KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Uraian Pendahuluan 1.
Latar Belakang
Masalah pangan nasional merupakan hal yang penting dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan masalah pengadaan pangan nasional, khususnya komoditas pangan (beras, kedele, dan jagung), yang sampai saat ini masih bergantung pada kegiatan import. Ketergantungan akan barang baku impor juga akan berakibat pada subsektor lainnya, misalnya peternakan, dimana peningkatan harga bahan baku akan berdampak pada peningkatan harga pakan yang akan berimbas pada kenaikan harga jual ternak. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan kebutuhan konsumsi beras yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi beras nasional. Salah satu faktor terjadinya kekurangan pangan nasional adalah terjadinya pengalihan lahan-lahan pertanian produktif (subur) kesektor-sektor bukan pertanian. Keadaan di atas yang mendorong pemerintah melakukan berbagai program untuk peningkatan produksi pertanian, antara lain program intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian, program tersebut ditujukan untuk peningkatan perekonomian rakyat, khususnya di pedesaan, yang akan berimplikasi pada perekonomian nasional. Namun program tersebut lebih banyak bertumpu pada pembangunan pertanian dari sisi budidaya tanaman yang merupakan sub-sistem dari sistem agrobisnis. Agropolitan didefinisikan sebagai sebuah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (hinterland). Sistem agrobisnis merupakan pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak hanya usaha budidaya (on farm) tetapi juga meliputi pembangunan agrobisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agrobisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil pertanian), dan jasa-jasa pendukungnya. Konsep dasar pengembangan agropolitan adalah sebagai upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) melalui pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diupayakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan pengembangan ekonomi dan investasi dibidang prasarana dan sumberdaya alam. Pengembangan ekonomi agropolitan harus lebih bertumpu pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dimana seluruh sub-sistem agribisnis (budidaya, saranaprasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan jasa) dibangun secara simultan dan harmonis. Batasan kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan keterkaitan ekonomi secara fungsional. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada di setiap daerah. Bentuk dan kawasan agropolitan
dapat meliputi satu wilayah desa/kelurahan atau kecamatan atau beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah kabupaten/ kota lain yang berbatasan. Tahapan awal kegiatan pengembangan kawasan agropolitan adalah terbentuknya master plan (rencana induk) yang diperlukan dalam pengembangan kawasan, baik berupa pemilihan lokasi yang potensial, mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang, kebijakan mengenai kawasan, pengembangan kawasan-kawasan produktif, mengarahkan pembangunan kawasan agropolitan yang saling mendukung antar bagian kawasan, strategi pengembangan kawasan serta penyiapan penyusunan program-program pembangunan yang akan direncanakan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan kesepakatan interdep yang dikoordinir oleh Departemen Pertanian, penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten. Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai luas 506.696 Ha atau 13,56% dari wilayah Provinsi Kalimantan mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan agropolitan. Tercatat 43,08% dari jumlah penduduk bekerja pada sektor primer, yaitu bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan, sedangkan luas lahan yang digunakan untuk sektor kebun, perkebunan, dan persawahan mencapai 18,93% dari total wilayah kabupaten. Potensi ini lah yang menjadi faktor pendukung dilaksanakannya pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2014. 2.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan kawasan Agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan. Maksud dari kegiatan ini adalah Memberi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang peluang Kabupaten Tanah Bumbu membangun Kawasan Agropolitan dalam rangka akselerasi pembangunan Ekonomi melalui Pembangunan Agribisnis dengan pendekatan Perwilayahan. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten tahun 2014 adalah mendapatkan dukungan kongkrit baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemangku kepentingan, serta kalangan swasta dalam rencana Pengembangan Agribisnis dengan cakupan : a. Rencana struktur tata ruang. b. Pemanfaatan/tata guna lahan. c. Kebutuhan fisik (prasarana dan sarana). d. Pemberdayaan kelembagaan. e. Pemberdayaan stakeholders serta kebijakan pengembangan agribisnis dan kawasan Agropolitan terpilih
3.
Sasaran
Sasaran dari kegiatan penyusunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten
ini adalah tersusunnya instrumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Agropolitan yang meliputi: Rencana Dasar Pengembangan Kawasan Agropolitan Rencana Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan . Rencana Infrastruktur dan Suprastruktur Kawasan Agropolitan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan Rencana Manajemen dan Pengusahaan Kawasan Rencana Pengembangan Sarana Kawasan Agropolitan 4.
Lokasi Kegiatan
Kabupaten Tanah Bumbu
5.
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014
6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
selaku PPK : Kabid Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Data Penunjang 7.
Data Dasar
Data dasar dalam kegiatan ini, yaitu Dokumen Kontrak Pekerjaan Konsultansi antara PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi yang termasuk dalam lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
8.
Standar Teknis
Petunjuk/Peraturan lain yang mendukung
9.
Studi-Studi Terdahulu
Revisi Rencana Tata Ruang wilayah Kab. Tanah Bumbu (RTRW), RDTR kawasan perkotaan Kecamatan
10. Referensi Hukum
Dasar hukum kegiatan Penyusunan Masterplan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). 2. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 4. Peraturan Menteri PU Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi untuk Kabupaten / Kota 5. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang propenas menyusul Undang-undang No. 7 1996 tentang pangan yang menyebutkan
perlunya dibangun ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan jika dikaitkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP). 6. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 7. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat Dan Daerah 8. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentukdan tatacara peran serta masyarakat dalam penataan ruang 9. UU No 24 tahun 1992 tentang penataan Ruang yang antara lain menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu 10. Undang-undang No. 23 tahun 1983 tentang Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan pada petani untuk menentukan komoditas yang ditanam sepanjang komoditas tersebut menguntungkan, Ruang Lingkup 11. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan penyusunan master plan kawasan agropolitan meliputi : 1. Identifikasi kesesuaian lahan kawasan agropolitan untuk komoditas unggulan dan jenis aktivitas yang akan dikembangkan dan kebijakan rencana pemanfaatan ruang pada lingkup yang lebih luas seperti RDTRK, RTRWK, dan RTRWP. 2. Kajian potensi dan masalah kawasan serta orientasi kawasan ditinjau dari : a. Kondisi fisik dasar kawasan yang meliputi keadaan topografi/kemiringan tanah, geologi/struktur batuan/tanah, hidrologi/sumber-sumber air, iklim. Informasi tersebut perlu dilengkapi peta dengan kedalaman skala 1 : 10.000; b. Tata guna lahan eksisting yang meliputi pola pemanfaatan lahan (lahan budidaya dan non budidaya) yang disajikan dalam peta dengan kedalaman 1 : 10.000 c. Aspek kependudukan yang meliputi jumlah penduduk 5 tahun terakhir, distribusi penduduk, data penduduk berdasarkan usia kerja dan jenis struktur tenaga kerja d. Kondisi fungsi-fungsi kawasan yang meliputi fungsi kawasan pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) dan non pertanian fungsi ekonomi meliputi pusat perbelanjaan/kios saprotan, perdagangan, pelayanan pergudangan, fungsi sosial yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya) disajikan dalam peta dengan kedalaman 1 : 10.000 e. Kondisi prasarana kawasan yang meliputi panjang dan lebar jalan menurut fungsinya, jenis dan kondisi perkerasan jalan, disajikan dalam bentuk peta dengan kedalaman 1 : 10.000, sistem distribusi dan kapasitas irigasi, sumber air bersih dan air baku, sistem
distribusi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi, sistem pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. 3. Melakukan analisis berdasarkan potensi dan masalah kawasan. Adapun tahapan analisis tersebut meliputi : a. Proses penentuan jenis kawasan berdasarkan kegiatan dominan yang ditetapkan berdasarkan : Rencana penggunaan lahan yang telah ditetapkan berdasarkan RTRWP, RTRWK, dan RDTRK. Analisis persebaran kegiatan dalam kawasan Analisis kemudahan pencapaian antar bagian dalam kawasan b. Proses penentuan struktur pengembangan tata ruang kawasan berdasarkan : Analisis kecenderungan perkembangan fisik dasar kawasan Analisis tingkat pelayanan sarana dan prasarana kawasan Analisis hubungan fungsional antar kegiatan-kegiatan dalam kawasan c. Proses penentuan jenis dan intensitas prasarana dan sarana utama bagian wilayah kawasan : Analisis daya tampung ruang (land capability) Analisis kebutuhan jenis sarana dan prasarana berdasarkan pada fungsi dan daya tampung kawasan/bagian kawasan Pemahaman dan penafsiran standar teknis dan identifikasi keinginan masyarakat guna menghitung besarnya kebutuhan ruang bagi prasarana dan sarana untuk setiap bagian atau wilayah kawasan. 4. Melakukan perumusan rencana dengan tahapan sebagai berikut : a. Identifikasi kebijaksanaan dasar rencana yang mencakup : Penentuan fungsi kawasan Penentuan kebijakan kependudukan, dalam jumlah dan kepadatan Pengembangan tata ruang, dalam hal penetapan secara intensitas dan ekstensifikasi Penentuan strategi dasar pengembangan kegiatan-kegiatan kawasan Pengembangan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi kawasan yang akan ditingkatkan b. Selanjutnya rumusan kebijaksanaan rencana tersebut dijabarkan dalam rencana-rencana fisik kawasan, meliputi : Pengembangan konsep kawasan agropolitan yang direncanakan pada masa datang yang memberikan gambaran sketsa lokasi kegiatan-kegiatan utama seperti pusat-pusat produksi, pemasaran, permukiman, dan jaringan jalan utama. Konsep kawasan ini harus menggambarkan sistematika fungsi-fungsi kawasan dan hubungan antar fungsi
kawasan. c. Pengembangan rencana struktur tata ruang kawasan yang mengatur/mengarahkan penempatan dan intensitas tiap jenis penggunaan seperti : Rencana pengembangan pemukiman Rencana pengembangan pusat-pusat produksi Rencana pengembangan pusat-pusat pemasaran Rencana pengembangan sistem transportasi Rencana prasarana dan sarana yang meliputi : - Jenis-jenis sarana untuk kegiatan sosial dan ekonomi - Penempatan lokasi prasarana dan sarana - Jenis-jenis prasarana menurut sistem jaringan kapasitasnya 5. Setelah dijabarkan dalam merumuskan pokok-pokok pelaksanaan pembangunannya antara lain meliputi : a. Tahapan pelaksanaan, yaitu mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan pada tiap jangka waktu pendek, menengah dan panjang, disusun beserta program-program pembangunan yang meliputi jenis dan besar setiap program, b. Penetapan pembiayaan pembangunan yaitu menetapkan sumbersumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan yang meliputi APBD I/II, bantuan pusat, bantuan luar negeri, pelibatan swasta dan BUMN/D, c. Pengorganisasian aparatur pelaksanaan pembangunan kawasan baik organisasi fungsional dan kewenangan-kewenangan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis informasi penunjang yang menyangkut tahapan identifikasi, analisis dan rencana meliputi : 1. Fasilitas pelayanan lainnya untuk mendukung kegiatan di kawasan agropolitan yang meliputi kondisi fisik (topografi, tata guna lahan, iklim, hidrologi), kondisi sosial (meliputi : jumlah dan persebaran penduduk) dan ekonomi kawasan (kegiatan pertanian dan non pertanian, kegiatan industri dan jasa), prasarana dan sarana kawasan (sistem jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem jaringan irigasi dan air bersih, permukiman, sarana perdagangan dan jasa, keuangan dan sebagainya). 2. Penatapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan penetapan jenis komoditi yang akan dikembangkan pada kawasan agropolitan. 3. Kajian tentang aturan atau peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan kawasan agropolitan. 4. Kajian tentang pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, yang meliputi : a. Pengembangan sub-sistem budidaya (on-farm agribisnis) b. Sub-sistem agribisnis hulu c. Sub-sistem agribisnis hilir dan d. Pengembangan jasa-jasa penunjang
5. Kajian tentang pengembangan kelembagaan kawasan agropolitan. 6. Kajian tentang pengembangan perkreditan dan permodalan. 7. Kajian tentang kebutuhan prasarana dan sarana dan menyusun
kebutuhan tersebut menjadi program-program pembangunan, yaitu : a. Prasarana dan sarana untuk menunjang sub-sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) untuk kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan agropolitan berupa : - Jalan penghubung antar desa-kota - Gudang penyimpanan saprotan (sarana produksi pertanian) - Tempat bongkar muat saprotan. b. Prasarana dan sarana untuk menunjang sub-sistem usaha tani/pertanian primer (on-farm agribusiness) untuk peningkatan usaha budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) berupa: - Jalan usaha tani dari desa pusat ke desa hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi pemasok hasil pertanian - Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan embung-embung sumur - Dermaga, tempat pendaratan ikan, dan tambatan perahu - Sub-terminal pengumpul pada desadesa hinterland c. Prasarana dan sarana untuk menunjang sub-sistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) berupa industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan berupa : - Sarana pengeringan hasil pertanian - Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk pengawetan/pendinginan - Sarana pengolahan hasil pertanian - Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat - Kelembagaan perekonomian seperti bangunan koperasi, perbankan, balai pelatihan - Jalan antar desa-kota, antar desa, poros desa, lingkar desa - Sarana penunjang seperti pembangkit listrik, telepon, air bersih dan pembuangan limbah.
12. Keluaran1
Produk yang dihasilkan oleh konsultan ini harus sesuai dengan keluaran yang diinginkan, meliputi : a) Laporan Pendahuluan Dengan spesifikasi : Judul buku
: Laporan Pendahuluan
Jumlah buku
: 5 buku
Ukuran buku
: A4 (29,7 x 21 cm)
Pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas putih polos
b) Laporan bulanan Dengan spesifikasi : Judul buku
: Laporan Antara
Jumlah buku
: 10 buku ( 2 buku x 5 bulan)
Ukuran buku
: A4 (29,7 x 21 cm)
Pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas putih polos
c) Laporan Antara Dengan spesifikasi : Judul buku
: Laporan Antara
Jumlah buku
: 5 buku
Ukuran buku
: A4 (29,7 x 21 cm)
Pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas putih polos
d) Laporan Akhir Sementara/Draf Laporan Akhir Dengan spesifikasi : Judul buku
: Draft Laporan Akhir
Jumlah buku
: 5 buku
Ukuran buku
: A4 (29,7 x 21 cm)
Pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas putih polos
e) Laporan Akhir Dengan spesifikasi :
1
Judul buku
: Laporan Akhir
Jumlah buku
: 10 buku
Ukuran buku
: A4 (29,7 x 21 cm)
Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
Pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas putih polos
Dilengkapi dengan executive summary 10 buku f)
Album Peta Rencana Dibuat dalam rangkap 10 (Sepuluh) beserta softcopy, dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada masa akhir berakhirnya Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. Dengan spesifikasi : Judul buku
: Album Peta
Jumlah buku
: 10 buku
Ukuran buku
: A0 (84,1 x 118,9 cm)
g) Flash Disk Data Laporan Diserahkan 2 (dua) buah, dan harus diserahkan selambatlambatnya pada masa akhir berakhirnya Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. h) Standbaner Dibuat sebanyak 5 (lima) buah, dan harus diserahkan selambatlambatnya pada masa akhir berakhirnya Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan i) Draf Raperda Dibuat sebanyak 5 (lima) buku, dan harus diserahkan selambatlambatnya pada masa akhir berakhirnya Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : 1. Laporan dan Data (bila ada) Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta photografi (bila ada). 2. Staf Pengawas/Pendamping Pengguna Anggaran /kuasa pengguna anggran/ Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi. 3. Fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang
dapat digunakan oleh penyedia jasa akan ditentukan kemudian. 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Peralatan dan Material yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa: Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia seperti kendaraan roda 4, roda 2, komputer dan printernya, peralatan survey dan ukur sesuai jumlah dalam biaya non personil
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Disesuaikan dengan dokumen kontrak dan aturan yang berlaku
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
17. Personil Posisi
Kualifikasi
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli: Team Leader
Ahli Planologi, pendidikan S1/S2 Teknik Perencana Wilayah dan Kota/ Teknik Pengembangan Wilayah,Ahli Planologi Pengalaman 7 tahun dibidangnya untuk S1 dan 5 tahun dibidangnya untuk S2.
1
5
Ahli Lingkungan/Penyehata n
Ahli Lingkungan/Penyehata n, pendidikan S1/S2 bidang Lingkungan, Pengalaman 5 tahun dibidangnya untuk S1 dan 3 tahun dibidangnya untuk S2. .
1
4
1
4
Ahli tanah
pertanian/ilmu Ahli pertanian/ilmu tanah, pendidikan S1/S2 pertanian/ilmu tanah, Pengalaman 5 tahun dibidangnya untuk S1
dan 3 tahun dibidangnya untuk S2. 1 Ahli Sipil
4
Ahli Sipil, pendidikan S1/S2 Teknik Sipil, Ahli Sipil Pengalaman 5 tahun dibidangnya untuk S1 dan 3 tahun dibidangnya untuk S2. 1
3
Ahli Ekonomi Ahli ekonomi, pembangunan pendidikan S1/S2 bidang perekonomian, Pengalaman 5 tahun dibidangnya untuk S1 dan 3 tahun dibidangnya untuk S2. 1 Ahli Kelembagaan
Tenaga Pendukung (jika ada): Administrasi SLTA/sed 5 tahun D3/S0 3 Tahun
1
5
STM Bangunan 5 tahun D3 sipil 3 Tahun
3
1
Drafter/ CAD Design
STM Bangunan 5 Tahun
1
3
Operator Komputer
SLTA/Sed 3 tahun
1
5
Surveyor
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
2
Hukum Ahli Hukum, pendidikan S1/S2 bidang Hukum, Pengalaman 5 tahun dibidangnya untuk S1 dan 3 tahun dibidangnya untuk S2
Konsultan Selaku Penyedia Jasa secepatnya menyusun jadual kegiatannya secara detail dan menyeluruh Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini antara lain : 1. Persiapan 2. Survey dan Pengumpulan Data Lapangan a. Koordinasi dan Konsultasi b. Identifikasi kawasan perencanaan b. Permasalahan dan potensi masalah
3. Analisa dan Pemecahan Masalah a. Analisa Data Lapangan b. Usulan dan Inovasi penyelesaian masalah 4. Program Perencanaan a. Pra Rencana b. Diskusi Pembahasan c. Penyusunan Draft pengaturan Kepala Daerah berupa draft Perda 5. Penyusunan Laporan Perencanaan
Laporan 19. Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 5 (lima) buku kemudian dilakukan diskusi pembahasan bersama Tim Supervisi di Daerah.
20. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat: Progres Perencanaan yang telah dilaksanakan termasuk laporan fakta dan Analisa hasil survey dan laporan perkembangan dan permasalah dalam penyusunan perencanaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7(tujuh) hari kerja setiap bulannya diterbitkan sebanyak 2 (dua)tiap bulannya buku laporan.
21. Laporan Antara
Laporan Antara diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 5 (lima) buku dan dilakukan diskusi pembahasan bersama Tim Supervisi di Daerah.
22. Laporan akhir sementara/draf akhir
Laporan akhir sementara/draf akhir diserahkan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 5 (lima) buku dan dilakukan diskusi pembahasan bersama Tim Supervisi di Daerah.
23. Laporan Akhir
Laporan Akhir harus diserahkan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 10 (sepuluh) buku. Laporan akhir ini merupakan hasil akhir rumusan/kesepakatan sektoral dan daerah serta merupakan penyempurnaan dari Laporan draf akhir Hal-Hal Lain
24. Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
25. Persyaratan Kerjasama
26. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Survey daerah perencanaan 2. Pendekatan kepada masyarakat (Diskusi Langsung, Kuisioner) 3. Koordinasi dengan instansi terkait , desa/kelurahan, dan kecamatan setempat.
27. Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Karang Bintang, Maret 2014 An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pejabat Pembuat Komitmen
Joko Sosanto, ST NIP. 19810825 200604 1 015
