Modul ke:
Kewarganegaraan Pengembangan dan Pemeliharaan sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan
Fakultas
Teknik
Uly Amrina ST, MM
Program Studi
Teknik Industri
Kode : 90003 Semester 1 2 SKS
Konstitusi
Konstitusi dan UUD • Kata ‘konstitusi” yang berarti pembentukan, berasal dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti membentuk • istilah “undang-undang dasar” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “grondwet”. “Grond” berarti dasar, dan “wet” berarti undang-undang. Jadi Grondwet sama dengan undangundang dasar. • Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis.
Konstitusi dan UUD • Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. • Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen. • Dengan demikian undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. • Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan
Unsur-Unsur yang Terdapat dalam Konstitusi (Savornin Lohman) • Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, konstitusi- konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. • Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batasbatas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. • Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan
Materi Muatan Konstitusi (menurut Sri Sumantri) • Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, • Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, • Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar
Materi Muatan Konstitusi (menurut CF. Strong) • Cara pengaturan berbagai jenis institusi; • Jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusiinstitusi tersebut; • Dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan
Unsur-unsur Konstitusi Modern • Struktur organisasi negara dengan lembagalembaga negara di dalamnya • Tugas/wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tatakerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya • Jaminan hak asasi manusia dan warga negara.
Perubahan Undang-Undang (menurut CF. Strong) • oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, • oleh rakyat melalui referendum, • oleh sejumlah negara bagian- khususnya untuk negara serikat, • dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan
Perubahan Undang-Undang (menurut KC. Wheare 2010) • perubahan resmi, • penafsiran hakim • kebiasaan ketatanegaraan/konvensi
Perubahan Undang-Undang (menurut UUD 1945 Pasal 37) • Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
Perubahan Undang-Undang (menurut UUD 1945 Pasal 37) • Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Putusan untuk mengubah pasal-pasal UndangUndang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara • Secara umum : konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.
Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara • Menurut CF. Strong (2008:16), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut.
Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara • menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah – The desire of the citizens to secure their own rights when threatened, and to restrain the action of the ruler – The desire on the part either of the ruled, or of the ruler wishing to please his people, to set out of the form of the existing system in government, hither to in an indenifite form, in positive terms in order that in future there shall be no possibility of arbitrary action. – The desire of those creating a new political community to secure the method of government in a form which shall have permanence and be comprehensible to the subjects. – The desire to secure effective joint action by hither to separate communities, which at the same time wish to retain certain rights and interest to themselves separately
Terima Kasih Uly Amrina ST,MM
