Kertas Kebijakan ini menyoroti kemajuan yang sudah dicapai dan masalah-masalah yang masih ada

Kertas Kebijakan

8

Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang By: Lily Purba

K

ertas Kebijakan ini menyoroti kemajuan yang sudah dicapai dan masalah-masalah yang masih ada terkait kekerasan terhadap perempuan. Dalam “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)”, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “suatu tindakan kekerasan

berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.” Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi tersebut pada tahun 2004 bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dan telah mempersiapkan perangkat undang-undang dan kebijakannya. Tetapi, pelaksanaannya yang lambat dan tidak memadai menjadikan perempuan di seluruh Indonesia tetap rentan terhadap kekerasaan. Upaya yang dibutuhkan sekarang adalah memperkuat penegakan hukum, mendidik penyedia pelayanan dan masyarakat luas tentang kekerasan terhadap perempuan dan memperluas layanan untuk korban kekerasan dan pelaku di perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatnya tren perdagangan orang untuk kerja paksa dan prostitusi menuntut perlunya upaya sinkronisasi yang lebih besar di tingkat nasional dan perlu fokus pada upaya kerjasama transnasional untuk meningkatkan pencegahan, perlindungan, penuntutan dan pemulihan.

Status Saat ini

•• Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) KDRT telah menjadi isu kebijakan di Indonesia sejak tahun 2004.

U

U No. 23/2004 tentang KDRT merupakan prestasi penting Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan gerakan perempuan di Indonesia. UU tersebut memperluas definisi KDRT dan potensi korban KDRT, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia dan mengakui hak-hak korban. Berbagai fasilitas untuk membantu korban

didirikan dalam kurun waktu 2004-2009, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di sejumlah propinsi dan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Nasional 2010-2014 mengakui bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak perlu diperluas di seluruh Indonesia. Selain itu, Peta Jalan untuk Mempercepat Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) telah mengidentifikasi “peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan” sebagai prioritas untuk mencapai tujuan MDG no. 3 tentang Kesetaraan Gender dan menyebutkan komitmen

1

BRU brief 8 indo.indd 1

6/20/2011 11:26:32 PM

Kertas Kebijakan 8

untuk “meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan terhadap segala bentuk kekerasan melalui pencegahan, dukungan pelayanan, dan pemberdayaan “(Bappenas, tahun 2010).

Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dipengaruhi oleh adanya pendapat bahwa KDRT adalah urusan pribadi.

M

eski peraturan perundangan ditujukan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dan memberikan pelayanan bagi korban, pelaksanaannya dipengaruhi oleh adanya pendapat bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi, dan ini didukung oleh normanorma budaya dan agama. Selain itu, belum ada kesepakatan tentang apa yang termasuk kekerasan terhadap perempuan. Namun, Nahdlatul Ulama (NU) menganggap perdagangan orang sebagai bentuk perbudakan. Sebagai salah satu organisasi Islam independen terbesar di dunia, fatwa NU mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Dalam Fiqih Publikasi Anti Perdagangan Orang tahun 2006, organisasi tersebut mengeluarkan fatwa yang melarang perdagangan orang dan memberinya label “haram”. Akan tetapi KDRT belum diakui oleh para pembuat keputusan dan masyarakat sebagai isu sosial, ekonomi dan tata-kelola yang serius. Masih banyak yang harus dilakukan, dengan menegakkan hukum, melakukan penelitian, pendidikan dan pelayanan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan, penuntutan dan pemulihan bagi korban, pelaku dan anak-anaknya.

Keseluruhan biaya ekonomi dan sosial dari tindak KDRT perlu dihitung.

D

ampak bagi korban kekerasan termasuk kecemasan dan depresi, stres fisik, percobaan bunuh diri, turunnya kemampuan mengatasi dan memecahkan masalah, dan hilangnya harga diri dan rasa percaya

diri. Terlepas dari posisi, pendapatan dan pendidikan yang dimilikinya, perempuan merupakan pribadi yang rentan. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan mengalami masalah emosi dan perilaku, termasuk kinerja sekolah yang buruk, stres, berkurangnya kompetensi sosial, bullying, melakukan kekejaman berlebihan terhadap binatang, dan mengalami masalah dalam berhubungan dengan orang. Konsekuensi KDRT bagi korban dan saksi mengakibatkan hilangnya produktivitas dan meningkatnya permintaan untuk mendapatkan pelayanan sosial termasuk kesehatan, polisi, hukum, pendidikan dan kesejahteraan. Sampai sekarang, keseluruhan biaya akibat KDRT tingkat individu, keluarga dan masyarakat belum dihitung. Angka ini dapat membantu Pemerintah dan masyarakat luas untuk lebih memahami manfaat yang diperoleh dengan menurunnya insiden KDRT.

KDRT masih kurang terdokumentasi dan data insiden belum lengkap.

A

ngka KDRT nasional tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena pelaporan yang tidak lengkap. Komnas Perempuan mencatat peningkatan laporan kasus tahun 2008 sebesar dua kali lipat tahun 2007. 143.586 kasus kekerasan dilaporkan pada tahun 2009 dibanding 54.425 kasus pada tahun 2008 (lihat Gambar 1). Peningkatan tersebut terjadi karena pengumpulan data bisa lebih baik dan lebih banyak perempuan yang melaporkan kasusnya, tetapi masih belum dapat diketahui frekuensi KDRT, (Komnas Perempuan, 2008). Perkiraan tahun 2010, ada sekitar 105.000 kasus kekerasan, menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2009 (100,000 korban) dengan lebih dari 96% diantaranya terjadi di rumah. Tapi, seperti pernyataan Ketua Komisioner Komnas Perempuan: “Angka tersebut tidak berarti bahwa jumlah dan intensitas kekerasan telah menurun”, (Suartika, 2010).

2

BRU brief 8 indo.indd 2

6/20/2011 11:26:33 PM

Kertas Kebijakan 8 rumah.Tapi,sepertipernyataanKetuaKomisionerKomnasPerempuan:"Angkatersebut tidakberartibahwajumlahdanintensitaskekerasantelahmenurun",(Suartika,2010).  

   

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 129 kantor polisi yang menyediakan pelayanan untuk perempuan dan anak-anak dan 42 rumah sakit yang menyediakan pelayanan bagi perempuan korban  kekerasan, (Komnas Perempuan, 2008). Jumlah dan  kapasitas berbagai pelayanan tersebut tidak dapat   memenuhi permintaan yang ada, dengan jumlah kasus  yang dilaporkan mencapai lebih dari 50.000 di tahun   2008. Berbagai jenis pelayanan yang tersedia di setiap  Sumber: Komnas Perempuan, 2010 angkatan kepolisian sangat penting untuk memerangi Sumber:KomnasPerempuan,2010  kejahatan berbasis gender secara efektif. Polisi Studitahun2006tentangkonflikdanpenyelesaiansengketa,yangmenegaskanterjadinya Studi tahun 2006 tentang konflik dan penyelesaian cenderung mengabaikan atau tidak memprioritaskan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan, menemukan bahwa KDRT adalah salah satu sengketa, yang menegaskan terjadinya peningkatan dari tujuh jenis konflik/sengketa tertinggi yang dilaporkan di tingkat kabupaten/kota, kejahatan tertentu, termasuk kejahatan yang lebih jumlah kasus yang dilaporkan, menemukan bahwa (McLaughlin, 2010). Tindakan kriminal dan sengketa tanah/bangunan paling umum berdampak pada perempuan daripada laki-laki, seperti terjadi,diikutiolehperselisihankeluargadanKDRT.SebagianbesarLSMyangbergerakdi KDRT adalah salah satu dari tujuh jenis konflik/sengketa pelecehan seksual, KDRT dan perdagangan orang. bidang isu perempuan dan anakͲanak percaya bahwa angka perempuan yang terkena tertinggi yang dilaporkan tingkat kabupaten/kota, dampak kekerasan sebenarnyadijauh lebih tinggi, mengingat adanya kecenderungan Misalnya, kantor pelayanan jarang melaporkan kasus banyak korban untuk tetap diam karena kurangnya pelayanan dan adanya pendapat (McLaughlin, 2010). Tindakan kriminal dan sengketa kepada polisi, sementara sedikitnya jumlah polisi bahwaKDRTmerupakanmasalahpribadi,(UNPUR,2008). tanah/bangunan paling umum terjadi, diikuti oleh  perempuan terlatih dapat mempengaruhi kesediaan perselisihan keluarga KDRT. Sebagian besar LSMbertambah banyak dalam Meskipun lembaga yangdan membantu korban kekerasan korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang beberapatahunterakhir,pelayanantetaptidakmemadaidibandingjumlahperempuan yang bergerak di bidang isu perempuan dan anakdialaminya. Pelatihan gender bagi petugas polisi, dan yangmenderitaakibatkekerasandiIndonesia. anak percaya bahwa angka perempuan yang terkena Berbagailembaganegarayangmembantukorbankekerasantermasukpengadilanmiliter, program percepatan pelayanan bagi perempuan dalam dampak kekerasan jauh lebih tinggi, oleh Kementerian Sosial, rumah perlindungan, dansebenarnya pusatͲpusat trauma yang dibangun angkatan kepolisian harus dikembangkan. Selain itu, danUnitPelayananPerempuandanAnak(sebelumnyadisebutRuangPelayananKhusus mengingat adanya kecenderungan banyak korban aparat penegak hukum perempuan di Departemen untuk perempuan). Pada tahun 2008, Komnas Perempuan melaporkan bahwa ada 41 untuk tetap diam karena kurangnya pelayanan dan Pusat Penanganan Krisis Perempuan, 23 Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan terlalu sedikit jumlahnya. Hanya Penelitian Pidana Anak, 129 kantor polisibahwa yang menyediakan pelayanan untuk perempuan dan anakͲanak adanya pendapat KDRT merupakan masalah dari kekerasan, petugas penyidik adalah perempuan, jumlah dan 42 rumah sakit yang menyediakan pelayanan bagi perempuan4% korban pribadi, (UNPUR, 2008).  (Komnas perempuan, 2008). Jumlah dan kapasitas berbagai pelayanan tersebut tidak tersebut tidak cukup untuk membantu perempuan dapatmemenuhipermintaanyangada,denganjumlahkasusyangdilaporkanmencapai korban perkosaan dan KDRT dan untuk menangani lebihdari50.000ditahun2008.Berbagaijenispelayananyangtersediadisetiapangkatan tersangka Meskisangat lembaga membantu korban kepolisian pentingyang untuk memerangi kejahatan berbasis gender secarakriminal efektif. perempuan, (Amnesty International, Bagan1:KasusYangDilaporkan&JenisKekerasantahun2010 Gambar 1: Kasus Yang Dilaporkan & Jenis Kekerasan tahun 2010

   

Lain-lain

Jumlahkasus

Daerah

Masyarakat

Rumah tangga

Polisicenderungmengabaikanatautidakmemprioritaskankejahatantertentu,termasuk kekerasan bertambah banyak dalam

beberapa tahun terakhir, pelayanan tetap tidak memadai dibanding jumlah perempuan yang menderita ak ibat kekerasan di Indonesia.



3

B

erbagai lembaga negara yang membantu korban kekerasan termasuk pengadilan militer, rumah perlindungan, dan pusat-pusat trauma yang dibangun oleh Kementerian Sosial, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (sebelumnya disebut Ruang Pelayanan Khusus untuk perempuan). Pada tahun 2008, Komnas Perempuan melaporkan bahwa ada 41 Pusat Penanganan Krisis Perempuan, 23 Pusat

Photo: Lily Purba

3

BRU brief 8 indo.indd 3

6/20/2011 11:26:34 PM

Kertas Kebijakan 8

2009). Meskipun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Hukum adat setempat menggantikan hukum Indonesiayang nomor 3/2008 menyatakan harusdaripada ada nasional sehingga memperlemah kejahatan lebih berdampak pada bahwa perempuan lakiͲlaki, sepertiKDRT, pelecehan seksual, KDRT dan perdagangan orang. Misalnya, kantor pelayanan jarang melaporkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di setiap kantor perlindungan yang dijanjikan bagi semua kasus polisi, sementara sedikitnya jumlah polisi perempuan terlatih polisikepada di tingkat kota/kabupaten untuk menangani perempuan di dapat Indonesia. mempengaruhi kesediaan korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. kasus-kasus sensitif termasuk kejahatan terhadap Pelatihangenderbagipetugaspolisi,danprogrampercepatanpelayananbagiperempuan alaupun UU No. 23/2004 tentang KDRT telah perempuan, namun personilharus yang menangani berbagai dalam angkatan kepolisian dikembangkan. Selain itu, aparat penegak hukum dikeluarkan, namun di beberapa wilayah seperti perempuan di Departemen Penelitian Pidana terlalu sedikit jumlahnya. Hanya 4% dari kasus tersebut jumlahnya terbatas. Banyak perempuan misalnya, adat setempat bertentangan dengan petugas penyidik adalah perempuan, jumlah tersebut tidak Bali, cukup untuk membantu cenderung melaporkan penyiksaan yang dialaminya perempuan korban perkosaan dan KDRT dan untuk menangani tersangka kriminal Pasal 9 UU tentang KDRT, yang menyatakan bahwa kepada tokoh informal dan petugas administratif perempuan, (Amnesty International, 2009). Meskipun Peraturan Kepala Kepolisian orang dilarang “menciptakan ketergantungan ekonomi di desa Indonesia (lihat Gambar 2) dan sebagian besar kasus Republik nomor 3/2008 menyatakan bahwa harus ada Unit Pelayanan dengan cara membatasi atau melarang seseorang PerempuandanAnakdisetiapkantorpolisiditingkatkota/kabupatenuntukmenangani diselesaikan oleh para tokoh tersebut di bawah untuk bekerja secara layak di dalam ataupun di luar kasusͲkasus termasuk kejahatan terhadap perempuan, namun personil yang bimbingansensitif ketat para aparat desa yang mungkin menangani berbagai kasus tersebut jumlahnya terbatas. Banyak perempuan cenderung rumah”. Perempuan di beberapa kabupaten di Bali saja mengabaikan peraturan perundangan tentang melaporkanpenyiksaanyangdialaminyakepadatokohinformaldanpetugasadministratif menyerahkan seluruh kepemilikannya kepada suami perlindungan korban. Menurut LSM Rifka Annisa, didesa(lihatGambar2)dansebagianbesarkasusdiselesaikanolehparatokohtersebut menikah dan kehilangan segalanya ketika dihanya bawah bimbingan ketatyang paradiproses aparat desa yang mungkin sajaketika mengabaikan peraturan 10% kasus KDRT di pengadilan, bercerai, (Jakarta Post, September 2010). Perempuan perundangantentangperlindungankorban.MenurutLSMRifkaAnnisa,hanya10%kasus (Kompas, 2010). KDRTyangdiprosesdipengadilan,(Kompas,2010). Muslim juga kehilangan harta dan hak asuh atas    terhadap Perempuan Dilaporkan kepada Gambar 2: Kasus Kekerasan anak-anak jika mengajukan perceraian karena Gambar2:KasusKekerasanterhadapPerempuanDilaporkankepadaPemberiPelayanan Pemberi Pelayanan digunakannya prinsip ‘nusyuz’. Pemerintah pusat  Organisasimasyarakatsipil   perlu memastikan bahwa adanya konsistensi antara Pengadilansipildanagama   peraturan perundangan tingkat nasional dan daerah UnitPelayananibu&anak  dalam hal perlindungan perempuan dari kekerasan dan   Rumahsakit penyiksaan. Masyarakat setempat harus diberdayakan   PusatTerpadu  PemberdayaanPerempuan untuk menuntut perlindungan dan pelayanan yang dananakͲanak  memadai. Sumber: Komnas Perempuan, 2008:58 Sumber:KomnasPerempuan,2008:58 Jumlahkasusyangdilaporkan

W

 Selainitu,perempuanmenghadapimasalahkeuanganketikamencobamencaribantuan Selain itu, perempuan menghadapi masalah keuangan Banyaknya perempuan yang kembali ke pemerintah. UndangͲundang mewajibkan representasi hukum ditawarkan dengan biaya ketika mencoba mencari bantuan pemerintah. rendah. Namun, LSM dan aktivis melaporkan bahwa banyak perempuan terhalang rumahyang di mana dimana mereka disiksa, Undang-undang mewajibkan representasi hukummewakili mereka saat mencari bantuan karena tingginya biaya untuk di pengadilan. menggambarkan perlunya strategi yang LembagaBantuanHukumAsosiasiPerempuanIndonesiauntukKeadilan(LBHAPIK)yang ditawarkan dengan biaya rendah. Namun, LSM dan lebih bantuan terkoordinasi sudah aktif sejak tahun 1995 merupakan organisasi yang menyediakan hukum untuk memberikan aktivis melaporkan bahwa banyak perempuan yang bagi laki-laki. bagi perempuan (gratis bagi yang tak mampu membayar) danpelayanan melakukan kampanye terhalang saat mencari bantuan karena tingginya untukpengakuanhakͲhakhukumperempuan. usat Penanganan Krisis Perempuan Rifka Annisa di  biaya untuk mewakili mereka di pengadilan. Lembaga Hukum adat setempat menggantikan nasional memperlemah Yogyakarta memperkirakan bahwa 90% perempuan Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan hukum Indonesia untuk KDRT, sehingga perlindunganyangdijanjikanbagisemuaperempuandiIndonesia. kembali kepada suaminya setelah disiksa, (Jakarta Post, Keadilan (LBH APIK) yang sudah aktif sejak tahun Sept 2010). Kenyataan ini menunjukkan terbatasnya 1995 merupakan organisasi yang menyediakan

P

bantuan hukum bagi perempuan (gratis bagi yang tak  mampu membayar) dan melakukan kampanye untuk pengakuan hak-hak hukum perempuan.

4 upaya pemerintah untuk melakukan konseling terhadap laki-laki yang melakukan penyiksaan terhadap perempuan dalam kehidupannya. Di bawah UU KDRT tahun 2004, hakim dapat memerintah laki-laki untuk menjalani konseling, tapi program pemerintah sedikit jumlahnya dan tanggung jawabnya jatuh

4

BRU brief 8 indo.indd 4

6/20/2011 11:26:34 PM

Kertas Kebijakan 8

Boks 1: Pusat Penanganan krisis Perempuan Rifka Annisa Dimulai di Yogyakarta tahun 2009, program konseling ini membantu laki-laki belajar untuk menangani kemarahan. Nur Hasyim dari Rifka Annisa optimis terhadap keberhasilan program, karena sampai saat ini 28 laki-laki sudah menyelesaikan program ini secara sukarela. Tapi ia melihat bahwa laki-laki masih berjuang untuk dapat berbagi kekuasaan di rumah.

kepada Organisasi Masyarakat Sipil untuk menyediakan pelayanan ini dengan sumberdaya terbatas (Lihat Boks 1).

Sumber: Jakarta Post, Desember 2010

Status Saat ini ••Perdagangan Orang Pemerintah menunjukan komitmennya untuk mengatasi perdagangan orang.

U

U No. 21/2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, juga dikenal sebagai UU Anti-Perdagangan Orang menandakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Pasal 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai: “... suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan orang dengan cara mengancam atau menggunakan cara kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap orang lainnya, yang dilakukan di suatu negara atau dengan negara lain untuk tujuan eksploitasi “. Definisi ini konsisten dengan Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Antar Negara. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB dan Protokol tersebut pada tahun 2009.

Indonesia merupakan sumber, tempat transit dan negara tujuan perdagangan orang.

B

anyak buruh migran Indonesia berangkat ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah dan akhirnya terperangkap sebagai pekerja seks komersial. Indonesia bukan hanya negara pengirim tetapi juga penerima orang yang diperdagangkan. Laporan Department of State Amerika Serikat mencatat bahwa daerah tujuan utama perdagangan orang di Indonesia adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara, (US Departemtn of State, 2009), sementara UNICEF mengakui bahwa Jawa Barat dan Kalimantan Barat merupakan daerah asal utama perdagangan orang di Indonesia, (UNICEF, Child Trafficking, 2010). Sebagian besar kasus, perdagangan orang melibatkan kerja paksa dan prostitusi paksa dan umumnya terjadi di daerah perbatasan.

Data tentang jumlah sebenarnya orang

yang diperdagangkan tersebar dan sulit didapat.

U

NICEF memperkirakan bahwa 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seksual komersial di dalam dan luar negeri, (UNICEF-CSEC, 2010). Banyak yang masih muda, mengingat bahwa 30% dari pekerja seks perempuan di Indonesia berusia di bawah 18, sementara 40.00070.000 di antaranya adalah korban eksploitasi seksual. Selama periode Maret 2005-Desember 2009, IOM membantu sekitar 4.581 korban, termasuk 3.330 perempuan dan 885 anak-anak, (IOM, 2010). Pada periode yang sama, Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia (2009) melaporkan 1.457 korban dalam 407 kasus. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK di Pontianak mencatat setidaknya 49 kasus yang dilaporkan oleh media lokal selama periode 2008 hingga 2010 dan membantu advokasi 18 kasus di Kalimantan Barat pada periode yang sama, (LBH APIK Pontianak, 2011). Kementerian

5

BRU brief 8 indo.indd 5

6/20/2011 11:26:35 PM

asal utama perdagangan orang di Indonesia, (UNICEF, Child Trafficking, 2010). Sebagian besar kasus, perdagangan orang melibatkan kerja paksa dan prostitusi paksa dan umumnyaterjadididaerahperbatasan.  Source: MoWECP, 2010 Datatentangjumlahsebenarnyaorangyangdiperdagangkan tersebardansulitdidapat. UNICEF memperkirakan bahwa 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan Female migrant workers, domestic workerssetiap in Indonesia and sex workers are vulnerable as they lack legal protection and complaints mechanisms. tahunnya untuk eksploitasi seksual komersialtoditrafficking dalam dan luar negeri, (UNICEFͲCSEC, Women comprise around three-quarters of Indonesia’s migrant workers, mostly in 2010).Banyakyangmasihmuda,mengingatbahwa30%daripekerjaseksperempuandi unregulated domestic work and continue to be one of the least protected in the region. Indonesia berusia di bawah 18, sementara 40.000Ͳ70.000 antaranya korban Coming mostly di from rural areasadalah with low levels of education, they are vulnerable to eksploitasiseksual.SelamaperiodeMaret2005ͲDesember2009,IOMmembantusekitar unregulated recruitment practices, indebtedness, exploitation and abuse. Women migrant workers are at risk of trafficking: 55% of trafficking victims assisted by International 4.581korban,termasuk3.330perempuandan885anakͲanak,(IOM,2010).Padaperiode Office of Migrant in(2009) Indonesia were exploited domestic workers, 89 percent of whom were yang sama, Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan 1.457 women, (Solidarity Center, 2010). There is a correlation between the level of education korban dalam 407 kasus. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) trafficking. APIKorang di Pontianak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perdagangan adalah mereka berpendidikan andAnak the incidents of human Most of the victimsyang of human trafficking are those mencatat setidaknya 49 kasus yang dilaporkan oleh media lokal selama periode 2008 that the education are junior high school or below (see Figure 4). (KPPPA) menegaskan bahwa tren dari tahun ke tahun SMP kebawah (lihat Gambar 4) hingga 2010 dan membantu advokasi 18 kasus di Kalimantan Barat pada periode yang Figure 4: Level of Education of the Indonesian Trafficking Victims (March 2005-Sept 2009) menunjukkan bahwa mayoritas2011). korban Kementerian perdagangan Pemberdayaan sama, (LBH APIK Pontianak, Perempuan danPerdagangan Orang di Indonesia Gambar 4: Tingkat Pendidikan Korban orang lintas Anak batas(KPPPA) di Indonesia adalah bahwa perempuan (Maretke 2005-September 2009) Perlindungan menegaskan tren dari tahun tahun menunjukkan bahwamayoritaskorbanperdaganganoranglintasbatasdiIndonesiaadalahperempuan dan anak perempuan dengan negara tujuan utama dan anak (75%), perempuan dengan tujuan utama Malaysia (75%), (KPPPA, 2011). Ada Malaysia (KPPPA, 2011).negara Ada fenomena gunung fenomena gunung es di mana hanya beberapa jumlah kasus secara resmi dilaporkan es di mana hanya beberapa jumlah kasus secara resmi kepadapolisisetiaptahun.  dilaporkan kepada polisi setiap tahun.

Kertas Kebijakan 8

Bagan3:KasusPerdaganganyangDilaporkankepadaKepolisiantahun2004Ͳ2009 3: Kasus Perdagangan yang Dilaporkan kepada Kepolisian tahun  Gambar 2004-2009

 Sumber: IOM seperti dikutip oleh KPPPA, 2010

    

Dewasa Anak-anak

Source: IOM as quoted by MoWECP, 2010

Perbedaan interpretasi perdagangan orang

Different interpretation of human trafficking and lack coordination among authorities. dan kurangnya koordinasi antara pihak yang Civil Society Organization (CSOs) suggested that key challenges in the implementation of the Anti Trafficking berwenang. Law are mainly due to lack of understanding of the authorities on the human trafficking itself and lack of coordination among government agencies in

 Sumber: KPPPA, 2010



Perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga di Indonesia dan pekerja seks rentan terhadap perdagangan orang karena kurangnya perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan.

S

ekitar tiga-perempat dari buruh migran Indonesia adalah perempuan, sebagian besar menjadi pekerja rumah tangga yang tidak dilindungi peraturan dan terus menjadi salah satu yang paling sedikit mendapat perlindungan di wilayah Asia. Perempuan tersebut kebanyakan berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah sehingga rentan terhadap praktek-praktek perekrutan yang tanpa peraturan, terlibat hutang, eksploitasi dan penyiksaan. Perempuan buruh migran menghadapi risiko perdagangan orang: 55% dari korban perdagangan orang yang mendapat bantuan dari IOM di Indonesia merupakan pekerja rumah tangga yang tereksploitasi, dan 89% di antaranya perempuan, (Pusat Solidaritas, 2010). Ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan insiden perdagangan orang. Sebagian besar korban

O

6

rganisasi Masyarakat Sipil (CSO) mengemukakan bahwa tantangan utama pelaksanaan UU Anti Perdagangan Orang adalah kurangnya pemahaman pihak yang berwenang terhadap perdagangan orang itu sendiri dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hukum Anti Perdagangan Orang saling berkaitan dengan hukum lain seperti UU Perlindungan Anak, Keimigrasian, Tindak Pidana, Buruh Migran tentang Ketenagakerjaan, Kewarganegaraan, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam banyak kasus, para pelaku perdagangan orang tidak dituntut oleh UU Anti Perdagangan Orang melainkan oleh hukum lainnya seperti Hukum Pidana Indonesia (KUHP) atau UU Ketenagakerjaan seperti dalam kasus lintas batas untuk kerja paksa. Dalam kasus yang melibatkan prostitusi anak lintas-perbatasan, seringkali pelaku dituntut di bawah UU Perlindungan Anak yang memberikan hukuman lebih rendah. Peningkatan kerjasama antar pemerintah akan semakin melindungi korban, menuntut para pelaku dan memutus jaringan perdagangan orang. Demikian pula, CSO harus terus mengambil bagian dalam upaya memerangi perdagangan orang dan berpartisipasi dalam semua

6

6

BRU brief 8 indo.indd 6

6/20/2011 11:26:36 PM

Kertas Kebijakan 8

dialog yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Permasalahan Kebijakan Indonesia menandatangani perjanjian regional dan internasional yang harus dipatuhi dan dihormati.

I

ndonesia menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan meratifikasi Konvensi tahun 1984 (dengan beberapa persyaratan). Selain itu, Protokol Opsional untuk CEDAW ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia tahun 2000. Konvensi ini mendefinisikan kekerasan sebagai “suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi”. Pada tingkat regional, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN menandatangani Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 13 Juni 2004. Deklarasi tersebut mendorong kerjasama regional dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan data untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, mendorong pendekatan holistik dan terpadu dalam menghilangkan kekerasan terhadap perempuan, mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender serta mengubah dan merumuskan undang-undang dalam negeri untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. ICPD +15, menyarankan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar penyebab orang bekerja sebagai buruh migran, proses reintegrasi para migran ke negara asal, dan kerjasama dan dialog yang lebih intensif dengan negara-negara penerima mungkin juga perlu dipertimbangkan.

UU No. 23/2004 tentang KDRT merupakan pencapaian utama Komnas Perempuan.

U

U ini memperluas definisi KRDT dan korban potensi kekerasan dalam rumah tangga, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia, dan mengakui hak-hak korban. Hak-hak ini meliputi 1) perlindungan korban oleh polisi, peradilan, pengadilan, pengacara dan lembaga sosial; 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban, 3) hak terjaganya kerahasiaan korban; 4) dukungan oleh pekerja sosial dan tersedianya bantuan hukum untuk setiap tahap pemeriksaan; dan 5) pelayanan konseling.

Peraturan dan pedoman untuk meningkatkan pelayanan bagi korban kekerasan telah disusun.

B

antuan untuk korban diperluas melalui Surat Perjanjian Bersama tahun 2002 antara Menteri KPPPA, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian RI, yang menyediakan pengobatan dan perawatan fisik, dan psikologi terpadu, pelayanan sosial dan hukum. Peraturan Menteri No. 1 / 2010 menetapkan bahwa dana untuk mendukung pelayanan bagi para korban bisa diberikan melalui anggaran nasional dan daerah, sedangkan Peraturan Menteri KPPPA no. 1/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal menetapkan fasilitas dasar yang harus ada untuk memberikan pelayanan tersebut. Tapi jika sebagian besar dana untuk pusat pelayanan berasal dari pemerintah daerah, sumbangan pribadi dan/atau pendanaan dari donor untuk LSM, maka diragukan seberapa jauh standar minimum dapat terpenuhi.

7

BRU brief 8 indo.indd 7

6/20/2011 11:26:36 PM

Kertas 8 POLICY Kebijakan BRIEF 4

Komnas Perempuan cukup berpengaruh tetapi terhambat oleh terbatasnya kewenangan.

K

omnas Perempuan didirikan pada bulan Oktober 1999 melalui Keputusan Presiden No. 181 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, mempromosikan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan rehabilitasi, dan advokasi kebijakan yang lebih efektif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan (lihat Boks 2). Komnas Perempuan merupakan satu-satunya institusi yang terus mengumpulkan data secara nasional tentang kekerasan t e r h a d a p Boks 2: Visi Komnas Perempuan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Dalam melakukan Terhadap Perempuan bertujuan untuk membantu menciptakan Indonesia tugasnya, Komnas “di mana struktur sosial serta pola-pola Perempuan hubungan dan perilaku yang kondusif bagi terciptanya kehidupan damai, di bekerja erat mana perbedaan dihargai, dan juga dengan 367 kebebasan dari ketakutan, ancaman, tindak kekerasan dan diskriminasi, organisasi berbasis sehingga setiap wanita dapat menikmati masyarakat di hak-hak dasar sebagai seorang manusia.” seluruh Indonesia, wilayah Asia Pasifik dan jaringan internasional untuk mengembangkan langkah-langkah nasional untuk memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tetapi Komisi ini berada di bawah arahan dan kewenangan Komnas HAM yang membatasi kewenangan dan kemampuannya dalam memberikan usulan anggaran dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

8

Prosedur dan mekanisme untuk mendukung pelaksanaan UU Anti-Perdagangan Orang telah dirumuskan.

P

emerintah telah mengakui masalah yang ada dan telah mengambil tindakan untuk 4 hal: pencegahan, perlindungan, pemulihan dan penuntutan. Menurut Laporan Perdagangan Orang (2008) Amerika Serikat, sejak UU no. 21/2007 dilaksanakan tercatat peningkatan yang signifikan dalam penuntutan, penangkapan dan dakwaan kasus perdagangan orang khususnya bagi para pedagang orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan peraturan perundangan, hukuman untuk pelaku pedagangan orang berkisar antara tiga sampai lima belas tahun penjara. Keputusan Presiden No. 69/2008 membentuk gugus tugas pada berbagai tingkatan untuk meningkatkan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan UU tersebut. Gugus Tugas tingkat nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat memiliki 19 instansi pemerintah terkait, sementara gugus tugas tersebut telah dibentuk di 18 propinsi dan 60 kabupaten/ kota. Keputusan Menteri No. 25/2009 menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, mengeksplorasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara-negara penerima dalam melindungi buruh migran, menyusun suatu sistem pencegahan, mendidik pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang, menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan, memberikan bantuan hukum dan membangun sistem rujukan bagi korban. KPPPA telah melakukan serangkaian pelatihan antiperdagangan orang di 33 propinsi; 6 propinsi dan 2 kota telah menyusun RAN. Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Kabupaten Sambas dan Indramayu telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang Perdagangan Orang.

Photo: Lily Purba

BRU brief 8 indo.indd 8

6/20/2011 11:26:37 PM

Kertas Kebijakan 8

Upaya bersama dilakukan oleh ASEAN untuk menangani kasus-kasus lintas batas.

P

ada bulan Oktober 2010, Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara (ASEAN) meluncurkan Buku Pedoman ASEAN tengan Kerjasama Hukum Internasional dalam Kasus Perdagangan Orang yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk memproses kasus perdagangan orang antar negara. Buku Pedoman ini membantu meningkatkan kerjasama antar pejabat peradilan pidana yang terlibat dalam penyidikan perdagangan orang lintas batas.

Rekomendasi •• Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), Kejaksaan Agung memperkuat pelaksanaan UU KDRT dengan mendidik dan melatih petugas polisi, jaksa, hakim dan para petugas yang baru direkrut untuk tugas ini. Meskipun UU KDRT menetapkan bahwa korban KDRT tidak perlu melapor terlebih dahulu kepada polisi sebelum diambil tindakan hukum terhadap pelaku, sebagian besar polisi masih tetap tidak responsif dalam menangani KDRT. Persepsi bahwa KDRT adalah urusan pribadi dan internal rumahtangga masih tetap kuat di antara para petugas penegak hukum. Perlu pemahaman yang tepat tentang permasalahan ini dengan menyelenggarakan pelatihan di akademi kepolisian dan perlu pelatihan tentang pedoman dan peraturan dari kantor jaksa wilayah. •• Kementerian Pendidikan, Kementerian Penerangan, Asosiasi Guru (KORPRI) dan Asosiasi Pemerintah Daerah (Pemda) bekerjasama untuk meningkatkan pengetahuan warga tentang UU perlindungan perempuan dari kekerasan melalui penyuluhan umum dan pendidikan formal. Banyak pelaku KDRT hanya mengulang pengalaman masa kecilnya dan meniru perilaku kekerasan berbasis gender yang ditoleransi oleh masyarakat. Mengubah persepsi

bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi dan dapat dihukum menurut peraturan perundangan harus dimulai di sekolah dan iklan layanan masyarakat lainnya. Partisipasi laki-laki dalam membangun pemahaman dan budaya baru ini juga penting. •• Presiden Indonesia harus segera menyatakan batal demi hukum semua peraturan daerah yang diskriminatif, melanggar hak asasi warga negara, gagal untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan marginalisasi, terutama pelanggaran yang dialami oleh perempuan dan kelompok minoritas, sesuai dengan tanggung jawab negara untuk menegakkan hak asasi manusia. •• Kemenhukham, Kementerian Agama, Pemda dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan pelatihan gender bagi hakim pengadilan agama. Pelatihan ini akan memberikan argumen yang diperlukan tentang isu KDRT dan penggunaan UU KDRT sebagai pertimbangan agar dapat mencegah perempuan korban KDRT kehilangan harta dan hak asuh atas anaknya. •• Kemenhukham meningkatkan jumlah rumah penampungan dan pelayanan pemulihan untuk korban KDRT termasuk konseling korektif bagi pelaku KDRT, seperti tercantum dalam UU KDRT tahun 2004 dan menyediakan dana cukup untuk penyelenggaraan berbagai pelayanan tersebut. •• Mendorong Pemda untuk meningkatkan jumlah tempat penampungan dan pusat bantuan layanan bagi perempuan yang telah mengalami kekerasan, termasuk pelayanan konseling medis, psikologis, dan lainnya dan bantuan hukum gratis atau murah. Hakim harus lebih sering menginstruksikan lakilaki menjalani konseling karena kebanyakan perempuan kembali ke rumahnya setelah penyiksaan dan kekerasan. Tanpa langkah-langkah sistematis untuk menolong dan membantu para pelaku, kekerasan akan terus berlanjut. Dana harus dialokasikan ke pengadilan kabupaten dan kota serta pengadilan keluarga untuk mempekerjakan

9

BRU brief 8 indo.indd 9

6/20/2011 11:26:37 PM

Kertas Kebijakan 8

konselor bagi korban yang mengalami pemukulan dan memperbaiki perilaku para pelaku. •• Menyusun standar dan persyaratan nasional untuk mengumpulkan data tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk mendesak pemerintah untuk menangani permasalahan yang spesifik ini. Penelitian tentang dampak kekerasan terhadap perempuan harus didukung oleh Pemerintah, hasilnya dapat digunakan untuk menyusun bantuan lebih baik, kebijakan pencegahan dan strategi peningkatan kesadaran. Selain itu, mengembangkan dan mendukung database regional tentang orangorang yang diperdagangkan, dan memfasilitasi pertukaran informasi dan repatriasi. Lembaga yang menangani korban kekerasan seperti rumah sakit dan puskesmas perlu diberikan panduan agar dapat melaporkan kasus kepada polisi. •• Memperkuat pelaksanaan UU No. 21/2007 diantara para penegak hukum. UU no. 21/2007 berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan lain

References

10

Amnesty International Policing Report, Indonesia (2009), “Unfinished Bunsiness: Police Accountability in Indonesia”, http://www.amnesty.org/en/library/ asset/ ASA21/013/2009/en/619e8559-7fed-4923-ad6c-624fbc79b94f/ asa210132009en.pdf. IOM, (2010), “Combating Human Trafficking” in 2010 Fact Sheet on Regulating Migration, 2010, http://www.iom.or.id Jakarta Post, 8 March 2011. Data was collected from 384 institutions offering services to help violence survivors. Jakarta Post, (2010), “Domestic Violence is a War Zone”, Jakarta Post, 3 September 2010, http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/09/domestic-violencea-war-zone.html. Jakarta Post, (2010), “Counseling Attempts to Cure Abusive Men,” Jakarta Post, 1 December 2010. www.thejakartapost.com/news/2010/12/01 Komnas Perempuan (2008), National Commission on Violence against Women, 2010. Komnas Perempuan (2010), “National Commission on Violence against Women, 2010”. Kompas, (2010), “10 Persen Kasus KDRT Diselesaikan Secara Non-Hukum” http://regional.kompas.com/read/2010/03/07/08354055 LBH APIK Pontianak (2011), “Data on cases reported on the victims of sexual exploitation”, LBH APIK Pontianak in January 2011 McLaughlin, Kerrie and Ari Perdana, (2010), “Conflict and Dispute Resolution in Indonesia”, World Bank, 2010. http://issuu.com/worldbank.indonesia/docs/

BRU brief 8 indo.indd 10

seperti UU Perlindungan Anak, Keimigrasian, Tindak Pidana, Buruh Migran tentang Ketenagakerjaan, Kewarganegaraan, Perlindungan Saksi dan Korban dan Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri. Mengintegrasikan peraturan perundangan ke dalam kurikulum pendidikan bagi polisi, jaksa dan hakim yang baru direkrut bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang. •• Meningkatkan langkah-langkah pemerintah untuk melindungi buruh migran melalui perundangan, mekanisme kepatuhan, pelayanan pendukung dan pelatihan bagi para polisi pendatang baru. •• Meningkatkan kerjasama regional untuk mencegah dan menangani isu perdagangan orang. Mengingat sifat dari perdagangan orang itu sendiri, perlu dilakukan kerjasama yang lebih solid dan terpadu di antara negara-negara ASEAN.

conflict-and-dispute-resolution. The national survey covered 12,862 household respondents, 1,595 hamlet heads and 832 village heads. MoWECP (2011), “Anak yang Diperdagangkan”, Ministry of Women Empowerment and Child Protection, 2011, www.menegpp.go.id MoWECP (2011), “Level of Education of the Indonesian Trafficking Victims (March 2005-Sept 2009)”, Ministry of Women Empowerment and Child Protection, 2011, www.menegpp.go.id Solidarity Center (2010), “An Overview of Trafficking in Indonesia” 2010, www. solidaritycenter.org/files Suartika, Nia, Arwani, 2010, “Violence against women, no place to hide”, http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=1647 UNICEF, (2010), “What is Child Trafficking?,” in UNICEF Indonesia Child Trafficking Factsheet, 2010, www.unicef.org/Indonesia/UNICEF_Indonesia_Child_ Trafficking_Fact_Sheet_July_2010.pdf UNICEF-CSEC, (2010), “Fact Sheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children, 2010”, www.unicef.org/Indonesia/factsheet_CSEC_trafficking_ Indonesia.pdf United Nations Universal Periodic Review (UNUPR), (2008). http://ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/G08/115/30/PDF/G081 1530.pdf U.S. Department of State (2009), “Trafficking in Persons Report 2009”, http://www. state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/

6/20/2011 11:26:37 PM