KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA Nur Mohammad Kasim Abstract Women in practice can meet life as a wife in a family environment, also in an institution (organization, civil servant, and Private workers) can be complementary and supporting even be a factor in important: in fighting for the rights of individuals and groups. Women as the full force of the law in color by various activities, in terms of employment can be a Judge in deciding the case can also be a person who convicts/which was sentenced to violate the Law. In Indonesia women in their involvement with the job so diverse that it is free from the influence of the social strata, lack of economics, involvement in government, politics, world artists and others. Kata Kunci: involvement, Women, Legal Dynamics PENDAHULUAN Perempuan dalam kancah nasional selalu di tandai dengan peringatan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini dan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Pencapaian kaum perempuan Indonesia diberbagai bidang saat ini tak lepas dari peran Kartini. RA. Kartini merupakan sosok wanita yang sepanjang hidupnya digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kartini berjuang dengan gigih agar para putri bangsa bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga sekarang kaum perempuan Indonesia bisa menikmati hasilnya. Keberhasilan kaum perempuan Indonesia sekarang ini adalah buah dari apa yang telah diperjuangkan oleh RA. Kartini pada masa lalu. Saat ini kaum perempuan telah banyak mengalami kemajuan. Keberadaan perempuan semakin dirasakan memiliki arti penting dalam pembangunan. Hal ini membuktikan visi Kartini dimasa lalu 341

342

|

MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 341-369

menembus zaman sehingga kini banyak perempuan yang berupaya maju dan menempati posisi penting dalam pemerintahan maupun institusi dan perusahaan berkualitas. Begitupun dengan adanya hari Ibu dapat mewarnai kehidupan kaum Ibu akan tanggungjawabnya dengan memperjuangkan kehidupan kaum perempuan dalam dimensional aktivitas, disatu sisi perempuan itu beraktivitas di dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga juga di lain sisi beraktivitas di luar rumah sebagai perempuan eksis dengan karir/pekerjaannya. Peranan perempuan baik dalam memperjuangkan rumah tangganya dan mempertahankan bangsa Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Kaum perempuan ikut andil dalam segala aspek kehidupan. Sumur, dapur dan kasur pada dasarnya bukanlah tempat kaum perempuan semata, melainkan mereka juga bisa berbuat lebih dari itu. Maksimalnya perempuan untuk dapat berkarya bagi diri dan masyarakat agar kedepannya bisa berpikir lebih maju dalam kehidupan sosialnya, berkarya dalam berbagai bidang sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak bisa berdikari. Namun di lain sisi perempuan dapat menjadi suatu petaka untuk dirinya dan negara jika tidak dapat mengelola potensi diri dan karirnya dengan baik dan benar. Sehingga yang semula dikatakan bahwa perempuan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam rumah tangganya dan juga factor utama kebaikan bagi negara, tidak akan sejalan dengan baik, karena jika perempuan itu tidak dapat mengatur, memperhatikan norma/etika/aturan dengan keteraturan hukum yang baik maka pekerjaan/kariri itu akandapat menjadi petaka untuk keluarganya dan juga kepada suatu negara bahkan Agamanya sekalipun. Di Indonesia keterlibatan perempuan dengan hukum sangat banyak yang dinamikanya mewarnai berbagai bidang, diantaranya: politik, pemerintahan, artis dan lainnya. Kasusnya juga beragam dari kasus korupsi, pencucian uang bahkan narkoba. Semuanya ini

Nur Mohammad Kasim, Keterlibatan Perempuan dalam Dinamika

|

343

Hukum di Indonesia

dilakukan oleh perempuan tanpa mempertimbangkan factor yang dapat menjeratnya dan hanya dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Beberapa kasus ini yang banyak menyebabkan kaum perempuan dapat berhubungan dengan dinamika/polemik hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tulisan ini saya batasi pada: Kedudukan Perempuan Dalam Tatanan Sosial Masyarakat. Perempuan di Pusaran Kasus Korupsi dan Politik. Perempuan dalam Pusaran Himpitan Ekonomi. Serta Perempuan dan Perlindungan Hukum. PEMBAHASAN 1. Kedudukan Perempuan Dalam Tatanan Sosial Masyarakat Kedudukan adalah tingkat atau martabat/status tingkatan seseorang1,maksudnya adalah posisi atau keadaan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya2. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan perempuan dalam tatanan sosial di masyarakat seharusnya di dukung oleh peranan perempuan dalam berbagai bidang keilmuan, misalnya dalam bidang politik sebagai

1Peters

Salim , Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 369 2Soerjono

Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 239-240

344

|


implementasi pelaksanaan kesetaraan gender,maka ada beberapa kebijakan yang mungkin bisa dilakukan: a. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan: Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan.Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.Pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen. a. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik: Mengupayakan untuk menduduki posisi-poisisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai. b. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik: Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.  Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan:


|

345

Hukum di Indonesia

Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik, yang di dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota parlemen perempuan. Selain itu, memperlancar segala perencanaan serta realisasi dari konsepsi pengarusutamaan gender (PGU) adalah merupakan suatu keseharusan dalam upaya meningkatkan representasi perempuan.Ada beberapa faktor yang berperan dalam pengarusutamaan gender, yakni:  Ada tidaknya peluang politik (ruang politik yang tersedia) untuk pengarusutamaan gender di parlemen  Peran gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil dalam mendesakkan dan mengadvokasi pengarusutamaan gender di parlemen. Di sisi lain,adanya permasalahan dalam mewujudkan parlemen yang sensitif gender,membuat kebijakan kesetaraan gender harus memperhatikan beberapa faktor: (1) Dukungan dari partai politik mayoritas di parlemen.(2) Mekanisme kerja dalam komisi-komisi di parlemen, termasuk komisi yang khusus mengurusi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.(3) Eksistensi kaukus perempuan parlemen yang merupakan jaringan perempuan antarpartai politik dan saluran ke organisasi masyarakat sipil.(4) Aturan main yang dibentuk untuk memfungsikan parlemen. Akses perempuan dalam komunikasi sosial, diantaranya dapat membangun sistem networking melalui kerjasama dan pelatihan serta dalam perluasan informasi melalui: a. Membangun akses ke media: Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.

346

|


b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan: Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen.Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan. c. Meningkatkan kualitas perempuan: Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan. 2.

Perempuan Dipusaran Perempuan dan Korupsi

Kasus

Koruptor

dan

Politik

Bicara korupsi tidak bisa lepas dari kekuasaan. Power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Kekuasaan adalah salah satu godaan yang sulit ditaklukkan. Siapa pun yang diberi kekuasaan, pasti tergoda untuk memanfaatkannya untuk keuntungan diri dan orang-orang terdekatnya. Kuasa akan melahirkan godaan untuk menyalahgunakannya, apalagi kalau itu kekuasaan yang mutlak- jelas akan diselewengkan. Kalau semakin banyak perempuan yamg terjebak dalam korupsi, itu tidak berarti terjadi feminisasi korupsi. Perempuan korupsi karena ia diberi kekuasaan atau menjadi bagian dari jaringan penguasa. Bukan karena gendernya. Siapa pun yang terjun dalam politik, kalau sistem politik itu tidak bersih, maka kemungkinan besar dia akan terkontaminasi oleh sistem itu. Saya kira, hanya


|

347

Hukum di Indonesia

perempuan luar biasa yang bisa imun dari godaan korupsi apabila ia menjadi bagian dari lembaga politik di Indonesia. Selain kuasa, akar korupsi adalah keserakahan. Jika seseorang pejabat eksekutif atau anggota legislatif tergoda korupsi, penyebabnya tentu bukan karena gaji yang kurang tapi karena keserakahan. Korupsi kerah putih atau state corruption jelas karena didorong oleh faktor keserakahan, tidak mesti serakah materi tapi bisa juga serakah kuasa atau haus kekuasaan. Kalau bicara soal keserakahan, ini sifat manusiawi. Tidak ada hubungannya dengan laki dan perempuan. Perempuan yang menjadi pejabat atau politisi, kemudian korupsi bukan berarti mereka ketularan oleh sifat para laki-laki, tapi karena sebagai manusia, perempuan pada dasarnya mempunyai sifat dasar yang sama dengan laki-laki – naluri untuk tergoda kekuasaan dan meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Feminitas perempuan, naluri sebagai ibu yang suka memelihara atau melindungi tidak jaminan akan bisa mengalahkan naluri dasar manusia lainnya : keserakahan. Jadi dalam hal korupsi, tidak ada feminisasi atau maskulinisasi. Laki perempuan sama saja. Dulu, politik adalah wilayah yang relatif steril dari perempuan. Politik adalah dunia dan permainan para laki-laki. Kalau ada perempuan yang bisa menduduki kursi kekuasaan politik – itu karena tradisi atau keturunan misalnya Ratu Elizabeth 1 dan 2 dari Inggris , Ratu Mesir Kuno – Cleopatra, Ratu Majapahit – Tribuana Tunggadewi, dan lain-lain. Bertahun-tahun secara tradisi , politik diwariskan dan diperebutkan di antara kaum laki-laki. Mengapa politik hanya diperuntukkan bagi laki-laki? Apakah perempuan tidak pantas untuk terjun ke dunia politik? Perebutan dan perluasan kekuasaan dulu seringkali dilakukan dengan jalan peperangan. Hal ini menjadikan politik lebih pantas kalau dibebankan ke pundak para lelaki. Tugas perempuan adalah

348

|


memenuhi kebutuhan domestik atau konsumsi. Berabad-abad pembagian peran ini dijalankan tanpa ada gugatan dari kaum perempuan. Sekarang, sebagian besar negara memilih jalan demokrasi dalam meraih kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi diperebutkan melalui peperangan tetapi melalui proses pemilihan politik secara damai dimana faktor yang menentukan adalah popularitas dari si kandidat. Kalau seperti ini, tidakkah alasan dunia politik adalah wilayah yang pantas bagi laki-laki tidak berlaku lagi? Dalam tatanan demokrasi semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Nilai-nilai fraternity, egality dan equality menjadi prinsip utama. Namun, sistem demokrasi tidak serta merta menjadi pintu pembuka bagi perempuan untuk masuk ke kancah politik. Butuh perjuangan keras untuk bisa menerima agar perempuan diberi hak politik paling dasar yakni ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Di Inggris, hak ini baru disahkan dalam undang-undang pada tahun 1928. Di Amerika Serikat hak ini baru diberikan kepada kaum perempuan pada sekitar tahun 1920. Saat ini, semakin banyak perempuan yang terjun dalam politik bahkan menjadi pemimpin tertinggi suatu negara lewat proses demokrasi. Pertanyaannya, apakah perempuan yang terjun ke politik dapat melembutkan atau melunakkan wajah politik yang keras dan kejam ataukah sebaliknya justru integrasi ke politik melahirkan perempuan-perempuan yang maskulin? Dengan kata lain, apakah terintegrasikannya perempuan ke dunia politik mampu mendorong terjadinya feminisasi politik ataukah justru yang terjadi sebaliknya maskulinasi para perempuan yang terjun ke politik akibat mereka terkooptasi oleh dunia dan permainan politik ala laki-laki? Saya kira politik tidak mengenal jenis kelamin. Tapi politik yang identik dengan perebutan kekuasaan atau power struggle jelas tidak merepresentasikan sifat-sifat yang feminin. Intrik-intrik permainan politik, manipulasi dan kecenderungan memilih jalan


|

349

Hukum di Indonesia

kekerasan jelas lebih menggambarkan maskulinitas. Karena itu, mereka yang terlibat langsung dalam power struggle adalah orangorang yang keras, ulet dan tangguh, bukan orang yang lembek. Siapa pun mereka, entah laki atau perempuan. Margaret Thatcher karena menunjukkan kepemimpinan politik yang tangguh maka mendapat julukan Si Wanita Besi. Aung San Suu Kyi meskipun penampilannya lembut, tapi ketegaran dan sikapnya yang pantang menyerah dan konsisten memperjuangkan demokrasi di Myanmar membuatnya pantas disebut sebagai wanita baja. Hillary Clinton, Condoleezza Rice, Christina Fernandez Presiden Argentina, dan Sri Mulyani tentunya paling tidak juga memiliki ketangguhan yang sama. Ada banyak perempuan yang mampu menduduki puncak kekuasaan politik suatu negara atau jabatan strategis lainnya. Tapi dari sekian banyak perempuan itu, berapa yang benar-benar mampu merubah wajah politik dan tercatat dalam sejarah sebagai perempuan yang menginspirasi dunia? Mengapa justru banyak perempuan yang terjun ke politik malahan terseret arus dan ikut andil dalam proses “pembusukan” kolektif yang disebut korupsi? Sejumlah perempuan ikut mewarnai perjalanan kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada yang mengaku sebagai teman dekat tersangka korupsi, ada pula yang menjadi istri sejumlah tersangka korupsi. Nama mereka rata-rata mulai terungkap ketika KPK mengusut tindak pidana pencucian uang. Rata-rata dari mereka adalah pihak yang menerima atau menikmati aliran dana dari sang tersangka korupsi. Siapa saja mereka? Sebut saja Dipta Anindita, Mahdiana, Sefti Sanustika dll.  Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam tuduhan dugaan suap Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan Banten oleh Komisi Pemberantasan

350

|














Korupsi (KPK) menambah panjang daftar politikus perempuan yang diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Memang terlalu gegabah dan serampangan jika menyimpulkan bahwa korupsi mestinya “hanya” menjadi “domain” laki-laki dan akan aneh jika perempuan ikut “bermain” dalam domain tersebut. Ini seperti bias penghakiman bahwa laki-laki “wajar” berselingkuh, tapi tidak demikian dengan perempuan. Padahal, rasionalitas masyarakat jelas-jelas paham bahwa perselingkuhan tidak bisa dibenarkan atas nama pelanggaran norma masyarakat dan juga “kerugian” sosial maupun psikologis yang ditimbulkan terhadap orang lain. Tak peduli yang melakukannya lelaki atau perempuan. Apalagi korupsi. Namun, di tengah masih sedikitnya para perempuan Indonesia yang terjun di dunia politik –baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif- terseretnya sejumlah nama politikus perempuan dalam kasus korupsi tak urung membuat kita terperangah. Sebut saja sejumlah nama. Ada nama politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh yang juga terjerat kasus suap Wisma Atlet, kini harus mendekam di hotel prodeo selama 12 tahun. Kemudian Wa Ode Nurhayati, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), yang terseret kasus suap dalam alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam dan dijatuhi vonis enam tahun penjara. Ada pula nama Chairun Nisa, politikus Partai Golkar yang terseret kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dengan menjadi penghubung Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau ke Akil.


|

351

Hukum di Indonesia 











Sekali lagi, kita tak ingin gegabah, dengan “menghakimi” mereka sebagai perempuan dalam tindak korupsi yang mereka lakukan. Kita hanya prihatin, dan sedikit cemas, bahwa perilaku korupsi mereka semakin membuat jera para perempuan untuk memasuki dunia politik. Sejak ruang demokrasi terbuka lebar di Indonesia, pascajatuhnya Soeharto, kiprah perempuan di politik meningkat dari tahun ke tahun. Dari hasil Pemilu 2009, 101 perempuan terpilih menjadi anggota DPR, setara 18 persen dari keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 orang. Dibandingkan hasil pemilu sebelumnya, jumlah perempuan di DPR 2009-2014 meningkat. Hasil Pemilu 2004 hanya mengantarkan 63 perempuan terpilih menjadi anggota DPR. Padahal, menggunakan sistem terbuka tertutup, di mana peran partai politik untuk menentukan caleg (calon anggota legislatif) terpilih masih sangat kuat. Secara kuantitas, kehadiran perempuan di panggung politik, terutama di DPR dan DPRD I dan DPRD II, perlahan mulai memperlihatkan tren kenaikan. Kursi-kursi di parlemen kini tak lagi disesaki lelaki. Hal itu dimulai sejak beberapa undang-undang politik menuntut keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun menariknya, harus diakui, ketangguhan dan kualitas para perempuan dalam berpolitik saat ini tak setangguh di era 1950-an. Di Pemilu 1955, salah satu pemilu paling demokratis yang pernah diselenggarakan Indonesia, sembilan perempuan dari 245 orang terpilih menjadi anggota Konstituante. Beberapa di antaranya ialah Salawati Daud, Umi Sardjono, dan Supeni. Selain nama-nama di atas, terdapat nama lain yang juga dikenal memiliki kontribusi besar dalam menegaskan

352

|


keberadaan perempuan Indonesia di politik; di antaranya Surastri Karma Trimurti dan RA Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo. Sejarah mencatat, mereka adalah perempuanperempuan berkualitas yang gigih memperjuangkan programprogram kelompok marginal, termasuk perempuan dan anak.  Kita barangkali bisa menyalahkan sistem dan menyebut bahwa kebijakan politik massa mengambang era Orde Baru dan penghancuran sistematis gerakan perempuan yang dilakukan Soeharto menjadi penyebab mengapa susah sekali muncul kembali perempuan-perempuan politik dengan ketangguhan seperti mereka. Tapi, kita juga tak perlu menjadi “cengeng” dengan menyebut bahwa jenis perempuan seperti itu baru bisa “lahir” setelah ada sistem yang bagus lebih dulu.  Kehidupan politik yang sehat dan politikus yang baik memang tidak bisa hanya dibentuk dengan niat baik.  Tapi, bahwa untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan tanggung jawab masing-masing dari kita, bukan hanya negara dengan birokrasinya, bukan juga kelompok masyarakat sipil, tapi terpenting adalah partai-partai politik dan mereka yang memilih politik sebagai alat perjuangannya. Kita benar-benar merindukan sebuah partai politik yang mampu melakukan kaderisasi politik dengan baik. Hal ini terjadi karena fungsi komunikasi tidak lagi di gunakan. Adapun Komunikasi politik adalah merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa ”penggabungan kepentingan” (interest aggregation) dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo). 3 Jika komunikasi politik 3 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.


|

353

Hukum di Indonesia

digunakan maka power kekuasaan dapat dikontrol dan bahkan dapat diminalisir, sehingga perempuan tidak dapat dijadikan sasaran atau dampak objek politik negatif. 3. Perempuan dalam Pusaran Himpitan Ekonomi Sistem Kapitalisme sejatinya telah menghancurkan kehidupan manusia, termasuk kaum hawa (perempuan). Dalam kungkungan sistem Kapitalisme saat ini kaum perempuan dalam posisi serba salah. Di satu sisi mereka memikul amanah mulia menjadi benteng keluarga; menjaga anak-anak dari lingkungan yang merusak sekaligus mengurus rumah-tangga. Di sisi lain mereka pun harus ikut bertanggung jawab ‘menyelamatkan’ kondisi ekonomi keluarga dengan cara ikut bekerja mencari nafkah tambahan, atau bahkan harus ‘menggantikan’ posisi sang suami yangkarena imbas krisis ekonomiterpaksa dirumahkan oleh perusahaan tempatnya semula bekerja. Akibat himpitan ekonomi tidak sedikit perempuan lebih rela meninggalkan suami dan anaknya untuk menjadi TKW, misalnya, meskipun nyawa taruhannya. Ribuan kasus kekerasan terhadap mereka terjadi. Mereka disiksa oleh majikan hingga pulang dalam keadaan cacat badan, bahkan di antaranya ada yang akhirnya menemui ajal di negeri orang. Masih lekat dalam ingatan, bagaimana derita seorang TKW asal Palu, Susanti (24 tahun), yang kini tak bisa lagi berjalan karena disiksa majikannya (Liputan6.com, 9/3/2010).4 Kapitalisme pula yang telah menorehkan kisah pilu bagi para ibu, yang harus merelakan bayinya di sandera pihak rumah sakit karena tak mampu membayar biaya persalinan. Kemiskinan sistemik telah merampas hak seorang ibu untuk dekat dengan anaknya. Fenomena ibu yang membunuh anaknya karena himpitan ekonomi pun kerap terjadi. Pada 15/1/2010 lalu, seorang ibu muda di Jakarta bernama Amanda (25 tahun), misalnya, membunuh anak kandungnya 4

www.liputan6.com. Senin 15 Desember 2014.

354

|


sendiri yang masih berusia 2,6 tahun di rumahnya (Vivanews.com, 16/1/2010).5 Depresi kerap menjadi alasan seorang ibu tega melakukan tindakan nekad seperti ini. Bahkan ada yang berani mengakhiri hidupnya karena sudah tak sanggup lagi menanggung derita dalam rumah tangga dan persoalan hidup yang kian menghimpit. Di Selakau, seorang ibu muda bernama Syarifah (23 tahun) tewas gantung diri karena depresi (Pontianakpost.com, 15/3/2010). Lagilagi motifnya karena kemiskinan yang telah diciptakan oleh sistem Kapitalisme ini. Maraknya perdagangan perempuan dan anak-anak (trafficking) tak kurang riuhnya. Pada Desember 2009 ditemukan 1.300 kasus perdagangan manusia dan pengiriman tenaga kerja ilegal dari Nusa Tenggara Timur (Vivanews.com, 15/12/2009). Sekitar 10.484 wanita yang berada di Kota Tasikmalaya Jawa Barat rawan dijadikan korban trafficking. Pasalnya, mayoritas di antara mereka berstatus janda serta berasal dari kalangan yang rawan sosial dengan tarap ekonomi rendah (Seputar-indonesia.com, 1/4/2010). Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat kasus trafficking dan KDRT tercatat 548 kasus. Tidak sedikit dari mereka menjadi korban dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil (PSK) 6 (Pikiranrakyat.com, 23/3/2010). Kondisi ini diperparah dengan munculnya gagasan gender equality (kesetaraan jender), yakni upaya menyetarakan perempuan dan laki-laki dari beban-beban yang menghambat kemandirian. Beban itu antara lain peran perempuan sebagai ibu: hamil, menyusui, mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga. Lalu berbondong-bondonglah kaum perempuan meninggalkan kodratnya. Mereka berlomba mensejajarkan diri dengan laki-laki. Namun apa 5

www.vivanews,com. Senin 15 Desember 2014 .

6

www.pikiranrakyat.com. Senin 15 Desember 2014.


|

355

Hukum di Indonesia

daya, begitu mereka memasuki ranah publik, ekploitasi habis-habisan atas diri merekalah yang terjadi. Mereka menjadi obyek eksploitasi sistem Kapitalisme yang memandang materi adalah segalanya. Model, sales promotion girl, public relation hingga profesi pelobi hampir senantiasa berada di pundak kaum perempuan. Mereka menjadi umpan dalam mendatangkan pundi-pundi rupiah. Analisis Akar Masalah Melalui Kajian Islam Setidaknya ada dua faktor penyebab mengapa kondisi di atas bisa terjadi. Pertama: faktor internal umat Islam yang lemah secara akidah sehingga tidak memiliki visi-misi hidup yang jelas. Hal ini diperparah dengan lemahnya pemahaman mereka terhadap aturanaturan Islam, termasuk tentang konsep pernikahan dan keluarga, fungsi dan aturan main di dalamnya. Kedua: faktor eksternal berupa konspirasi asing untuk menghancurkan umat Islam dan keluarga Muslim melalui serangan berbagai pemikiran dan budaya sekular yang rusak dan merusak, terutama paham liberalisme yang menawarkan kebebasan individu. Paham ini secara langsung telah menyingkirkan peran agama dalam pengaturan kehidupan manusia, sekaligus menjadikan manusia bebas menentukan arah dan cara hidupnya, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Nyatalah apa yang difirmankan Allah SWT dalam QS Thaha 20: 124. ُ ْ‫ض ْن ًكا َونَح‬ ‫ش ُرهُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة أَ ْع َمى‬ َ ‫ع ْن ِذ ْك ِري فَإِ َّن لَهُ َم ِعي‬ َ ً ‫شة‬ َ ‫ض‬ َ ‫َو َم ْن أَع َْر‬ (Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam Keadaan buta”.7

7 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha Putra, tth), h. 618

356

|


Umat ini memang telah berpaling dari peringatan (hukumhukum) Allah. Tak sedikit umat Islam mencampakkan hukum Islam karena merasa malu atas tuduhan yang dialamatkan oleh musuhmusuh Islam. Mereka secara sengaja mempropagandakan hukum Islam sebagai ‘kolot’, ‘anti kemajuan’, ‘ekslusif’, ‘bias jender’ dan gambaran-gambaran buruk lainnya. Sebagai gantinya, umat Islam justru didorong untuk menerapkan berbagai aturan yang menjamin kebebasan individu, sekalipun mereka tahu, bahwa aturan-aturan itu bertentangan dengan syariah agama mereka. Tuduhan-tuduhan konyol (bodoh) ini secara konsisten terus dialamatkan pada Islam melalui peranan lembaga-lembaga internasional, terutama PBB yang hakikatnya merupakan alat penjajahan Barat. Di antaranya memakai modus "perang melawan terorisme", yang hakikatnya adalah perang melawan Islam. PBB di bawah ketiak kendali negara-negara Barat kapitalis sangat giat mengeluarkan berbagai konvensi dan kesepakatan internasional terkait dengan isu HAM, kesetaraan gender, dll. Di antaranya Deklarasi Universal HAM, Konvensi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, MDGs, dan semisalnya. Pada dasarnya semua itu memiliki semangat perjuangan dan target yang sama, yaitu tuntutan kebebasan (liberalisasi) dalam segala hal, termasuk kebebasan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Islam Mengancam Peradaban Barat Konspirasi Barat ini dilakukan tidak lain karena Islam dan umat Islam memiliki potensi ancaman terhadap dominasi peradaban Barat (Kapitalisme global). Selain potensi SDM yang sangat besar berikut SDA-nya yang melimpah, Islam dan umat Islam juga memiliki potensi ideologis yang jika semua potensi ini disatukan akan mampu mengubur sistem Kapitalisme global.


|

357

Hukum di Indonesia

Di samping itu, keluarga Muslim saat ini masih berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir, yang menjaga sisa-sisa hukum Islam terkait keluarga dan individu, setelah hukum-hukum Islam lainnya menyangkut aspek sosial dan kenegaraan berhasil mereka hancurkan. Terpeliharanya sisa-sisa hukum-hukum Islam oleh keluarga-keluarga Muslim ini pun masih menyimpan potensi besar dalam melahirkan generasi-generasi pejuang yang menjadi harapan umat di masa depan. Inilah yang mereka takutkan. Dari keluargakeluarga Muslim ini akan lahir sosok Muslim militan yang siap menghancurkan dominasi mereka atas dunia. Itulah mengapa mereka berupaya dengan sungguh-sungguh menghancurkan keluarga Muslim dengan berbagai cara. Di antaranya dengan menjauhkan para Muslimah dari cita-cita menjadi ibu atau dari penyempurnaan peran ibu. Secara sistemik, diciptakanlah kemiskinan struktural melalui penerapan sistem ekonomi kapitalis yang memaksa para ibu bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga dan karenanya peran ibu tidak bisa optimal. Selain itu, mereka meracuni benak para Muslimah dengan berbagai pemikiran yang merusak, semisal ide emansipasi, keadilan dan kesetaraan jender serta kebebasan. Akibatnya, para Muslimah lebih tertarik beraktivitas di ranah publik (luar rumah) dan malah merasa rendah diri jika sekadar berperan sebagai ibu rumah tangga. Dampak lanjutannya, lahirlah generasi tanpa bimbingan dan pengasuhan optimal para ibu. Apa yang menjadi tujuan semua konspirasi Barat kafir sesungguhnya sangat jelas, yakni merusak identitas keislaman kaum Muslim, menghapus militansi ideologis mereka dan melemahkan daya juang umat Islam. Dengan cara ini, target besar mereka akan terwujud, yakni menghambat gerakan mengembalikan Khilafah Islamiyah yang memang sudah menggejala di seluruh dunia. Apalagi sebagaimana prediksi RAND Corporation (lembaga intelejen AS),

358

|


ada kemungkinan pada tahun 2020 peta politik global disemarakkan dengan bangkitnya Kekhilafahan baru. Karenanya, AS sebagai motor Kapitalisme global sedini mungkin berupaya memperkecil kemungkinan tersebut dengan berbagai cara. Apa yang Harus Dilakukan? Jelas, upaya liberalisasi berlangsung sangat sistematis; melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak negara-negara kapitalis sebagai konspiratornya, para kapitalis sebagai penyandang dananya, serta LSM liberal/gender dan pemerintah bertindak sebagai EO-nya. Karena itu, upaya strategis yang harus dilakukan untuk menghadapi berbagai konspirasi asing dalam penghancuran keluarga Muslim adalah mengajak umat untuk bersegera meninggalkan sistem liberal sekular ini, dengan cara melakukan pencerdasan umat dengan Islam kâffah. Targetnya adalah agar tercipta profil Muslim dan Muslimah tangguh yang siap berjuang melakukan perubahan sistem menuju tegaknya syariah Allah SWT dalam naungan Khilafah. Lebih khusus lagi, agar kaum Muslimah menyadari betapa besar investasi yang disiapkan jika mampu secara maksimal menjalankan fungsi utamanya sebagai “ummun wa rabbah al-bayt” (ibu dan manajer rumah tangga). Fungsi utama ini akan menjadi hulu bagi lahirnya generasi utama yang akan mengguncang sekaligus meruntuhkan dominasi kafir Barat dengan peradaban sampahnya. Ingatlah firman Allah SWT, dalam QS alAn’am (6): 135. ُ ‫ف ت َ ْعلَ ُمونَ َم ْن ت َ ُكونُ لَهُ َعاقِبَةُ الد َِّار إِنَّه‬ ِ ‫قُ ْل يَاقَ ْو ِم ا ْع َملُوا َعلَى َمكَانَتِ ُك ْم إِنِِّي َع‬ َ َ‫ام ٌل ف‬ َ ‫س ْو‬ َّ ‫ال يُ ْف ِل ُح ال‬ َ‫ظا ِل ُمون‬ Katakanlah, "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat. Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang


|

359

Hukum di Indonesia

baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan."8 4. Perempuan dan Perlindungan Hukum. Perempuan dalam pandangan feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini kepustakaan internasional mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki laki.9 Nilai-nilai universal keagamaan, khususnya agama Islam sangat peduli untuk menempatkan kehormatan perempuan dalam karakter kesucian atau purity character (Surat An-Nur ayat 30). Sehingga kesucian perempuan dalam pandangan Islam, bukan sekedar adanya kewajiban menyembunyikan/menutup bentuk-bentuk tubuh yang sensual, tetapi juga wajib untuk menjaga diri. Jangan sampai interaksi fisik secara seksual dilakukan sebelum pernikahan. Dalam konteks kesucian ini, pandangan Islam menjadi sangat berbeda dengan pandangan masayarakat Barat. Masyarakat Barat selain tidak mengenal konsep “aurat”, suatu ajaran bagi laki-laki meupun perempuan untuk tidak diperkenankan memperlihatkan bagian tubuh yang sensual yang dapat dengan mudah menimbulkan daya tarik seksual bagi lawan jenis.

8

Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha Putra, tth), h. 275 9 http://underground-paper.blogspot.com/2013/04/feminisme-diindonesia.html

360

|


Misalnya, pembedaan konsep aurat dalam Islam, meskipun masih dapat diperdebatkan, sepakat bahwa aurat laki-laki terdiri dari bagian pusat ke bawah. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan kaki. Kaum muslimin meyakini bahwa kewajiban seorang wanita untuk menutup badannya dari atas hingga ke bawah merupakan kewajiban agama hukum dan moralitas Perbedaan Islam lain yang sangat mencolok dengan budaya Barat adalah hubungan seks dipandang sebagai persoalan rahasia pribadi (privacy rights) dan tidak diganggu gugat (derogable rights). Sehingga hubungan seks yang didorong oleh motif suka sama suka, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pernikahan bukanlah perzinahan. Konsep zina yang kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata Barat, umumnya dilakukan bilamana hubungan seks dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang status mereka berada dalam ikatan perkawinan. Dalam ajaran Islam, dengan tegas dikemukakan bahwa hubungan seks diluar nikah, apakah dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang belum atau sudah terikat dengan pernikahan tetap sebagai perbutana zina yang terlarang ataun perbuatan keji (Surat Al-Isra ayat 37). 10 Perbedaan Sandaran Filasafat Perbedaan filsafat hukum antara Islam dengan Barat tentang interaksi laki-laki dengan perempuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap persoalan pornografi dan pornoaksi. Persoalan itu menjadi lebih sensitif ketika terjadi pergeseran nilai keindahan tubuh, khususnya perempuan dalam penilaian moralitas dan penilaian hukum. Konsep kesucian, aurat dan pernikahan tampaknya budaya Barat lebih toleran daripada Islam. Sehingga gambar-gambar 10 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha Putra, tth), h. 295


|

361

Hukum di Indonesia

pornografi dan pornoaksi yang biasanya dijual ditempat-tempat tertentu dan dapat dibeli hanya oleh orang-orang dewasa (adult only) untuk negara-negara Barat tidaklah menjadi persoalan. Tapi menjajakan dan menjual secara terbuka tetap terlarang dan menimbulkan sanksi bagi pelanggar. Apakahan pembeli, penjual dan juga pembuat. Sikap demikian ini tentu saja terkait dengan kondisi masyarakat yang liberal, individualis terbuka, rasional. Tumbuhnya pola hidup hedonistik juga menyebabkan pornografi dan pornoaksi relatif tidak dipersoalkan. Kondisi seperti itu tentu saja bukan tanpa alasan. Pertama, atas nama kebebasan pribadi yang berhadapan dengan tuntutan hidup modern, semakin sempitnya peluang kerja professional yang pantas, berakibat munculnya modeling-fashion menjadi bentuk pekerjaan professional bagi laki-laki atau perempuan yang cantik. Wanita-wanita model dengan pekerjaannya fashion show adalah jelas dalam tingkat awal sebagai prilaku pornoaksi. Sama halnya dengan penyanyi, seperti Madona, Mariah Carey atau di Indonesia Inul Daratista telah dikategorikan sebagai pornoaksi. Selain wanita-wanita model, juga laki-laki atau wanita penghibur malam (tidak seluruhnya), seperti streep tease, jelas-jelas prilaku pornoaksi yang bertentangan dengan nilai-niali moral. Akibat prilaku pornoaksi tersebut dengan mudah menuju pada pornografi. Jadi sikap materialisme asas kebebasan, individualistik, privacy, himpitan ekonomi, dan juga pola hidup hedonistic dan kebutuhan akan hiburan (entertainment) berpengaruh akan terciptanya peluang pornoaksi dan pornografi. Sehingga meski secara moral dan hukum bertentangan, muda-mudi menjadikan model dan fashion pilihan pekerjaan. kedudukan perempuan dalam hukum keluarga adat bali, misalnya: Bagaimana kedudukan perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem patrilinial. Selama ini, perempuan diposisikan

362

|


sedemikian rupa oleh struktur masyarakat seakan-akan kedudukannya subordinat terhadap laki-laki. Hal inilah yang kemudian menjadikan peranan perempuan terbatas hanya di ranah domestik karena dianggap lemah dan tidak mampu beraktualisasi di ranah publik. Dengan demikian melanggengkan budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lemah tersebut. Kedudukan perempuan nampak paling nyata adalah dalam keluarga, terutama di masyarakat adat yang masih memegang teguh adat mereka. Jikalau ada semacam rekonstruksi terhadap tatanan adat yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh nenek moyang mereka, maka hal ini dianggap tabu. Lebih rendahnya hak dan kedudukan adat seorang perempuan dalam keluarga karena hukum adat yang masih bersifat feodal, yang masih membedakan keturunan dan martabat manusia seperti dalam struktur sosial masyarakat bali berupa kasta-kasta brahmana, ksatria, waisya dan sudra. Apalagi dengan sistem patrilinial yang menempatkan posisi laki-laki sebagi ujung tombak dari masyarakat dan penerus wangsa, maka arogansi laki-laki terhadap perempuan tersebut dapat ditemui dalam praktek perkawinan poligami sehingga masih dikenal istilah “istri ratu” dan “istri selir”. Ada juga yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia-demikian menurut mereka-punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.


|

363

Hukum di Indonesia

Feminis Liberal memilki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasl dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, yang terlefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentiangan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memeng memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cendrung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”11 Politik Ekonomi Bebas Nilai Menjamurnya prilaku pornoaksi dan juga pornografi tidak lepas dari politik ekonomi liberal dan bebas nilai. Suatu konsep dan strategi pemebuhan kebutuhan hidup yang menyandarkan pada nilainilai rasional dan kebebasan bersaing, dimana batasan nilai halal dan haram menjadi tidak jelas. Perlunya, situasi sosial dan ekonomi, dimana permintaan (demand) dengan penyediaan (supply) yang timpang dan semakin langka membuat peluang bisnis yang bebas nilai. Kegagalan Negara-negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak ini berakibat Negara kehilangan daya kekangnya (powerless) secara ekonomis, sehingga praktek-praktek pornografi 11 Rosemarie Tong, Feminist Thought : A Comprehensive Introduction, (USA : Westview Press, 1997), h. 100.

364

|


dan pornoaksi yang secara moral bertentangan, justru dilegalisir sebagai sesuatu yang sah, meskipun harus dilakukan secara terselubung. Karenanya, pornografi dan pornoaksi sebagai kegiatan bisnis selalu dipandang menguntungkan oleh pemilik modal. Akibat tempat hiburan terbesar dunia di Las Vegas, Hollywood, AS, dan juga kasino terbesar di negara-negara manapun tidak terlepas dari bisnis yang menjadikan perempuan objek daya tarik hiburan. Dilemma moral dan hukum tidak dapat terjawab. Situasi ini dipicu oleh mega gelombangnya teknologi informasi (Magma Information Technology Wave) yang serba instant dan secara ekonomis sangat menggiurkan keuntungan. Peran media cetak, elektronik seperti internet, televisi dan video atau CD dapat dengan mudah oleh pemilik modal diproduksi dan dikonsumsikan pada masyarakat. Buku yang hadir ditengah-tengah pembaca adalah karya seorang Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Secara pribadi, karya yang semula berasal dari Skripsi Strata 1 perlu mendapatkan apresiasi secara akademik. Pengungkap gagasan dengan fakta-fakta yang objektif membuat pembaca memperoleh wawasan yang luas. Tidaklah berlebihan jika karya saudara Lutfan memperoleh penghargaan. Pertama, saudara Lutfan telah mengantarkan secara deskriptif tentang konsep pornografi dan pornoaksi dari segi hukum, baik dari teks normative Islam atau Al-Qu’ran dan Sunah, maupun kekayaan pemaparan dari hukum substantive pornografi dan pornoaksi. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ia kutip terbukti tidak akan mampu mencegah dan menanggulangi fenomena pornografi dan pornoaksi. Atas dasar itu, melalui argumen juridis-sosiologis dan religius ia percaya bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi diharapkan dapat terjawab kontroversi tersebut. Namun, ia juga menyadari bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi tidak mudah untuk segera disahkan. Timbulnya perbedaan


|

365

Hukum di Indonesia

pemahaman persepsi terhadap pornografi dan pornoaksi merupakan faktor penyebab. Faktor-faktor itu mencakup social budaya masyarakat, agama, pendidikan, politik, dan ekonomi (hal 14-22). Faktor global yang terkemas dalam kaidah World Trade Organization (WTO) khususnya melalui Persaingan Perdagangan Bebas (Free Trade Competation) luput menjadi pembahasan yang sangat signifikan. Padahala peran televisi dan video semestinya dikaitkan dengan globalisasi yang berdampak negatif sangat penting untuk dibahas. Kedua, saudara Lutfan dengan tegas menyatakan bahwa UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers turut membebaskan insan pers dari kengkangan otoritasnisme. Pemuatan berita, fakta dan berbagai isuisu aktual secara telanjang dapat diberitakan. Namun, manfaat yang diperoleh atas dasar demokrasi dan HAM, kebebasan pers cenderung berdampak negatif. Kebebasan pers muncul saja cenderung dipergunakan secara liberal, dan juga kadang-kadang lepas dari pertanggungjawaban moral dan budaya masyarakat Indonesia juga. Posisi majalah tersohor PLAYBOY, terbukti tidak mampu dicegah, oleh pemerintah mengingat tidak terawasi nilai keuntungan yang dapat diraup. Kebebasan pers yang tidak bertanggungjawab juga diperparah oleh situasi masyarakat transisional. Masyarakat Indonesia yang sedang berubah, dimana nilai-nilai yang diterima dan ditolak masih dalam proses penyesuaian. Pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia terhadap UU PP adalah bukti pertentangan antara nilai moral dengan modernitas budaya populer. Dengan objektif Lutfan mengakui bahwa peraturan-peraturan yang ada seperti KUHP, memang masih memerlukan UU lain seprti RUU PP, yang membentuk hukum substansi hukum yang lebih baik. Namun, peraturan hukum yang baik saja menurut ia tidaklah cukup. Instansi terkait, seperti Komisi Penyiaran Radio (KPI), Lembaga

366

|


Sensor Film (LSF), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting untuk mendukung UU yang ada. Akan tetapi secara institusional, UU Pers juga mengamanahkan tugas-tugas pengawasan kepada KPI, Lembaga Sensor Film dan juga MUI, akan tetapi masih belum berjalan secara efektif. Seringkali ditemukan institusional non-hukum, seperti Front Pembela Islam melakukan tindakan hukum, pada perusahaan yang terlibat dalam produk pornografi dan pornoaksi sesungguhnya mengindikasikan lemahnya peran penegak hukum. Seperti mediamedia televisi dalam berbagai saluran yang berbeda tidak mampu dikendalikan. Istilah tebang pilih, tampaknya tidak sekedar terjadi dalam penegakan korupsi, tetapi juga dalam penegakan pornografi dan pornoaksi terus berlangsung. Karena itu, relevansi lahirnya UU PP ke depan sebagaimana proses, yang saat ini terjadi di DPR sesungguhnya bukan sekedar terkait dengan substansi hukum RUU PP yang secara akademis masih dipersoalkan. Melainkan juga sangat terbentur dengan tantangan yang ada pada internal masayarakat Indoensia yang juga receptif dengan pengaruh budaya luar, khususnya budaya Barat. Karena itu, suatu Undang-undang lahir dan legitimit kehadirannya dalam masyarakat memerlukan parameter, kepastian konsep atau objek, subjek yang diatur orang individual, kolektif persekutuan, institusi yang berwenang, dan secara professional kompeten melakukan penegakan dan pengawasan atas fenomena pronografi dan pornoaksi. Bagi umat Islam dan agama-agama besar lainnya, kehadiran Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, dalam situasi saat ini, tidak diragukan nilai manfaatnya dalam upaya mencegah dekadensi moral generasi muda. Sesungguhnya visi dan misi UU tersebut memiliki kesesuaian dengan amanah UUD 1945, tentang kewajiban konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan menerapkan nilai-nilai moralitas dan etika sesuai dengan keyakinan. Namun, jika


|

367

Hukum di Indonesia

ada kepentingan tertentu, apakah kebutuhan hiburan dan wisata, kebebasan mengungkapkan gagasan tertentu dikalangan seniman dan masyarakat khusu, sesungguhnya tidaklah menghalangi intervensi negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman pornografi dan pornoaksi. Bukanlah pornografi dan prilaku pornoaksi yang diperdebatkan tersebut sesungguhnya tergolong dalam koridor Molimo (Madon, Mabok, Madat, Main, Maling) yang bertentangan dengan tradisi masyarakat, dan juga bertentangan dengan ajaran agama sebagai dasar moralitas masyarakat. KESIMPULAN Sejak adanya perubahan sistem Pemilu pasca reformasi, telah terjadi peningkatan semangat keterbukaan dalam sistem politik, jumlah organisasi non-pemerintah (ornop) telah meningkat, dan pembatasan-pembatasan terhadap aktifitas partai-partai politik juga telah dihapuskan. Kondisi ini telah membawa pengaruh positif terhadap perempuan. Berbagai ornop yang aktif di bidang hak-hak perempuan telah meningkatkan kegiatan mereka. Selain itu banyak bermunculan organisasi-organisasi yang memperjuangkan pemberdayaan politik bagi perempuan.Organisasiorganisasi ini tampil untuk membangun sebuah jaringan antara perempuan di parlemen, di antara pimpinan partai politik, di antara pimpinan organisasi-organisasi massa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperkuat upaya keras mereka.Secara umum, organisasiorganisasi ini setuju untuk memperjuangkan kuota bagi representasi perempuan, sambil menyatakan perlunya kuota minimum sebesar 20-30 persen bagi representasi perempuan di parlemen.Mereka juga telah memperjuangkan pencantuman kuota ini dalam konstitusi, walaupun mereka masih belum berhasil.Mereka juga sedang melobi pimpinan partai-partai politik agar mengangkat isu representasi perempuan dalam posisi-posisi strategis dalam partai-partai politik tersebut.

368

|


Selain dari isu tentang kuota, isu yang mendesak adalah bahwa tingkat representasi perempuan di parlemen bisa ditingkatkan dan aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan lebih baik, dengan merevisi sistem pemilihan umum.Sampai saat ini, sistem parlemen yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemilu proporsional.Namun, banyak orang memperdebatkan bahwa sistem proporsional bisa memberi kesempatan terbaik untuk meningkatkan representasi, karena banyak perempuan bisa diajukan untuk ikut pemilihan melalui penggunaan daftar-daftar calon.Jika perempuan terwakili dengan baik pada jabatan-jabatan yang dapat dipilih dalam daftardaftar ini maka mereka akan mendapat kesempatan baik untuk bisa terpilih.Oleh karena itu, revisi terhadap sistem pemilihan umum bisa memberi pengaruh baik bagi pemilihan perempuan masuk ke parlemen dimasa datang.Selain itu pengarusutamaan gender di DPR RI membutuhkan prasyarat,yaitu pengarusutamaan gender di partai politik yang seharusnya hadir terlebih dahulu karena berperan penting dalam pengkaderan perempuan dalam parlemen kedepan.

DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra, tth Salim, Peters, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2002. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.


|

369

Hukum di Indonesia

Tong,

Rosemarie, Feminist Thought : A Introduction, USA : Westview Press, 1997.

Comprehensive

www.liputan6.com. Senin 15 Desember 2014. 12:00 www.vivanews,com. Senin 15 Desember 2014 . 12:10 www.pikiranrakyat.com. Senin 15 Desember 2014 13:00 http://underground-paper.blogspot.com/2013/04/feminisme-diindonesia.html

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

Recommend Documents