PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Madukoro AA – BB N0. 44 Telp. 7608203, 7610121, 7610122, Fax.7608379 SEMARANG - 50144
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN : PENGAWASAN MANAJEMEN LISTRIK PEDESAAN DAN CAPTIVE POWER DI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN MANAJEMEN LISTRIK PEDESAAN DAN CAPTIVE POWER DI JAWA TENGAH A.
LATAR BELAKANG Energi listrik sangat dibutuhkan sebagai salah satu unsur penggerak roda perekonomian bagi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, industri untuk kegiatan produksi dan investasi serta pemerintah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, aktivitas pelaku ekonomi, dan penggunaan sarana kehidupan yang memerlukan energi listrik. Sesuai dengan amanat Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa seluruh instalasi listrik yang terpasang harus memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2). Selanjutnya sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan di Bidang Ketenagalistrikan menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi. Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
telah
melaksanakan
pembangunan
penyediaan tenaga listrik di pedesaan bagi masyarakat yang belum menikmati layanan PLN.
dapat
Penyediaan energi listrik memprioritaskan potensi
daerah berupa air untuk PLTMH dan surya untuk PLTS. Namun terbatasnya sumber daya masyarakat dalam menerima dan merawat pembangkit listrik masih sangat terbatas sehingga perlu adanya pengawasan bersifat pembinaan yang di dalamnya meliputi pengelolaan penyedia sumber energi sehingga kelangsungan operasionalnya tetap terjaga, termanfaatkan dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan Pembinaan ataupun Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan Non-PLN (Pembangkit Energi Baru Terbarukan dan Captive Power melalui Evaluasi Pembangkit Listrik Non-PLN) dan Pengawasan Captive Power yang meliputi :
Data administrasi perusahaan;
Persyaratan administrasi Captive Power (Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi);
Evaluasi pemenuhan aspek K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan);
Whitnesing (Pengawasan Teknis) pelaksanaan pengujian laik operasi genset yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknis (LIT).
Untuk memastikan keamanan instalasi, juga perlu dilakukan Audit Instalasi sehingga diharapkan dapat mengetahui bagaimana instalasi yang memenuhi standar K2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah; 5. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 6. 7.
B.
Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah
ini
dimaksudkan
untuk
memberikan
pemahaman
Keselamatan
Ketenagalistrikan (K2) dan terciptanya kondisi andal, aman dan akrab lingkungan (A3) di dalam pengelolaan ketenagalistrikan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :
`
1. Untuk memperoleh data kondisi captive power dan listrik pedesaan non PLN di Jawa Tengah; 2. Untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan ketenagalistrikan (K2); dan 3. Untuk memberikan gambaran terhadap pemasangan instalasi yang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000. Karena kegiatan ini meliputi 3 (tiga) jenis pekerjaan, maka sasaran kegiatan dapat diuraikan menjadi tiga : 1. Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan terhadap Pembangkit EBT di 15 lokasi; 2. Pengawasan Captive Power tehadap 400 obyek (pengguna); dan 3. Audit instalasi listrik di 2 (dua) gedung kantor Pemerintah Provinsi (Bappeda dan Dinas ESDM).
C.
LINGKUP KEGIATAN 1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pada waktu melaksanakan pekerjaan; 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait; 3. Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data-data teknis serta memastikan bahwa instalasi listrik terpasang telah memenuhi persyaratan A3
(Aman,
Andal
dan
Akrab
Lingkungan)
untuk
tercapainya
K2
(Keselamatan Ketenagalistrikan); 4. Sosialisasi bagi pengguna captive power untuk melengkapi dengan Izin Operasi, Sertifikat Laik Operasi serta sertifikat kompetensi operator; 5. Whitnessing (Pengawasan Teknis) pelaksanaan Uji Laik Operasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknis (LIT); 6. Audit Instalasi Listrik pada 2 (dua) gedung Pemerintah Provinsi. D.
LOKASI KEGIATAN Lokasi Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah dilakukan di 35 Kabupaten/Kota serta Audit Instalasi Listrik di gedung Kantor Bappeda dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
E.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Jadual pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
NO. 1
URAIAN KEGIATAN
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nop
Des
1
1
PERSIAPAN a. Penyusunan Adm. Kegiatan b. Koordinasi dng Kabupaten c. Rapat Koordinasi
2
PELELANGAN
3 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN BPP
5
PELAPORAN
6
PENYELESAIAN ADM. KEGIATAN
F.
Jan
1
1
1
1
KELUARAN Berdasarkan jenis pekerjaannya, keluaran dari kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Dokumen hasil evaluasi manajemen dan operasional listrik pedesaan dan wasdal captive power sebanyak 2 dokumen; 2. Jumlah obyek pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan (15 lokasi) serta Captive Power dan Whitnessing (Pengawasan Teknis) pelaksanaan Uji Laik Operasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknis (LIT ) pada 400 obyek/titik captive power.
3. Dokumen hasil Audit Instalasi Listrik pada gedung Pemerintah Provinsi sebanyak 2 dokumen (beserta kelengkapannya). G.
ANGGARAN Kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus juta rupiah)., dengan perincian sebagai berikut : 1. Total pagu anggaran untuk Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 824.600.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). 2. Total pagu anggaran untuk Audit Instalasi 2 (dua) Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 247.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 3. Untuk Administrasi dan kegiatan Rakor sebesar Rp. 127.900.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
H.
PELAPORAN Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah Tahun 2017 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Semarang,
Pebruari 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Kepala Bidang Ketenagalistrikan
Ir. EDY SUCIPTO, MT Pembina Tingkat I NIP. 19601011 198903 1 006
