48
HUKUM DAN KEADILAN SERTA KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA
Perspektif Islam oleh usman1 Fakultas Hukum Universitas Mataram ABSTRAK Artikel ini berjudul “ Hukum dan Keadilan serta Kelangsungan hidup Manusia dalam Perspektif Islam”. Tujuannya adalah untuk memaparkan
rule of law dalam pengaturan kehidupan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan ,keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Analisis dalam artikel ini adalah diskriptip analisis, dengan data utama berupa data sekunder (secondary data) yang ddiperolah dari kepustkaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan,yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan.Hasilnya menunjuk-kan bahwa dalam kehidupan manusia diperlukan norma-norma hukum dalam mengatur kehidupan mereka dalam melaksanakan fungsi sosialnya untuk mencipatakan keamanan dan kedamaian di dalam masyarakat. Untuk mewujud -kan keadaan tersebut diperlukan adanya keadilan dan keadilan akan diperoleh jika persamaan
antara hak
dan
kewajiban
masing-masing
dilaksanakan dengan penuh tanggung -jawab.
Keywords : Hukum,Keadilan, Kelangsungan Hidup Manusia
1
Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram
orang
49
ABSTRACT The title of article is The Law and Justice with the Life of Human in Islamic Perspective with the aim is to give the description about the rule of law in regualating the human life, so that created the properity,safety, peacefulness in social life. The analysis which is used in this article is descriptive analysis that conducted by library studi, it means that the author use the main data is secondary data that obtained from the relevant references,then it is analyzed an described. According to the result of analysis indicate that, the performance of human life is needed the existence of norms of law to regulate the human life in the social function in order to be created the safety and peacefulnees in society. For attaining that condition is needed the fairness,than the fairness can be obtained if there is equality,between rights and obligation on each person and the full responsibility.
Keywords : Law,Justice , Performance Human of Life
50
A. Pendahuluan Masalah
hukum
dan
keadilan
merupakan
masalah
yang
fundamental dan selalu menenyertai hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. Selain itu masalah hukum dan keadilan menjadi penting untuk dibicarakan dan difahami karena terkait dengan fungsinya sebagai rambu-rambu dan pedoman yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Manusia dalam hidup dan kehidupannya memerlukan hukum, keadilan, dan kebenaran karena selain merupakan nilai- nilai dan kebutuhan azasi bagi masyarakat manusia beradab, juga terkait dengan fungsinya sebagai rambu-rambu yang mengatur kehidupan manusia agar tercipta suasana tertib, sejahtera dan harmonis. Sebagai mahluk sosial, setiap individu atau kelompok akan selalu berinteraksi dengan individu lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Dalam kehidupan bersama tersebut adakalanya melahirkan
sesuatu
yang
positif
dalam
arti
menyenangkan
atau
menguntungkan, tetapi sebaliknya dapat juga menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti pertentangan atau konflik di antara mereka. Untuk mencegah timbulnya berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban serta konflik dalam hidup bersama tersebut, diperlukan adanya tatanan yang berfungsi sebagai pedoman untuk berprilaku secara pantas, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pedoman atau ukuran untuk berprilaku dalam kehidupan bersama inilah yang disebut norma atau kaidah sosial . Norma atau kaidah tersebut terdiri dari; norma agama,norma kesusilaan,norma hukum dan norma kesopanan.2 Nilai-nilai yang melekat dalam norma-norma tersebut pada dasarnya mengatur hidup dan 2
Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali, 1983),hlm.2.
51
kehidupan manusia dalam memenuhi dan mewujudkan eksistensinya,baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat serta warganegara agar tercipta suasana kehidupan yang seimbang, danamis dan harmonis, dan sebaliknya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sejak bergulirnya era reformasi yang oleh para penggagas dan pendukungnya ,demokrasi
dan
bertekad dan berjanji untuk menegakkan hukum hak
asasi
sesungguhnya masyarakat
manusia
sebagai
agenda
utamanya,
menaruh banyak harapan bahwa pada era
reformasi inilah saatnya hukum harus diberdayakan dan dekembalikan pada fungsinya,yakni memberi jaminan perlindungan bagi masyarakat selaku warganegara akan hak-haknya dan menjamin terciptanya suasana kehidupan yang berkeadilan. Namun tekad dan janji tersebut belum terealisir sebagaimana yang diharapkan. Sampai saat sekarang ini ,baik proses maupun produk dari gerakan reformasi tersebut masih belum banyak memenuhi harapan masyarakat dan belum memperlihatkan hasil yang maksimal terutama terkait dengan pemberdayaan fungsi hukum , keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Justru yang muncul adalah gejala-gejala negatif dan kontra produktif dalam berbagai bentuk penyimpangan dan insiden yang bertentangan dengan ketentuan hukum, etika dan moral serta nilai-nilai umum yang berlaku di masyarakat. Berbagai bentuk pelanggaran hukum dan prilaku menyimpang tersebut, selain dilakukan oleh masyarakat, justru juga terjadi di dalam lembaga dan aparat penegak hukum itu sendiri. Seringkali para aparat penegak hukum secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang ada, yang semestinya mereka menjadi garda
terdepan
dalam
upaya
menegakkan
kebenaran di tengah-tengah masyarakat.
hukum,
keadilan
dan
52
Sementara penyimpangan yang sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat nampak dari beberapa gejala sosial yang terjadi, seperti merebaknya aktivitas politik jalanan,dan pelecehan terhadap hukum serta institusi
negara.
Berkembangnya
budaya
anarkisme
sosial
dalam
masyarakat, tindakan main hakim sendiri secara sadis, perusakan fasilitas umum,dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Mencermati dinamika kehidupan yang semakin kompleks dengan berbagai perilaku menyimpang yang menyertainya, memperlihatkan bahwa
hukum
belum
berfungsi
dan
keadilan
belum
ditegakkan
sebagaimana mestinya, sebaliknya justru mencerminkan betapa rapuhnya sendi-sendi kehidupan masyarakat,bangsa dan negara serta terjadinya krisis nilai, moral dan krisis budaya dalam kehidupan bersama. Memfungsikan hukum sebagaimana mestinya tidak hanya terbatas pada makna upaya penegakan hukum dan keadilan, tetapi juga sebagai upaya melindungi
hak-hak
dasar
masyarakat,
sehingga
mereka
dapat
melangsungkan kehidupannya. Dalam
kondisi
yang
demikian,dimana
hukum
dan
keadilan
dihadapkan kepada perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dengan perannya sebagai tatanan yang operasional, maka diperlukan kerja sinergi secara harmoni norma-norma yang ada dan hidup serta berlaku dalam hidup bermasyarakat, seperti; norma agama, norma kesusilaan ,norma kesopanan, dan norma hukum. Sebagai salah satu norma dan sistem nilai yang bersifat universal, Agama ( Islam) sangat memperhatikan seharusnya
masalah-masalah
manusia
sosial,selain
berhubungan
dengan
mengatur
bagaimana
Tuhan,juga
mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya termasuk tentang hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat. Dari paparan di atas, maka permasalahan yang ingin dikedepankan dalam kajian tulisan ini adalah bagaimana memberdayakan fungsi hukum
53
dan keadilan terhadap kelangsungan hidup manusia dalam perspektif Islam. B. Pembahasan 1. Hukum dan Masyarakat Hukum merupakan fenomena sosial yang selalu ada dan tidak terpisahkan
dari
kehidupan
masyarakat.
Hukum
dibutuhkan
guna
mengatur kehidupan bersama di dalam masyarakat.Tanpa adanya hukum, kehidupan yang teratur dan tertib tidak mungkin terwujud. Aristoteles sebagaimana dikutip Soejadi (2003), mengemukakan bahwa manusia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hukum, hanya dengan dan di dalam hukum itulah manusia dapat mencapai puncak perkembangan yang tertinggi dari kemanusiaannya, tetapi apabila manusia terpisah dari hukum, maka ia akan berubah menjadi yang terburuk diantara segala mahluk.3 Budiono Kusumohamijoyo (1999 ) mengemukakan adanya empat momen yang menandai hukum, yaitu : (1) momen formal-normatif, yakni hukum sebagai tatanan formal yang bertujuan menegakkan perdamaian, ketertiban, harmoni, dan kepastian hukum.(2)momen formal-faktual,yakni yang mencerminkan sebagai gejala kekuasaan yang mempengaruhi sikap dan prilaku manusia. (3) momen material-normatif, yakni bahwa hukum semestinya memuat aspek etis,dan(4) momen material faktual,yakni terkait dengan keperluankeperluan manusia.4
H.R.Soejadi,Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan Aktualisasinya di Indonesia, (Jurnal Ketahanan Nasional,Nomor VIII(2) Agustus,2003),hlm.7 3
4 Budiono Kusumohamidjoyo, Jakarta;Grassindo,1999), hlm.211.
Ketertiban
Yang
Adil,(
54
Sebagai salah satu subsistem sosial, hukum selain mengemban fungsinya yang konvensional sebagai sarana memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat, hukum juga mengemban fungsinya yang kontemporer sebagai sarana untuk mendorong dan mengarahkan
perubahan
dalam
masyarakat.
Pada
tataran
ideal,
kombinasi kedua fungsi hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat berkembang kearah suatu kondisi terpeliharanya suasana kehidupan yang dinamis dan demokratis.5 Namun dalam realitas sosial memperlihatkan,bahwa kedua fungsi hukum
tersebut
seringkali
kenyataannya yang terjadi
menyimpang
dari
semestinya.
Dalam
adalah fenomena fungsionalisasi hukum
kearah menjaga ketertiban dan mengamankan kepentingan penguasa, serta mengoptimalkan fungsi hukum pada upaya melindungi dan menguntungkan
bagi
sekelompok
elit
yang
berkuasa
dengan
mengorbankan ketentraman dan kepentingan sebagian terbesar warga masyarakat. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau menegakkan kebenaran dan keadilan, justru sebaliknya
menentang
kebenaran dan keadilan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penyimpangan fungsi hukum,bahwa ketidak-berdayaan hukum dalam menangani persoalan sesuai dengan proporsi hukum memang tidak bisa dilihat dari substansi hukum itu sendiri, melainkan juga proses hukum yang terjadi seringkali tidak diimbangi prinsip moralitas pelaku hukum. Akibatnya keputusan hukum yang muncul lebih banyak didasari interpretasi subyektif yang cendrung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Upaya memberdayakan dan memfungsikan hukum tentunya tidak bisa hanya sepotong-sepotong, akan tetapi harus dilakukan secara 5Natangsa
Surbakti,Demokratisasi Reformasi,(Akademika,No.02/ Th.XVI / 1998),hlm:61
Hukum
Era
55
komprehensif meliputi seluruh komponen sistem hukum,baik itu substansi hukum,kelembagaan hukum,maupun budaya hukum. Memberdayakan dan memfungsikan hukum dalam arti menempatkan hukum sebagai norma pengendalian sosial yang bersumber pada rasa keadilan dan moralitas masyarakat,akan dapat dilakukan apabila lembaga-lembaga penegak hukum dapat melakukan fungsinya sebagaimana mestinya dan di dalam masyarakat sendiri dapat ditumbuhkan kultur hukum yang menekankan pada sikap dan kemauan untuk tetap berpegang pada aturan hukum. Namun
dalam
kenyataannya,
bahwa
komponen-komponen
penegakan hukum seperti tersebut di atas belum dapat diwujudkan secara maksimal. Dari sisi substansi hukum seringkali terdapat celah-celah hukum yang memberi peluang bagi pelanggar hukum untuk menghindari jeratan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum dan para penegak hukum seringkali terperangkap di dalam jaringan kolusi sehingga di dalam penerapan
hukum
menjadi
tidak
efektiff
dan
cendrung
bersikap
diskriminatif dan pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian dan keadilan hukum. Terkait dengan peluang bagi pemerintah dan aparat penegak hukum
untuk
berbuat
kekuasaannya,Duverger(1982)
tidak
adil
menggunakan
dan
menyelewengkan
istilah
dua
wajah
kekuasaan. Dua kemungkinan yang dapat muncul dalam setiap kekuasaan yang pada hakekatnya bertentangan tapi dapat dimainkan secara bergantian. Pada suatu saat pemerintah dapat menciptakan kesejahtraan dan
ketentraman
masyarakatnya,
namun
pada
kesempatan
lain
pemerintah juga dapat menimbulkan kesengsaraan dan penindasan terhadap masyarakat sebagai akibat dari penyelewengan kekuasaan yang dilakukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.6
6
Maurice Duverger, Sosiologi Politik, (Jakarta, Rajawali, 1982),hlm.197.
56
Perilaku buruk dari pemerintah/aparat penegak hukum semacam itu masih banyak disaksikan dan dirasakan masyarakat sehingga menimbulkan
ketidak-percayaan
masyarakat,
yang
pada
gilirannya
memicu terjadinya erosi kesadaran hukum masyarakat (cultur hukum). Akibat dari lemahnya kepercayaan masyarakat . terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang dianggap sudah kehilangan integritas dan kredibilitasnya, masyarakat seringkali secara emosional menghakimi sendiri kasus-kasus yang dirasakan sebagai pengganggu atas rasa kebenaran dan keadilannya. Pengerusakan, pembakaran dan bahkan pembunuhan, pada dasarnya merupakan pelecehan terhadap supremasi hukum dan menggantikannya dengan supremasi massa yang menggejala sebagai terorisme sosial. Ketidak-seriusan
pemerintah
untuk
menegakkan
dan
memfungsikan hukum, serta ketiadaan perlindungan hukum,keadilan dan keamananan bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya merupakan penyebab lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sewaktu-waktu menjadi amunisi bagi alasan terjadinya kerusuhan dan konflik sosial. Dalam kondisi seperti itu juga,dapat memicu dan mengakibatkan masyarakat cendrung untuk memilih jalan pintas walaupun itu bertentangan dengan aturan hukum atau norma-norma yang ada dan hidup disekitarnya. Dalam pandangan Islam, bahwa menegakkan hukum dalam arti memfungsikan hukum sebagaimana mestinya sehingga terciptanya suatu keadilan, adalah merupakan amanat Tuhan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Oleh karena itu di dalam menegakkan hukum dan keadilan itu hendaknya para aparat penegak hokum berlaku jujur dan obyektif, tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan lainnya, tanpa melihat kedudukan dan status sosialnya serta jangan sampai dipengaruhi oleh halhal yang sifatnya subyektif.
57
Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’i,Nabi Bersabda;
“
Orang-orang
sebelum
kamu
dahulu
hancur
telah
dibinasakan oleh Allah, karena mereka menghukum orang biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang
mereka
lakukan,akan tetapi membiarkan golongan bangsawan dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pencurian yang mereka
lakukan.
Demi
Allah
yang
jiwaku
ditangan-
Nya,andaikan Fatimah putriku sendiri yang mencuri,maka aku akan memotong tangannya”( dalam Khalid M.Ishaque, 1974:2).7 Dari Sabda Nabi tersebut, dapat difahami bahwa Islam menekankan pentingnya obyektifitas, dan asas persamaan dalam memberdayakan dan memfungsikan hukum, terlebih lagi bagi penguasa wajib menegakkan keadilan serta menempatkan manusia pada martabatnya. 2. Keadilan Hukum Manusia dalam hidup dan kehidupannya selalu mendambakan suasana yang penuh dengan rasa keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi manusia beradab. Keadilan hukum adalah milik dan untuk semua orang, golongan serta segenap masyarakat, dengan tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan keberadaan serta existensi masyarakat itu sendiri. Bila keadilan tidak ada maka dapat menimbulkan kekacauan dan eksistensi masyarakat itu sendiri. Hukum yang pada dasarnya bertujuan 7
. Khalid M.Ishaque, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam,(Terjemahan A.Rahman Zainuddin,Jakarta,1974) hlm.2
58
untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian ummat manusia akan dapat tercipta bila disangga oleh pilar keadilan, sedang keadilan itu sendiri akan terwujud bila terdapat keseimbangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam mengadakan hubungan hukum, baik dalam hal kewajiban maupun hak masing-masing individu. Keadilan sebagai asas tegaknya fungsi hukum, bersifat impersonal dan tidak pandang bulu. Keadilan tidak membedakan orang perorang, keadilan adalah hak yang melekat pada kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Islam ,tegak dan berfungsinya hukum, akan terwujud bilamana keadilan telah ditempatkan menjadi fondasi dan sufra struktur sekaligus, dan pada gilirannya keadilan sanggup mengatasi kepentingan politik atau kekuasaan perorangan maupun kelompok tertentu. Selain itu, keadilan berkaitan erat dengan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum secara konsekwen dan tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanat itu kepada yang berhak, dan memerintahkan pula agar dalam menerapkan hukum itu secara adil.Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya bagi kamu sekalian.Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. ( Q.S. 4:58).8 “Hai orang-orang yang beriman,hendaknya kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah,menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah
karena
kebencianmu
terhadap
suatu
kelompok menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih mendekatkan kamu kepada
Al Quran,
,4:58.
59
taqwa dan takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan”( Q.S. 5: 8). 9 Dalam hubungan hukum, masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang sederajat, dimana masing-masing pihak merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang,sehingga dengan hukum itu dapat diletakkan nilai-nilai dan martabat manusia dalam tempatnya yang wajar, dimana mereka memperoleh hak bagi kelangsungan hidupnya. Keadilan hukum dalam konsep Islam, bukan saja merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah hukum di tetapkan oleh Allah. Keadilan hukum terkait erat dengan nilai-nilai moral, kebenaran dan prinsip persamaan Marcel A. Boisard (1980: 135-142), mengemukakan bahwa; 1. Keadilan hukum merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. 2. Keadilan hukum adalah sesuatu yang legal dan lurus, sesuai dengan hukum yang diwahyukan.Tercakup dalam pengertian ini, bahwa keadilan hukum adalah sama dengan kebenaran. 3. Didalam pengertian keadilan hukum, terdapat konsep persamaan. Dari apa yang dikemukakan Boisard di atas, maka dapat dipahami bahwa taqwa menekankan terciptanya budaya dimana seseorang, baik dalam skala individual maupun sosial mampu mengembangkan rasa tanggung-jawab dalam rangka moralitas hukum demi masyarakat yang berkeadilan, yang pada gilirannya kondisi ini mengikis
9
.Al Quran,5:8
60
kecendrungan perilaku menyimpang dari tingkat perorangan sampai pada entitas suatu masyarakat. Keadilan dapat dikatakan sebagai pemandu atau asas dan sendi-sendi sekaligus dari ideasi dan pengelolaan urusan publik(masyarakat) yang diatasnya dimungkinkan dibangunnya kaidahkaidah sosial,norma-norma dan moralitas hukum. Selain itu, dalam pengertian keadilan hukum terdapat konsep persamaan. Islam menekankan tentang persamaan seluruh ummat manusia dihadapan Tuhan, yang telah menciptakan manusia dari asal yang sama. Superior
manusia tidak dibenarkan dalam Islam, artinya
Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang didasarkan atas kelahiran, kebangsaan maupun halangan lainnya yang diadakan oleh manusia sendiri. Islam juga menjamin adanya persamaan hak di muka umum dan perlindungan hukum yang sama kepada seluruh ummat manusia. Dalam kaitannya dengan persamaan dalam pelaksanaan dan perlindungan hukum tersebut, Nabi Muhammad Rasulullah menegaskan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasaa’i ;
“ Orang-orang sebelum kamu dulu,hancur telah dibinasakan oleh Allah, karena mereka menghukum orang-orang biasa dan
rakyat
jelata
atas
pencurian
yang
mereka
lakukan,sementara membiarkan golongan bangsawan dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pencurian yang mereka lakukan.Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, andaikan Fatimah putriku sendiri yang mencuri, maka aku akan memotong tangannya “ (Khalid M. Ishaque, 1974:2). 10
10
Khalid M Ishaque, Op Cit,Hal.2
61
Dari hadits tersebut dapat dipahami,bahwa persamaan dihadapan hukum adalah hak setiap orang dan untuk melaksanakan persamaan dihadapan hukum tersebut adalah kewajiban penguasa /pemerintah. Untuk itu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan asas persamaan ini,harus berlaku adil dan menempatkan manusia pada martabatnya dalam memenuhi hak-haknya. Bagi masyarakat bangsa Indonesia yang menyatakan dirinya hidup dalam negara hukum, maka menghianati hukum adalah menghianati keadilan, menghianati keadilan berarti menghianati hati nurani, dan pada spektrum sosial penghianatan itu berarti menghianati martabat manusia dan masyarakat dengan segala hak asasinya. 3. Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sejak disyahkannya Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) umat manusia didunia dapat berharap bahwa akan terjamin hak-hak asasinya sebagaimana tertuang dalam pasal 1,3,dan 5 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai martabat
dan
persaudaran(pasal
hak
yang 1).Bahwa
sama,dan setiap
hidup orang
dalam
semangat
berhak
atas
kehidupan,kebebasan, dan keselamatan individu(pasal 3).Bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam,dihukum secara tidak manusiawi atau dihina(pasal 5 ). Dari apa yang tertuang dalam tiga pasal itu saja sebenarnya umat manusia dapat merasa aman dan tentram karena merasa dijamin hak hak asasinya. Namun dalam kenyataannya ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terjadi diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Pada masa pemerintaahan orde baru, pelanggaran dan pengabaian terhadap hak asasi manusia(rakyat)pada umumnya dilakukan oleh Negara/pemerintah.
62
Pada era reformasi sekarang ini, pelanggaran dan pengabaian terhadap hak asasi manusia tidak hanya dilakukan oleh Negara/aparat penegak hukum,tetapi juga oleh masyarakat/rakyat itu sendiri.Misalnya aksi-aksi yang ditampilkan dalam penuntutan hak-hak asasi mereka justru tidak dibarengi dengan pemahaaman yang benar dan komprehensif tentang hak-hak asasi manusia, akibatnya mereka berbuat semau-maunya tanpa mempedulikan hak-hak orang lain yang semestinya dihormati. Hak asasi manusa seringkali dipahami sebagai kebebasan tanpa adanya batasan-batasan
aturan
main
yang
harus
dipatuhi
(hukum
yang
berlaku).Padahal jika proses dalam penuntutan hak-hak asasinya sampai melanggar ha-hak asasinya orang lain,atau merugikan kepentingan umum,sudah dapat dikategorikan juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Begitu juga halnya dengan upaya dalam penegakan hukum, ternyata di dalam pelaksanaannya masih belum memadai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk dipertukarkan sebagai alat pembayaran guna membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan keadilan itu sendiri. Kesemuanya ini menggambarkan betapa lemahnya upaya penegakan hak asasi manusia oleh aparat negara(penegak hukum).yang semestinya menjadi garda terdepan dalam upaya menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perilaku buruk dari aparat penegak hukum semacam itu masih banyak disaksikan dan dirasakan masyarakat sehingga menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat, yang pada gilirannya memicu terjadinya erosi kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum). Akibat dari lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum
63
yang
dianggap
sudah
kehilangan
integritas
dan
kredibilitasnya,
masyarakat seringkali melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan secara emosional dan sentimental menghakimi sendiri kasus-kasus yang dirasakan sebagai pengganggu atas
rasa kebenaran dan keadilannya.
Pengerusakan, pembakaran dan bahkan pembunuhan, pada dasarnya merupakan pelecehan terhadap supremasi hukum dan menggantikannya dengan supremasi massa yang menggejala sebagai terorisme sosial. Ketidak-seriusan pemerintah menegakkan hukum,dan ketiadaan perlindungan terhadap hak asasi manusia , keadilan dan kemananan bagi warga masyarakat untuk mengembangkan dirinya merupakan penyebab lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sewaktuwaktu menjadi amunisi bagi alasan terjadinya kerusuhan dan konflik yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Dan dalam kondisi seperti itu juga, mengakibatkan masyarakat cendrung untuk memilih jalan pintas walaupun itu bertentangan dengan aturan hukum atau nilai-nilai hak asasi manusia yang ada disekitarnya. Sebagai karunia Tuhan yang melekat pada dan tidak terpisakan dari manusia, hak asasi itu harus dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia. Namun demikian,bukan berarti manusia dengan hakhaknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak orang lain, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya .11 Adanya keharusan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut,maka fungsi hukum selain melindungi, juga berfungsi sebagai pembatasan agar hak asasi manusia dapat ditegakkan atau pembatasan terhadap pelanggaran hak asasi orang lain.
Oleh karena itu hak asasi
bersifat relatif, tidak mutlak. Dalam bahasa lain, bahwa di dalam menuntut hak tersebut, maka disitu ada kewajiban untuk menghormati hak orang 11
. Baharuddin Lopa, Al Quran Dan Hak Asasi Manusia,Jakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa,1999) hlm.1
64
lain. Hak asasi individu tetap diakui dan dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum maupun norma lainnya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pemenuhan hak tersebut dalam pelaksanaannya dipertanggung-jawabkan secara moral, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia dalam hidup bersama. Dalam Islam, pendekatan untuk menegakkan hak asasi manusia dimulai dari penyadaran dari dalam, dalam arti kesadaran keagamaan yang dinyatakannya tertanam dan terbina di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Dengan kata lain basis legitimasi dari pendekatan agama adalah ketaqwaan kepada Tuhan, sedangkan basis kekuatan dari pendekatan sekuler adalah daya paksa dari Negara. Selain perbedaan dalam pendekatan tersebut, hak asasi manusia dalam pandangan sekuler semata-mata bersifat ”antrposentris”, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, hak-hak manusia sangat dipentingkan/diutamakan. Sebaliknya dalam pandangan Islam hak-hak asasi manusia itu bersifat “Teosentris”, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dari penjelasan tersebut di atas dipahami bahwa hak asasi manusia dalam pandangan Islam,tidak hanya menekankan pada hak manusia, akan tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia.Oleh sebab itu pengakuan dan penghormatan seseorang terhadap hak-hak orang lain, adalah merupakan kewajiban yang dibeban-kan oleh hukum agama untuk mematuhi perintah Allah. Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajiban kepada setiap individu yang lain. Ajaran Islam menempatkan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat sebagai sesuatu yang integral tidak terpisahkan, terkait satu dengan
lainnya
secara
berimbang
dengan
mendahulukan
dan
mengutamakan kewajiban -kewajiban dari pada hak-haknya. Setiap
individu
sebagai
anggota
masyarakat
berkewajiban
memperhatikan dan melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan
65
bakat dan keahliannya,dan menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk tidak membenarkan setiap individu mengabaikan tugasnya terhadap masyarakat( A.Zaki Yamani,1978:39 ). Dalam konsep Islam, bahwa setiap individu dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya tidak hanya menekan-kan kepada penuntutan haknya,tetapi lebih ditekankan agar masing-masing pihak memenuhi haknya pihak lain, karena tanpa adanya kesadaran seperti itu akan menimbulkan kesewenang -wenangan dan dapat memicu timbulnya pertentangan. Dari pandangan Islam terhadap hak-hak asasi yang ada dalam diri manusia tersebut hendaknya diseimbangkan dengan kewajiban-kewajiban asasinya. Dengan kata lain Islam menekankan agar manusia dalam menjalani hidup dan kehidupnnya, mencapai suatu keseimbangan dan harmoni
antara kewajiban
kepentingan
pribadi
dan
dan
hak-haknya, keseimbangan
kepentingan
masyarakat.Tanpa
antara adanya
keseimbangan tersebut akan memicu berbagai konflik dan permasalahan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Aspek khas konsep Islam terkait hak asasi manusia adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Negara berkewajiban memberi hukuman kepada pelanggar hak asasi manusia dan memberi bantuan kepada pihak yang dilanggar haknya, kecuali pihak yang dilanggar hak-haknya telah memaafkan pelanggar hak asasi manusia tersebut. Dalam Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam, banyak ditemukan prinsip-prinsip Hak hak Asasi Manusia ; antara lain ;
a). Hak Hidup ; Hak yang pertama kali dianugerahkan Allah kepada manusia adalah hak untuk hidup dan ini berlaku universal. Oleh karena itu dalam konsep Islam setiap orang hendaknya menghormati hak hidup orang lain, bahkan terhadap bayi yang masih dalam kandungan
66
sekalipun.Rasulullah
Muhammad
pernah
menunda
hukuman
mati
terhadap seorang wanita karena untuk melindungi hak hidup si bayi yang ada dalam kandungannya ( Syekh Syaukat Hussain, 1996:60-61). Dalam konsep Islam, bahwa manusia mempunyai kedudukan atau martabat yang tinggi. Kemuliaan martabat yang dimiliki manusia itu tidak
ada
pada
mahluk
lain.
Ketinggian
martabat
yang
telah
dianugerahkan Allah kepada manusia,pada hakekatnya merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Oleh karena Allah telah memberikan dan menjamin kemuliaan martabat manusia ,maka manusia mempunyai hak perlindungan untuk hidup dan nyawanya tidak dapat dihilangkan tanpa suatu alasan yang sah dan adil.
“
Dan
sesungguhnya
telah
Kami
muliakan
Adam(manusia) kami tebarkan mereka di
anak
darat dan di
laut,dan Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan Kami berikan mereka kelebihan-kelebihan dari mahluk lain yang Kami ciptakan ” (Q.S.17:70). 12 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar “ (Q.S.17:33).13 Dalam hukum Islam memang memberlakukan hukum Qisas atau hukuman mati. Hal ini bukan berarti Islam tidak menghormati hak asasi atau hak hidup seseorang, tetapi Islam melihat manusia sebagai komunitas, bukan hanya melihatnya sebagai individual. Dengan kata lain hokum Qisas dalam hukum Islam telah menjamin dan menyelamatkan kelangsungan hidup suatu masyarakat.Disinilah nampak dari salah satu 12 13
Al-qur’an Op. Cit, hlm 70 Ibid . 33
67
ciri khas dari hukum Islam yang selalu mengutamakan keselamatan dan kepentingan umum ( Masalih Al Mursalah) dari pada kepentingan individual.
b). Prinsip Persamaan; Pada dasarnya semua manusia sama, karena semua manusia
adalah hamba Allah. Islam tidak mengakui adanya hak
istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan ataupun halangan lainnya yang dibuat oleh manusia sendiri. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain,yakni ketakwaannya.Islam juga menjamin persamaan hak dimuka umum dan perlindungan hukum yang sederajat kepada seluruh ummat manusia tanpa memandang kasta,kepercayaan,perbedaan warna kulit dan agama.
“ ……Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di
sisi
Allah
adalah
orang
yang
paling
Taqwa”(Al-
Hujurat:13). 14 “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka telah kerjakan…”(Al-Ahqaaf: 19).15 c). Prinsip Kebebasan Menyatakan Pendapat; Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran, oleh karena itu setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai mahluk yang berfikir, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, namun kebebasan disini bukan bersifat mutlak. Kebebasan menyatakan pendapat hendaknya disertai dengan tanggung-jawab dan diartikan sebagai perwujudan perintah Allah agar manusia mau dan selalu menggunakan akal fikirannya.
c). Prinsip Kebebasan Beragama; Prinsip kebebasan beragama ini secara jelas ditegaskan di dalam Al-Qur’an“Tidak boleh ada paksaan 14 15
Al-Qur’an Surat Al- Hujurat ibid hlm ayat 13 Al-Qur’an Surat Al- ahqaf ibid, hlm ayat 13
68
dalam agama”(Q.S.2:256). Prinsip ini mengandung makna, bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu agama yang diyakininya. Selain prinsip larangan memaksakan keyakinan agama kepada seseorang, Islam juga melarang diskriminasi terhadap seseorang atas dasar agama, melarang merendahkan atau menghina agama dan kepercayaan orang lain, serta larangan menghambat dan menghalangi pengembangan dan penyebaran agama orang lain. Dalam
konsep
Islam,
makna
kebebasan
beragama
adalah
kebebasan bagi seseorang untuk menganut agama atau kepercayaan yang diyakininya dengan sukarela, penuh kesadaran dan keinsyafan. Seseorang
yang
telah
menyatakan
diri
sebagai
pemeluk
suatu
agama,maka dia harus konsisten untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.Jadi bukan berarti bahwa setiap saat seseorang itu bebas memilih dan mengganti-ganti agama sesukanya.
e. Hak Atas Harta; Dalam hal pemilikan harta, Islam sangat menghargai dan melindungi hak milik seseorang Islam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak milik seseorang. Oleh karena itu siapapun juga termasuk penguasa tidak diperbolehkan merampas hak milik seseorang, kecuali untuk kepentingan umum. Bahkan sebaliknya, justru merupakan kewajiban penguasa untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak milik rakyat. Pemerintah dibenarkan mengambil alih harta seseorang, tetapi wajib memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Hak ini mencakup hak-hak untuk dapat mengkonsumsi harta, investasi dalam berbagai bidang usaha,serta hak perlindungan rakyat untuk mendiami tanah hak miliknya. Dalam konsep Islam,walaupun seseorang berhak atas harta yang dimilikinya, namun dalam harta itu terdpat juga fungsi sosialnya. Artinya orang yang memiliki harta kekayaan yang telah dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh hukum,maka dia berkewajiban untuk memberikan /
69
mengeluarkan
sebagiannya
untuk
diberikan
kepada
yang
berhak
menerimanya, seperti dalam bentuk zakat. Fungsi sosial dalam zakat tersebut, bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan pemerataan
dalam
kehidupan
masyarakat
serta
mempersempit
kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Selain prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi yang dipaparkan di atas, Islam juga memperhatikan hak-hak lainnya, seperti hak untuk mendapat
pendidikan,
hak
untuk
mendapat
perlindungan
atas
penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bagi wanita dalam rumah tangga, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan dan lain sebagainya. Dari pengakuan Islam terhadap hak-hak asasi yang ada dalam diri manusia tersebut hendaknya diseimbangkan dengan
kewajiban-kewajiban
asasinya.Dengan
kata
lain
Islam
menekankan agar manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, baik sebagai peribadi maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai suatu keseimbangan dan harmoni antara kewajiban dan hak-haknya, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dengan tidak adanya keseimbangan tersebut akan memicu berbagai konflik dan permasalahan sosial dalam masyarakat. Kewajiban yang dilaksanakn seseorang dengan penuh kesadaran bahwa ia berada di bawah kekuasaan Allah, akan mencegah timbulnya kekuasaan manusia atas manusia lainnya yang seringkali menjadi sebab terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap orang, termasuk mereka yang bertanggung-jawab dalam urusan-urusan kolektif manusia ( Pemerintah ), akan bertanggung-jawab di hadapan Allah atas pelanggaran
terhadap
ketetapan-ketetapan-Nya.
Konsep
inilh
yang
semestinya dipegang Pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan juga oleh setiap orang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya agar
70
tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang telah diberikan Allah. C. Simpulan 1. Sebagai salah satu subsistem sosial, hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hukum selain berfungsi sebagai sarana memelihara ketertiban dan ketenraman dalam masyarakat, hukum juga berfungsi sebagai sarana mendorong dan mengarahkan adanya perubahan dalam masyarakat. 2. Dalam pandangan Islam, menegakkan hukum adalah amanat Tuhan yang harus dilaksanakan,dan di dalam menegakkan keadilan itu hendaknya berlaku obyektif, tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan lainnya, dan jangan sampai dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya subyektif. 3. Keadilan merupakan dasar tegaknya fungsi hukum. Memfungsikan hukum yang berkeadilan tidak terbatas pada upaya penegakan hukum,tetapi juga bagaimana menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kelangsungan hidup manusia. 4. Dalam pandangan Islam,antara Moralitas (nilai-nilai agama)Hukum dan Keadilan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, terjalin korelasi yang sangat erat tak terpisahkan satu dengan lainnya.
71
DAFTAR PUSTAKA Boisard,
Marcel
A,
Humanisme Dalam Islam, Terejemahan H.M.
Rasyidi,Bulan Bintang, Jakarta, 1980. Departemen Agama RI,Al-Qur’an Dan Terjemahnya , Jakarta, 1986. Hussain, Syekh Syaukat, Hak Asasi Manusia Dalam Islam ,Terjemahan
Abdul Rochim, Gema Insani Press, 1996. Ishaque,Khalid M, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam,Terjemahan
A.Rahman
Zainuddin ,1974.
Yamani,Ahmad Zaki, Syari’at Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini, Jakarta,1978 Kusumohamidjojo,Budiono, Ketertiban Yang Adil, Grassindo,Jakarta,1999. Lopa, Baharudin, Al-Qur’an Dan Hak Asasi Manusia, PT.Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999. Rahardjo, Syacipto , Hukum dan Masyarakat, Angkasa ,Bandung, 1986. Soekanto,Soerjono ,Faktor-Faktor yang Mempengarhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta ,1983. Soejadi,H.R.,Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan,Aktualisasinya di
Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional,VIII(2),Agustus 2003.
