Key Words:Strategic Planning, Pingit Village, SWOT Analisys

PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DI DESA PINGIT KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA Oleh : Dwi Okta Nugroho, Dyah Hariani, Hesti Lestari Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email [email protected]

Implementation of the Rural Development Plan implemented through Empowerment, Participatory, in favor of the public, open, accountable, selective, efficient, accurate, sustainability, and through an iterative process in order to obtain effective results. Here is an opportunity for the implementation of bottom-up planning by promoting community participation (participatory society). Further Regulation of the Minister of Home Affairs Number 66 Year 2007 concerning Rural Development Planning, chapter 2 (paragraph 3) states that RPJMDes village contains financial policy, rural development strategy and work program villages. The purpose of research is to describe the development planning in Pingit village, District Rakit, Banjarnegara, describe and analyze the development strategy in Pingit village, District Rakit, Banjarnegara. Efforts to address the problem and the purpose of the research carried out by using the theory of strategic planning by using the SWOT analysis and the Litmus Test as a way to address concerns and goals of research conducted in the strategic planning of the construction village, in the village of Pingit, Subdistrict Rakit, Banjarnegara. The results showed that the development in the Village Planning Pingit starting from the lowest level of the RT level, which is then submitted at the time of execution Musrenbangdes.So it can be said Pingit village development planning using the planning system bootom up planning. This approach is an effort to involve all stakeholders from the beginning, so that any decision is taken in planning their decision together, and encourage the involvement and commitment to fully implement them. Key Words:Strategic Planning, Pingit Village, SWOT Analisys

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui Pemberdayaan, Partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, cermat, keberlanjutan, dan dengan melalui proses yang berulang sehingga diperoleh hasil yang efektif. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Desa disebutkan dalam Bab 11 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badanpermusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman padaPeraturan Pemerintah.Disinilah peluang untuk diterapkannya bottom up planning dengan mengedepankan peran serta masyarakat (masyarakat partisipatif). Mekanisme penyusunan program dari perencanaan yang dimulai dari tingkat desa dan dimusyawarahkan di dalam Musbangdes upaya itu dilanjutkan dengan temu karya pembangunan Kecamatan dan ke Rakorbang II, yang kemudian ditetapkan di dalam APBD

dengan skala prioritas tertentu, bahwa program pembangunan yang secara langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan menjadi prioritas utama. Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal, dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat Desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu desa yang pembangunan kurang optimal.Seperti infrastruktur desa yang kurang memadai. Tabel 1.1 Sarana Desa Pingit NO Sarana Km atau Unit 1 Rumah tidak 378 layak huni 2 Jalan tanah 1600m 3 Jembatan kayu/bambu 4 Instalasi air bersih Sumber :Profil Desa Pingit, 2013 Di desa Pingit masih terdapat beberapa sarana atau infrastruktur desa yang tidak layak. Seperti masih adanya rumah tidak layak huni sebanyak 378 unit, jalan tanah sepanjang 1600m, jembatan kayu/bambu, dan instalasi air bersih. Selain itu kelembagaan di tingkat desa belum sepenuhnya tertata dengan baik.Serta pemahaman tugas pokok dan fungsi dari perangkat desa yang masih rendah.Hal ini ditunjukkan dengan adanya aparat desa yang belum begitu menguasai teknologi.Pengelolaan administrasi dan dokumentasi juga kurang tertib, penempatan dokumentasi atau arsip yang masih tersebar. Setelah melihat gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan desa di desa pingit belum optimal dalam pembangunannya.Karena masih banyak kekurangan pada bidang infrastruktur desa, dan kinerja aparat desa masih kurang optimal serta,

masih rendahnya kualitas masyarakat. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa, maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya, sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan. Bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat Sunyoto (2006:8). Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Atas dasar permasalahan diatas, mendasari minat dan perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perencanaan Strategis di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara”. B. Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan di Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dan mendeskripsikan strategi pembangunan di Desa Pingit,

Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. C. Administrasi Publik Di dalam paradigma ini terdapat sedikit kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang administrasi atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum, dan penentuan kebijakan umum bagi para ahli administrasi negara. Bidang ini telah menemukan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terkebelakang sebagi lokusnya. Para ahli administrasi negara bebas menentukan pilihannya atas segenap fenomena tersebut, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka patuhi dalam menumbuhkan minat multidisipliner, yang menuntut sintesa kapasitas intelektual dan mengarah pada tema-tema yang mencerminkan kehidupan perkotaan, hubungan administratif antara organisasi-organisasi negara dan swasta, dan mempertemukan sisi teknologi dan sisi masyarakat. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara serta analisanya, dan pemerkiraan keluaran kebijakan. Administrasi negara adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan orang/organisasi yang menyelenggarakan kerja untuk mencapai tujuan adalah manajemen, karena intisari daripada manajemen ialah suatu proses/usaha dari orang-

orang secara bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.Jadi administrasi negara adalah penyelenggaranya dan manajemen adalah orang/organisasi yang menyelenggarakan kerja.Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelengaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. D. Manajemen Pembangunan Desa Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa menurut Adisasmita (2006:19)yaitu: (1) transparasi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Pasal 14 PP. Nomor 72 Tahun 2005 yaitu: (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (2) mengajukan rancangan peraturan desa; (3) menetapkan paraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) membina kehidupan masyarakat desa; (6) membina perekonomian desa; (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan adalah kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya desa, menyiapkan sumber pembiayaan pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan mekanisme implementasi regulasi desa. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintergrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDesa). E. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakanpenting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu organisasi atauentitas lainnya, apa yang akan dikerjakan organisasi atau entitas lainnya dan mengapa organisasi (entitas lainnya)

mengerjakan seperti itu Bryson (2008: 23). Perencanaan strategis adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi Nawawi (2005:148-149). Perencanaan strategis adalah instrumen kepemimpinan dan suatu proses yang menentukan apa yang dikehendaki organisasi masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, satu proses melalui mana sasaransasaran dijelaskan. Perencanaan strategis sebagai komponen dari manajemen strategis bertugas memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijakan terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, dan menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijkan organisasi Karyoso (2005:36). Perencanaan strategis adalah suatu sistem dimana para manajer mengambil keputusan, mengimplementasikan, dan mengontrol keputusan penting tersebut Tangkilisan (2003:).

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, program-program strategi, mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) dan penetapan metodemetode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategis dalam pembangunan daerah yang kontekstual dimasa mendatang orientasinya tidak saja ditujukan kepada mengejar pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi secara bersamaan tercipta pula pemerataan pendapatan dan hasilhasilnya.Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif.Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan.Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas”. Jika Pemerintah benar-benar ingin mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ketidak adilan ekonomi dalam pembangunan daerah dimasa yang akan datang Pembangunan untuk rakyat harus dilaksanakan dengan strategi memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dengan

demikian sasaran pembangunan dalam arti yang luas, tidak saja pencapaian produktivitas melainkan juga secara bersamaan tercapai pula pemerataan hasil dan keseimbangan pembangunan diberbagai bidang: politik, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat. F. Metode Di dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalahuntuk meneliti bagaimana penyelenggaraan pembangunan di Desa Pingit, Kecamatan Rakit,KabupatenBanjarnegara, sedangkan lokus yang diambil adalah Desa Pingit Kecamatan rakit Kabupaten Banjarnegara, dan Pemerintah Desa Pingit. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa informasi yang didapat dari informan.Informan yang dipilih yaitu Kepala Desa Pingit, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen terkait perencanaan pembangunan desa.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang ada. Teknik analisis data dilakukan melalui interpretasi data, reduksi data, opencoding, axial coding dan selective coding. G. PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian a. Perencanaan pembangunan di Desa Pingit dimulai dari tingkat RT, yang kemudian diajukan dalam

musrenbangdes. Musrenbang sendiri adalah forum multipihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. b. Lingkungan Strategis Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategis pembangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dapat diketahui dengan melihat kondisi lingkungan strategis yaitu: 1. Lingkungan internal meliputi: a) Visi dan Misi, dalam pelaksanaan visi misi pemerintah Desa Pingit berupaya untuk mewujudkan visi misi tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia dari perangkat desa. b) Sumber daya manusia, sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Pingit belum dapat dikatakan maksimal, karena masih rendahnya tingkat pendidikan, dan berketrampilan rendah. c) Anggaran, anggaranmerupakan faktor

yang vital dalam menjalankan organisasi, minimnya anggaran juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Pingit, alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas, yang berakibat terbatasnya operasional program/kegiatan. 2. Lingkungan eksternal meliputi: a) Politik, iklim politik yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara sangat aman dan kondusif, hal itu terbukti tidak adanya gejolak politik yang berupa konflik dan juga tidak terdapat gangguan dari kelompokkelompok kepentingan berupa huru-hara, demonstrasi penolakan untuk pembangunan. b) Kontrol masyarakat, kontrol masyarakat di Desa Pingit sendiri biasanya dalam hal ini adalah masalah dana, dana yang ada berapa dan digunakan untuk apa saja. c) Faktor ekonomi, pendapatan ekonomi di Desa Pingit bisa dikatakan cukup rendah, jika dihitung secara angka tidak ada namun jika dibandingkan desa lain Desa Pingit masih sangat rendah. d) Faktor sosial budaya, sosial budaya di Desa Pingit sendiri

berbeda sehingga disetiap dusun partisipasinya berbeda dalam pembangunan. 2. Analisis Mengacu pada hasil analisis SWOT, diperoleh beberapa isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Strategi S-O Memanfaatkan penduduk pada usia produktif dengan

laju ekonomi yang positif untuk mengembangkan modal intelektual sebagai salah satu modal untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal pedesaan melalui konsep satu desa satu produk unggulan, yang diikuti dengan dukungan pembinaan, permodalan, pengorganisasian dan pemasaran dari institusi yang terkait di Kabupaten. b. Strategi S-T Adanya jumlah penduduk yang mayoritas pada usia produktif perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya pada berbagai pelatihan yang terkait dengan produksi yang bersifat komparatif sehingga dapat mengimbangi kemungkinan datangnya tenaga kerja asing yang cenderung akan bergerak pada sektor berteknologi. c. Strategi W-O Membuka alternatif lapangan kerja berkualitas,

yaitu kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian, baik industri kecil mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasa penunjang lainnya sangat terbatas. d. Strategi W-T Meningkatkan SDM lokal, dengan memberi kemampuan kepada masyarakat dalam bidang usaha dan kerja, juga akan meningkatkan wawasan dirinya terhadap nilai-nilai budaya asli daerah dan nasional, sehingga akan berkemampuan menangkal atau meminimalisasi dampak budaya asing yang menyertai era perdagangan bebas dan era globalisasi yang semakin tidak terhindarkan. Meningkatkan kondisi infrastruktur pembangunan sehingga akan memperbaiki kemampuan produksi di sektor agribisnis, melalui bertambahnya minat investasi di sektor ini, yang pada akhirnya akan mendorong daya saing agrobisnis lokal. H. Penutup a. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Perencanaan pembangunan di Desa Pingit dimulai dari tingkat

terendah yaitu tingkat RT, yang kemudian diajukan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes. Sehingga dapat dikatakan perencanaan pembangunan di Desa Pingit menggunakan system perencanaan bootom up planning. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kecuali jika ada bantuan program dari pemerintah, seperti PNPM, pihak-pihak yang terlibat adalah kepala desa danperangkat desa serta LPMD sebagaimana yang tercantum dalam susunan tim pelaksana kegiatan di desa. Tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap ini atau dengan kata lain pada penyusunan danpembuatan RKA peran serta masyarakat umum diambil alih oleh tim pelaksana kegiatan yang telahdisetujui oleh masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan tingkat desa. 2.Strategi Dalam Program Pembangunan a. Pengembangan Kapasitas Lingkungan dan Infrastruktur Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah desa terfokus kepada pembangunan sarana prasrana, misalnya pembangunan jalan desa yang sangat dibutuhkan dalam mengakses kebutuhan desa.Karena dengan kondisi

yang jalan yang memprihatinkan terutama pada musim hujan, sangat dibutuhkan sekali kualitas perbaikan jalan sebagai penunjangmobilitas perekonomian. b. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Sosial Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya sosial sudah berjalan dengan baik.Pengembangan SDM desa melalui dunia pendidikan sudah cukup terfasilitasi, dimana tingkat pendidikan tingkat dari yang paling rendah hingga lanjutan pertama sudah tersedia.Tinggal lagi kemauan masyarakat desa untuk memperoleh pendidikan yang sudah disediakan.Apalagi fakta ekonomi yang dimiliki masyarakat yang sudah mulai membaik, dan Seiring berkembangnya zaman masyarakat Desa Pingit sudah mulai sadar dengan pentingnya pendidikan. c. Pengembangan Kapasitas Kelembangan Lokal Pengembangan kapasitas kelembanganlokal sudah berjalan dan saling bersinergi, pemerintah desadan BPD sudah berupayamemberikan informasi kepada masyarakatdesa tentang program pembangunan desatermasuk pada program alokasi dana desa(ADD).

Informasi yang diberikan akanmembuat masyarakat tertarik untukmemberikan ide, gagasan dan aspirasinyakepada pemerintah desa dan BPD melaluimusyawarah desa yang dilakukan.Artinya dalampenyusunan dan perencanaan pembangunan melalui program, masyarakat mengambil peran bersamapemerintah desa, BPD dan lembaga lokaldesa lainnya dalam pengambilankeputusan untuk menetapkan programpembangunan infrastruktur apa yang akandilaksanakan di desa mereka. b. Saran 1. Perencanaan Pembangunan a. Pada proses perencanaan pembangunan dengan melalui adanya Musyawarah Rencana Pembangunan seharusnya Pemerintah Desa tidak hanya melibatkan para Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada, tetapi semua kalangan masyarakat setempat. b.Menggali sumber-sumber keuangan desa sesuai dengan potensi desa. c. Dalam hal pelaksanaan pembangunan sebaiknya masyarakat ikut membantu dalam ikut memberikan kontribusi dalam bentuk materi semampu mereka.

2. Strategi Dalam Program Pembangunan a. Rehabilitasi infrastrukur jalan, jembatan dan sarana pendukung ekonomi masyarakat desa lainnnya. b. Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. c. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu ……………………….. 2006. Pembangunan Desa Partisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu Afifuddin dan Saebani Beni Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualtatif, Bandung: Pustaka Setia Handoko T. Hani, 2000. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia,Yogyakarta: BPFE Juliantara, Dadang. 2003. Pembaruan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. Karyoso. 2005. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Jakarta: PTIK Press Dan Restu Agung.

Kunarjo, 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Nawawi, Hadari. 2005. Manajemen Strategik, Yogyakarta: Gadjah Mada Pers. Malayu S.P Hasibuan , Drs. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Mikkelsen, Britha. 2006. Metode Penelitian Partisipatoris dan UpayaUpaya Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho, 2006, Manajemen Pembangunan Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta. Rangkuti, Freddy. 2000. Business plan Teknik Membuat Perencanaan Bisnis Dan Analisis Kasus, Jakarta: Gramedia Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Salusu, J. 2005. Pengambilan Keputusan Stratejik : Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit, Jakarta: Grasindo Siagian, Sondang P. 2007. FungsiFungsi Manajerial, Jakarta: Bumi Aksara

Sjafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Padang:Baduose Media. Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soemantri, Bambang Trisantono. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia Sugiyono, 2004. Metode Penelitia Bisnis, Bandung: Alfabeta Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Bandung : Remaja Rosda Karya Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Jakarta: Salemba Empat Syamsuddin, Lukman. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep, Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, Dan Pengambilan Keputusan. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada. Tahir, Irwan dan Wasisitiono, Sadu . 2007. Prospek Pengembangan Desa, Bandung: Fokus Media Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta:PT Bumi Aksara Todoro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga Usman, Sunyoto. 2006. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Non Buku Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah

Disetujui DosenPembimbing I,

Dra. Dyah Hariani, MM, NIP :19580127.198503.2.002