Konferensi Perburuhan Internasional Sesi ke-100 2011
Laporan IV (2B)
Kerja layak bagi pekerja rumah tangga
Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa
ISBN 978-92-2-023107-4 (cetak) ISSN 978-92-2-023108-1 (Web) ISSN 0074-6681/0251-3218
Cetakan pertama 2011
Sebutan yang digunakan di dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsabangsa, dan penyajian materi yang berada di dalamnya tidak mengimplikasikan pernyataan pendapat apapun dari pihak Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum suatu negara, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai penentuan perbatasannya. Penyebutan nama perusahaan dan produk dan proses perdagangan tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan tidak disebutkannya suatu perusahaan, produk atau proses perdagangan bukan merupakan tanda ketidaksetujuan. Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di banyak negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui email:
[email protected] atau di website kami: www.ilo.org/publns. Katalog atau daftar publikasi baru tersedia secara gratis.
PENDAHULUAN Diskusi pertama mengenai persoalan tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga dengan maksud untuk mengelaborasi instrumen-instrumen baru mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga terjadi pada Sesi ke-99 (2010) Konferensi Perburuhan Internasional. Menyusul diskusi itu, dan sesuai dengan pasal 39 Tata Tertib Konferensi, Kantor Perburuhan Internasional menyusun dan mengkomunikasikan Laporan IV(1)1 yang memuat usulan Konvensi yang dilengkapi dengan Rekomendasi yang didasarkan pada Kesimpulankesimpulan yang diadopsi oleh Konferensi pada Sesinya yang ke-99.2 Sesuai dengan pasal 39, paragraf 6, Tata Tertib Konferensi, pemerintah diundang untuk mengirimkan, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling representatif, usulan perubahan atau komentar mereka agar diterima oleh Kantor selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2010. Pemerintah juga diminta untuk menginformasikan kepada Kantor, pada tanggal yang sama, apakah mereka berpandangan bahwa usulan teks tersebut memberikan dasar yang memuaskan bagi diskusi oleh Konferensi pada Sesinya yang ke-100 (Juni 2011) dan untuk menunjukkan organisasi mana yang telah mereka ajak berkonsultasi. Perlu dicatat bahwa konsultasi tersebut juga dituntut oleh Pasal 5(1)(a) Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Ketenagakerjaan Internasional), 1976 (No. 144), kepada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini. Hasil konsultasi tersebut harus tercermin di dalam jawaban pemerintah. Pada saat laporan ini disusun, Kantor telah menerima jawaban dari para konstituen dari 93 Negara anggota, termasuk pemerintah 81 Negara anggota sebagai berikut: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belarusia, Belgia, Benin, Botswana, Bulgaria, Kanada , Cape Verde, Cina, Kosta Rika, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finlandia, Prancis, Ghana, Yunani, Honduras, Hongaria, Islandia, India, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kenya, Latvia, Malaysia, Mauritius, Meksiko, Republik Moldova, Montenegro, Maroko, Myanmar, Namibia, Belanda, Nikaragua, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Federasi Rusia, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Swaziland, Swedia, Swiss, Tanzania, Thailand, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay dan Zimbabwe. Volume dwibahasa (Laporan IV(2B)) ini berisi usulan teks versi bahasa Inggris dan Prancis, yang telah diubah mengingat pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan untuk alasan yang tertuang di dalam
1
ILO: Kerja layak bagi pekerja rumah tangga, Laporan IV(1), Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-100, Jenewa, 2011 (diterbitkan pada tahun 2010). 2 Lihat ILO: Laporan Komite mengenai Pekerja Rumah Tangga, Catatan Sementara No. 12, Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-99, Jenewa, 2010.
komentar Kantor di Laporan IV(2A).3 Beberapa perubahan kecil draft juga telah dibuat, terutama untuk memastikan kesesuaian penuh antara kedua versi usulan instrumen tersebut. Jika Konferensi setuju, teks-teks ini akan berfungsi sebagai dasar untuk diskusi kedua, pada Sesinya yang ke-100 (Juni 2011), dengan maksud untuk mengadopsi Konvensi yang dilengkapi dengan Rekomendasi mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga.
3
ILO: Kerja layak bagi pekerja rumah tangga, Laporan IV(2A), Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-100, Jenewa, 2011.
USULAN TEKS A. Usulan Konvensi tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bersidang dalam Sesinya yang ke-100 pada tanggal 1 Juni 2011, dan Mengingat komitmen Organisasi Perburuhan Internasional untuk mempromosikan kerja layak untuk semua melalui pencapaian sasaran Deklarasi ILO mengenai Prinsipprinsip dan Hak-hak Fundamental di Tempat Kerja dan Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, dan Mengakui kontribusi penting pekerja rumah tangga terhadap perekonomian global, yang mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung-jawab keluarga, dan Menimbang bahwa pekerjaan rumah tangga masih terus diremehkan dan tidak terlihat dan utamanya dilaksanakan oleh perempuan dan anak perempuan, yang sebagian besar merupakan migran atau anggota masyarakat yang secara historis tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelecehan hak asasi lain, dan Menimbang juga bahwa, di negara-negara berkembang dengan peluang untuk pekerjaan formal yang secara historis langka, pekerja rumah tangga membentuk proporsi signifikan dalam angkatan kerja nasional dan tetap merupakan salah satu yang paling terpinggirkan, dan Mengingat bahwa Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi ketenagakerjaan internasional berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, kecuali ditentukan lain, dan Mencatat relevansi khusus untuk pekerja rumah tangga Konvensi Migrasi untuk Kerja (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Rumah Tangga (Ketentuan-ketentuan Pelengkap), 1975 (No. 143), Konvensi Pekerja dengan Tanggung-Jawab Keluarga, 1981 (No. 156), Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181), dan Rekomendasi Hubungan Kerja, 2006 (No. 198), serta Kerangka Multilateral ILO mengenai Migrasi Tenaga Kerja: Prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman tidak mengikat untuk pendekatan migrasi tenaga kerja berbasis hak (2006), dan Mengakui kondisi khusus di mana pekerjaan rumah tangga dilaksanakan yang membuat diperlukannya melengkapi standard-standard umum dengan standard-standard khusus untuk pekerja rumah tangga, untuk memungkinkan mereka menikmati hak-
hak mereka secara penuh, dengan mempertimbangkan hak atas privasi yang masingmasing pekerja rumah tangga dan masing-amsing anggota rumah tangga nikmati, dan Mengingat instrumen-instrumen internasional yang relevan lainnya, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan terutama Protokolnya untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan Setelah memutuskan mengadopsi usulan-usulan tertentu mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga, yang merupakan item keempat dalam agenda sesi tersebut, dan Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk sebuah Konvensi Internasional, Mengadopsi pada hari ini tanggal ..... Juni tahun dua ribu sebelas Konvensi berikut ini, yang bisa disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011. Pasal 1 Untuk tujuan Konvensi ini: (a) istilah “pekerjaan rumah tangga” berarti pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga; (b) istilah “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja; (c) seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga hanya secara kadang-kadang atau sporadis dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah bukan merupakan pekerja rumah tangga. Pasal 2 1. Konvensi ini berlaku bagi semua pekerja rumah tangga. 2. Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif, dan, terutama, organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan organisasi majikan pekerja rumah tangga, bila ada, mengecualikan seluruh atau sebagian dari cakupannya:
(a) kategori pekerja yang dengan cara lain diberi perlindungan yang sekurang-kurangnya setara; (b) kategori terbatas pekerja yang berkenaan dengan mereka masalah-masalah khusus yang bersifat substansial muncul. 3. Setiap Anggota yang memanfaatkan kemungkinan yang diberikan di paragraf di atas harus, dalam laporan pertamanya mengenai penerapan Konvensi ini berdasarkan pasal 22 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, menunjukkan kategori pekerja tertentu yang dengan demikian dikecualikan dan alasan pengecualian tersebut dan, di laporan-laporan berikutnya, menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dengan maksud untuk memperluas penerapan Konvensi ini kepada para pekerja bersangkutan. Pasal 3 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlindungan efektif hak asasi seluruh pekerja rumah tangga. 2. Setiap Anggota harus mengambil, terkait dengan pekerja rumah tangga, langkahlangkah untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yaitu: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif hak atas perundingan bersama; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan efektif pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Pasal 4 1. Setiap Anggota harus menetapkan usia minimum untuk pekerja rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138), dan Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182), dan tidak lebih rendah dari pada yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan nasional untuk pekerja pada umumnya. 2. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja rumah tangga yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas usia kerja minimum tidak menghalangi mereka dari, atau mengganggu, pendidikan wajib, pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja mereka. Pasal 5 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga, sebagaimana pekerja pada umumnya, menikmati ketentuan kerja yang adil
serta kondisi kerja yang layak dan, jika mereka tinggal di dalam rumah tangga tersebut, kondisi hidup layak yang menghormati privasi mereka. Pasal 6 Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapat diverifikasi dan mudah dimengerti dan lebih baik, jika memungkinkan, melalui kontrak tertulis sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, terutama: (a) nama dan alamat majikan dan pekerja; (b) jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan; (c) pengupahan, metode penghitungan dan periodisitas pembayaran; (d) jam kerja normal; (e) tanggal mulai dan, bila kontrak tersebut untuk jangka waktu tertentu, durasinya; (f) penyediaan makanan dan akomodasi, jika berlaku; (g) periode masa percobaan atau uji coba, jika berlaku; (h) ketentuan pemulangan, jika berlaku, dan (i) syarat dan ketentuan berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja. Pasal 7 1. Undang-undang dan peraturan nasional harus mensyaratkan bahwa pekerja rumah tangga migran yang direkrut di satu negara untuk pekerjaan rumah tangga di satu negara lain mendapatkan tawaran kerja atau kontrak kerja tertulis yang menyatakan syarat dan ketentuan kerja sebagaimana disebutkan di Pasal 6 sebelum melintasi perbatasan nasional untuk tujuan mengambil pekerjaan rumah tangga yang tawaran atau kontrak tersebut berlaku atasnya. 2. Paragraf di atas tidak berlaku bagi pekerja yang menikmati kebebasan bergerak untuk tujuan kerja di bawah kesepakatan regional, bilateral atau multilateral, atau di dalam kerangka daerah integrasi ekonomi regional. 3. Anggota harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada pekerja rumah tangga migran.
Pasal 8 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan efektif atas segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan. Pasal 9 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga: (a) bebas untuk bernegosiasi dengan majikan mereka apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut; (b) tidak terikat untuk tetap berada di rumah tangga atau dengan anggota rumah tangga selama jangka waktu istirahat harian dan mingguan atau cuti tahunan; dan (c) berhak untuk menyimpan sendiri dokumen perjalanan dan dokumen identitas mereka. 2. Dalam mengambil langkah-langkah ini, penghormatan yang semestinya harus diberikan kepada hak atas privasi pekerja rumah tangga maupun anggota rumah tangga. Pasal 10 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa jam kerja normal, kompensasi lembur, jangka waktu istirahat harian dan mingguan dan cuti tahunan berbayar pekerja rumah tangga tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan kepada pekerja pada umumnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional. 2. Istirahat mingguan harus sekurang-kurangnya 24 jam berturut-turut dalam setiap jangka waktu tujuh hari. 3. Jangka waktu selama mana pekerja rumah tangga tidak bebas untuk menggunakan waktu mereka sesuai keinginan mereka dan tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan harus dianggap sebagai jam kerja sejauh ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, kesepakatan bersama atau sarana lain sesuai dengan praktik nasional. Pasal 11 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga menikmati cakupan upah minimum, bila cakupan semacam itu ada, dan bahwa pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pasal 12 1. pekerja rumah tangga harus dibayar langsung secara tunai secara berkala tetapi tidak kurang dari sekali sebulan. Seperti yang sesuai dengan hukum dan praktik nasional dan
dengan persetujuan dari pekerja bersangkutan, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, cek bank, cek pos atau wesel. 2. undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama atau putusan arbitrase dapat menetapkan pembayaran sebagian terbatas upah pekerja rumah tangga dalam bentuk tunjangan dalam bentuk barang, dengan syarat tidak kurang menguntungkan dari pada yang secara umum berlaku untuk kategori pekerja lain, asal saja langkah-langkah diambil untuk menjamin bahwa tunjangan semacam itu disetujui oleh pekerja, sesuai untuk penggunaan dan manfaat pribadi pekerja, dan bahwa nilai tunai yang disematkan kepada tunjangan tersebut adil dan wajar. Pasal 13 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah yang sesuai, dengan memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, untuk menjamin bahwa para pekerja rumah tangga menikmati kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang berlaku untuk pekerja pada umumnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dapat diterapkan secara bertahap. Pasal 14 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah yang sesuai, dengan memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, untuk menjamin bahwa para pekerja rumah tangga menikmati kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang berlaku untuk pekerja pada umumnya dalam hal perlindungan jaminan sosial, termasuk berkenaan dengan persalinan. 2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dapat diterapkan secara bertahap. Pasal 15 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa semua pekerja rumah tangga, baik sendiri atau melalui wakil, memiliki akses ke pengadilan, tribunal atau prosedur penyelesaian perselisihan lainnya dalam kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang berlaku untuk pekerja pada umumnya. Pasal 16 Setiap Anggota harus menetapkan cara yang efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Pasal 17 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga yang direkrut atau ditempatkan oleh sebuah agen ketenagakerjaan, termasuk pekerja rumah tangga migran, secara efektif terlindungi dari praktik-praktik pelecehan,
termasuk dengan menetapkan tanggung jawab hukum masing-masing rumah tangga dan agen. 2. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk: (a) menetapkan kriteria pendaftaran dan kualifikasi agen ketenagakerjaan, termasuk pengungkapan informasi mengenai pelanggaran masa lalu yang relevan; (b) melakukan inspeksi rutin terhadap agen ketenagakerjaan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, dan menetapkan sanksi signifikan bagi pelanggaran; (c) menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi pekerja rumah tangga untuk memberitahukan pihak berwenang mengenai praktik-praktik pelecehan; dan (d) menjamin bahwa biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan tidak dipotongkan dari upah pekerja rumah tangga. Pasal 18 Setiap anggota harus menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif, melalui undang-undang dan peraturan, serta melalui kesepakatan bersama atau langkah-langkah lain sesuai dengan praktik nasional, dengan memperluas atau menyesuaikan langkah-langkah yang ada untuk mencakup pekerja rumah tangga atau dengan mengembangkan langkahlangkah khusus untuk mereka, sebagaimana yang sesuai. Pasal 19 Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan lebih menguntungkan yang berlaku untuk pekerja rumah tangga di bawah Konvensi-konvensi ketenagakerjaan internasional lainnya.
B. Rekomendasi Usulan tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bersidang dalam Sesinya yang ke-100 pada tanggal 1 Juni 2011, dan Setelah mengadopsi Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (...), dan Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu berkenaan dengan kerja layak bagi pekerja rumah tangga, yang merupakan item keempat dalam agenda sesi, dan Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (...), mengadopsi pada hari ini tanggal ... Juni tahun dua ribu sebelas Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Pekerja Rumah Tangga, 2011. 1. Ketentuan-ketentuan Rekomendasi ini melengkapi ketantuan-ketentuan Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (“Konvensi”), dan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan tersebut. 2. Dalam mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga menikmati kebebasan berserikat dan pengakuan efektif hak atas perundingan bersama, Anggota harus: (a) mengidentifikasi dan menghapuskan pembatasan-pembatasan perundang-undangan atau administratif atau hambatan-hambatan lain terhadap hak pekerja rumah tangga untuk membentuk organisasi mereka sendiri atau untuk bergabung dengan organisasi pekerja pilihan mereka sendiri dan terhadap hak organisasi pekerja rumah tangga untuk bergabung dengan organisasi, federasi dan konfederasi pekerja; (b) melindungi hak majikan pekerja rumah tangga untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi, federasi dan konfederasi pengusaha pilihan mereka sendiri; dan (c) mengambil atau mendukung langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas organisasi pekerja rumah tangga untuk secara efektif melindungi kepentingan para anggotanya.
3. Dalam mengambil langkah-langkah untuk penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan, Anggota harus, sesuai dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional, antara lain: (a) memastikan bahwa pengaturan untuk tes kesehatan terkait pekerjaan menghormati prinsip kerahasiaan data pribadi dan privasi pekerja rumah tangga; (b) mencegah diskriminasi terkait dengan tes tersebut; dan (c) memastikan bahwa tidak ada pekerja rumah tangga yang dituntut untuk melakukan tes HIV atau kehamilan, atau untuk membuka status HIV atau kehamilan mereka. 4. (1) Anggota harus, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Bentukbentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182), dan Rekomendasi (No. 190), mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan rumah tangga yang, berdasarkan sifat atau keadaan pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan, berkemungkinan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, dan juga harus melarang dan menghapuskan pekerja anak semacam itu. (2) Saat meregulasi kondisi kerja dan kondisi hidup pekerja rumah tangga, Anggota harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan pekerja rumah tangga yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas usia kerja minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh undangundang dan peraturan nasional, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka, termasuk dengan: (a) secara ketat membatasi jam kerja mereka untuk menjamin waktu yang cukup untuk istirahat, pendidikan dan pelatihan, kegiatan santai dan kontak keluarga; (b) melarang kerja malam; (c) melarang tugas-tugas yang terlalu menuntut, baik secara fisik atau psikologis; dan (d) membangun atau memperkuat mekanisme untuk memantau kondisi kerja dan kondisi hidup mereka. 5. (1) Dalam mengkomunikasikan syarat dan ketentuan kerja untuk pekerja rumah tangga, bantuan yang sesuai harus disediakan, bila diperlukan, untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga bersangkutan telah memahami syarat dan ketentuan tersebut. (2) lebih lanjut untuk perincian yang tercantum di Pasal 6 Konvensi, syarat dan ketentuan kerja juga harus mencakup: (a) uraian pekerjaan;
(b) cuti tahunan berbayar; (c) istirahat harian dan mingguan; (d) cuti sakit dan cuti pribadi yang lain; (e) tingkat upah untuk kerja lembur; (f) pembayaran tunai lain yang pekerja rumah tangga berhak atasnya; (g) tunjangan dalam bentuk barang dan nilai tunainya; (h) rincian akomodasi yang disediakan; (i) pemotongan sah dari upah pekerja; dan (j) jangka waktu pemberitahuan yang diperlukan untuk pemutusan hubungan kerja baik oleh pekerja rumah tangga ataupun majikan. (3) Anggota harus mempertimbangkan untuk membuat model kontrak untuk pekerjaan rumah tangga, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif dan, terutama, organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga, bila ada. 6. (1) Jam kerja, termasuk lembur, harus dihitung dan dicatat secara akurat, dan informasi ini harus bisa diakses secara bebas oleh pekerja rumah tangga. (2) Anggota harus mempertimbangkan untuk mengembangkan panduan praktis dalam hal ini, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif dan, terutama, organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga, bila ada. 7. Berkenaan dengan waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas untuk menggunakan waktu mereka sesuai keinginan mereka dan dan tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan (umumnya dikenal sebagai waktu siaga atau berdasar panggilan), undang-undang dan peraturan nasional atau kesepakatan bersama harus mengatur: (a) jumlah jam maksimum per minggu, bulan atau tahun seorang pekerja rumah tangga dapat diminta untuk bersiaga, dan cara jumlah jam tersebut bisa dihitung;
(b) waktu istirahat kompensasi yang seorang pekerja rumah tangga berhak atasnya jika waktu istirahat normal terganggu oleh siaga; dan (c) tingkat jam siaga harus dibayar. 8. Anggota harus mempertimbangkan langkah-langkah khusus, termasuk kompensasi finansial yang sesuai, bagi pekerja rumah tangga yang tugas-tugas normalnya dilaksanakan pada malam hari, dengan mempertimbangkan kendala dan konsekuensi kerja malam. 9. Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga berhak atas waktu istirahat yang sesuai selama hari kerja, yang memungkinkan untuk makan dan beristirahat. 10. Hari istirahat mingguan harus merupakan suatu hari tetap dalam setiap jangka waktu tujuh hari yang akan ditentukan oleh kesepakatan para pihak, dengan mempertimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan budaya, agama dan sosial pekerja rumah tangga. 11. Undang-undang dan peraturan nasional atau kesepakatan bersama harus menetapkan alasan-alasan pekerja rumah tangga dapat diminta bekerja selama waktu istirahat harian atau mingguan dan menetapkan istirahat kompensasi yang memadai, tanpa memandang kompensasi finansial. 12. Waktu yang dihabiskan oleh pekerja rumah tangga untuk menyertai anggota rumah tangga pada hari libur tidak boleh dihitung sebagai bagian dari cuti tahunan mereka. 13. Bila ketentuan dibuat untuk pembayaran sebagian upah secara terbatas dengan tunjangan dalam bentuk barang , Anggota harus mempertimbangkan: (a) menetapkan batas keseluruhan mengenai proporsi upah yang dapat dibayarkan dalam bentuk barang sehingga tidak terlalu banyak mengurangi upah tunai yang diperlukan untuk biaya hidup pekerja rumah tangga dan keluarganya; (b) menghitung nilai tunai tunjangan dalam bentuk barang dengan mengacu kepada kriteria obyektif seperti nilai pasar, harga biaya atau harga-harga yang ditetapkan oleh otoritas publik, yang sesuai; (c) membatasi tunjangan dalam bentuk barang pada tunjangan-tunjangan yang secara jelas sesuai untuk penggunaan dan manfaat pribadi pekerja rumah tangga, misalnya makanan dan akomodasi; dan (d) melarang tunjangan dalam bentuk barang yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, misalnya seragam, peralatan atau perlengkapan pelindung.
14. (1) pekerja rumah tangga harus diberi laporan tertulis, pada setiap pembayaran, yang mudah dipahami mengenai pembayaran yang menjadi hak mereka, jumlah yang dibayarkan dan jumlah tertentu dan tujuan pemotongan yang mungkin telah dilakukan. (2) Pada saat pemutusan hubungan kerja, tunggakan pembayaran harus dilakukan segera. 15. Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga menikmati kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi pekerja pada umumnya berkenaan dengan perlindungan klaim pekerja bila terjadi kebangkrutan atau kematian majikan. 16. Bila disediakan, akomodasi dan makanan harus mencakup, dengan memperhatikan kondisi nasional, hal-hal sebagai berikut: (a) sebuah ruang pribadi terpisah yang diberi perlengkapan secara sesuai, berventilasi memadai dan dilengkapi dengan kunci, yang anak kuncinya harus diberikan kepada pekerja rumah tangga; (b) akses ke fasilitas sanitasi yang sesuai, bersama atau pribadi; (c) penerangan yang cukup dan, apabila diperlukan, pemanas dan pendingin udara untuk menjaga kondisi yang ada di dalam rumah tangga tersebut; dan (d) makanan berkualitas baik dan berkuantitas cukup, disesuaikan dengan tuntutan budaya dan agama, jika ada, pekerja rumah tangga bersangkutan. 17. Bila terjadi pemutusan hubungan kerja atas inisiatif majikan, untuk alasan selain pelanggaran serius, pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam harus diberi jangka waktu pemberitahuan yang wajar dan waktu tidak bekerja selama jangka waktu itu yang memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan dan akomodasi baru. 18. Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk: (a) mengidentifikasi, mengurangi dan mencegah bahaya kerja khusus untuk pekerjaan rumah tangga; (b) menetapkan prosedur untuk mengumpulkan dan mempublikasikan statistik mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan pekerjaan rumah tangga; (c) memberikan saran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk mengenai aspek ergonomis dan perlengkapan pelindung, dan (d) mengembangkan program-program pelatihan dan menyebarluaskan pedoman persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pekerjaan rumah tangga.
19. Anggota harus mempertimbangkan cara untuk memfasilitasi pembayaran iuran jaminan sosial oleh majikan, termasuk dalam hal pekerja rumah tangga yang bekerja untuk beberapa majikan, misalnya melalui sistem pembayaran yang disederhanakan. 20. (1) Anggota harus mempertimbangkan langkah-langkah lain untuk menjamin perlindungan efektif hak-hak pekerja rumah tangga migran, misalnya: (a) menetapkan sistem kunjungan ke rumah tangga tempat pekerja rumah tangga migran akan dipekerjakan; (b) mengembangkan jaringan perumahan darurat; (c) membuat hotline nasional dengan layanan penterjemahan bagi pekerja rumah tangga yang membutuhkan bantuan; (d) meningkatkan kesadaran pengusaha mengenai kewajiban-kewajiban mereka dan mengenai sanksi bila terjadi pelanggaran; (e) menjamin akses pekerja rumah tangga ke mekanisme pengaduan dan kemampuan mereka untuk mencari penyelesaian hukum perdata dan pidana, baik selama maupun setelah bekerja, tanpa memandang keberangkatan dari negara bersangkutan; dan (f) menetapkan layanan penyuluhan publik untuk memberikan informasi kepada pekerja rumah tangga, dalam bahasa yang dipahami oleh mereka, hak-hak mereka, undangundang dan peraturan yang relevan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian hukum yang tersedia, dan menyediakan informasi terkait lainnya. (2) Anggota yang merupakan negara asal pekerja rumah tangga migran harus membantu dalam perlindungan efektif hak-hak pekerja ini, dengan memberi mereka informasi mengenai hak-hak mereka sebelum keberangkatan, membentuk dana bantuan hukum, layanan sosial dan layanan konsuler khusus dan melalui langkah-langkah lain yang sesuai. 21. Anggota harus mempertimbangkan untuk menetapkan dengan sarana undangundang, peraturan atau langkah-langkah lain, kondisi-kondisi di mana pekerja rumah tangga migran berhak atas pemulangan tanpa biaya pada diri mereka saat kontrak berakhir atau saat terjadi pemutusan kontrak kerja dimana mereka direkrut untuknya. 22. (1) Anggota harus menetapkan kebijakan dan program, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif dan, terutama, organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga, bila ada, sehingga dapat:
(a) mendorong pengembangan berkelanjutan kompetensi dan kualifikasi pekerja rumah tangga, termasuk pelatihan keaksaraan bila sesuai, guna untuk meningkatkan karir dan kesempatan kerja mereka; (b) menangani kebutuhan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan pekerja rumah tangga; dan (c) menjamin bahwa masalah dan hak-hak pekerja rumah tangga dipertimbangkan dalam konteks upaya yang lebih umum untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. (2) Anggota harus mengembangkan indikator-indikator dan sistem pengukuran yang sesuai guna memperkuat kapasitas kantor statistik nasional dan untuk secara efektif mengumpulkan data komprehensif mengenai pekerja rumah tangga. 23. (1) Anggota harus bekerja sama di tingkat bilateral, regional dan global untuk tujuan meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga, terutama dalam hal-hal berkenaan dengan pencegahan kerja paksa dan perdagangan manusia, jaminan sosial, pemantauan agen ketenagakerjaan swasta, penyebarluasan praktik-praktik bagus dan pengumpulan statistik mengenai pekerjaan rumah tangga. (2) Anggota harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk saling membantu satu sama lain dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi melalui peningkatan kerjasama atau bantuan internasional, atau keduanya, termasuk dukungan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, program pengentasan kemiskinan dan pendidikan universal.
