KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Pengguna Anggaran : Ir. ANGGIT HERMANUADI, M.Si PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SATKER/SKPD
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
: PENGKAJIAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
NAMA KEGIATAN
: PENYUSUNAN KAJIAN SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
NAMA PEKERJAAN : PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN MASALAHMASALAH SOSIAL TAHUN 2018-2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
1
AFTKERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN
:PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN MASALAHMASALAH SOSIAL TAHUN 2018-2022
KEGIATAN
: PENYUSUNAN KAJIAN SUB KESEJAHTERAAN SOSIAL
BIDANG
KEPENDUDUKAN
DAN
URAIAN PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
Permasalahan sosial cukup kompleks baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Kompleksitas permasalahan sosial tersebut terlihat dari banyaknya jenis masalahan yang ditangani seperti masalah sosial terkait anak (seperti Anak Balita Terlantar/ABT, Anak Terlantar, Anak Nakal,Anak yang Mengalami masalah Hukum, Anak Jalanan, dll) masalah sosial terkait perempuan (seperti Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah, dll) masalah sosial terkait lansia (seperti Lanjut Usia yang menjadi korbantindak kekerasan, dan Lanjut Usia terlantar, dll). Selain itu ada permasalahan sosial yang lain seperti anak cacat dan penyandang cacat seperti Cacat Tubuh (tuna daksa), Cacat Mata (Tuna Netral),Cacat Rungu/Wicara, Eks psikotik, Cacat Mental Retardasi, Cacat Mental dan Fisik (Cacat Ganda), Penyandang Cacat Bekas penyakit Kronis, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas warga binaan pemasyarakatan, Korban Napza, Penyandang HIV / AIDS, dan sebagainya. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, pemetaan permasalahan sosial dan rencana pemecahan atau rencana tindak lanjut haruslah berorientasi pada keberlanjutan program pembangunan sosial yang lebih sistemik dan komprehensif. Tujuannya agar program yang dijalankan mempunyai dampak signifikan bagi pengentasan permasalahan sosial di Kabupaten Probolinggo. Kajian ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten probolinggo dalam upaya percepatan penanganan masalah-masalah sosial, terutama masalah-masalah sosial yang menjadi isu utama di wilayah Kabupaten Probolinggo yaitu masalah-masalah social terkait anak dan perempuan.
2.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalahmasalah Sosial Tahun 2018-2022 adalah membuat analisis dan pemetaan masalah-masalah sosial serta memberikan rekomendasi penanganan masalah sosial pada anak dan perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan tujuannya memberi pedoman/acuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun program/kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung penanganan masalah-masalah sosial pada anak dan perempuan selama 5 (lima) tahun ke depan.
3.
Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalah-masalah Sosial Tahun 2018-2022 adalah tercapainya percepatan penanganan masalah sosial pada anak dan perempuan sehingga upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat terwujud.
4.
Manfaat
Manfaat penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalah-masalah Sosial Tahun 2018-2022 adalah pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program/kegiatan terkait upaya percepatan penanganan masalah sosial terutama permasalahan sosial terhadap anak dan perempuan.
5.
Lokasi kegiatan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
6.
Sumber
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan (APBD) Kabupaten 2
Pendanaan
Probolinggo tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
7.
Nama dan Proyek/Satuan kerja Pengguna Anggaran
Nama Pengguna Anggaran:Ir. ANGGIT HERMANUADI, M.Si Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):ANIS YAHYA CH, SE, MM Satuan Kerja: Bappeda Kabupaten Probolinggo.
8.
Standar Teknis
Pelaksanaan pekerjaan antara lain mengacu kepada peraturan perundangundangan terkait penanganan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial serta ketentuan teknis lainnya yang terkait dan diakui dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pemerintah.
9.
Dasar Hukum
Adapun landasan hukum berpedoman kepada: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Fakir Miskin; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosal. 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. RUANG LINGKUP
11.
Keluaran
1.
Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalah-masalah Sosial Tahun 20182022.
2.
Hasil rekomendasi harus didukung fakta dan analisa dengan proyeksi statistik terkait upaya penanganan masalah sosial.
3.
Hasil studi ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
4.
SOP Penanganan masalah social terhadap anak dan perempuan
5.
Draft Peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah Penanganan MasalahMasalah Sosial
12.
Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen
Bappeda menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
13.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain : a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan b) Peralatan Kantor : Alat Tulis Kantor, Komputer + software, Printer
14.
LingkupKewenan gan Penyedia Jasa
Lingkup kewenangan Penyedia Jasa akan diatur dalam Kontrak kerja
15.
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
6 (enam) bulan kalendar atau 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
16.
Personil
Kualifikasi Tenaga Ahli 1. Tenaga Ahli Bidang Ilmu Sosial (Team Leader), 1 orang Sekurang - kurangnya Magister Ilmu Sosial (S2/sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidang yang relevan dengan pekerjaan selama 5 (lima) tahun. 3
2. Tenaga Ahli Bidang Sosiologi, 1 orang Sekurang-kurangnya Magister Ilmu Sosial (S2) dengan pengalaman profesional dalam bidang yang relevan dengan pekerjaan minimal selama 5 (lima) tahun 3. Tenaga Ahli Bidang Psikologi, 1 orang Sekurang - kurangnya Pendidikan Bidang Psikologi (S1/sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidang yang relevan dengan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun 4. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, 1 orang Sekurang-kurangnya Pendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan (S1/sederajat) dengan pengalaman profesional yang relevan dengan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun. Kualifikasi Tenaga Teknis 1. Asisten Tenaga Ahli bidang sosial, 1 orang Sekurang - kurangnya Sarjana (S1/sederajat) dengan pengalaman dibidangnya. 2. Operator Komputer, 1 orang Sekurang - kurangnya Sarjana (S1/sederajat) dengan pengalaman dibidangnya 3. Surveyor, 1 orang Sekurang - kurangnya Sarjana (S1/sederajat) dengan pengalaman dibidangnya 17.
Jadwal TahapanPelaksan aanKegiatan
No Kegiatan 1 Persiapan dan penyusunan Lapdal 2 Paparan hasil Lapdal 3 Revisi Lapdal 4 Pengumpulan data 5 FGD Lap. Antara
Bulan 1
Bulan 2
Bulan 3
Bulan 4
Bulan 5
Bulan 6
6 Analisis 7 Paparan hasil Lap. Antara 8 Revisi Lap.Antara 9 Penyusunan Lap Akhir 10 FGD Lap.Akhir 11 Paparan hasil Lap. Akhir 12 Revisi Lap. Akhir
18.
LaporanPendahul uan
Bagian Satu : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, landasan kebijakan mengenai penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalah-masalah Sosial Tahun 2018-2022. Bagian ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari dokumen yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan. Bagian Dua : KONDISI UMUM DAERAH berisi kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya terhadap kondisi permasalahan sosial di daerah, termasuk isu-isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial terutama 4
yang terkait anak dan perempuan. Disamping itu juga menjelaskan mengenai definisi dan konsep permasalahan sosial, gambaran penyebab dan sebarannya serta gambaran secara umum mengenai permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Probolinggo. Bagian Ketiga : METODOLOGI yaitu berisi metode yang akan digunakan dalam penyelesaian dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalahmasalah Sosial Tahun 2018-2022, yang meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis serta rencana pelaksanaan FGD. Spesifikasi Dokumen: Nama Dokumen Jenis Judul Jumlah Buku Ukuran Buku Spasi Pengetikan Jenis Kertas Konten Sampul Buku Jenis Kertas 19.
Laporan Antara
Laporan Pendahuluan Buku Rencana Aksi Daerah Penanganan masalah Sosial Tahun 2018-2022 5 (lima) buku F4 29-7 cm x 21.5 cm
Masalah-
1.5 spasi HVS 70 gr berwarna putih polos Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan) Sampul Glossy paper
Bagian Keempat : POTRET PERMASALAHAN SOSIAL yang berisi tentang: 1.Data dan fakta umum mengenai masalah sosial yang ada di Kabupaten Probolinggo 2.Data dan fakta rinci mengenai jenis masalahan yang ditangani seperti masalah sosial terkait anak (seperti Anak Balita Terlantar/ABT, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak yang Mengalami masalah Hukum, Anak Jalanan, dll), masalah sosial terkait perempuan (seperti Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah) lokalisasi prostitusi di Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Leces, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton dll). Bagian kelima :ANALISIS MASALAH SOSIAL DAERAH menjelaskan bagaimana menemukan akar masalah penyebab adanya masalah sosial yang dihadapi terutama yang terkait anak dan perempuan. Disamping itu juga mengidentifikasi isu-isu sosial dimaksud, yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, baik yang terkait bidang pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, dan sebagainya. Bagian Keenam : TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN berisi penjelasan tentang pendekatan strategi penanganan masalah sosial khususnya bagi anak dan perempuan baik di lingkup nasional, provinsi, maupun daerah Kabupaten probolinggo. Bagian Ketujuh : ARAHAN STRATEGI yang melingkupi kesimpulan dari hasil fakta dan analisa serta arahan strategi yang dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan tahun 2018 hingga 2022. Spesifikasi Dokumen: Nama Dokumen Jenis Judul Jumlah Buku Ukuran Buku Spasi Pengetikan Jenis Kertas Konten Sampul Buku Jenis Kertas
Laporan Antara Buku Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalahmasalah Sosial Tahun 2018-2022 5 (lima) buku F4 29-7 cm x 21.5 cm 1.5 spasi HVS 70 gr berwarna putih polos Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan) Sampul Glossy paper
5
20.
Laporan Akhir
Bagian Kedelapan: RENCANA AKSI DAERAH berisi rumusan eksplisit mengenai masalah yang akan ditangani dan intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah anak dan perempuan yang akan ditangani dan konteks dimana permasalahan terjadi. Bagian Kesembilan: SISTEM MONITORING DAN EVALUASI menjelaskan tentang bagaimana sistem monev dapat memastikan program terpantau dalam pelaksanaannya sehingga efektifitas program lebih terjamin. Bagian Kesepuluh : PENUTUP berisi harapan ke depan dengan disusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalah-masalah Sosial Tahun 2017terhadap upaya penanganan masalah sosial. Spesifikasi Dokumen Nama Dokumen Jenis Judul Jumlah Buku Ukuran Buku Spasi Pengetikan Jenis Kertas Konten Sampul Buku Jenis Kertas Nama Dokumen Jenis Judul Jumlah Buku Ukuran Buku Spasi Pengetikan Jenis Kertas Konten Sampul Buku Jenis Kertas
21.
Produksi dalam Negeri
22.
Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Eksekutif Summary Buku Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalahmasalah Sosial Tahun 2018-2022 30 (tiga puluh) eksemplar F4 29-7 cm x 21.5 cm 1.5 spasi HVS 70 gr berwarna putih polos Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan) Sampul Glossy paper Laporan Akhir Buku Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalahmasalah Sosial Tahun 2018-2022 30 (tiga puluh)buku F4 29-7 cm x 21.5 cm 1.5 spasi HVS 70 gr berwarna putih polos Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan) Sampul Glossy paper
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik lndonesia kecuali ditetapkan lain dalam dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut, antara lain: 1. Memenuhi kaidah-kaidah pengumpulan data statistik dan kaidahkaidah ilmiah; 2. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan data terbaru yang setidaknya mencerminkan kondisi 3 (tiga) tahun terakhir.
23.
Alih Pengetahuan
Jika diperlukan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
6
Ir. ANGGIT HERMANUADI, MSi Pembina Utama Muda NIP.19610127 198603 1 009
7
