KERANGKA ACUAN KERJA

Lampiran Addendum II Nomor : 468/LL/KCJ/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 SEBELUMNYA

KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE

I.

Latar Belakang Untuk memenuhi standar Peraturan Menteri NO KM 42 Tahun 2010, PT. KCJ berupaya untuk memberikan kehandalan sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan KRL. Upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KRL adalah dengan memasang perangkat speedometer berbasis GPS. Dengan adanya speedometer GPS, Perangkat ini bisa sebagai back up speedometer asli yang terdapat di KRL dan bisa digunakan untuk monitoring posisi beserta kecepatan KRL oleh traffic monitoring atau pihak yang berkopeten lainnya.

II.

Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan meliputi:

III.



Menyediakan perangkat speedometer berbasis GPS sesuai spesifikasi



Installasi perangkat speedometer



Dokumentasi



Garansi.

Spesifikasi Teknik 1. Speedometer GPS termasuk: -

Active antenna GPS & cable coax 3 m

-

Power Supply 12 V/2A, 230 V – 100 V

-

Display 3 digit, 4 inch

2. Speedometer bisa digunakan di cabin yang terdapat GPS announcer maupun tidak. IV.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1. Batas waktu penyelesaian seluruh pekerjaan adalah 1,5 bulan sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan. 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan bagian yang terkait.

V.

Syarat Khusus 1. Pelaksana pekerjaan adalah perusahaan yang memiliki keahlian/kompetensi di bidang GPS untuk alat transportasi. 2. Mempunyai pegawai yang telah berpengalaman di bidang perangkat GPS dengan menunjukan keterangan dan kompetensinya.

VI.

Laporan Hasil Pekerjaan 1. Laporan penyelesaian pekerjaan dituangkan dalam check list yang ditandatangani bersama oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik pekerjaan. 2. Laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala yang dituangkan dalam berita acara laporan pekerjaan bulanan disetujui oleh supervisor perawatan dan Kepala Dipo 3. Laporan pekerjaan dilampiri dokumen foto saat pelaksanaan pekerjaan.

Lampiran Addendum II Nomor : 468/LL/KCJ/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015

MENJADI KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE

I.

Latar Belakang Dalam pengoperasian KRL maka diperlukan informasi kecepatan ( speedometer ) untuk menjaga kecepatan KRL sesuai dengan batas kecepatan yang sudah ditentukan. Untuk memberikan peringatan terhadap masinis maka diperlukan alarm bahwa batas kecepatan sudah terlampaui. Jalur KRL di Jabodetabek mmepunyai batas kecepatan yang berbeda-beda hal ini dikarenakan kondisi rel dan lingkungan yang berbeda pula, sehingga alarm batas kecepatan juga berbeda ditiap jalur KRL. Misalnya di jalur layang ( stasiun cikini – Stasiun Jayakarta ) kecepatan yang diperbolehkan yaitu 30 km/jam sedangkan jalur lainnya kecepatan maksimum yaitu 70 km/ jam. Sensor kecepatan menggunakan GPS ( Global Positioning System ) sehingga hanya memerlukan antena untuk menangkap sinyal GPS dan mengubahnya menjadi informasi kecepatan dalam satuan km/ jam.

II.

Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan meliputi:

III.



Menyediakan perangkat speedometer berbasis GPS sesuai spesifikasi ;



Installasi perangkat speedometer ;



Dokumentasi ;



Garansi/ aftersales service.

Spesifikasi Teknik Adapun spesifikasi teknik tersebut adalah :

IV.

-

Display Speed

: 4 digit 1,5 inch

-

Display Tripmeter

: 4 digit 0,36 inch with reset

-

Display Odometer

: 8 digit 0,36 inch

-

GPS Format

: NMEA0183

-

GPS Sensivity

: -165 dBm

-

Speed Limit

: Auto, based on location/ route

-

Alarm

: Audible

-

Power supply

: DC 5 Volt, 3 A

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Batas waktu penyelesaian seluruh pekerjaan adalah 90 hari untuk menyerahkan perangkat ( tidak termasuk instalasi )kerja sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berita acara penyelesaian

pekerjaan. Penyerahan barang dimaksud dilaksanakan dalam 4 termin dan sistem pembayaran dilaksanakan sesuai termin penyerahan barang, rincian jadual (base line schedule) tertuang dalam lampiran kontrak disertai rincian setiap milestone-nya. Termin 1

: 40 unit paling lambat 30 hari sejak kontrak/ SPK.

Termin 2


Termin 3


Termin 4

: 34 unit paling lambat 90 hari sejak kontrak/ spk.

-

Catatan

: pemasangan perangkat menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan pihak KCJ (

tidak mempengaruhi pada kelambatan pekerjaan ). Seluruh perubahan jadual dari base line schedule yang tertera dalam kontrak, yang diakibatkan oleh hal-hal tidak terduga harus mendapat persetujuan dari Pemilik Pekerjaan. V.

Syarat Khusus 1. Perangkat GPS speedometer dipasang pada kabin KRL dengan aman dan terlihat dengan jelas oleh masinis. 2. Perangkat GPS speedometer harus berbasis Global Posistioning System ( GPS ) untuk penentuan kecepatan. 3. Alarm batas kecepatan berupa bunyi/ bip yang bisa terdengar dengan jelas. 4. Batas kecepatan akan secara otomatis menyesuaikan dengan batas jalur saat KRL melintas. Batas kecepatan setiap jalur akan ditentukan oleh KCJ. 5. Batas kecepatan normal adalah 70 km/ jam, sedangkan untuk jalur khusus maka kecepatan maksimum 30, 40 dan 50 km/ jam yang akan disesuaikan dengan otomatis. 6. Display kecepatan menggunakan seven segment dengan 1,5 inch terdiri dari 4 digit, dengan 1 digit dibelakang koma ( resolusi display kecepatan adalah 0,1 km/ jam ). 7. Perangkat dilengkapi dengan display tripmeter 4 digit yang bisa di reset dengan odometer 8 digit yang akan tersimpan di memory saat power off. 8. Perangkat secara periodik akan mengeluarkan data odometer melalui port data dengan format serial dan kecapatan transfer 9600 bps. 9. Perangkat harus ringkas dan solid ( compact ), modul-modul dengan masing-masing fungsi disatukan dalam satu casing dengan interface terdiri dari : - Kabel power supply ( dilengkapi fuse ). - Kabel antena GPS. - Kabel koneksi data. 10. Power supply untuk perangkat mengambil dari sumber power eksisting di kanin KRL.

11. Seluruh instalasi di kabin KRL harus rapih, aman dan tidak mengganggu perangkat eksisting. Pelaksana pekerjaan diharuskan berkoordinasi dengan pihak KCJ pada saat pelaksanaan instalasi perangkat. 12. Garansi pekerjaan diberikan berupa fungsi alat selama 1 tahun sejak serah terima pekerjaan, jaminan garansi diatur dalam kontrak.

DOKUMEN PENGADAAN / RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) Nomor Dokumen : 331/LL/KCJ/RKS-SAR/II/2015 Tanggal : 10 Februari 2015 Tanggal T374/LL/KCJ/XI/09

PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT

PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id

KATA PENGANTAR Untuk menunjang terciptanya Good Corporate Governance (GCG) dan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan membuka informasi Pengadaan ini kepada seluruh pihak-pihak yang dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini. PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT.KCJ) adalah anak perusahaan PT. Kereta Api (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk daerah Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) yang umum disebut Commuter Line. Dokumen Pengadaan ini atau umumnya disebut RKS (Rencana Kerja dan Syarat) berisi tentang ketentuan tatacara dan persyaratan administrasi dan teknis atas Pengadaan ini. Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu Dokumen Lelang/ RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada panitia menjadi hak panitia dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur. Hasil evaluasi Pengadaan ini akan diumumkan oleh panitia kepada seluruh peserta. Apabila masih terdapat hal – hal yang belum jelas, peserta dapat meminta keterangan / penjelasan kepada Panitia Pengadaan. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan

Ketua

Kata Pengantar & Daftar Isi

i

RENCANA KERJA DAN SYARAT–SYARAT (RKS) PEKERJAAN

:

PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT

TAHUN ANGGARAN

:

2015

LOKASI

:

PT. KAI CommuterJabodetabek

Daftar Isi

1.

Kata Pengantar

i

2.

Daftar isi ii

3.

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

I. 1

4.

BAB II

DATA LELANG

II.1

5.

BAB III

BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN DAN PESANAN BARANG/JASA (PURCHASE ORDER)

III.1 IV.1

6.

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

7.

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

8.

BAB VI

SPESIFIKASI TEKNIS

9.

BAB VII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

VI.1

10. PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

Kata Pengantar & Daftar Isi

V.1 VII.1 VIII.1

ii

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Panitia PengadaanBarang/Jasa PT. KCJ sesuai ketentuan dalam Bab II Data Lelang, mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk berpartisipasi mengikuti Pengadaan Barang/Jasa ini.

1.2

Pemenang Lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang.

2. SUMBER DANA

2.1

Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data lelang.

3. PERSYARATAN PESERTA LELANG

3.1

Pengadaan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis.

3.2

Peserta Pengadaan ini harus menyerahkan Dokumen Penawaran sesuai ketentuan bentuk surat penawaran dan lampirannya pada Dokumen Pengadaan ini.

3.3

Peserta Pengadaan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4.1

Pengadaan ini dilakukan dengan cara pasca kualifikasi, dimana Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Penawaran.

4.2

Formulir Isian Kualifikasi (FIK) tercantum dalam BAB III Dokumen Pengadaan ini.

5. SATU PENAWARAN 5.1 SETIAP SATU PESERTA LELANG

Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.

5.2

Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternative (bila ditentukan) akan digugurkan.

5.3

Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan bab I pasal 18.1.

6. BIAYA PENAWARAN

6.1

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Barang/Jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna Barang/Jasa.

7. PENJELASAN DOKUMEN LELANG

7.1

Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Data Lelang.

7.2

Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai :

4. KUALIFIKASI LELANG

a. Metode Pengadaan; b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. Acara pembukaan dokumen penawaran; e. Metode evaluasi;

BAB I ; INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

I. 1

f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; g. Jenis kontrak yang akan digunakan; h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; i. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. 7.3

Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan.

7.4

Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis.

7.5

Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawarannya.

B. DOKUMEN PENGADAAN 8. ISI DOKUMEN PENGADAAN

9. KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG

8.1

Dokumen Pengadaan terdiri dari : Bab I.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG;

Bab II.

DATA LELANG;

Bab III.

BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN, PESANAN BARANG/JASA dan LAMPIRAN;

Bab IV.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK;

Bab V.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK;

Bab VI.

SPESIFIKASI TEKNIS;

Bab VII.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA;

Bab VIII.

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN;

9.1

Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen lelang dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

9.2

Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, dan bila ada perubahan maka Addendum Dokumen Pengadaan diterbitkan.

10. ADDENDUM 10.1 DOKUMEN LELANG

Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat mengubah ketentuan Dokumen Pengadaan dengan menerbitkan Addendum Dokumen Pengadaan.

10.2

Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.

10.3

Apabila addendum diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kurang dari 3 (tiga) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam penyiapan penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Jasa wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran untuk PengadaanPengadaan yang bersifat kompleks untuk Pengadaan yang sederhana


I. 2

dan perubahan bersifat pengunduran jadwal.

minor

maka

tidak

harus

dilakukan

C. PENYIAPAN PENAWARAN 11. BAHASA PENAWARAN

11.1

Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali untuk lampiran-lampiran yang bersifat Teknis.

12. DOKUMEN PENAWARAN

12.1

Dokumen penawaran terdiri dari : (a)

Surat Penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap perusahaan /koperasi/lembaga.

(b)

Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1. Jaminan Penawaran; 2. Daftar kuantitas dan harga; 3. Surat kuasa (bila diperlukan); 4. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ini;

daftar simak

12.2

Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.

13.1

Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga.

13.2

Harga Penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran dapat ditulis “TIDAK JELAS”atau dilakukan Koreksi Aritmatika, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.

13.3

Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

13.4

Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.

13.5

Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

14. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

14.1

Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah, kecuali ditentukan lain dalam Data Lelang.

14.2

Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.

15. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

15.1

Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.

15.2

Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

13. HARGA PENAWARAN


I. 3

15.3

Peserta lelang dapat: a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan; b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sangsi.

16. JAMINAN PENAWARAN

jaminan

16.1

Peserta Lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penawaran. Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

16.2

Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).

16.3

Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.

16.4

Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.

16.5

Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.

16.6

Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

16.7

Jaminan Penawaran akan disita apabila:

menang

(a)

Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

(b)

Peserta lelang menolak koreksi aritmatik penawarannya sesuai dengan Pasal 28.2; atau

(c)

Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

(d)

Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1).

Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau

2).

Menandatangani surat perjanjian.

atas

harga

17. PENAWARAN 17.1 ALTERNATIF OLEH PESERTA LELANG

Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan, kecuali bila penawaran alternatif diperbolehkan sesuai ketentuan dalam data lelang.

18. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

18.1

Peserta Lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 12.1. dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

18.2

Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya.

18.3

Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.


I. 4

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN 19. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

20. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

19.1

Peserta lelang harus memasukkan dokumen penawaran asli dan seluruh rekamannya ke dalam 2 (dua) sampul dalam dan masingmasing sampul dalam ditandai “ASLI” dan “REKAMAN” kemudian kedua sampul dalam “ASLI” dan “REKAMAN” dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul luar dan direkat untuk menjaga kerahasiaan.

19.2

Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis: (a)

Alamat Pengguna Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, pada bagian tengah;

(b)

Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data lelang, pada sudut kiri atas; dan

(c)

“JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN”, pada sudut kanan atas.

19.3

Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 19.2, sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 21.

19.4

Bila sampul luar tidak direkat dan sampul dalam tidak direkat dan sampul dalam tidak ditandai seperti, panitia pengadaan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.

19.5

Bila ada Dokumen Administrasi yang tidak substantif dapat disusulkan selambat-lambatnya 1x24 jam.

20.1

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1). Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan. 2). Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran. 3). Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.

21. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN

21.1

Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

21.2

Panitia pangadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang.


I. 5

22. PENAWARAN TERLAMBAT

22.1

Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pangadaan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

23. PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN

23.1

Peserta Lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.

23.2

Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda “PENARIKAN” / “PENGUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” pada sampul luar.

23.3

Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai Pasal 21.1.

23.4

Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sesuai Pasal 21.1. dan akhir masa berlakunya penawaran sesuai Pasal 15.1., dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran sesuai Pasal 16.7.a.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

24. PEMBUKAAN PENAWARAN

24.1

Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas diri (KTP/SIM) dan kartu pegawai atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan.

24.2

Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk oleh panitia pengadaan.

24.3

Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.

24.4

Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/ penggantian/penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.

24.5

Sampul bertanda “PENARIKAN” / “PENGUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahuli. Dokumen penawaran yang ada pemberitahuan


I. 6

“PENARIKAN” tidak dibuka.

25. KERAHASIAAN PROSES

26. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN

27. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

24.6

Nama peserta lelang, harga penawaran, nilai penawaran alternatif (bila ditentukan), rabat, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, dibacakan pada saat pembukaan penawaran.

24.7

Panitia pengadaan harus membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP), termasuk memuat informasi yang disampaikan sesuai Pasal 24.3.

25.1

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh panitia pengadaan secara independen.

25.2

Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

25.3

Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

26.1

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

26.2

Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

27.1

Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran:

27.2

27.3


(a)

Surat bertanggal yang telah dibubuhi meterai, bercap dan ditandatangani oleh yang berhak;

(b)

Dilampiri jaminan penawaran asli; dan

(c)

Memenuhi ketentuan dokumen lelang.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: (a)

Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

(b)

Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;

(c)

Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.

I. 7

28. KOREKSI ARITMATIK

28.1

Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: (a)

Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang.

(b)

Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; 2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi; 3). Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap diberikan kosong; 4). Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberikan kepada penawar dalam waktu secepatnya.

(c)

Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga.

28.2

Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita sesuai Pasal 16.7.b.

29. MATA UANG UNTUK EVALUASI PENAWARAN

29.1

Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai dengan BAB II

30. EVALUASI

30.1

Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan Juklak Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek

30.2

Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 27.

30.3

Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

30.4

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik.Urutan evaluasi penawaran adalah:

PENAWARAN

a.

Evaluasi administrasi, meliputi: 1). Surat penawaran; 2). Surat jaminan penawaran; 3). Daftar kuantitas dan harga; 4). Surat kuasa (bila ada); 5). Dokumen lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang.


I. 8

b.

Evaluasi teknis, meliputi: 1). Spesifikasi teknis; 2). Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang.

c.

Evaluasi kewajaran harga, meliputi: 1). Total harga penawaran; 2). Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi / lingkup / kuantitas pekerjaan; 3). Kewajaran harga.

F. PEMENANG LELANG

31. PENETAPAN PEMENANG& SANGGAHAN

31.1

Pengguna Barang/Jasaakan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah terkoreksi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

31.2

Panitia akan melakukan Pengumuman pemenang secara terbuka atas Hasil Pelelangan pada website www.krl.co.id

31.3

Peserta lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan Jaminan Penawaran atau 3 % dari total harga penawaran

31.4

Pengguna barang/jasa menjawab surat sanggahan dan bersifat final

31.5

Bila sanggahan tidak benar maka jaminan sanggahan dapat dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa

32.1

Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi.

32.2

Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi.

33. HAK PENGGUNA BARANG/JASA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

33.1

Pengguna Barang/Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.

34. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

34.1

Sebelum Pengguna Barang/Jasa menunjuk Penyedia Barang/Jasa, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data lelang.

34.2

Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan,

32. PENILAIAN KUALIFIKASI


I. 9

Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) yang menjadi bagian dokumen kontrak. 35. JAMINAN PELAKSANAAN

35.1

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPR(Surat Penunjukan Rekanan) Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Panitia Pengadaan dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.

35.2

Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

35.3

Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Pasal 35.1. dan 35.2., maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

36. PENANDATANGANAN KONTRAK

36.1

Penandatangan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPR dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.

37. JURU PENENGAH

37.1

Pengguna Barang/Jasa mengusulkan nama orang sebagi juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak : a.

Apabila penyedia Barang/Jasa tidak setuju terhadap usulan tersebut, penyedia Barang/Jasa harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran;

b. Apabila dalam SPR, pengguna Barang/Jasa tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia Barang/Jasa, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak; c.

38. LARANGAN PERSEKONG KOLAN

39. PAKTA INTEGRITAS

Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

38.1

Pengguna Barang/Jasa, panitia pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa atau antara Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

38.2

Pengguna Barang/Jasa, panitia pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).

38.3

Pengguna Barang/Jasa, panitia pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan persekongkolan sesuai Pasal 38.1 dan Pasal 38.2, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi jo Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

39.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 39.2


Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang I. 10

nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 39.3Bentuk pakta integritas dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa atau Pakta Integritas dapat disatukan dengan Surat Penawaran


I. 11

BAB II A.

DATA LELANG

1.

LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Nama Pengguna Barang/Jasa: PT. KAI Commuter Jabodetabek Nama pekerjaan: PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT

1.2

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (Enam Puluh Hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.

SUMBER DANA

2.1

Pengguna Barang/Jasa menggunakan PT. KAI Commuter Jabodetabek.

dana

RKAP

3.

PENJELASAN

3.1

Penjelasan Dokumen Lelang akan dilaksanakan pada:

2015,

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Februari 2015 Pukul : 10.00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek Dipo Depok Jl. Raya Citayam Rawageni, Pancoran Mas 4.

KUALIFIKASI PESERTA LELANG

4.1

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa adalah Perusahaan dengan Kekayaan Bersih Perusahaan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 500.000.000,- (terbilang : Lima Ratus Juta Rupiah). Laporan KAP adalah full audited.

5.

MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN

5.1

Mata uang penawaran adalah Rupiah

6.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

6.1

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

7.

JAMINAN PENAWARAN

7.1

Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) persen dari harga penawaran atau setara Rp. 14.738.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk Ppn 10%. Masa berlaku jaminan penawaran harus 90 hari kalender terhitung dari tanggal pemasukan dokumen penawaran.

7.2

Jaminan penawaran ditujukan kepada : Panitia Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 1020

8.2

Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb:

8.

SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

a. Alamat pengguna jasa : Panitia Pengadaan PT KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 b. Jenis pekerjaan : PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA

BAB II ;DATA LELANG

II.1

INSTALASI PERANGKAT 9.

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

91.1

Batas akhir waktu penyampaian penawaran pada : Hari / Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 Jam : 14.00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek Dipo Depok Jl. Raya Citayam Rawageni, Pancoran Mas

10. EVALUASI PENAWARAN

10.1

Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistim gugur.

11. JAMINAN PELAKSANAAN

11.1

Nilai jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

B.

DAFTAR SIMAK DOKUMEN LELANG YANG HARUS DIMASUKKAN

No. 1.

Uraian

2.

Formulir Isian Kualifikasi

3.

Surat Kuasa jika yang menandatangani Surat Penawaran bukan Direktur Utama atau Pejabat yang berwenang

4.

Jaminan Penawaran disertai dengan surat kuasa pencairannya

5.

Daftar Kuantitas dan Harga Satuan

6.

Fotocopy Akte Notaris pendirian perusahaan& Perubahannya (jika ada)

7.

Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

8.

FotocopySurat Keterangan Domisili Perusahaan

9.

Fotocopy NPWP, Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP), SPT Badan tahun 2013, SPT Pajak Masa dan Bukti Lapor 3 Bulan terakhir beserta SSP (Oktober, November dan Desember 2014), SPT PPN terkait transaksi dengan PT. KCJ (bila ada pekerjaan yang pernah dilakukan di PT. KCJ)

10.

Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012-2013 yang sudah full Audit oleh Kantor Akuntan Pubik (KAP) yang sudah terdaftar di BPK/KemenKeu (full audited)

11.

Ada

Tidak

Surat Penawaran

Laporan keuangan perusahaan posisi bulan desember 2014 yang diterbitkan oleh Perusahaan

11.

Fotocopy SIUP

12.

Pakta Integritas atau dinyatakan dalam Surat Penawaran

13.

Melampirkan Surat Garansi Pekerjaan

BAB II ;DATA LELANG

II.2

BAB III BENTUK SURAT A. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________ [nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan

:

__________ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Koperasi____________________[pilih yang sesuai dan

Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

cantumkan nama badan usaha]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris ______________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan

tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO] 2.

Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3.

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4.

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentengan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5.

Badan usaha yang saya wakili tidak masuk kedalam Daftar Hitam, tidak dalam peng awasan pengadilan, tidak pailit atau kagiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6.

Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: I.

Data Administrasi

Umum 1.

Nama (PT/CV/ Koperasi/

:

2.

Status

:

Alamat Kantor Pusat

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Cabang

:

No. Telepon

:

No. Fax

:

E-Mail

:

3.

4.

[pilih yang sesuai]

BAB III ;BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN

__________ Pusat

Cabang

__________ __________ __________ __________

III.1

II.

Izin Usaha

No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

III.

No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

IV.

Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.

2.

V.

Akta Pendirian PT/CV/Koperasi a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

Akta Perubahan Terakhir

Pengurus

Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

VI. 1.

Nama

Jabatan dalam Perusahaan

Data Keuangan Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV) No.

2.

No. KTP

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) 1) PPh Pasal 21; 2) PPh Pasal 23; 3) PPh Pasal 25/Pasal 29; 4) PPN

d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf bdan c)]


:

__________

:

No.__________ tanggal_______

: : : : :

No.__________ No.__________ No.__________ No.__________

tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______

:

No.__________ tanggal_______

III.2

3. [Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks)] VII.

Data Pengalaman Perusahaan Pemberi Tugas

No.

Nama Paket Pekerjaan

Tanggal Selesai

Kontrak )*

Menurut BA

Bidang/Sub Bidang

Lokasi

Pekerjaan

Nama

Alamat/ Telepon

No/Tanggal

Nilai

Kontrak

Terima 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi nerupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

______[tempat],____________[tanggal]__________[bulan]20________[tahun] PT/CV

__________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

(...........................) [Direktur Utama / Berdasarkan Surat Kuasa]


III.3

B. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran

: :

….., ……………….20…

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek diJakarta Perihal

: PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT

Sehubungan dengan undangan Pengadaan.................................................. nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Lelang/Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. …………......... (……………………………………………...............................). Dalam penawaran ini sudah termsuk semua kewajiban pajak dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pengadaan ini dan keuntungan. Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang (RKS BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada). Bersama ini juga menyatakan: 1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek; 2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen. Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II,DAFTAR SIMAK). Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website e-Procurement ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab. PT/CV/ Materai dan Tanda tangan

……………………. Direktur Utama /Berdasarkan


p e r u Surat s a h a a n

Kuasa

III.4

C. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN SURAT KUASA Nomor :………………….. Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

……………………………………………………………………..........

Jabatan

:

Direktur Utama/Direktur PT ……………………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris… ………….di ……………No ……………. Tanggal …………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………………….…..(alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada : Nama

:

…………………………………………………………………….

Jabatan

:

……………………………………………………………………. Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris …………… di ………………No………… Tanggal ……………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………….

(alamat perusahaan). Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ………………………… beserta lampirannya. Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. ........ …….., ……………….20…. Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai Rp. 6.000,Tandatangan

……………….

………………..

(nama dan jabatan)

(nama dan jabatan)


III.5

D.

BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor

: ……..................................

Tanggal

: ........................................

ANTARA PT. KAI Commuter Jabodetabek ……………………………………………………………………………………………………………. DAN …………………………………………………………………………………………………………….

(nama perusahaan)

UNTUK PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT

Surat Perjanjian ini dibuat di ……………… pada hari ………………… tanggal ………………… bulan …………………….. tahun ……………………… (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat

Perjanjian)

ANTARA Nama

:

Jabatan

:

Alamat

: Dan

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal ………………….20… MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasalpasal berikut:


III.6

1.

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

2.

PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyerahkan, pekerjaan yaitu........................................... kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Kontrak ini. Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ……………… s/d ……………………..( tanggal perjanjian).

3.

Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Surat Perjanjian; Surat Pesanan Barang/Jasa; Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; Surat Penawaran; Adendum Dokumen Lelang (bila ada); Syarat-Syarat Khusus Kontrak; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Spesifikasi Teknis; Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

4.

Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.

5.

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan Barang/Jasa dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sesuai dengan ketentuan Kontrak sampai diterima oleh PIHAK KESATU.

6.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA atas penyerahan Barang/Jasa yang telah diterima baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan harga yang tertuang dalam daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

7.

Jumlah harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana pasal 2 adalah Rp. ......................... (.......................) merupakan harga pasti dan tidak berubah-ubah termasuk PPN 10% sebesar Rp. ................................ (...................................) dan fisik sebesar Rp. ............................ (..................................).

8.

Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak. Surat Pesanan Barang/Jasa (Purchase Order) diterbitkan sebelum Kontrak ini ditandatangani.

9.

Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh Barang/Jasa pesanan sudah diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap melalui Bank ............................ Cabang ................... Nomor Rekening ................................. Atas nama ...........................

10. Sanksi dan Denda. a.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

b.

Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari keterlambatan.

d.

Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.


III.7

11. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: (1) PIHAK KESATU Nama Alamat

: :

Telepon Fax / E-Mail

: :

PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120 021 - 345 3535 021 – 348 34084

(2) PIHAK KEDUA Nama Alamat Telepon Fax / E-Mail

: : : :

12. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap DI Kantor Panitera Pangadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek). DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(nama, jabatan, nama perusahaan)

PT KAI Commuter Jabodetabek

Materai Rp. 6.000,Tandatangan.

Materai Rp. 6.000,Tandatangan,

(…………………………)

(………………………….)

(nama jelas)

(nama jelas)


III.8

E.

BENTUK – BENTUK JAMINAN 1.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: _________________________________ dalam jabatan selaku ______________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat

: PT. KAI Commuter Jabodetabek : Jl. Ir. H. Juanda I ( Stasiun Juanda ) Kebon Kelapa – Gambir Jakarta Pusat 10120

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan _________________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ___________ tanggal _________________, apabila: Nama Alamat

: ______________________________ [peserta pelelangan] : ______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; atau b. Yang Dijamin tidak: 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;atau 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;atau 3) menandatangani Kontrak; atau c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaanyang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: Berlaku selama __________ (_______) hari kalender, ____________________

1.

dari tanggal _____________s.d.

2.

Tuntutan pencairan atau klaim diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan penagihan dari Penerima Jaminan berdasar Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


III.9

5. 6.

Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ______________.

Pada tanggal:

Dikeluarkan di ____________

:

____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 _________________

[Nama dan Jabatan]


III.10

2.

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________ 1.

2.

Nilai: _____________

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________ [nama], ____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [nama penerbit jaminan], ________________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada_____________(Pengguna Barang/Jasa),___________(alamat), sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp___________________(terbilang____________________) Maka kami, TERJAMINdan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ______________sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan ___________ sampai dengan tanggal__________

efektif mulai dari tanggal

4.

Jaminan ini berlaku apabila:

5.

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hakhak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya.

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _______________ Pada tanggal _____________________ TERJAMIN

___________

_____________

[Nama dan Jabatan]


PENJAMIN Materai Rp. 6.000,-

[Nama dan Jabatan]

III.11

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A.

KETENTUAN UMUM

1.

DEFINISI

1.1

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapanungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini. a. Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang/Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa. b. Pangguna jasa adalah Pejabat Berwenang KCJ sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang/Jasa tercantum dalam syarat-sarat khusus kontrak; c.

Penyedia Barang/Jasaadalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;

d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa; f.

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa Pengadaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.

g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari: 1). 2). 3). 4). 5). 5). 6).

Surat perjanjian; Surat Penunjukan Rekanan (SPR); Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi (bila ada) Surat penawaran; Adendum dokumen lelang (bila ada); Dokuman Lelang Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak; i.

Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

j.

Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

k. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan pada Surat Perjanjian/Kontrak.

BAB IV ;SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

IV.1

2.

PENERAPAN

2.1

Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

Surat perjanjian; Surat Penunjukan Rekanan (SPR); Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi (bila ada) Surat penawaran; Adendum dokumen lelang (bila ada); Dokuman Lelang Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3.

ASAL PENYEDIA

3.1

Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan ini adalah merupakan Penyedia Barang/Jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.

PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAKDAN INFORMASI

4.1

Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna Jasa.

5.

HAK PATEN

5.1

Apabila Penyedia Barang/Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab penyedia Barang/Jasa sepenuhnya dan pengguna Barang/Jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6.

JAMINAN

6.1

Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Rekanan (SPR) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 64 (enam puluh empat) hari kalender setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

7.

ASURANSI

6.2

Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank umum terkemuka atau surety bond kepada Pengguna Barang/Jasa. Bentuk jaminan mengunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang.

7.1

Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan atas nama Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, yaitu: a. Semua Barang/Jasa dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;


IV.2

8.

PEMBAYARAN

8.1

Cara pembayaran 1. Pembayaran dibayarkansebesar 100% tanpa uang muka setiap penyerahanBarangsesuai yang telah ditetapkansetelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) selesai; 2. Pembayaran pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan; 3. Sistem pembayaran pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontak; 4. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan perhitungan kembali dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setingi-tingginya sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontak; 5. Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada pengguna jasa dengan melampirkan berita acara serah terima Barang/Jasa; 6. Atas dasar permohonan dari Penyedia Barang/Jasa, pengguna Barang/Jasa akan membayar kepada Penyedia Barang/Jasa sejumlah harga kontrak dengan cara Pembayaran melalui Transfer atau Bilyet Giro; 7. Mata uang yang digunakan dalam pembayaran, sesuai mata uang yang tercantum dalam kontrak.

9.

HARGA DAN SUMBER DANA

8.2

Pengguna Jasa harus sudah membayar kepada Penyedia Barang/Jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Barang/Jasatelah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi pekerjaan dan tim penguji disertai Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

9.1

Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia Barang/Jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak;

9.2

Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana RKAP Tahun Anggaran 2015;

9.3

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

10. WEWENANG DAN 10.1 KEPUTUSAN PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

11. SURAT PESANAN BARANG/JASA

11.1

Pengguna Jasa harus menerbitkan surat pesanan (Purchase Order) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penunjukan pemenang pengadaan Barang/Jasa.

11.2

Tanggal persetujuan/penandatanganan surat Penyedia Barang/Jasa ditetapkan sebagai perhitungan waktu penyerahan.

12.1

Sebelum pelaksanaan kontrak pengguna Barang/Jasa bersamasama dengan penyedia Barang/Jasa menyusun rencana

12. PERSIAPAN PELAKSANAAN


pesanan tanggal

oleh awal

IV.3

KONTRAK

13. AMANDEMEN KONTRAK

pelaksanaan kontrak.

13.1

13.2

Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a.

Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b.

Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pengguna Jasa memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Barang/Jasa mengusulkan perubahan kontrak; b. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna Barang/Jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; c.

Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

14. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

14.1

Hak dan kewajiban Pengguna Jasa a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. b. Melakukan perubahan kontrak. c.

Menangguhkan pembayaran.

d. Mengenakan denda keterlambatan. e. Memberikan instruksi sesuai jadual. f.

14.2

Membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia Barang/Jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.

Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa a. Menerima pembayaran hasil pekerjaan. b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. c.

Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa.

d. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang/Jasa. BAB IV ;SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

IV.4

15. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

15.1

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa.

15.2

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak.

16.1

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka penguna jasa harus memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan.

16.2

Apabila ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh Pengguna Jasa akan diadakan kompensasi.

16.3

Apabila ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahar, maka Pasal 14.1 dan Pasal 14.2 tidak diberlakukan.

17. KEADAAN KAHAR 17.1

Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

16. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

17.2

Yang digolongkan keadaan kahar adalah: a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.

17.3

Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

17.4

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.

17.5

Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menaggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.

17.6

Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang/Jasamemberitahukan kepada Pengguna Jasa selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

17.7

Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Barang/Jasa memberitahukan kepada Pengguna Jasa bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan


IV.5

yang disepakati; c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 50 (lima puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Barang/Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 18.8.

18. PERINGATAN

18.1

Penyedia Barang/Jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada direksi pekerjaan melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta Penyedia Barang/Jasauntuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Barang/Jasa sesegera mungkin.

18.2

Penyedia Barang/Jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.

18.3

Penyedia Barang/Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

19.1

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.

19.2

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

20.1 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 20.2

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

20.3

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang/Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 18.5.

20.4

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini:

DINI

19. ITIKAD BAIK

Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia Barang/Jasasesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

a.

Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan kekas PT KAI Commuter Jabodetabek; 2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)


IV.6

tahun. b.

20.5

Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemutusan kontrak oleh penguna jasa sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengguna Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasauntuk salah satu dan/atau gabungan kejadian tersebut di bawah ini, Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah: a. Penyedia Barang/Jasatidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak; b. Penyedia Barang/Jasatidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran; c.

Penyedia Barang/Jasatidak pekerjaan atau bangkrut;

e. Penyedia Barang/Jasagagal penyelesaian perselisihan; f.

mampu

lagi

mematuhi

melaksanakan

keputusan

Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

akhir sudah

g. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna Barang/Jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan jasa; h. Terjadinya keadaan kahar dan Penyedia Barang/Jasatidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 15.7.c. Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 20.6

Pemutusan kontrak oleh Penyedia Barang/Jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Barang/Jasadapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah: a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasatidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 15.7.c.; b. Pengguna Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

20.7 Prosedur pemutusan kontrak Setelah BAB IV ;SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

salah

satu

pihak

menyampaikan

atau

menerima IV.7

pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang/Jasaharus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;

yang

b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh Pengguna Jasa; c.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pengguna Jasa.

20.8

Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 18.5., Pengguna Jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 18.6., selain pembayaran tersebut di atas Pengguna Jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

20.9

Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang/Jasatidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

21.1

Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan.

21.2

Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

21.3

Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

22. BAHASA DANHUKUM22.1

Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

23. PERPAJAKAN

23.1

Penyedia Barang/Jasaharus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tetang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.

23.2

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

24.1

Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

24.2

Korespondensi telex,kawat.

24.3

Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.

24.4

Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.

25.1

Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan dalam kontrak.

25.2

Besarnya denda kepada penyedia Barang/Jasa atas setiap hari

24. KORESPONDENSI

25. DENDA


dapat

dikirim

langsung,

atau

melalui

pos,

IV.8

keterlambatan adalah 20/00 (dua per seribu) dari harga kontrak. Besarnya denda tanpa batas. 25.3

Besarnya denda yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan dari Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

25.4

Tata cara pembayaran denda dan atau kompensasi diatur dalam kontrak.

B. KETENTUAN KHUSUS 26. SURAT PESANAN

27. DOKUMEN KONTRAK

26.1

Pengguna jasa harus menerbitkan surat pesanan (Purchase Order) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tangal penunjukan pemenang pengadaan Barang/Jasa.

26.2

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat pesanan (Purchase Order) harus sudah disetujui/ ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasadi atas materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

26.3

Tangal persetujuan/penandatanganan surat pesanan oleh penyeda jasa ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

26.4

Pesanan jasa yang telah diserahkan sebelum diterbitkan Purchase Order, harus dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan.

27.1

Dokumen kontrak dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa setelah dikoordinasikan dan disetujui oleh Pengguna Jasa serta Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan jamianan pelaksanaan.

27.2

Kegagalan Penyedia Barang/Jasauntuk menyerahkan jaminan pelaksanaan akan mengakibatkan batalnya perjanjian danjaminan penawaran akan disita untuk disetor ke Kas Negara sebagaimana tersebut pada ayat 18.1 Instruksi kepada peserta lelang.

27.3

Data-data yang harus dilampirkan dalam dokumen kontrak adalah sebagaimana tersebut dalam data kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak.

27.4

Bentuk dan penandatanganan kontrak : a). Bentuk kontrak sebagaimana tersebut pada Bab III (contoh surat perjanjian). b). Kontrak dibuat dalam rangkap 5 (lima), untuk dipergunakan sebagaimana tersebut pada syarat khusus kontrak dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- untuk Pihak Pertama dan Kedua.

28. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

28.1

Penyedia Barang/Jasamembuat penjelasan detail terhadap Barang/Jasa yang akan di pesan untuk dikirim sesuai dengan pesanan.

28.2

Penyedia Barang/Jasa akan membuat jadwal dan cara pengiriman serta jumlah Barang/Jasa yang akan dikirim.


IV.9

29. PERUBAHAN LINGKUP

29.1

Berdasarkan pertimbangan efesiensi, ekonomis dan kesempurnaan hasil, Pengguna Barang/Jasa dapat mengubah surat pesanan (Purchase Order) dengan persetujuan Penyedia Barang/Jasasepanjang tidak mengurangi kualitas dan kuantitas.

30. PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN

30.1

Penyedia barang/jasaharus melindungi pengguna Barang/Jasa bahwa Barang/Jasa yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. STANDAR

31.1

Standar Barang/Jasa yang harus disediakan dan diserahkan kepada Pengguna Jasa adalah Barang/Jasa yang berkualitas baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.

32. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

32.1

Pengguna Jasamempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas jasa unuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

33.1

Pada saat penyerahan Barang/Jasa harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan Barang/Jasa (Purchase Order).

33.2

Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh pengguna Barang/Jasa atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan oleh penyedia Barang/Jasa.

33.3

Berita acara serah terima barng merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran.

33.4

Apabila hasil pemeriksaan Barang/Jasatidak sesuai dengan jenis dan mutu barang/jasa yang ditetapkan dalam kontrak, pengguna jasa berhak menolak Barang/Jasa tersebut dan penyedai jasa harus mengganti barang/jasa yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa.

34.1

Layanan tambahan mungkin diperlukan untuk menyediakan beberapa atau semua layanan lanjutan termasuk tambahan layanan yang dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

34.2

Harga yang telah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk pelayanan tambahan, jika tidak termasuk dlam harga kontrak untuk jasa, hendaknya terlebih dahulu disetujui oleh para pihak dan tidak melebihi harga rata-rata yang dibayarkan untuk pihak lain sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pelayanan yang sama.

INTELEKTUAL

33. SERAH TERIMA BARANG/JASA

34. LAYANAN TAMBAHAN


IV.10

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK Syarat-Syarat Khusus Kontrak terdiri dari : A.

KETENTUAN UMUM Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak. 1.

Definisi Pengguna Barang/Jasa adalah :

2.

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

PT KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120

Jenis Barang Barang yang dibutuhkan adalah PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT

3.

Jaminan Pelaksanaan Besarnya Jaminan Pelaksanaan bagi Penawaran yang ditunjuk adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak, dan berlaku sepanjang masa selama masa kontrak.

4.

Pembayaran a. Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut: (i)

Kuitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga;

(ii)

Faktur Pajak, SSP;

(iii)

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;

(iv)

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

b. Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran. c.

5.

Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk Bea Materai dan Pajak-pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang

Harga Kontrak a). Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasik Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa. b). Untuk membiayai pengadaan Barang/Jasa ini, dananya tersedia dalam RKAP 2015PT KAI Commuter Jabodetabek

BAB VI ;SYARAT-SYARAT KHUSUS

V.1

B.

KETENTUAN KHUSUS 1. Dokumen Kontrak 1.1

Lampiran-lampiran Kontrak menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, terdiri atas 1). 2). 3). 4).

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada); Surat Pesanan Barang/Jasa (Purchase Order); Addendum Dokumen Lelang (bila ada); Surat Penawaran beserta Lampirannya : (i) Jaminan Pelaksanaan; (ii) Surat Kuasa Penandatanganan Kontrak (bila ada); (iii) Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan; (iv) Berita Acara : (a). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan; (b). Berita Acara Pembukaan Penawaran; (c). Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi; 5). Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak); 6). Spesifikasi Teknis.

Perjanjian ini ditanda tangani di Kantor KCJ di Jakarta, dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya diatas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) asli.

BAB VI ;SYARAT-SYARAT KHUSUS

V.2

BAB VI KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE 1.

Latar Belakang Untuk memenuhi standar Peraturan Menteri No. KM 42 Tahun 2010, PT. KCJ berupaya untuk memberikan kehandalan sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan KRL Upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KRL adalah dengan memasang perangkat speedometer berbasis GPS. Dengan adanya speedometer GPS, perangkat ini bisa sebagai back up speedometer asli yang terdapat di KRL dan bisa digunakan untuk monitoring posisi beserta kecepatan KRL oleh traffic monitoring atau pihak yang berkompeten lainnya

2.

Ruang lingkup pekerjaan Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan meliputi : b. Menyediakan perangkat speedometer berbasis GPS sesuai spesifikasi; c.

Instalasi perangkat speedometer;

d. Dokumentasi; e. Garansi 3.

Spesifikasi Teknik 1. Speedometer GPS termasuk : c.

Active antenna GPS & Cable Coax 3 m

d. Power Supply 12V/2A, 230V – 100V e. Display 3 digit, 4 inch 2. Speedometer bisa digunakan di kabin yang terdapat GPS announcer maupun tidak IV.

V.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1.

Batas waktu penyelesaian seluruh pekerjaan adalah 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kontrak termasuk pengujian dan terbitnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

2.

Waktu pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan bagian yang terkait

Syarat khusus 1. Pelaksana pekerjaan adalah perusahaan yang memiliki keahlian/kompetensi di bidang GPS untuk alat transportasi 2. Mempunyai pegawai yang telah berpengalaman di bidang perangkat GPS dengan menunjukan keterangan dan kompetensinya

VI.

Laporan hasil pekerjaan 1. Laporan penyelesaian pekerjaan dituangkan dalam check list yang ditandatangani bersama oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik pekerjaan 2. Laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala yang dituangkan dalam berita acara laporan pekerjaan bulanan disetujui oleh supervisor perawatan dan Kepala Dipo 3. Laporan pekerjaan dilampiri dokumen foto saat pelaksanaan pekerjaan

BAB VIII ; DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

VIII.1

BAB VII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN a.

MUKADDIMAH 1.

Pendahuluan Daftar Kuantitas dan Harga satuan harus diartiikan sebagai satu kesatuan dengan Instruksi kepada Peserta Pelelangan, Syarat-Syarat Kontrak dan Spesifikasi.

2.

Kuantitas Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas merupakan Kuantitas Barang/Jasa yang harus disediakan/diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penawaran.

3.

Harga Satuan Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, harus mencakup semua kewajiban Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan : Transportasi sampai ketujuan akhir di Kantor KCJJakarta,sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak termasuk biaya umum penyediabarangdankeuntunganperusahaan.

4.

Mata Uang Mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pada kontrak ini adalah mata uangRupiah.


VIII.2

b.

Daftar kuantitas dan harga

PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT HARGA SATUAN NO 1

VOLUME 154

SATUAN UNIT

URAIAN PEKERJAAN

JASA/UPAH

BAHAN

(Dalam Rupiah) NILAI PEKERJAAN JASA/UPAH

PENGADAAN PERANGKAT GPS SPEEDOMETER BESERTA INSTALASI PERANGKAT JUMLAH UPAH + BAHAN PAJAK PPN 10% TOTAL SETELAH PAJAK

Jakarta, .................... 20....... Penawar CV/PT Tanda tangan dan Cap perusahaan (..............................) Direktur/Pimpinan


VIII.1

BAHAN

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

VIII.1

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya. Panitia pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek telah menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi), yang memuat: 1. Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat antara pemberi Perintah Kerja dengan Rekanan yang memuat: I. II.

Instruksi kepada Penawar; Data Lelang;

III.

Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian dan Pesanan Order;

IV.

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

V.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

VI. VII. VIII.

Spesifikasi Teknis; Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen Kualifikasi

2. PT KCJ dapat membatalkan kontrak pada saat kapanpun berdasarkan prestasi/kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya Operasi.

suatu

penilaian

3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk administrasi surat perjanjian kontrak ini dibebankan sepenuhnya kepada rekanan yang bersangkutan. Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam menyusun penawarannya dan sebagai pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan evaluasi penawaran. Jakarta, 10 Februari 2015 Mengetahui / setuju MANAGER PERENCANAAN PEMELIHARAAN KRL

GENERAL MANAGER LOGISTIK

KETUA PANITIA PENGADAAN

DODY HERYADI

HENDRO UTOMO

GUN GUN NUGRAHA

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

VIII.1

KERANGKA ACUAN KERJA

Recommend Documents