Mohon Diperiksa dan Disesuaikan Dengan Penyampaian
KEYNOTE ADRESS RAFENDI DJAMIN WAKIL INDONESIA UNTUK AICHR PERTEMUAN SELA NASIONAL MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA (PSNMHII) XXVI “PROMOTING AND SUSTAINING BALI DECLARATION’S PRIORITY AREAS ON PEOPLE WITH DISABILITIES” Selasa, 12 Mei 2015 Kusuma Argo Wisata Batu, Malang, Indonesia Yth. [...] Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, shalom, om swastyastu Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada panitia pelaksana Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia ke-26 ini dengan tingkat partispasi yang lebih luas. Ucapan Selamat juga saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, khususnya pimpinan Jurusan Hubungan Internasional yang tentunya telah memberikan dukungan moril dan materil untuk pelaksanaan event besar ini. Saya sangat berterima kasih dan berbahagia atas undangan pihak panitia penyelenggara kepada saya, untuk kedua kalinya sejak September 2013 yang lalu. Ada tersirat perasaan sedih dan bangga pada diri saya saat ini, karena pada 2 tahun yang lalu saya hadir di kampus ini bersama dengan dengan seorang teman aktivis hak-hak politik penyandang difabel tingkat nasional dan ASEAN yaitu kawan Yusdiana yang telah mendahului kita semua pada bulan Desember tahun 2013 karena komplikasi dalam operasi yang dideritanya. Kebanggaan ini terwujud dengan dipilihnya tema hak-hak asasi manusia yang spesifik pada penyandang disabilitas pada event pertemuan besar mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia. 1
Mohon Diperiksa dan Disesuaikan Dengan Penyampaian
Mari kita berikan tepuk tangan yang hangat dan meriah kepada pihak panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang mendukung acara ini. Saya sangat berbahagia dapat memberikan pokok-pokok pikiran saya di kampus Universitas Brawijaya ini pada tahun terakhir tugas saya sebagai wakil Indonesia di Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR). Setelah menjalankan mandat dan amanah selama lebih dari 5 tahun, yaitu menjalankan kepemimpinan Indonesia di bidang HAM pada tingkat kawasan ASEAN. Tema yang diangkat dalam perhelatan mengenai Promoting and Sustaining Bali Declaration’s Priority Areas on People with Disability ini merupakan hal yang baru dalam konteks perkumpulan mahasiswa. Namun demikian, data WHO yang dicatat oleh panitia dalam Terms of Reference bahwa kawasan ASEAN merupakan peringkat kedua kawasan yang memiliki prevalencerate of moderate disability (16%) dan peringkat ketiga prevalence rate of severe disability (12.9%), serta fakta bahwa sekitar 90 juta dari 600 juta penduduk ASEAN adalah penyandang disabilitas menjadikan isu hak-hak asasi PWDs ini menjadi penting untuk dibahas dalam berbagai forum. Sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antara Pemerintah ASEAN, saya bangga bahwa isu hak asasi manusia pada umumnya, dan hak asasi untuk People with Disabilities (PWDs) pada khususnya telah menjadi bagian dari pemikiran mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia kali ini. Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati, Perkembangan hak asasi manusia di ASEAN telah melewati tahapan yang panjang. Walaupun pembahasan tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia telah dimulai sejak 1993 setelah Deklarasi HAM Wina atau Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA), namun baru pada tahun 2009 ASEAN mampu mendirikian suatu komisi Hak Asasi Manusia di bawah Pasal 14 Piagam ASEAN.
2
Mohon Diperiksa dan Disesuaikan Dengan Penyampaian
AICHR-pun belum mempunyai bentuk yang ideal. Sebagai suatu badan HAM, AICHR masih berbentuk komisi Antar Pemerintah dan bukan suatu badan independen seperti selayaknya suatu badan HAM. Selain itu, mandat yang tertuang dalam TOR AICHR masih lebih berat kearah pemajuan dan kurang memiliki mandat perlindungan HAM. Keterbatasanketerbatasan tersebut tentu membuat kerja AICHR terbatas. Namun demikian, hingga lima tahun sejak berdiri, AICHR juga telah menghasilkan beberapa pencapaian penting, salah satunya adalah penyelesaian ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) di Phnom Penh, 18 Oktober 2012. AHRD menjadi satu-satunya dokumen ASEAN yang mencatat komitmen negara anggota ASEAN untuk perlindungan HAM yang menyeluruh mencakup hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak atas pembangunan dan perdamaian.
Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati, Permasalahan di ASEAN terhadap pemenuhan hak-hak PWDs juga tidak sepenuhnya terkait dengan aspek teknis semata. Stigma dan persepsi yang salah kepada penyandang disabilitas juga memainkan peran yang besar atas sulitnya menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. ASEAN Human Rights Declaration telah mengatur mengenai pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak dari PWDs. Pasal 2 AHRD mengenai non-diskriminasi menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan diskriminasi karena mempunyai disabilitas. Selain itu, Pasal 4 AHRD juga mengatur bahwa hak-hak PWDs merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia keseluruhan. Hal ini sesuai dengan semangat dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang disahkan oleh PBB pada tahun 2006 yaitu bahwa PWDs berhak menikmati seluruh bentuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. Dalam mencapai 3
Mohon Diperiksa dan Disesuaikan Dengan Penyampaian
tujuan tersebut dan menjamin bahwa PWDs mampu untuk menikmati dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan, kita sepakat bahwa keperluan-keperluan yang layak perlu dipenuhi oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas untuk menjamin kesetaraan. Sebagai kawasan yang sembilan (9) dari sepuluh (10) negara anggotanya telah meratifikasi CRPD, Negara anggota ASEAN sepakat bahwa pemenuhan-pemenuhan keperluan bagi PWDs adalah suatu keniscayaan. Oleh sebab itu pada bulan November 2011, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengesahkan Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in ASEAN Community. Deklarasi tersebut menjadi suatu komitmen dari negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan jalan bagi pemenuhan hak-hak PWDs di ASEAN. Dalam menjalankan salah satu mandat AICHR untuk mendorong ratifikasi intrumen HAM Internasional kepada negara-negara anggota ASEAN, maka CRPD selayaknya menjadi prioritas program sehingga seluruh anggota ASEAN meratifikasi Konvensi tersebut seperti halnya dengan konvensi PBB tentang Hak-hak atas Anak (UN Convention on the Rights of the Child atau CRC) dan konvensi PBB tentang penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women atau CEDAW). Dalam Sidang AICHR ke-18 yang berlangsung di ASEAN Sekretariat, Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 2015 minggu lalu, AICHR bekerja untuk menyelesaikan penyusunan Program Prioritas Kerja untuk tahun 2016, dan Rencana Kerja 5 tahun AICHR untuk periode 2016-2020. Indonesia bersama-sama dengan bebarapa negara anggota ASEAN merumuskan tahap-tahap kegiatan pelaksanaan Deklarasi HAM ASEAN terkait dengan hak-hak asasi penyandang disabilitas. Langkah awal AICHR adalah rencana penyelenggaraan Regional Workshop on the Rights of PWDs di ASEAN yang akan diselenggarakan di pada akhir tahun 2015 ini. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum, jurnalis, pekerja sosial tentang HAM penyandang disabilitas pada tahun 2016. Rencana Kerja 5 Tahun AICHR hendaknya dapat merumuskan 4
Mohon Diperiksa dan Disesuaikan Dengan Penyampaian
tujuan-tujuan strategis apa yang dapat dicapai untuk pemajuan, pemenuhan dan perlidungan HAM penyandang disabilitas dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Terbentuknya Masyarakat ASEAN hanya tinggal menghitung bulan. Proses integrasi yang diharapkan berjalan dalam berbagai bidang ini tentu mengaharapkan partisipasi lebih dari masyarakat dalam rangka menciptakan Masyarakat yang terkoneksi dan lebih maju berkembang. Namun demikian, ASEAN juga perlu untuk menjamin bahwa partisipasi masyarakat dalam proses integrasi dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dan bukan hanya oleh segelintir orang saja. Hadirnya dokumen Bali Declaration merupakan bentuk kesadaran Indonesia yang ditularkan kepada ASEAN bahwa integrasi ASEAN perlu dikelola dengan baik dan tidak meninggalkan penyandang disabilitas ke pinggir arena. Dokumen ini merupakan suatu bentuk kehadiran negara dalam menjamin bahwa bahwa ASEAN harus bergerak ke arah yang baru, people-centered dan people driven ASEAN.
Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati, Tentu kita tidak ingin ASEAN berhenti dalam perumusan norma saja. Bali Declaration merupakan dokumen penting yang perlu untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi. Oleh sebab itu, saya merasa sangat senang bahwa Pertemuan hari ini mengangkat kembali pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ASEAN. Sebagai generasi penerus bangsa, saya yakin kesadaran yang baik ini akan terus terbawa oleh rekanrekan sekalian hingga masa depan. 5
Mohon Diperiksa dan Disesuaikan Dengan Penyampaian
Oleh sebab itu, perkenankanlah saya sebagai Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, untuk menyampaikan sekali lagi apresiasi saya kepada pihak penyelenggara yang telah memberikan perhatian besar bagi isu pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di ASEAN. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bekal bagi masa depan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.
*******
6
