MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Josef Purwadi Setiodjati1 Abstraksi Membangun sistem pendidikan nasional mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya.
Building TheSystem of National Education in Improving Life’s Quality of Indonesian People According to The Law of Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 Concerning The System of National Education
Abstract To build the System of National Education is such embodying educational system as a tenacious and authoritative social institution for empowering every Indonesian citizen to grow up to be qualified human being so that be able and pro-actively responding a challenge of changing ages. Through this national educational system, hopefully, all people of Indonesia will be struggling for their life, self-improving and together building their social community. Keyword: sistem pendidikan nasional, kualitas hidup, membangun masyarakat, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
1
Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
1
di balik itu, karena semakin tinggi cita-
PENDAHULUAN Pendidikan bagi kehidupan umat
cita yang hendak diraih, maka semakin
manusia merupakan kebutuhan mutlak
kompleks jiwa manusia itu, karena
yang harus dipenuhi sepanjang hayat.
didirong oleh tuntutan hidup (rising
Tanpa pendidikan sama sekali mustahil
demands) yang meningkat pula. Itulah
suatu kelompok manusia dapat hidup
sebabnya pendidikan beserta lembaga-
berkembang sejalan dengan aspirasi
lembaganya harus menjadi cermin dari
(cita-cita) untuk maju, sejahtera dan
cita-cita kelompok manusia di satu
bahagia.
pihak dan pada waktu bersamaan, pendidikan sekaligus menjadi lembaga
Untuk memajukan kehidupan itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama
yang
yang perlu dikelola, secara sistematis
meningkatkan cita-cita hidup kelompok
dan konsisten berdasarkan berbagai
manusia sehingga tidak terbelakang dan
pandangan
teoretikal
statis.
sepanjang
waktu
dan
praktikal
sesuai
dengan
mampu
Pendidikan
mengubah
bagi
sedang
Manusia adalah makhluk yang dinamis
Indonesia saat ini merupakan kebutuhan
dan bercita-cita ingin meraih kehidupan
mutlak
yang sejahtera dan bahagia dalam arti
sejalan dengan tuntutan pembangunan
yang
secara tahap demi tahap.
baik
lahiriah
maupun
yang
harus
seperti
yang
lingkungan hidup manusia itu sendiri.
luas,
membangun
bangsa
dan
bangsa
dikembangkan
Pendidikan
batiniah. Namun cita-cita demikian tak
yang dikelola dengan tertib, teratur,
mungkin dicapai jika manusia itu
efektif dan efisien berdaya guna dan
sendiri
berhasil
tidak
berusaha
keras
guna)
akan
mampu
jalannya
proses
meningkatkan
kemampuannya
mempercepat
seoptimal
melalui
proses
pembudayaan bangsa yang berdasarkan
proses
pokok pada penciptaan kesejahteraan
mungkin
kependidikan,
karena
kependidikan adalah suatu kegiatan
umum
secara
bangsa kita, sesuai dengan tujuan
bertahap
perencanaan
yang
berdasarkan matang
IV, Pembukaan UUD 1945.
Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan pendidikan
sebagai
pencerdasan
kehidupan
nasional seperti tercantum dalam alinea
untuk
mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.
mutu
dan
sarana
mencapai cita-cita tersebut. Akan tetapi 2
perhatian
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM
dan
pengembangan
yang
utama (Fuad Ihsan, 2005: 11).
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk
mencapai
suatu
Pengertian Pendidikan Nasional
tujuan
Suatu usaha pendidikan
Dalam Undang-Undang RI No. 20
menyangkut tiga unsur pokok, yaitu
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
unsur masukan, unsur proses usaha itu
Nasional Pada Bab I Pasal I ayat 2
sendiri dan unsur hasil usaha.
berbunyi : Pendidikan Nasional adalah
pendidikan.
Masukan usaha pendidikan ialah
pendidikan yang berdasarkan Pancasila
peserta didik dengan berbagai ciri-ciri
dan Undang-Undang Dasar Republik
yang ada pada diri peserta didik itu
Indonesia Tahun 1945, yang berakar
(antara lain, bakat, minat, kemampuan,
pada nilai-nilai agama, kebudayaan
keadaan jasmani).
nasional
Dalam
proses
pendidikan terkait berbagai hal, seperti
Indonesia
dan
tanggap
terhadap tuntutan nasional zaman.
pendidik, kurikulum, gedung sekolah, Pendidikan Nasional Sebagai Suatu Sistem
buku, metode mengajar, dan lain-lain, sedangkan
hasil
pendidikan
dapat Sebagai suatu sistem, pendidikan
meliputi hasil belajar (yang berupa
nasional mempunyai tujuan yang jelas,
pengetahuan, sikap dan keterampilan)
seperti yang dicantumkan pada undang-
setelah selesainya suatu proses belajar
undang pendidikan bahwa Pendidikan
mengajar tertentu. Dalam rangka yang
National
lebih besar, hasil proses pendidikan
manusia seutuhnya, yaitu manusia yang
pendidikan (sekolah) tertentu.
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti
unsur dalam sistem pendidikan ini berkaitan
dan
luhur,
pengaruh
berkepribadian
unsur dalam sistem tersebut akan
pendidikan. usaha
seluruh
mandiri
sistem
pengetahuan
dan
serta
yang
mantap
tanggung
dan jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
Oleh karena itu dalam
mengembangkan
memiliki
keterampilan, sehat jasmani dan rohani,
mempengaruhi. Kelemahan salah satu
mempengaruhi
mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan
dapat berupa lulusan dari lembaga
saling
bertujuan
Zahar Idris (1987) mengemukakan
sistem
bahwa “Pendidikan nasional sebagai
pendidikan, setiap unsur pokok dalam
suatu sistem adalah karya manusia yang
sistem pendidikan harus mendapatkan 3
terdiri dari komponen-komponen yang
sehingga pendidikan nasional Indonesia
mempunyai hubungan fungsional dalam
adalah pendidikan Pancasila.
rangka membantu terjadinya proses
Pendidikan
nasional
berfungsi
transformasi atau perubahan tingkah
mengembangkan
laku seseorang sesuai dengan tujuan
membentuk
nasional
bangsa yang bermartabat dalam rangka
seperti
Undang-Undang
tercantum Dasar
dalam Republik
Dalam rangka
watak
mencerdaskan
Indonesia Tahun 1945”.
kemampuan serta
dan
peradaban
kehidupan
bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi
mencapai
tujuan
peserta didik agar menjadi manusia
nasional itu, pendidikan merupakan
yang beriman dan bertakwa kepada
salah satu sistem, di samping sistem-
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
sistem lainnya seperti ideologi, politik,
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
ekonomi, sosial budaya, tertahanan dan
mandiri dan menjadi warga
keamanan.
yang
negara
demokratis
serta
bertanggungjawab. DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang
Dasar
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar negar,
Hak dan Kewajiban Warga Negara
kepribadian, tujuan dan pandangan
a. Setiap warga negara mempunyai hak
hidup bangsa Indonesia.
yang
Sebagai dasar negara, pandangan
sama
untuk
memperoleh
pendidikan yang bermutu
hidup bangsa, Pancasila merupakan
b.
Warga
negara
yang
memiliki
pedoman yang menunjukkan arah, cita-
kelainan fisik, emosional, mental,
cita dan tujuan bangsa. Demikian pula
intelektual, dan/atau sosial berhak
halnya
memperoleh pendidikan khusus.
dengan
pendidikan
dilaksanakan di Indonesia. menjadi dasar sistem
yang
Pancasila
c. Warga negara di daerah terpencil atau
nasional dalam
terbelakang serta masyarakat adat
rangka
mencerdaskan
bangsa,
sebagai
kehidupan
termaktub
yang terpencil berhak memperolah
dalam
pendidikan layanan khusus.
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
d. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan 4
dan
bakat
istimewa
berhak
memperoleh
pendidikan
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
khusus.
a. Pemerintah dan pemerintah daerah
e. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
berhak mengarahkan, membimbing,
meningkatkan
membantu
pendidikan sepanjang hayat.
dan
mengawasi
f. Setiap warga negara yang berusia
penyelenggaraan pendidikan sesuai
tujuh sampai dengan lima belas
dengan peraturan perundang-undang
tahun wajib mengikuti pendidikan
yang berlaku. b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dasar.
Wajib
g. Setiap warga negara bertanggung jawab
terhadap
memberikan
kemudahan,
keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.
layanan
serta
dan
menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Hak dan Kewajiban Orang Tua a. Orang Tua berhak berperan serta
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam memilih satuan pendidikan
wajib menjamin tersedianya dana
dan memperoleh informasi tentang
guna terselenggaranya pendidikan
perkembangan pendidikan anaknya
bagi setiap warga ngegara yang
b. Orang tua dari anak usia wajib
berusia
belajar, berkewajiban memberikan
tujuh
sampai
dengan
limabelas tahun.
pendidikan dasar kepada anaknya. JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Hak dan Kewajiban Masyarakat a. Masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan,
Jalur Pendidikan
pelaksanaan,
Jalur
pengawasan, dan evaluasi program
pendidikan formal,
pendidikan b.
Masyarakat
pendidikan
terdiri
atas
nonformal, dan
informal yang dapat saling melengkapi berkewajiban
dan
memberikan dukungan sumber daya
memperkaya,
Pendidikan
diselenggarakan dengan sistem terbuka
dalam penyelenggaraan pendidikan.
melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
5
5)
Pendidikan Non-formal 1)
Pendidikan
masyarakat
bagi
yang
yang
warga
Pelatihan
bagi
masyarakat
memerlukan
pengetahuan,
memerlukan
bekal ketrampilan,
layanan pendidikan yang berfungsi
kecakapan hidup, dan sikap untuk
sebagai
pengganti,
penambah,
mengembangkan
dan/atau
pelengkap
pendidikan
mengembangkan
diri, profesi
bekerja,
formal dalam rangka mendukung
usaha mandiri, dan atau melanjutkan
pendidikan sepanjang hayat.
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2) Pendidikan nonformal berfungsi peserta
6) Hasil pendidikan nonformal dapat
penekanan
pada
dihargai setara dengan hasil program
penguasaan
pengetahuan
dan
pendidikan formal setelah melalui
ketrampilan
fungsional
serta
proses penilaian penyetaraan oleh
sikap
dan
mengembangkan didik
potensi
dengan
pengembangan
lembaga
Pendidikan
nonformal
meliputi
pendidikan
kecakapan
hidup,
pendidikan
anak
usia
dengan
pemberdayaan
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri
serta
2) Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan
kemampuan
sesuai
4) Satuan pendidikan nonformal terdiri kursus,
dan
nonformal
standar
nasional
JENJANG PENDIDIKAN
kegiatan belajar masyarakat, dan serta
dengan
pendidikan.
lembaga
pelatihan, kelompok belajar, pusat
taklim,
formal
setelah peserta didik lulus ujian
peserta didik.
majelis
standar
dilakukan oleh keluarga dan lingkungan
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan
pada
1) Kegiatan pendidikan informal yang
ketrampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan,
mengacu
Pendidikan Informal
perempuan,
lembaga
oleh
dini,
pendidikan keaksaraan, pendidikan
atas
ditujukan
nasional pendidikan.
pendidikan kepemudaan, pendidikan
pendidikan
yang
Pemerintah atau pemerintah Daerah
kepribadian profesional 3)
dan
diselenggarakan
nonformal
diselenggarakan
Kursus
Jenjang pendidikan formal terdiri
satuan
atas
pendidikan yang sejenis.
pendidikan
dasar,
pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi. 6
2) Pendidikan tinggi diselenggarakan
Pendidikan Dasar
dengan sistem terbuka
1) Pendidikan dasar merupakan jenjang
3) Perguruan tinggi dapat berbentuk
pendidikan yang melandasi jenjang
akademik, politeknik, sekolah tinggi,
pendidikan menengah
institut, atau universitas.
2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah 4)
Dasar (SD) dan Madrasah ibtidaiyah
Perguruan
tinggi
berkewajiban
(MI) atau bentuk lain yang sederajat
menyelenggarakan
serta Sekolah Menengah Pertama
penelitian, dan pengabdian kepada
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah
masyarakat.
(MTs),
atau
bentuk
lain
5)
yang
pendidikan,
Perguruan
tinggi
dapat
menyelenggarakan
sederajat.
program
akademik, profesi, dan/atau vokasi. Pendidikan Menengah 1) Pendidikan menengah merupakan
JENIS PENDIDIKAN Jenis
lanjutan pendidikan dasar
Pendidikan
mencakup
2) Pendidikan menengah terdiri atas
pendidikan umum, kejuruan, akademik,
pendidikan menengah umum dan
profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
pendidikan menengah kejuruan Pendidikan Kedinasan
3) Pendidikan menengah berbentuk
1) Pendidikan kedinasan merupakan
Sekolah Menengah Atas (SMA). Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
pendidikan
profesi
diselenggarakan
oleh
atau
Madrasah Al-lyat Kejuruan (MAK), 2)
lembaga
Pendidikan
Pendidikan Tinggi
meningkatkan
1) Pendidikan Tinggimerupakan jenjang
keterampilan
setelah
departemen pemerintah
nondepartemen.
atau bentuk lain yang sederajat.
pendidikan
yang
pendidikan
kedinasan
berfungsi
kemampuan dalam
dan
pelaksanaan
tugas kedinasan bagi pegawai dan
menengah yang mencakup program
calon
pendidikan
departemen atau lembaga pemerintah
diploma,
sarjana,
magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan
oleh
pegawai
negeri
suatu
nondepartemen.
perguruan
3)
tinggi.
Pendidikan diselenggarakan
kedinasan
melalui
jalur
pendidikan formal fan nonformal 7
penilaian
Pendidikan Keagamaan 1)
Pendidikan
lulusan
keagamaan
kelompok
pemeluk
masyarakat
agama,
sesuai
menjamin
sesuai
dengan
mutu standar
nasional pendidikan.
diselnggarakan oleh pemerintah dan / atau
yang
dari PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
dengan
peraturan perundang-undangan Pendidikan
2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan
peserta
memiliki
kelainan
nailai ajaran agamanya dan/atau
diselenggarakan
pada
mental,
memiliki
potensi
layanan
khusus
merupakan pendidikan bagi peserta didik
di
terbelakang,
4) Pendidikan keagamaan berbentuk
daerah
terpencil
masyarakat
adat
atau yang
terpencil, dan/atau mengalami bencana
ajaran diniyah pesantren, pasraman,
alam, bencana sosial, dan tidak mampu
pahaja sajinanera, dan bentuk lain
dari segi ekonomi.
yang sejenis
WAJIB BELAJAR
Pendidikan Jarah Jauh jarak
jauh
1) Setiap warga negara yang berusia 6
dapat
(enam) tahun dan mengikuti program
diselenggarakan pada semua jalur,
wajib belajar.
jenjang, dan jenis pendidikan.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan
dalam
emosional,
dan/atau
Pendidikan
jalur
informal.
Pendidikan
kesulitan
kecerdasan dan bakat istimewa.
dapat
pendidikan formal, nonformal, dan
1)
fisik,
sosial,
menjadi ahli ilmu agama. keagamaan
tingkat
mengikuti proses pembelajaran karena
memahami dan mengamalkan nilai-
Pendidikan
merupakan
pendidikan bagi peserta didik yang
didik
menjadi anggota masyarakat yang
3)
khusus
layanan
menjamin
pendidikan
belajar
kepada kelompok msayarakat yang
terselenggaranya minimal
pada
wajib jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut
tidak dapat mengikuti pendidikan
biaya.
secara tatap muka atau reguler. 3)
3) Pendidikan jarak jauh diselnggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem 8
Wajib
belajar
merupakan
tanggungjawab
negara
diselenggarakan
oleh
yang lembaga
pendidikan pemerintah, pemerintah
peserta didik, Kurikulum disusun sesuai
daerah, dan masyarakat,
dengan
jenjang
pendidikan
dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Indonesia dengan memperhatikan : 1. Peningkatan iman dan takwa;
Standar nasional pendidikan terdiri
2. Peningkatan akhlak mulia;
atas standar isi, proses, kompetensi
3. Peningkatan potensi, kecerdasan,
lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana,
dan minat peserta didik;
pengelolaan,
4. Keragaman
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang
harus
ditingkatkan
5. tuntut pembangunan daerah dan
pendidikan
digunakan
sebagai
acuan
pengembangan
kurikulum,
tenaga
6. tuntutan dunia kerja; 7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama;
kependidikan, sarana dan prasarana,
8. dinamika perkembangan global; dan
pengelolaan, dan pembiayaan. standar
9. persatuan nasional dan nilai-nilai nasional
pendidikan
serta
pelaporan
pencapaiannya
pemantauan
kebangsaan.
dan secara
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi,
dan
nasional
nasional
Pengembangan
daeah
lingkungan;
secara
berencana dan berkala. Standar
potensi
penjaminan,
dan
1. pendidikan agama;
pengendalian mutu pendidikan.
2. pendidikan kewarganegaraan; 3. bahasa;
KURIKULUM
4. matematika;
Pengembangan dilakukan standar
kurikulum
dengan nasional
mewujudkan
mengacu
pada
pendidikan
untuk
tujuan
5. ilmu pengetahuan alam; 6. ilmu pengetahuan sosial; 7. seni dan budaya;
pendidikan
8. pendidikan jasmani dan olahraga;
nasional.
9. ketrampilan/kejuruan; dan
Kurikulum pada semua jenjang dan
10. muatan lokal.
jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diverifikasi
sesuai
dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan 9
pendidikan yang berbasis
Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
keunggulan lokal. 6. Perguruan tinggi menentukan
1. pendidikan agama; 2. pendidikan kewarganegaraan; dan
kebijakan dan memiliki otonomi
3. bahasa;
dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1. Pengelolaan
sistem
pendidikan
BADAN HUKUM PENDIDIKAN 1. Penyelenggaraan dan/atau satuan
nasional merupakan tanggungjawab
pendidikan formal yang didirikan
menteri
oleh Pemerintah atau masyarakat
2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional
berbentuk badan hukum pendidikan.
pendidikan untuk menjamin mutu
2. Badan hukum pendidikan berfungsi
nasional
dan
standar
memberikan pelayanan pendidikan
pendidikan nasional. 3. Pemerintah
dan/atau
Daerah
kepada peserta didik
Pemerintah
3. Badan hukum pendidikan berprinsip
menyelenggarakan satuan
nirlaba dan dapat mengelola dana
pendidikan pada semua jenjang
secara mandiri untuk memajukan
pendidikan
satuan pendidikan.
sekurang-kurangnya
untuk
satu
dikembangkan
menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 4. Pemerintah melakukan
PENUTUP Provisi
Pendidikan tidak hanya dipandang
atas
sebagai usaha pemberian informasi dan
pendidikan,
pembentukan keterampilan saja, namun
tenaga
diperluas sehingga mencakup usaha
penyediaan
utuk mewujudkan keinginan, kebutuhan
Daerah koordinasi
penyelenggaraan pengembangan kependidikan, fasilitas pendidikan Kabupaten/Kota
dan
dan
penyelenggaraan lintas untuk
kemampuan individu
sehingga
daerah
tercapai pola hidup pribadi dan sosial
tingkat
yang memuaskan / pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana
pendidikan dasar dan menengah.
untuk
persiapan kehidupan yang akan datang,
5. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan
tetapi untuk kehidupan anak sekarang
pendidikan menengah, serta satuan
yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaanya. 10
sumber
Pendidikan sebagai salah satu sektor yang
paling
pembangunan andalan
utama
semaksimal
penting
dijadikan
untuk
berfungsi
mungkin
dalam
kehidupan
segala
bidang.
dalam
nasional
motivasi
Melalaui sistem pendidikan nasional diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya,
upaya
meningkatkan kualitas hidup manusia
mengembangkan dirinya dan secara
Indonesia, di mana iman dan takwa
bersama-sama membangun
kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi
masyarakatnya.
DAFTAR PUSTAKA Arifin. Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Universitas Terbuka, 1991. Djumberansyah Indar. Filsafat Pendidikan, Surabaya: Karya Abditama, 1994 Fuad Ihsan. Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005 Soetinah Soewondo. Dasar-Dasar Kependidikan. Semarang: Effkar Publishing, 1993. Zahara Idris. Dasar-Dasar Kependidikan I. Padang: Angkasa Raya, 1987. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11
