KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telp: +62 21 345 6714; Fax: +62 21 345 6817
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG
ANALIS GEOGRAFI LINGKUNGAN
Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta
Kegiatan 5200 TAHUN ANGGARAN 2017 KERANGKA ACUAN KERJA
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG ANALIS GEOGRAFI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA
1. Pendahuluan Konflik ruang merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan di Indonesia. Salah satu akar permasalahan dari adanya konflik ruang diantaranya adalah peta-peta tematik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penerbitan perizinan pemanfaatan ruang menggunakan standar dan referensi yang berbeda-beda sehingga rentan terjadi tumpang tindih kawasan satu dengan lainnya. Pengurangan potensi konflik ruang ini telah dirancang Pemerintah salah satunya melalui Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Melalui pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta ini diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas, mempermudah dan mempercepat konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan kawasan maupun infrastruktur, serta membantu proses percepatan penerbitan perizinan terkait dengan pemanfaatan lahan. Percepatan Kebijakan satu peta (PKSP) adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. PKSP dilaksanakan untuk menjalankan amanah UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial yang kemudian dipertajam melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016. Perpres ini memuat amanat-amanat pokok percepatan pelaksanaan KSP yang telah diturunkan dalam detail rencana aksi sebagai landasan pelaksanaan kegiatan KSP. Perpres disusun bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam aspek kehidupan masyarakat. Percepatan Kebijakan Satu Peta terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kegiatan kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah integrasi, yang bertujuan untuk mendorong perbaikan dan penyempurnaan data geospasial yang telah terkompilasi melalui penyelarasan kesesuaian kondisi IGT yang mengacu pada IGD (Informasi Geospasial Dasar). Setelah kegiatan kompilasi dan integrasi, selanjutnya adalah kegiatan sinkronisasi yang berarti penyelarasan antar IGT yang terintegrasi guna menyelesaikan isu tumpang tindih yang terindikasi antar IGT. Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang melibatkan 18 Kementerian/Lembaga. Setiap Kementerian/Lembaga terkait harus melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres Nomor 9 Tahun 2016. Implementasi PKSP dikoordinasikan oleh Tim Percepatan KSP yang didukung oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP yang secara khusus akan memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif. 2
Terkait dengan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Geografi Lingkungan diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan tata cara dukungan administrasi yang telah disusun, antara lain: mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari hasil kajian Geografi Lingkungan yang terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta, menganalisis kebijakan terkait Bidang Geografi Lingkungan yang berpengaruh pada pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta, menyusun konsep kajian kebijakan yang perlu ditindaklanjut, serta menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta pada bidang Geografi Lingkungan. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Geografi Lingkungan sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta. 2. Tujuan, Sasaran dan Keluaran a. Tujuan Melakukan penyiapan dan penelaahan data dan informasi terkait kajian kebijakan, serta analisis permasalahan, pelaksanaan kegiatan, monitoring kebijakan di Bidang Kajian Geografi Lingkungan yang terkait dengan isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta b. Sasaran 1. Teridentifikasinya permasalahan dan hambatan dari hasil kajian Geografi Lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 2. Teridentifikasinya kebijakan mengenai analisis Geografi Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 3. Tersusunnya rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan kajian Geografi Lingkungan terhadap kegiatan yang akan dilakukan dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta. 4. Tersusunnya laporan hasil kerja sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. 3.
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Geografi Lingkungan adalah terlaksananya tugas dan fungsi Tenaga Pendukung Teknis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat memperlancar kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta.
4. Ruang Lingkup Pekerjaan a) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas, dengan tahapan: 1) Mencari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas 2) Mempelajari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas 3) Merencanakan kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas 4) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dari hasil kajian Geografi Lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta 5) Mengidentifikasi mengenai analisis Geografi Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta.
3
b) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan penyiapan rekomendasi kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas, dengan tahapan: 1. Mengidentifikasi dan mempelajari kebijakan atau peraturan perundangan dan regulasi di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang memerlukan langkah sinkronisasi dan koordinasi kebijakan. 2. Menganalisa dan menelaah pelaksanaan atau peraturan perundangan dan regulasi kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 3. Mengkonsultasikan kepada pimpinan hasil/temuan kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang perlu ditindaklanjuti; 4. Membantu persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan unit-unit Kementerian/Lembaga teknis dan investor terkait di Bidang Geografi Lingkungan berdasarkan isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta antara lain: menyiapkan ruang pertemuan dan peralatan yang diperlukan; mengirimkan undangan kepada unit/instansi terkait serta mengkonfirmasikan kehadirannya. 5. Membuat notulen/laporan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan unit/instansi terkait; 6. Menyajikan notulen/laporan kepada Pimpinan untuk bahan yang akan ditindaklanjuti. c) Menyusun konsep kajian kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta berdasarkan hasil pembahasan/telaahan sebelumnya dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan: 1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep kajian kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 2. Membuat konsep awal kajian kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 3. Mengkonsultasikan konsep awal kajian kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta kepada pimpinan; 4. Menyempurnakan redaksional konsep kajian kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta; 5. Menyajikan kepada pimpinan untuk finalisasi konsep kajian kebijakan di bidang Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta. d) Melakukan pemantauan permasalahan kebijakan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta di Bidang Analis Dampak Sosial Ekonomi, dengan tahapan: 1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada 2. Melakukan pendalaman subtansi dan mengkonsultasikan alternatif pemecahan masalah kepada atasan 4
3. Menyusun laporan hasil telaahan staf atas permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Geografi Lingkungan terkait isu pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 4. Menyampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. e) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat. Tahapan: 1. Menyiapkan bahan laporan sesuai dengan hasil kerja; 2. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas; 3. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan; 4. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. f) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan langsung. Tahapan: 1. Mempelajari laporan pelaksanaan tugas atau hasil kerja 2. Menelaah permasalahan yang ada dalam laporan pelaksanaan tugas 3. Memberikan masukan/saran yang dapat memberikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Tahapan: 1) Menerima dan memahami penugasan lisan ataupun tertulis; 2) Mempelajari tugas yang diberikan; 3) Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya; 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain. 5.
Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini, diperlukan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Geografi Lingkungan pada kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. a. Kualifikasi Teknis 1. Pendidikan S1 Jurusan Geografi Ilmu Lingkungan, diutamakan yang memiliki kemampuan analisis fisik dan lahan. 2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4.00); 3. Mampu mengoperasikan komputer(MS Office); 4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun per 31 Januari 2017; 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Mampu bekerja independen dan efektif bekerja dalam tim; b. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan
5
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 8 bulan, mulai 1 Mei s.d 31 Desember 2016. c. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Bidang Teknologi Informasi pada kegiatan Sekretariat Kebijakan Satu Peta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan nilai HPS sebesar Rp 4.000.000,/bulan.
Jakarta, April 2017 Penanggung Jawab Kegiatan 5200 Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Selaku Ketua Satuan Tugas 2 Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)
Abdul Kamarzuki
6
