Jurnal FASILKOM Vol. 6 No.2 Oktober 2008
KESIAPAN E-GOVERNMENT BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Lucky E. Santoso, Anton T. Argono Universitas Tarumanagara, Jakarta Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta
[email protected]
Abstract This research aim determines how ready BKPM in applications e-government and find patterns in resorts immediacy BKPM. Data this research comes from where official BKPM as respondent asked to give immediacy score towards organization management aspect, service management, application, security, network and internet, software, with hardware at his place resort works. This research result shows that in general BKPM enough ready in applications e-government although network aspect and internet with aspect hardware inclined less at resorts BKPM. Also show that resorts at province level inclined more ready in comparison with resorts at regency/city level; and so do resorts at part Indonesian west inclined more ready than resorts at part in Indonesian east. Keywords: E-government, Feasibility Study, Indonesia
Pematangan karena sistem-sistem yang sudah dikembangkan, meskipun telah menyediakan Badan Koordinasi Penanaman Modal layanan publik secara interaktif, belum menye(BKPM) adalah sebuah lembaga pemerintah diakan fasilitas transaksi. Dalam upaya mencanon departemen yang berperan sebagai agen pai tingkat penerapan e-government yang lebih layanan investasi pemerintah Indonesia. Sesuai tinggi, sekaligus memperbaiki kualitas layanan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia publik demi menarik minat investor untuk berNomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan investasi di Indonesia, BKPM membangun SisStrategi Nasional Pengembangan E-governtem Informasi Manajemen Investasi Terpadu ment, BKPM telah mengambil langkah-langkah (SIMIT). guna melaksanakan penerapan e-government. SIMIT dirancang untuk menyediakan Dalam Instruksi Presiden tersebut diseinformasi mengenai peluang investasi, mebutkan bahwa penerapan e-government di mungkinkan investor untuk memantau permosetiap lembaga pemerintah dilaksanakan melahonan ijin investasi, dan menjadi sarana komului empat tingkat, yaitu Persiapan, Pematangan, nikasi antar instansi-instansi BKPM, yang Pemantapan, dan Pemanfaatan. Tingkat Persiaantara lain terdiri atas para Instansi Penanaman pan, Pematangan, dan Pemantapan ini kurang Modal Propinsi (IPMP) dan para Instansi lebih setara dengan tiga fase penerapan Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK) e-government yang disarankan oleh Center for yang tersebar baik di wilayah Indonesia Bagian Democracy and Technology dan infoDev Barat maupun di wilayah Indonesia Bagian (2002), yaitu Publish, Interact, dan Transact; Timur. Berkenaan dengan hal itu, diperlukan sedangkan tingkat Pemanfaatan kurang lebih adanya kajian untuk mengetahui kesiapan segesetara dengan tahap Connected dalam evolusi nap instansi BKPM dalam penerapan e-goe-government versi Perserikatan Bangsavernment pada tingkat yang lebih tinggi ini. Bangsa (United Nations 2008). Dikaitkan deDalam hal kesiapan e-government, ngan empat tingkat tersebut, penerapan e-goIndonesia ditempatkan oleh Perserikatan Bangvernment di BKPM sampai dengan tahun sa-Bangsa pada peringkat ke-106 dari 182 anggaran 2007 dinilai masih berada di tingkat 217
Pendahuluan
Jurnal FASILKOM Vol. 6 No.2 Oktober 2008
negara di dunia dan ke-7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Aspek dengan indeks kesiapan terendah, yaitu 0.0702 (dalam skala 0-1), adalah aspek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Indeks infrastruktur ini terdiri atas komponen Internet (0.081), PC (0.016), Seluler (0.184), Jalur Telepon Utama (0.068), dan Broadband (0.002) (United Nations 2008). Kekurangsiapan dalam aspek infrastruktur ini dapat dimaklumi sebab Indonesia memiliki banyak wilayah yang dipisahkan oleh lautan, pegunungan, dan hutan sehingga tak terjangkau oleh layanan telepon kabel, padahal layanan inilah yang memungkinkan tersedianya akses Internet secara murah. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2004, dari sekitar 72 ribu desa, hanya 30 ribu yang memiliki akses telepon kabel (Rahardjo, Mirchandani, and Joshi 2007). Kurang siapnya Indonesia, terutama dalam aspek infrastruktur ini, diduga dapat mempengaruhi kesiapan instansi-instansi BKPM dalam penerapan e-government. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: Seberapa siapkah instansi-instansi BKPM dalam penerapan e-government? Aspek-aspek apa
sajakah yang kurang memadai? (Benarkah bahwa aspek-aspek tersebut adalah yang berhubungan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi?) Terdapatkah pola-pola dalam kesiapan instansi-instansi BKPM? (Terdapatkah perbedaan kesiapan antara instansiinstansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dengan instansi-instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur? Antara instansi-instansi di tingkat propinsi dengan instansi-instansi di tingkat kabupaten/kota?)
Metode Penelitian Data untuk penelitian ini berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh salah seorang dari penulis (ATA) di BKPM pada Juli 2006 dalam peran sebagai konsultan PT Sentra Bina Usahatama, Jakarta. Survei tersebut melibatkan hampir semua Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP), masing-masing beserta sejumlah sampel Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMK) terkait, dengan komposisi seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Untuk suatu IPMP, banyaknya IPMK terkait yang diambil sebagai sampel ditentukan melalui purposive sampling dengan peringkat nilai realisasi investasi di propinsi tersebut sebagai kriteria.
Tabel 1 Daftar IPMP beserta jumlah sampel IPMK No. IPMP Jumlah Sampel IPMK No. IPMP Jumlah Sampel IPMK 1 Bali* 3 17 Papua Barat* 1 2 Banten 3 18 Gorontalo* 1 3 D.I. Yogyakarta 2 19 Sulawesi Tengah* 1 4 DKI Jakarta 20 Sulawesi Tenggara* 1 * 5 Jawa Barat 3 21 Sulawesi Utara 1 6 Jawa Timur 3 22 Sulawesi Selatan* 2 7 Jawa Tengah 3 23 Kepulauan Bangka Belitung 1 8 Kalimantan Tengah 1 24 Bengkulu 1 9 Kalimantan Barat 1 25 Nanggroe Aceh Darussalam 1 10 Kalimantan Selatan 2 26 Jambi 1 11 Kalimantan Timur 2 27 Lampung 2 12 Maluku* 1 28 Riau 2 13 Maluku Utara* 1 29 Sumatera Barat 1 14 Nusa Tenggara Barat* 2 30 Sumatera Selatan 2 15 Nusa Tenggara Timur* 1 31 Sumatera Utara 2 * 16 Papua 1 Total 49 Sumber: Hasil Olahan Data Catatan: Instansi bertanda (*) berada di wilayah Indonesia Bagian Timur, selebihnya berada di wilayah Indonesia Bagian Barat
218
Jurnal FASILKOM Vol. 6 No.2 Oktober 2008
Dalam survei tersebut, ditetapkan 10 orang resresponden tersebut, seperti ditunjukkan pada ponden untuk setiap IPMP dan 4 orang resTabel 2. ponden untuk setiap IPMK. Profil responden Kedelapan aspek yang digunakan dalam secara lebih lengkap ditunjukkan pada Tabel 2. penelitian ini merupakan hasil olahan dari daftar Tiap responden diminta untuk memberikan skor infrastruktur utama pengembangan e-governdalam skala ordinal tiga titik (1 = Kurang ment di lembaga pemerintah yang terdapat pada Memadai, 2 = Cukup Memadai, 3 = Memadai) panduan yang diterbitkan oleh Kementerian terhadap sejumlah aspek di instansi tempat dia Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia bekerja. Aspek-aspek apa saja yang dinilai oleh (2003). seorang responden tergantung pada jabatan Tabel 2 Profil responden beserta aspek-aspek yang dinilai Aspek Sumber Daya Manusia Manajemen Organisasi Manajemen Pelayanan Aplikasi Security Jaringan dan Internet Software Hardware Jumlah Responden per Instansi
Ka. Satker √ √ √
IPMP Ka. Bag. Staf Pengelola TI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1
4
Ka. Satker √ √ √
5
IPMK Ka. Bag. Staf Pengelola TI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1
1
2
Sumber: Hasil Olahan Data
Berdasarkan hasil survei tersebut kemuHasil Penelitian dan Pembahasan dian ditentukan skor kesiapan untuk masingDitemukan bahwa hanya 3 instansi, masing instansi dalam masing-masing aspek. yaitu IPMP DKI Jakarta, IPMP Riau, dan IPMP Skor kesiapan untuk suatu instansi ditentukan Kalimantan Timur, yang memiliki skor kesiadengan cara menghitung skor median dari kesepan 3 (Memadai). Di pihak lain terdapat 4 luruhan responden yang bekerja di instansi IPMP dan 13 IPMK yang memiliki skor kesiatersebut. pan 1 (Kurang Memadai). Selanjutnya digunakan statistik deskripSkor median untuk keseluruhan instansi tif dan uji-uji non-parametrik untuk membantu dalam penelitian ini adalah 2 (Cukup Memadalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penedai). Distribusi skor dalam tiap aspek ditunjuklitian. kan pada Tabel 3. Tabel 3 Distribusi skor kesiapan Aspek Sumber Daya Manusia Manajemen Organisasi Manajemen Pelayanan Aplikasi Security Jaringan dan Internet Software Hardware Total
N 80 80 80 80 80 80 80 80 640
1
1.5
6.3 27.5 11.3 17.5 40.0 65.0 40.0 58.8 33.3
Sumber: Hasil Olahan Data
219
Distribusi Skor (%) 2 2.5 0.0 70.0 1.3 1.3 62.5 0.0 1.3 63.8 2.5 3.8 61.3 1.3 5.0 43.8 5.0 7.5 21.3 1.3 0.0 51.3 0.0 1.3 30.0 1.3 2.5 50.5 1.6
3 22.5 8.8 21.3 16.3 6.3 5.0 8.8 8.8 12.2
Skor Median 2 2 2 2 2 1 2 1 2
Jurnal FASILKOM Vol. 6 No.2 Oktober 2008
Terlihat bahwa skor median dalam aspek Jaringan dan Internet serta aspek Hardware adalah 1 (Kurang Memadai), lebih rendah daripada skor median dalam aspek-aspek lainnya. Uji Friedman yang juga dilakukan menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan (p < 0.01) antara distribusi skor dalam setidaknya dua aspek.
Berikutnya dibandingkan distribusi skor untuk IPMP dan untuk IPMK. Meskipun skor median untuk IPMP dan IPMK adalah sama, yaitu 2 (Cukup Memadai), namun uji MannWhitney menunjukkan bahwa skor untuk IPMP lebih tinggi secara signifikan (p < 0.01) daripada skor untuk IPMK. Perbandingan dalam tiap aspek ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Perbandingan distribusi skor kesiapan antara IPMK dan IPMP Distribusi Skor (%) 1 1.5 2 2.5 3 Aspek N Sumber Daya Manusia IPMK 49 6.1 0.0 63.3 2.0 28.6 IPMP 31 6.5 0.0 80.6 0.0 12.9 Manajemen Organisasi IPMK 49 34.7 0.0 59.2 0.0 6.1 IPMP 31 16.1 3.2 67.7 0.0 12.9 Manajemen Pelayanan IPMK 49 16.3 2.0 59.2 4.1 18.4 IPMP 31 3.2 0.0 71.0 0.0 25.8 Aplikasi IPMK 49 22.4 6.1 57.1 2.0 12.2 IPMP 31 9.7 0.0 67.7 0.0 22.6 * Security IPMK 49 46.9 8.2 38.8 4.1 2.0 IPMP 31 29.0 0.0 51.6 6.5 12.9 ** Jaringan dan Internet IPMK 49 77.6 8.2 10.2 2.0 2.0 IPMP 31 45.2 6.5 38.7 0.0 9.7 * Software IPMK 49 46.9 0.0 51.0 0.0 2.0 IPMP 31 29.0 0.0 51.6 0.0 19.4 * Hardware IPMK 49 67.3 2.0 28.6 0.0 2.0 IPMP 31 45.2 0.0 32.3 3.2 19.4 Sumber: Hasil Olahan Data Catatan: * p < 0.05 ** p < 0.01 Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk IPMP lebih tinggi secara signifikan daripada skor untuk IPMK dalam aspek Security, Jaringan dan Internet, Software, serta Hardware. Selanjutnya dibandingkan distribusi skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur. Meskipun skor median untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur adalah sama, yaitu 2 (Cukup Memadai), namun
Skor Median 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 2 1 1.5 2 2 1 2
uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat lebih tinggi secara signifikan (p < 0.01) daripada skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur. Perbandingan dalam tiap aspek ditunjukkan pada Tabel 5. Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat lebih tinggi secara signifikan daripada skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur dalam aspek Manajemen Pelayanan, Security, Jaringan dan Internet, serta Software.
220
Jurnal FASILKOM Vol. 6 No.2 Oktober 2008
Tabel 5 Perbandingan distribusi skor kesiapan antara instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan di wilayah Indonesia Bagian Timur Distribusi Skor (%) Skor Aspek n 1 1.5 2 2.5 3 Median Sumber Daya Manusia Manajemen Organisasi Manajemen Pelayanan** Aplikasi Security** Jaringan dan Internet** Software
**
Hardware
IBB IBT IBB IBT IBB IBT IBB IBT IBB IBT IBB IBT IBB IBT IBB IBT
52 28 52 28 52 28 52 28 52 28 52 28 52 28 52 28
3.8 10.7 26.9 28.6 7.7 17.9 11.5 28.6 30.8 57.1 51.9 89.3 28.8 60.7 53.8 67.9
0.0 0.0 0.0 3.6 1.9 0.0 3.8 3.6 5.8 3.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
71.2 67.9 59.6 67.9 55.8 78.6 65.4 53.6 46.2 39.3 26.9 10.7 57.7 39.3 32.7 25.0
1.9 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 1.9 0.0 7.7 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
23.1 21.4 13.5 0.0 30.8 3.6 17.3 14.3 9.6 0.0 7.7 0.0 13.5 0.0 13.5 0.0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
Sumber: Hasil Olahan Data Catatan: ** p < 0.01
Kesimpulan Dapat disimpulkan bahwa secara umum instansi-instansi BKPM dapat dimasukkan dalam kategori cukup memadai sehingga dapat dikatakan bahwa instansi-instansi BKPM cukup siap dalam penerapan e-government. Aspek jaringan dan Internet serta aspek hardware secara umum perlu dicermati karena aspekaspek tersebut cenderung kurang memadai di instansi-instansi BKPM. Hal ini menunjukkan bahwa kasus BKPM tidaklah menyimpang dari kecenderungan umum, yaitu relatif rendahnya kesiapan e-government di Indonesia dalam aspek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelaahan lebih lanjut menunjukkan bahwa instansi-instansi BKPM di tingkat propinsi lebih memadai dalam aspek security, jaringan dan Internet, software, serta hardware jika dibandingkan dengan instansi-instansi di tingkat kabupaten/kota, sehingga cenderung lebih siap dalam penerapan e-government. Demikian juga instansi-instansi BKPM di wilayah Indonesia Bagian Barat cenderung lebih siap daripada instansi-instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur karena instansi-instansi di wila-
yah Indonesia Bagian Barat memiliki keunggulan dalam aspek manajemen pelayanan, security, jaringan dan Internet, serta software. Dalam kasus BKPM ini dapat diusulkan agar penerapan e-government dilakukan secara bertahap dengan pemberian prioritas pada instansi-instansi yang lebih siap, yaitu instansiinstansi di tingkat propinsi, khususnya yang ada di wilayah Indonesia Bagian Barat. Penerapan sistem ini tentunya dilakukan setelah dibenahinya aspek-aspek yang belum memadai di masing-masing instansi.
Daftar Pustaka Center for Democracy and Technology, and infoDev, “The e-government handbook for developing countries”, Center for Democracy and Technology, Washington, DC, 2002. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, “Panduan penyusunan rencana induk pengembangan egovernment lembaga”, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jakarta, 2003. 221
Jurnal FASILKOM Vol. 6 No.2 Oktober 2008
Rahardjo, Edhy, Dinesh Mirchandani, and Kailash Joshi, “E-government functionnality and website features: A case study of Indonesia”, Journal of Global Information Technology Management 10, no. 1, 2007. United Nations, “United Nations e-government survey 2008: From e-government to connected governance”, United Nations Publication, New York, 2008.
222