama di Jakarta juga berlangsung penyerahan kekuasaan oleh Kerajaan Lovink kepada pemangku Perdana Menteri RI Serikat Sultan Hamengkubuwono IX. Upacara itu disertai penurunan Bendera Pusaka Merah Putih. 5. Pengakuan Dunia Internasional Terhadap Negara Republik Indonesia Menurut Sidik Suraputra, (1991:157-161) sebelum Perjanjian Linggarjati ditandatangani dunia Arab sudah mendukung perjuangan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Pada tanggal 18 November 1946 Liga Arab

menerima suatu resolusi yang berisikan pengakuan de jure atas Negara Republik Indonesia. Konsul Jenderal Mesir Mohammad Abdul Mun’im ke Indonesia dilaporkan oleh pers Indonesia antara lain sebagai berikut: “Konsul Jenderal Mesir Mohammad Abdul Mun’im di dalam pertemuan resmi dengan Presiden Soekarno sudah dinyatakan bahwa liga Arab yang melingkupi tujuh Negara-negara Arab, yaitu Mesir, Syria, Trans Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Palestina, dan Yaman sudah menganjurkan untuuk mengakui Republik Indonesia. Keputusan ituu diambil oleh Liga Arab terutama juga berdasarkan kepada ikatan kepercayaan dan seagama.” Selanjutnya negara Amerika serikat memberikan pengakuan de facto terhadap Repuublik, meskipun pengakuan de jure masih diberikan kepada Pemerintahan Belanda karena pasal 15 pihak Belanda menganggap bahwa selama masa peralihan ia tetap mempertahankan kedaulatannya diseluruh wilayah Indonesia. Selain dari Negara Amerika Serikat pengakuan juga menyusul dari Negara Inggris, Afganistan, Burma, dan Uni Soviet. Pengakuan ini lebih memperkokoh posisi Republik Indonesia sebagai subjek dalam hukum internasional selama periode revolusi melawan Belanda. Berdasarkan sumber buku yang penulis peroleh dapat dinyatakan bahwa Perundingan Linggarjati tersebut membahas kelanjutan dari perundingan Hoge Veluwe tentang masalah Peristiwa-peristiwa hukum internasional yang diantaranya adalah usul Belanda untuk mengakui secara de facto kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di pulau Jawa, Sumatera untuk mendirikan pemerintahan yang didasarkan atas perintah dari Belanda keinginan dari Belanda tersebut tidak disetujui oleh pihak Indonesia sehingga mengakibatkan perdebatan yang berlangsung lama antara Indonesia dan Belanda, persetujuan Gencatan Senjata kedua negara, pembicaraan mengenai konsep Uni Indonesia-Belanda, dan Naskah Komisaris Jenderal. Mohamad Roem sebagai salah satu anggota delegasi RI dengan tegas mengemukakan Republik Indonesia untuk tidak menjadikan daerah tersebut dibawah pimpinan Belanda dan Mohamad Roem berusaha menjadikan Republik Indonesia khusus daerah Jawa, Sumatera mendapat pengakuan de facto oleh Belanda. Pada tanggal 15 Maret 1946 naskah persetujuan Linggarjati disetujui oleh pihak-pihak yang terkait antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, dan pengakuan dunia Internasional terhadap Negara Republik Indonesia seperti Liga Arab, yaitu Mesir, Syria, Trans Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Palestina, Yaman, Afganistan, Burma, dan Uni Soviet, Perdana Menteri Attlee yang memutuskan Belanda mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra, Jawa, Madura, RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). 6. Dampak Perjuangan Diplomasi Mohamad Roem Bagi Indonesia 1. Mendapatkan sebuah pengakuan dari negara internasional terutama dari negara Belanda,

2.

3. 4.

Menyelesaikan masalah dan menghindari agar tidak terjadinya konflik dalam bentuk peperangan angkat senjata antara negara kalangan nasional maupun kalangan internasional, Dapat menjalin hubungan baik antara masyarakat Nasional dan Internasional dalam bentuk perdamaian dan keadilan sosial, Lebih menekan agar tidak terjadinya korban lebih banyak lagi. KESIMPULAN

1. Mohamad Roem adalah Pejuang Diplomasi di Indonesia dalam PerundinganPerundingan dengan Belanda. 2. Mohamad Roem lahir di Parakan Temanggung Jawa Tengah 16 Mei 1908. 3. Mohamad Roem merupakan sosok diplomat yang religius dan memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dalam perundingan. 4. Mohamad Roem dididik dan dibimbing oleh banyak ulama untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan juga soleh. 5. Mohamad Roem sudah mengikuti dunia perpolitikan yaitu melalui keikutsertaan organisasi Jong Java, Jong Islamieten Bond dan Partai Sarikat Islam Indonesia, Pergerakan Penyadar sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1960 6. Hal yang melatarbelakangi Mohamad Roem berkeinginan besar untuk Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasinya yaitu: a. Karena keahlian Mohamad Roem yang mampu dalam memimpin, mengatur cara-cara, siasat dan taktik delegasi RI dalam menghadapi Belanda. b. Karena kepandaian serta kesabaran dan ketenagaannya untuk mencapai kemerdekaan penuh seperti yang sudah diperjuangkan bangsa Indonesia c. Adanya dukungan rakyat Indonesia kepada Mohamad Roem untuk mempertahankan wiilayah RI dengan pemimpin dan pasukan yang terbaik untuk mencapai puncak perjuangan dalam bidang diplomatik. d. Karena Mohamad Roem diberi kuasa atau amanah oleh Presiden Sukarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta untuk meyatakan Statemen delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag Belanda. 7. Peranan Mohamad Roem Dalam Bidang Diplomasi Di Indonesia Tahun 19241968 adalah sebagai berikut : a. Mohamad Roem berperan sebagai salah satu anggota delegasi RI dalam perundingan Linggarjati (1946) b. Mohamad Roem berperan sebagai salah satu anggota delegasi RI dalam perundingan Renville (1947-1948) c. Mohamad Roem berperan sebagai Ketua delegasi RI dalam perundingan Roem-Royen (1949) d. Mohamad Roem berperan sebagai Wakil Ketua delegasi RI dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (1949) 8. Adapun dampak dari perjuangan Mohamad Roem dalam bidang diplomasi di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Mendapatkan sebuah pengakuan dari negara Internasional

terutama dari negara Belanda. b. Menyelesaikan konflik tanpa peperangan c. Menjalin hubungan baik antara masyarakat nasional dan internasional

B. SARAN

1. Menjadi seorang Pejuang Diplomasi tidaklah mudah perluh perjuangan dan kerja keras untuk dapat mewujudkannya . Mohamad Roem merupakan pejuang diplomasi yang mampu berperan penting dalam memperjuangkan Negara Republik. Banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran mengenai kisah perjuangan Mohamad Roem dalam Bidang Diplomasi, hal tersebut akan menjadi motivasi bagi diri kita untuk mencapai cita-cita yang kita impikan. 2. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian diharapkan nantinya akan ada penulis-penulis selanjutnya yang akan memunculkan tokoh-tokoh pejuang dalam bidang diplomasi yang patut kita kenang bersama. DAFTAR PUSTAKA Astary,Ratih. 2007. Peran Diplomasi Dalam Memenangkan Perang Kemerdekaan RI. Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan Xxxii Departemen Luar Negeri Republik Indonesia: Jakarta. Gottschalk, Louis. 1983. Mengerti Sejarah. UI Press. Jakarta. Hasan, M.iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia: Jakarta. Iin Nur, Insaniwati. 2002. Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya. Indonesiatera: Magelang. Irawan. 2008. Sejarah Diplomasi Indonesia. Cempaka Putih: Jakarta. Notosusanto, Nugroho.1984. Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer. Inti Idayu Press : Jakarta. Susanto, Tirtoprojo. 1982. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. PT Pembangunan: Jakarta. Suraputra, Sidik.1991. Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional. Universitas Indonesia: Jakarta Tobing, K.M.L. 1986.Perjuangan Politik Indonesia Linggajati. Gunung Agung: Jakarta. ______________.1987.Perjuangan Politik Bangsa Indonesia dalam Persetujuan Roem-Royen dan KMB. Haji Masagung: Jakarta. Usman , Husaini dan Purnomo S. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.