2
DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BISNIS
LINGKUNGA N INTERNAL
ETNIS
SEKTOR SOSIAL STAKEHOLDERS/L SM GOOD GOVERNANCE
PEKERJA PEMERINTAH & POLITISI LOKAL
CLEAN GOVERMENT
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKS PEMERINTAHAN-PEMBANGUNANPELAYANAN KPD MASY
PELAKS SISPEMDA
PUBLIC SERVICE
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASYARAKAT SEMAKIN KRITIS
PELAKS SISBANGD A
DINAMIKA DEMOKRASI
DINAMIKA DEMOKRASI
MASYARAKAT
LINGKUNGAN EKSTERNAL
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PUBLIC SERVICE)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (GOOD GOVERNANCE)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (CLEAN GOVERNMENT)
PERLU KOMITMENT - KOLABORASI - KONSEKUENSI – KONSISTENSI
INDONESIA = KAYA
1
JABATAN
2004
Anggota DPR 0 dan DPRD Kepala Lembaga/Kemen 0 terian 0 Duta Besar 0 Komisioner 1 Gubernur Walikota/Bupati 0 dan Wakil 2 Eselon I / II / III 0 Hakim 1 Swasta 0 Lainnya Jumlah 4 Keseluruhan Sumber Data : KPK -RI
2005
2006
2007
2008 2009
0
0
2
7
1
1
0
0
0
3
2012
2013
8
27
5
16
8
9
19
101
1
1
2
0
1
4
9
3
23
2
1
0
1
0
0
0
0
0
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
0
2
0
2
2
1
0
0
2
3
4
17
0
3
7
5
5
4
4
4
3
12
4
49
9
15
10
22
14
12
15
8
7
2
7
123
0
0
0
0
0
1
2
2
3
2
3
13
4
5
3
12
11
8
10
16
24
16
18
128
6
1
2
4
4
9
3
3
8
8
5
53
23
29
27
39
50
59
61
55 45 65
2014 2015
JUML AH
2010 2011
63 518
BELUM TERMASUK DATA DI KEJAKSAAN & POLRI ???
NO 1.
2
ORGANISASI
2. 3.
DPRD WALIKOTA/BUPATI/DAN WAKIL PNS
4. 5. 6. 7.
SWASTA BUMN/ BUMD KEPALA DESA POLISI/ HAKIM
8. 9.
ORMAS REKTOR (Sumber data : KP2KKN).
JUMLAH 47 ORANG 17 ORANG 121 ORANG 40 ORANG 20 ORANG 25 ORANG 6 ORANG 2 ORANG 1 ORANG
Dulu: Bermula dari penjara… berakhir menjadi pejabat negara....
Hero to Zero
!!!
Jenis Korupsi
!!!
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 1
2
KONFLIK KEPENTINGAN
7
SUAP
3
GRATIFIKAS
KORUPSI PERBUATAN CURANG
6
4
PEMERASAN
5
PENGGELAPAN DALAM JABATAN
RUTAN KPK
Kebebasan yang hilang...
AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAHAN
Sumber : KPK -RI
• Intervensi pihak luar • Bansos/Hibah tidak tepat • Alokasi yang tidak fokus pada APBD-PROSES PENYUSUNAN kepentingan publik DAN ALOKASI • Taat asas pengelolaan keuangan (Perencanaan, Pelaksanaan, ..) • Prosespenatausahaan yang tidak transparan PENGADAAN • Masih adanya Mark-up Harga BARANG DAN • Spesifikasi yang berbeda JASA (PBJ) • Pelaksana yang tidak independen • MASIH BANYAK GRATIFIKASI • Pelayanan tidak PELAYANAN Prima- PTSP PUBLIK PERIJINAN • Perijinan yang tidak transparan
16
AREA ATAU PROSES
JENIS DAN PROBLEM KORUPSI
1. KONSTRUKSI DAN REHABILITASI FASILITAS KESEHATAN
Suap, kickback, pertimbangan politis yang memengaruhi proses kontrak.
INDIKATOR ATAU AKIBATNYA Harga tinggi, kualitas fasilitas, dan pekerjaan konstruksi rendah.
Kontraktor gagal Lokasi fasilitas tidak memenuhi dan tidak cocok dengan diminta kebutuhan, berakibat pertanggungjawabannya. akses tak merata. Distribusi infrastruktur tidak adil, memilih pelayanan fokus teknologi tinggi, daerah urban dan elite.
AREA ATAU PROSES 2. PEMBELIAN ALAT DAN SUPLAI, TERMASUK OBATOBATAN.
JENIS DAN PROBLEM KORUPSI Suap, kickback, dan pertimbangan politis yang memengaruhi spesifikasi dan pemenang-pemenang lelang.
INDIKATOR ATAU AKIBATNYA Harga tinggi, tidak pantas atau duplikasi obat-obatan dan peralatan.
Kolusi pada pengadaan barang dan jasa.
Peralatan ditempatkan tidak tepat lokasinya tanpa pertimbangan kebutuhan yang sebenarnya.
Kurangnya insentif untuk memilih harga rendah dan kualitas tinggi suppliers.
Ketidak adilan karena dana yang tidak cukup untuk semua kebutuhan.
Promosi obat secara tidak etis. Suppliers gagal memenuhi dan tidak dimintai
AREA ATAU PROSES
3. DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DAN SUPLAI DALAM PELAYANAN PENGIRIMAN
JENIS DAN PROBLEM KORUPSI
Pencurian (untuk manfaat pribadi) atau membelokkan (untuk penjualan kembali bagi sektor swasta) obat-obatan, suplai di titik-titik penyimpanan dan distribusi.
INDIKATOR ATAU AKIBATNYA
Kemanfaatan rendah Pasien tidak mendapat pengobatan yang tepat.
Pasien harus membayar pembayaran informal Penjualan obat-obatan untuk mendapatkan atau suplai yang obat-obatan. seharusnya gratis. Interupsi atau tidak selesainya pengobatan yang menuju ke perkembangan resistensi antimikroba
AREA ATAU PROSES 4. REGULASI KUALITAS PRODUK, PELAYANAN, FASILITAS, DAN PROFESIONAL
JENIS DAN PROBLEM KORUPSI Suap untuk mempercepat proses atau mendapat persetujuan bagi registrasi obat, inspeksi kualitas obat, atau sertifikasi praktik manufaktur yang baik. Suap atau pertimbangan politis yang memengaruhi hasil inspeksi atau meredam temuan. Aplikasi yang bias terhadap regulasi sanitasi bagi restoranrestoran, produsen makanan, dan kosmetik. Aplikasi bias terhadap akreditasi, sertifikasi atau lisensi prosedurprosedur dan standarstandar.
INDIKATOR ATAU AKIBATNYA Obat-obatan subterapeutik atau obat palsu diizinkan masuk pasar Suppliers jelek diizinkan terus berpartisipasi dalam lelang, dan mendapat pekerjaan dari pemerintah. Naiknya insiden keracunan darah. Meluasnya penyakitpenyakit infeksi. Rendahnya kualitaskualitas fasilitas untuk kesinambungan. Profesional kesehatan yang tidak kompeten dan palsu terus dapat praktik.
AREA ATAU PROSES 5. PENDIDIKAN PROFESI KESEHATAN
6. PENELITIAN MEDIS
JENIS DAN PROBLEM KORUPSI Suap untuk mendapat tempat di fakultas kedokteran atau pelatihan (training) pelayanan kesehatan. Suap untuk mendapat nilai kelulusan Pengaruh politik, nepotisme dalam seleksi kandidat-kandidat untuk kesempatan pelatihan (training).
INDIKATOR ATAU AKIBATNYA Profesional kesehatan yang tidak kompeten terus praktik atau bekerja dalam bidang progresi kesehatan Hilangnya kepercayaan dan kebebasan karena sistem yang tidak adil.
Pseudo-trials yang didanai Pelanggaran hak-hak oleh perusahaanindividu. perusahaan farmasi yang Bias dan ketidakadilan sebenarnya hanya untuk dalam penelitian. pemasaran (marketing). Kesalahpahaman terhadap “informed consent” dan masalah2 lainnya tentang standar yang adekuat di negara berkembang.
AREA ATAU PROSES 7. PENGADAAN PELAYANAN OLEH GARDA DEPAN PEKERJA KESEHATAN.
JENIS DAN PROBLEM KORUPSI Penggunaan fasilitas publik dan peralatan untuk memeriksa pasien di praktik pribadi Rujukan yang tidak perlu ke praktik pribadi atau fasilitas pelayanan medis lainnya milik pribadi.
Tidak hadir dalam pelayanan medis.
Pembayaran informal diminta dari pasien untuk pelayanan yang harusnya gratis.
Pencurian atau menggunakan biaya pemasukan, pembelokan alokasi budget.
INDIKATOR ATAU AKIBATNYA Pemerintah kehilangan nilai kompensasi atau investment tanpa kompensasi yang kuat. Petugas kesehatan tidak ada untuk melayani pasien. Menurunnya pemakaian pelayanan oleh pasienpasien yang tak mampu membayar. Pemiskinan masyarakat karena masyarakat harus menggunakan. penghasilan dan menjual aset untuk membayar pelayanan kesehatan. Berkurangnya kualitas pelayanan kesehatan dari hilangnya pendapatan yang dicuri. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.