KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA

KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA

Nurhasanah Leni* Abstrak

Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Kata Kunci: Keterlibatan, Militer, Politik Pendahuluan Persoalan sipil dan militer pada negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II telah sejak lama mendapat perhatian para ilmuwan. Tampak bahwa minat mereka untuk mengkaji persoalan sipil militer itu terkait pada kenyataan bahwa sejumlah negara-negara baru itu memilih sistem pemerintahan demokrasi. Namun pihak militer telah mengambil kedudukan

Nurhasanah Leni: KETERLIBATAN MILITER DALAM ...

penting dan menentukan dalam gelanggang politik. Hasil kajian yang dilakukan para ilmuwan tersebut menarik untuk diperhatikan dalam mengkaji lebih lanjut hubungan sipil-militer dalam sejumlah negara, yang memilih sistem pemerintahan demokrasi, termasuk negara kita, Republik Indonesia. 1 Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam prakteknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan bangsa. Faktor kemerdekaan menjadikan awal keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik. Militer Indonesia membentuk dirinya sendiri melalui perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan membuatnya melakukan kegiatan keseluruhan, tidak hanya bertempur secara fisik akan tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia. Namun setelah kondisi kembali normal, TNI (Tentara Nasional Indonesia) menyerahkan kembali fungsi pemerintahan sipil itu. Semenjak tahun-tahun pertama Republik Indonesia berdiri, para perwira militer Indonesia sebenarnya sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner. Kecenderungan ini semakin kuat setelah pada tahuntahun berikutnya mereka harus mengatasi bukan hanya ancaman dari luar (Belanda), tetapi juga mengatasi peristiwa politik yang kritis, yaitu pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948. 2 Militer Pada Era Orde Lama Supremasi sipil atas militer, sebagai salah satu ciri terlaksananya sebuah demokrasi yang sehat terbukti berulang kali mengalami berbagai * Dra. Nurhasanah Leni, M.Hum, dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam. 1 Edward L. Poelinggomang & Suriadi Mappangara (editor), Dunia Militer di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. vii. 2 Muchtar S.P., (1999), h.52. dalam Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES, 1988).

32 Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013

Nurhasanah Leni: KETERLIBATAN MILITER DALAM....

ujian dan hambatan. Sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga selama masa lima tahun revolusi Indonesia (1945-1949) dengan mudah kita dapat menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok dalam masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik. 3 Tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri (self created army), artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. Pemerintah pusat yang didominasi oleh generasi tua dibawah pimpinan Soekarno, berharap bisa mencapai kemerdekaan secara damai. Namun, Tentara Indonesia yang pada saat itu dimotori oleh para pemuda berpendapat lain dengan Sukarno, mereka kemudian berinisiatif untuk mempersenjatai diri dan mendirikan organisasi tentara sendiri, dengan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tersebut. 4 Sebab lain yang menyebabkan kuatnya peranan Tentara Indonesia dalam politik adalah pola tingkah laku Panglima Besar Sudirman dimana menurut A.H. Nasution, Sudirman berulangkali mengatakan bahwa tentara bukanlah alat mati, tetapi alat hidup. Disiplin tentara bukanlah disiplin kadafer, melainkan disiplin berjiwa. Sudirman juga tidak pernah 3

Salim Said, Genesis of Power, General Sudirman and The Indonesian Military in Politics: 1945-1949, (Singapura dan Jakarta: ISEAS dan Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. 5. 4 Salim Said, Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Masa Datang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 3.

33

Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013


menghindari persoalan politik negara, bergaul secara rapat dengan kaum politik, bahkan tidak jarang menjadi penengah dalam konflik antara pemerintah dan pihak oposisi. 5 Dalam beberapa kesempatan yang lain A.H. Nasution juga mengungkapkan bahwa betapa Sudirman selalu bertindak selaras dengan pengertian bahwa tentara adalah alat revolusi dan alat perjuangan, jadi bukan semata-mata alat pemerintah. Pidato-pidato beliau, demikian Nasution, mengupas soal-soal politik dan khusus hubungan dengan Belanda, beliau berusaha menghubungkan ‘pemerintah sayap kiri’ dengan oposisi ‘persatuan perjuangan’. Beliau selalu mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan penting dari pihak pemerintah maupun dari pihak oposisi. 6 Dari uraian diatas, dapat dilihat betapa tingkah laku dalam berpolitik Sudirman telah menjadi contoh dan inspirasi bagi para pimpinan TNI sesudahnya, dalam menyikapi hubungan sipil militer, serta menentukan keterlibatan mereka dalam politik di negeri ini. Campur Tangan Militer Pada Masa Demokrasi Parlementer Peristiwa 17 Oktober 1952 serta kejadian yang mengawali dan mengakhirinya, mungkin dapat dilihat sebagai suatu peristiwa yang paling dapat menjelaskan awal keterlibatan kembali tentara dalam percaturan politik pada masa ini. Pada saat itu terjadi demonstrasi di gedung parlemen, demonstrasi dilakukan oleh sekitar 5000 orang dan kemudian bertambah sampai sekitar 30.000 orang. 7 Demonstrasi ini kemudian bergerak ke istana presiden, dimana massa menuntut pembubaran parlemen dan menggantinya 5

A.H. Nasution, TNI, (Jakarta: Seruling Masa, Volume II, 1968), h. 13. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Volume III, (Bandung: Angkasa, 1977), h. 123. 6

7

Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Indonesia 1945-1966, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1982), h. 73.

Politik di



dengan parlemen baru, serta menuntut segera dilaksanakannya pemilihan umum. Peristiwa ini dipicu oleh mosi Manai Sophiaan, Sekretaris Jenderal PNI, yang diawali oleh serangkaian kegiatan politik di parlemen yang menurut penilaian TNI telah mencampuri teknis militer. Mosi Manai Sophiaan bermula dari rencana TNI untuk me-reorganisasi TNI menjadi tentara Indonesia yang profesional dan “to transform the existing army into highly trained core army”. Rencana ini disetujui dan didukung oleh Menteri Hamengkubuwono, namun rencana demobilisasi ini ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno yang pada bulan Juli 1952 kemudian mendesak kepada Presiden Sukarno untuk mengganti Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution. Akibat konflik intern Angkatan Darat ini, Kolonel Bambang Supeno kemudian dipecat. Sementara itu, persoalan ini ternyata telah menjadi sorotan parlemen Komisi Pertahanan sehingga akhirnya masalah ini menjadi political issue, yang memancing munculnya serangkaian mosi di parlemen. Tanggal 28 September 1952, Zainal Baharuddin (Ketua Komisi Pertahanan), yang didukung oleh Partai Murba, Partai Buruh, PRN dan PKI mengajukan mosi yang menyatakan “tidak percaya dan tidak menerima policy yang dijalankan Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik di dalam tubuh TNI dan meminta agar diadakan reformasi serta reorganisasi pimpinan Kementrian Pertahanan serta pimpinan Militer”. Berikutnya pada tanggal 13 Oktober 1952, I.J. Kasimo dari partai Katholik mengajukan mosi yang merupakan counter motion dengan dukungan dari wakil-wakil partai Masyumi, Parkindo dan Parindra, yang intinya berisikan kemungkinan penyempurnaan struktur Kementrian Pertahanan dan struktur kemiliteran. Pada tanggal 14 Oktober 1952 muncul mosi ketiga yang dimotori oleh Sekjen PNI, Manai Sophiaan yang didukung oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan PSII yang intinya agar Panitia Negara memberikan saran “kemungkinan penyempurnaan pimpinan dan organisasi Kementrian Pertahanan dan Kemiliteran”. Mosi Manai Sophiaan ini memungkinkan dilakukannya pemecatan atau penggantian pimpinan-pimpinan militer yang tidak disetujuinya, dan ternyata mosi ini mendapat dukungan yang diam-diam dari

35



Presiden Sukarno, yang melalui Mr. Ishaq dan Mr. Sunarjo mendesak agar pimpinan PNI (Ali Sastroamidjojo dan Sartono) mendukung mosi tersebut. 8 TNI Sebagai Kekuatan Politik Setelah Jatuhnya Kabinet Ali Pada tanggal 2 Mei 1955, seminggu setelah Konferensi Asia Afrika digelar, KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya, didorong oleh ketidakmampuannya melaksanakan amanat Piagam Yogya sebagai buntut dari penyelesaian peristiwa 17 Oktober. Untuk menduduki jabatan tersebut, kabinet berketetapan akan mengangkat salah satu perwira dari “kelompok anti 17 Oktober” dan segera mengajukan calon-calonnya, namun pimpinan TNI AD menjelang akhir Mei menegaskan bahwa pengisian dan pengangkatan KSAD harus didasarkan pada senioritas dan kecakapan sejalan dengan kepentingan militer. 9 Akan tetapi kemudian kabinet Ali memutuskan untuk mengangkat Kolonel Bambang Utojo menjadi KSAD yang baru, yang sebenarnya pada saat itu senioritasnya masih rendah. Pimpinan TNI menolak keputusan tersebut, dan mengancam akan melakukan boycott terhadap pengangkatan Bambang Utojo apabila tetap akan dilaksanakan. Pada hari pengangkatan Kolonel Bambang Utojo dengan suatu upacara pelantikan sebagai KSAD, dengan pangkat Mayor Jenderal, Pimpinan TNI dan para perwira yang diundang memboikotnya atas perintah Pejabat KSAD Zulkifli Lubis, dan Lubis menolak untuk menyerahkan otoritasnya kepada Bambang Utojo. Pemerintah kemudian melalui menteri pertahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri atas instruksi dari Presiden Sukarno bertindak dengan memecat Lubis dari segala jabatannya. Kolonel Lubis tidak menggubris pemecatan itu dengan menyatakan bahwa

8

Ibid h. 72. Ibid lihat dokumen Piagam keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia dalam buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia, (Jakarta, Mabes TNI, Jilid Kedua, 2000). 9



dia didukung oleh seluruh perwira Komandan Teritorium, serta seluruh pimpinan TNI. Akhirnya timbullah polemik dimana para pimpinan TNI di satu pihak dan Pemerintah di pihak yang lain tetap berkeras pada keputusan masing-masing. Sementara itu, ternyata keputusan politik pemerintah terhadap TNI AD itu ditentang oleh partai-partai, dan bahkan partai-partai pemerintah di Parlemen mengajukan mosi tidak percaya atas keputusan tersebut, serta menuntut agar menteri-menterinya ditarik dari kabinet. Hanya PNI dan PKI-lah yang tetap mendukung keputusan tersebut, dan menyuarakan dalam media massa tentang adanya bahaya diktator militer.10 Munculnya Militer Sebagai Kekuatan Politik Pada Masa Transisi 19571959 Pada masa transisi di dalam kehidupan politik di Indonesia ini Tentara Nasional Indonesia melalui Mayor Jenderal A. H. Nasution sebagai KSAD, menitik beratkan tindakannya untuk mengurangi, dan bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamentil yang ada pada TNI. Jenderal Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimacy atau “dasar hukum” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non-militer, dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI. Akibat konsepsi yang dilemparkan oleh Bung Karno tersebut, timbullah reaksi pro dan kontra yang luar biasa di kalangan masyarakat dan terutama di kalangan partai-partai politik, sehingga muncul polarisasi antara dua kekuatan yang pro Sukarno maupun yang kontra Sukarno. Bahkan daerah-daerah sudah banyak yang kemudian semakin keras menentang pemerintah pusat dan diantaranya menyatakan daerah kekuasaannya dalam keadaan darurat perang. 11 Pada hari itu juga 10

Ibid Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1982), h. 81. 11 Panglima Komando Daerah Militer VII, Letnan Kolonel Ventje Sumual yang membawahi wilyah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku menyatakan tindakan menetapkan wilayahnya dalam darurat perang adalah suatu gerakan yang dinamakannya “Perjuangan Semesta” (Permesta) , yang tuntutannya hampir sama dengan gerakan para Panglima Militer di Sumatera, yaitu secara

37



Presiden Sukarno mengumumkan Negara dalam keadaan darurat/bahaya perang, atau S.O.B. 12 S.O.B. inilah yang akhirnya memberikan dasar hukum legitimacy kepada militer, untuk melakukan tindakan-tindakan non-militer khususnya tindakan politik. Setelah kabinet Ali kedua jatuh, Presiden menunjuk Suwirjo untuk membentuk kabinet, namun upaya inipun gagal sehingga akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai “warganegara Sukarno” menjadi formatir guna membentuk suatu kabinet darurat. Sukarno berhasil membentuk kabinet dengan Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri merangkap sebagai Menteri Pertahanan, dan kabinet tersebut diberi nama Kabinet Kerja. Dalam proses pemilihan anggota Kabinet Kerja tersebut, terlihat dengan kentara bahwa militer telah dijadikan landasan utama oleh pemerintah, dengan mengurangi peranan partai-partai politik serta parlemen, dan sebaliknya selaras dengan naiknya peranan politik Presiden dan Angkatan Darat. Dengan dasar S.O.B. ini pula Kabinet Djuanda membentuk suatu Dewan Nasional, yang keanggotaannya didasarkan pada golongan fungsionil, sehingga militer terutama TNI-AD yang juga termasuk dalam golongan ini sangat mendukung adanya Dewan Nasional. Sukarno beranggapan bahwa Dewan Nasional ini merefleksikan seluruh masyarakat

tersirat mengharapkan agar Wakil Presiden Hatta dikembalikan pada fungsi pemerintahan yang dominan. 12 Keadaan Darurat Perang didasarkan pada statuta jaman Hindia Belanda yaitu Regeling op den Staat van Oorlog en beleg atau berarti “Peraturan Negara dalam Bahaya dan Perang, yang lazimnya disingkat S.O.B. Pasal 37 dari SOB itu antara lain memberikan kekuasaan kepada Militer untuk menyimpang dari perundang-undngan yang ada guna mengambil suatu tindakan dalam suatu keadaan darurat yang memaksa, apapun dan bagaimanapun macamnya itu; lihat Daniel S. Lev, The transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959, Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, New York, 1966,hal 15-16.



Indonesia berkedudukan lebih tinggi dari kabinet yang hanya mewakili parlemen. Politik Setelah RI Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945 Kita dapat menganalisis tentang latar belakang pengusulan diberlakukannya kembali UUD 1945 bagi TNI baik secara konstitusional maupun secara politis. Pertama, dalam UUD 1945 ada pasal tertentu yang bisa ditafsirkan guna membentuk golongan fungsional. Kedua, guna membubarkan Konstituante yang dianggap suatu perang ideologi partai. Terhadap usul-usul Nasution di Dewan Nasional itu, sekalipun ada yang mendukung, namun sebagian besar menolak dan tidak mau menerimanya. Namun pada saat berikutnya, berawal dari pemberitaan pers yang berturutturut tentang beberapa kudeta militer di luar negeri, kemudian hingga Nasution memberikan ceramahnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Akademi Militer Nasional di Magelang pada tanggal 12 Nopember 1958, yang oleh disebut pidato “jalan tengah”, issue tentang wakil golongan fungsional gagasan Nasution itu memperoleh kemajuan yang berarti. Namun pidato middle way Nasution, sungguh telah memberikan dampak psikologis yang menguntungkan bagi TNI, dimana memberikan pilihan yang sulit bagi Dewan Nasional: apakah TNI akan diberi kesempatan, atau TNI akan dipaksa untuk “merebut” kesempatan itu. Campur Tangan Militer Pada Masa Orde Baru Keterikatan ABRI dalam politik terlihat yaitu pada prakteknya militer bukan saja diperbolehkan mengikuti dunia politik, melainkan juga ”bersama kekuatan sosial politik lainnya” terlibat dalam kehidupan kenegaraan, yang bersumber pada aspek legal empirik. Militer secara kelembagaan atau individu terlibat dalam berbagai kegiatan seperti: 1. Sebagai pilar Orde Baru, duduknya TNI di DPR melalui jalur pengangkatan meskipun bukan partai tetapi didasarkan atas Susduk DPR/MPR RI yang mengesahkan kedudukan tersebut. 39



2. Sebagai stabilisator dan dinamisator, kehadiran politik TNI di wujudkan melalui Golkar. Disamping untuk menjamin berjalannya sistem demokrasi, politisi Orde Baru juga berusaha melahirkan kekuatan politik yang dominan. 3. TNI bukan saja hadir di lembaga legislatif tetapi juga di eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dari TNI yang duduk pada jabatan kunci di pemerintahan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. 4. Dala usaha menopang kesejahteraan keluarga TNI, Presiden Soeharto juga banyak memberikan kesempatan untuk berbisnis. 5. Disamping tugas-tugas kekaryaan dan ekonomi, TNI juga memerankan fungsi modernisasi dengan ABRI masuk desa (AMD) pada daerah tertinggal dengan nama TNI. Pada masa Soeharto militer tampil mengendalikan kekuasaan, militer mengukuhkan keyakinan dan kebenaran dwifungsi yang kemudian secara resmi dinyatakan sebagai doktrin, yang secara eksplisit menolak pandangan yang secara tegas mengharuskan militer mengambil jarak dari kehidupan politik, sembari menyatakan militer sebagai penyelamat negara dan penjaga idiologi negara, Pancasila. Dengan kata lain Dwifungsi dikembangkan menjadi sejumlah asumsi dasar sebagai justifikasi peran politik militer, yang mencakup: Nilai kesejarahan, dalam hal ini militer Indonesia dipersepsikan sebagai institusi yang memiliki sejarah sendiri sebagai tentara rakyat yang berperan besar dalam menghadapi perlawanan militer ; Mengamankan Idiologi negara, dalam hal ini militer bertanggung jawab mengamankan ideologi negara, Pancasila; Bentuk Negara, Militer merumuskan pandangan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang diatur dalam system kekeluargaan. Militer dan sipil adalah satu keluarga, yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Berangkat darisejumlah asumsi dasar tersebut menjadikan pihak militer dengan penuh keyakinan menerapkan kebijakan dwifungsi yang dengan praktek ini



membawa TNI kemudian menjadi bagian penting dalam system kekuasaan di Indonesia. Militer muncul sebagai Power Elite. 13 Militer Dan Politik Pada Era Reformasi Dalam kaitannya dengan kritik yang disampaikan oleh Letjen TNI (Purn) A. Hasnan Habib dalam purnakata, kami sependapat yakni bahwa DR. Salim Said bagaimanapun juga sebagai pengamat TNI yang berada di luar institusi TNI, tidak hidup dan berkarya dalam lembaga dan komunitas militer, sehingga tidak dapat menghayati kehidupan, pelaksanaan tugas, semangat dan perasaan suatu komunitas yang disebut TNI atau militer. Oleh karena terdapat hubungan emosional di antara sesama warga komunitas baik secara horizontal maupun secara vertikal yang mungkin dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dirasakan oleh DR. Salim Said yang berada di luar komunitas itu. Kekhasan komunitas militer itu dipertegas lagi dengan hakikat lembaga militer yang memiliki struktur dan sistem hirarki sangat ketat yang sama sekali melarang munculnya pemikiran dan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan Esprit deCorps. Peran politik militer dalam buku DR. Salim said dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: 1. Perspektif Sosiologis Militer yang dalam hal ini lebih menekankan pada hubungan sosial antara para elite militer dengan masalah sosial budaya yang diakibatkannya. 2. Perspektif Perbandingan Politik, yang mana kelompok militer dianalisis sebagai kekuatan politik yang berperan penting dalam proses perubahan yang direncanakan dalam suatu negara. 3. perspektif strategi dan ilmu hubungan internasional yang menitikberatkan pada peran militer dalam interaksi hubungan antar bangsa sebagai dampak perkembangan pemikiran strategis darinya. 4.

13

Zainuddin Maliki, Birokrasi Militer dan Partai politik dalam Negara Transisi, (2000).

41



Hapusnya Dwifungsi ABRI Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun anggaran 1996-1997 dalam dua tahap di lima belas propinsi tentang harapan masyarakat terhadap Peran Sosial – Politik ABRI menghasilkan beberapa temuan di lapangan antara lain yaitu empat kategori kelompok: 1. Kelompok yang menolak dwifungsi ABRI bertolak dari pemikiran yang menentang kehadiran ABRI dalam maslah non-militer. Kelompok ini jelas berpegang pada prinsip supremasi sipil, dan hanya mengijinkan tentara terlibat pada urusan non-militer pada keadaan darurat. 2. Kelompok yang tidak apriori menolak peran sosial-politik ABRI, tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Secara terinci kelompok ini menunjuk MPR sebagai tempat ABRI untuk berperan. Dengan melibatkan ABRI di MPR, kelompok ini mengharapkan ABRI bisa terhindar dari kudeta. 3. Kelompok yang tergolong pragmatis melihat dwi fungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi karena dalam politik riil kekuatan masih di perlukan. Kendati demikian kelompok ini berharap agar realitas politik tersebut hendaknya tidak di jadikan ukuran atau landasan dalam mengambil kebijakan secara nasional dan lintas waktu. Oleh sebab itu kelompok ini berharap agar Peran sosialpolitik ABRI di bidang kekaryaan harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Kelompok struktural melihat ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Bagi kelompok ini pengurangan jumlah personel ABRI dalam jabatan-jabata sipil yang selama ini di pegangnya, bahkan di DPR-RI akan mempengaruhi proses manajemen pemerintahan pada umumnya, dan pengendalian konflik pada khususnya.



Berdasarkan temuan tersebut, LIPI memberikan enam rekomendasi kebijakan yaitu: 1. Dalam rangka reformasi politik, dengan semakin mapannya lembaga-lembaga politik dan sipil, ABRI perlu menitikberatkan perannya secara strategis dan mengurangi keterlibatannya dalam politik praktis, keorganisasian dan kepartaian. 2. Dalam bidang sosial-ekonomi, jika kemanunggalan ABRI dan rakyat di masa lalu bersifat fisik, kini harus ditujukan kepada tantangan yang lebih abstrak, seperti bagaimana meningkatkan demokrasi, menanggapi masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan masalah hak asasi manusia. 3. Dalam pemerintahan, peran sosial-politik ABRI atau dwi fungsi di perlukan untuk mendorong dinamika penyelenggaraannya. Kehadiran ABRI didalamnya hanya dimungkinkan pada cabang pemerintahan yang memerlukan penanganan keamanan. 4. ABRI diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan politik luar negeri, yang di maksudkan di sini yaitu adalah perlunya ABRI secara militer menjadi sangat kuat sehingga negara asing tidak tergoda untuk memandang enteng negara kita, terutama ketika memiliki masalah dengan beberapa negara tetangga dalam urusan tapal batas. 5. Peran sosial-politik ABRI diperlukan untuk mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia indonesia yang handal dalam kompetisi internasional. Caranya dengan menciptakan iklim yang kondusif terhadap daya cipta dan daya saing. 6. Peran sosial-politik ABRI di arahkan untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Penutup

Demikian sekilas gambaran perjalanan politik TNI sejak kelahirannya, dimana terlihat pasang surut hubungan sipil-militer yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Perlu diingat akan pelajaran berharga yang mungkin bisa dipetik dari hal di atas adalah bahwa militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar 43



kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional di kembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi menghrapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Daftar Pustaka Djamhari, Saleh As’ad, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI 1945-Sekarang, Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik IndonesiaPusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995.

G. Hernandez, Carolina, Dalam Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi, disunting oleh Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed), terjemahan dari Civil Military Relations and Democracy, Jakarta: Rajawali Pers, 2000. Huntington, Samuel P. Political in Changing Societies, New Haven: Yale University Press, 1968. Lev, Daniel S., The transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959, Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, New York, 1966.



L. Poelinggomang, Edward & Suriadi Mappangara (editor), Dunia Militer di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000. Maliki, Zainuddin, Birokrasi Militer dan Partai politik dalam Negara Transisi, 2000. Muhaimin, Yahya A. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1982.

Nasution, A.H. TNI, Jakarta: Seruling Masa, Volume II, 1968. Nasution, A.H. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Volume III, Bandung: Angkasa, 1977. Nordlinger, Eric A. Soldiers in Politics: Military Coups and Government, New Jersey: Englewood Cliffs, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Militer dalam Politik, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

S.P., Muchtar (1999), dalam Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI, Jakarta: LP3ES, 1988. Said, Salim Genesis of Power, General Sudirman and The Indonesian Military in Politics: 1945-1949, Singapura dan Jakarta: ISEAS dan Pustaka Sinar Harapan, 1991. Said, Salim, Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Masa Datang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001

45


KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA

Recommend Documents