DISIPLIN DAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI J SIPIL Bogor, 30 Januari 2014
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian p p g 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 4. Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 5. Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.
KEWAJIBAN 1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17.
mengucapkan sumpah/janji PNS; mengucapkan sumpah/janji jabatan; setia dan taat kepada Pancasila, UUD’45, Negara Kesatuan RI, dan Pemerintah; menaati peraturan perundang‐undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan PNS; mengutamakan kepentingan negara; g g rahasia jjabatan;; memegang bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat; melaporkan dengan segera apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; jam kerja; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara barang‐barang milik; memberikan pelayanan sebaik‐baiknya; membimbing b b bawahan b h dalam d l melaksanakan l k k tugas; memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan karier; dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan.
LARANGAN 1. 1 2. 3.
menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara dengan menggunakan kewenangan orang lain; tanpa izin menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi g internasional;; 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang‐barang, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. melakukan kegiatan bersama untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang merugikan negara; 7 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu untuk diangkat dalam jabatan; 7. 8. menerima hadiah atau suatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. bertindak sewenang‐wenang g g terhadap p bawahannya; y ; 10. melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
Lanjutan... 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; d sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; d. 13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau g kegiatan g yyangg mengarah g kepada p keberpihakan p terhadap pp pasangan g calon b. mengadakan peserta pemilu; 14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPR atau calon Kepala Daerah/Wakil dengan memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; dan 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon l selama l masa kampanye; k d / dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Ketentuan Jam Kerja HARI
JAM
Rancangan Penyempurnaan Permentan 68/2012
IMPLIKASI TUKIN IMPLIKASI TUKIN (PENGURANGAN)
SENIN S.D KAMIS
07.30 – 16.00
Tidak masuk kerja
WAKTU ISTIRAHAT: WAKTU ISTIRAHAT 12.00 – 13.00
1 menit s.d < 1 it d < 31 menit
0 5% 0,5%
JUMAT
07.30 – 16.30
31 menit s.d < 61 menit
1%
61 menit s.d < 91 menit
1.5%
TTerlambat masuk l b t k WAKTU ISTIRAHAT: kerja dan pulang 11.30 – 13.00 sebelum waktunya
4%
≥ 91 menit dan 2% atau tidak id k mengisi daftar hadir (absen) Meninggalkan kantor gg pada jam kerja • •
Jam kerja efektif dalam 1 hari : 7,5 jam Jam kerja efektif dalam 1 minggu : 37,5 jam
4%
0,02 % setiap menit
2 %
0,5% setiap jam , pj
Ketentuan Pakaian Seragam Kerja HARI
PAKAIAN
SENIN dan KAMIS
PAKAIAN DINAS HARIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
SELASA dan RABU SELASA dan
PAKAIAN SIPIL HARIAN (TANPA DASI) PAKAIAN SIPIL HARIAN (TANPA DASI)
JUMAT
PAKAIAN BATIK NASIONAL
HUKUMAN BAGI PELANGGARAN KEWAJIBAN JAM KERJA NO
Lamanya Tidak Masuk
Tk. Hukuman
Jenis Hukuman
Keterangan
1
5 Hari Kerja
Ringan
Teguran lisan
BAP atasan langsung
2
6 – 10 Hari Kerja
Ringan
Teguran tertulis
BAP atasan langsung
3
11 – 15 Hari Kerja
Ringan
Pernyataan tidak puas secara tertulis
BAP atasan langsung
4
16 – 20 Hari Kerja
Sedang
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
BAP Tim
5
21 – 25 Hari Kerja
Sedang
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
BAP Tim
6
26 – 30 Hari Kerja j
Sedang g
Penurunan p pangkat g setingkat g lebih rendah selama 1 (satu) tahun
BAP Tim
7
31 – 35 Hari Kerja
Berat
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
BAP Tim
8
36 – 40 Hari Kerja
Berat
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat ti k t lebih l bih rendah d h
BAP Tim
9
41 – 45 Hari Kerja
Berat
Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
BAP Tim
10
> 46 Hari Kerja
Berat
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
BAP Tim
Catatan : Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN Tingkat Hukuman Tingkat Hukuman
RINGAN
Potongan Tunjangan kinerja berdasarkan Permentan 68/2012
Rancangan Penyempurnaan Penyempurnaan Permentan 68/20121
TEGURAN LISAN
20% selama 1 bulan
20% selama 1 bulan
TEGURAN TERTULIS
30% selama 2 bulan
20% selama 2 bulan
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
40% selama 3 bulan
20% selama 3 bulan
Jenis Hukuman
Tingkat Hukuman
Jenis Hukuman
PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN
SEDANG
Potongan Tunjangan kinerja berdasarkan Permentan 68/2012
Rancangan Penyempurnaan Penyempurnaan Permentan 68/20121
40% selama 6 bulan
40% selama 6 bulan
PENUNDAAN 50% selama 8 bulan KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN
40% selama 9 bulan
PENURUNAN 60% selama 10 bulan PANGKAT SETINGKAT LEBIH SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN
40% selama 12 bulan
Tingkat Hukuman
Jenis Hukuman
Potongan Tunjangan kinerja berdasarkan Permentan 68/2012
Rancangan Penyempurnaan Permentan 68/20121
PENURUNAN PANGKAT 60% selama 12 bulan 80% selama 6 bulan SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN SELAMA 3 TAHUN PEMINDAHAN DALAM 70% selama 12 bulan 80% selama 9 bulan RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH
BERAT
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
80% selama 12 bulan 80% selama 12 bulan
PEMBERHENTIAN DENGAN 100% HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS ATAU PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS
100%
IMPLEMENTASI DI BADAN LITBANG PERTANIAN Rekapitulasi Kasus Etika dan Disiplin Pegawai Tahun 2008 s.d. 2008 s d 2013 2008 No
Unit Kerja
Etika Disiplin
2009 Jml
2010
Etika Disiplin Jumlah Etika Disiplin
2011 Jml
Etika Disiplin
2012 Jml
2013
Etika Disiplin Jml Etika Disiplin Jml
1 Sekretariat Badan
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2
1
3
1
0
1
2 Puslitbanghorti
0
1
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
0
0
0
1
1
2
3 Puslitbangbun
0
3
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
4 Puslitbangnak
0
2
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5 BBSDLP
0
2
2
4
0
4
1
1
2
1
0
1
0
1
1
0
0
0
6 BB Biogen
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
2
3
0
0
0
7 BB Pengkajian
0
1
1
3
0
3
1
1
2
1
1
2
3
1
4
0
2
2
8 BB Pascapanen
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
9 Bbalitvet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
0
2
2
10 BB Padi
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
10
0
10
8
2
10
6
3
9
8
7
15
2
9
11
Jumlah
Rekapitulasi Pengenaan Hukuman Tahun 2011‐2013 Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 No.
Jenis Hukuman
2011
2012
2013
Unit Kerja
1
Teguran Lisan
1
0
0
BB Biogen
2
Teguran Tertulis
0
0
1
BBSDLP
3
Diberhentikan Dengan Hormat
1
0
3
BB Pengkajian, Puslitbangnak, Bblitvet, BB Biogen
4
g Tidak Hormat Diberhentikan Dengan
0
1
0
BBSDLP
2
1
4
Jumlah
Hal‐Hal yang Perlu Hal Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 1. Apabila ada pelanggaran disiplin, harap diproses sesuai dengan prosedur pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010. 2. Atasan langsung adalah pejabat yang pertama kali berkewajiban menerapkan hukuman disiplin. 3 B k terkait 3. Berkas t k it pelanggaran l di i li dan disiplin d hukuman h k yang dikenakan dik k agar didokumentasikan dengan baik. 4. Melaporkan secara berjenjang apabila ada pelanggaran disiplin.
MOTO KEMENTERIAN PERTANIAN “PETANI SEJAHTERA, BANGSA BERJAYA” BERJAYA
PEDOMAN NILAI‐NILAI DAN MAKNA BEKERJA BAGI PEDOMAN NILAI NILAI DAN MAKNA BEKERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN (Peraturan Menteri Pertanian 65/Permentan/OT.140/11/2012)
MAKNA BEKERJA (MEANING) KEMENTERIAN PERTANIAN :
“MENGABDI UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI PETANI”
KOMITMEN Keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja.
“KKPID” KKPID DISIPLIN
KETELADANAN
p yyang g selalu taat Sikap pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik
Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain
VALUES
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
Selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan
Terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) S
Latar Belakang
1. 2. 3. 4. 5 5. 6.
Terjebak ke dalam proses formalitas tidak efektif dan tidak optimal pada produktivitas kerja p j Tidak dapat digunakan dalam pengukuran keberhasilan pekerjaan Tidak dikomunikasikan secara terbuka Tidak ada target Hanya sekedar menilai dan sebagai legalitas
Tujuan Untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja i t t i k j
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) g ( )
60 %
Perilaku Kerja
40 %
Prestasi Kerja
Tatacara Penyusunan SKP Siapa yang wajib wajib menyusun SKP
• PNS • CPNS
Dasar Penyusunan SKP
• Rencana Kerja Tahunan (yang disusun berdasarkan TUPOKSI, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Rincian Tugas) Tanggung Jawab, serta Rincian Tugas)
Legalitas SKP
• Setelah Setelah disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai (Atasan Langsung) • Berkedudukan sebagai Kontrak Kerja
Waktu Waktu Penyusunan SKP
• Januari • Penerapan mulai Januari 2014
Waktu Penilaian SKP
• Desember atau paling lambat Januari tahun berikutnya
Pejabat Penilai SKP Sangsi
Atasan Langsung • Atasan Langsung • Hukuman Disiplin bagi PNS/CPNS yang : ‐ Tidak membuat, dan ‐ Tidak tercapai SKP‐nya
a Jelas; a. Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas b. Dapat diukur; Kegiatan g yang y g dilakukan harus dpt p diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dll maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan dll. c. Relevan; Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas j b t masing-masing jabatan i i d. Dapat dicapai; dan Kegiatan yg dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS e. Memiliki target waktu. Kegiatan yang dilakukan harus dpt ditentukan waktunya.
1.
2. 3. 4. 5.
Penyusunan dan Penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/Pindah a. Perpindahan antar jabatan struktural, antar jabatan fungsional umum atau dari jabatan fungsional umum ke jabatan struktural b. Perpindahan p dari jjabatan fungsional g umum ke jjabatan fungsional g tertentu c. Perpindahan dari jabatan fungsional tertentu ke jabatan struktural Target Kuantitas dan Waktu disesuaikan dengan pelaksanaan tugas. y SKP bagi g PNS yyang g menjalani j cuti bersalin/cuti / besar harus Penyusunan mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan Penyusunan SKP bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka tugas‐tugas Plt dihitung sebagai tugas tambahan Penyusunan SKP bagi PNS yang kegiatannya dilakukan dengan Tim Kerja : a. Jika ik kegiatan k i yang dilakukan dil k k merupakan k tugas jabatannya, j b maka k dimasukkan ke dalam SKP ybs. b. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja ybs dinilai sebagai tugas tambahan
6.
Penyusunan SKP bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan, maka penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat ybs dipekerjakan/diperbantukan 7. Penilaian SKP apabila terjadi faktor‐faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan‐2 kegiatan 2 di luar SKP yang telah ditetapkan 8. Penyusunan SKP bagi CPNS dilakukan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 9 Penyusunan dan Penilaian SKP bagi PNS yang sampai dengan akhir tahun tidak 9. melakukan seluruh kegiatan yang seharusnya dilakukan, penilaiannya berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. 10. Penyusunan y SKP bagi g PNS yyang g menduduki jjabatan rangkap, g p maka penyusunan SKP yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural
1. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar PNS yang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja.
2. PNS Yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri • Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah, dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. • Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dan dibebaskan dari jabatan organiknya tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja. • Guru/Dosen yang dipekerjakan/diperbantukan pada Badan-badan Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah dan tidak dibebaskan dari jabatan fungsional tertentu wajib menyusun SKP pada awal tahun dan penilaian prestasi kerja pada akhir tahun. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah pejabat pada instansi induk.
SASARAN KERJA PEGAWAI NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
4
Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
ANGKA KREDIT
1
‐
2
‐
3
‐
TARGET KUANTITAS/ OUTPUT
KUALITAS/ MUTU
WAKTU
Diiisi sesuai dengan Diiisi sesuai dengan ‐ PK/Rencana Kerja Tahunan
4 5
‐ Jakarta … Januari 2014 Jakarta, Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
………………………………
…………………………
NIP. ………………………………..
NIP. …………………………..
BIAYA
Jabatan Fungsional Tertentu NO
SASARAN KERJA PEGAWAI I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
4
Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
NO
1
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
ANGKA KREDIT
KUANTITAS/ OUTPUT
KUALITAS/ MUTU
WAKTU
‐
Unsur Utama
2
‐
3
‐
4
TARGET
Diiisi sesuai dengan butir‐butir kegiatan dalam jabatan Diiisi sesuai dengan butir butir kegiatan dalam jabatan ‐ fungsional dengan target kenaikan pangkat
Unsur Penunjang
5
‐ Jumlah Angka Kredit Jakarta, … Januari 2014 Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
………………………………
…………………………
NIP. ………………………………..
NIP. …………………………..
BIAYA
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN NO
TUGAS TAMBAHAN
NILAI
1
TTugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak t b h dil k k d l 1( t )t h b k 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan
1
2
Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak g y g ( ) y 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan
2
3
Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih
3
Keterangan : • Adalah tugas lain atau tugas-tugas tugas tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan, dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan. • Tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pejabat Eselon II/ Eselon I/PPK.
PENILAIAN KREATIVITAS NO
KREATIVITAS
NILAI
1
Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit kerja setingkat eselon II
3
2
Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat A bil h il di k k b d b f bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK
6
3
Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden
12
Keterangan : • Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan • Penilaian kreativitas tidak bersifat kumulatif dan dinilai yang paling tinggi
PERILAKU KERJA PEGAWAI
PENILAIAN PERILAKU KERJA 1. Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai. 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelayanan, integritas komitmen, integritas, komitmen disiplin, disiplin kerjasama; dan kepemimpinan. kepemimpinan 3. Penilaian kepemimpinan hanya menduduki jabatan struktural.
dilakukan
bagi
PNS
yang
4. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. 5. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan ti b k masukan k dari d i pejabat j b t penilai il i lain l i yang setingkat ti k t di lingkungan unit kerja masing-masing. 6. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus). 7. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.
ASPEK PENILAIAN PERILAKU KERJA 1
ORIENTASI PELAYANAN
•Sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain
INTEGRITAS
•Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi
KOMITMEN
•Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS yang mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan
DISIPLIN
•Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per uu an dan/atau peraturan yang ditentukan dalam peraturan per‐uu‐an dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
KERJASAMA
•Kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dgn rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dlm menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar‐besarnya
2
3
4
5
KEPEMIMPINAN 6
• Kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yg berkaitan dgn bidang g y p y j g tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi
NILAI PERILAKU KERJA SANGAT BAIK
91 ‐ 100
BAIK
76 ‐ 90
CUKUP
61 ‐ 75
KURANG
50 ‐ 60
BURUK
50 KE BAWAH
Contoh SKP • Pejabat Struktural • Fungsional Tertentu • Fungsional Umum
JJANGAN TERLENA MARI KITA RAPIHKAN
x
Mohon maaf bila terdapat kesalahan/ kesalahan/kekurangan ………….
